bab ii kajian teori 2.1. kebijakan publik€¦ · 2.1. kebijakan publik . istilah kebijakan publik...

of 15 /15
10 BAB II KAJIAN TEORI 2.1. Kebijakan Publik Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan-kegiatan akademis, seperti dalam kuliah-kuliah ilmu politik. Berangkat dari hal terebut istilah kebijakan publik bisa dikatakan tidak lagi menjadi hal yang baru dalam tataran dunia akademisi. Adapun beberapa defenisi kebijakan publik yang disampaikan oleh para ahli dengan pendekatan dan batasan kebijakan publik yang ditawarkan sebagai berikut. Menurut Charles O. Jones istilah kebijakan (politic term) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (goals), program, keputusan (decisions), standart, proposal, dan grand design (winarno Budi 2011 halaman 22). Kebijakan publik dalam konteks ini dipahami dan didudukan dalam konteks kebijakan sebagai suatu keputusan. Namun keputusan yang berwujud kebijakan publik tidaklah sama dengan kuputusan biasa pada umumnya, sesuai dengan defenisi diatas kebijakn publik lebih tepatnya merupakan suatu kegiatan atau keputusan yang telah melalui tahap-tahap yang sistematis, sehingga dapat diterapkan menjadi suatu keputusan bersama (kebijakan publik). Sedangkan Carl Friedrich memandang kebijakan publik sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. berangkat dari pengertian kebijakan publik yang di gambarkan oleh seorang Carl Frederich dapat dilihat penjelasan kebijakan publik di pahami

Author: others

Post on 01-Dec-2020

16 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 10

    BAB II

    KAJIAN TEORI

    2.1. Kebijakan Publik

    Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering kita dengar dalam

    kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan-kegiatan akademis, seperti dalam

    kuliah-kuliah ilmu politik. Berangkat dari hal terebut istilah kebijakan publik bisa

    dikatakan tidak lagi menjadi hal yang baru dalam tataran dunia akademisi.

    Adapun beberapa defenisi kebijakan publik yang disampaikan oleh para ahli

    dengan pendekatan dan batasan kebijakan publik yang ditawarkan sebagai berikut.

    Menurut Charles O. Jones istilah kebijakan (politic term) digunakan dalam

    praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau

    keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan

    (goals), program, keputusan (decisions), standart, proposal, dan grand design

    (winarno Budi 2011 halaman 22). Kebijakan publik dalam konteks ini dipahami

    dan didudukan dalam konteks kebijakan sebagai suatu keputusan. Namun

    keputusan yang berwujud kebijakan publik tidaklah sama dengan kuputusan biasa

    pada umumnya, sesuai dengan defenisi diatas kebijakn publik lebih tepatnya

    merupakan suatu kegiatan atau keputusan yang telah melalui tahap-tahap yang

    sistematis, sehingga dapat diterapkan menjadi suatu keputusan bersama

    (kebijakan publik).

    Sedangkan Carl Friedrich memandang kebijakan publik sebagai suatu arah

    tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu

    lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang

    terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam

    rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu

    maksud tertentu. berangkat dari pengertian kebijakan publik yang di gambarkan

    oleh seorang Carl Frederich dapat dilihat penjelasan kebijakan publik di pahami

  • 11

    pada cakupan yang luas, hal ini dikarenakan kebijakan publik merupakan suatu

    tindakan yang bukan hanya bisa lahir dari suatu lembaga, namun seorang aktor

    juga dapat membuat kebijakan publik demi pencapaian suatu tujuan tertentu.

    Ada pun menurut Anderson kebijakan merupakan arah tindakan yang

    mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor

    dalam mengatasi masaalah atau suatu persoalan (Budi.2012 halaman 23), konsep

    kebijakan publik Anderson dapat digambarkan bahwa kebijakan publik tidak lain

    adalah akumulasi dari sejumlah nilai yang ditentukan dari salah satu nilai terbaik

    dengan pertimbangan-pertimbangan sistematis dan diharapkan dapat mengatasi

    masaalah atas suatu persoalan publik.

