12

BAB II

LANDASAN TEORI

Bab ini membahas beberapa variabel penelitian antara lain, pelatihan,

pengembangan program BK, kompetensi guru BK, langkah-langkah

pengembangan program, penelitian yang relevan, kerangka berpikir dan

hipotesis penelitian.

2.1 Pelatihan

2.1.1 Pengertian Pelatihan

Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam upaya peningkatan

kemampuan profesional guru adalah dengan pelatihan atau training.

Mangkunegara (2008:50) menyatakan bahwa pelatihan merupakan suatu

proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis

dan terorganisir di mana pegawai non-managerial mempelajari pengetahuan

dan keterampilan teknis dalam tujuan terbatas. Hal ini juga dapat mengarah

pada bidang pendidikan di mana guru terlibat dalam kegiatan pendidikan

jangka pendek tersebut sehingga tujuan pendidikan yang lebih efektif dapat

tercapai. Sejalan dengan Mangkunegara, Siagian (2004) menyatakan bahwa

“pelatihan adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknik dan

metode tertentu secara konsepsional”. Dengan demikian, dapat disimpulkan

bahwa pelatihan merupakan suatu bentuk pembelajaran yang

diselenggarakan dalam jangka waktu tertentu oleh seorang profesional untuk

13

memenuhi tujuan dan target kemampuan yang akan dicapai. Pembelajaran

yang dimaksud dalam kegiatan pelatihan adalah yang mengarah pada

peningkatan pengetahuan, keterampilan serta kemampuan peserta pelatihan.

Selain definisi di atas, pelatihan juga dapat dilihat dari fungsinya di

mana pelatihan dapat membantu meningkatkan kinerja seseorang dalam

mencapai tujuan yang lebih optimal. Bernadin dan Russel (2000)

menyatakan bahwa “pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki

performansi tanggungjawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya

dengan pekerjaannya”. Definisi lain mengenai pelatihan adalah suatu upaya

perubahan pada individu, baik dalam pengetahuan, keterampilan,

pengembangan sikap maupun perilaku, yang digunakan sebagai penunjang

kinerjanya dalam bekerja (Dwikurnaningsih, 2014). Dengan demikian,

pelatihan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk upaya perubahan

pengetahuan, keterampilan dan sikap pada individu yang dapat mendukung

seseorang dalam mencapai hasil pekerjaan yang lebih maksimal.

Mangkuprawira (2004) juga menyatakan bahwa pelatihan adalah

proses pengajaran pengetahuan, keahlian dan sikap, yang bertujuan agar

individu menjadi semakin terampil dan berkompeten dalam melakukan

tanggung jawabnya sesuai dengan standar. Pelatihan juga dapat dikatakan

sebagai proses yang membuat individu mencapai suatu kemampuan tertentu

yang membantu pencapaian tujuan suatu organisasi (Mathis, 2002). Dengan

14

demikian, dapat disimpulkan bahwa pelatihan merupakan suatu proses yang

membantu individu dalam mengembangkan kemampuannya untuk mencapai

suatu tujuan tertentu.

Dalam peningkatan kemampuan guru, pelatihan memiliki pengaruh

yang sangat signifikan. Hal ini juga akan berdampak pada peningkatan

keefektifan sekolah. Melalui pelatihan, guru-guru dapat menambah

pengetahuan, meningkatkan keterampilannya, dan mungkin juga dapat

merubah sikap atau perilaku menjadi lebih baik yang dapat mempengaruhi

siswanya. Menurut Finks dan Willits (1983:251, dalam Musfah, 2011),

pelatihan dan pengembangan kerja menjadi sebuah program penting di

hampir semua organisasi besar. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa

untuk mencapai tujuan organisasi, orang-orang didalam organisasi tersebut

harus terus diasah kemampuannya sehingga menjadi sumber daya yang

produktif dan dapat memberi kontribusi bagi organisasi di mana ia berada.

Hal ini juga dapat terjadi dalam lingkungan sekolah di mana guru dapat terus

diasah kemampuannya melalui pelatihan untuk meningkatkan

kemampuannya dalam mencapai kegiatan pembelajaran yang lebih efektif.

Untuk mencapai tujuan pelatihan yang efektif, dibutuhkan langkah-

langkah yang dapat mengarah pada peningkatan keterampilan tersebut.

Suatu pelatihan dikatakan profesional jika dalam pelatihan tersebut terdapat

beberapa aktivitas atau proses yang diselenggarakan untuk meningkatkan

15

keterampilan, sikap, pemahaman, baik dalam jangka pendek maupun jangka

panjang (Musfah, 2011:61). Sejalan dengan Fullan, Tall dan Hall (dalam

Sutrisno, 2009) pelatihan yang profesional merupakan perpaduan antara

pemilihan teknik pelatihan yang tepat, mempunyai perencanaan yang

matang, dan komitmen terhadap pelatihan itu sendiri. Dengan demikian,

tercapainya tujuan pelatihan yang efektif didukung oleh suatu kombinasi

dari penggunaan teknik dan aktivitas dalam pelatihan yang tepat,

perencanaan yang tepat serta komitmen dari pelatih maupun yang dilatih.

2.1.2 Tujuan Pelatihan

Dalam melaksanakan suatu kegiatan pelatihan, tentu ada tujuan yang

ingin dicapai, misalnya dengan menetapkan indikator tertentu. Demikian

pula dengan pelatihan yang ditujukan untuk suatu peningkatan kinerja

seseorang dalam suatu organisasi, misalnya peningkatan kompetensi guru di

sekolah. Jika dalam suatu pelatihan, tujuan yang ingin dicapai adalah

peningkatan kompetensi, maka dalam pelatihan tersebut, terdapat langkah-

langkah atau strategi yang akan membantu guru mencapai potensi

maksimalnya sekaligus ada ketercapaian tujuan dari kegiatan tersebut.

Seperti yang dinyatakan Moekijat (1993:2), pelatihan bertujuan

untuk mengembangkan keahlian yang memudahkan penyelesaian pekerjaan,

mengembangkan pengetahuan agar penyelesaian pekerjaan lebih rasional,

16

dan mengembangkan sikap agar tercipta kerja sama antar pekerja. Keahlian

atau kemampuan yang dimaksud dapat dijadikan tolak ukur bagi peserta

pelatihan sehingga dalam melakukan pekerjaannya, sejumlah keterampilan

yang telah diperoleh dari kegiatan pelatihan tersebut dapat

diimplementasikan. Dengan demikian, ketercapaian kinerja yang lebih baik

dapat diraih dan dapat membawa dampak positif bagi organisasi tempat

seseorang bekerja.

Selain itu, tujuan pelatihan menurut Mangkunegara (2001) meliputi:

1) Meningkatkan penghayatan jiwa dan ideologi, 2) Meningkatkan

produktivitas kerja, 3) Meningkatkan kualitas kerja, 4) Meningkatkan

ketetapan perencanaan sumber daya manusia, 5) Meningkatkan sikap

moral dan semangat kerja, 6) Meningkatkan rangsangan agar pegawai

mampu berprestasi secara maksimal, 7) Meningkatkan kesehatan dan

keselamatan kerja, 8) Menghindarkan keusangan, 9) Meningkatkan

perkembangan pegawai.

Dalam pelatihan, langkah-langkah kegiatan yang dilakukan tidak

hanya berfokus pada satu hal yang ingin dicapai, namun juga pada aspek-

aspek tertentu yang mempengaruhinya. Misalnya, pelatihan yang bertujuan

untuk meningkatkan kompetensi profesional guru BK akan menyertakan

langkah-langkah agar guru BK memahami konsep dan praksis dalam

bimbingan dan konseling. Dalam pelatihan juga, guru dilatih untuk

menerapkan keterampilan yang dimiliki agar pekerjaannya lebih produktif,

sehingga sikap dan semangat kerja guru juga dapat menghantarkan mereka

pada suatu prestasi yang maksimal.

17

Sejalan dengan Mangkunegara, Meldona dan Siswanto (2012)

berpendapat bahwa tujuan pelatihan dirumuskan ke dalam enam bidang,

antara lain:

1) Memperbaiki kinerja, difokuskan pada karyawan yang keterampilannya

masih rendah dan juga bertujuan untuk meminimalkan masalah yang muncul,

2) Memutakhirkan keahlian karyawan sesuai dengan kemajuan teknologi,

sehingga karyawan tanggap terhadap perubahan teknologi dan mampu

menggunakan teknologi secara efektif, 3) Mengurangi waktu belajar bagi

karyawan baru agar berkompeten dalam pekerjaannya, 4) Membantu

memecahkan masalah operasional, seperti konflik antar pribadi, standar dan

kebijakan yang belum jelas, penundaan jadwal, kekurangan persediaan,

tingkat ketidakhadiran dan perputaran karyawan yang tinggi, 5) Memenuhi

kebutuhan perkembangan pribadi dan 6) Mempersiapkan karyawan untuk

promosi.

