bab i sampai bab iv

of 43/43
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Setiap organisasi tentu memiliki birokrasi dalam mengatur jalannya organisasi tersebut. Birokrasi ini diaplikasikan dalam sebuah organisasi secara langsung maupun tidak langsung sebagai orientasi dalam keberlangsungan organisasinya. Birokrasi bagaikan sebuah “jantung” dalam institusi, sebab birokrasilah yang “menghidupkan” institusi tersebut. Jantung yang sehat akan membuat pemilik jantung untuk sehat, tetapi sebaliknya jika jantung tidak sehat, maka akan mendatangkan berbagai “penyakit” kepada pemilik jantung tersebut. Begitu juga dengan birokrasi, birokrasi yang ideal akan memberikan dampak keidealan terhadap institusinya, dan sebaliknya, birokrasi yang tidak ideal akan membawa dampak yang cukup signifikan terhadap kehancuran dari institusinya tersebut. Berbicara masalah birokrasi yang ideal, banyak pakar politik klasik maupun modern yang mengkonsepkannya, tetapi hanya sedikit sekali dari pakar- pakar politik yang bisa menjawab berbagai permasalahan dalam birokrasi. Dalam Sinambela dkk. (2011:35) Abdullah mengatakan: Model birokrasi klasik yang diperkenalkan oleh Taylor, Wilson, Gullick dan Urwick belum bisa menjawab kenyataan teorinya secara faktual jika dikaitkan dengan temuan penelitian sekarang ini. 1 Seorang politikus dan sosiolog asal Jerman, mengemukakan konsep ideal dari birokrasi. Ia mengemukakan tujuh ciri tipe ideal birokrasi 2 dan tiga otorita dari tipe ideal birokrasi Weber 3 yang akan kita bahas pada bab selanjutnya. Banyak sekali negara-negara yang mengadopsi konsep birokrasi idealnya Weber dan tidak terkecuali Indonesia. 1 Lijian Poltak Sinambela.dkk, Reformasi Pelayanan Publik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal.35 2 George Ritzer and Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi, (Bantul: Kreasi Wacana ofset, 2012), hal.142 3 Lijian Poltak Sinambela.dkk, op. Cit. hal.55

Post on 22-Jun-2015

2.911 views

Category:

Education

12 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Birokrasi dalam paradigma weber oleh afdhal

TRANSCRIPT

  • 1. BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang Setiap organisasi tentu memiliki birokrasi dalam mengatur jalannyaorganisasi tersebut. Birokrasi ini diaplikasikan dalam sebuah organisasi secara langsung maupun tidak langsung sebagai orientasi dalam keberlangsungan organisasinya. Birokrasi bagaikan sebuah jantung dalam institusi, sebab birokrasilah yang menghidupkan institusi tersebut. Jantung yang sehat akan membuat pemilik jantung untuk sehat, tetapi sebaliknya jika jantung tidak sehat, maka akan mendatangkan berbagai penyakit kepada pemilik jantung tersebut. Begitu juga dengan birokrasi, birokrasi yang ideal akan memberikan dampak keidealan terhadap institusinya, dan sebaliknya, birokrasi yang tidak ideal akan membawa dampak yang cukup signifikan terhadap kehancuran dari institusinya tersebut. Berbicara masalah birokrasi yang ideal, banyak pakar politik klasik maupun modern yang mengkonsepkannya, tetapi hanya sedikit sekali dari pakarpakar politik yang bisa menjawab berbagai permasalahan dalam birokrasi. Dalam Sinambela dkk. (2011:35) Abdullah mengatakan: Model birokrasi klasik yang diperkenalkan oleh Taylor, Wilson, Gullick dan Urwick belum bisa menjawab kenyataan teorinya secara faktual jika dikaitkan dengan temuan penelitian sekarang ini.1 Seorang politikus dan sosiolog asal Jerman, mengemukakan konsep ideal dari birokrasi. Ia mengemukakan tujuh ciri tipe ideal birokrasi2 dan tiga otorita dari tipe ideal birokrasi Weber3 yang akan kita bahas pada bab selanjutnya. Banyak sekali negara-negara yang mengadopsi konsep birokrasi idealnya Weber dan tidak terkecuali Indonesia.1Lijian Poltak Sinambela.dkk, Reformasi Pelayanan Publik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal.35 George Ritzer and Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi, (Bantul: Kreasi Wacana ofset, 2012), hal.142 3 Lijian Poltak Sinambela.dkk, op. Cit. hal.55 21

2. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi konsep birokrasi idealnya Weber. Tetapi disayangkan bahwa konsep birokrasi ideal itu tidak dipakai seutuhnya oleh Indonesia sehingga memunculkan permasalahanpermasalahan yang mengakibatkan kerugian pada birokrasi tersebut yang notabenebirokrasidigunakandemikepentingankhalayakramaidanmenguntungkan pihak birokrator yang tidak bertanggung jawab. Berkaitan dengan permasalahan yang ada pada birokrasi sekarang ini, seperti korupsi yang telah merajalela. Korupsi telah menjamur di berbagai aspek pemerintahan, pendidikan, ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Pada ranah pendidikan, sebagaimana dikutip dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyatakan bahwa selama 10 tahun terakhir, telah terjadi 296 kasus korupsi pendidikan dengan tersangka sebanyak 479 orang hingga merugikan keuangan negara Rp. 619 miliar.4 Ini membuktikan bahwa birokrasi di Indonesia sangat buruk, pendidikan yang seharusnya memutuskan mata rantai korupsi yang sudah menjadi budaya, tetapi pendidikanlah yang secara tidak langsung melanggengkan budaya korupsi. Selanjutnya, ada beberapa permasalahan pada aspek birokrator dari suatu birokrasi. Adanya hambatan dan ketidakmampuan dalam menjalankan fungsi secara efektif. Permasalahan ini diakibatkan oleh spesialisasi kerja, kalau dalam bahasanya Weber hierarki kerja. Permasalahan ini akan kita bahas secara mendalam pada bab selanjutnya. Tidak sampai di sini saja permasalahanpermasalahan dalam biroksasi. Masih banyak lagi permasalahan-permasalahan pada birokrasi, antara lain tekonisme5, coordination, linkange of autority dan resistance.Bisnis.Com. ICW: Korupsi Pendidikan Rp619 Miliar dalam 10 Tahun Terakhir (http://www.bisnis.com/icw-korupsi-pendidikan-rp619-miliar-dalam-10-tahun, diakses 20 september 2013) 5 Tekonisme merupakan kecenderungan sikap administrator yang menyatakan mendukung suatu kebijaksanaan dari atasan secara terbuka, tetapi hanya sedikit sekali partisipasi dalam pelaksanaannya. 42 3. Sebagai contoh kasus yang akan diangkat yaitu pada Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Universitas Negeri Jakarta. Semua mahasiswa UNJ yang pernah masuk ke dalam salah satu ruangan kelas di FIS terutama pada lantai bawah, pasti akan merasa kepanasan dan mengeluh. Sebagai contoh, keluhan dari salah seorang Mahasiswi FIK terhadap penulis, yang berkeluh kesah atas ketidaknyamanannya kuliah dalam kelas tersebut. Sebab kelas tersebut tidak dilengkapi dengan fasilitas Air Conditioner (AC), ruangan yang kotor dan berdebu serta tidak ada proyektor. Ruangan kelas yang panas dan jauh dari kondisi standar, disebabkan oleh faktor birokrasi fakultas tersebut. Ini merupakan dampak dari tidak profesionalnya birokrator dari FIS ini terutama bagian Tata Usaha. Mengenai ini akan penulis bahas secara mendalam pada bab selanjutnya. 1.2.Identifikasi Masalah Dari permasalahan diatas, dapat diidentifikasikan masalahnya sebagaiberikut: -Seberapa pentingkah birokrasi diperlukan oleh sebuah institusi?-Bagaimana sejarah lahirnya model birokrasi di dunia?-Bagaimana perkembangan model birokrasi di Indonesia dulu dan kini?-Masalah apa sajakah yang terjadi pada penerapan model birokrasi di Indonesia?