    Mengacu pada definisi-definisi yang dijelaskan oleh beberapa ahli diatas,

    maka secara umum istilah “kebijakan atau policy” digunakan untuk menunjukan

    perilaku seorang aktor (seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga

    pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu yang dengan suatu

    upaya sistematis membuat suatu arah tindakan (kebijakan) dalam bentuk aturan

    yang disasarkan oleh sekelompok orang dengan maksud ingin mencapai tujuan-

    tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh suatu kelompok tertentu.

    Sementara itu, Amir Santoso dengan mengkomparasikan berbagai definisi

    dari para ahli yang menaruh minat dalam bidang kebijakan publik menyimpulkan

    bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi kedalam

    dua wilayah kategori. Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan

    publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini

    cenderung mengatakan bahwa semua kebijakan pemerintah dapat disebut

    kebijakan publik. Pandangan kedua, menurut Amir Santoso berangkat dari para

    ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksana kebijakan. Para ahli

    yang masuk dalam kategori ini terbagi dalam kedua kubu, yakni mereka yang

    menganggap kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang

    mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu dan mereka yang menganggap

    kebijakan publik sebagai memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan.

  • 12

    Sama halnya dengan Amir Santoso, Anderson juga menggambarkan

    konsep kebijakan publik berdasarkan implikasi dari kebijakan publik yang dibagi

    dalam beberapa bagian, yakni pertama, titik perhatian dalam kebijakan publik

    berorentasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan.

    Penggambaran dari bagian pertama implikasi konsep diatas di maksudkan

    kebijakan publik bukan suatu tindakan yang terjadi secara kebetulan atau

    “spontanitas”, melainkan kebijakan publik merupakan usaha-usaha dan upaya

    sadar dan terencana secara tersistem dari aktor maupun lembaga dalam upaya

    pencapaian tujuan dari berbagai kepentingan aktor maupun lembaga tersebut.

    Kedua, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-

    pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan-keputusan

    tersendiri.

    Kebijakan publik pada hakikatnya diperuntukan untuk orang banyak

    (publik), sehingga kebijakan bukan hanya berhenti pada tataran perumusan

    sampai dengan terbentuknya suatu keputusan atau kebijakan, melainkan kebijakan

    harus disertakan dengan formulasi serta ketentuan-ketentuan penerapan kebijakan

    tersebut. Ketiga, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh

    pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau

    mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang dinginkan pemerintah.

    Implikasi kebijakan pada poin ini menegaskan pada originalitas suatu kebijakan

    yang lahir berdasarkan pada suatu persoalan tertentu yang berangkat dari

    kebutuhan yang objektif di masyarakat. Keempat, kebijakan publik mungkin

    dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin

    mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi masaalah

    tertentu. Secara negatif, kebijakan mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat

    pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan

    sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah.

    Berangkat dari implikasi kebijakan publik yang digambarkan oleh

    Anderson, berdasarkan keempat poin implikasi diatas, maka dapat digambarkan

    secara sederhana kebijakan publik secara implikasinya sebagai berikut:

  • 13

    1. Implikasi Pertama, Kebijakan publik merupakan upaya sistematis

    dan terencana, dalam pengertian kebijakan publik tidak lahir secara

    spontanitas.

    2. Implikasi Kedua, kebijakan publik merupakan usaha pemerintah

    untuk memilih nilai terbaik dari berbagai nilai yang dijadikan dalam

    suatu bentuk kebijakan.

    3. Implikai Ketiga, kebijakan publik merupakan usaha pemerintah yang

    berangkat dari keoriginalitas akumulasi persoalan dimasyarakat yang

    dijadikan sebagai istrumen pemecahan suatu persoalan

    dimasyarakat.

