bab iii - abstrak.ta.uns.ac.id · 2. faktor penghambat masyarakat kratonan melakukan sertifikasi...

29
39 BAB III PROSES SERTIFIKASI HAK MILIK TANAH MASYARAKAT KELURAHAN KRATONAN TAHUN 2006-2007 A. Struktur Penguasaan Tanah di Kratonan Tahun 1946 daerah Istimewa atau Swapraja Surakarta dihapus. Hal itu dilukan Pemerintah Indonesia paska terjadi gejolak dan protes yang dilakukan masyarakat di Surakarta. Wilayah bekas kerajaan dalam hal ini milik Keraton Kasunanan dan Mangkunegaran diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia. 1 Wilayah Kratonan yang awalnya merupakan milik Keraton Kasunanan telah beralaih menjadi tanah negara. Kratonan bukan lagi menjadi bagian dari tanah milik Keraton Kasunanan Surakarta. Keraton hanya berkedudukan sebagai lembaga adat yang tidak memiliki hak kepemilikan tanah Swapraja atau bekas tanah Swapraja dan tidak diberi kewenangan untuk mengaturnya. Tanah Soenand Ground (SG), Domain Keraton Surakarta (DKS), Domain Reh Surakarta (DRS), tanah leluhur seperti makam makam dan tanah OG atau tanah disewa pemerintah Belanda untuk perkebunan maupun perkantoran semua telah berubah status menjadi tanah negara. 2 1 Surat Penetapan Pemerintah tanggal 15 Juli 1946 tentang Penghapusan Daerah Istimewa/Swapraja 2 Harian Solopos, 29 agustus 2007, Koleksi Monumen Pers Nasional.

Upload: phungcong

Post on 31-Mar-2019

240 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

39

BAB III

PROSES SERTIFIKASI HAK MILIK TANAH MASYARAKAT

KELURAHAN KRATONAN TAHUN 2006-2007

A. Struktur Penguasaan Tanah di Kratonan

Tahun 1946 daerah Istimewa atau Swapraja Surakarta dihapus. Hal itu

dilukan Pemerintah Indonesia paska terjadi gejolak dan protes yang dilakukan

masyarakat di Surakarta. Wilayah bekas kerajaan dalam hal ini milik Keraton

Kasunanan dan Mangkunegaran diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia.1

Wilayah Kratonan yang awalnya merupakan milik Keraton Kasunanan telah beralaih

menjadi tanah negara. Kratonan bukan lagi menjadi bagian dari tanah milik Keraton

Kasunanan Surakarta. Keraton hanya berkedudukan sebagai lembaga adat yang tidak

memiliki hak kepemilikan tanah Swapraja atau bekas tanah Swapraja dan tidak diberi

kewenangan untuk mengaturnya. Tanah Soenand Ground (SG), Domain Keraton

Surakarta (DKS), Domain Reh Surakarta (DRS), tanah leluhur seperti makam makam

dan tanah OG atau tanah disewa pemerintah Belanda untuk perkebunan maupun

perkantoran semua telah berubah status menjadi tanah negara.2

1 Surat Penetapan Pemerintah tanggal 15 Juli 1946 tentang Penghapusan

Daerah Istimewa/Swapraja

2 Harian Solopos, 29 agustus 2007, Koleksi Monumen Pers Nasional.

40

Tanah di Kratonan telah beralih status menjadi tanah Negara bekas swaparaja

dan bukan merupakan tanah bekas hak adat. Tanah Negara adalah tanah yang tidak

dipunyai dengan suatu hak atas tanah. Masyarakat yang awalnya magersari berubah

statusnya yaitu menempati tanah Negara. Dalam hal ini di bawah pemerintah Kota

Surakarta. Masyarakat Kratonan telah menguasai tanah secara fisik yaitu ditempati

sebagai rumah atau tempat tinggal. Seluruh tanah di Kratonan sudah berdiri bangunan

baik berupa banguan rumah maupun ruko. Jadi ketika berbicara tanah di kratonan

sekaligus membicarakan bangunan yang sudah berdiri di atasnya.

Tabel. 5

Data Tanah di RW. I Kratonan Tahun 2006

No. Rukun

Tetangga

Tanah yang sudah

bersertifikat

Tanah yang belum

bersertifikat Jumlah

1. RT 2 10 bidang tanah 28 bidang tanah 38 bidang tanah

2. RT 3 4 bidang tanah 17 bidang tanah 21 bidang tanah

3. RT 4 2 bidang tanah 38 bidang tanah 40 bidang tanah

4. RT 5 13 bidang tanah 11 bidang tanah 24 bidang tanah

5. RT 6 4 bidang tanah 20 bidang tanah 24 bidang tanah

6. RT 7 10 bidang tanah 25 bidang tanah 35 bidang tanah

Jumlah 43 bidang tanah 139 bidang tanah 182 bidang tanah

Sumber : Diolah dari wawancara dengan Sigit Danuriyanto, Aris Budiono, Sutopo,

Sis Handoko, Sumarlan dan Suradi Siworaharjo

Tabel. 5 menunjukkan bahwa sebagian besar tanah di wilayah RW. I Kratonan

belum bersertifikat. Tanah yang belum bersertifikat dari RT dua hingga tujuh

41

jumlahnya mencapai 139 bidang tanah dari total jumlah keseluruhan 182 bidang

tanah. Tanah yang sudah bersertifikat jumlahnya hanya 43 bidang tanah. Tanah yang

paling banyak belum bersertifikat terletak di wilayah RT empat dengan jumlah 39

bidang tanah. Wilayah RT empat memang merupakan daerah yang paling padat dan

bagunanannya tidak teratur. Tanah yang sudah bersertifikat di wilayah RT empat

yaitu milik Darto dan Bah Tegel, letak tanah keduanya berada di tepi Jalan Veteran.3