-Model birokrasi manakah yang ideal untuk diterapkan di Indonesia?-Institusi manakah yang pernah sukses & gagal dalam menerapkan model birokrasi idealnya Weber?-Bagaimana gambaran penerapan model birokrasi ideal Weber di FIS UNJ?-Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan adanya penyimpanganpenyimpangan birokrasi di FIS UNJ?-Bagaimana seharusnya model birokrasi ideal Weber diterapkan di FIS UNJ?-Manfaat apa yang akan diperoleh dengan penerapan model birokrasi idealnya Weber?3 4. 1.3.Pembatasan Masalah Agar penelitian ini dapat tepat sasaran dan efektif, maka permasalahanyang akan dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada perbandingan konsep tipe ideal birokrasi Weber dengan sistem birokrasi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta.1.4.Perumusan Masalah Dengan pembatasan di atas, maka dirumuskan masalah yang akan dikajidalam adalah bagaimanakah birokrasi Indonesia dalam perbandingan konsep tipe ideal birokrasi Weber dengan sistem birokrasi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta?1.5.Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian iniadalah: -Memberikan informasi tentang sistem birokrasi di Indonesia.-Mengajak para pembaca untuk mendalami model birokrasi Weber yang dianggap ideal.-Memberikan rekomendasi kepada rekan-rekan mahasiswa yang memiliki problematika yang sama dalam hal birokrasi di kampus.-Mengkritisi sistem birokrasi di FIS UNJ yang seharusnya pionir dalam penerapan birokrasi yang ideal.-Memberikan masukan yang baik terhadap Fakultas Ilmu Sosial, UNJ.-Memberikan pemahaman kepada pembaca tentang birokrasi yang ideal itu.-Memberikan informasi kepada pembaca tentang contoh sederhana birokrasi yang ideal dan yang tidak ideal.4 5. BAB II KAJIAN PUSTAKA2.1. Hakikat Telaah Kritis Telaah kritis (critical appraisal) adalah suatu proses yang secara teliti dan sistematis mengevaluasi penelitian untuk memutuskan tingkat kepercayaan, nilai, serta relevansinya dalam suatu konteks tertentu. Dengan kata lain, telaah kritis merupakan suatu proses mengevaluasi dan menginterpretasikan suatu evidence secara sistematis dengan mempertimbangkan validitas, hasil, dan relevansinya. Telaah kritis, dalam pengertiannya tidak jauh berbeda dengan berfikir kritis. Krulik & Rudnick dalam Sumardyono dan Ashari S mendefinisikan berpikir kritis sebagai berpikir yang menguji, menghubungkan, dan mengevaluasi semua aspek darisituasimasalah.6Termasukdidalamberpikirkritisadalahmengelompokkan, mengorganisasikan, mengingat, dan menganalisis informasi. Sejalan dengan pandangan di atas, Norris dan Ennis dalam Alec Fisher dalam Sumardyono dan Ashari S menyatakan, berpikir kritis adalah berpikir yang beralasan dan reflektif yang fokus untuk memutuskan apa yang dapat dipercaya dan apa yang tidak dapat dipercaya.7 Lebih lanjut Sumardyono dan Ashari S mendeskripsikan bahwa berpikir kritis memerlukan kemampuan membaca, memahami, dan mengidentifikasi masalah serta kemampuan mengklasifikasi dan membandingkan, sehingga dapat menggambarkan kesimpulan dengan lebih baik dari yang diberikan, serta dapat menentukan ketidakonsistenan dan kontradiksi dari informasi tersebut.8 Tidak semua informasiyang diterima dapatdijadikan pengetahuan yang diyakinikebenarannya untuk dijadikan panduan dalam tindakan. Demikian halnya dengan informasi yang dihasilkan, tidak selalu informasi yang benar. Keputusan atau kesimpulan yang dilakukan dengan berpikir kritis merupakan informasi terbaik 6Sumardyono dan Ashari. S, Kajian Kritis Dalam Pembelajaran Matematika Di SD, (Jakarta:Kemendiknas, 2010), hal 9 7 ibid 8 ibid, hal 105 6. setelah melalui