BAB II

DESKRIPSI DAN LOKASI HASIL PENELITIAN

2.1.Sejarah Singkat Kota Batam

Sebelum menjadi daerah otonom, Kotamadya Batam merupakan

Kotamadya ke 2 (dua) di Provinsi Riau yang pertama Kotamadya Batam pada

mulanya merupakan suatu Wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Batam yang

termasuk dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Tingkat II Kepulauan Riau.

Batam adalah nama sebuah pulau terbesar di daerah ini, tetapi tidak jelas diketahui

dari mana literatur sejarah masa lampau diwaktu Johor dan Riau masih merupakan

Kerajaan Melayu.

Batam merupakan salah satu pulau yang berada di antara perairan Selat

Malaka dan Selat Singapura. Tidak ada literatur yang dapat menjadi rujukan dan

mana nama Batam itu diambil, yang jelas Pulau Batam merupakan sebuah pulau

besar dan 329 pulau yang ada di wilayah Kota Batam. Satu-satunya sumber yang

dengan jelas menyebutkan nama Batam dan masih dapat dijumpai sampai saat mi

adalah Traktat London (1824). Penduduk asli Kota Batam diperkirakan adalah

orang-orang Melayu yang dikenal dengan sebutan Orang Selat atau Orang Laut.

Penduduk ini paling tidak telah menempati wilayah itu sejak zaman

kerajaan Tumasik (sekarang Singapura) dipenghujung tahun 1300 atau awal abad

ke-14. Malahan dan catatan lainnya, kemungkinan Pulau Batam telah didiami oleh

orang laut sejak tahun 231 M yang di zaman Singapura disebut Pulau Ujung. Pada

masa jayanya Kerajaan Malaka, Pulau Batam berada di bawah kekuasaan

Laksamana Hang Tuah. Setelah Malaka jatuh, kekuasaan atas kawasan Pulau

Batam dipegang oleh Laksamana Hang Nadim yang berkedudukan di Bentan

(sekarang P. Bintan). Ketika Hang Nadim menemui ajalnya, pulau ini berada di

bawah kekuasaan Sultan Johor sampai pada pertengahan abad ke.18.

Dengan hadirnya kerajaan di Riau Lingga dan terbentuknya jabatan Yang

Dipertuan Muda Riau, maka Pulau Batam beserta pulau-pulau lainnya berada di

bawah kekuasaan Yang Dipertuan Muda Riau, sampai berakhirnya keraj aan

Melayu Riau pada tahun 1911.

Universitas Sumatera Utara

Di abad ke-18, persaingan antara Inggris dan Belanda amatlah tajam dalam

upaya menguasai perdagangan di perairan Selat Melaka. Bandar Singapura yang

maju dengan pesat, menyebabkan Belanda berusaha dengan berbagai cara

menguasai perdagangan melayu dan perdagangan lainnya yang lewat di sana. Hal

ini mengakibatkan banyak pedagang yang secara sembunyi-sembunyi menyusup

ke Singapura.

Pulau Batam yang berdekatan dengan Singapura, amat bermanfaat bagi

pedagang-pedagang untuk berlindung dan gangguan patroli Belanda. Pada abad

ke-18, Lord Minto dan Raffles dan kerajaan Inggris melakukan Barter dengan

pemerintah Hindia Belanda sehingga Pulau Batam yang merupakan pulau kembar

dengan Singapura diserahkan kepada pemerintah Belanda.39

Kota Batam adalah salah satu kotamadya di Provinsi Kepulauan Riau.

Pusat kotanya terkenal dengan istilah Batam Center. Kota ini terdiri atas 12

kecamatan. Ketika dibangun pada tahun 1970-an awal kota ini hanya dihuni

sekitar 6.000 penduduk, namun kini telah berpenduduk 713.960 jiwa. Kota Batam

merupakan sebuah pulau yang terletak sangat strategis di sebelah utara Indonesia

dan terletak di jalur pelayaran internasional.

