22

BAB II

KEBIJAKAN TRANSMIGRASI PEMERINTAH

PUSAT DAN PROVINSI PAPUA

A. Kebijakan Publik Sebagai Tindakan Diskresi

Pemerintah

Kebijakan menurut Thomas Dye, adalah apa pun pilihan

pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy

is whatever goverments choose to do or not to do), definisi

kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna

bahwa:1

1. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah,

bukan organisasi swasta.

2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan

atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Seturut dengan pemahaman itu adalah pendapat James

Anderson E. yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai

1 AG Subarsono, Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori,dan Aplikasi,

penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 2

23

kebijakan yang ditetapkan badan-badan atau badan pemerintah.2

Dalam Pandangan David Easton ketika pemerintah membuat

kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan

nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan

mengandung seperangkat nilai di dalamnya.3 Demikian pula

dikatakan oleh Harold Laswell dan Abraham Kaplan bahwa

kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan

pratikan-pratikan sosial yang ada dalam masyarakat . Ini berarti

kebijakan publik berisi nilai-nilai yang tidak bertentangan

dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam

masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat

resistensi ketika di implementasikan.4

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka kebijakan

publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat pejabat

atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang

pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, Industrial, pertahanan,

dan sebagainya. Dalam konteks penulisan tesis ini maka

kebijakan publik bisa dipahami pula dalam bentuk peraturan per

2 Ibid.3 3 Ibid. 4 ibid

24

Undang - Undangan menurut hierarkinya, yakni kebijakan

publik dapat bersifat nasional, regional, maupun, maupun lokal

seperti Undang - Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan

Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah kabupaten/Kota, dan

keputusan kabupaten.5 Selain itu, kebijakan dapat dinyatakan

sebagai usaha untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu, sekaligus

sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan

sarana-sarana tertentu.

Atas dasar pemahaman di atas, kebijakan publik merupakan

tindakan pemerintahan yang berupa tindakan diskresi. Sebab

secara ringkas tindakan diskresi pemerintah dapat diartikan

sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari

pelaksana kebijakan publik (para pejabat administrasi negara

yang berwenang dan berwajib) menurut pendapat sendiri,

sebagaimana pemahaman kebijakan publik di atas. Diskresi

adalah kebebasan yang diberikan kepada pelaksana kebijakan

publik dalam rangka penyelenggaraan kebijakan publik, sesuai

dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang harus

diberikan negara kepada masyarakat yang semakin kompleks.

5 Ibid, hal.2-3.

25

Dalam hal ini, Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa kekuasaan

diskresi pemerintah merupakan salah satu sarana pemerintah

(eksekutif) dalam mengambil kebijakan untuk mencapai tujuan –

tujuan tertentu yang dapat diwujudkan dalam bentuk : kekuasaan

regulasi (delegated legislation); keputusan-keputusan pemerintah

(KTUN); tindakan-tindakan faktual; tindakan polisionil dan

penegakan hukum; sanksi pemerintahan, dan lain-lain.6

Secara etimologi, Konsep diskresi (discretion) memiliki

akar padanan dengan kata discernere (latin). Dalam bahasa

inggris memiliki padanan dengan kata lain discernment dan

judgment7. Sedangkan secara abstraktif, Krishna Djaya Darumurti

menjelaskan, bahwa:

“ ..... kekuasan diskresi dimaknai sebagai kekuasaan yang

bebas; kekuasaan berdasarkan pertimbangan subyektif atau

persoalan dari pemegang kekuasaan untuk melakukan atau tidak

melakukan sesuatu. Pemegang kekuasaan diskresi memiliki

kebebasan bertindak dalam menghadapi suatu kasuistik. Konsep

kekuasaan diskresi bersifat kontras sangat tajam manakala

dibandingkan dengan konsep kekuasaan berdasarkan “general

rule of law”. Oleh karena itu kekuasaan diskresi yang bersifat

pengecualian terhadap “general rule of law”8.

6 Lihat dalam Krishna Djaya Darumurti, Diskresi Kajian Teori Hukum,

Genta Publishing, 2016, h. 3. 7 Krishna Djaya Darumurti, “Diskresi Kajian Teori Hukum”, Genta

Publishing, 2016, h. 23 8 Ibid, h. 2.

26

Dalam pengertian demikian maka hakikat kekuasaan diskresi

adalah kekuasaan bebas, yaitu dijalankan tidak lagi menurut atau

mengikuti pertimbangan peraturan per Undang - Undangan yang

berlaku sebelumnya. Pemegang kekuasaan diskresi dalam

bertindak tidak perlu mendasari Undang - Undang secara ketat,

karena bersifat kekecualian maka kekuasaan diskresi hanya dapat

digunakan secara kasuistik atau kontekstual.9

Pandangan itu memperoleh pembenarannya berdasarkan

konsep diskresi dalam hukum secara filosofi, yaitu dalam

pandangan perspektif hukum alam, yang berimplikasi pada

pengertian bahwa secara hakiki konsep dikreasi mendapat

justifikasi karena konsisten dan sebangun dengan tujuan hukum.10

Sebagai kekuasaan hukum maka kekuasaan diskresi

merefleksikan cita hukum. Cita hukum yang di maksudkan

adalah moralitas internal hukum seperti keadilan; sebuah

kekuatan yang mampu menyisikan keberlakuan Undang -

Undang.11

9 Ibid. 10 .Ibid (baca Hal 55)) 11. Ibid (baca Hal.15)

27

Kekuasaan diskresi, dengan demikian, sinonim (dapat

disamakan) pengertiannya sebagai keputusan atau tindakan

individual ketika pembatasan efektif pada kekuasaan pemerintah

membebaskannya untuk membuat pilihan berdasarkan

kemungkinan keharusan dari bertindak atau tidak bertindak

sebagai kemaslahatan masyarakat (public good) tanpa adannya

preskripsi dari peraturan per Undang - Undangan, dan bahkan

dimungkinkan untuk menyimpang dari peraturan per Undang -

Undangan yang berlaku.12 Pemahaman demikian itu dapat

dipertukarkan dengan kebijakan (publik), dan oleh karena itu

kebijakan publik merupakan tindakan diskresi pemerintah.