    4. Implikasi Keempat, Kebijakan publik yang pada penerapannya

    terdapat dua implikasi postif dan negatif. Implikasi positif,

    keterlibatan pemerintah dalam persoalan publik. Implikasi negatif,

    ketidak keterlibatan pemerintah dalam persolan publik.

    2.1.1. Teori Analisis Kebijakan Publik

    Analisis kebijakan publik adalah aktivitas menciptakan pengetahuan dan

    proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses

    pembuatan kebijakan analisis kebijakan, meneliti sebab, akibat, dan kinerja

    kebijakan dan program publik. Secara sederhana analisis kebijakan adalah untuk

    merumuskan masaalah sebagai pencarian solusi.

    George C Edwards III (1980) dalam bukunyan Ag.Subarnoso Analisis

    Kebijakan Publik Menjelaskan bahwa implementasi kebijakan di pengaruhi oleh

    empat variabel, yakni : (1) komunikasi, (2)sumberdaya, (3)disposisi, (4)struktur

    birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

    1. Komunikasi

    Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar

    implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang

    menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditrasmisikan kepada

  • 14

    kelompok sasaran (target group) hingga akan mengurangi distorsi

    implenmentasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak

    jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok

    sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok

    sasaran.

    Keberhasilan program keluarga berencana (KB) di

    Indonesia, sebagi contoh, salah satu penyebabnya adalah karena

    Badan Koordinasi keluarga berencana Nasional (BKKBN) secara

    intensif melakukan sosialisai tujuan dan manfaat program KB

    terhadap pasangan usia subus (PUS) melalui berbagai media.

    2. Sumberdaya

    Walaupun isi kebijakan sudah dikomnikasikan secara jelas

    dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya

    untuk melaksanakan, implenmentasi tidak akan brjalan efektif.

    Sumberdata tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni

    sumberdata adalah faktor penting untuk implenmentasi kebijakan

    agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal dikertas

    menjadi dokumen saja.

    3. Disposisi

    Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh

    implemntor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila

    implementor memiliki diposisi yang baik, maka dia akan dapat

    menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh

    pembuatan kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau

    perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses

    implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektf.

  • 15

    4. Struktur Birokrasi

    Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan

    kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implentasi

    kebijakan.Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap

    organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (Standard

    operating prosedures atau SOP). SOP menjadi pedoman setiap

    implementor dalam bertindak.Struktur organisasi yang terlalu

    panjang akan cenderung akan melemahkan penguasaan yang

    menimbulkan red-tape,yakni prosedur birokrasi yang rumit dan

    kompleks ini pada gilirannya menyebabkan aktifias organisasi

    tidak fleksibel.

    2.1.2. Tipe-Tipe Masalah Publik

    Dalam analisis kebijakan publik terdapat beberapa tipologi masalah (

    Dunn, 1994:146). Di tinjau dari tingkat kompleksitasnya, masalah dapat di

    Kategorikn menjadi tiga yakni, masalah yang terstruktur dengan baik (well

    structured), masalah yang agak struktur (moderatelli structured ) dan masalah

    yang tidak terstruktur ( ill structured)

    Masalah terstruktur dengan baik adalah masalah yang pemecahannya

    hanya melibatkan beberapa pembuat kebijakan, dengan alternatif

    pemecahan terbatas , nilai dari pemecahan masalah disetujui, dan hasilnya

    lebih dapat dipastikan dengan tingkat probabilitas yang dapat

    diperhitungkan. Sebagai contoh, masalah penghentian pegawai. Dalam hal

    ini sudah jelas ada penjabat tertentu yang berwenang menghentikan, dan

    sudah ada aturannya : kapan dan dalam kondisi seperti apa seorang

    pegawai dapat di perhentikan dari tugasnya.