40

39 http://batamkota.go.id/pemerintahan_baru.php?sub_module=46&klp_jenis=89 40 http://unser1589.multiply.com/journal/item/38/Sejarah_dan_Profil_kota_Batam, diakses tanggal 25 Desember 2013.

Batam mulai dikembangkan sejak awal tahun 1970-an sebagai basis

logistic dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina.

Kemudian berdasarkan Kepres No. 41 tahun 1973, pembangunan Batam

dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan

Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan Otorita Batam.

Secara geogarfis Pulau batam yang dikenal sebagai wilayah Kota Batam

mempunyai letak yang sangat strategis yaitu jalur pelayanan internasional dengan

jarak 12,5 mil laut dari Negara Singapura. Wilayah Pulau Batam terdapat lebih

dari 400 (empat ratus) pulau dan 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) pulau

diantaranya telah diberi nama, termasuk di dalamnya pulau-pulau terluar di

wilayah perbatasan negara, yang berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Negara Singapura

Universitas Sumatera Utara

Sebelah Timur : Kabupaten Bintan dan Tanjung Pinang

Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga

Sebelah Barat : Kabupaten Karimun

Sesuai Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973, Pulau Batam

ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan didukung oleh Otorita

Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan Badan

Otorita Batam (BOB) sebagai penggerak pembangunan Batam. Seiring pesatnya

perkembangan Pulau Batam, pada dekade 1980-an, berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983, wilayah kecamatan Batam yang merupakan

bagian dari kabupaten Kepulauan Riau, ditingkatkan statusnya menjadi

Kotamadya Batam yang memiliki tugas dalam menjalankan administrasi

pemerintahan dan kemasyarakatan serta mendudukung pembangunan yang

dilakukan BP. Batam.41

Program ini terjadi pada tahun 1970-an tepatnya dengan dikeluarkannya

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973. Hal ini karena Kota Batam

merupakan kota yang menempati posisi strategis. Berada di ujung pulau Indonesia

serta berdekatan dengan Malaysia dan negara maju Singapura membuatnya

menjadi salah satu kawasan yang terhubung dalam jalur pelayaran internasional.

Dalam catatan sejarah, pengembangan pulau Batam melewati 3 periode, yaitu

sebagai berikut.

Penetapan status Pulau Batam sebagai zona industri lewat Keputusan

Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam tidak saja

membuat perubahan dalam pola kebijakan di bidang industri, akan tetapi juga di

bidang pertanahan. Dengan perubahan status tersebut, kebijakan pertanahan

menjadi kewenangan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, yang

disebut Otorita Batam, dan sekarang berubah menjadi daerah Perdagangan Bebas

atau Free Trade Zone (FTZ) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun

2009, dengan pemberian hak pengelolaan.

42

1. Periode Masa Lampau

41 http://skpd.batamkota.go.id/tatakota/files/diakses tanggal 1 Maret 2014 42 http://esraromasi.blogspot.com/2013/11/ketidakpastian-hukum-di-batam.html

Universitas Sumatera Utara

Sejarah Pulau Batam bisa ditelusuri sewaktu pertama kalinya Bangsa

Mongolia dan Indo Aryan pindah menetap di kerajaan Melayu, yaitu sekitar tahun

1000 M sebelum kerajaan Islam Malaka dan Bintan berdiri. Waktu itu kolonial

Belanda, Inggris, dan Portugis belum menginjakkan kaki di Pulau Batam.

Pada 1513 M, Pulau Batam telah menjadi bagian dari kerajaan Johor.

Penduduk Pulau Batam diisi oleh orang-orang Melayu yang dijuluki sebagai

orang Selat atau orang Laut. Dalam versi lain, sejarah tentang Pulau Batam ini

diceritakan telah dihuni oleh orang Selat pada abad 14 atau berkisar pada tahun

1300 M. Orang-orang Selat ini menghuni pulau ini sejak kerajaan Tumasik masih

berdiri. Kerajaan Tumasik sekarang bernama Singapura, sebuah negara kecil tapi

sangat maju yang ada di Asia.

