bab ii tinjauan umum tentang perjanjian, ii asri.pdf · ... sedangkan dalam kuh perdata, pengertian

Download BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, II asri.pdf · ... sedangkan dalam KUH Perdata, pengertian

Post on 25-Mar-2019

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

18

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, KEPAILITAN, DAN

PENAFSIRAN

2.1. Perjanjian

2.1.1. Istilah dan pengertian perjanjian

Istilah perjanjian merupakan istilah yang mengandung pengertian yang

luas. Dewasa ini, umumnya dalam dunia bisnis istilah yang lebih sering

digunakan untuk menyebutkan istilah perjanjian tertulis adalah kontrak. Istilah

tersebut diambil dari bahasa Inggris contract, yang dalam bahasa Belanda dikenal

dengan istilah overeenkomst (Perjanjian), sedangkan dalam KUH Perdata,

pengertian istilah perjanjian ada dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang bunyinya

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pengertian yang termuat dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut tidaklah

jelas karena disana hanya mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan.

Hal ini tentu berarti suatu perbuatan yang dimaksud tersebut tidak hanya berupa

perbuatan hukum melainkan dapat juga berupa bukan perbuatan hukum. Dilihat

dari sudut pandang doktrin teori lama yang disebut perjanjin adalah Perbuatan

hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Jika

kemudian diuraikan, maka unsur-unsur perjanjian menurut teori lama yaitu:

1. adanya perbuatan hukum;

2. persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang;

19

3. persesuaian kehendak ini harus dipublikasikan/dinyatakan;

4. perbuatan hukum terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih;

5. pernyataan kehendak (wilsverklaring) yang sesuai harus saling bergantung

satu sama lain;

6. kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;

7. akibat hukum untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau

timbal balik;

8. persesuaian kehendak harus dengan meningat peraturan perundang-

undangan.

Kemudian, seorang ahli hukum bernama Van Dunne mengemukakan

sebuah teori yang disebut teori baru. Menurut teori ini, yang diartikan sebagai

perjanjian adalah Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih

berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori ini tidak

hanya mengkaji pengertian dari perjanjian atau kontrak melainkan juga

menentukan unsur-unsur apa saja yang harus ada sehingga suatu perbuatan

kemudian dapat disebut dengan kontrak. Ada tiga unsur kontrak yaitu sebagai

berikut.

1. The agreement fact between the parties (adanya kesepakatan tentang fakta

antara dua belah pihak).

2. The agreement as written (persetujuan dibuat secara tertulis).

20

3. The set of rights and duties created by (1) and (2) (adanya orang yang

berhak dan berkewajiban untuk membuat: (1) kesepakatan dan (2)

persetujuan tertulis).1

Dari definisi-definisi perjanjian yang dikemukakan oleh para ahli di atas,

maka dapat ditarik pengertian mengenai perjanjian yaitu suatu hubungan hukum

antara satu atau beberapa orang dengan satu atau beberapa orang lainnya yang

dilandasi dengan kesepakatan mengenai suatu hal.

2.1.2 Asas-asas dalam perjanjian

Di dalam KUH Perdata Buku ke III dikenal adanya lima macam asas

hukum yang menjiwai ketentuan-ketentuan di dalamnya. Kelima asas tersebut,

yaitu asas kebebasan berkontrak, asas iktikad baik, asas konsualisme, asas pacta

sunt servanda (asas kepastian hukum), dan asas kepribadian. Asas-asas tersebut

merupakan asas umum dalam perjanjian, sebagaimana dijabarkan dibawah ini.

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Jika dilihat pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata maka

disanalah dapat dilihat ketentuan yang berdasarkan asas kebebasan

berkontrak ini. Pasal 1338 menyatakan: semua perjanjian yang dibuat

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya. Rumusan tersebut dipertegas lagi oleh ayat (2) Pasal yang

sama, yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati tersebut

tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak,

atau karena alasan yang ditentukan undang-undang. Secara umum para

1Salim H.S. I, op.cit, h. 16.

21

ahli hukum seringkali menghubungkan dan memperlakukan ketentuan

sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH

Perdata sebagai asas kebebasan berkontrak.