Berdasarkan beberapa tujuan di atas, dalam hal peningkatan

kemampuan guru, tujuan untuk memperbaiki kinerja dapat menjadi fokus

utama dalam kegiatan pelatihan. Hal ini tentu menjadi dasar dari

perencanaan kegiatan tersebut sehingga apa yang dipersiapkan akan

mencerminkan tujuan dari pelatihan itu sendiri, yaitu membantu dan

mengembangkan kompetensi seseorang untuk mencapai kinerja yang lebih

baik dibidangnya.

2.1.3 Jenis-jenis Pelatihan

Pelatihan merupakan kegiatan pembelajaran jangka pendek yang

dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Pelatihan itu sendiri

digolongkan dalam beberapa jenis yang disesuaikan dengan kebutuhannya.

Menurut Simamora (2006:278) jenis pelatihan terdiri atas lima jenis, yaitu

pelatihan keahlian, pelatihan ulang, pelatihan lintas fungsional, pelatihan tim

18

dan pelatihan kreatifitas. Setiap jenis pelatihan ini mempunyai ciri khasnya

masing-masing. Misalnya pada jenis pelatihan keahlian, terdapat identifikasi

kebutuhan dalam program dengan penilaian yang jeli sehingga benar-benar

sesuai dan menjawab kebutuhan peserta pelatihan. Sedangkan dalam

pelatihan kreatifitas, peserta akan dilatih untuk berkresi dengan idenya

secara rasional. Oleh karena itu, dalam merencanakan kegiatan pelatihan,

jenis pelatihan yang dipilih disesuaikan dengan kebutuhan peserta.

Selain itu, Robbins dan Coulter (2010) juga membedakan jenis

pelatihan menjadi dua, yaitu jenis pelatihan umum dan khusus. Jenis

pelatihan umum meliputi keterampilan komunikasi, program dan aplikasi

sistem komputer, layanan pelanggan, pengembangan eksekutif,

pengembangan dan keterampilan manajerial, pengembangan diri, penjualan,

keterampilan supervisi, dan pengetahuan dan keterampilan teknologi.

Sedangkan jenis pelatihan khusus meliputi keterampilan pekerjaan/hidup

dasar, kreativitas, pendidikan konsumen, tata kelola, kepemimpinan,

wawasan produk, kemampuan presentasi/berbicara di depan publik,

keamanan, etika, dan sebagainya. Dalam dua jenis pelatihan tersebut,

terdapat dua metode yang digunakan, yaitu on the job training dan off the

job training. On the job training adalah pelatihan pada karyawan dalam

mempelajari bidang pekerjaannya begitu pula sebaliknya dengan off the job

training. Ada beberapa bentuk pelatihan on the job training, yaitu couching

19

dan pelatihan magang. Sedangkan off the job training juga mempunyai

bentuk pelatihan seperti lecture, presentasi dengan video, vestibule training,

bermain peran, self-study, program pembelajaran, laboratorium training dan

action learning. Dari jenis pelatihan, metode yang digunakan dan bentuk

pelatihan yang dipakai harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta.

Dalam hal peningkatan kemampuan guru dalam menyusun program, jenis

pelatihan umum dengan metode yang dapat dipakai adalah off the job

training dalam bentuk pelatihan lecture dan action learning.

2.1.4 Langkah-langkah Pelatihan

Dalam melaksanakan kegiatan pelatihan, terdapat langkah-langkah

yang menjadi acuan sebelum pelatihan itu dilakukan. Mangkunegara (2003)

mengemukakan langkah-langkah pelatihan terdiri dari empat langkah, yaitu

penilaian kebutuhan pelatihan, perumusan tujuan pelatihan, prinsip-prinsip

pelatihan dan merancang serta menyeleksi prosedur pelatihan. Penilaian

kebutuhan pelatihan mencakup penilaian kebutuhan perusahaan, tugas dan

karyawan. Input, output, outcome dan impact disertakan dalam perumusan

tujuan pelatihan. Prinsip-prinsip pelatihan meliputi partisipasi, pendalaman,

relevansi, pengalihan, umpan balik, suasana nyaman, dan memiliki kriteria.

Sedangkan dalam merancang dan menyeleksi prosedur pelatihan, meliputi

pelatihan instruksi pekerjaan, perputaran pekerjaan magang dan pelatihan,

kuliah dan presentasi, permainan peran dan pemodelan perilaku, studi kasus,

20

simulasi, studi mandiri dan pembelajaran program, pelatihan laboratorium

dan pembelajaran aksi.

Sedangkan menurut Dessler (2004) langkah dalam proses pelatihan

antara lain analisis kebutuhan, merancang instruksi, validasi, menerapkan

program dan evaluasi. Dalam menganalisis kebutuhan, akan dilihat faktor

apa yang dibutuhkan oleh individu sehingga dalam menyusun program

pelatihan, kebutuhan individu sudah terorganisir dan pelaksanaan pelatihan

dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam merancang instruksi, pelatih akan

memutuskan langkah-langkah yang tepat untuk menghasilkan peningkatan

kemampuan individu melalui pelatihan. Selain itu, menurut

Dwikurnaningsih (2014), langkah merancang instruksi termasuk

memutuskan, menyusun dan menghasilkan isi dari program pelatihan, yang

juga dilengkapi dengan buku kerja, latihan, pelatihan kerja langsung dan

pelatihan berbantuan komputer. Dalam melakukan validasi, pihak-pihak

yang berperan membuat sebuah program akan menindaklanjuti program

tersebut pada sebuah kelompok peserta. Setelah program dinyatakan

memenuhi kebutuhan, program akan diterapkan dan dilanjutkan dengan

tindakan pelatihan oleh pelatih. Pelatihan yang telah dilakukan

membutuhkan evaluasi untuk menilai keberhasilan dan kesesuaian pelatihan

dengan kebutuhan peserta.

21

Dengan demikian, dalam merencanakan kegiatan pelatihan, diawali

dengan menganalisis kebutuhan peserta. Setelah mengetahui seperti apa

kebutuhan peserta, dilanjutkan dengan merancang instruksi pelatihan,

termasuk menentukan jenis pelatihan yang tepat sehingga dapat merumuskan

program yang berisi pelaksanaan kegiatan. Dalam tahap validasi, rancangan

program kegiatan tersebut akan disesuaikan dengan tujuan kegiatan dan

dilaksanakan sesuai dengan hasil perbaikan dari tahap validasi. Setiap

pelaksanaan kegiatan diakhiri dengan evaluasi yang akan menentukan

rencana tindak lanjut dari program yang telah dijalankan.

2.1.5 Teori Manajemen Pelatihan

Dalam mengembangkan program pelatihan, dibutuhkan suatu proses

yang terstruktur, sehingga hal yang menjadi tujuan pelatihan dapat tercapai.

Proses terstruktur dalam program pelatihan atau manajemen pelatihan

tersebut dapat mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,

hingga evaluasi. Menurut Terry (1977, dalam Dwikurnaningsih, 2014:20),

manajemen berarti suatu proses yang terdiri dari perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, yang juga akan

menentukan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan

sumber daya manusia. Manajemen juga dapat berarti sebuah kegiatan yang

mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi, yang

dilakukan oleh seseorang bersama kelompok dengan menggunakan seluruh

22

sumber daya organisasi untk mencapai tujuan organisasi yang telah

ditetapkan (Dwikurnaningsih, 2014:21).

Pelatihan merupakan suatu proses pembelajaran yang mengarah

pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan sehingga seseorang dapat

mencapai tujuan dengan lebih maksimal. Tentunya dalam pelatihan terdapat

langkah-langkah terstuktur yang ditetapkan agar pelaksanaan pelatihan dapat

mencapai sasaran. Pelatihan tersebut harus direncanakan dengan matang,

dan dilaksanakan sesuai dengan langkah yang telah ditetapkan serta

dijalankan oleh pihak-pihak yang telah diberikan tanggung jawab. Di

samping itu pelaksanaan pelatihan hendaknya dapat terus dipantau hingga

pada tahap akhir yaitu evaluasi.