B. Sejarah dan Tujuan Transmigrasi di Indonesia

1. Sejarah Transmigrasi di Indonesia

a. Transmigrasi Era Kolonial Belanda

Pemerintah kolonial Belanda merintis kebijakan ini

pada awal abad ke-19 untuk mengurangi kepadatan pulau

Jawa dan memasok tenaga kerja untuk perkebunan di pulau

Sumatera. Program ini perlahan memudar pada tahun-tahun

12 .Ibid (baca hal.28)

28

terakhir masa penjajahan Belanda (1940-an), lalu

dijalankan kembali setelah Indonesia merdeka untuk

menangkal kelangkaan pangan dan bobroknya ekonomi

pada masa pemerintahan Soekarno dua puluh tahun setelah

Perang Dunia II.

Pada tahun puncaknya, 1929, lebih dari 260.000

pekerja kontrak Cultuurstelsel dibawa ke pesisir timur

Sumatera, 235.000 orang di antarnya berasal dari pulau

Jawa. Para pendatang bekerja sebagai kuli; apabila seorang

pekerja meminta kontraknya diputus oleh perusahaan

(desersi), ia akan dihukum kerja paksa. Tingkat kematian

dan penyiksaan di kalangan kuli saat itu sangat tinggi.

b. Transmigrasi Pasca Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan Indonesia diakui oleh Belanda

tahun 1949 di bawah pemerintahan Soekarno, program

transmigrasi dilanjutkan dan diperluas cakupannya sampai

Papua. Pada puncaknya antara tahun 1979 dan 1984,

mencapai 535.000 keluarga (hampir 2,5 juta jiwa) pindah

tempat tinggal melalui program transmigrasi. Dampak

demografisnya sangat besar di sejumlah daerah; misalnya,

29

pada tahun 1981, 60% dari 3 juta penduduk Provinsi

Lampung adalah transmigran. Pada tahun 1980-an, program

ini didanai oleh Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia

serta negara-negara Barat yang memuji kebijakan anti-

komunis Soeharto. Akibat krisis energi 1979 dan

peningkatan biaya transportasi, anggaran dan rencana

transmigrasi dipotong.

Pada bulan Agustus 2000 setelah krisis keuangan

Asia dan jatuhnya rezim Soeharto, pemerintah Indonesia

mulai mengurangi skala program transmigrasi karena

sedikitnya anggaran.

Pemerintah Indonesia mengurus program transmigrasi

lewat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi meski

skalanya lebih kecil daripada tahun-tahun sebelumnya.

Departemen ini setiap tahunnya memindahkan 15.000

keluarga atau hampir 60.000 orang. Jumlah ini perlahan

meningkat seiring bertambahnya anggaran transmigrasi

(Rp2,3 triliun) dan target pemindahan (20.500 keluarga)

pada tahun 2006.

30

c. Transmigrasi Periode Reformasi s/d Sekarang

Pada Periode Reformasi, telah terjadi beberapa kali

perubahan kabinet yang secara langsung berpengaruh

terhadap orientasi dan paradigma transmigrasi. Sejak masa

kabinet reformasi, terjadilah perubahan mendasar pada

tataran politis (political will) yang kemudian berdampak

pada program transmigrasi dalam pembangunan nasional.

Transmigrasi diletakkan sebagai komponen pembangunan

wilayah dalam pembangunan daerah. Kemudian dalam

periode Kabinet Persatuan Nasional, transmigrasi telah

melebur ke dalam konsep pembangunan multi sektoral dan

desentralisasi.

Perubahan perpolitikan nasional dan bergulirnya

reformasi, telah menjadi prakondisi bagi terjadinya

pergeseran posisi transmigrasi dari program sektoral

transmigrasi menjadi sektor pembangunan daerah dan

transmigrasi. Sebagai konsekuensinya, penyelenggaraan

transmigrasi diarahkan untuk mendukung pembangunan

daerah, mendorong persebaran penduduk dan tenaga kerja,

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan baru,

31

serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan

demikian, transmigrasi tidak lagi merupakan program

pemindahan penduduk semata, melainkan upaya untuk

pengembangan wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat

sentralistik dan top down dari pusat, melainkan berdasarkan

Kerja sama Antar Daerah yaitu antara daerah pengirim

transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi. Lebih dari

itu, penduduk setempat semakin diberi kesempatan yang

lebih besar untuk menjadi transmigran (TPS) dengan

proporsi hingga 50%, bahkan dalam beberapa kasus

terdapat permukiman transmigrasi dengan TPS lebih dari

50%.

Pada kurun waktu 2004-2009, penyelenggaraan

transmigrasi diarahkan sebagai pendekatan untuk

mendukung pembangunan daerah melalui pembangunan

pusat-pusat produksi, perluasan kesempatan kerja, serta

penyediaan kebutuhan tenaga kerja terampil baik dengan

peranan pemerintah maupun secara swadana melalui

kebijakan langsung (direct policy) maupun tidak langsung

(indirect policy). Perlu adanya revitalisasi dalam

32

pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kawasan

transmigrasi agar kawasan transmigrasi berkembang dan

selanjutnya terbentuk pusat pertumbuhan.