pengkajian dari berbagai sumber informasi, termasuk mengkaji kesimpulan yang dihasilkan dengan memberikan bukti-bukti pendukung. Berpikir kritis menurut Gega dalam Sumardyono dan Ashari Sadalahberpikir yang menggunakan bukti-bukti untuk mengukur kebenaran kesimpulan, serta dapat menunjukkan pendapat yang terkadang kontradiktif, bahkan mau mengubah pendapatnya jika ternyata ada bukti lebih kuat yang bertentangan dengan pendapatnya. Dapat disimpulkan bahwa telaah kritis merupakan kegiatan mengkaji secara mendalam, komprehensif, logis dan argumentatif tentang suatu permasalahan, yang diikuti dengan pengambilan keputusan dan diakhiri dengan pemecahan masalah.2.2. Hakikat Sistem 2.2.1.Definisi Sistem Menurut bahasa, sistem berasal dari bahasa Latin (systma) danbahasa Yunani (sustma) adalah sekumpulan unsur/elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Zulkifli Amsyah yang diambil dari kamus Websters Unabridged menyebutkan bahwa Sistem adalah elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan atau organisasi. Sedangkan menurut Jogiyanto dalam buku Sistem Sosial Budaya Indonesia, mengatakan bahwa Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedurprosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.99Haryanto dan Parwitaningsih, Sistem Sosial Budaya Indonesia,(Jakarta: Universitas Terbuka, 2010) hal 2.326 7. Talcot Parson dalam torinya Struktural Fungsionalisme yang melihat masyarakat sebagai suatu sistem.10 Ia mendefinisikan sistem sebagai suatu komponen-komponen yang saling berhubungan, dimana dari setiap komponen tersebut akan adanya keseimbangan dan tujuan akhirnya dari keseimbangan tersebut adalah masyarakat madani (civil society). Lain hal dengan pengertian yang disampaikan oleh Gordon B. Davis dalam bukunya Management Information System, sistem adalah : As principals, users often engage information system (IS) professionals as agents to develop information systems on their behalf. Due 10 a lack of understanding and knowledge of each other's domain, goal conflict may arise between the two parties. To reduce agency costs, one or 'both parties must try to narrow goal differences. IS professionals can invite users to participate more actively throughout the development lifecycle. This gives the users more opportunities to verify requirements and ensure that the final system is aligned with user needs. Further, users may request that the information system produce information-rich documentation so that monitoring is made easier and more readily available to users.11 Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah kumpulan dari beberapa unsur atau bagian dan beroperasi atau bekerja sama untuk melakukan aktivitas dalam mencapai sasaran dalam arti sempit dan tujuan dalam arti luas. 2.2.2.Karakteristik Sistem Adapun karakteristik sistem antara lain : 1. Komponen sistem Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerjasama membentuk suatu kesatuan. Komponen-komponen sistem dapat berupa suatu sistem atau bagian-bagian dari sistem.10Suwarsono dan Alvin Y. So, Perubahan Sosial dan Pembangunan, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2013), hal 10-11 11 Gordon B. Davis, Management Information System,(Washington: Blackwell Business, 1990) hal.37 8. 