2.1.6 Model Pengembangan Program

Menurut Marreli, Tondora & Hoge (2005), sebuah model harus

memiliki kriteria berikut: 1) Sederhana, 2) Dapat diaplikasikan, 3) Penting,

4) Dapat dikontrol, 5) Dapat diadaptasikan, dan 6) Dapat dikomunikasikan.

Sejalan dengan itu, Draganidis, Fotis, dan Mentzas (2006, dalam Haryati,

2012) menyimpulkan bahwa dalam menyusun sebuah model, perlu

diperhatikan agar model tersebut dapat diidentifikasi kerangka kuncinya,

terperinci setiap bagian bagian/tahapan dalam kerangkanya,

diseleksi/dimodifikasi bagian yang perlu diperbaiki, proses dalam model

yang terstruktur, dan ada revisi model. Dengan demikian, model dapat

23

dikatakan baik dan valid apabila lewat model tersebut, dapat dituangkan

maksud atau tujuan dari program yang dijalankan dengan memperhatikan

sistematika tiap tahapan pelaksanaan kegiatan dengan jelas, dapat dipahami

dan dilaksanakan dengan mudah.

Selain itu, Kauffman (2009) juga menyatakan bahwa model

dikatakan baik apabila model tersebut disusun secara deskriptif naratif,

menyertakan langkah-langkah pelaksanaannya serta tujuan khusus, dapat

digunakan untuk mengukur keberhasilan, dan model tersebut

merepresentasikan suatu sistem yang dijalankan. Dari ketiga pernyataan di

atas, dapat disimpulkan bahwa menyusun bahkan melaksanakan suatu model

perlu memperhatikan beberapa hal di mana model tersebut dapat memberi

gambaran tujuan dan langkah-langkah yang jelas sehingga apa yang ingin

dicapai melalui suatu sistem dapat terukur dan tersimpulkan.

Ada beberapa model pengembangan program yang digunakan untuk

pelatihan, diantaranya Model 4D Thiagarajan, Model ADDIE Dick & Carry,

Model 10 langkah Sugiyono, dan Model pengembangan Tyler. Model 4D

adalah salah satu model pengembangan yang dikembangkan oleh

Thiagarajan (1974), yang memiliki 4 tahapan, yaitu Define, Design,

Development, dan Dissemination. Model ini memiliki kesamaan dengan

Model ADDIE, yaitu model yang dikembangkan oleh Dick and Carry

(1996), di mana tahapan dalam model tersebut meliputi Analysis, Design,

24

Development, Implementation, dan Evaluation. Model pengembangan Tyler

lebih kepada menyusun kurikulum yang mencakup: a) Menentukan tujuan,

b) Menentukan pengalaman belajar, c) Mengorganisasi pengalaman belajar,

dan d) Evaluasi. Kelebihan model pengembangan Sugiyono dibanding

ketiga model lainnya adalah model ini mempunyai langkah yang lebih

sistematis dan jelas. Model ini juga dapat menghasilkan produk yang tingkat

keabsahannya jelas karena produk yang dihasilkan harus melewati beberapa

tahap ujicoba baik lewat ahli maupun lapangan.

Adapun prosedur pengembangan model program pelatihan menurut

Model Sugiyono (2013) ditunjukkan dengan langkah-langkah berikut:

1) Potensi dan Masalah

Untuk mengetahui potensi dan masalah yang ada pada program

sekolah dapat dilakukan dengan analisis terhadap data yang

terbaru. Dengan analisis tersebut, dapat diketahui hambatan dan

masalah yang ada selama pelaksanaan program di sekolah.

2) Pengumpulan Informasi

Dengan melihat potensi dan masalah dalam pelaksanaan program,

diperlukan informasi untuk mendukung strategi pemecahan

masalah yang ada. Pengumpulan informasi dapat dilakukan melalui

observasi, wawancara, studi dokumentasi.

25

3) Desain Produk

Setelah menganalisis informasi yang diperoleh, dilanjutkan dengan

menyusun model pengembangan program profesi yang bersifat

sementara atau hipotetik.

4) Validasi Desain

Dalam tahap ini, model pengembangan program akan dinilai

kesesuaiannya dengan tujuan untuk meningkatkan mutu

pendidikan. Beberapa ahli atau validator akan melakukan penilaian

dengan memberi masukan mengenai kekuatan dan kelemahan

model tersebut.

5) Perbaikan Desain

Jika ditemukan kelemahan, model pengembangan program tersebut

akan diperbaiki sehingga pada akhirnya akan menghasilkan

pengembangan program profesi yang layak untuk diterapkan di

sekolah sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan mutu

sekolah.

6) Uji coba produk

Setelah dilakukan perbaikan, model pengembangan program

tersebut akan diuji coba pada kelompok terbatas yang telah

ditentukan untuk melihat penggunaannya dalam program profesi

guru BK.

26

7) Revisi produk

Pada tahap ini, hasil dari ujicoba produk yang telah dilakukan,

diperbaiki agar kekurangan yang masih ada dapat diminimalisir.

8) Ujicoba pemakaian

Setelah produk diperbaiki, dilakukan ujicoba yang lebih luas

dengan subjek yang lebih banyak, untuk mengetahui keefektifan

dari produk yang disusun.

9) Revisi produk

Langkah perbaikan ini dilakukan jika masih terdapat kekurangan

pada pemakaian produk yang lebih luas.

10) Pembuatan produk massal

Merupakan langkah terakhir dimana produk siap untuk diterapkan

pada instansi yang dituju.

2.2 Pengembangan Program BK

2.2.1 Pengertian Bimbingan dan Konseling

Bimbingan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan dan

mempunyai tanggung jawab yang amat besar dalam mewujudkan manusia

Pancasila, baik dalam arti konseptual maupun operasional (Sukardi, 2008).

Pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 29/90/27 menyatakan bahwa

bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya

27

menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan.

Dapat diartikan bahwa bimbingan adalah suatu bantuan atau proses

pemberian bantuan kepada siswa untuk memahami berbagai aspek

kehidupannya. Dalam pasal 27 di atas, bimbingan yang dimaksud untuk

upaya menemukan pribadi berarti siswa dapat mengenal kekuatan dan

kelemahan dirinya serta menerima secara positif dan dinamis sebagai modal

pengembangan diri lebih lanjut. Sedangkan bimbingan yang dimaksud

dalam upaya mengenal lingkungan adalah siswa mengenal secara objektif

lingkungannya, baik lingkungan sosial dan lingkungan fisik dan menerima

kondisi lingkungan tersebut secara positif dan dinamis pula. Pengenalan

lingkungan ini meliputi lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, alam

sekitar serta “lingkungan yang lebih luas” yang diharapkan dapat menunjang

proses penyesuaian diri siswa dengan lingkungan yang dimaksud dan dapat

memanfaatkannya untuk pengembangan diri yang berkelanjutan. Sedangkan

bimbingan untuk upaya merencanakan masa depan membantu siswa untu

mampu mempertimbangkan dan mengambil keputusan tentang masa

depannya, baik yang menyangkut bidang pendidikan, karier, budaya atau

keluarga maupun kemasyarakatan. Dengan kata lain, bimbingan adalah suatu

proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara

berkelanjutan di mana pemberian bantuan tersebut dapat membantu individu

memahami dirinya sendiri, sehingga ia mampu mengarahkan dirinya dan

28

bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungannya,

baik di lingkungan sekolah, hingga kehidupan pada umumnya. Pengertian

bimbingan lainnya adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus-

menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar

tercapai kemandirian dalam pemahaman diri dan perwujudan diri dalam

mencapai tingkat perkembangan, yang optimal dan penyesuaian diri dengan

lingkungannya (Sukardi, 2008).

Dari definisi bimbingan di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan

adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang

secara terus-menerus dan sistematis oleh guru pembimbing agar individu

atau sekelompok individu menjadi pribadi yang mandiri. Kemandirian yang

menjadi tujuan usaha bimbingan tersebut mencakup lima fungsi pokok yang

harus dijalankan oleh seorang individu, yaitu: mengenal diri sendiri dan

lingkungannya sebagaimana adanya, menerima diri sendiri dan

lingkungannya secara positif dan dinamis, mengambil keputusan,

mengarahkan diri sendiri dan mewujudkan diri mandiri.

Kata konseling merupakan terjemahan dari kata “Counseling” yang

merupakan bagian dari bimbingan, baik sebagai layanan maupun sebagai

teknik. Konseling adalah inti dari alat yang paling penting dalam bimbingan.