Revitalisasi Pembangunan Transmigrasi dilaksanakan

berpedoman pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Nomor : KEP.214/MEN/V/2007 tentang

Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan Kota

Terpadu Mandiri di Kawasan Transmigrasi. Kota Terpadu

Mandiri (KTM) adalah kawasan transmigrasi yang

pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi

pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan

melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

2. Tujuan Transmigrasi di Indonesia

Menurut pemerintah Indonesia dan komunitas

pembangunan, tujuan program ini adalah memindahkan jutaan

orang Indonesia dari pulau Jawa, Bali, dan Madura yang padat ke

pulau-pulau luar yang penduduknya sedikit demi menciptakan

kepadatan penduduk yang merata. Transmigrasi akan

33

mengentaskan kemiskinan dengan memberikan lahan dan

kesempatan baru bagi para pendatang miskin.

Transmigrasi juga akan menguntungkan Indonesia dengan

meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam di pulau-pulau

yang kurang padat penduduk. Program ini juga bertujuan untuk

menyatukan seluruh bangsa dengan menciptakan identitas

nasional Indonesia yang tunggal yang menggantikan identitas

daerah. Pemerintah Indonesia secara resmi menyatakan bahwa

tidak ada pemisahan "suku pribumi" dan pendatang di Indonesia,

karena Indonesia adalah negara "suku pribumi yang dijalankan

dan dipimpin oleh pribumi untuk pribumi"

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah terkait dengan

program transmigrasi adalah perwujudan dari cita-cita atau tujuan

bernegara Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuat oleh

pendiri Negara tertuang di dalam pembukaan Undang – Undang

Dasar 1945 yang merupakan konstitusi negara berbunyi

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, dan

mencerdaskan kehidupan bangsa.

34

Kepadatan penduduk di daerah seperti di Pulau Jawa

menyebabkan berbagai masalah dalam kehidupan manusia.

Masalah tersebut bisa berdampak buruk bagi manusia dan alam,

mulai dari masalah yang kecil hingga masalah yang serius bisa

terjadi akibat adanya kepadatan penduduk. Adapun masalah yang

dapat ditimbulkan yaitu:

1. Masalah Sosial Ekonomi

Masalah sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh

kepadatan penduduk yakni:

a. Angka kriminalitas semakin meningkat

Dengan adanya kepadatan penduduk, maka

persaingan untuk mendapatkan uang semakin tinggi,

sedangkan lahan semakin sempit. Hal ini akan memicu

persaingan ketat yang kemudian memungkinkan akan

berdampak pada tingkat kriminalitas. Misalnya adanya

penjambretan, pencopetan, perampokan dan lain-lain

b. Pengangguran

Kepadatan penduduk menyebabkan setiap orang

harus bekerja keras demi mencukupi kebutuhan ia sehari-

hari. ini dikarenakan persaingan yang semakin ketat

35

sehingga sebagian dari mereka akan tersingkir dan menjadi

pengangguran.

c. Kemiskinan

Kemiskinan ini disebabkan oleh dampak kepadatan

penduduk pada poin sebelumnya. Banyaknya pengangguran

menyebabkan tingkat kemiskinan semakin bertambah.

(Peta presentase kemiskinan penduduk per Provinsi tahun

2010)

2. Masalah Kesehatan

Kepadatan penduduk membuat banyaknya penyakit yang

berkembang dan membahayakan manusia yang tinggal di wilayah

tersebut. Kepadatan penduduk juga mengakibatkan penyakit

dapat menular dengan cepat. Ini dikarenakan jarak setiap rumah

semakin dekat sehingga penyakit dapat menyebar dengan cepat.

3. Masalah lingkungan

a. Ruang terbuka hijau yang semakin sedikit

Adanya kepadatan penduduk menyebabkan sebagian

besar lahan dimanfaatkan sebagai permukiman dan pusat

perekonomian. Hal ini menyebabkan ruang terbuka hijau

36

yang berfungsi sebagai resapan dan penyuplai oksigen

menjadi berkurang.

b. Sampah

Berbicara mengenai kepadatan penduduk di

Indonesia, tidak akan terlepas dari yang namanya sampah,

di mana ada kepadatan penduduk maka di situ ada sampah.

Ini dikarenakan setiap orang akan menghasilkan sampah

dalam jumlah tertentu. Jika manusia yang tinggal di

wilayah tersebut semakin banyak, maka sampah yang akan

dihasilkan juga semakin banyak.

c. Ketersediaan air yang semakin berkurang

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sumber

air bersih yang ada di bumi ini terbatas, air tanah maupun

air permukaan jika digunakan dengan berlebihan maka akan

semakin sedikit, khususnya air tanah. Selain itu faktor

pencemaran juga berpengaruh terhadap ketersediaan air

bersih, di mana air yang seharusnya layak digunakan

berubah menjadi tercemar dan tidak layak lagi.

Solusi atau cara untuk menguraikan kepadatan penduduk di

daerah yang padat di Pulau Jawa maka Pemerintah membuat

37

kebijakan terkait dengan program transmigrasi dengan tujuan

daerah sebaran penduduknya adalah daerah-daerah yang belum di

manfaatkan potensi-potensi dibidang pertanian, perkebunan

ataupun perikanan seperti di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi,

Maluku dan Papua.

Kebijakan ini juga menurut analisis Penulis lebih kepada

bagaimana para transmigran yang mengikuti program

transmigrasi ini dapat menyumbangkan ide ataupun tenaga untuk

membangun daerah tujuan bersama dengan penduduk asli

sehingga bersama-sama dapat memanfaatkan hasilnya, dengan

demikian sebagai masyarakat yang berbangsa dan bertanah air

Indonesia kita dapat bersama mewujudkan tujuan negara yang

tertuang dalam Undang – Undang Dasar 1945.

Pemerintah membuat program transmigrasi dan

menyiapkan regulasi dan mempersiapkan para transmigran untuk

dapat siap di tempatkan di daerah-daerah yang memiliki potensi-

potensi yang khas dan berbeda didaerah asal.