2. Batasan Sistem Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan luarnya.3. Lingkungan Luar Sistem Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem.4. Penghubung Sistem Penghubung merupakan media yang menghubungkan antara satu subsistem dengan subsistem lainnya.5. Masukan Sistem (input) Masukan sistem merupakan energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Dalam birokrasi biasanya inputnya adalah birokrator.6. Keluaran sistem (Output) Keluaran sistem yaitu energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Dalam birokrasi biasanya yang menjadi out put adalah kebijakan-kebijakan yang berupa fisik maupun non fisik. Pengolahan Sistem Pengolahan sistem adalah pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Pengolahan biasa lebih dikenal dengan cara kerja dari suatu sistem.7. Sasaran Sistem Suatu sistem mempunyai tujuan atau sasaran, kalau sistem tidak mempunyai sasaran maka sistem tidak ada. Sasaran merupakan hal yang akan di capai oleh suatu sistem.8 9. 2.3. Hakikat Birokrasi Menurut Ahmad Muksin (2011:53) mengatakah bahwa birokrasi merupakan suatu lembaga yang memiliki kemampuan besar dalam menggerakkan organisasi, karena birokrasi ditata secara formal untuk melahirkan tindakan rasional dalam sebuah organisasi12. Pada hakikatnya birokrasi itu merupakan sarana dan alat dalam menjalankan kegiatan pemerintahan di era masyarakat yang semakin modern dan kompleks, namun masalah yang dihadapi oleh masyarakat tersebut adalah bagaimana memperoleh dan melaksanakan pengawasan agar birokrasi dapat bekerja demi kepentingan rakyat banyak. Sedangkan menurut Ali Mufiz, birokrasi mendasarkan diri pada hubungan antara kewenangan menempatkan dan mengangkat pegawai bawahan dengan menentukan tugas dan kewajiban dimana perintah dilakukan secara tertulis, ada peraturan mengenai hubungan kewenangan, dan promosi kepegawaian didasarkan atas aturan-aturan tertentu.13 Weber (dalam George Ritzer And Douglas J. Goodman, 2012:140) juga mengungkapkan: Dari sudut pandang teknis murni, birokrasi mampu mencapai tingkat efisiensi tertinggi, dan dalam hal ini secara formal dikenal sebagai sarana paling rasional untuk menjalankan otoritas terhadap manusia. Birokrasi lebih tinggi dari bentuk lain dalam soal presisi, stabilitas, dan keketatan disiplin, dan keterpercayaannya. Birokrasi membuka kemungkinan bagi tingginya tingkat kalkulabilitas hasil bagi kepala organisasi dan bagi mereka yang bertindak dalam kaitan dengan ini. Akhirnya birokrasi lebih tinggi dalam hal efisiensi intensif dan cakupan operasinya dan secara formal dapat diterapkan segala macam tugas administratif.14 Imam Santosa mengatatakan bahwa birokrasi (bureaucracy) adalah bentuk maju dari organisasi administratif berskala besar yang hadir dalam kapitalisme lanjut, dan kadang-kadang diambil dari ciri khas dari kapitalisme tersebut.1512Lijian Poltak Sinambela, loc.cit, hal.53 Ali Mufiz, Materi Pokok Pengantar Administrasi Negara,(Jakarta:Karunika, 1986), hal.177 14 George Ritzer And Douglas J. Goodman, op.cit. hal.140 15 Imam Santosa, Konsep Kunci Sosiologi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal.21 139 10. Imam santosa ini merupakan salah seorang penganut aliran Weberian, dimana ia setuju akan adanya pelanggengan kapitalisme oleh birokrasi. Shivji dalam analisisnya tentang terbentuknya sebuah borjuasi birokratis yang mempunyai kesadaran akan kepentingan-kepentingan kelas mereka, dan yang menggunakan aparat negara sebagai sarana untuk memajukan kepentingankepentingan kelas tersebut.16 Shivji merupakan saah seorang sosiolog modern yang menganalisa negara dunia ketiga. Dalam pandangannya, negara dunia ketiga dijadikan sarana untuk mentransformasikan orang-orang yang mempunyai latar belakang borjuis kecil menjadi borjuis birokratis. Birokrasi merupakan suatu struktur rasional yang memainkan peran yang begitu luas dalam masyarakat modern. Namun mungkin akan ada yang bertanya tentang adakah alternatif lain selain struktur birokrasi. Tidak