    Sedangkan masalah yang agak terstruktur adalah maslah yang

    pemecahannya yang melibatkan beberapa pembuat kebijakan, alternatif

  • 16

    pemecahannya terbatas, nilai yang akan dikejar disetujui, tetapi hasilnya

    tidak pasti dengan tingkat probalitas yang sulit di hitung.

    Kemudian masalah yang tidak terstruktur adalah masalah yang

    pemecahanya melibatkan banyak pembuat kebijakan, alternatif

    pemecahannya tidak terbatas, nilai yang akan dikejar masih menimbulkan

    Konflik, dan hasil akhirnya sangat sulit diketahui dengan pasti karena

    tingkat probalitasnya sangat sulit dihitung.

    2.1.3. Metode Pengembangan Alternatif kebijakan

    Ketika pembuat kebijakan (Policy Makers) menghadapi masalah

    terutama yang bersifat tidak berstruktur, maka ia dituntut mengembangkan

    berbagai alternatif kebijakan sebelum sampai pada pilihan kebijakan yang

    tepat. Mengembangkan alternatif kebijakan bukanlah pekerjaan yang mudah,

    karena pembuat kebijakan dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas yang

    berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Patton dan Sawicki

    (1987:182-185). Mengidenfikasi beberapa metode yang dapat digunakan

    pembuat kebijakan untuk mengembangkan alternatif kebijakan seperti

    diuraikan berikut ini.

    (1). Metode Status Quo (No-Action)

    (2). Metode Survei cepat (Quick Surveys)

    (3). Tinjauan Pustaka (Liberature Review)

    (4). Perbandingan dengan Pengalaman Nyata (Comparison of Real-Worls

    Experiencees)

    (5). Metode Analogy,Metaphor and Synetics

    (6). Curah Pendapat (Brainstroming)

  • 17

    2.2. Pembangunan Kependudukan

    Secara garis besar terdapat empat aspek masalah kependudukan yang di

    alami Indonesia sampai saat ini. Pertama, Berkaitan dengan kuantitas

    penduduk. Dari sisi kuantitas, penduduk Indonesia berjumlah sangat besar,

    yaitu nomor empat terbesar di dunia setelah China, India, dan Amerika

    Serikat. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi,

    diperkirakan penduduk Indonesia setiap tahun masih akan bertambah sekitar

    3,5 juta jiwa.

    Masalah kedua berkenaan dengan kualitas penduduk. Penduduk yang

    besar, kalau berkualitas tinggi sebenarnya baik dan justru menjadi aset atau

    pendorong pembangunan. Sebagai contoh, negara dengan jumlah penduduk

    besar seperti Amerika Serikat dan Jepang merupakan salah satu negara paling

    maju di dunia karena penduduk mereka kualitas yang handal. Sebaliknya,

    penduduk yang besar seperti Nigeria, Pakistan, Bangladesh dan

    termasuk Indonesia misalnya, Karena tidak didukung kualitas yang baik justru

    menjadi beban bagi pambangunan ekonomi dan upaya peningkatan kesejatraan

    masyarakat.

    Kualitas penduduk yang masih rendah ini ditandai antara lain dengan

    angka kemiskinan yang masih besar jumlahnya, serta secara umum Indeks

    pembangunan manusia masih ditataran bawah. Fenomena ketiga adalah

    masalah persebaran penduduk. Persebaran penduduk Indonesia sangat tidak

    merata, sebagian besar penduduk (58%) tinggal di pulau Jawa yang luas

    areanya hanya sekitar 7% dari luas Indonesia. Jumlah penduduk yang tidak

    merata dan berjejal di suatu wilayah akan memberikan beban yang berat bagi

    wilayah yang bersangkutan termasuk masalah lingkungan (evironmetal stress)

    seperti kerusakan hutan (termasuk bakau), kerusakan terumbu karang,

    masalah air bersih ( water management), sampah, pendangkalan sungai, serta

    polusi udara yang parah.