38

C. Pengaturan Dan Kebijakan Transmigrasi

Pemerintah Pusat

1. Pengaturan Transmigrasi Pemerintah Pusat

Transmigrasi merupakan program pembangunan yang

diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 15 tahun 1997

tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah menjadi

Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2009, memiliki tujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat di

sekitarnya, meningkatkan dan memeratakan pembangunan

daerah, serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.

Program- program yang dikembangkan di antaranya adalah

pengembangan kesempatan berusaha terutama di sektor

pertanian, distribusi aset berupa lahan dan perumahan,

pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, serta

pengembangan aksesibilitas terhadap faktor produksi, seperti

pembangunan sarana jalan, kelembagaan ekonomi, dan

permodalan.

Dalam Pasal 1 UU Nomor 29 tahun 2009 Tentang

Transmigrasi, dikenal menjadi tiga, yaitu transmigrasi Umum dan

39

transmigrasi swakarsa berbatuan, dan transmigrasi swakarsa

mandiri.

Transmigrasi umum adalah transmigrasi yang dilaksanakan

oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah bagi penduduk yang

mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan

usaha yang sepenuh biayanya ditanggung oleh pemerintah.

Transmigrasi Pada Transmigrasi Umum berhak memperoleh

bantuan dari pemerintah dan atau/ pemerintah daerah berupa:

Pasal 13 ayat (1)

a. Pembekalan, pengangkutan, penempatan di pemukiman

transmigrasi.

b. Lahan Usaha dan lahan tempat tinggal beserta rumah

dengan status hak milik.

c. Catu pangan untuk jangka waktu tertentu.

Transmigrasi swakarsa berbatuan adalah transmigrasi yang

dirancang oleh pemerintah/dan atau pemerintah daerah dengan

mengikut sertakan badan usaha sebagai mitra. Transmigrasi Pada

Transmigrasi Swakarsa Berbatuan berhak memperoleh bantuan

dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah berupa: Pasal 14 ayat

(1)

40

a. Pelayanan perpindahan dan penempatan di pemukiman

Transmigrasi.

b. Saran usaha atau lahan usaha dengan status hak milik atau

dengan status lain sesuai dengan pola usahanya.

c. Lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak

milik Sebagian kebutuhan saranan produksi

d. Bimbingan, pengembangan, dan perlindungan hubungan

kemitraan usaha.

Pasal 14 Ayat (2), Bahwa Transmigrasi pada transmigrasi

Swakarsa Berbatuan dapat memperoleh bantuan catu pangan dari

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 14 ayat (3), Bahwa Transmigrasi Swakarsa Berbatuan

Mendapat Bantuan dari badan usaha berupa:

a. Memperoleh kredit investasi dan modal kerja yang

diperlukan bagi kegiatan usaha transmigrasi.

b. Bimbingan, pelatihan, dan penyuluhan usaha ekonomi.

c. Jaminan pemasaran hasil produksi

d. Jaminan pemasaran hasil produksi

e. Jaminan pendapatan yang memenuhi kebutuhan hidup

layak.

41

f. Bimbingan sosial kemasyarakatan, dan Fasilitas umum dan

fasilitas sosial.

Transmigrasi swakarsa mandiri adalah transmigrasi yang

merupakan prakarsa termigrasi yang bersangkutan atas arahan,

layanan dan bantuan pemerintah atau pemerintah daerah bagi

penduduk yang telah memiliki kemampuan. Pasal 15 ayat (1),

Bahwa Transmigrasi Swakarsa mandiri berhak memperoleh

bantuan dari Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah berupa:

a. Pengurusan perpindahan dan penempatan di permukiman

transmigrasi

b. Bimbingan untuk mendapatkan lapangan kerja atau

lapangan usaha atau fasilitasi mendapat lahan usaha.

c. Lahan tempat tinggal dengan status hak milik

d. Bimbingan, pengembangan, dan perlindungan hubungan

kemitraan usaha.

Pasal 32 ayat (1), Bahwa Pengembangan transmigrasi dan

kawasan Transmigrasi diarahkan untuk mencapai Kesejahteraan,

kemandirian, integrasi transmigrasi dengan penduduk sekitar, dan

kelestarian fungsi lingkungan secara berkelanjutan. Selain itu

42

pengembangan transmigrasi dan kawasan transmigrasi sebagai

mana di maksud pada ayat 1 meliputi:

a. Ekonomi untuk menuju terciptanya tingkat swasembada

dan pusat pertumbuhan ekonomi.

b. Sosial budaya untuk menuju pemenuhan kebutuhan

pelayanan umum masyarakat serta terjadinya proses

integrasi dan harmonisasi yang menyeluruh antara

transmigran dan masyarakat sekitar

c. Mental spiritual untuk menuju pembinaan manusia yang

ulet, mandiri, beriman, dan bertakwa kepada tuhan yang

maha Esa

d. Kelembagaan pemerintah untuk menuju kesiapan

pembentukan dan/atau penguatan perangkat desa atau

kelurahan

e. Pengelola sumber daya alam untuk menuju terpeliharanya

kelestarian fungsi lingkungan hidup.

2. Kebijakan Transmigrasi Pemerintah Pusat

Transmigrasi sebagai model pembangunan komunitas

masyarakat mempunyai tiga sasaran pokok. Pertama,

43

meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat

transmigrasi (transmigrasi dan masyarakat sekitar permukiman

transmigrasi). Kedua, membangun kemandirian (transmigran dan

masyarakat sekitar permukiman transmigrasi), dan ketiga,

mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi, sehingga

ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang

secara berkelanjutan.1) Esensi dari ketiga sasaran tersebut

diharapkan dapat membangun komunitas masyarakat melalui

upaya pemberdayaan dan pengembangan potensi sumber daya

wilayah dan pengarahan perpindahan penduduk. Artinya

pembangunan transmigrasi merupakan suatu proses yang tidak

henti-hentinya yang melibatkan (minimal) pemerintah daerah,

untuk mewujudkan suatu komunitas tumbuh dan berkembang

secara dinamis, produktif, maju, dan mandiri dalam suasana yang

harmonis dan sejahtera.