Wilayah RT lima sebagian besar tanah sudah bersertifikat jumlahnya tiga belas dari

total keseluruhan dua puluh empat bidang tanah. Tanah yang belum berSertifikat

jumlahnya hanya sebelas bidang tanah. Tanah-tanah yang sudah bersertifikat di RT

lima umumnya dimiliki etnis Tionghoa.

Tanah yang sudah bersertifikat di wilayah RW. I Kratonan dimiliki oleh

kalangan kelas ekonomi atas. Mereka adalah para pengusaha maupun pedangang di

sepanjang tepi Jalan Veteran dan Jalan Gatot Subroto. Tanah yang sudah bersertifikat

ini digunakan sebagai tempat usaha sekaligus rumah atau ruko. Tanah yang belum

bersertifikat berada di tengah kampung dengan jalan dan gang sempit yang tidak

teratur. Tanah yang belum bersertifikat pemiliknya adalah dari kalangan ekonomi

menengah dan kebawah. Mereka menggunakan tanah mereka untuk tempat tinggal.

B. Pendaftaran Tanah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 telah

mengamanatkan bahwa Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya,

3 Wawancara dengan Sri Murwani peserta sertifikasi, tanggal 9 Oktober 2016

42

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang tersebut pemerintah membuat

regulasi dan aturan mengenai pertanahan. Aturan pemerintah mengenai pertanahan

dibuat sedemikian rupa mulai dari Undang-undang, Keputusan Pemerintah ataupun

Keputusan Presiden, Keputusan menteri Agraria atau kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia. Aturan dibuat untuk menjamin kepastian hukum dalam

kepemilikan tanah, menghindari konflik dan yang utama untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat dan berasaskan pancasila.

Sertifikat Hak Milik dapat diperoleh setelah melakukan serangkain kegiatan

pendaftaranan tanah. Pendafataran tanah berasal dari kata Cadastre suatu istilah

teknis untuk suatu rekaman, menunjukkan kepada luas, nilai, kepemilikan terhadap

suatu bidang tanah. Cadastre menunjukkan uraian dan identifikasi bidang tanah dan

sebagai rekaman berkesinambungan dari hak atas tanah.4 Tanah merupakan objek

pendaftaran yang dipastikan letak, batas dan luasnya dalam peta. Pendaftaran tanah

menjadi kewajiban pemerintah dan pemegang hak atas tanah.

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah

secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan,

pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis,

dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah

sususn, termasuk pemberian surat tanda bukti hanknya bagi bidang-bidang tanah

4 A.P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, (Bandung: Mandar

Maju, 1999), hlm. 18-19.

43

yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu

yang membebaninya.5 Pendaftaran tanah wajib dilakukan di seluruh wilayah

Indonesia. Sertifikasi tanah Kratonan didaftarkan ke Kantor Agraria Kota Surakarta

yang beralamat di Jalan W. Monginsisdi 101, Kestalan, Banjarasari Kota Surakarta.

Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasar asas sederhana, aman, terjangkau,

mutahir dan terbuka. Pendaftaran tanah bertujuan memberikan jaminan kepastian

hukum, yaitu kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak dan kepastian

objek hak. Guna menjamin kepastian hukum di bidang penguasaan dan pemilikan

tanah faktor kepastian letak dan batas setiap bidang tanah tidak dapat diabaikan.

Pendaftaran tanah ini menghasilkan Sertifikat sebagai tanda bukti haknya.

Pendaftaran tanah menjadi kewajiban pemerintah dan pemegang hak atas tanah6

Orientasi pendafataran tanah di Indonesia adalah demi kepentingan rakyat.

Seseorang yang mempunyai tanah tidak berarti dia adalah orang kaya tetapi lebih

merupakan sosial status orang tersebut, dia mempunyai dan demikian dia adalah

anggota masyarakat hukumnya penuh, sehingga harus diundang dalam rembug desa.

Namun juga tidak berarti dengan mempunyai tanah dia langsung dianggap kaya dan

dapat membayar biaya balik nama tersebut. Yang jelas dia belum tentu mempunyai

5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1.

