bab iii isu-isu strategis berdasarkan tugas · pdf filedinas perhubungan komunikasi dan...

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021 Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung

26

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Perhubungan , Komunikasi dan Informatika

A. Permasalahan

Adapun Permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan , Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Badung antara lain :

1. Tingkat pertumbuhan kendaraan jauh lebih tinggi dibanding dengan

pertumbuhan prasarana jalan.

2. Tidak seimbangnya volume lalu lintas ( demand ) dibandingkan dengan

ketersediaan prasarana jalan ( supply ).

3. Terkonsentrasinya kegiatan/ aktivitas/ mobilitas di wilayah Badung Selatan

menyebabkan beban lalu-lintas dan permasalahan kemacetan lalu-lintas

bertumpu di wilayah Badung Selatan

4. Kurang tersedianya lahan parkir diluar badan jalan di wilayah padat lalu

lintas

5. Belum optimalnya ketersediaan dan fungsi sarana prasarana pengujian

kendaraan bermotor

6. Rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum

7. Rendahnya pengisian armada angkutan umum pada jaringan trayek

angkutan umum

8. Terbatasnya sarana dan prasarana TIK

9. Rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang mampu

mengelola TIK

10. Kurangnya fasilitas infrastruktur penunjang TIK.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan

pelayanan masyarakat di Kabupaten Badung secara sinergis, terarah dan terencana,

maka Visi Kabupaten Badung yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih

Periode 2016– 2021.

Untuk merealisasikan pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Badung, perlu

ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima

tahun kedepan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah

terhadap tujuan pembangunan yang hendak dicapai. Disamping itu juga dalam rangka

memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi


27

yang telah ditetapkan. Sedangkan sasaran (objectif) yang merupakan penjabaran dari

tujuan, adalah kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu lima (5)

tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan. Keadaan yang diinginkan tersebut akan diwujudkan melalui berbagai usaha

pembangunan daerah yang terencana, terarah dan berkelanjutan selama kurun waktu

tertentu (panjang atau menengah) dengan melibatkan pihak masyarakat, swasta dan

pemerintah.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 adalah

sebagai berikut :“Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita

Karana Menuju Masyarakat yang Maju, Damai dan Sejahtera”

Sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas akan

ditempuh 9 (Sembilan) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung

Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat,

budaya dan agama.

2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan

komunikasi.

3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip good

governance dan clean government.

4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam

pengelolaan kependudukan.

5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi

kerakyatan.

6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan

hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup

dan penanggulangan bencana.

8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan

infrastruktur wilayah.

9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang

bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu

sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi serta

didasarkan pada isu-isu strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis, maka

ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun.


28

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan

yang lebih spesifik dan terukur. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut diatas,

maka ditetapkan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu tahunan.

Adapun Misi , Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2016 –

2021 yang menjadi acuan dari tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Rencana

Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun

2016 - 2021 adalah :

1. Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi

informasi dan komunikasi

- Tujuan : Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

- Sasaran : Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan

publik .

2. Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber

daya manusia dan infrastruktur.

- Tujuan : Mantapnya kualitas infrastruktur wilayah

- Sasaran : Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah

3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Bali

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 1134 Tahun

2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 7 Tahun

2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014.

Adapun visi, misi, tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut :

a. Visi

Pembangunan insfrastruktur sektor transportasi merupakan bagian dari pembangunan

nasional dikarenakan insfrastruktur transportsi merupakan salah satu roda pendorong

pertumbuhan ekonomi. Kegiatan transportasi merupakan tulang punggung dari proses

distribusi orang maupun barang serta berperan juga sebagai pembuka keterisolasian

wilayah. Selain itu dukungan sumber daya manusia yang profesional dan tanggap

terhadap perkembangan teknologi, kondisis sosial masyarakat serta kepentingan

strategis nasional juga diperlukan. Untuk di masa mendatang Kementerian

Perhubungan dituntut untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat atas kualitas

pelayanan baik dari aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kehandalan dengan

harga terjangkau serta memenuhi prinsip good govervnance.

Mendasari kondisi tersebut ditetapkan visi Kementerian Perhubungan adalah

“Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan memberikan

Nilai Tambah”

Pelayanan transportasi yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan

transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu

(punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air


29

serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI).

Pelayanan transportasi yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan

transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau ( affordability) oleh semua lapisan

masyarakat, ramah lingkungan. Berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional,

mandiri dan produktif.

Pelayanan transportasi yang memeberikan nilai tambah diindikasikan oleh

penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi

nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran serta

masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan inflasi melalui

kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang keseluruh pelosok, sehingga mampu

memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

b. Misi

Guna mewujudkan visi dimaksud sesuia Rencana Strategis Kementerian

Perhubungan 2010 – 2014 misi Kementerian Perhubungan, yaitu :

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan

pelayanan jasa transportasi;

2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk

mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;

3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;

4. Melanjutkan proses retrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan dan

kelembagaan sebagai upaya peningkatan peran daerah, BUMN dan swasta dalam

penyediaan infrastruktur sektor transportasi.