Untuk membangun komunitas masyarakat yang demikian,

tentunya memerlukan proses perencanaan (yang melibatkan

pihak-pihak terkait) secara terintegrasi, menyeluruh dan terdiri

atas tahapan yang jelas, dengan memperhatikan aspek sosial

budaya, ekonomi, hukum, administrasi dan (bahkan) aspek

44

politik. Dalam pemahaman demikian, maka penyelenggaraan

transmigrasi merupakan suatu sistem yang saling terkait dan

tergantung.

Ketergantungan dan keterkaitan tersebut adalah antara

daerah pengirim dan daerah penerima program transmigrasi.

Keterkaitan tersebut sejak dari penyiapan permukiman lokasi

penempatan transmigrasi di daerah penerima transmigran,

penyiapan dan pemindahan transmigran dari daerah pengirim dan

pembinaan kepada transmigran di daerah penerima. Sehingga

melalui tahapan proses penyelenggaraan transmigrasi tersebut

diharapkan dapat membangun daerah melalui proses penataan

persebaran penduduk sekaligus pengembangan wilayah untuk

mewujudkan tiga hal sekaligus, yaitu kesejahteraan,

pembangunan daerah dan integrasi masyarakat.

Salah satu isu yang sangat krusial dalam pelaksanaan

pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia adalah

program transmigrasi. Di satu sisi program transmigrasi dianggap

sebagai solusi yang tepat bagi permasalahan kemiskinan dan

tidak seimbangnya kepadatan penduduk. Di sisi yang lainnya, di

era otonomi daerah, program ini dianggap sebagai salah satu

45

sumber konflik yang sangat potensial. Untuk itu di dalam artikel

ini akan dikaji prospek kelembagaan program transmigrasi dan

dirumuskan rekomendasi pengelolanya.

Meskipun terdapat banyak kontroversi tentang pelaksanaan

program transmigrasi, akan tetapi bagaimana pun juga program

transmigrasi hingga saat ini masih diperlukan, baik untuk

kepentingan nasional maupun untuk kepentingan daerah atau

lokal. Urgensi program transmigrasi berkaitan dengan adanya

beberapa fenomena seperti ketidak merataan penduduk, mismatch

tenaga kerja, lemahnya nation building, dan juga kuatnya

political will pemerintah.

Pemerintah membuat kebijakan terkait Transmigrasi

merupakan program pembangunan yang diamanatkan Undang -

Undang No. 15 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi

Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2009, memiliki tujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat di

sekitarnya, meningkatkan dan memeratakan pembangunan

daerah, serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.

Kepadatan yang terkonsentrasi pada wilayah Jawa dan

ketimpangan pembangunan membuat pemerintah membuat

46

program transmigrasi dengan memindahkan masyarakat didaerah

padat seperti Jawa ke daerah – daerah seperti Kalimantan,

Sumatra dan Papua.

Papua menjadi daerah tujuan utama karena ketimpangan

pembangunan menjadi salah satu alasan pemerintah mengarahkan

agar transmigrasi dapat didorong ke Papua dengan demikian

tujuan negara yang terimplikasi dalam pembangunan yakni

kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai.

Adapun luas wilayah Papua adalah 421.981 KM2 (3,5 kali

lebih besar dari pada Pulau Jawa) dengan topografi yang meliputi

daerah pegunungan dan sebagian besar tanah yang berawa-rawa

di daerah pesisir. Papua berbatasan dengan; Laut Halmahera dan

Samudra Pasifik di Utara Laut Arafura dan Australia di selatan,

Papua New Guinea di sebelah timur, dan Laut Arafura, Laut

banda dan Maluku di sebelah barat. Total penduduk Papua adalah

sekitar 2.576.822 jiwa, yang hanyalah 1% dari keseluruhan

jumlah penduduk Indonesia, di mana 70% tinggal di daerah

pedesaan dan di tengah daerah pegunungan yang terpencil.

Berdasarkan sensus pada tahun 2000, populasi terpadat ada di

dataran tinggi di Kabupaten Jayawijaya sebanyak 417.326 jiwa.

47

Total penduduk asli, yang kaya akan kebudayaan, diperkirakan

sekitar 66% dari keseluruhan jumlah penduduk.

Papua memegang posisi keempat tingkat tertinggi PRDB

(pendapatan regional domestik bruto) melalui per kapita di atas

11 juta rupiah yang sebagian besar berasal dari industri yang

terkait dengan sumber daya alam. Sayangnya, kondisi ini diikuti

dengan sulitnya akses terhadap pelbagai kebutuhan pokok

(misalnya pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat).

Misalnya, Survei Kesehatan Penduduk di Papua (1997)

memperlihatkan bahwa angka kematian bayi adalah 65 di setiap

1000 kelahiran, dan angka kematian anak adalah 30 per 1000.

Rendahnya akses terhadap layanan umum di banyak kasus

menyebabkan naiknya urbanisasi. Meskipun demikian, orang asli

Papua sebagai mayoritas penduduk yang tinggal di pedesaan atau

daerah-daerah terpencil mempunyai akses yang lebih rendah

terhadap kebutuhan pokok. Berdasarkan pada sensus pada tahun

2000, 30% dari keseluruhan jumlah penduduk di Papua tinggal di

pusat atau kota-kota terdiri atas 55% penduduk non-Papua dan

45% asli Papua. Di sisi lain,70% dari penduduk Papua yang

48

tinggal di pedesaan atau daerah terpencil terdiri atas 95%

masyarakat

Mendudukkan transmigrasi sebagai salah satu solusi bagi

permasalahan pemerataan pembangunan merupakan satu

kebijakan yang tepat, mengingat program ini terbukti mampu

menciptakan kesempatan berusaha dan mengembangkan kualitas

sumber daya manusia. Selain itu, transmigrasi telah terbukti dapat

membangun atau mendorong berkembangnya pusat-pusat

pertumbuhan baru yang akan memberikan dampak positif bagi

kondisi perekonomian masyarakat di sekitarnya.