Ini berarti bahwa konseling adalah suatu layanan yang koheren atau integral

dalam proses. Konseling juga dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik

29

antara dua individu, di mana yang seorang (konselor) berusaha membantu

yang lain (konseli) untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah yang

dihadapinya di masa depan. Konseling juga dapat diartikan sebagai

pertemuan empat mata antara klien dan konselor yang berisi usaha yang

laras, unik dan humanis, yang dilakukan dalam suasana keahlian yang

didasarkan atas norma-norma yang berlaku (Sukardi, 2008). Dari beberapa

definisi mengenai konseling tersebut, dapat disimpulkan bahwa konseling

adalah suatu bentuk upaya bantuan yang dilakukan dengan empat mata atau

tatap muka antara konselor dan klien yang berisi usaha yang laras, unik,

humanis, yang dilakukan dalam suasana keahlian dan yang didasarkan atas

norma-norma yang berlaku, agar klien memperoleh konsep diri dan

kepercayaan diri sendiri dalam memperbaiki tingkah lakunya saat ini dan

masa depan.

2.2.2 Landasan Bimbingan dan Konseling

Dalam melaksanakan program layanan bimbingan dan konseling,

terdapat beberapa hal yang menjadi landasan dari pelaksanaannya. Winkell

(2009) menyatakan landasan pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah

sebagai berikut:

a) Bimbingan selalu memperhatikan perkembangan siswa sebagai

individu yang mandiri dan mempunyai potensi untuk berkembang;

b) Bimbingan berkisar pada dunia subjektif individu; c) Bimbingan

dilaksanakan atas dasar kesepakatan dari dua pihak, pembimbing

dan individu yang dibimbing; d) Bimbingan berlandaskan

30

pengakuan akan martabat dan keluhuran individu yang dibimbing

sebagai manusia yang mempunyai hak asasi; e) Bimbingan adalah

suatu kegiatan yang bersifat ilmiah yang mengintegrasikan bidang-

bidang ilmu yang terkait dengan pemberian bantuan psikologis; f)

Pelayanan ditujukan kepada semua tanpa membatasi pada siswa

yang bermasalah saja; g) Bimbingan merupakan suatu proses, yaitu

berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan, berurutan,

dan mengikuti tahap-tahap perkembangan siswa.

Selain itu, landasan yang menjadi karakteristik dari pelaksanaan

kegiatan bimbingan dan konseling menurut Prayitno (1994:105) adalah:

a) Konseling selalu melibatkan dua pihak (konselor dan konseli) yang

saling berkomunikasi langsung dengan mencermati dan memahami

secara seksama isi pembicaraan dan bahasa tubuh; b) Model interaksi

terbatas pada dimensi verbal, yaitu pembicaraan konselor dan konseli,

di mana konseli menceritakan segala sesuatu yang dialaminya, dan

konselor mendengar dan menanggapi hal yang diutarakan konseli; c)

Interaksi antara kedua pihak berlangsung dalam waktu yang relatif

lama dan terfokus pada pencapaian tujuan; d) Konseling yang

bertujuan pada perubahan perilaku pada konseli yang lebih baik demi

terselesaikannya masalah yang dihadapi konseli; e) Proses yang

dinamis yang menjadi ciri khas konseling yang bertujuan membantu

konseli dalam mengembangkan dirinya, kemampuanya dan

keterampilannya demi selesainya masalah yang dialami; f) Konseling

didasari atas penerimaan konselor secara wajar tentang diri konseli,

yaitu atas dasar penghargaan dan harkat serta martabat konseli.

Dengan mengetahui landasan pelaksanaan program tersebut, sekolah

dapat meningkatkan efektifitas di setiap unsur manajemennya. Dalam

membuat perencanaan program, sekolah dapat mempertimbangkan hal-hal

yang akan dilaksanakan beserta pihak-pihak yang akan menanganinya.

Pengorganisasian program akan membantu dalam menjelaskan peran pihak

tertentu sesuai dengan mekanisme kerjanya. Pihak yang dimaksud adalah

konselor, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bekerja sama untuk

melaksanakan program pendidikan dan peluang untuk mengembangkan

31

kompetensi profesionalnya (Gouleta, 2006). Sehingga dalam

pelaksanaannya, program dapat berjalan sesuai dengan aturan dan rencana

yang ditetapkan.

2.2.3 Prinsip Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling

Dalam organisasi BK, diperlukan prinsip-prinsip yang akan

menjamin kelancaran pelaksanaan layanan BK di sekolah. Menurut Gibson

& Mitchell (2010), prinsip-prinsip dalam bimbingan dan konseling yang

dapat membantu keefektifan layanan BK di sekolah sebagai berikut:

a) Program bimbingan dan konseling yang dirancang harus sesuai dengan

kebutuhan dan perkembangan siswa, karena perkembangan siswa yang

berkelanjutan; b) Kegiatan bimbingan dilihat sebagai proses berkelanjutan

dalam pendidikan formal siswa; c) Setiap personil konseling harus

berkompeten, profesional dan memiliki jiwa kepemimpinan; d) Kegiatan

dalam program bimbingan dan konseling harus terus dikembangkan agar

menjadi lebih efektif; e) Program bimbingan dan konseling yang disusun

harus mencerminkan keunikan setiap siswa, sehingga dalam penanganannya,

kebutuhan siswa dapat terpenuhi; f) Program bimbingan dan konseling harus

sejalan dengan program pendidikan di sekolah, karena keduanya sangat

berkaitan bagi perkembangan siswa; g) Konselor sekolah harus memahami

dan mendukung program konseling, mengetahui target dan nilai pencapaian;

h) Program konseling sekolah yang dirancang harus mengakui hak dan

kemampuan siswa, menghargai nilai dan kehormatan siswa, dan mengenali

keunikan siswa.

Melalui aspek-aspek landasan di atas, para konselor sekolah dapat

lebih mempertimbangkan hal-hal yang akan mendukung keefektifan

berjalannya program layanan bimbingan dan konseling tersebut.

Ahmadi (2015) juga menyatakan prinsip bimbingan dan konseling

terbagi atas tiga bagian, yaitu prinsip khusus yang harus diterapkan bagi

konselor, prinsip khusus bagi organisasi dan administrasi bimbingan, dan

32

prinsip yang harus diterapkan pada konseli. Adapun dalam prinsip khusus

konselor antara lain:

a) Konselor sekolah dipilih berdasarkan kualifikasi kepribadian, pendidikan,

pengalaman dan kemampuannya; b) Konselor harus mendapat kesempatan

untuk mengembangkan diri dan keahliannya melalui berbagai latihan

penataran; c) Konselor harus menggunakan berbagai informasi agar dapat

membantu konselinya, d) Konselor harus menghormati dan menjaga

kerahasiaan informasi tentang konseli; e) Konselor hendaknya menggunakan

berbagai jenis metode dan teknik yang tepat dalam menjalankan tugasnya; f)

Konselor harus memperhatikan dan menggunakan hasil penelitian mengenai

konseli untuk pengembangan kurikulum di sekolah.

Selain itu prinsip khusus yang hendaknya dapat diterapkan pada

organisasi dan administrasi sebagai berikut:

a) Bimbingan harus dilaksanakan secara berkesinambungan; b) Pelaksanaan

bimbingan harus disertakan dengan kartu pribadi konseli yang mencatat setiap

perkembangan konseli; c) Program bimbingan harus disusun dengan

kebutuhan sekolah; d) Pembagian waktu antar petugas harus diatur secara

baik; e) Bimbingan harus dilaksanakan dalam situasi individual dan kelompok

sesuai dengan masalah dan metode yang digunakan; f) Sekolah harus bekerja

sama dengan lembaga-lembaga diluar sekolah untuk tindakan referral; g)

Kepala sekolah memegang tanggung jawab tertinggi dalam pelaksanaan

bmbingan.

Prinsip bimbingan dan konseling lainnya yang juga penting

untuk diterapkan bagi konseli yaitu:

a) Semua siswa mempunyai hak untuk mendapatkan layanan bimbingan; b)

Adanya kriteria yang mengatur prioritas layanan terhadap masalah atau

keadaan diri siswa, c) Program bimbingan harus berpusat pada siswa yang

berdasarkan pada kebutuhan siswa, d) Layanan bimbingan harus dapat

memenuhi kebutuhan siswa; e) Tugas konselor hanya mengarahkan, konseli

yang akan mengambil keputusan akhir; f) Arahan yang diberikan pada konseli

diharapkan dapat membawa perubahan bagi keadaannya.