akan ada alternatif lain, kebutuhan akan administrasi massa sama sekali tidak dapat dihilangkan. Pilihannya hanyalah antara birokrasi dan diletanisme. Diletanisme merupakan pengetahuan yang dangkal tentang administrasi. Birokrasi sangatlah penting bagi suatu organisasi, karena birokrasi merupakan suatu unsur yang paling rasional dalam pembentukan masyarakat madani. Jika Parson menganalogikan suatu organisasi itu semacam struktur tubuh, dimana terdapat sistem-sistem, yang di dalam sistem itu terdapat komponenkomponen yang saling berhubungan. Parson memandang suatu sistem yang apabila sistem tersebut telah terjadi equilibrium, maka hasil akhirnya akan terbentuklah masyarakat madani (civil society). Jika menganalogikan birokrasi dengan teori struktural fungsional tadi, maka birokrasi bagaikan ruhnya suatu organisasi. Birokrasilah yang membuat komponen-komponen menjadi seimbang.2.4. Hakikat Paradigma Istilah paradigma pada awalnya berkembang dalam filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis tokoh yang mengembangkan istilah tersebut16Vedi R. Hadiz, Politik Pembebasan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999), hal. 6610 11. dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas Khun, dalam bukunya The Structure Of Scientific Revolution. Ia memandang paradigma sebagai: A set of interrelated assumptions about the social world which provides a philosophical and conceptual framework for the organized study of that world. A paradigm represents a disciplinary matrix which encompasses the commonly shared generalizations, assumptions, values, belief, and examples of what contributes the disciplines interest.17 Sedangkan menurut bahasa, Paradigma dalam bahasa Inggris disebut paradigm dan dalam bahasa Perancis disebut paradigme, istilah tersebut berasal dari bahasa Latin, yakni para dan deigma. Secara etimologis, para berarti di samping, di sebelah. Deigma berarti memperlihatkan, yang berarti, model, contoh, arketipe, ideal. Sedangkan deigma dalam bentuk kata kerja dimaknai berarti menunjukkan atau mempertunjukkan sesuatu. Berdasarkan uraian tersebut, secara epistemologis paradigma berarti di sisi model, di samping pola atau di sisi contoh. Paradigma juga bisa berarti, sesuatu yang menampakkan pola, model atau contoh. Friedrichs, mencoba merumuskan pengertian paradigma. Ia berpendapat bahwa paradigma merupakan sebagai suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan (subject matter) yang semestinya dipelajari.18 Lebih lanjut Ritzer mengungkapkan bahwa paradigma membantu merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, persoalan - persoalan yang harus dijawab, bagaimana harus menjawabnya, serta aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang harus dikumpulkan informasi yang dikumpulkan dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut.19 Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan, dalam suatu cabang ilmu pengetahuan dimungkinkan terdapat beberapa paradigma. Artinya dimungkinkan terdapatnya beberapa komunitas ilmuwan yang masing-masing berbeda titik pandangnya tentang apa yang menurutnya menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari dan diteliti oleh cabang ilmu pengetahuan tersebut. Dengan kata yang lebih 17George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, (Jakarta: Rajawali Persada, 2010), hal 3 18 Ibid, hal 6 19 Ibid, hal 711 12. sederhana dapat diartikan bahwa paradigma adalah pola pikir, cara pandang para ilmuan mengenai suatu disiplin ilmu serta apa saja yang mesti dipersoalkan, dipelajari, dan dipahami tentang ilmu tersebut.Paradigma