bab ii kajian pustaka 2.1 konsep-konsep dan definisi 2.1.1

43
14 BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1 Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaaan keuangan yang baik yaitu: 1) pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu (efisien), 2) perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah (ekonomis), 3) pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil (efektif), 4) prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui/mengakses informasi seluas- luasnya tentang keuangan daerah (transparan), 5) perwujudan kewajiban setiap orang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan (bertanggung jawab),

Upload: others

Post on 16-Oct-2021

11 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

14

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep-Konsep dan Definisi

2.1.1 Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk

di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan

kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat

untuk masyarakat. Pengelolaaan keuangan yang baik yaitu: 1) pencapaian

keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan

terendah untuk mencapai keluaran tertentu (efisien), 2) perolehan masukan

dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah (ekonomis), 3)

pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara

membandingkan keluaran dengan hasil (efektif), 4) prinsip keterbukaan yang

memungkinkan masyarakat untuk mengetahui/mengakses informasi seluas-

luasnya tentang keuangan daerah (transparan), 5) perwujudan kewajiban setiap

orang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan

pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan

kepadanya dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan (bertanggung jawab),

Page 2: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

15

6) keseimbangan distribusi alokasi pendanaan (keadilan), dan 7) tindakan atau

suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional (kepatutan).

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan

pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam

suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan

Pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaannya

ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tanggal

23 Mei 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006.

Dari pengertian pengelolaan keuangan daerah tersebut, maka tahapan yang

harus dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Yang harus diperhatikan dalam perencanaan adalah penetapan secara

jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin

dicapai. Selain itu, harus diperhatikan penetapan prioritas kegiatan dan

perhitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

2) Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan

pemerintah daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan

Page 3: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

16

keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh Kepala

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat

Pengguna Anggaran/Barang daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan

tanggungjawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk

mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas

pemerintah.

3) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan

transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban

berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas,

Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan

dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

4) Pengawasan

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat

melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.

Kepala daerah untuk mengelola keuangan berimplikasi pada pengaturan

pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa kepala daerah

(Gubernur/Bupati/Walikota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan

daerah dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian

Page 4: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

17

dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala

daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada

para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan daerah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan

fungsi perangkat daerah. Pimpinan perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran

dalam mengelola keuangan daerah di masing-masing organisasi perangkat daerah

dibantu oleh satuan Pengelola Keuangan yang terdiri dari Pejabat Penatausahaan

Keuangan dan Bendahara.

Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang

perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Adapun azas pengelolaan keuangan daerah yaitu keuangan daerah dikelola secara

tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,

transparan, bertanggungjawab, keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk

masyarakat.

Secara tertib artinya bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu

dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat

dipertanggungjawabkan. Taat pada peraturan perundang-undangan artinya bahwa

pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-

undangan. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah

ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efisien

Page 5: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

18

merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau

penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Ekonomis

merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada

tingkat harga yang terendah. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang

memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi

seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Bertanggung jawab merupakan

perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan

dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan

kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Keadilan

adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau

keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang

obyektif. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan

wajar dan proporsional. Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan

daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Menurut Dedi Kusmayadi (2009) dalam Boekorsjom, pengelolaan

keuangan daerah berpengaruh terhadap good governance. Semakin efisien dan

efektifnya penatausahaan keuangan daerah yang merupakan bagian dari siklus

pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan keuangan

daerah akan memberikan dampak yang baik terhadap pencapaian good

governance yakni terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan

pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.

Menurut Nurlan Darise (2009) dalam Boekorsjom keberhasilan pengelolaan

Page 6: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

19

keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi

daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan good governance.

Menurut Auditya (2013), SAKIP adalah gambaran mengenai tingkat

pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari

visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program

dan kebijakan yang ditetapkan. Tingkat keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh

pengelolaan keuangan daerah. Setelah suatu sistem pengelolaan keuangan

terbentuk, perlu disiapkan suatu alat untuk mengukur kinerja dan mengendalikan

pemerintahan agar tidak terjadi KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), tidak

adanya kepastian hukum dan stabilitas politik, dan ketidakjelasan arah dan

kebijakan pembangunan.

2.1.2 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008,

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada

tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan

seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP.

Page 7: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

20

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian

intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat

dan pemerintah daerah. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit,

reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan

keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok

ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan

dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Indikator sistem pengendalian

intern pemerintah terdiri dari.

1) Lingkungan pengendalian (control environment)

Terdiri dari tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan

sikap menyeluruh manajemen puncak, direktur dan pemilik suatu entitas

terhadap pengendalian intern dan pentingnya pengendalian tersebut. Pimpinan

instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan

pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk

penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi,

kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai

dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat,

penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber

daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang

efektif, dan hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Page 8: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

21

2) Penilaian risiko (risk assessment)

Adalah sebagai suatu proses untuk mengidentifikasikan, menaksir,

mengelola dan mengendalikan situai atau kejadian-kejadian potensial untuk

memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi tercapai. Dalam

rangka penilaian risiko, pimpinan instansi pemerintah menetapkan tujuan

instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman

pada peraturan perundang-undangan. Tujuan instansi pemerintah memuat

pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan

terikat waktu. Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan dilakukan dengan

memperhatikan ketentuan sebagai berikut: berdasarkan pada tujuan dan

rencana strategis instansi pemerintah, saling melengkapi, saling menunjang,

dan tidak bertentangan satu dengan lainnya, relevan dengan seluruh kegiatan

utama instansi pemerintah, mengandung unsur kriteria pengukuran, didukung

sumber daya instansi pemerintah yang cukup, dan melibatkan seluruh tingkat

pejabat dalam proses penetapannya.