Pada saat itu, kekuasaan berpusat di Bentang yang hari ini dikenal sebagai

Pulau Bintan serta dipimpin oleh Lakamana Hang Nadim. Pada saat itu,

Laksamana Hang Nadim aktif mengusir penjajah. Setelah kepemimpinan

Laksamana Hang Nadim estafet selanjutnya dipegang oleh Sultan Johor hingga

sampai pertengahan abad 18. Pada masa itu, Kerajaan Malaka sedang dalam masa

jaya-jayanya.

2. Periode Pendudukan kolonial

Keberadaan Selat Malaka pada abad ke 18 ternyata begitu menggoda

kaum penjajah untuk menguasainya. Keberadaan selat ini sendiri memunculkan

rivalitas di antara Inggris dan Belanda untuk dapat menguasainya.

Pada saat itu, Bandara Singapura berkembang sangat pesat sehingga

Belanda melakukan berbagai strategi agar keinginannya untuk menguasai

perdagangan Melayu bisa berhasil. Hal ini menyebabkan banyak para saudagar –

saudagar datang dengan sembunyi-sembunyi ke Singapura. Sedangkan Pulau

Batam yang berbatasan dengan Singapura menjadi tempat bersembunyi bagi para

pedagang dari gangguan patroli tentara Belanda.

Pada abad ke 18, Lord Minto dan Raffles dan kerajaan Inggris melakukan

transaksi barter dengan pemerintah kolonial Hindia belanda yang berakibat

kepada penyerahan Pulau Batam yang disebut kembarannya Singapura jatuh ke

tangan Belanda.

Universitas Sumatera Utara

Orang yang menjadi penguasa Batam untuk pertama kalinya adalah Nong

Isa atau Raja Isa bin Raja Ali. Beliau diperintah oleh Sultan Riau dan Yang

Dipertuan Muda Riau untuk memerintah kawasan Nongsa dan daerah sekitarnya.

Kawasan Nongsa dan daerah sekitarnya inilah yang sekarang kita kenal dengan

nama Pulau Batam. Surat perintah dari Sultan Riau dan Yang Dipertuan Muda

Riau tertanggal 22 Jumadil Akhir 1245 atau bertepatan dengan kalender Masehi,

yakni tanggal 18 Desember 1829.

Tanggal ini yang kemudian dijadikan sebagai tanggal Hari Jadi Kota

Batam. Dahulu Kota Batam bernama Pulau Batang. Sejarah tentang asal usul

nama ini tertulis pada sebuah peta yang digunakan VOC pada tahun 1675. Peta ini

tersimpan rapi di Universitas Leiden Belanda.

3. Periode Globalisasi

Pada tahun 1960-an, Batam ditunjuk dan ditetapkan menjadi basis logistik

untuk minyak bumi yang bersumber di Pulau Sambu, kota yang berumur sangat

tua. Jauh lebih tua 1 (satu) abad dari Kota Batam yang sekarang dijadikan tempat

tujuan berinvestasi, melakukan kegiatan ekonomi, perdagangan, alih kapal serta

jasa

2.1.2. Sejarah Pemerintah Kota Batam

Batam merupakan salah satu pulau yang berada antara perairan Selat

Malaka dan Selat Singapura. Tidak ada literatur yang dapat menjadi rujukan dari

mana nama Batam diambil, yang jelas Pulau Batam merupakan sebuah pulau, 329

pulau yang ada di wilayah Kota Batam. Satu-satunya sumber yang dengan jelas

menyebutkan nama Batam dan masih dapat dijumpai sampai saat ini adalah

Trektat London tahun 1894. Penduduk asli Kota Batam diperkirakan adalah

orang-orang melayu yang dikenal dengan sebutan orang selat atau orang laut.

Penduduk ini paling tidak telah menempati wilayah ini sejak Kerajaan

Tumasik (sekarang Singapura) dipenghujung tahun 1300 atau awal abad ke 14.

