bab ietd. pembatasan ini dapat dilihat sebagai ... pada masa pemerintahan kolonial belanda,

Download BAB Ietd. Pembatasan ini dapat dilihat sebagai ... pada masa pemerintahan kolonial Belanda,

Post on 10-Mar-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1

BAB I

Masalah Cina di Indonesia

A. Latar Belakang

Sejarah panjang keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia cukup banyak

meninggalkan dan menyisakan polemik kehidupan sosial, politik, dan budaya bagi

identitas etnis Tionghoa di Indonesia. Sejak masa pemerintahan kolonial Hindia-

Belanda, kebijakan-kebijakan terhadap etnis Tionghoa mulai diberlakukan.

Kehadiran dan keberartian orang-orang etnis Tionghoa seringkali disikapi acuh

tak acuh oleh masyarakat Pribumi dan Pemerintah, atau bahkan diekspresikan

secara ekstrem, dengan sangat membenci atau justru menyenangi orang-orang

etnis ini, namun tetap dalam kondisi-kondisi tertentu saja orang-orang etnis

Tionghoa mendapatkan perlakuan tersebut. Pendeknya, terdapat suatu sikap yang

tidak menentu terhadap golongan ini, yang juga terlihat pada badan-badan

Pemerintah, seperti tercermin pada kebijakan-kebijakan serta peraturan yang

diberlakukan sejak zaman kolonial hingga kini.

Kenyataan kedua adalah bahwa suatu golongan tidak perlu merupakan

kelompok yang besar untuk mempunyai kedudukan yang berarti. Proporsi orang

etnis Tionghoa terhadap seluruh penduduk Indonesia adalah sangat kecil dan

boleh dikatakan hampir tidak banyak berubah sejak tahun 1930 sampai sekarang.

Hanya sekitar 2% dari jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1930 dan 2,6%

pada tahun 1965. Kenyataan ketiga, bahwa Indonesia, seperti kebanyakan Negara

di Asia Tenggara lainnya, mempunyai apa yang dinamakan Masalah Tionghoa

2

atau Masalah Cina. Adanya masalah ini dapat diukur terutama dari frekuensi

terjadinya tindakan kekerasan terhadap mereka sebagai sasaran langsung maupun

tidak langsung.

Melihat masalah Tionghoa sebagai bagian dari kenyataan kebhinekaan

masyarakat Indonesia ini, mengharuskan suatu pengetahuan dan pengertian yang

lebih mendalam mengenai sejarah dan peranan golongan minoritas dalam

masyarakat luas. Untuk itu kemudian muncul kesimpulan bahwa walaupun jumlah

orang etnis Tionghoa di Indonesia relativ sedikit, mereka merupakan kelompok

minoritas yang berarti. Dengan kata lain, meskipun dari segi ekonomi etnis

Tionghoa lebih menonjol dari Pribumi, kemungkinan terjadinya benturan-

benturan diperbesar dengan adanya segi-segi sosial, budaya, dan politik, dan

dasar-dasarnya terbentuk sejak pemerintahan kolonial Belanda dengan kebijakan

devide et imperanya, yang secara sangat sistematis memisahkan berbagai

golongan penduduk dengan golongan lainnya, termasuk golongan etnis

Tionghoa.1

Siapakah orang Tionghoa di Indonesia? Skinner mengemukakan

bahwasannya penggolongan etnis Tionghoa di Indonesia tidak dapat didasarkan

hanya dari kriteria ras, hukum ataupun budaya yang melatarbelakangi hadirnya

etnis Tionghoa di Indonesia, tetapi pada identifikasi sosial. Di Indonesia seorang

keturunan Tionghoa disebut orang Tionghoa, jika ia bertindak sebagai anggota

dari dan mengidentifikasikan dirinya dengan masyarakat Tionghoa. Disebutnya

1 G. Tan, Mely. 1979. Golongan Etnis Tionghoa Di Indonesia : Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa. Jakarta. Gramedia

3

bahwa satu-satunya ciri budaya yang dapat diandalkan adalah penggunaan nama

keluarga Tionghoa. Namun, sejak tahun 1966 ada anjuran penggantian nama bagi

orang-orang keturunan asing yang kemudian mengakibatkan perubahan nama

secara massal oleh orang-orang Tionghoa. Mereka yang sudah menjadi warga

Negara Indonesia dalam sensus-sensus sejak berdirinya Republik Indonesia tidak

dibedakan dari warga Negara Indonesia lainnya. Sedangkan dalam kehidupan

sehari-hari acap kali mereka sukar dibedakan dari mereka yang dinamakan

Pribumi. Tidak jarang terjadi bahwa seorang yang disangka keturunan

Tionghoa, ternyata merupakan orang Manado, Bengkulu atau orang Jawa. Dengan

demikian sukar pula untuk diketahui dengan pasti berapa dan siapa sebenarnya

warga Negara keturunan Tionghoa di Indonesia.

Kalaupun dapat diadakan pembedaan antara orang-orang etnis Tionghoa

menurut kewarganegaraannya, masih ada suatu perbedaan pokok lainnya, ialah

menurut orientasi kebudayaannya. Kita dapat membedakan antara mereka yang

orientasi kebudayaannya berintikan kebudayaan yang berasal dari Tiongkok

(berbahasa Tionghoa dirumah, pernah bersekolah di sekolah Tionghoa,

mempunyai hubungan kerabat atau dagang dengan orang Tionghoa lain diluar

Indonesia), yang biasanya dinamakan orang Tionghoa Totok; dan mereka yang

orientasi kebudayaannya berintikan kebudayaan setempat, seperti Jawa, Sunda,

Ambon Manado, yang dirumahnya menggunakan bahasa setempat; pendeknya,

mereka yang telah mengalami proses akulturasi yang mendalam dengan

kebudayaan dimana mereka dilahirkan dan dibesarkan. Orang-orang ini biasanya

dinamakan peranakan.