  • 18

    Teori kependudukan di kembangkan oleh dua faktor yang sangat

    dominan yaitu, pertama adalah meningkatnya pertumbuhan penduduk di

    negara-negara yang sedang berkembang dan hal ini menyebabkan agar para

    ahli dapat memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penduduk.

    Sedangkan faktor kedua adalah adanya masalah-masalah universal yang

    menyebabkan para ahli harus banyak mengembangkan dan menguasai

    kerangka teori untuk mengkaji lebih lanjut sejauh mana telah terjalin suatu

    hubungan antara penduduk dengan perkembangan ekonomi dan sosial.

    Penduduk dapat di bagi sebagai berikut;

    Teori pertumbuhan penduduk menurut para ahli.

    1. Marxist.

    Teori ini mengemukakan bahwa semakin banyak jumlah manusia

    semakin tinggi produksi yang di hasilkan (Ida Bagoes Bantra,”demografi

    umum” 2000: 67).

    2. Paul Edric

    Dalam bukunya yang berjudul (the population bomb) yang

    menggambarkan bahwa penduduk dan lingkaran yang ada didunia ini sebagai

    berikut. Pertama, dunia ini sudah terlalu banyak manusia; kedua, keadaan

    bahan makanan sudah terbatas; ketiga, karena terlalu banyak manusia di dunia

    ini lingkungan lingkungan sudah banyak yang rusak dan tercemar. Pada tahun

    1990 Edric merevisi bukunya dengan judul baru (The Population Explotion),

    yang isinya adalah bom penduduk yang di khawatirkan pada tahun 1968, kini

    sewaktu-waktu akan dapat meletus. Kerusakan dan pencemaran lingkungan

    parah karena sudah banyak penduduk yang sangat merisaukan (Ida Bagoes

    Mantra, 2000: 71).

  • 19

    3. Robert Thomas Malthus (1766-1834).

    Menurut Malthus (1766-1834) yang terkenal sebagai pelopor ilmu

    kependudukan yang lebih populer disebut dengan prinsip kependudukan (the

    prinsiple of population) yang menyatakan bahwa apabila tidak ada pembatasan

    akan berkembang biak dengan cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa

    bagian dari permukaan bumi ini dan ia juga menyatakan bahwa manusia untuk

    hidup memerlukan bahan makanan sedangkan laju pertumbuhan bahan

    makanan jauh lebih lambat di banding dengan laju pertumbuhan penduduk dan

    apabila tidak ada pembatasan terhadap pertumbuhan penduduk maka manusia

    akan mengalami kekurangan bahan makanan sehingga inilah yang menjadi

    sumber kemelaratan dan kemiskinan manusia. (Mantra, 2000:62).Demografi

    Untuk memahami keadaan kependudukan suatu daerah atau negara maka perlu

    didalami kajian demografi.

    Para ahli biasanya membedakan antara ilmu kependudukan (demografi)

    dengan studi-studi tentang kependudukan (population studies). Demografi

    berasal dari kata Yunani demos-penduduk dan Grafien -tulisan atau dapat

    diartikan tulisan tentang kependudukan adalah studi ilmiah tentang jumlah,

    persebaran dan komposisi kependudukan serta bagaimana ketiga faktor

    tersebut berubah dari waktu ke waktu. Menurut Munir, dalam teori

    kependudukan dapat dikembangkan kemudian dipengaruhi dalam dua faktor

    yang sangat dominan, pertama ialah meningkatkanpertumbuhan penduduk

    dinegara negara yang sedang berkembang, dan ini meyebabkan tantangan dari

    beberapa para ahli dalam mempengaruhi pertumbuhan penduduk.

    Kedua adalah masalah yang sifatnya universal yang meyebabkan para

    ahli harus lebih banyak mengembangkan dan menguasai kerangka teori untuk

    lebih lanjut sampai sejauh mana hubungan anatara penduduk dengan

    perkembangan ekonomi dan sosial dalam kependudukan agar dapat diterima.