Malahan dari catatan lainnya, kemungkinan Pulau Batam telah didiami oleh orang

laut sejak tahun 231 M yang di jaman Singapura disebut Pulau Ujung. Untuk

Universitas Sumatera Utara

mengetahui sejarah pembentukan Kota Batam sebagai daerah otonom, dapat

dilihat melalui beberapa periode pengembangan sebagai berikut: 43

1. Tahun 1969-1975 Periode Persiapan / Permulaan Pengembangan

a. Merupakan periode awal, dimana pada mulanya Pulau Batam ditetapkan

sebagai basis logistic untuk menunjang kegiatan eksplorasi minyak lepas

pantai yang dikoordinasikan oleh Pertamina.

b. Pada periode ini Pulau Batam kemudian ditetapkan sebagai Daerah

Industri melalui Keppres No. 41 tahun 1973 dan penetapan Sekupang,

Kabil, Batu Ampar sebagai kawasan berikat (Bonded Ware House)

2. Tahun 1975-1983 Periode Konsolidasi dan Pemantapan Rencana lanjutan

Pengembangan.

a. Mengingat adanya resesi di tubuh Pertamina, tanggung jawab

Pembangunan Daerah Industri Pulau Batam, dengan kewenangan yang

dilimpahkan antara lain tentang hak pengelolahan tanah, pemggusuran dan

perijinan penanaman modal dan penetapan seluruh wilayah Pulau Batam

sebagai kawasan Berikat (Bonded Ware House)

b. Pada tahun 1976-1983 Batam sudah memasuki periode pengembangan

ekonomi dunia, untuk kelancaran pembangunan dikeluarkanlah Keppres

No.144/78 tanggal 29 Agustus 1978 tentang pengangkatan Prof, DR.

Ing.B.J Habibie sebagai Ketua Otorita Batam.

3. Periode 1983 s/d sekarang Periode Penanaman modal dan industri serta

pengembangannya.

a. Periode ini Batam dipasarkan secara luas dan secara nyata menunjukan

perkembangan dan hasilnya. Pada tahun 1984 wilayah kerja otorita Batam

diperluas dan ditambah dengan gugusan Pulau Janda berhias Tanjung

Sauh, Ngenang, Kasem dan Moi-moi.

43 Sumber: Dokumen Pemerintah Kota Batam 2013

Universitas Sumatera Utara

b. Mengingat semakin berkembangnya tuntutan pelayanan aspek Pemerintah

dan kemasyarakatan, maka pada periode ini dibentuk Kotamadya Batam

melalui PP. 34 tahun 1983 yang ditindaklanjuti dengan kepres Nomor : 7

tahun 1984 yang mengatur hubungan kerja antara Kotamadya Batam dan

Otorita Batam.

c. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor : 53 tahun 1999 tentang

pembentukan Kabupaten/Kota baru di Provinsi Riau sebagai

pengejawantahan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang

Pemerintah Daerah, Kota Batam yang semula sebagai Kota administrative

Batam statusnya berubah menjadi Kota Batam. Untuk itu dalam struktur

pemerintahan dan penataan wilayahnya juga mengalami perubahan dimana

semula terdiri dari 3 kecamatan, maka setelah otonomi menjadi 8

kecamatan, disamping terjadinya penambahan dinas teknis dan perubahan

status beberapa lembaga instansi vertikal menjadi instansi otonom. Hal ini

dimaksudkan agar Pemerintah Kota Batam dapat memberikan pelayanan

kemasyarakatan dengan lebih baik.

d. Kota Batam sekarang merupakan Kota dalam arti sebagai suatu daerah

otonom yang baru bersama 7 Kabupaten di Provinsi Riau berdasarkan UU

No. 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, kabupaten Karimun, Kabupaten

Kuantan Sengingi dan Kota Batam.