6 Urip Santoso, Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah, (Jakarta:

Kencana, 2010), hlm. 2

44

uang, yang ada padanya hanyalah tanah sebagai salah satu resourses ekonomi yang

dia dapat hidup daripadanya.7

Pendafataran tanah di wilayah RW. I Kratonan dilakukan secara sporadik

yaitu kegiatan pendafataran tanah pertama kali mengenai satu atau beberapa objek

pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah kelurahan secara masal.8

Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang

berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas objek pendaftran tanah yang

bersangkutan atau kuasannya.9

1. Faktor pendorong masyarakat Kratonan melakukan sertifikasi tanah

Kegiatan sertifkasi tanah di Kratonan terlaksana karena adanya faktor

pendorong. Faktor pendorong tersebut berasal dari internal masyarakat maupun

dorongan dari luar. Faktor pendorong dari internal masyarakat Kratonan yaitu ,

masyarakat telah menempati tanah di Kratonan selama puluhan tahun secara turun

temurun. Masyarakat sadar manfaat sertifikasi tanah, yaitu: memberikan rasa aman

kepada pemilik tanah, dapat mengurangi kemungkinan timbulnya sengketa dengan

pihak lain, memperkuat posisi tawar menawar apabila hak atas tanah diperlukan

pihak lain untuk pembangunan, dapat mempermudah proses peralihan serta

7 Op. cit., hlm 16.

8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 11.

9 Boedi Harsono, Hukum Agraria di Indonesia Sejarah Pembentukan Undang

Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya jilid I Hukum Tanah Nasional,

( Jakarta: Djambatan, 1999), hlm 460-461.

45

pembebanan hak atas tanah, dapat digunakan sebagai hak tanggungan atau jaminan

untuk mencari kredit di Bank atau lembaga keuangan lainya.

Tanah Swapraja atau bekas Swapraja, sejak tanggal 24 September 1960

dinyatakan telah hapus haknya dan beralih pada Negara. Tanah Negara yang dapat

dimohon untuk hak milik oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai

Undang-Undang.10

Masyarakat kelas ekonomi atas yang tinggal di Kratonan tanahnya

sudah bersertifikat. Tanah-tanah yang letaknya berada di tepi jalan sepanjang wilayah

Kelurahan Kratonan yang dimiliki oleh masyarakat yang tingkat ekonomi atas telah

memiliki Sertifikat hak milik atas tanah yang di tempati.

Masyarakat Kratonan meski belum memiliki Sertifikat oleh Pemerintah sudah

diwajibkan untuk membayar PBB dan iuran Pembangunan. Di samping itu Keraton

Kasunanan juga belum rela melepaskan wilayah Kratonan. Pada tahun 1984 Keraton

Kasunanan meminta masyarakat untuk membayar sewa tanah yang mereka tempati

kepada Keraton. Karena belum ada status yang jelas masyarakat mengikuti saja apa

yang menjadi kemauan Pemerintah Kota Surakarta dan Keraton.11

Perintah dari Walikota Joko Widodo untuk mengajukan permohonan

Sertifikat tanah ke BPN. Pada awal tahun 2006 Walikota Surakarta Joko Widodo

melaksanakan kegiatan Mider Projo di Wilayah Kratonan. Jokowi menayakan

permasalah apa saja yang ada di wilayah Kratonan khusunya RW. I. Masyarakat

10

Surat Menteri dalam Negeri tanggal 26 Mei 1985 yang ditujukan kepada

gubernur tingkat I Jawa Tengah perihal Pengurusan tanah Sunan Grond/ Domein

Kraton Surakarta (DKS) yang ditempati rakyat.

11

Wawancara dengan Sri Murwani peserta sertifikasi, tanggal 9 Oktober 2016

46

menyampaikan bahwa permasalahan di RW. I antara lain Pendidikan dan masalah

tanah. Masalah pendidikan yaitu ada anggota masyarakat yang tidak mampu secara

ekonomi sehingga putus sekolah. Permasalahan tanah di Kratonan yaitu belum jelas

status tanah yang ditempati masyarakat RW. I Kratonan. Masyarakat mempunyai

keinginan untuk memperjelas status tanah yang mereka tempati di Kratonan. Joko

Widodo mengatakan silahkan mengajukan sertifikat ke BPN dan berjanji akan

menyelesaikan permasalahan tersebut.12

Faktor faktor tersebut mendorong

masyarakat Kratonan untuk melaksanakan sertifikasi tanah.

2. Faktor penghambat masyarakat Kratonan melakukan sertifikasi tanah

Awal Proses sertifikasi tanah di Kratonan mengalami hambatan. Hambatan ini

berasal dari internal masyarakat Kratonan. Pola pikir masyarakat Kratonan yang

masih kolot. Masyarakat Kratonan ada yang masih menjadi abdi dalem Keraton

Kasunanan Surakarta. Menurut mereka tanah di Kratonan tidak mungkin bisa

disertifikat karena tanah di Kratonan adalah milik Keraton Kasunanan.

Keraguan masyarakat akan berhasilnya proses sertifikasi tanah. Ada sebagian

masyarakat yang mengajukan sertifikat sejak jaman Walikota Hartomo, Imam Sutopo

dan Slamet Suryanto selalu mengalami kegagalan. Padahal sudah melaksanakan

pengukuran tanah namun Sertifikat tidak dapat keluar.13

Menurut masyarakat proses

12

Wawancara dengan Indradi mantan Kepala Kelurahan Kratonan, tanggal 19

agustus 2016

13

Wawancara dengan Aris Budiono Ketua RT lima, tanggal 1 september

2016

47

sertifikasi merupakan hal yang sulit. Masyarakat tidak memahami tata cara untuk

pengajuan sertifikat, ditambah dengan birokrasi yang berbelit. Mengurus sertifikat

juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan prosesnya yang lama.