Adapun Program-program yang dikembangkan oleh

Pemerintah Pusat di antaranya adalah pengembangan kesempatan

berusaha terutama di sektor pertanian, distribusi aset berupa lahan

dan perumahan, pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan,

serta pengembangan aksesibilitas terhadap faktor produksi,

seperti pembangunan sarana jalan, kelembagaan ekonomi, dan

permodalan.

Pelatihan bagi calon transmigran juga diupayakan dengan

serius sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi No. 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman

49

Penyelenggaraan Berbasis Kompeten sehingga terkait program

transmigrasi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik

dikarenakan calon transmigran apabila sampai di lokasi yang baru

mereka dapat beradaptasi dan memberikan dampak yang baik.

Melihat adanya Pemerintah Provinsi mengeluarkan

Peraturan Daerah Provinsi yang menunda program transmigrasi

mengingat laju pertumbuhan penduduk di Papua yang rendah dan

hasil evaluasi program transmigrasi sebelumnya, menjustifikasi

bahwa telah terjadi terputusnya pesan antara pemerintah dan

pemerintah Provinsi Papua.

D. Pengaturan dan Kebijakan Transmigrasi Lokal

di Provinsi Papua

1. Otonomi Dan Kewenangan Pemerintah Daerah

a. Otonomi Pemerintah Daerah

Secara etimologis, istilah “autonomi” berasal dari

bahasa Yunani, terdiri dari “auto” yang berarti sendiri dan

“nomous” yang berarti hukum atau peraturan. Dalam

literatur belanda, otonomi berarti zelfwetgeving (pemerintah

sendiri), yang oleh Van vollenhoven dibagi menjadi:

50

zelfwetgeving (membuat Undang - Undang sendiri) dan

zelfpolitie (kehendak sendiri). Sementara Van der Pot

memahami konsep otonomi daerah sebagai

eigenhuisholding (menjalankan rumah tangganya sendiri).

Menurut encyclopedia of Social Science, bahwa

otonomi daerah dalam pengertian orisinal adalah the legal

self sufficiency of social body and its actual indenpendece.

Jadi ada dua hal ciri hakikatnya dengan politik atau

pemerintahan, otonomi berarti self government atau the

condition of living under one “ s own laws. Jadi otonomi

daerah adalah daerah yang memiliki legal self sulf

sufficiency yang bersifat self government yang di atur dan

diurus oleh own law.

Otonomi daerah dalam pandangan Moh. Mahmud

MD yaitu pemberian kebebasan untuk mengurus rumah

tangga sendiri, tanpa mengabaikan kedudukan urusan-

urusan yang di tugaskan kepadanya. Sementara J. Kaloh

memberi tarif otonomi daerah sebagai suatu instrumen

politik dan instrumen administrasi/manajemen yang

digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal

51

sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk

kemajuan masyarakat di daerah, terutama menghadapi

tantangan global, mendorong pemberdayaan masyarakat,

menumbuhkan kreativitas, meningkatkan peran serta

masyarakat dan mengembangkan demokrasi.

Hakekat Otonomi daerah adalah pemberian

wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus

rumah tangga daerah dalam upaya mewujudkan

kesejahteraan masyarakat. Otonomi juga di artikan sebagai

suatu yang bermakna kebebasan atau kemandirian

(zelfstsandigheud) tetapi bukan kemerdekaan

(onafhankelijkheid). Kebebasan yang terbatas atau

kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang

harus dipertanggung jawabkan.

Tujuan Pemberian Otonomi Kepada Daerah

setidaknya meliputi beberapa aspek sebagai berikut.

a) Dalam segi politik adalah untuk mengikut sertakan,

menyalurkan inspirasi masyarakat, baik untuk

kepentingan daerah sendiri, maupun untuk

mendukung politik dan kebijaksanaan nasional dalam

52

rangkah pembangunan dalam proses demokrasi di

lapisan bawah.

b) Dari segi manajemen pemerintah, adalah untuk

meningkatkan daya guna dan hasil guna

penyelenggaraan pemerintah, terutama dalam

memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan

memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai

bidang kebutuhan masyarakat.

c) Dari segi Kemasyarakatan, untuk meningkatkan

partisipasi serta menumbuhkan kemandirian

masyarakat, dengan melakukan usaha pemberdayaan

(empowerment) masyarakat, sehingga masyarakat

makin mandiri, dan tidak terlalu banyak tergantung

pada pemberian pemerintah serta memiliki daya saing

yang kuat dalam proses penumbuhan.

d) Dari segi ekonomi pembangunan, adalah untuk

melancarkan pelaksanaan program pembangunan

53

guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin

meningkat.13

Pembagian urusan pemerintah di Indonesia, pada

hakikatnya dibagi dalam tiga kategori, yakni urusan

pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat

(pemerintah); urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh

pemerintah daerah Provinsi; urusan pemerintahan yang

dilaksanakan oleh kabupaten/kota.