5. Melanjutkan proses restrukturisasi dan reformasi di bidang Sumber Daya Manusia (

SDM) dan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten.’

6. Mewujudkan pengembangan transportasi dan teknologi transportasi yang ramah

lingkungan untuk mengantsipasi perubahan iklim.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Rumusan Integrasi Kedalam Rekomendasi Tim penyusun KLHS

berkoordinasi dengan tim perumus program dalam SKPD menyusun rumusan rkomendasi

berdasarkan rumusan upaya mitigasi dan atau alternative yang telah disusun

sebelumnya. Adapun pengintegrasian kedalam rumusan rekomendasi ditampilkan dalam

Tabel berikut:


30

Tabel 3.1 Perumusan Integrasi KLHS kedalam RENSTRA Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika 2016 -2021

No Rumusan Program

Pembangunan

Dampak Program

Rumusan Mitigasi/Alternatif

Mitigasi Alternatif Rekomendasi

1 2 3

Pengembangan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup metropolitan Sarbagita Pengembangan Kawasan Perkotaan Mangupura Pengembangan Kawasan Perikanan

1. Dampak terhadap kepadatan dan kemacetan lalu lintas di Kuta dan sekitarnya

1.Berdampak pada peningkatan kepadatan dan kemacetan lalu lintas. 1.kepadatan lalu lintas di kawasan dan sekitarnya

1.Pengembangan infrastruktur yang layak dengan kapasitas/daya tampungnya

ruang terbuka hijau dan menetapkan ruang terbuka hijau yang representative

1.Penyiapan

infrastruktur modern dan pengaturan lalu lintas

1.Pembanguna

n infrastruktur ; jalan dan areal parkir yang memadai

1.Pembatasan/pelarangan moda transportasi tertentu masuk kawasan

1.Pembatasa

n/pelarangan moda transportasi tertentu masuk kawasan

1.Pembangun

an kawasan perikanan khusus

1.Pengembangan infrastruktur Kuta sebagai bagian dari metropolitan Sarbagita mempertimbangkan ruang, mutu kelayakan, kapasitas dan budaya.

1.Pengembangan

konsep kota taman yang mengintegrasikan system sawah dan DAS serta menjaga nilai social kemasysarakatan yang telah tumbuh.

1.Pengembangan

kawasan perikanan terbatas dengan fasilitas pendukung termasuk pengolahan limbah dan sampah serta pengendalian kerusakan lingkungan pesisir.

Rekomendasi

- Pengembangan infrastruktur Kuta sebagai bagian dari metropolitan Sarbagita

mempertimbangkan ruang, mutu kelayakan, kapasitas dan budaya.


31

Sebagai daerah tujuan pariwisata, maka Kabupaten Badung mempunyai tingkat

aktivitas yang cukup tinggi dalam berbagai hal. Oleh karena itu keberadaan infrastruktur

yang memadai mutlak dibutuhkan baik dalam rangka memenuhi sebagai Daerah tujuan

wisata maupun tuntutan kebutuhan hidup masyarakat yang berkaitan erat dengan

kegiatan perekonomian masyarakat. Keberadaan infrastruktur ini juga berpengaruh

tehadap citra daerah.

Kebijakan perluasan dan peningkatan infrastruktur meliputi:

1) Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik di perkotaan maupun

pedesaan.

2) Membangun jaringan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) Memperjuangkan ke Pemerintah pusat pendanaan pembangunan infrastruktur

tersebut.

1.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Adapun isu – isu strategis yang dihadapi Dinas Perhubungan , Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Badung antara lain :

1. Isu keamanan Global dan Regional menuntut Kabupaten Badung sebagai destinasi

Internasional meningkatkan keamanan wilayahnya

2. Rendahnya tingkat keamanan , keselamatan , ketertiban dan kelancaran lalu lintas

disebabkan oleh tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dibandingkan

dengan pertumbuhan prasarana jalan , terkonsentrasinya kegiatan / aktifitas /

mobilitas di wilayah Badung Selatan serta kurang tersedianya fasilitas keselamatan

lalu lintas jalan yang memadai.

3. Masih rendahnya penggunaan angkutan umum di Kabupaten Badung yang

disebabkan oleh belum optimalnya pelayanan angkutan umum.

4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka peningkatan

pelayanan publik untuk mewujudkan Kabupaten Badung menuju Smart City.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan

potensi yang dimiliki, Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika Kabupten

Badung diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan

lingkungan dan tantangan untuk melaksanakan tugas dan tupoksinya dengan baik

sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Renstra.


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44

bab iii isu-isu strategis berdasarkan tugas · pdf filedinas perhubungan komunikasi dan...

Documents