    Sedangkan Hauser dan Duncan (1959) mengusulkan defenisi demografi

    sebagai berikut: Demography is the study of the size, territorial distribution and

  • 20

    composition of population, changes there in and the components of such

    changes which maybe identified as natality, teritorial movement (migration),

    and social mobility (change of states). Yang dalam Bahasa Indonesia adalah

    “Demografi mempelajari jumlah, persebaran, teritorial dan komposisi

    penduduk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu, yang

    biasanya timbul karena natalitas (fertilitas), mortalitas, gerakan teritorial

    (migrasi) dan mobilitas social (perubahan status). Dari kedua defenisi di atas

    dapatlah disimpulkan bahwa demografi mempelajari struktur dan proses

    penduduk di suatu wilayah. Sedangkan studi-studi kependudukan mempelajari

    secara sistematis perkembangan, fenomena dan masalah-masalah penduduk

    dalam kaitannya dengan situasi sosial di sekitarnya.

    2.3 Otonomi Daerah

    Seperti yang telah ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan

    terbesar di dunia dan memiliki lebih dari 17 ribu pulau yang tersebar serta

    dibagi menjadi 33 provinsi yang ada. Akan sangat tidak efektif apabila negara

    kepulauan seperti Indonesia memiliki pemerintahan yang hanya terpusat pada

    pemerintah pusat saja, maka dibuatlah sistem otonomi daerah supaya jalannya

    pemerintahan di indonesia dapat berjalan lebih efektif lagi.

    Dengan adanya otonomi daerah, maka setiap daerah yang ada di

    Indonesia dapat membuat kebijakan masing-masing daerah mereka sendiri,

    tetapi tidak bertentangan dengan UUD 1945 serta tetap berdasar pada

    Pancasila, walaupun diadakan sistem otonomi, tetapi pemerintahan Indonesia

    tetaplah terpusat pada pemerintah pusat yang berkedudukan di ibukota.

    Otonomi daerah sendiri adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah

    otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

    kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

    undangan yang mengatur pelaksana otonomi daerah di Indonesia adalah UUD

    1945 Pasal 18 Ayat 1-7, 18A Ayat 1 dan 2, serta 18B Ayat 1 dan 2. Otonomi

  • 21

    daerah dilaksankan dalam rangka memperbaiki serta mengusahakan

    kesejahteraan rakyat dan memiliki tujuan peningkatan pelayanan masyarakat

    yang semakin baik serta pengembangan kehidupan demokrasi di Indonesia.

    Meski demikian, masih terjadi banyak penyimpangan mengenai

    otonomi daerah di Indoensia. Sistem ini memiliki banyak celah yang dapat

    dengan mudah digunakan untuk pemanfaatan kebutuhan pribadi, ditambah

    lagi dengan banyaknya anggota pemerintah yang duduk di lembaga-lembaga

    pemerintah daerah yang memiliki mental kurang baik dalam

    mengimplementasikan otonomi daerah.

    Seperti yang telah kita tahu, Indonesia sangat terkenal dengan budaya

    korupsinya yang sudah sangat kental, dengan adanya sistem otonomi daereah,

    maka oknum pemerintah dapat dengan mudah melakukan dengan

    memanipulasi korupsi anggaran yang diberikan negara. dengan otonomi

    daerah, setiap provinsi mendapatkan APBD masing-masing dan dapat

    memanfaatkanya secara mandiri.

    Tidak jarang terjadi penyalahgunaan serta manipulasi dilakukan oleh

    oknum pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. tidak heran apabila sudah

    banyak terjadi kasus korupsi di daerah selama berlangsungnya otonomi daerah

    di indoneisa karena memang pada kenyataanya banyak sekali celah yang dapat

    dimanfaatkan untuk melakukan tindak korupsi dalam pelaksanaan sistem

    otonomi daaerah.