3) Kegiatan pengendalian (control activity)

Adalah kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa

tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk menghadapi risiko dalam

pencapaian tujuan entitas. Pimpinan instansi pemerintah wajib

menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran,

kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang

bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya

memiliki karakteristik sebagai berikut: kegiatan pengendalian diutamakan

Page 9: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

22

pada kegiatan pokok instansi pemerintah, kegiatan pengendalian harus

dikaitkan dengan proses penilaian risiko, kegiatan pengendalian yang dipilih

disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah, kebijakan dan prosedur

harus ditetapkan secara tertulis, prosedur yang telah ditetapkan harus

dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis, dan kegiatan pengendalian

dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih

sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

4) Informasi dan komunikasi (information and communication)

Tujuan terselenggarakannya sistem informasi dan komunikasi adalah

untuk mengidentifikasi, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi

entitas dan untuk memelihara akuntabilitas organisasi. Pimpinan instansi

pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan

informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Untuk menyelenggarakan

komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-

kurangnya menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana

komunikasi dan mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem

informasi secara terus menerus.

5) Pemantauan (monitoring)

Merupakan proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern

sepanjang waktu. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan

sistem pengendalian intern. Pemantauan sistem pengendalian intern

dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak

lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan berkelanjutan

Page 10: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

23

diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan,

rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi

terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian

efektivitas sistem pengendalian intern. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh

aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah.

Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji

pengendalian intern.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan suatu cara

untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi,

serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud).

Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam

mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang

andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Dilihat dari

tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

pengendalian intern akuntansi dan pengendalian administratif. Pengendalian

intern akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya

adalah menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data akuntansi.

Sebagai contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit

organisasi. Pengendalian administratif dibuat untuk mendorong dilakukannya

efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Contohnya adalah

adanya pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk

kemudian diambil tindakan.

Page 11: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

24

Menurut Abdul Rohman (2009) dalam Kuswandari, SPIP berpengaruh

terhadap SAKIP, dan membantu para anggota organisasi dalam melaksanakan

tanggung jawab secara efektif dan mencapai kinerja yang lebih baik. Fungsi

pengawasan intern memonitor apakah perilaku sudah berorientasi pada

pencapaian kinerja yang baik, dan melakukan koreksi atau perilaku dan hasil yang

menyimpang dari kinerja yang diinginkan. Sukmaningrum (2012) dalam Yusniar

(2016) mengemukakan bahwa, sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat

manajemen yang bertujuan mencapai berbagai tujuan yang luas. Dengan

demikian, pengendalian intern merupakan pondasi good governance dan garis

pertama dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi kinerja, sehingga

pengendalian intern pemerintah berhubungan dengan good governance.

2.1.3 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat

AKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang

dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,

pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi

pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi

pemerintah. LAKIP merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan

AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga sesuai

dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

239/IX/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Setiap instansi pemerintah

Page 12: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

25

berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja

secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan

untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun

anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi

pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan harus

mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat

kinerja yang dicapainya.

Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian dituangkan

dalam dokumen LAKIP. LAKIP dapat dikategorikan sebagai laporan rutin,

karena paling tidak disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang

berkepentingan setahun sekali. Dalam rangka memenuhi tujuan tersebut perlu

diatur prinsip-prinsip dalam penyusunan LAKIP agar LAKIP yang disusun

tersebut berkualitas, sehingga dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan

kepada para stakeholders/pemangku kepentingan terhadap proses

penyelenggaraan pemerintahan.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang

dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan

yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada

masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Page 13: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

26

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus

untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu

dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini dapat mendorong

instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan

implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya

sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi

Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, indikator

yang digunakan yaitu:

1) Perencanaan Kinerja

Untuk mengukur perencanaan kinerja instansi pemerintah, dilakukan

penilaian atas tujuan yang ditetapkan harus dilengkapi dengan ukuran

keberhasilan yang memrepresentasikan tercapai/terwujud atau tidaknya tujuan

yang ditetapkan. RPJMD/Renstra harus menyajikan Indikator Kinerja Utama

(IKU). RPJMD/Renstra dikatakan menyajikan/memanfaatkan IKU jika tujuan

dan atau sasaran yang ada dapat direpresentasikan/relevan dengan IKU yang

sudah diformalkan. Tujuan yang ditetapkan harus berorientasi hasil.

Maksudnya, berkualitas outcome atau output penting, bukan merupakan

proses/kegiatan, menggambarkan kondisi atau output penting yang ingin

diwujudkan atau seharusnya terwujud, terkait dengan isu strategis organisasi,

dan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Page 14: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

27

Ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi

kriteria ukuran keberhasilan yang baik yaitu specific (tidak berdwimakna),

measureable (dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan atau parameternya),

achievable (dapat dicapai, relevan dengan tugas fungsinya dan dalam

kendalinya), relevance (terkait langsung dengan apa yang akan diukur),

timebound (mengacu atau menggambarkan kurun waktu tertentu).

2) Pengukuran Kinerja

Untuk mengukur perencanaan kinerja instansi pemerintah, dilakukan

penilaian atas pemenuhan pengukuran yaitu: terdapat pedoman atau SOP

tentang pengumpulan data kinerja yang up to date, ada kemudahan untuk

menelusuri sumber datanya yang valid, ada kemudahan untuk mengakses data

bagi pihak yang berkepentingan, terdapat penanggungjawab yang jelas, jelas

waktu deliverynya, dan terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data.

Indikator kinerja utama harus memenuhi kriteria indikator yang baik.

Indikator dikategorikan relevan apabila terkait langsung dengan kinerja

(sasaran) utama atau kondisi yang akan diukur, mewakili (representative)

kinerja (sasaran) utama atau kondisi yang akan diwujudkan.

3) Pelaporan Kinerja

Untuk mengukur perencanaan kinerja instansi pemerintah, dilakukan

penilaian atas pemenuhan pelaporan serta penyajian informasi kinerja.