4. Sebelum menjadi Kota, Batam pada awalnya hanya merupakan suatu

Kecamatan yaitu Kecamatan Batam yang termasuk dalam wilayah

Administrasi Kabupaten tingkat II Kepulauan Riau. Kemudian dengan

berkembangnya Batam menjadi daerah industri, perdagangan, dan alih kapal,

maka berdasar PP No.34 tahun 1983 Batam dikembangkan menjadi

Kotamadya yang bersifat administrative dan kedudukannya setingkat dengan

Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II lainnya.

2.1.3. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Batam

Otonomi Daerah pada beberapa tahun terakhir, telah membawa perubahan

yang signifikan terhadap penyelenggara pemerintahan di Indonesia. Nuansa ini

Universitas Sumatera Utara

tidak saja dirasakan oleh Pemerintah Pusat, Namun juga pada level Pemerintahan

Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Beralihnya sistem sentralisasi

menjadi sistem desentralisasi yang ditandai dengan perubahan UU Nomor : 5

tahun 1974 ke Nomor : 22 tahun 1999 dan Nomor : 32 tahun 2004 tentang

pemerintahan Pusat menjadi lokal demokratis pada level Pemerintahan Daerah.

Bertambahnya kewenangan penyelenggaraan pemerintahan yang diterima

Pemerintah Daerah pada satu sisi merupakan suatu bentuk pemberdaya

Pemerintah Daerah, disisi lain juga menuntut kesiapan dari Pemerintah daerah

dalam menerima kewenangan tersebut. Konsekuensi inipun harus diterima secara

bersama-sama sebagai bentuk kemandirian daerah, bukan saja kewenangan tapi

juga tanggung jawab pengelolanya.

Dalam kondisi yang demikian, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk

mampu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen personil secara mandiri melalui

penyusunan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan

penyiapan SDM yang prima.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 06 Tahun 2001 tentang

pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

Kota Batam, peraturan Kota Batam Nomor 7 Taghun 2001 tentang pembentukan

Organisasi dan Tata kerja Badan dan kantor Daerah Kota Batam, sudah

dinyatakan tidak berlaku lagi namun khusus untuk struktur di Kantor Camat dan

Kantor Satpol PP masih mengacu pada Perda tersebut karena belum adanya Perda

baru yang mengatur. Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Batam membuat Peraturan

Daerah yang baru mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 yaitu:

1. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor: 4 tentang pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam.

2. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor: 5 tentang Pembentukan Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam.

3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor: 6 tentang Pembentukan Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam.

2.2. Sejarah Badan Pengusahaan Batam

Universitas Sumatera Utara

Otorita Batam atau Otorita Daerah Industri Pulau Batam adalah suatu

lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pembangunan

Pulau Batam. Otorita Batam dibentuk pada era Presiden Suharto berdasarkan

Keputusan Presiden yakni Keppres No.41/1973, yang menetapkan bahwa seluruh

Pulau Batam sebagai daerah industri dan membentuk Otorita Daerah Industri

Pulau Batam (Otorita Batam). Keputusan Presiden ini dianggap sebagai pondasi

awal terbentuknya Otorita Batam44

Otorita Batam merupakan cikal bakal dari Badan Pengusahaan Batam (BP

Batam). Pada PP 46 disebutkan bahwa Otorita Pengembangan Daerah Industri

Pulau Batam berubah menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Batam dengan

keberadaannya selama 70 tahun sejak PP 46 ditandatangani. Hal ini memberikan

kepastian hukum kepada para investor baik lokal maupun asing selama itu untuk

berinvestasi di Batam. BP Batam mempunyai Visi dan Misi yang jelas untuk

mengembangkan Batam kedepan.

Pengembangan di Pulau Batam dimulai pada awal tahun 1970-an yang

didasari oleh Keppres No.65/1970 ketika Ibnu Sutowo selaku dirut Pertamina

diperintahkan untuk mendirikan basis operasi dan logistik Pertamina di Batam.

Pengembangan Pulau Batam terbagi dalam beberapa periode, Periode Persiapan

(1971-1976) dipimpin oleh Dr.Ibnu Sutowo, Periode Konsolidasi (1976-1978)

dipimpin oleh Prof.Dr.JB.Sumarlin.