C. Pelaksanaan Sertifikasi

Sebelum proses sertifikasi tanah kratonan dimulai BPN melaksanakan

sosialisasi kepada masyarakat Kratonan Kecamatan Serengan Kota Surakarta. BPN

menjelaskan mengenai status tanah di Kratonan. Secara hukum tanah di Kratonan

statusnya adalah tanah Negara bekas Swapraja yang masuk dalam DKS. BPN

menjelaskan aturan dan dasar hukum mengenai sertifikasi. Selain itu juga dijelaskan

mengenai tatacara pengajuan sertifikasi tanah.

Sosialisasi dilakukan di kediaman Riwindo yang dihadiri oleh pihak

kelurahan, pemerintah Kota Surakarta, BPN dan masyarakat Kratonan. Setelah

berdiaolog antara BPN dengan masyarakat Kratonan dan mengetahui realita di

lapangan. BPN meminta masyarakat untuk membentuk panitia dan menyipakan

syarat -syarat sertifikasi.

1. Pembentukan Panitia Sertifikasi

Wilayah Kratonan belum ditetapkan dalam obyek pelaksanaan sertifikasi

secara sistematis, sehingga pendaftaran hak atas tanah harus dilakukan secara

48

sporadik yaitu dengan mengajukan permohonan atas tanah kehendak sendiri.

Permohonan pendaftaran atas tanah secara sporadik dilakukan secara masal.14

Masyarakat yang akan mengajukan sertifikasi terdiri dari masyarakat RT dua,

RT tiga, RT empat, RT lima, RT enam dan RT tujuh yang masuk dalam wilayah RW.

I Kelurahan Kratonan Kecamatan Serengan Surakarta. Masyarakat mengajukan

sertifikasi seluruhnya digunakan atau diperuntukan untuk tempat tinggal.

Banyaknya masyarakat yang mengajukan sertifikasi dan realita yang ada di

masyrakat maka dibentuklah panitia sertifikasi tanah Kratonan. Hal ini juga sesuai

intruksi BPN saat sosialisasi. Masyarakat membentuk panitia untuk mengurusi

administrasi sertifikasi dan menjembatani antara masyarakat peserta sertifikat dengan

BPN. Adapun susunan panitia sertifikasi adalah sebagai berikut

Susunan Panitia Sertifikasi Tanah Kratonan15

Ketua : Soemadi (Ketua RW. I)

Wakil Ketua : Sumarlan (Ketua RT 06)

Sekertaris : Haryanto (Sekertaris RW. I)

Bendahara I : Sis Handoko (Ketua RT 03)

Sigit Danuriyanto (Ketua RT04)

14

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 Tahun 1997 khususnya mengatur mengenai pendaftaran tanah secara

sporadic

15

Wawancara dengan Sigit Danuriyanto mantan Ketua RT empat, tanggal 26

Agustus 2016

49

Selain panitia di atas kemudian dibentuk lagi panitia panitia kecil di tingkat

RT masing-masing.Panitia tingkat RT diisi oleh pengurus RT masing-masing.

Gambar. 4

Panitia Sertifikasi Tanah Kratonan

dari kanan Sumarlan, Haryanto, Soemadi, Wiryodiprojo, Suradi Siworaharjo, Kris

Sunarno, Riwindo

Bawah dari kanan Sutopo, Aris Budiono, Sis Handoko dan Sigit Danuriyanto

(Sumber : Dokumen Aris Budiono)

Panitia sertifikasi membuat posko di rumah Soemadi selaku ketua RW.

sekaligus ketua panitia. Posko digunakan panitia untuk bekerja, mengumpulkan

berkas-berkas dari masyarakat, mengisi blangko ataupun formulir, melengkapi

50

administrasi dan lain-lain.16

Panitia menjadi penghubung antara masyarakat dan BPN.

Panitia melakukan sharing informasi dari berbagai pihak baik antarmasyarakat, BPN,

DPR, Pemerintah Kota Surakarta, Kelurahan Kratonan, dan Kecamtan Serengan.

Panitia memiliki peran besar dalam pelaksanaan sertifikasi. Mereka bekerja keras,

wira-wiri agar sertifikasi dapat berhasil.17

Guna melengkapi syarat berupa blangko

maupun surat-surat yang harus dibuat beberapa rangkap masyarakat peserta serifikasi

ditarik iuran Rp 5.000. Iuran tersebut digunakan panitia untuk biaya operasional

panitia untuk foto copy, print dan membeli map dan lain sebagainya.18

2. Pengumpulan Berkas

Persyaratan yang harus terpenuhi untuk mengajukan Sertifikat Tanah, yaitu :

a. Surat permohonan

b. Surat keputusan pemberian Hak dari pejabat yang berwenang (lurah)

c. Bukti pelunasan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)

d. Surat keterangan Kewarganegaraan.

e. Surat identitas diri pemohon.19

16

Wawancara dengan Soemadi mantan Ketua RW. I, tanggal 7 September

2016

17

Wawancara dengan Indradi mantan Kepala Kelurahan Kratonan tanggal 19

agustus 2016

18

Wawancara dengan Sigit Danuriyanto mantan Ketua RT empat, tanggal 26

Agustus 2016

19

Intruksi Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nomor 3 Tahun

1998 dan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Kantor Pertanahan

51

Guna memenuhi persyaratan di atas masyarakat Kartonan menyerahakan data

pemohon yang berisi nama, KTP, KK, SPPT PBB. Masyarakat juga menyertakan

bukti riwAyat kepemilikan tanah yaitu :

Palilah Griya / Pasiten merupakan surat yang diterbitkan oleh Kraton Kasunan

Surakarta Hadiningrat yang bertujuan untuk mendata kembali asset-aset keraton yang

masih tersisa, karena status tanahnya masih magersari dan hanggaduh. Status

magersari menjadikan masyarakat tetap bisa menempati tanah tetapi tetap mengakui

jika tanah tersebut milik Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Hanggaduh yaitu

masyarakat boleh menempati tanah keraton secara turun temurun namun tidak boleh

menjual tanah tersebut.