Laporan kinerja harus menyajikan informasi pencapaian sasaran yang

berorientasi outcome. Artinya, informasi yang disajikan dalam laporan kinerja

menggambarkan hasil-hasil termasuk output-output penting yang telah dicapai

Page 15: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

28

dan seharusnya tercapai sampai dengan saat ini. Laporan kinerja tidak hanya

berfokus pada informasi tentang kegiatan atau proses yang telah dilaksanakan

pada tahun yang bersangkutan. Laporan kinerja tidak berorientasi hanya pada

informasi tentang realisasi seluruh anggaran yang telah digunakan. Laporan

kinerja menguraikan hasil evaluasi dan analisis tentang capaian-capaian

kinerja outcome atau output penting, bukan hanya proses atau realisasi

kegiatan-kegiatan yang ada di dokumen anggaran.

Informasi yang disajikan harus digunakan dalam perbaikan

perencanaan. Artinya laporan kinerja yang disusun sampai dengan saat ini

telah berdampak kepada perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka

menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjanjian kinerja yang

disusun. Dengan memanfaatkan informasi kinerja akan mengakibatkan

perbaikan dalam pengelolaan program dan kegiatan dan dapat menyimpulkan

keberhasilan atau kegagalan program secara terukur.

4) Evaluasi Kinerja

Terdapat pemantauan kemajuan terhadap pencapaian kinerja beserta

hambatannya dengan cara mengidentifikasi, mencatat, mencari tahu,

mengadministrasikan kemajuan (progress) kinerja, dapat menjawab atau

menyimpulkan posisi (prestasi atau capaian) kinerja terakhir, mengambil

langkah yang diperlukan untuk mengatasi hambatan pencapaian kinerja, serta

melaporkan hasil pemantauan tersebut kepada pimpinan. Evaluasi atas

pelaksanaan rencana aksi harus dilakukan. Adapun kriteria pelaksanaan

rencana aksi yaitu terdapat informasi tentang capaian hasil-hasil rencana atau

Page 16: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

29

agenda, simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan rencana atau agenda,

analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya

suatu rencana atau agenda, serta terdapat ukuran yang memadai tentang

keberhasilan rencana atau agenda.

5) Capaian Kinerja

Menilai dan menganalisis capaian kinerja organisasi sangatlah penting,

Hal ini untuk meyakinkan bahwa kinerja dari waktu ke waktu menunjukkan

peningkatan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dengan

demikian hasil pengukuran akan memudahkan untuk menilai apakah berhasil

atau tidak berhasil. Menilai capaian kinerja perlu diciptakan dan dibangun

oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama

pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan dan dalam mengukur kinerja.

Komponen capaian kinerja yaitu target yang telah ditetapkan dapat

dicapai, capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya, serta informasi

mengenai kinerja dapat diandalkan. Kriteria informasi kinerja dapat

diandalkan adalah sebagai berikut: diperoleh dari dasar perhitungan

(formulasi) yang valid, dihasilkan dari sumber-sumber atau basis data yang

dapat dipercaya (kompeten), dapat ditelusuri sumber datanya, dapat

diverifikasi, dan up to date.

Evaluasi penerapan AKIP diukur melalui laporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah (LAKIP). Evaluasi LAKIP bertujuan untuk memperoleh

informasi tentang implementasi AKIP dan saran perbaikan dalam meningkatkan

Page 17: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

30

kinerja serta penguatan akuntabilitas instansi pemerintah sesuai dengan prioritas

program pemerintah. Adapun kategori penilaian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1Kategori Hasil Evaluasi LAKIP

No Kategori Nilai Angka Interpretasi

1 2 3 4

1 AA >90-100 Sangat Memuaskan

2 A >80-90 Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel

3 BB >70-80 Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal

4 B >60-70 Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan

5 CC >50-60 Cukup, memadai, akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar

6 C >30-50 Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memilikisistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.

7 D 0-30 Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan, yang sangat mendasar

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia, 2015

Sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia tertanggal 14

Maret 2000, terwujudnya good governance merupakan tuntutan bagi

terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna,

berhasil guna, dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Dalam rangka

itu diperlukan sistem akuntabilitas yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur

negara. Implementasi SAKIP dan penerapan good governance memiliki

keterkaitan yang sangat erat berdasarkan pertimbangan bahwa pelaporan SAKIP

Page 18: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

31

merupakan metode reformasi yang tipikal, SAKIP sebagai instrumen

pertanggungjawaban (LAN dan BPKP, 2000).

Menurut Badrusaman, akuntabilitas suatu instansi yang diwujudkan

melalui implementasi SAKIP sangat penting terhadap penerapan prinsip-prinsip

good governance, yaitu untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan

suatu usaha atau kegiatan yang spesifik akan dapat dicapai dan dapat mencegah

hilangnya sumber daya. Mengingat dewasa ini good governance merupakan salah

satu topik pembahasan atau isu penting, maka hal ini menimbulkan pertanyaan

tentang kapasitas good governance di instansi pemerintah. Hal tersebut dapat

dicapai salah satunya dengan mengimplementasikan SAKIP pada instansi

pemerintah. Dengan demikian, tidak hanya memastikan peningkatan kinerja,

tetapi juga menciptakan suatu lingkungan akuntabilitas yang didorong dan

dimonitor.

2.1.4 Good Governance

Definisi good governance menurut LAN dan BPKP adalah

penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta

efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif

diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (society). Menurut

LAN dan BPKP, proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam

menyediakan barang dan jasa umum di sebut governance (pemerintah atau

kepemerintahan), sedang praktek terbaiknya disebut good governance

(kepemerintahan yang baik). Dituntut dalam pelaksanaan yaitu; koordinasi

Page 19: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

32

(aligment) yang baik dan integrasi, profesionalisme, serta etos kerja dan moral

yang tinggi.

Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas

prinsip-prinsip di dalamnya. Dari prinsip-prinsip tersebut akan didapat tolak ukur

kinerja suatu pemerintahan. Namun tolak ukur itu dapat dilihat apabila kinerja

suatu pemerintahan telah bersinggungan dengan semua unsur good governance.

Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip good governance diurai satu

persatu sebagai mana tertera di bawah ini:

1) Partisipasi masyarakat (participation)

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan

keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga

perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh

tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan

pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Sebagai

pemilik kedaulatan, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk

mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan, serta

bermasyarakat. Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara langsung ataupun

melalui institusi intermediasi, seperti DPRD, LSM, dan lainnya. Partisipasi

yang diberikan dapat berbentuk buah pikiran, dana, tenaga, ataupun bentuk-

bentuk lainnya yang bermanfaat. Partisipasi warga negara dilakukan tidak

hanya pada tahapan implementasi, tetapi secara menyeluruh, mulai tahapan

penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, serta pemanfaatan hasil-

hasilnya. Syarat utama warga negara disebut berpartisipasi dalam kegiatan

Page 20: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

33

berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan, yaitu: ada rasa kesukarelaan, ada

keterlibatan secara emosional, dan memperoleh manfaat secara langsung

maupun tidak langsung dari keterlibatannya.

2) Penegakan hukum (rule of law)

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu,

termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

Good governance dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan

berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah

adanya penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu. Tanpa penegakan

hukum yang tegas, tidak akan tercipta kehidupan yang demokratis, tetapi

anarki. Tanpa penegakan hukum, orang secara bebas berupaya mencapai

tujuannya sendiri tanpa mengindahkan kepentingan orang lain dengan

menghalalkan segala cara. Oleh karena itu, langkah awal penciptaan good

governance adalah membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat

lunaknya, perangkat kerasnya maupun sumber daya manusia yang

menjalankan sistemnya.

3) Transparansi (transparancy)

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh

proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh

pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai

agar dapat dimengerti dan dipantau. Salah satu karakteristik good governance

adalah keterbukaan. Karakteristik ini sesuai dengan semangat zaman yang

serba terbuka adanya revolusi informasi. Keterbukaan tersebut mencakup

Page 21: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

34

semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik, dari proses

pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik, sampai pada tahapan

evaluasi.

4) Daya tanggap (responsiveness)

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha

melayani semua pihak yang berkepentingan baik itu dari pihak swasta maupun

masyarakat. Sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, setiap komponen

yang terlibat dalam proses pembangunan good governance harus memiliki

daya tanggap terhadap keinginan atau keluhan para pemegang saham (stake

holder). Upaya peningkatan daya tanggap tersebut, terutama ditujukan pada

sektor publik yang selama ini cenderung tertutup, arogan, serta berorientasi

pada kekuasaan. Untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

yang diberikan oleh sektor publik, secara periodik perlu dilakukan survei

untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen (customer satisfaction).

5) Berorientasi pada konsensus

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan

yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa

yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin,

konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur. Kegiatan

bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat pada dasarnya merupakan

aktivitas politik, yang berisi dua hal utama, yaitu konflik dan konsensus.

Dalam good governance, pengambilan keputusan ataupun pemecahan masalah

bersama lebih diutamakan berdasarkan konsensus, yang dilanjutkan dengan

Page 22: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

35

kesediaan untuk konsisten melaksanakan konsensus yang telah diputuskan

bersama. Konsensus bagi bangsa Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang

baru, karena nilai dasar dalam memecahkan persoalan bangsa adalah melalui

musyawarah untuk mufakat.

6) Keadilan (equity)

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau

mempertahankan kesejahteraan mereka. Melalui prinsip good governance,

setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh

kesejahteraan. Akan tetapi, karena kemampuan masing-masing warga negara

berbeda-beda, sektor publik harus memainkan peranan agar kesejahteraan dan

keadilan dapat berjalan seiring sejalan.

7) Efektif dan efisien (efectiveness and efficiency)

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil

sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber

daya yang ada seoptimal mungkin. Agar mampu berkompetisi secara sehat

dalam percaturan dunia, kegiatan ketiga domain dan governance harus

mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam setiap kegiatan. Tekanan

perlunya efektivitas dan efisiensi terutama ditujukan pada sektor publik karena

sektor ini menjalankan aktivitasnya secara monopolistik. Tanpa kompetisi,

tidak akan ada efisiensi.

8) Akuntabilitas (accountability)

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-

organisasi masyarakat bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun

Page 23: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

36

kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban

tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang

bersangkutan. Setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu

mempertanggungjawabkan kepada publik. Tanggung gugat dan tanggung

jawab tidak hanya diberikan kepada atasan saja, tetapi juga pada para

pemegang saham yaitu masyarakat luas.

9) Visi strategis (strategic vision)

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh

ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta

kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan

tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas

kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Dalam era yang berubah secara dinamis, setiap domain dalam good

governance harus memiliki visi yang strategis. Tanpa visi semacam itu, suatu

bangsa dan negara akan mengalami ketertinggalan. Visi itu, dapat dibedakan

antara visi jangka panjang (long time vision) antara 20 sampai 25 tahun serta

visi jangka pendek (short time vision) sekitar 5 tahun.

Selain prinsip-prinsip good governance sebagaimana terurai di atas,

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi good governance antara lain

pengelolaan keuangan daerah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Instansi Pemerintah (SPIP), dan

pemberdayaan sumber daya manusia.

Page 24: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

37

Secara teori good governance dikatakan menekankan pada proses

pengelolaan pemerintahan dengan adanya stakeholders yang terlibat dalam bidang

sosial, ekonomi dan juga politik serta ikut juga terlibat dalam pendayaan sumber

daya yang ada, manusia atau pun keuangan yang dilaksanakan menurut keperluan

masing-masing. Sehingga diadakannya pengelolaan keuangan daerah

dimaksudkan agar pengelolaan keuangan rakyat yang dipegang oleh pemerintah

dilakukan dengan transparan baik dari proses penyusunan hingga pertanggung

jawabannya sehingga akan tercipta akuntabilitas didalam pengelolaannya.

Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien adalah salah satu wujud tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance) yang merupakan salah satu prinsip

dari good governance (Ristanti, 2014).

Implementasi SAKIP dan penerapan good governance memiliki

keterkaitan yang sangat erat berdasarkan pertimbangan bahwa pelaporan SAKIP

merupakan metode reformasi yang tipikal, SAKIP sebagai instrumen

pertanggungjawaban/tanggung gugat/kewajiban memberikan jawaban (LAN dan

BPKP, 2000). SAKIP sebagai salah satu sarana untuk perwujudan good

governance. SAKIP sebagai jawaban atas tantangan sektor publik dalam

mewujudkan akuntabilitas publik serta good governance merupakan tujuan akhir

SAKIP (LAN dan BPKP, 2000). Menurut Badrusaman, untuk mengetahui

penerapan good governance dapat diukur sesuai dengan komponen-komponen

yang mendasari SAKIP.

Sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang

bertujuan mencapai berbagai tujuan yang luas. Dengan demikian, pengendalian

Page 25: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

38

intern merupakan pondasi good governance dan garis pertama dalam melawan

ketidakabsahan data dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga pengendalian

intern pemerintah berhubungan dengan good governance (Yusniyar, 2016).

Pemberdayaan sumber daya manusia dapat diterapkan pada sumber daya

manusia aparatur pemerintah yang mempunyai peran sangat penting mengingat

tugas-tugas pemerintah yang makin kompleks dimasa mendatang (Harahap,

2012). Tugas-tugas tersebut bermuara pada pencapaian tujuan pemerintah dalam

rangka mewujudkan good governance. Pada umumnya, tuntutan dan harapan

masyarakat terhadap sumber daya manusia aparaturnya sangat besar.

2.2. Teori-Teori yang Relevan

2.2.1 Teori Good Governance

Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling

mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. Tuntutan gencar yang

dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintahan untuk melaksanakan

penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya

tingkat pengetahuan masyarakat, di samping adanya pengaruh globalisasi. Pola-

pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan

masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang

wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan

perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan

pemerintahan yang baik.

Page 26: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

39

Negara, sebagai satu unsur kepemerintahan, di dalamnya termasuk

lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik. Sektor swasta

meliputi perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di berbagai bidang dan

sektor informal lain di pasar. Ada anggapan bahwa sektor swasta adalah bagian

dari masyarakat. Namun demikian sektor swasta dapat dibedakan dengan

masyarakat karena sektor swasta mempunyai pengaruh terhadap kebijakan-

kebijakan sosial, politik, dan ekonomi yang dapat menciptakan lingkungan yang

lebih kondusif bagi pasar dan perusahaan-perusahaan itu sendiri. Sedangkan

masyarakat (society) terdiri dari individual maupun kelompok (baik yang

terorganisasi maupun tidak) yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi

dengan aturan formal maupun tidak formal. Society meliputi lembaga swadaya

masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain.

Arti good dalam good governance sendiri mengandung dua pengertian:

pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-

nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan

(nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial; kedua,

aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam

pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan

pengertian ini, good governance berorientasi pada, yaitu: pertama, orientasi ideal

negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional; kedua pemerintahan

yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan

upaya mencapai tujuan nasional.

Page 27: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

40

Atas dasar uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wujud good

governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan

bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi

yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat

(society). Oleh karena good governance meliputi sistem administrasi negara,

maka upaya mewujudkan good governance juga merupakan upaya melakukan

penyempurnaan pada sistem administrasi negara yang berlaku pada suatu negara

secara menyeluruh.

Jika dilihat dari ketiga domain dalam governance, tampaknya domain

pemerintah menjadi domain yang paling memegang peranan penting dalam

mewujudkan good governance karena fungsi pengaturan yang memfasilitasi

domain sektor dunia usaha swasta dan masyarakat, serta fungsi administratif

penyelenggaraan pemerintahan melekat pada domain ini. Peran pemerintah

melalui kebijakan-kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi

terjadinya mekanisme pasar yang benar sehingga penyimpangan-penyimpangan

yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari. Oleh karena itu, upaya-upaya

perwujudan ke arah good governance dapat dimulai dengan membangun landasan

demokratisasi penyelenggaraan negara dan bersamaan dengan itu dilakukan upaya

pembenahan penyelenggara pemerintahan sehingga dapat terwujud good

government.

Prinsip-prinsip good governance dalam praktik penyelenggaraan negara

dituangkan dalam tujuh asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Page 28: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

41

Negara yang Berih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Prinsip atau asas

umum dalam penyelenggaraan negara yang tercantum dalam Undang-Undang

Nomor 28 tahun 1999 meliputi sebagai berikut:

1) Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan

landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam

setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

2) Asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan

keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian

penyelenggaraan negara.

3) Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum

dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4) Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat

untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif,

tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan

atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

5) Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara

hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.

6) Asas profersionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang

berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

7) Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan

hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang

Page 29: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

42

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Good governance hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh

lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Jenis lembaga tersebut adalah

negara, sektor swasta, dan masyarakat. Negara berperan menciptakan kondisi

politik, ekonomi dan sosial yang stabil; membuat peraturan yang efektif dan

berkeadilan; menyediakan publik servis yang efektif dan accountable;

menegakkan hak asasi manusia; melindungi lingkungan hidup; dan mengurus

standar kesehatan dan standar keselamatan publik. Sektor swasta berperan

menjalankan industri; menciptakan lapangan kerja; menyediakan insentif bagi

karyawan; meningkatkan standar hidup masyarakat; memelihara lingkungan

hidup; menaati peraturan; transfer ilmu pengetahuan dan tehnologi kepada

masyarakat; dan menyediakan kredit bagi pengembangan usaha kecil dan

menengah. Masyarakat berperan menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi;

mempengaruhi kebijakan publik; sebagai sarana checks and balances pemerintah;

mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah; mengembangkan

suumber daya manusia; dan sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat.