Urusan pemerintah pemerintahan yang menjadi

urusan pemerintah, meliputi:

- Politik luar negeri

- Pertahanan

- Keamanan

- Yustisi

- Moneter dan fiskal nasional

- Agama.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan,

pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat

melimpahkan sebagian urusan kepada, perangkat daerah

13.Umbu Rauta,Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah,Genta

Publishing, Yogyakarta, 2016, hal.41-43

54

atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah atau

dan/atau pemerintah desa. Di samping itu, penyelenggaraan

urusan pemerintahan seperti di atas, pemerintah dapat

menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan,

atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada

gubernur selaku wakil pemerintah, atau menugaskan

sebagian urusan kepada pemerintah daerah Provinsi, dan

pemerintah kabupaten/kota, atau antar pemerintahan daerah

yang saling terkait, tergantung, dan sinergis.

b. Kewenangan pemerintah Daerah

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

pemerintah daerah, tersendiri atas urusan wajib dan urusan

pilihan. Urusan wajib, artinya penyelenggaraan

pemerintahan yang berpedoman pada standar pelayanan

minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh

pemerintah. Adapun untuk urusan pemerintahan yang

bersifat pilihan, baik untuk pemerintahan daerah Provinsi

dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, meliputi urusan

pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi unggulan

daerah yang bersangkutan.

55

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah

daerah Provinsi merupakan urusan dalam skala Provinsi

dan skala kabupaten/kota meliputi:

1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan;

2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata

ruang;

3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat;

4) Penyediaan saranan dan prasarana umum;

5) Penanganan bidang kesehatan;

6) Penyelenggaraan bidang pendidikan

7) Penanggulangan masalah sosial;

8) Pelayanan bidang ketenagaan kerajaan;

9) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan

menegah;

10) Pengendalian lingkungan hidup;

11) Pelayanan pertanahan;

12) Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;

13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan;

14) Pelayanan administrasi umum penanaman modal;

56

15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;

Urusan wajib lainnya yang diamanatkan dalam

peraturan per Undang - Undangan

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara

merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang -

Undang dasar, dengan wilayah perairan dan daratan yang

luas, memiliki belasan ribu pulau besar , sedang, dan kecil

dengan letak geografi, memiliki kekayaan aneka ragam

potensi sumber daya alam dan sumber hayati serta beragam

budaya dan adat-istiadat merupakan karunia Tuhan Yang

Maha Esa yang tidak ada taranya, belum sepenuhnya dapat

dimanfaatkan kesejahteraan rakyat dan wilayah serta

memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa14.Dalam

Pasal 18A UUD 1945, diamanatkan tentang hubungan

wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Provinsi, kabupaten, dan atau kota, atau antara Provinsi,

kabupaten serta kota, yang diatur dengan Undang - Undang

kekhususan dan keragaman daerah. Semenjak di berlakukan

Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 yang kemudian di

14. Baca Undang-Undang TrasmigrasiNo. 15 Tahun 1997.

57

ubah menjadi Undang – Undang No. 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah di

berikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya

sendiri yang berasas Otonomi daerah dalam sistem NKRI.

Dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah

dilaksanakan dengan asas otonomi daerah untuk mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat, sesuai peraturan per Undang –

Undangan.15Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan,

dilaksanakan dengan asas-asas sebagai berikut:

a) Asas Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang

pemerintahan oleh pemerintahan kepada daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dalam sistem NKRI

b) Asas Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang

pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur,

sebagai wakil pemerintah kepada instansi di wilayah

tertentu.

15.H. Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Sinar

Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal.6.

58

c) Asas Tugas pembantuan, yaitu penugasan dari

pemerintahan kepada daerah dan/atau desa; serta dari

pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk

melaksanakan tugas tertentu

2. Pengaturan dan Kebijakan Transmigrasi Lokal di

Provinsi Papua

a. Pengaturan Transmigrasi Lokal di Provinsi Papua

Pengaturan terkait transmigrasi lokal di Papua berdasarkan

Pasal 61 ayat 3 Undang- Undang 21 Tahun 2001 tentang

otonomi khusus Papua. Bahwa penempatan penduduk di

Provinsi Papua dalam rangkah transmigrasi nasional yang di

selenggarakan oleh pemerintah dilakukan dengan persetujuan

gubernur dan Pasal 61 ayat 4 Undang- Undang 21 Tahun 2001

tentang otonomi khusus Papua, bahwa penempatan penduduk

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tetapkan dengan Perdasi

N. 15 Tahun 2008 tentang kependudukan, Maka pelaksaan

transmigrasi yang di lakukan Oleh Pemerintah Pusat Pada

Transmigrasi di Papua di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi

No. 15 Tahun 2008 Tentang Kependudukan dalam Pasal 44 ayat

59

(1), Bahwa Kebijakan Transmigrasi di Papua akan dilaksanakan

Setelah orang asli Papua mencapai jumlah 20 Juta Jiwa, dan Pasal

44 ayat (2), Bahwa Kebijakan Transmigrasi Sebagaimana di

maksud pada ayat (1) akan dilaksanakan setelah mendapat

pertimbangan dan persetujuan MRP dan DPRP, Aturan Ini

berdasarkan Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4) Undang- undang No.

21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Papua. Serta

Peraturan Pemerintah Provinsi Papua telah memiliki Peraturan

Daerah Provinsi (Perdasi) Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Kependudukan. Berkaitan dengan Pelaksanaan Transmigrasi di

Papua juga telah di atur dalam Peraturan daerah Provinsi

(Perdasi) No. 7 Tahun 2008 Tentang Penataan Pemukiman Pasal

16 yang berbunyi:

1. Permukiman transmigrasi diperuntukkan bagi

transmigran yang berasal dari luar Provinsi Papua dan

penduduk Papua.

2. Penataan dan pengembangan permukiman

transmigrasi mengikuti pola penataan permukiman

Provinsi, Kabupaten/Kota dan Distrik sesuai rencana

permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

60

Berkaitan dengan pelaksanaan Transmigrasi di Papua juga

di keluarkan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) No. 16 Tahun

2008 Tentang Perlindungan dan pembinaan Kebudayaan Asli

Papua Pada Pasal 2 Yang Berbunyi:

1. Pemerintah Daerah memberikan perlindungan atas

kebudayaan asli Papua.