Surat Keterangan Warisan yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan

pejabat yang beRW.enang, yang isinya menjelaskan tentang siapa saja ahli waris dari

seseorang yang sudah meninggal dunia. Berdasarkan surat keterangan warisan maka

ahli waris dapat memperoleh hak-haknya terutama terhadap harta peninggalan

pewaris, dalam pembahasan kali ini berupa tanah dan bangunan.

Surat Pelimpahan berisi mengenai pelimpahan atas tanah yang akan diajukan

dalam proses sertifikasi

Surat Keterangan Jual Beli yaitu surat perjanjian sebagai fakta dalam proses

perjanjian jual beli sebagai pembuktian atau akta tentang pembuatan, kenyataan atau

kondisi dalam kesepakatan antara dua belah pihak yang berkaitan dalam jual beli

tanah.

52

Surat pernyataan pembagian hak bersama berisi mengenai kesepakatan

bersama anggota keluarga dalam pengajuan proses sertifikasi.

Surat Keterangan dari Indradi Kepala Kelurahan Kratonan yang mengutakan

status tanah masyarakat Kratonan sesuai dengan riwAyat kepemilikan tanah dan tidak

dalam sengketa.

Kepala Kelurahan Kratonan Indradi sangat cermat dan berhati-hati dalam

pelaksanaan sertifikasi, karena tanggung jawab besar menyangkut aturan Hukum

dikemudian hari. Surat rekomendasi dari BPN yang dirasa Inradi sebagai lurah

memberatkan dirinya. Idradi kemudian berkomunikasi dengan BPN. Jalan keluarnya

adalah dengan mengganti redaksional surat. Lurah harus mengganti surat dalam

jumlah banyak karena mencakup puluhan berkas. Biaya penggantian surat tersebut

ditanggung pribadi oleh indradi selaku lurah ia tidak meminta ganti rugi.20

Surat pernyataan permohonan pensertifikatan tanah yang berisi nama, umur,

pekerjaan dan alamat pemohon dan kesanggupan untuk mengikuti peraturan yang

berlaku. Surat tersebut dibuat di bawah tangan bermaterai.

Surat surat di atas digunakan sebagai acuan atas riwayat kepemilikan tanah

yang dimiliki masyarakat. Berkas-berkas diatas oleh masyarakat diserahkan kepada

panitia sertifikasi. Panitia mengecek kembali berkas-berkas yang ada, apakah sudah

sesuai atau belum.Panitia menyeleksi kelengkapan berkas-berkas yang ada. Dari surat

dan berkas di atas dapat diketahui riwayat kepemilikan tanah dan kejelasan mengenai

20

Wawancara dengan Sis Handoko Ketua RT tiga tanggal 11 Agustus 2016

53

sertifikat hak milik yang akan diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang tidak

mampu melengkapi berkas atau syarat di atas maka tidak bisa diajukan sertifikasi ke

BPN.21

Pemberkasan surat selesai pada tanggal 22 November 2016 dengan jumlah

total 140 pemohon pemohon sertifikat. Panitia sertifikasi kemudian menyerahkan

semua berkas kepada BPN.

Banyaknya masyarakat yang mengajukan sertifikasi dalam pelaksannan

timbul beberapa masalah diantaranya

a. Pemahaman masyarakat peserta sertifikasi yang kurang dalam melengkapi

adminisrtasi maupun berkas-berkas yang dibutuhkan.

b. Jumlah peserta sertifikat yang cukup banyak yaitu 140 KK sehingga

membutuhkan waktu yang lama.

c. Pengisian formulir atau blangko yang diisi oleh masyarakat yang tidak sesuai

ketentuan.

d. KTP yang digunakan oleh pengaju sertifikat tidak berlaku lagi atau menggunakan

KTP orang lain.

Permasalahan ada solusinya sehingga proses sertifikasi dapat terus berlanjut.