4

Dalam kenyataannya terlihat bahwa orientasi kebudayaan ini melintasi

status kewarganegaraan: seorang Totok biasanya, tapi tidak selalu, warga Negara

asing dan ia bisa dilahirkan di luar Indonesia tapi juga di Indonesia; seorang

peranakan biasanya, tapi tidak selalu, warga Negara Indonesia dan ia selalu

kelahiran Indonesia. Seorang peranakan biasanya, tetapi tidak selalu, dilahirkan

dari perkawinan campuran (kebanyakan adalah keturunan dari ayah Tionghoa dan

ibu Indonesia), karena itu berdasarkan ras mereka bukan orang tionghoa lagi.

Namun pada umumnya masyarakat luas tidak dapat, dan pada waktu dan

keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, tidak mau

membedakan antara mereka yang warga Negara Indonesia dan yang warga

Negara asing, sehingga terdapat kekaburan dan ketidaktepatan mengenai status

hukum maupun status sosial dalam masyarakat luas. Dan jikalau tindakan ini

dibenarkan dan diteruskan, maka seorang keturunan Tionghoa secara turun

temurun tetap diperlakukan seakan-akan sekali Tionghoa tetap Tionghoa.

Dengan kata lain, seorang keturunan Tionghoa selalu diingatkan bahwa ia adalah

keturunan Tionghoa dan harus selalu mempunyai dokumen khusus untuk

membuktikan kewarganegaraannya.2

Dari hasil observasi M.G Tan (1976), terdapat kesan bahwa hubungan

golongan etnis Tionghoa dengan golongan etnis lainnya cenderung tegang dan

saling curiga. Sejalan dengan kesimpulan yang diutarakan oleh Edward M. Bruner

pada tahun 1957-1958 dan dilanjutkan pada tahun 1969-1971 dengan judul The

2 Ibid

5

Expression of Ethnicity In Indonesia (1972), bahwasannya keturunan perkawinan

campur antara orang Tionghoa dan orang Indonesia tidak membentuk suku bangsa

baru. Mereka memilih identitas salah satu orang tuanya yang didasarkan pada

status siapa di masyarakat yang lebih tinggi. Pada umumnya mereka lebih

memilih identitas Tionghoa karena sebagian besar dari perkawinan campuran itu

terdiri dari ayah Tionghoa dan ibu Indonesia. Ke-Tionghoa-an mereka, menurut

Tan, diwujudkan dalam ciri-ciri kebudayaan mereka, seperti pemujaan terhadap

nenek moyang, nilai dan norma tertentu, bahkan kadang-kadang juga nama

mereka, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.3

Hal ini sangat serupa dengan apa yang terjadi dengan etnis Tionghoa di

Indonesia. Disebutkan sebelumnya, bahwa sudah sejak zaman pemerintahan

Hindia-Belanda politik pemisahan golongan antar etnis telah diberlakukan,

termasuk etnis Tionghoa. Keterbatasan akses dan keterbatasan berdemokrasi

untuk menempatkan sikap kebangsaan etnis Tionghoa di Indonesia semakin

dikebiri oleh Negara, bahkan oleh masyarakatnya. Etnis Tionghoa sangat dibatasi

untuk menunjukkan sikap mereka dalam memaknai ke-Indonesia-an nya.

Kebudayaan serta kebiasaan yang mereka miliki seperti terpangkas dengan

adanya aturan-aturan dan pembatasan-pembatasan secara tidak langsung yang

dilakukan oleh Negara maupun Pribumi. Stereotip yang tumbuh dan berkembang

terlebih sejak masa Orde Baru, semakin menguatkan kelemahan etnis Tionghoa

yang kemudian berlabelkan minoritas, bahkan di Tanah Airnya sendiri ketika

mereka telah berasimilasi dan berakulturasi menjadi warga Negara Indonesia.

3 Ibid

6

Pembatasan-pembatasan tersebut menjadi awal mula terbentuknya

benteng antara etnis Tionghoa dengan Negara dan pribumi. Insecurity terhadap

Negara dan pribumi kemudian disebut-sebut sebagai penyebab eksklusif nya etnis

Tionghoa dibandingkan dengan pribumi dan etnis lainnya. Eksklusifitas ini yang

kemudian mulai berkembang menjadi pola hidup dan kebiasaan, bahkan budaya

bagi beberapa lapisan etnis golongan Tionghoa itu sendiri. Seperti misalnya ketika

kita melihat banyak dari golongan etnis Tionghoa menengah keatas yang menjadi

sangat eksklusif dibanding dengan orang-orang etnis Tionghoa lainnya. Misal,

jika kita melihat orang-orang etnis Tionghoa yang tersebar di Ibukota Jakarta.

Etnis Tionghoa tersebut kemudian menyebar, dan beraglomerasi pada daerah-

daerah tertentu yang menunjukkan identitas mereka masing-masing. Etnis

Tionghoa peranakan, yang berasimilasi dengan orang I