Dengan adanya prinsip-prinsip di atas, diharapkan dapat membantu

setiap elemen terkait dalam melaksanakan tugasnya agar dapat mencapai

keterlaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang efektif. Dengan

memahami prinsip tersebut, pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam

33

layanan bimbingan konseling dapat mengetahui batas lingkup tugasnya

sehingga tidak ada kewajiban yang tumpang tindih atau masih terdapat

pihak yang kurang memaknai tugas dan kewajibannya.

2.2.4 Pengertian Program Bimbingan dan Konseling

Arikunto dan Abdul Jabar (2008) mendefinisikan program sebagai

satuan unit kegiatan dari implementasi kebijakan, yang berlangsung dalam

proses yang berkesinambungan dan melibatkan sekelompok orang. Bila

dikaitkan dengan bimbingan dan konseling maka program BK merupakan

proses usaha mengenai bimbingan dan konseling yang telah direncanakan

agar berjalan secara efektif dan efisien, khususnya untuk mengetahui

realisasi dari tujuan pendidikan.

Dalam Panduan Operasional Penyelenggaraan BK (2016), bimbingan

dan konseling adalah upaya yang sistematis, objektif, logis, dilaksanakan

terus-menerus, dan terprogram, yang dilakukan oleh konselor untuk

membantu konseli dalam mencapai kemandiriannya. Adapun upaya tersebut

dituangkan dalam suatu program bimbingan dan konseling sebagai suatu

kegiatan layanan dan kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan pada

periode tertentu. Dalam program tersebut terdapat beberapa aspek kegiatan

yang ditujukan bagi konseli untuk memahami diri dan lingkungannya,

menerima dan mengarahkan diri, mengambil keputusan dan merealisasikan

diri dengan bertanggung jawab. Aspek kegiatan tersebut berkaitan dengan

34

aspek perkembangan siswa, yang meliputi perkembangan pribadi, sosial,

belajar dan karir siswa.

Dalam program bimbingan dan konseling, Fatur Rahman (2001) juga

menyatakan strategi pelayanan pada masing-masing komponen program

dijabarkan sebagai berikut:

1) Pelayanan dasar, suatu proses untuk membantu semua konseli,

khususnya siswa melalui kegiatan penyiapan pengalaan terstruktur

secara klasikal atau kelompok yang disajikan dengan sistematis untuk

pengembangan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas

perkembangan siswa; 2) Pelayanan responsif, suatu proses membantu

siswa yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan

pertolongan dengan segera untuk menghindari gangguan dalam proses

mencapai tugas-tugas perkembangan; 3) Perencanaan Individual adalah

suatu proses untuk membantu siswa dalam merencanakan aktivitas atau

hal yang berkaitan dengan masa depannya sesuai dengan pemahaman

akan kekurangan dan kelebihan dirinya, serta peluang dan kesempatan

di lingkunganny.; 4) Dukungan sistem merupakan hal yang berada di

luar proses layanan konseling yang dilakukan secara langsung.

2.2.5 Langkah-langkah Pengembangan Program Bimbingan dan

Konseling

Program konseling sekolah yang komprehensif berisi tentang

konseling, konsultasi, koordinasi dan layanan penilaian yang diberikan

sebagai tanggapan atas identifikasi kebutuhan, tujuan dan sasaran yang

dilakukan di sekolah atau komunitas tertentu. Ketetapan dari konselor

sekolah berfokus pada masalah tertentu dan juga dalam memilih aktifitas

khusus yang dijalankan secara teratur. Program yang disusun dengan

35

serangkaian proses, meliputi langkah-langkah perencanaan,

pengorganisasian, implementasi, dan evaluasi.

Tahap perencanaan berisi tentang langkah kerja atau prosedur serta

ketetapan yang membantu konselor mengevaluasi tujuan umum sekolah,

penilaian siswa, orang tua dan kebutuhan guru, serta memilih tujuan dan

sasaran yang tepat bagi program konselingnya. Proses perencanaan paling

nampak penerapannya saat masa tahun ajaran baru dimana penilaian akurat

tentang jumlah peserta didik baru dilakukan. Pada tahun ajaran baru,

ketetapan mengenai jarak wilayah, penyusunan struktur organisasi atau

formasi yang baru, dan hal lainnya dibuat oleh dinas pendidikan setempat

dan sekolah pada wilayah tersebut membuka peluang untuk pendaftaran

penerimaan siswa baru di tahun ajaran tersebut. Dengan mengetahui faktor-

faktor tersebut, memampukan sekolah untuk menilai kebutuhan sekolah dan

komunitas secara umum dan membuat keputusan yang sesuai mengenai

layanan pencegahan, pengembangan dan perbaikan. Perencanaan yang

biasanya dilakukan pada masa ajaran baru menjadi proses yang

berkelanjutan bagi konselor, guru dan layanan evaluasi administrasi.

Pengorganisasian merupakan bagian dari proses perencanaan dan

termasuk langkah pemilihan tujuan dan sasaran utama dan menentukan

pemberian layanan yang tepat sasaran. Penyusunan program juga

membutuhkan aktifitas dan ketetapan waktu dalam menjalankan aktifitas

36

yang dirancang. Tugas dan jadwal yang dibuat bertujuan untuk membantu

sekolah dalam mengidentifikasi siapa yang bertanggungjawab pada bidang

layanan tertentu dan kapan program tersebut dilaksanakan. Dengan struktur

organisasi yang memadai, tugas kerja konselor, guru, staf administrasi dan

pihak lainnya menjadi lebih jelas, serta dapat mengembangkan jadwal untuk

dilaksanakan sepanjang tahun tersebut. Pengorganisasian program ini juga

meliputi tenaga profesional yang bekerja sama dengan sekolah serta

menyusun tugas kerja atau peran tiap personil dalam program konseling

sekolah.

Implementasi atau penerapan program konseling ini merupakan

tahap dimana program yang dirancang dilaksanakan sesuai dengan waktu

yang ditetapkan. Semua pihak yang terlibat memberikan layanan sesuai

dengan rancangan program, seperti memberikan layanan konseling individu

maupun kelompok kecil, konsultasi orang tua dan guru, kelas dan bimbingan

kelompok kecil, pengujian atau tes, intervensi krisis, dan rujukan. Dalam

program konseling sekolah apabila konselor gagal melakukan perencanaan

dan pengorganisasian yang memadai, tahap implementasi mungkin menjadi

satu-satunya fase yang mudah diamati kekurangannya. Ada program yang

menggambarkan konselor yang sibuk melakukan kegiatan tetapi layanan

mereka tidak diatur atau disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan utama

siswa, orang tua, dan guru di sekolah. Dalam kasus ini, konselor sibuk

37

"menyelesaikan pekerjaan", tetapi pekerjaan yang mereka identifikasi

bukanlah yang penting dalam membantu siswa mencapai tujuan pendidikan

mereka. Menerapkan program yang tidak memiliki sasaran dan tujuan yang

jelas ibarat mengemudikan pesawat tanpa rencana penerbangan. Pesawat

dengan semua instrumen bekerja, tetapi pilot tidak tahu ke mana pesawat itu

menuju atau mengapa ia menuju ke arah itu. Konselor sekolah yang berlayar

tanpa arah yang jelas cenderung menerapkan layanan yang secara tidak

teratur dan tidak efektif, mengesampingkan masalah dan kebutuhan nyata

siswa, orang tua, dan guru. Tanpa perencanaan dan pengorganisasian yang

memadai, tugas para konselor ini akan semakin berta. Sebaliknya, pemberian

layanan yang dinilai berhasil lebih mungkin terjadi ketika konselor

melengkapi rencana dan kegiatan mereka dengan evaluasi yang akurat.

Evaluasi terdiri dari prosedur yang memungkinkan konselor untuk

menentukan keberhasilan layanan mereka, mengidentifikasi kelemahan yang

nampak, dan merekomendasikan perubahan program untuk masa depan.

Fase program konseling sekolah yang komprehensif ini penting bagi

identitas dan kredibilitas konselor.