Adapun solusinya yaitu

a. Badan Petanahan Nasional Surakarta mengadakan sosialisasi dan pemantauan

secara terus menerus pada proses sertifikasi

21

Wawancara dengan Sumarlan mantan Ketua RT enam, tanggal 20 agustus

2016

54

b. Panitia menerangkan kepada masyarakat mengenai syarat syarat yang harus

dilengkapi untuk sertifikasi tanah

c. Fomulir atau blangko diisikan oleh panitia sertifikasi agar tidak terjadi kesalahan

d. Masyarakat yang masa berlaku KTP habis harsu mengurus perpanjangan KTP

terlebih dahulu

Selain permasalahan di atas yang dapat ditemukan solusinya. Ada

permasalahan yang fatal, sehingga masayarakat tidak dapat melanjutkan proses

sertifikasi. Permasalahan yaitu adanya permasalahan internal keluarga mengenai atas

nama siapa tanah tersebut akan disertifikasi. Di wilayah RT tujuh wawan dan Bu

Prapto berselisih mengenai kepemilikan dan batas tanah yang ditempati.22

Di

wilayah RT tiga Bu Larso silsilah keluarga rumit dan yang bersangkutan tidak

berdomisili di Solo. Permasalah di atas membuat panitia enggan untuk mengurus

proses sertifikasi karena belum adanya kejelasan atas riwayat kepemilikan tanah dan

tanah masih dalam proses sengketa.

3. Pengukuran Tanah

Proses Sertifikasi setelah pegumpulan berkas yaitu pengukuran tanah.

Pengukuran untuk pembuatan peta dasar pendaftaran diikatkan dengan titik titik dasar

nasional sebagai kerangka dasar. BPN melaksanakan pengukuran tanah pada tanggal

22

Wawancara dengan Suradi Siworaharjo peserta sertifikasi, tanggal 21

Agustus 2016

55

18 Januari 2006 dan 22 Januari 2007.23

Pelaksanaan pengukuran tanah dilakukan

BPN didampingi oleh panitia sertifikasi. Pelaksanaan sertifikasi batas-batas tanah

seharusnya diberi Ika, Namun karena daerah yang disertifikasi sangat padat maka hal

itu diurungkan. Apabila dipasang ika sangat menyulitkan karena harus membongkar

bangunan. Masyarakat sepakat tanah yang disertifikasi yaitu bangunan atau tembok

tembok terluar. Setiap sudut tembok yang digunakan sebagai batas sertifikasi diberi

tanda cat merah.Sertifikasi tanah di Kratonan tidak ada batas minimal luas tanah yang

disertifikasi. Semua tanah yang diatasnya sudah ada bangunan untuk tempat tinggal

dapat dajukan sertifikasi asalkan dapat membuktikan kepemilikan tanah dan tidak ada

orang lain yang keberatan. 24

BPN memetakan tanah atau bangunan yang akan disertifikasi. Pengukuran

dilakukan baik luas tanah bangunan dan juga batas batas tanah bangunan. Setelah

pengukuran dan pemetaan selesai dan sudah sesuai berkas yang diajukan pemohon,

aturan dan fakta di lapangan, BPN mengeluarkan surat ukur tertanggal 8 mei 2007.

Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk

peta dan uraian. Terbitnya surat ini berarti menguatkan kembali bahwa tanah dan

bangunan yang diajukan proses sertifikasi tidak dalam keadaan sengketa baik

penguasaan, penggunaan maupun batas batasnya. Selesainya tahap pengukuran

kemudian dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu sidang tanah

23

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta Nomor 24-37-

520.1-33-72-2007 tentang pemberian hak milik tanah kepada Masyarakat Kratonan

24

Wawancara dengan Sis Handoko Ketua RT tiga, tanggal 11 Agustus 2016

56

4. Sidang Tanah

Sidang tanah dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2007 di rumah Riwindo RT

dua RW. I Kelurahan Kratonan Kecamatan Serengan Surakarta. Sidang tanah dihadiri

oleh BPN, Panitia Sertifikasi, masyarakat peserta sertifikasi dan perangkat kelurahan

Kratonan. Proses sidang tanah berkas berkas yang diajukan oleh masyarakat

dicocokan dengan hasil pengukuran atau pemetaan. Terutama mengenai batas tanah

apakah sudah sesuai dan pemilik tanah dan bangunan yang digunakan sebagai batas

sudah setuju dan tidak keberatan dengan tanah yang akan disertifikasi.

Gambar. 5

Proses Sidang Tanah di Rumah Riwindo Tanggal 10 Mei 2007

(Sumber : Dokumen Aris Budiono)

57

Sebelum proses sidang tanah masyarakat sudah bekonsolidasi. Masyarakat

sudah saling berkompromi akan tanah yang diajukan sertifiksasi. Masyarakat bersedia

untuk merasakan dan memahami keadaan pihak lainya dan sebaliknya. Masyarakat

berkomitmen tidak akan saling memberatkan, sehingga proses sertifikasi dapat

berjalan lancar dan cepat selesai.25

Masyarakat Kratonan menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan yang

sama yaitu memperoleh sertifikat tanah sehingga mereka saling bekerjasama. Pada

saat yang bersamaan masyarakat mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian

terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan dalam rangka proses sertifikasi

tanah.26

Tanggal 29 Mei 2007 terbit Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota

Surakarta tentang pemberian hak milik kepada 140 orang pemohon atas tanah yang

luasnya 7200 m2 yang terletak di Kelurahan Kratonan Kecamatan Serengan Kota

Surakarta. BPN telah membaca surat pemohon sertifikat dan sudah

mempertimbangkan hasil pengukuran atau pemetaan tanah dan sidang tanah.

Pengajuan sertifikasi tanah Kratonan sesuai rencana umum tata ruang kota tanahnya

telah sesuai peruntukannya sesuai ketentuan serta garis-garis besar kebijaksanaan

25

Wawancara dengan Sigit Danuriyanto mantan Ketua RT empat, tanggal 26

Agustus 2016

26

C.H. Cooley, Sociological Theory and Social Research, (New York: Henry

Holt and Company, 1930), hlm 176.