Terwujudnya good governance merupakan tuntutan bagi terselenggaranya

manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna,

dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Dalam rangka itu diperlukan

sistem akuntabilitas yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur negara.

Page 30: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

43

2.2.2 Teori Akuntabilitas

Keberadaan akuntabilitas sebagai suatu sistem sudah cukup lama, karena

sejarah akuntabilitas sudah dimulai sejak jaman Mesopotamia pada tahun 4000

SM, dimana pada saat itu sudah dikenal adanya Hukum Hammurabi yang

mewajibkan seseorang (raja) untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan-

tindakannya kepada pihak yang memberi wewenang atau wangsit kepadanya.

Untuk menyatakan keberadaan akuntabilitas sebagai suatu sistem dan agar dapat

memahami secara utuh, perlu memperhatikan beberapa hal yaitu: perkembangan,

jenis, tantangan dan hambatan, lingkungan yang mempengaruhi terselenggaranya

akuntabilitas, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan akuntabilitas

serta media akuntabilitas.

Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan

melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama di bidang administrasi

keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya. Dalam hal ini, terminologi

akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan pada pencapaian

tujuan. Tolok ukur atau indikator pengukuran kinerja adalah kewajiban individu

dan organisasi untuk mempertanggungjawabkan capaian kinerjanya melalui

pengukuran yang seobyektif mungkin. Media pertanggungjawaban dalam konsep

akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi

mencakup juga praktek-praktek kemudahan si pemberi mandat mendapatkan

informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan.

Dengan demikian, akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang

mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawabannya.

Page 31: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

44

Menurut J.B. Ghartey, akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban

terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada

siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan

jawaban tersebut antara lain, apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa

pertanggungjawaban harus diserahkan, kepada siapa pertanggungjawaban tersebut

diserahkan, siapa yang bertanggungjawab terhadap berbagai bagian kegiatan

dalam masyarakat, apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan

kewenangan yang memadai, dan lain sebagainya. Akuntabilitas juga merupakan

instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada

pelayanan publik. Evaluasi kinerja dilakukan untuk mengetahui sejauh mana

pencapaian hasil serta cara-cara bagaimana untuk mencapai semua itu. Sedangkan

menurut Ledvina V. Carino mengatakan akuntabilitas merupakan suatu evolusi

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik masih berada

pada jalur otoritasnya atau sudah berada jauh di luar tanggung jawab dan

kewenangannya. Dengan demikian, setiap orang harus betul-betul menyadari

bahwa setiap tindakannya bukan hanya akan memberi pengaruh pada dirinya

sendiri saja akan tetapi membawa dampak yang tidak kecil pada orang lain.

Dengan demikian, dalam setiap tingkah lakunya seorang pejabat pemerintah

mutlak harus memperhatikan lingkungan. Akuntabilitas dapat hidup dan

berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis dan adanya

kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Sehingga dalam negara yang

otokratik dan tidak transparan, akuntabilitas akan hilang dan tidak berlaku. Ada 4

(empat) dimensi yang membedakan akuntabilitas dengan yang lain yaitu: siapa

Page 32: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

45

yang harus melaksanakan akuntabilitas, kepada siapa dia berakuntabilitas, apa

standar yang dia gunakan untuk penilaian akuntabilitasnya, nilai akuntabilitas itu

sendiri.

Deklarasi Tokyo tahun 1985 mengenai petunjuk akuntabilitas publik

menetapkan definisi sebagai berikut, bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban-

kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk

mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk

dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial,

dan program. Dalam pengertian yang lebih luas, akuntabilitas pelayanan publik

berarti pertanggungjawaban pegawai pemerintah kepada publik yang menjadi

konsumen pelayanannya. Konsep ini timbul seiring dengan perkembangan proses

demokrasi. Dimulai dari era masa pemerintahan raja-raja yang diktator, dimana

saat itu kekuasaan sebagai turunan dari Tuhan sehingga seorang raja tidak

mempunyai kewajiban akuntabilitas kepada rakyatnya. Semakin bertambah

majunya pola pemikiran manusia, maka di dalam kehidupan bermasyarakatnya

timbul pemikiran baru bahwa kekuasaan merupakan kumpulan amanat yang

diberikan oleh masyarakat kepada seseorang untuk mengatur kehidupan

bermasyarakatnya. Oleh sebab itu seseorang yang mendapatkan amanat harus

mempertanggungjawabkannya kepada orang-orang yang memberinya

kepercayaan. Efektivitas akuntabilitas publik dalam situasi ini akan banyak

tergantung kepada apakah pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan

direfleksikan dalam sistem monitoring dan insentif dari pelayanan publik. Dengan

demikian, secara absolut akuntabilitas memvisualisasikan suatu ketaatan kepada

Page 33: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

46

peraturan dan prosedur yang berlaku, kemampuan untuk melakukan evaluasi

kinerja, keterbukaan dalam pembuatan keputusan, mengacu pada jadwal yang

telah ditetapkan dan menerapkan efisiensi dan efektivitas biaya pelaksanaan

tugas-tugasnya.

Pengendalian (control) sebagai bagian penting manajemen yang baik,

adalah saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain, dapat disebutkan

bahwa pengendalian tidak dapat berjalan dengan efisien dan efektif bila tidak

ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik pula demikian sebaliknya.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan

kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan

pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang

dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban

atau menjawab dan menerapkan kinerja dan tindakan seseorang/badan

hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau

berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka semua instansi pemerintah,

badan, dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok

masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga

kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Di samping itu, akuntabilitas dapat diinterpretasikan mencakup

keseluruhan aspek tingkah laku seseorang yang mencakup baik perilaku bersifat

Page 34: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

47

probadi dan disebut dengan akuntabilitas spiritual, maupun perilaku yang bersifat

eksternal terhadap lingkungan dan orang sekeliling.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu

memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan

pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.