45

Berkaitan dengan hal ini, pemerintah menerbitkan sejumlah keputusan

yang menjadi dasar hukum bagi keberadaan Otorita Batam. Keputusan tersebut

antara lain: Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1970 tentang Proyek

Pengembangan Pulau Batam sebagai Dasar Logistik Lepas Pantai Untuk Kegiatan

Pengeboran Oleh Pertamina; Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1971 tentang

Pembangunan Pulau Batam; Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang

Keberadaan BP. Batam tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat

untuk memberlakukan Pulau Batam secara khusus demi memicu iklim investasi

dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan memanfaatkan potensi dan letak

strategis Pulau Batam.

44 http://www.batamsafari.com/badan-otorita-batam.html, diakses tanggal 17 November 2013 45 http://www.bpbatam.go.id/ini/aboutBida/bida_history.jsp, diakses tanggal 17 November 2013

Universitas Sumatera Utara

Daerah Industri Pulau Batam yang telah lima kali diubah yaitu dengan Keputusan

Presiden Nomor 45 Tahun 1978, Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989,

Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1998, Keputusan Presiden Nomor 113

Tahun 2000, Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2005; Keputusan Presiden

Nomor 33 Tahun 1974 tentang Penunjukan Beberapa Lokasi di Sekupang, Batu

Ampar, dan Kabil sebagai Kawasan Bonded Ware House dan PT Persero Batam

sebagai Penguasa Bonded Ware House; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah Di Daerah Industri

Pulau Batam; Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1978 tentang Penetapan

Seluruh Pulau Batam Sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone); Keputusan

Presiden Nomor 7 Tahun 1984 tentang Hubungan Kerja Antara Pemerintah

Kotamadya Batam dengan Otorita Batam; Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun

1984 tentang Perluasan Wilayah Kerja Otorita Batam meliputi lima puluh pulau

kecil di sekitar Pulau Batam, Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1992 tentang

Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Otorita Batam meliputi Pulau Rempang,

Galang Baru, dan beberapa pualu kecil di sekitarnya dan Penetapan sebagai

wilayah Usaha Kawasan Berikat (Bonded Zone).

Dengan melihat sejarah peranan Kota Batam sebagai Kontributor dalam

kemajuan ekonomi nasional yang diharapkan akan terus meningkat pada masa

yang akan datang, maka sudah menjadi kewajiban Pemerintah Pusat untuk

mengantisipasi potensi permasalahan yang merupakan tantangan dalam

perkembangan Kota Batam. Salah satu tantangan yang saat ini dihadapi oleh Kota

Batam adalah adanya dualisme pemerintahan dalam pengelolaan kotanya.

Dualisme pemerintahan ini telah dimulai pada tahun 1983 ketika Batam

ditetapkan sebagai kota administratif dan kemudian sepenuhnya menjadi kota

otonom pada tahun 1999. Hal inilah yang akan kita bahas lebih lanjut dalam

tulisan ini.46

Pada PP 46 disebutkan bahwa Otorita Pengembangan Daerah Industri

Pulau Batam berubah menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Batam dengan

keberadaannya selama 70 tahun sejak PP 46 ditandatangani mendapatkan

46 http://www.pu.go.id/isustrategis/view/7, diakses tanggal 17 November 2013

Universitas Sumatera Utara

kewenangan dari pemerintah pusat khususnya yang menjadi kewenangan

Departemen Perdagangan untuk mengeluarkan perijinan lalu lintas keluar masuk

barang. Perijinan tersebut diantaranya Perijinan IP Plastik dan Scrap Plastik,

Perijinan IT-PT, Perijinan IT Cakram, Perijinan IT Alat Pertanian, Perijinan IT

Garam Perizinan, Mesin Fotocopy dan printer berwarna, Perijinan Pemasukan

Barang Modal Bukan Baru, Perijinan Bongkar Muat, Pelabuhan Khusus, Perijinan

Pelepasan Kapal Laut.

Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berubah menjadi Badan

Pengusahaan Kawasan Batam dengan keberadaannya selama 70 tahun sejak PP 46

ditandatangani.

Hal ini memberikan kepastian hukum kepada para investor baik lokal

maupun asing selama itu untuk berinvestasi di Batam. BP Batam mempunyai Visi

dan Misi yang jelas untuk mengembangkan Batam kedepan.

Saat ini BP Batam mendapatkan kewenangan dari pemerintah pusat

khususnya yang menjadi kewenangan Departemen Perdagangan untuk

mengeluarkan perijinan lalu lintas keluar masuk barang. Perijinan tersebut

diantaranya Perijinan IP Plastik dan Scrap Plastik, Perijinan IT-PT, Perijinan IT

Cakram, Perijinan IT Alat Pertanian, Perijinan IT Garam Perijinan, Mesin

Fotocopy dan printer berwarna, Perijinan Pemasukan Barang Modal Bukan Baru,

Perijinan Bongkar Muat, Pelabuhan Khusus, Perijinan Pelepasan Kapal Laut.

Adapun perijinan yang sebelumnya berada di Otorita Batam diantaranya

Perijinan Fatwa Planologi, Perijinan Cut and Field, Perijinan Alokasi Lahan,

Perijinan titik titik lokasi iklan, SK BKPM tentang registrasi perusahaan di

Indonesia, Angka Pengenal Import Terbatas (APIT), serta Izin Usaha Tetap

(IUT).47

2.2.1. Visi dan Misi

Visi

Menjadi Pengelola Kawasan Tujuan Investasi Terbaik di Asia Pasifik

Misi

47 http://www.bpbatam.go.id/ini/aboutBida/bida_history.jsp, diakses tanggal 28 Desember 2013

Universitas Sumatera Utara

1. Menyediakan Jasa Kepelabuhan Kelas Dunia

2. Menjadikan Kawasan Investasi yang Berdaya Saing Internasional

3. Menyediakan Sumber Daya Organisasi yang Profesional

2.2.2. Landasan Hukum PB Batam dan Pemko Batam

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kemajuan yang siginifikan

ketika kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang investasi dalam

bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri

(PMDN) setelah pemerintah menerbitkan peraturan yang membebaskan pajak

perseroan untuk masa dua tahun (Undang-undang No 11 Tahun 1970).

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967, Undang-undang No 11

tahun 1970 dan Undang-undang No 6 Tahun 1968 Undang-undang No 12 Tahun

1970 memberi kemudahan bagi pelaksanaan penanaman modal (investasi). Sejak

berlakunya Undang-undang PMA tahun 1967, aliran modal asing setiap tahun

menunjukkan perkembangan dan peningkatan, baik dari segi kuantitatif maupun

kualitatif, karena letak wilayahnya yang strategis dan berdekatan dengan negara

tetangga seperti Malaysia dan Singapura membuat Batam menjadi tempat yang

efisien untuk penanaman investasi.

Hal ini ditunjang dengan peraturan tentang pengelolaan Pulau Batam, yang

pada awalnya didasarkan atas Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1971 tentang

“Pengembangan Pembangunan Pulau Batam” yang meliputi wilayah Batu Ampar

saja, diarahkan untuk membangun Pulau Batam sebagai Kawasan Berikat

(Bonded Warehouse). Peraturan perundangan terakhir yaitu Keputusan Presiden

Nomor 28 Tahun1992 memperluas wilayahnya meliputi Pulau batam, Pulau

Rempang dan Pulau Galang serta beberapa pulau kecil yang berada di sekitar

pulau Rempang-Galang.

Berdasarkan latarbelakang itulah pembangunan kawasan industri Pulau

Batam yang dimulai sejak 1970-an identik dengan lembaga Otorita Batam yang

mengelola kawasan industri. Kehadiran Otorita Batam untuk memperkuat

kedudukan Pemerintah Pusat yang sejak awal dirancang menyaingi Singapura.