58

pemerintah berdasarkan pemeriksaan, maka permohonan masyarakat dapat

dikabulkan.27

Hal ini mengingat peraturan yang ada yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria.

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan

Bangunan.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Bangunan

Dan Hak Pakai Atas Tanah.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan

Nasional.

f. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan

Nasional.

g. Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas,

Fumsi Kewenangan Susunanorganisasi Dan Tata Kerja Lembaga

Pemerintahan Non Departemen Republik Indonesia.

27

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta Nomor 24-37-

520.1-33-72-2007 Tentang Pemberian Hak Milik Tanah Kepada Masyarakat

Kratonan

59

h. Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi

Dan Tugas Lembaga Pemerintahan Non Departemen.

i. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Tugas,

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga

Pemerintahan Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah

Terahir Dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002.

j. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di

Bidang Pertanahan.

k. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi.

l. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan

Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

m. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Dan Pembatalan Atas Tanah Negara Dan

Hak Pengelolaan.

n. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Repulik Indonesia Nomor 3

Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia.

60

o. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Repulik Indonesia Nomor 4

Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasioanl Dan Kantor Pertanahan.

Mengingat aturan di atas BPN memberikan Hak Milik kepada masyarakat

Kratonan dengan ketentuan penerima hak milik bertanggung jawab atas segala biaya

akibat pemberian hak milik, Bidang tanah harus diberi tanda batas sesuai ketentuan

perundang-undangan. Masyarakat yang mendapat hak milik diwajibkan membayar

lunas uang pemasukan Negara melalui bendahara khusus. Tanah harus digunakan

untuk tempat tinggal sesuai tujuan pemberian hak. Masyarakat mendaftarakan

tanahnya kepada Kantor Pertanahan Kota Surakarta dengan menyerahkan bukti

pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Banguan. Hal tersebut digunakan

untuk penerbitan Sertifikat.

Masyarakat wajib membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Banguan

yang nominalnya berbeda beda. Biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau

Bangunan dihitung dengan rumus

NPOPKP=NPOP – NPOPTKP

BPHTB = 5% x (NPOPKP)

Keterangan rumus

NPOPKP : Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak

NPOP : Nilai Perolehan Objek Pajak

NPOPTKP : Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak,

BPHTB : Bea Perolehan Atas Hak Tanah Dan Bangunan

5% : Prosentasi BPHTB Berdasarkan Kebijakan Pemerintah Sebagai

Penarik Pajak

61

Sebagai sampel Peserta sertifikasi atas nama Sri MuRW.ani yang beralamat

di RT 4 RW. I Kelurahan Kratonan memiliki

Luas tanah72 m2 dikalikan NJOP PBB/ m

2 Rp335.000 hasilnya Rp 24.12000.

Luas Bangunan 64 m2 dikalikan NJOP PBB/m

2 Rp 310.000 hasilnya Rp 19.840.000.

NPOP : Rp 24.120.000 + Rp 19.840.000 = Rp 43.960.000

NPOPTKP : Rp 20.000.000

NPOPKP : Rp 43.960.000 – Rp 20.000.000 = Rp 23.960.000

BPHTB : 5% x Rp 23.960.000 = Rp 1.198.000

Jadi Sri MuRW.ani membayar BPHTB sebesar Rp 1.198.000

Masyarakat peserta sertifikasi yang telah dikabulkan hak miliknya dan telah

membayar BPHTB kemudian mendaftarkan hak miliknya di Kantor Pertanahan Kota

Surakarta dengan membayar biaya Rp 85.000.

D. Penerbitan Sertifikat Hak Milik

Tanggal 6 Agustus 2006 Sertifikat Hak Milik Tanah masyarakat Kratonan

Kecamatan Serengan Surakarta berhasil terbit. Sertifikat yaitu surat tanda bukti Hak,

yang terdiri dari salinan buku tanah yang memuat data yuridis dan surat ukur yang

memuat data fisik hak yang bersangkutan, yang dijilid menjadi satu dalam suatu

sampul dokumen.Sertifikat merupakan pembuktian yang kuat baik subyek dan obyek

dari hak atas tanah. Hak milik menurut pasa 20 UUPA yaitu hak turun temurun,

terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.

62

Masyarakat yang memperoleh sertifikat RT dua, RT tiga, RT empat, RT lima,

RT enam dan RT tujuh masuk dalam RW. I yang secara adminitratif masuk ke dalam

wilayah Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan Kota Surakarta. Jumlah tanah

yang memperoleh Sertifikat Hak Milik adalah 140 yang tebagi dalam enam RT

dengan rincian sebagai berikut

Tabel. 6

Jumlah Bidang Tanah dan Luas Tanah yang Berhasil Disertifikasi

No. Rukun

Tetangga

Jumlah bidang tanah yang

berhasil disertifikasi

Luas tanah yang

disertifikasi (m2)

1. RT 2 27 bidang tanah 1012 m2

2. RT 3 20 bidang tanah 1107 m2

3. RT 4 37 bidang tanah 2154 m2

4. RT 5 11 bidang tanah 585 m2

5. RT 6 20 bidang tanah 1131 m2

6. RT 7 25 bidang tanah 1211 m2

Jumlah 140 bidang tanah 7200 m2

Sumber : Resume Data peserta Sertifikasi Tanah Kratonan

Berdasarkan Tabel. 6 diketahui bahwa jumlah tanah yang disertifkasi total

berjumlah 7200 m2. Jumlah tanah yang disertifikasi paling luas berada diwilayah RT

empat yaitu 2154 m2 dengan jumlah 37 bidang tanah. Jumlah tanah yang disertifikasi

paling sempit di RT lima yaitu 258 m2 dengan 11 bidang tanah. Wilayah RT lima

sebagian besar berada di tepi jalan raya berupa ruko ruko untuk kegiatan ekonomi dan

stusnya sudah bersertifikat.