    Memang tidak ada sistem yang tidak memiliki kekurangan namun

    semua pasti memiliki kekurangan serta kelebihannya masing-masing. Yang

    perlu diusahkan adalah bagaimana cara untuk meminimalisir kekurangan dari

    sistem otonomi daerah, untuk membuatnya menjadi efektif, maka diperlukan

    adanya perbaikan mental agar tidak terjadi kecurangan serta penyewengan

    dalam pelaksanaannya. dengan demikian. Tujuan utama dari otonomi daearah

  • 22

    yaitu untuk mengusahakan serta memwujudkan kesejahteraan rakyat dapat

    terlaksana dengan baik.

    Otonomi Daerah adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat

    kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri

    berdasarkan prakarsa dan aspirasi darirakyatnya dalam kerangka negara

    kesatuan Republik Indonesia. dengan adanya desentralisasi maka munculah

    otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah

    istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai

    penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan

    Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem

    pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan

    perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia.

    Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab,

    kewenangan, dan sumber-sumber daya (dana, manusia dll) dari pemerintah

    pusat ke pemerintah daerah. Dasar pemikiran yang melatarbelakanginya adalah

    keinginan untukmemindahkan pengambilan keputusan untuk lebih dekat

    dengan mereka yang merasakan langsung pengaruh program dan pelayanan

    yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini akan meningkatkan

    relevansi antara pelayanan umum dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat

    lokal, sekaligus tetap mengejar tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah

    ditingkat daerah dan nasional, dari segi sosial dan ekonomi. Inisiatif

    peningkatan perencanaan, pelaksanaan, dan keuangan pembangunan sosial

    ekonomi diharapkan dapat menjamin digunakannya sumber-sumber daya

    pemerintah secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan lokal. tujuan

    utama dari otonomi daearah yaitu untuk mengusahakan serta memwujudkan

    kesejahteraan rakyat dapat terlaksana dengan baik.

  • 23

    2.4 Penelitian yang relevan

    Syawal (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Peran

    pemerintah dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Studi Tentang

    Peranan dan Fungsi BKBPP dalam Meminimalisir Pertumbuhan Penduduk di

    Kec. Enrekang Kab.Enrekang)”.Hasil penelitian menunjukan bahwa

    pengendalian pertumbuhan penduduk yang ada di Kab. Enrekang dan

    khususnya di Kec. Enrekang berjalan sesuai dengan peraturan yang ada dan

    hampir mendekati tingkat kesempurnaan, hal ini terlihat dari pelaksanaan tugas

    yang harus dijalankan dan dirangkaikan program kerja yang telah dibuat.

    Tugas yang dijalankan khususnya dalam proses pengendalian pertumbuhan

    penduduk, yaitu: 1) menumbuhkan serta meningkatkan kepedulian masyarakat

    dalam rangka pembudayaan keluarga, 2) melakukan pendekatan kepada

    masyarakat dalam hal perencanaan keluarga secara cermat, 3) meningkatkan

    upaya pemberdayaan perempuan, dala menjalankan tugas ini ada beberapa

    faktor yang menjadi penghambatnya. Berbicara tentang faktor penghambat,

    ada beberapa hal yang dapat berpengaruh dalam peningkatan jumlah

    pertumbuhan penduduk khususnya di Kec. Enrekang, yakni: 1) pernikahan

    yang dilakukan pada usia yang masih muda ( pernikahan dini ), 2) minimnya

    pemanfaatan program pemerintah, dan 3) tingkat kelahiran yang sangat tinggi.

    Hal inilah yang terus diupayakan oleh BKBPP untuk diatasi.

  • 24

    2.5 KERANGKA PIKIR

    Gambar 2.1

    PENDUDUK

    MIGRASI KEMATIAN KELAHIRAN

    KUANTITAS

    AKTIFITAS

    DIMENSI

    -

    +

    PENGENDALIAN KEBIJAKAN