Untuk mempermudah mendapatkannya, maka dasar hukum pendirian Otorita

Batam tidak perlu disetujui lembaga legislatif (DPR RI), tetapi langsung

berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres). Sehingga berdasarkan Keputusan

Universitas Sumatera Utara

Presiden itulah silih berganti diterbitkannya pelbagai kebijakan mulai dari

Keputusan Presiden No.65 Tahun 1970 sehingga No.28 Tahun 1992 yang

berjumlah 11 (diterbitkan era Orde Baru), kemudian 3 Keputusan Presiden

diterbitkan pada era Reformasi Konstitusi.

Selain pelbagai Keputusan Presiden tentang Otorita Batam dan Kawasan

Industri, pada era Reformasi secara bersamaan terbit Undang-Undang No.53

Tahun 1999 (diubah dengan UU No.13 Tahun 2000) tentang “Pendirian Kota

Batam yang otonom”. Dengan kebijakan ini Pulau Batam yang semula hanya

sebagai Kota Administratif (tanpa legislatif daerah), statusnya berubah menjadi

daerah otonom kota yang mempunyai kewenangan dan anggota legislatif daerah.

Kebijakan ini menyebabkan ‘dualisme’ kekuasaan antara Otorita Batam

(Pemerintah Pusat) dan Pemerintah Kota Batam tentang lembaga mana yang

berhak mengelola Pulau Batam.

Dalam memahami hubungan pembangunan kawasan industri antara Pulau

Batam dan Pulau Pinang terdapat dua perbedaan. Pertama, kawasan industri dan

institusi yang mengelola di Pulau Batam tidak didukung berdasarkan undang-

undang dan kepastian hukum, kecuali Keputusan Presiden pada era Orde Baru dan

Reformasi (sebelum tahun 2007).

Sementara di Pulau Pinang kawasan industri dan pengelolanya

berdasarkan undang-undang. Kedua, dalam pengelolaan kawasan industri di Pulau

Pinang, tidak terjadi dualisme kekuasaan, sementara di Pulau Batam terjadi

dualisme kekuasaan antara ‘Otorita Batam’ (Pemerintah Pusat) dengan

Pemerintah Kota Batam. Hal ini sejalan dengan perkembangan pembangunan

Kota Batam, serta pertumbuhan penduduk yang secara perlahan meningkat.

Atas pertimbangan ini, Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan

Pemerintah No. 34 Tahun 1983 mengenai “Pembentukan Kota Administratif

Batam” di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau sebagai perangkat

dekonsentrasi. Sejak saat itulah pengelolaan kawasan Batam melibatkan dua

lembaga, yaitu Badan Otorita Batam dan Pemerintah Kota Administratif.

Perubahan besar terjadi setelah dikeluarkan dan diberlakukannya UU No. 22

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah, yang menjadikan Batam

Universitas Sumatera Utara

sebagai daerah Pemerintahan Kota Otonom yang sama kedudukannya dengan

kabupaten dan kota-kota lainnya di Indonesia. Kedua peraturan ini selanjutnya

dirubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah dan UU No.

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah.

Tantangan utama yang harus dihadapi oleh Kota Batam saat ini adalah

bagaimana mengharmoniskan pembagian wewenang dua pemerintahan sehingga

pengelolaan kotanya dapat berkembang dengan optimal. Perlu dicari terobosan

taktis dan strategis agar hubungan keduanya menjadi sinergi dan bukannya

kontroversi.

Dengan adanya sinergi maka tujuan awal pembangunan kota Batam yang

secara terencana memang dimaksudkan untuk memberikan kontribusi dalam

kemajuan ekonomi Nasional, pada era otonomi daerah ini tetap dapat

dilaksanakan. Bahkan dengan adanya masalah ini maka investor yang telah

menanamkan investasinya di Batam juga hengkang dan mencari Negara lain yang

kondusif dan memiliki kepastian hukum yang jelas.

Universitas Sumatera Utara