Selain itu, ada beberapa tahap atau langkah dalam pengembangan

program BK, antara lain:

Tahap 1: Diskusi, dimana tujuan fase ini adalah untuk mencapai tujuan dari

program konseling sekolah. Prinsip dasar ketika memulai perubahan adalah

38

bahwa alasan perubahan harus dikomunikasikan kepada semua pihak yang

terlibat. Pihak yang terlibat dalam proses merancang perubahan mencakup

orang-orang dari semua tingkatan, orang tua dan anggota masyarakat yang

diwakili, kelompok sosial, budaya, etnis dan komunitas bisnis. Ketika para

konselor mengidentifikasi nilai-nilai yang merupakan fondasi dari program,

kelompok harus menyusun sebuah misi singkat atau pernyataan visi untuk

program konseling yang konsisten dengan misi sekolah. Oleh karena itu,

pernyataan misi akan mencakup: siapa yang ditargetkan, apa yang harus

diselesaikan, dan apa hasil yang diharapkan serta pentingnya misi ini.

Tahap 2: Kesadaran, dimana tujuan fase ini adalah untuk mencapai

pemahaman bersama tentang apa yang perlu dilakukan. Menciptakan

kesadaran dan mengambil banyak langkah untuk mengembangkan

pemahaman penuh tentang siswa, keluarga mereka, dan kondisi sosial dan

ekonomi. Langkah lainnya termasuk meninjau dokumen dan standar yang

ada terkait dengan program konseling sekolah serta masyarakat, sekolah. dan

para siswa. Pertanyaan-pertanyaan yang menjadi acuan konselor dalam

langkah ini adalah: Siapa siswa kami? Apa kebutuhan mereka? Apa cara

terbaik untuk memenuhi kebutuhan ini? Informasi tentang pendidikan siswa

dan profil siswa, keberhasilan dan kegagalan akademik, serta jumlah dan

jenis rujukan disiplin yang dimiliki akan membantu dalam memahami

kebutuhan siswa.

39

Berdasarkan penelaahan yang cermat dan lengkap atas informasi

yang tersedia, konselor dapat memutuskan apakah akan melaksanakan survei

bagi siswa, orang tua, dan guru, atau mengambil sampel dari masing-masing

atau secara keseluruhan. Item jenis dan konten harus sesuai untuk subyek

yang diminta untuk merespon. Misalnya item untuk siswa kelas XI akan

dinyatakan berbeda dari yang diarahkan ke siswa kelas X.

Tahap 3: Rancangan

Dalam menyusun program untuk hasil analisis data dari siswa, orang

tua serta guru dan komunitas lainnya, terdapat suatu model yang digunakan

sebagai panduan. Gysbers dan Henderson (2002), menggambarkan

pengembangan karir adalah dasar dari model, dan tiga domain lainnya yang

ditekankan, yaitu pengetahuan dan keterampilan interpersonal; peran hidup,

pengaturan dan acara; dan perencanaan karir kehidupan.

- Pengetahuan dan keterampilan interpersonal. Siswa mengembangkan

kesadaran dan penerimaan diri mereka sendiri dan orang lain,

menggabungkan keterampilan pribadi untuk pemeliharaan kesehatan,

bertanggung jawab atas keputusan mereka, mengembangkan dan

mempertahankan hubungan yang efektif dan terlibat dengan orang lain.

- Peran hidup, aturan dan nilai. Siswa mengembangkan dan

menggabungkan praktik-praktik yang mengarah pada pembelajaran yang

40

efektif, kehidupan sehari-hari yang bertanggung jawab, dan tujuan dalam

hidup, pengenalan interaktif dari berbagai peran kehidupan.

- Perencanaan karier. Siswa memahami dan menggunakan proses

pengambilan keputusan dalam menentukan tujuan hidup mereka.

Ada dua model rancangan program, yaitu Model Program Bimbingan

Komprehensif dan Pengembangan Bimbingan dan Konseling oleh Myrick.

Model program bimbingan komprehensif menawarkan tiga elemen dan

empat komponen. Unsur-unsur termasuk isi program, kerangka kerja

organisasi dan sumber daya. Kerangka organisasi memiliki tiga komponen

struktural (definisi, asumsi, dan rasional) dan empat komponen program

(kurikulum bimbingan, perencanaan individu, layanan responsif, dan

dukungan sistem). Program konseling, menurut model ini, memiliki

komponen yang menggabungkan kegiatan dan peran serta tanggung jawab

semua yang terlibat dalam program konseling.

Pengembangan Bimbingan dan Konseling oleh Myrick. Program ini

mencakup prosedur dan rekomendasi khusus, seperti enam intervensi

konselor dasar untuk program konseling: konseling individual (4 hingga 6

kasus), konseling kelompok kecil (4 hingga 6 kelompok, terlihat dua kali

seminggu), bimbingan kelompok besar (2 ke 4 ruang kelas, sekali atau dua

kali seminggu), pelatihan fasilitator sebaya (1 hingga 2 jam seminggu),

41

konsultasi dengan guru dan orang tua (1 jam sehari), dan koordinasi kegiatan

bimbingan.

Tahap 4: Implementasi

Untuk menyelesaikan rencana implementasi, konselor dapat

melanjutkan dengan menetapkan dan memprioritaskan tujuan, menetapkan

tanggung jawab, dan menjadwalkan layanan. Prioritas tersebut dapat terjadi

sesuai dengan tingkat intervensi di mana kebutuhan akan berdasarkan krisis,

remedial, pencegahan, dan / atau pengembangan. Kelompok perencanaan

juga akan mempertimbangkan masalah manajemen waktu, ruang lingkup

dan kebutuhan program instruksional sekolah yang segera.

Tahap 5: Evaluasi

Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menentukan sejauh mana

tujuan program tercapai dan memberikan informasi yang akan mengarah

pada perbaikan program. Tujuan yang tidak diartikulasikan secara jelas

dalam hal yang terukur dan teramati sulit untuk dipantau. Evaluasi dapat

digunakan untuk menilai program konseling, untuk menentukan dampak

program pada siswa, guru, dan orang tua, untuk memantau penggunaan

waktu, dan untuk memberikan bukti penilaian program konseling.

Penyusunan program BK dapat dilakukan seorang konselor sekolah

dengan melibatkan tenaga ahli bimbingan lainnya. Program yang akan

dikembangkan harus sesuai dengan kebutuhan sekolah. Menurut Tohirin

42

(2008), langkah-langkah pengembangan program BK adalah dengan

menentukan karakteristik siswa lalu penyusun sebuah program. Dalam

penyusunan program terdapat identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana

kerja, pelaksanaan kegiatan dan penilaian pendidikan. Penyusunan program

juga membutuhkan beberapa pertimbangan sebelum program itu

dilaksanakan (Slameto, 1998). Adapun pertimbangannya meliputi:

a) Penyusunan program yang relevan dengan kebutuhan bimbingan di

sekolah, b) Mempertimbangkan sifat khas sekolah yang mencakup jenis

sekolah, tujuan sekolah, guru maupun muridnya, c) Mengadakan inventarisasi

terhadap fasilitas yang ada, termasuk petugas bimbingan yang terlibat, d)

Menentukan program kerja yang rinci dan sistematis dalam program BK

berdasarkan masalah yang mendesak, e) Penentuan tugas yang merata dengan

mempertimbangkan minat, kesempatan, dan bakat yang dimiliki sekolah, f)

Menentukan organisasi termasuk kerja sama dalam mewujudkan program

bimbingan, g) Mengadakan evaluasi program bimbingan untuk mengetahui

sejauh mana rencana telah berjalan, dan h) Kegiatan diprogramkan.

Penyusunan program yang relevan dengan kebutuhan hendaknya

telah disesuaikan dengan karakteristik siswa. Konselor diharapkan dapat

menelusuri dan mengetahui karakteristik siswa dari berbagai aspek, yaitu

aspek fisik, kognitif, sosial, emosi, moral dan religius (Panduan Operasional

Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling SMA, 2016:12). Program yang

dirancang perlu disesuaikan juga dengan jenis sekolah yang bersangkutan.

Misalnya program yang disusun dalam sekolah kejuruan maka komponen

program yang dapat difokuskan adalah bimbingan karir sehingga siswa

dapat lebih fokus pada pemilihan dan perkembangan karirnya. Selain

menyusun isi program yang berupa kegiatan bimbingan, konselor juga perlu

mengadakan inventarisasi untuk pengadaan fasilitas yang mendukung

43

pelaksanaan kegiatan. Pengorganisasian dalam layanan tersebut hendaknya

jelas dan pihak yang terlibat dapat bertanggung jawab, karena hal ini juga

terkait dengan kerja sama sekolah dengan pihak luar yang juga ikut

membantu dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Dengan demikian,

beberapa aspek yang telah dipertimbangkan tersebut dituangkan dalam suatu

rumusan kegiatan dan ditetapkan jadwal atau waktu pelaksanaannya.