Ahmad Miru mengemukakan bahwa asas kebebasan berkontrak

memberikan jaminan kepada setiap orang mengenai beberapa hal yang

berkaitan dengan perjanjian yaitu: (1) bebas menentukan apakah ia akan

melakukan perjanjian atau tidak; (2) bebas menentukan dengan siapa ia

akan melakukan perjanjian; (3) bebas menentukan isi atau klausul

perkankian; (4) bebas menentukan bentuk perjanjian; dan (5) kebebasan-

kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan merupakan suatu dasar yang

menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak.

Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III KUH Perdata yang hanya

merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat

menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal

tertentu yang sifatnya memaksa.2

2. Asas Pacta Sunt Servanda

Selain bernama asas Pacta Sunt Servanda, asas ini juga dikenal dengan

sebutan asas kepastian hukum. Asas ini berkaitan dengan akibat dari

perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dimana asas ini tersimpul pada

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan: Semua perjanjian

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

2Ahmad Miru, 2007, Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak, PT. Rajagrafindo Persada,

Jakarta, h. 4.

22

membuatnya. Ini berarti baik hakim maupun pihak ketiga tidak dapat

melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para

pihak tersebut.

3. Asas Konsensualisme

Konsensualisme berasal dari bahasa latin consensus yang berarti

sepakat. Asas konsensualisme sendiri bermakna bahwa pada dasarnya

perjanjian dan perikatan yang timbul sudah dilahirkan sejak detik

tercapainya kata sepakat. Asas ini sangat erat kaitannya dengan asas

kebebasan berkontrak dan tercermin juga dari Pasal 1320 dan Pasal 1338

KUH Perdata. Berdasarkan asas konsensualisme ini, perjanjian itu sudah

sah apabila sudah disepakati mengenai hal-hal yang pokok, dan tidaklah

memerlukan suatu formalitas.

4. Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik tercermin dari Pasal 1338 KUH Perdata yang

menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Menurut Subekti, pengertian iktikad baik dapat ditemui dalam hukum

benda (pengertian subyektif) maupun dalam hukum perjanjian seperti yang

diatur dalam Pasal 1338 ayat (2) (pengertian obyektif).3

5. Asas Personalia

Asas Personalia (Asas Kepribadian) tercermin dalam Pasal 1315 KUH

Perdata dan dipertegas lagi dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata.

Dari kedua pasal tersebut, pada intinya mengatur bahwa perjanjian pada

3Subekti, 2001, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 42

23

dasarnya hanya akan melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban

diantara para pihak yang membuatnya. Pada dasarnya, seorang tidak dapat

mengikatkan dirinya untuk kepentingan maupun kerugian pihak ketiga,

kecuali dalam hal terjadinya peristiwa penanggungan (dalam hal

demikianpun penanggungan tetap berkewajiban untuk membentuk

perjanjian dengan siapa penanggungan tersebut akan diberikan dan dalam

hal yang demikian, perjanjian yang ditanggung dalam perjanjian

penanggungan). Ini berarti perjanjian dibuat oleh para pihak tersebut, demi

hukum hanya mengikat para pihak yang membuatnya.4

Itulah kelima asas yang menjiwai ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian

(kontrak).

2.1.3 Syarat sah-nya perjanjian

Selanjutnya sebuah perjanjian atau kotrak baru untuk dapat dikatakana sah

maka harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH

Perdata. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.

a. Kesepakatan

Kesepakatan atau consensus dari masing-masing pihak merupakan syarat

paling esensial dalam sebuah perjanjian atau kontrak. Agar kontrak

menjadi sah, para pihak harus sepakat terhadap hal yang terdapat di dalam

perjanjian.5 Kesepakatan diartikan sebagai persesuaian pernyataan

4Kaligis O.C., 2013, Kontrak Bisnis Teori dan Praktik, PT Alumni Bandung, h. 6.

5 Ibid

24

kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Ada lima

cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:

1. Bahasa yang sempurna dan tertulis;

2. Bahasa yang sempurna secara lisan;

3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.

Hal ini mengingat dalam kenyataannya sering kali seeorang yang

menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi

dimengerti oleh pihak lawannya;

4. Bahasa isyrat asal dapat diterima oleh pihak lawannya; dan

5. Diam atau membisu t

Recommended

View more >