63

Gambar. 6 Denah Tanah Kratonan yang di Sertifikasi Tahun 2007

(Sumber : Dokumen Pribadi Sigit Danuriyanto)

64

Terdapat fakta-fakta menarik dalam sertifikasi Tanah Masyarakat Kratonan

Kecamatan Serengan Kota Surakarta. Jumlah peserta sertifikasi jumlahnya cukup

banyak yaitu 140 KK yang tersebar dalam enam RT. Tidak ada batasan minimal luas

tanah yang disertifikasi. Semua tanah yang di atasnya sudah ada bangunan tempat

tinggal dan tanahnya tidak dalam keadaan sengketa baik penguasaan, penggunaan,

riwAyat maupun batas batasnya dapat disertifikasi. Luas tanah yang memperoleh

Sertifikat hak milik paling sempit yaitu Sandiman yang beralamat di RT dua RW. I

Kelurahan Kratonan Kecamatan Serengan Surakarta dengan Luas Tanah enam meter

persegi. Luas tanah yang memperoleh sertifikat hak milik paling luas yaitu

PuRW.anto PuRW.o Sukarano dengan Luas Tanah 190m2. Mayoritas masyarakat

Kratonan Kecamatan Serengan Kota Surakarta yang memperoleh Sertifikat Hak

Milik luas tanahnya tidak lebih dari 100m2. Sertifikat Hak Milik yang diperoleh

masyarakat Kratonan ada yang di atas namakan beberapa orang bahkan hingga di atas

namakan 11 orang yaitu tanah milik keluarga Sri Sujiati. Keterangan yang digunakan

masyarakat untuk menjelaskan riwAyat tanah yang dimiliki mayoritas menggunkan

Surat Palilah Pasiten.

Masyarakat Kratonan Kecamatan Serengan Surakarta bergembira atas

terbitnya Sertifikat Hak Milik atas tanah yang mereka tempati puluhan tahun. Rasa

syukur masyarakat diwujudkan dalam prosesi gunungan yang diarak keliling

kampung Kratonan. Kirab dilaksanakan tanggal 25 Agustus 2007 dimulai dari Kantor

Kelurahan Kratonan kemudian menuju selatan ke Jalan Veteran, kemudian belok ke

arah Jalan Yos Sudarso dan masuk ke Jalan Widoro Kandang. Keluarnya Sertifikat

65

Hak Milik di bulan Agustus bertepatan hegemoni Kemerdekaan. Rombongan kirab

terdiri atas pembawa bendera berjumlah tujuh belas orang, delapan orang prajurit

kraton dan empat puluh lima orang yang mengarak Gunungan, melambangkan Hari

Kemerdekaan Indonesia.

Gambar. 7

Masyarakat Kratonan Mengarak Gunungan sebagai Wujud Rasa Syukur Atas

Berhasilnya Proses Sertifikasi Tanggal 25 Agustus 2007

(Sumber : Dokumen Aris Budiono)

Pada malam harinya mayarakat Kratonan mengadakan Panggung Hiburan

untuk memperingati Kemerdekaan sekaligus luapan kegembiraan atas terbitnya

sertifikat Hak Milik. Acara berlangsung di Eks Pasar Gemblegan dihadiri masyarakat

Kratonan, jajaran Kelurahan Kratonan, Walikota Joko Widodo dan istrinya serta

66

Wakil Walikota FX Hadirudiatmo. Acara disi dengan berbagai pentas seni dari

masyarakat Kratonan.Walikota Surakarta Joko Widodo secara simbolis menyerahkan

Sertifikat Hak Milik tanah kepada peRW.akilan masyarakat Kratonan. Acara pada

malam tersebut ditutup dengan pertunjukan wayang kulit.28

Gambar. 6

Walikota Surakarta Joko Widodo secara Simbolis Menyerahkan Sertifikat Tanah

Kepada PeRW.akilan Masyarakat Kratonan Tanggal 25 Agustus 2007

(Sumber : Dokumen Aris Budiono)

Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum

dalam dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemgang hak atau pihak lain

28

Harian Solopos, 15 Agustus 2007, Koleksi Monumen Pers Nasional.

67

yang dikuasakan olehnya. Pengambilan Sertifikat di Kantor Badan Pertanahan Kota

Surakarta pada tanggal 4 September 2007 diambil oleh panitia sertifikasi dengan

menggunakan Surat Kuasa. Panitia sertifikasi kemudian menyerahkan Sertifikat

kepada masyarakat Kratonan sesuai nama yang tercantum dalam buku tanah.