Tindakan evaluasi juga hendaknya diterapkan agar konselor dapat terus

memantau dan meninjau kembali hal-hal apa saja yang perlu ditambahkan.

Menurut Gysbers dan Henderson (2006:136), dalam menyusun

program BK, guru BK hendaknya menentukan langkah awal dalam

membuat perencanaan program. Langkah-langkah tersebut meliputi

identifikasi kebutuhan siswa pada setiap tingkatannya termasuk kebutuhan

yang disarankan pada tiap tahap perkembangannya. Identifikasi kebutuhan

ini tidak hanya diperoleh dari siswa, namun juga pada semua pihak, seperti

lingkup keluarga, guru dan komunitas. Selain itu, dalam membuat program,

Gysbers dan Henderson menyatakan bahwa beberapa unsur seperti

kurikulum BK, perencanaan individual siswa, layanan responsif, dan

dukungan sistem harus disertakan. Sejalan dengan itu, Brown dan Trusty

(2005:125) menyatakan bahwa dalam menyusun program, dibutuhkan

klasifikasi kebutuhan individu berdasarkan kerucut kebutuhan Maslow, di

mana individu akan melakukan segala cara untuk memuaskan keinginannya.

44

Demikian juga dengan layanan BK yang menyesuaikan dengan keinginan

siswa untuk mencapai hal yang mereka inginkan. Apabila dalam identifikasi

kebutuhan didapati bahwa pilihan karir siswa lebih dominan dari bidang

layanan lain, maka guru BK dapat mempertimbangkan persentasi bidang

layanan karir dapat ditingkatkan untuk menjawab keinginan siswa yang

dominan.

Dalam menyusun program BK yang komprehensif juga

membutuhkan tahap-tahap yang matang dalam perencanaannya sehingga

menghasilkan program yang memiliki tujuan yang jelas. Dalam buku

Counseling Guidance, program BK harus berisi tindakan bimbingan,

konsultasi, koordinasi, dan layanan penilaian yang akan mengidentifikasi

tujuan dan kebutuhan sekolah maupun komunitas. Tahap perencanaan terdiri

dari langkah-langkah dan keputusan agar konselor dapat menilai kebutuhan

siswa, orang tua bahkan guru dan dapat menuangkannya dalam tujuan

program.

2.3 Kompetensi Guru BK

2.3.1 Pengertian Kompetensi

Kompetensi merupakan salah satu indikator yang penting dalam

menilai suatu kinerja guru. Secara harfiah, kompetensi dapat dikatakan

sebagai kemampuan. Menurut Sagala (2008), kompetensi adalah hasil

45

kombinasi dari pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terwujud dalam

suatu perbuatan. Sejalan dengan itu, Kunandar (2007) juga menyatakan

bahwa kompetensi adalah perwujudan dari pengetahuan, keterampilan dan

nilai dasar pada kebiasaan berpikir atau bertindak. Dengan demikian,

definisi kompetensi adalah suatu penggabungan dari pengetahuan,

keterampilan, sikap dan nilai dasar dari suatu individu yang terwujud dalam

pemikiran dan tindakannya.

Dalam konteks pendidikan, kompetensi guru dan dosen juga di atur

dalam pendidikan. Kompetensi mengarah pada seperangkat pengetahuan,

keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh

guru atau dosen menjalankan tugas-tugasnya yang juga berkaitan dengan

perilaku kognitif, afektif dan psikomotoriknya (Aqib, 2009). Dari definisi di

atas, kompetensi merupakan kemampuan yang harus dimiliki suatu individu

dalam menjalankan tugasnya.

2.3.2 Kompetensi Guru BK

Kompetensi setiap individu tentu berbeda satu dengan lainnya.

Demikian juga dengan kompetensi yang dimiliki guru BK. Ada beberapa

kompetensi yang harus dimiliki guru BK, yang juga membedakannya dari

kompetensi guru pada umumnya. Seperti yang tercantum dalam Standar

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor (SKAKK) dalam

46

Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008, kompetensi guru BK mencakup

kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.

Pada kompetensi pedagogik, guru harus mampu menguasai teori dan

praksis pendidikan, mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan

psikologis serta perilaku konseli, dan menguasai esensi pelayanan

bimbingan dan konseling dalam jalur,jenis, dan jenjang satuan

pendidikan.Dalam kompetensi kepribadian, guru harus memiliki iman dan

takwa, menghargai dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menunjukkan

integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat dan menampilkan kinerja

berkualitas tinggi. Sedangkan dalam kompetensi sosial, guru harus mampu

mengimplementasikan kolaborasi intern di temapt kerja, berperan dalam

organisasi dan kegiatan profesi BK, mengimplementasikan kolaborasi

antarprofesi.

Dalam kompetensi profesional, guru harus menguasai konsep dan

praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan dan masalah siswa,

menguasai kerangka teoritik dan praksis BK, merancang program BK,

mengimplementasikan program BK yang komprehensif, menilai proses dan

hasil kegiatan BK, memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika

profesional, dan menguasai konsep dan praksis penelitian dalam BK. Dalam

penelitian ini, yang menjadi fokus adalah kompetensi guru dalam merancang

program BK. Merancang program BK berarti guru harus menganalisis

47

kebutuhan konseli, menyusun program bimbingan dan konseling yang

berkelanjutan berdasar kebutuhan siswa secara komprehensif dengan

pendekatan perkembangan, menyusun rencana pelaksanaan

programbimbingan dan konseling, merencanakan sarana dan biaya

penyelenggaraan program bimbingan dan konseling. Dengan menguasai

kompetensi yang dimaksud, guru dapat mengoptimalkan layanan yang

diberikan kepada siswa. Layanan BK ini berpengaruh pada keadaan diri

siswa secara utuh karena melalui bantuan yang diberikan, siswa dapat

memahami dirinya sendiri dan lingkungannya, siswa dapat membuat

keputusan yang tepat untuk melanjutkan tahap perkembangannya, dan siswa

mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya (Slameto, 1998).

2.3.3 Kompetensi Guru dalam Pengembangan Program BK

Program BK adalah seperangkat kegiatan yang dirancang oleh guru

BK. Dengan adanya program, layanan BK dapat lebih terencana,

terorganisir, terkoordinasi dan terlaksana dengan baik. Melalui program juga

dapat diketahui konteks kontribusi penyelenggaraan pelayanan BK untuk

mencapai tujuan di sekolah. Guru BK harus mampu mengembangkan

program BK sehingga layanan yang diberikan dapat diperbaharui, tidak

hanya dari segi konselor yang akan mengidentifikasi kebutuhan siswa dan

melakukan penanganan masalah siswa yang beragam, namun juga bagi

48

siswa yang mendapat layanan karena kebutuhannya yang beragam dapat

dipenuhi dengan penanganan yang baik pula.

Selain itu, menurut Mugiarso (2009), guru perlu merancang dan

mengembangkan dua jenis program agar layanan BK dapat terlaksana secara

terus-menerus. Guru harus mampu menyusun program tahunan dan program

kegiatan layanan sesuai dengan pembagian tugas. Pada program tahunan

terdapat penjabaran alokasi waktu pada tiap semester, program bulanan, dan

program mingguan dalam bentuk matriks. Sedangkan untuk program

kegiatan layanan, guru mampu melakukan pembagian tugas layanan di

sekolah. Selain itu, guru juga perlu membuat program berupa satuan layanan

dan satuan kegiatan pendukung berdasarkan jadwal yang ditentukan.

Dalam mengembangkan program, guru BK diharapkan mampu untuk

merencanakan, mengorganisasikan, staffing, directing dan mengevaluasi

(Santoadi, 2010:13). Dalam merencanakan program BK, guru harus

mengetahui tujuan dari program tersebut dan menuangkannya dalam bentuk

kebijakan, prosedur, jadwal dan metode. Perencanaan program melibatkan

identifikasi kebutuhan, analisis kebutuhan, merumuskan alternatif, memilih

alternatif strategi pemecahan masalah dan strategi pengembangan. Selain itu,

dalam pengorganisasian, guru harus mampu mengelompokkan macam-

macam pelayanan yang juga akan melibatkan pihak antar jabatan di dalam

maupun di luar sekolah tersebut. Guru juga diharapkan mampu mengadakan

49

SDM yang tidak hanya berfokus pada jumlah, tetapi juga kualifikasi yang

sesuai dengan bidang kerja BK. Hal ini juga dipengaruhi oleh peran kepala

sekolah yang suportif untuk mengembangkan stafnya. Selain itu, dalam

pelaksanaan program, guru BK juga mampu mengkoordinasi dan

mengontrol semua pihak yang terlibat agar tercipta lingkup kerja yang

bersinergi dan kolaboratif.