2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-

sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan.

4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang

diperoleh.

5) Harus jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan

manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan

teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Di samping itu, akuntabilitas kinerja harus pula menyajikan penjelasan

tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan

kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh

karena itu, dalam pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan

berakhir dengan penyerahan laporan akuntabilitas kepada pemberi mandat

(wewenang). Dalam pelaksanaan akuntabilitas ini diperlukan pula perhatian dan

komitmen yang kuat dari atasan langsung intansi memberikan akuntabilitasnya,

Page 35: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

48

lembaga perwakilan dan lembaga pengawasan, untuk mengevaluasi akuntabilitas

kinerja instansi yang bersangkutan.

2.2.3 Teori Ekonomi Publik

Sebuah kelompok tidak hanya harus mencapai keputusan tentang

kepentingan umum, mereka juga harus mengetahui bagaimana keputusan mereka

harus disepakati dan dilaksanakan juga oleh kelompok-kelompok kecil.

Kesepakatan ini sering didapat dengan cara informal, seperti diskusi, tanpa perlu

untuk mengembangkan atau melalui prosedur khusus untuk pengambilan

keputusan. Dan mereka dapat membuat sebuah perjanjian yang bersifat self-

executing, yaitu mereka yang membuat keputusan dan mempraktekkannya sendiri.

Namun, mekanisme yang sederhana ini tidak bersifat praktis untuk kelompok

besar, yang harus mengembangkan lembaga khusus untuk membuat dan

menegakkan keputusan secara kolektif. Lembaga tersebut adalah pemerintah.

Menurut definisi, pemerintah merupakan badan-badan untuk

menyelesaikan masalah pada arena politik melalui sebuah keputusan. Setelah

pemerintah membuat sebuah keputusan, maka harus diberlakukan. Di sini ada

konsep otoritas publik yang mengacu pada sebuah kekuatan yang digunakan

untuk melaksanakan sebuah keputusan. Jika seorang individu melanggar aturan,

maka pemerintah mungkin menempatkannya di penjara. Pada tingkat apapun,

pemerintah adalah satu-satunya badan dengan kewenangan untuk melakukannya.

Selanjutnya pemerintah mempunyai kewenangan untuk meminta setiap individu

untuk mematuhi hukum, seperti membayar pajak.

Page 36: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

49

Pemerintah terdiri dari lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk

membuat keputusan kolektif bagi masyarakat. Lebih sempit lagi pengertian

pemerintah mengacu pada tingkatan atas dalam lembaga-lembaga tersebut. Dalam

penggunaan populer, pemerintah mengacu hanya untuk tingkat tertinggi janji

politik seperti untuk presiden, perdana menteri dan anggota kabinet. Tetapi dalam

pemerintahan arti luas, pemerintah terdiri dari semua organisasi yang dibebankan

untuk mencapai dan melaksanakan keputusan untuk masyarakat atau melayani

kepentingan publik. Jadi dengan definisi pemerintah sebagai pelayan publik, bisa

dikatakan bahwa hakim dan polisi merupakan bagian dari pemerintah, bahkan

meskipun orang-orang tersebut biasanya tidak ditunjuk oleh metode politik seperti

pemilu. Dari definisi di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa pengertian

pemerintah adalah lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk membuat

keputusan kolektif bagi masyarakat. Lebih sempit, pemerintah mengacu ke atas

politik tingkat tertinggi dalam lembaga-lembaga tersebut.

Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi yang bekerja dan

menjalankan tugas untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan

dalam mencapai tujuan negara. Dalam menyelenggarakan tugasnya, pemerintah

memiliki beberapa fungsi seperti yang dijelaskan oleh beberapa tokoh. Menurut

Adam Smith (1976), pemerintah suatu negara mempunyai tiga fungsi pokok yaitu:

memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri, menyelenggarakan

peradilan, dan menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak

swasta. Sedangkan menurut Richard A. Musgrave dibedakan menjadi tiga fungsi

dan tujuan kebijakan anggaran belanja pemerintah, yaitu: 1) Fungsi Alokasi

Page 37: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

50

(Allocation Branch) yaitu fungsi pemerintah untuk menyediakan pemenuhan

untuk kebutuhan publik (public needs), 2) Fungsi Distribusi (Distribution Branch)

yaitu fungsi yang dilandasi dengan mempertimbangkan pengaruh sosial

ekonomis; yaitu pertimbangan tentang kekayaan dan distribusi pendapatan,

kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, struktur pasar. Macam-

ragam warga negara dengan berbagai bakatnya termasuk tugas fungsi tersebut, 3)

Fungsi Stabilisasi (Stabilizaton Branch) yaitu fungsi menyangkut usaha untuk

mempertahankan kestabilan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada.

Disamping itu, fungsi ini bertujuan untuk mempertahankan kestabilan

perekonomian (stabilisator perekonomian).

Berdasarkan dua pendapat diatas, pemerintah diantaranya memiliki fungsi

sebagai berikut.

1) Fungsi Pelayanan

Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan pemerintah

pusat dan pemerintah daerah terletak pada kewenangan masing-masing.

Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan pertahanan keamanan,

agama, hubungan luar negeri, moneter dan peradilan. Secara umum pelayanan

pemerintah mencakup pelayanan publik (public service) dan pelayanan sipil

(civil service) yang menghargai kesetaraan.

2) Fungsi Pengaturan

Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan

perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat.

Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan

Page 38: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

51

dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah

pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap

masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh

pemerintah daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada

daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan peraturan daerah yang

dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif.

3) Fungsi Pembangunan

Pemerintah harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan di

wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak

hanya fisik tapi juga mental spriritual. Pembangunan akan berkurang apabila

keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi, fungsi

pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau negara berkembang

dan terbelakang, sedangkan negara maju akan melaksanakan fungsi ini

seperlunya.