2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan terhadap:

- bahasa dan sastra;

- sistem peralatan hidup dan teknologi;

- sistem mata pencaharian hidup;

- organisasi sosial dan sistem kekerabatan;

- sistem pengetahuan;

- kesenian; dan

- kepercayaan.

Berkaitan dalam pelaksanaan Transmigrasi di Provinsi

Papua Juga dikeluarkan Peraturan daerah Provinsi No.23 Tahun

2008 Tentang Hak ulayat masyarakat hukum adat dan Hak

perorangan warga masyarakat adat atas tanah pada pasal 2 ayat 1

dan 2 yang berbunyi:

61

1. Pemerintah daerah mengakui keberadaan hak ulayat

masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan

warga masyarakat hukum adat atas tanah.

2. Pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum

adat dan atau hak perorangan warga masyarakat adat

atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

didasarkan atas hasil penelitian.

b. Kebijakan Transmigrasi Lokal Provinsi Papua

Sebelum membahas kebijakan Transmigrasi di Provinsi

Papua ada baiknya mengetahui struktur Pemerintahan Provinsi

Papua pasca otonomi khusus. Pemerintah Daerah Provinsi Papua

adalah beserta perakat lain sebagai badan eksekutif Provinsi

Papua yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah

dan Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab penuh

menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua dan sebagai

wakil pemerintahan di Provinsi Papua. Selanjutnya Dewan

Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) adalah Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah

Provinsi Papua, Selanjutnya Majelis Rakyat Papua (MRP) adalah

62

representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki Wewenang

tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua

dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan

budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan

hidup beragama sebagaimana di atur dalam Undang – Undang.16

Kewenangan Dan Kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi:

- Membatasi masuknya penduduk luar ke wilayah Provinsi

Papua

- Melakukan penertiban penduduk yang berdomisili di

wilayah Provinsi Papua

- Meningkatkan angka harapan hidup bagi orang asli Papua

- Membatasi pemberian KTP wilayah Papua Kepada

Penduduk Luar

- Memeriksa Identitas diri penduduk luar yang masuk ke

wilayah Provinsi Papua melalui sarana transportasi darat,

laut, dan udara.17

Untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan

mengeluarkan kebijakan dalam sebuah aturan-aturan untuk

16 Baca Pasal 1 Undang-undang No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus

bagi Papua. 17 Baca Pasal 2 Peraturan Daerah propinsi No. 15 Tahun 2008 Tentang

Kependudukan.

63

melaksanakan tugas pemerintahan, yaitu salah satunya dalam

Undang – Undang No. 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian,

bagaimana Pemerintah Daerah Provinsi Papua menanggapi

Program Transmigrasi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat yang

regulasinya dibuat dalam bentuk Undang – Undang.

Mengingat Transmigrasi merupakan hal sensitif di Papua

yang menjadi persoalan apakah kebijakan tersebut dibutuhkan

masyarakat Provinsi Papua atau semakin banyak pendatang

menetap, baik melalui program resmi yang disponsori

pemerintah, telah memberi ancaman tersendiri. Dampaknya

adalah meningkatnya populasi warga yang bukan merupakan

masyarakat adat Papua. Riset baru-baru ini mengindikasikan,

jumlah transmigran ternyata sudah melebihi penduduk asli pada

tahun 2010. Ironisnya, angka non Papua cenderung tumbuh lebih

cepat dibandingkan warga pribumi. Program transmigrasi

awalnya bertujuan untuk memindahkan jutaan warga desa dari

Jawa, Bali dan Madura ke ‘pulau-pulau luar’ yang kurang padat

penduduknya. Program ini gencar dilaksanakan sejak tahun

1960an.

64

Di Papua, sama seperti di daerah perbatasan lainnya,

transmigrasi dimaksudkan untuk memperkuat kendali dan

pertahanan teritorial serta mengembangkan kekayaan alam daerah

itu. Ada pula tujuan untuk ‘mengajarkan warga Papua bagaimana

bertani’ selain usaha yang disengaja untuk mendorong

penambahan penduduk guna ‘mempercepat pembangunan’.

Dalam konteks politik yang lebih luas, kekhawatiran terkait

populasi ini berhubungan dengan pertanyaan mengenai status

politik Papua dan bagaimana identitas Papua didefinisikan. Jika,

pada akhirnya, terlaksana penentuan nasib sendiri di Papua,

seperti apakah hasilnya, tentu akan diperdebatkan mengingat

bahwa lebih dari setengah penduduknya adalah bukan merupakan

orang asli.

Ini yang menjadi alasan Pemerintah Provinsi Papua

mengambil kebijakan untuk menunda Transmigrasi di Provinsi

Papua terkait dengan program pemerintah pusat dengan

menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun

2008 Tentang Kependudukan untuk mengendalikan populasi orang

asli Papua. Salah satu pasalnya berbunyi yakni Pasal 44 : Kebijakan

65

transmigrasi di Provinsi Papua akan dilaksanakan setelah orang

asli Papua mencapai jumlah dua puluh juta jiwa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah

Provinsi Papua tidak bersepakat dengan Program Pemerintah

Pusat terkait dengan Transmigrasi untuk sekarang ini, mengingat

penduduk orang asli Papua belum mencapai dua puluh juta jiwa,

dan memilih untuk menggunakan transmigrasi lokal penduduk

asli di wilayah Papua untuk menyelenggarakan pembangunan

secara bersama-sama dan menikmati kesejahteraan, mengingat

kesenjangan sosial antara penduduk asli dan penduduk

pendatang (transmigrasi) sangat tinggi dan menjadi alasan

mengapa Pemerintah Provinsi Papua memilih untuk

mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 15 Tahun

2008.