2.4 Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian mengenai program pelatihan dalam bimbingan

dan konseling sudah pernah dilakukan sebelumnya. Heriyanti (2013), dalam

tulisannya yang berjudul “Program Pelatihan Bimbingan dan Konseling

Untuk Meningkatkan Kompetensi Profesional Konselor di Sekolah”,

menunjukkan bahwa program pelatihan BK dapat meningkatkan kompetensi

profesional guru BK atau konselor di sekolah. Dengan menggunakan

pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen, program pelatihan

tersebut dinilai dapat membantu guru dalam meningkatkan kompetensi

profesionalnya, yaitu 1) Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk

memahami kondisi, kebutuhan dan masalah konseli, 2) Merancang program

BK, 3) Menilai proses dan hasil kegiatan BK, dan 4) Menguasai konsep dan

praksis penelitian dalam BK. Keempat kompetensi yang masih menjadi

masalah bagi guru tersebut menjadi dasar perumusan program pelatihan BK.

Perbedaannya dengan penelitian ini dengan yang akan dilakukan adalah

50

program pelatihan yang difokuskan pada salah satu aspek kompetensi

profesional, yaitu dalam merancang program BK. Penelitian yang telah

dilakukan ini menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian

selanjutnya.

Penelitian relevan yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh

Hastuti (2014) yang berjudul “IbM Guru Bimbingan dan Konseling: Upaya

Peningkatan Kompetensi Profesional” menunjukkan bahwa melalui

pelatihan dan workshop, guru dapat menganalisis masalah dan kebutuhan

siswa, menyusun instrumen nontes yang valid, menggunakan multimedia

sebagai bahan bimbingan dan mendesain kegiatan dalam bimbingan

kelompok. Pelatihan yang dilakukan difokuskan pada analisis masalah dan

kebutuhan siswa, sedangkan dalam workshop, lebih ditekankan pada

penyusunan instrumen nontes, penggunaan TIK dalam bimbingan, serta

pengembangan SPBK. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi

dalam hal peningkatan kompetensi profesional guru dalam menyusun

maupun mengembangkan instrument dengan berbantuan multimedia. Teknik

analisis data dengan SWOT dalam penelitian ini menjadi referensi dalam

penulisan ini.

Penelitian relevan yang ketiga merupakan penelitian yang berjudul

“Training of School Counselors” oleh Kozlowski dan Huss (2013).

Penelitian tersebut didasarkan pada peran konselor sekolah yang berbeda

51

yang ditandai dengan kelebihan mereka dalam menganalisis kebutuhan

psikis siswa. Keunikan konselor tersebut antara lain menyesuaikan diri

dengan sistem pendidikan yang terus berganti, berhadapan dengan rasio

yang besar dalam pemberian layanan, berkontribusi dalam tahap selanjutnya

setelah kelulusan siswa, dan bekerja dengan banyak perbedaan kebutuhan

dari berbagai latar belakang siswa. Faktor-faktor inilah yang membuat

kebutuhan akan pelatihan bagi konselor sekolah diperlukan. Dalam pelatihan

ditunjukkan cara untuk mengintegrasikan program konseling ke dalam

sistem sekolah, sehingga beberapa kebutuhan konselor yang berbeda

tersebut dapat terpenuhi dan mampu mendorong mereka untuk mencapai

karir yang lebih produktif dan memuaskan. Oleh karena itu,pelatihan

tersebut berfokus pada bagaimana menggabungkan konsultasi dan

kolaborasi dalam proses rujukan berdasarkan faktor-faktor tersebut sehingga

program yang jalankan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

Penelitian berikutnya yang juga menjadi relevan adalah penelitian

yang dilakukan oleh Lai-Yeung yang berjudul “The need for guidance and

counselling training for teachers”. Dalam penelitian tersebut, kebutuhan

akan pelatihan mengarah pada dua aspek penting, yaitu untuk meninjau

kembali pentingnya pelatihan BK bagi guru BK, dan menginvestigasi

kebutuhan akan pelatihan bagi guru BK dari perspektif siswa-siswa yang

ditangani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pelatihan tersebut

52

mencakup latihan eksperimental, reflektif, dan diskusi di kelas untuk peserta

pelatihan untku memeriksa dan bekerja pada isu-isu kualitas pribadi dan

prasangka yang mereka anggap paling menghambat. Selain itu, hal penting

lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah guru BK perlu mengidentifikasi

beberapa kekuatan pribadi dan sumber daya yang dirasa dimiliki mereka.

Hal ini tentu akan berpengaruh pada rancangan program pelatihan yang

nantinya akan memotivasi dan melibatkan peserta dalam pelatihan tersebut.

Beberapa penelitian diatas menunjukkan persamaan dan perbedaan

dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Heriyanti (2013) dan

Hastuti (2014) memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal

pelatihan yang diadakan untuk peningkatan kompetensi profesional guru.

Penelitian Kozlowski dan Huss (2013) juga berfokus pada pelatihan yang

dilaksanakan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi peran konselor

dalam memberikan layanan pada siswa. Hal ini juga searah dengan

penelitian Heriyanti (2013) dan Hastuti (2014) mengenai kompetensi

profesional guru BK. Namun, dalam penelitian Kozlowski dan Huss (2013)

ini, pengembangan program BK melalui pelatihan ini dilakukan dengan

memodifikasi model pelatihan dalam bentuk konsultasi dan kolaborasi

dengan sistem sekolah yang dijalankan. Hal-hal mengenai peran konselor

yang berbeda dari guru lainnya dan penanganan kasus yang besar

berdasarkan rasio ini dikolaborasikan dengan peran guru yang bukan

53

konselor sehingga ada koordinasi dalam pemberian layanan. Selain itu,

penelitian ini juga menambah beberapa hal penting lainnya dalam

pengembangan program BK melalui pelatihan dengan adanya

pengembangan kemampuan kepemimpinan pada konselor, pengalaman pra-

layanan dan keterlibatan profesional konselor dengan firma atau lembaga

diluar sekolah. Hasil penelitian dan rekomendasi penelitian ini menjadi

bahan pertimbangan dalam penelitian ini. Selain itu, dalam penelitian Lai-

Yeung (2013) juga memiliki persamaan dengan penelitian ini dimana

pelatihan mempunyai andil dalam pengembangan kompetensi konselor

dalam mengembangkan program BK. Di samping itu, yang membedakan

penelitian ini dari penelitian lainnya adalah pengambilan sampel yang juga

melibatkan siswa yang pernah ditangani konselor sehingga data yang

diperoleh untuk mengetahui kompetensi konselor dan langkah rekomendasi

pengembangan program dapat dikatakan lebih valid.

2.5 Kerangka Berpikir

Melalui kerangka berpikir di bawah ini, penelitian diawali dengan

mengetahui kompetensi guru BK dan menyesuaikan dengan program BK

yang dilaksanakan di sekolah pada jangka waktu tertentu (program

tahunan/semesteran). Dari program BK yang dilaksanakan diketahui

implementasi program tersebut belum maksimal dan mencapai tujuan

layanan BK, baik secara prinsip maupun praktis, maka dari itu diperlukan

54

Prosedur penyusunan program oleh guru BK

belum efektif

Program BK belum sesuai

kebutuhan

Model manajemen pelatihan penyusunan

program BK

Pelatihan guru BK dengan off the job

training

Peningkatan kompetensi profesional dalam menyusun

program BK

Layanan BK sesuai dengan

kebutuhan siswa

sebuah langkah pelatihan untuk membantu guru BK dalam meminimalisir

kendala yang dihadapi. Pelatihan tersebut juga disiapkan dengan

mempertimbangkan langkah perencanaan yang berisi tujuan pelatihan,

pengorganisasian yang melibatkan kerja sama berbagai pihak, pelaksanaan

yang disesuaikan dengan tujuannya, hingga evaluasi untuk mengetahui

tingkat keberhasilan guru BK sebagai peserta dalam menyusun program BK

yang lebih efektif. Dari kegiatan pelatihan yang dilakukan, program BK

dapat dipersiapkan oleh guru BK dengan menyertakan empat fungsi

manajemen dan mencakup aspek-aspek dalam program BK itu sendiri.

Gambar 2.1. Kerangka berpikir dalam penelitian