4) Fungsi Pemberdayaan (Empowerment)

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi

ini menuntut pemberdayaan pemerintah daerah dengan kewenangan yang

cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai

urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu pemerintah daerah perlu

meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan

pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah,

pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi

masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan

Page 39: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

52

pemerintah daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang

yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian

partisipasi masyarakat di daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila

kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam

tindakan nyata pemerintah.

2.3 Keaslian Penelitian

Penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi good

governance pada Pemerintah Provinsi Bali belum pernah ada yang melakukannya,

sehingga hasil penelitian ini merupakan penelitian baru, namun tidak menutup

kemungkinan bahwa hasil penelitian serupa yang berkaitan dengan pemerintahan

telah banyak yang melakukannya.

Penelitian mengenai pengaruh implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap good governance dilakukan oleh Jajang

Badrusaman dan Irna Chairunnisa pada Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi, diketahui bahwa implementasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan good governance

memiliki hubungan kuat. Selain itu berdasarkan perhitungan koefisien determinasi

diketahui bahwa 61% dari good governance dipengaruhi oleh implementasi

SAKIP, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Persamaan

dengan penelitian ini yaitu menggunakan variabel Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) dan good governance namun tidak menggunakan

Page 40: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

53

variabel pengelolaan keuangan daerah dan Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP).

Penelitian tentang pengaruh penatausahaan keuangan daerah terhadap

good governance dan implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan pada

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua dilakukan oleh

Juliante Farrah Boekorsjom dan Ony Widilestaringtyas. Berdasarkan penelitian

yang dilakukan penulis yang menggunakan software Smart PLS didapatkan hasil

verifikatif yaitu koefisien standardized antara pengaruh penatausahaan keuangan

daerah terhadap good governance adalah sebesar 0,703 artinya terdapat hubungan

kuat antara variabel penatausahaan keuangan daerah terhadap good governance.

Karena nilai kontribusi lebih besar dari 0, artinya terjadi hubungan linear positif.

Kemudian untuk nilai koefisien determinasi adalah sebesar 49,42% yang artinya

terdapat pengaruh yang cukup kuat antara penatausahaan keuangan daerah

terhadap good governance. Persamaan dengan penelitian ini yaitu menggunakan

variabel pengelolaan keuangan daerah dan good governance namun tidak

menggunakan variabel Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Penelitian tentang pengaruh pengawasan intern dan pengelolaan keuangan

daerah terhadap kinerja pemerintah daerah dilakukan oleh Astri Kuswandari.

Hasil penelitian menyimpulkan pengawasan intern berpengaruh terhadap kinerja

pemerintah daerah. Pengawasan Intern pada Dinas SKPD Pemerintah Kota

Bandung sudah baik, namun masih terdapat masalah dalam pengawasan intern

sehingga kinerja pemerintah daerah kurang optimal yaitu masih adanya sistem

Page 41: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

54

pengendalian akuntansi dan pelaporan dan kelemahan sistem pengendalian

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada Dinas SKPD Pemerintah Kota

Bandung. Persamaan dengan penelitian ini yaitu menggunakan variabel

pengelolaan keuangan daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) namun tidak

menggunakan variabel good governance.

Penelitian tentang pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja

pemerintah dilakukan oleh Auditya Lucy pada tahun 2013. Berdasarkan hasil

pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi pengelolaan

keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SKPD Provinsi

Bengkulu. Hal ini berarti bahwa semakin transparan pengelolaan keuangan dan

pelaporan keuangan dalam SKPD Pemerintah Provinsi Bengkulu maka akan

semakin meningkatkan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Hasil

penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh

Garini (2011), Ismiarti (2013) bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan

berhubungan positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Secara

teoritis pemerintah harus menangani dengan baik kinerjanya dengan

memperhatikan dua aspek transparansi, yaitu (1) komunikasi publik oleh

pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Transparansi harus

seimbang, juga menyangkut kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun

informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Dengan

memperluas saluran transparansi yang ada selama ini di pemerintahan Provinsi

Bengkulu maka pengawasan akan lebih baik dari pemberi amanah dalam hal ini

Page 42: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

55

Dewan Perwakilan Daerah dan masyarakat sehingga tingkat pencapaian kinerja

pemerintah Provinsi Bengkulu dapat lebih baik. Semua kegiatan pengelolaan

keuangan mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan,

pertanggungjawaban maupun hasil pemeriksaan dilakukan dengan terbuka dan

dipublikasikan ke masyarakat melalui papan pengumuman maupun media masa

yang ada di Provinsi Bengkulu. Namun tidak dapat dipungkiri ada beberapa

SKPD yang belum melakukan prinsip-prinsip tersebut. Persamaan dengan

penelitian ini yaitu menggunakan variabel pengelolaan keuangan daerah dan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) namun tidak

menggunakan variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan good

governance.

Penelitian tentang pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintahan dan

pengendalian intern terhadap good governance dilakukan oleh Yusniar, Darwanis,

dan Syukriy Abdullah pada tahun 2016 studi pada SKPD Pemerintah Aceh.

Metode analisis data penelitian menggunakan analisi jalur (path analysis) untuk

menguji pengaruh variabel-variabel eksogen terhadap variabel endogen dan juga

variabel intervening. Koefisien jalur dari path analysis tersebut dilihat pada

standardized coefficient dari analisis regresi linear berganda. Pengendalian intern

secara parsial berpengaruh positif terhadap good governance. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa semakin tinggi pengendalian intern yang dilakukan pada

setiap SKPD di Pemerintah Aceh, maka semakin tinggi pula terciptanya prinsip-

prinsip good governance. Persamaan dengan penelitian ini yaitu menggunakan

variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan good governance

Page 43: BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep-Konsep dan Definisi 2.1.1

56

namun tidak menggunakan variabel Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) dan pengelolaan keuangan daerah.