bab iii - .2. faktor penghambat masyarakat kratonan melakukan sertifikasi tanah faktor penghambat

Download BAB III - .2. Faktor penghambat masyarakat Kratonan melakukan sertifikasi tanah Faktor penghambat

Post on 31-Mar-2019

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

39

BAB III

PROSES SERTIFIKASI HAK MILIK TANAH MASYARAKAT

KELURAHAN KRATONAN TAHUN 2006-2007

A. Struktur Penguasaan Tanah di Kratonan

Tahun 1946 daerah Istimewa atau Swapraja Surakarta dihapus. Hal itu

dilukan Pemerintah Indonesia paska terjadi gejolak dan protes yang dilakukan

masyarakat di Surakarta. Wilayah bekas kerajaan dalam hal ini milik Keraton

Kasunanan dan Mangkunegaran diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia.1

Wilayah Kratonan yang awalnya merupakan milik Keraton Kasunanan telah beralaih

menjadi tanah negara. Kratonan bukan lagi menjadi bagian dari tanah milik Keraton

Kasunanan Surakarta. Keraton hanya berkedudukan sebagai lembaga adat yang tidak

memiliki hak kepemilikan tanah Swapraja atau bekas tanah Swapraja dan tidak diberi

kewenangan untuk mengaturnya. Tanah Soenand Ground (SG), Domain Keraton

Surakarta (DKS), Domain Reh Surakarta (DRS), tanah leluhur seperti makam makam

dan tanah OG atau tanah disewa pemerintah Belanda untuk perkebunan maupun

perkantoran semua telah berubah status menjadi tanah negara.2

1 Surat Penetapan Pemerintah tanggal 15 Juli 1946 tentang Penghapusan

Daerah Istimewa/Swapraja

2 Harian Solopos, 29 agustus 2007, Koleksi Monumen Pers Nasional.

40

Tanah di Kratonan telah beralih status menjadi tanah Negara bekas swaparaja

dan bukan merupakan tanah bekas hak adat. Tanah Negara adalah tanah yang tidak

dipunyai dengan suatu hak atas tanah. Masyarakat yang awalnya magersari berubah

statusnya yaitu menempati tanah Negara. Dalam hal ini di bawah pemerintah Kota

Surakarta. Masyarakat Kratonan telah menguasai tanah secara fisik yaitu ditempati

sebagai rumah atau tempat tinggal. Seluruh tanah di Kratonan sudah berdiri bangunan

baik berupa banguan rumah maupun ruko. Jadi ketika berbicara tanah di kratonan

sekaligus membicarakan bangunan yang sudah berdiri di atasnya.

Tabel. 5

Data Tanah di RW. I Kratonan Tahun 2006

No. Rukun

Tetangga

Tanah yang sudah

bersertifikat

Tanah yang belum

bersertifikat Jumlah

1. RT 2 10 bidang tanah 28 bidang tanah 38 bidang tanah

2. RT 3 4 bidang tanah 17 bidang tanah 21 bidang tanah

3. RT 4 2 bidang tanah 38 bidang tanah 40 bidang tanah

4. RT 5 13 bidang tanah 11 bidang tanah 24 bidang tanah

5. RT 6 4 bidang tanah 20 bidang tanah 24 bidang tanah

6. RT 7 10 bidang tanah 25 bidang tanah 35 bidang tanah

Jumlah 43 bidang tanah 139 bidang tanah 182 bidang tanah

Sumber : Diolah dari wawancara dengan Sigit Danuriyanto, Aris Budiono, Sutopo,

Sis Handoko, Sumarlan dan Suradi Siworaharjo

Tabel. 5 menunjukkan bahwa sebagian besar tanah di wilayah RW. I Kratonan

belum bersertifikat. Tanah yang belum bersertifikat dari RT dua hingga tujuh

41

jumlahnya mencapai 139 bidang tanah dari total jumlah keseluruhan 182 bidang

tanah. Tanah yang sudah bersertifikat jumlahnya hanya 43 bidang tanah. Tanah yang

paling banyak belum bersertifikat terletak di wilayah RT empat dengan jumlah 39

bidang tanah. Wilayah RT empat memang merupakan daerah yang paling padat dan

bagunanannya tidak teratur. Tanah yang sudah bersertifikat di wilayah RT empat

yaitu milik Darto dan Bah Tegel, letak tanah keduanya berada di tepi Jalan Veteran.3

Wilayah RT lima sebagian besar tanah sudah bersertifikat jumlahnya tiga belas dari

total keseluruhan dua puluh empat bidang tanah. Tanah yang belum berSertifikat

jumlahnya hanya sebelas bidang tanah. Tanah-tanah yang sudah bersertifikat di RT

lima umumnya dimiliki etnis Tionghoa.

Tanah yang sudah bersertifikat di wilayah RW. I Kratonan dimiliki oleh

kalangan kelas ekonomi atas. Mereka adalah para pengusaha maupun pedangang di

sepanjang tepi Jalan Veteran dan Jalan Gatot Subroto. Tanah yang sudah bersertifikat

ini digunakan sebagai tempat usaha sekaligus rumah atau ruko. Tanah yang belum

bersertifikat berada di tengah kampung dengan jalan dan gang sempit yang tidak

teratur. Tanah yang belum bersertifikat pemiliknya adalah dari kalangan ekonomi

menengah dan kebawah. Mereka menggunakan tanah mereka untuk tempat tinggal.

B. Pendaftaran Tanah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 telah

mengamanatkan bahwa Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya,

3 Wawancara dengan Sri Murwani peserta sertifikasi, tanggal 9 Oktober 2016

42

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang tersebut pemerintah membuat

regulasi dan aturan mengenai pertanahan. Aturan pemerintah mengenai pertanahan

dibuat sedemikian rupa mulai dari Undang-undang, Keputusan Pemerintah ataupun

Keputusan Presiden, Keputusan menteri Agraria atau kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia. Aturan dibuat untuk menjamin kepastian hukum dalam

kepemilikan tanah, menghindari konflik dan yang utama untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat dan berasaskan pancasila.

Sertifikat Hak Milik dapat diperoleh setelah melakukan serangkain kegiatan

pendaftaranan tanah. Pendafataran tanah berasal dari kata Cadastre suatu istilah

teknis untuk suatu rekaman, menunjukkan kepada luas, nilai, kepemilikan terhadap

suatu bidang tanah. Cadastre menunjukkan uraian dan identifikasi bidang tanah dan

sebagai rekaman berkesinambungan dari hak atas tanah.4 Tanah merupakan objek

pendaftaran yang dipastikan letak, batas dan luasnya dalam peta. Pendaftaran tanah

menjadi kewajiban pemerintah dan pemegang hak atas tanah.

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah

secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan,

pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis,

dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah

sususn, termasuk pemberian surat tanda bukti hanknya bagi bidang-bidang tanah

4 A.P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, (Bandung: Mandar

Maju, 1999), hlm. 18-19.

43

yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu

yang membebaninya.5 Pendaftaran tanah wajib dilakukan di seluruh wilayah

Indonesia. Sertifikasi tanah Kratonan didaftarkan ke Kantor Agraria Kota Surakarta

yang beralamat di Jalan W. Monginsisdi 101, Kestalan, Banjarasari Kota Surakarta.

Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasar asas sederhana, aman, terjangkau,

mutahir dan terbuka. Pendaftaran tanah bertujuan memberikan jaminan kepastian

hukum, yaitu kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak dan kepastian

objek hak. Guna menjamin kepastian hukum di bidang penguasaan dan pemilikan

tanah faktor kepastian letak dan batas setiap bidang tanah tidak dapat diabaikan.

Pendaftaran tanah ini menghasilkan Sertifikat sebagai tanda bukti haknya.

Pendaftaran tanah menjadi kewajiban pemerintah dan pemegang hak atas tanah6

Orientasi pendafataran tanah di Indonesia adalah demi kepentingan rakyat.

Seseorang yang mempunyai tanah tidak berarti dia adalah orang kaya tetapi lebih

merupakan sosial status orang tersebut, dia mempunyai dan demikian dia adalah

anggota masyarakat hukumnya penuh, sehingga harus diundang dalam rembug desa.

Namun juga tidak berarti dengan mempunyai tanah dia langsung dianggap kaya dan

dapat membayar biaya balik nama tersebut. Yang jelas dia belum tentu mempunyai

5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1.

6 Urip Santoso, Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah, (Jakarta:

Kencana, 2010), hlm. 2

44

uang, yang ada padanya hanyalah tanah sebagai salah satu resourses ekonomi yang

dia dapat hidup daripadanya.7

Pendafataran tanah di wilayah RW. I Kratonan dilakukan secara sporadik

yaitu kegiatan pendafataran tanah pertama kali mengenai satu atau beberapa objek

pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah kelurahan secara masal.8

Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang

berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas objek pendaftran tanah yang

bersangkutan atau kuasannya.9

1. Faktor pendorong masyarakat Kratonan melakukan sertifikasi tanah

Kegiatan sertifkasi tanah di Kratonan terlaksana karena adanya faktor

pendorong. Faktor pendorong tersebut berasal dari internal masyarakat maupun

dorongan dari luar. Faktor pendorong dari internal masyarakat Kratonan yaitu ,

masyarakat telah menempati tanah di Kratonan selama puluhan tahun secara turun

temurun. Masyarakat sadar manfaat sertifikasi tanah, yaitu: memberikan rasa aman

kepada pemilik tanah, dapat mengurangi kemungkinan timbulnya sengketa dengan

pihak lain, memperkuat posisi tawar menawar apabila hak atas tanah diperlukan

pihak lain untuk pembangunan, dapat mempermudah proses peralihan serta

Recommended

View more >