menggolong-golongkan, mendefinisikan, dan menghubungkan eksemplar, teori-teori, metode-metode, serta instrumen-instrumen yang terdapat di dalamnya. Paradigma membantu merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang mesti dijawab, bagaimana seharusnya menjawab, serta aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan tersebut. Dalam satu paradigma tertentu, terdapat kesamaan pandangan tentang apa yang menjadi pokok persoalan dari cabang ilmu itu serta kesamaan metode serta instrumen yang digunakan sebagai peralatan analisa.12 13. BAB III PEMBAHASAN 3.1. Pentingnya Birokrasi Dalam suatu organisasi, birokrasi ini merupakan ruh nya organisasi. Organisasi akan hidup jika ada birokrasi. Birokrasi hanya bisa hidup dan berkembang dalam sebuah organisasi. Organisasi dan birokrasisalingmembutuhkan. Organisasi yang ideal akan membutuhkan bentuk birokrasi yang ideal. Suatu ideal merupakan dambaan semua orang. Di ibaratkan sebuah kereta api, birokrasi ini merupakan mesin dari kereta tersebut. Jika mesinnya dalam keadaan baik dan onderdilnya berstandar SNI, maka kereta tersebut akan bisa mengangkut barang dan penumpang. Tetapi tidak cukup untuk mesinnya saja yang baik. Masinis dari kereta api tersebut harus memiliki SIM untuk mengemudi kereta api. Jika mesin dari kereta api tersebut sudah baik dan onderdilnya bagus, tetapi masinisnya tidak memiliki kualifikasi untuk mengemudi kereta dengan baik, maka kereta tersebut tidak akan berjalan dengan semestinya. Mesin sudah baik dan aman, Masinis sudah memiliki SIM untuk mengemudi kereta api dan memiliki kualifikasinya, tetapi rel dalam kondisi rusak. Ini juga sangat penting. Rel haruslah dalam keadaan baik. Jika relnya rusak, maka kecelakaan tidak akan bisa dihindari oleh kereta api lagi. Dari sepenggal analogi di atas, mesin kereta api itu bagaikan birokrasinya dari organisasi atau institusi. Masinis di ibaratkan sebagai birokrator dari birokrasi itu. Birokrator merupakan orang-orang yang bekerja dan mengendalikan organisasi itu secara langsung. Tingkah laku para birokrator ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan dari institusi tersebut. Rel dari birokrasi ini seperti onstitusi dari sebuah institusi. Konstitusi ini merupakan garis aturan untuk para birokrator. Untuk urgensi birokrasi ini, kita dapat melihatnya dari tiga pandangan. Dari pandangan aliran strukturalis, aliran strukural-konflik, dan aliran strukturasi. Aliran strukturalis berpandangan bahwa kekuasaan (birokrasi) adalah sebagai fasilitas atau sumber sosial yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi sosial dari kekuasaan adalah untuk memelihara ketertiban dan13 14. keseimbangan dalam masyarakat. Kekuasaanm sebagai atribut utama dalam sistem sosial berwujud kepemimpinan yang bertanggung jawab, tetapi juga berbentuk keputusan-keputusan yang mengikat bagi semua golongan masyarakat. Jadi kekuasaan adalah sarana bagi tercapainya tujuan-tujuan masyarakat secara keseluruhan. Atas dasar itulah, menurut pandangan strukturalis, konsentrasi kekuasaan adalah syah selama masyarakat memang menghendakinya. Berbeda halnya dengan pandangan aliran struktural-konflik. Kelompok yang satu ini justru melihat tindakan birokrasi sebagai suatu fakta sosial yang banyak diwarnai oleh dominasi politik, eksploitasi sosial, dan perkembangan ekonomi. Dominasi politik ditandai dengan suasana paksaan (coercion) yang menimbulkan intimidasi, propaganda dan indoktrinasi. Dominasi sosial ditandai dengan supremasi golongan/ ras/ budaya yang menyebabkan suasana hegemoni.20 Sedangkan dominasi ekonomi ditandai oleh eksploitasi akibat ketimpangan distribusi alat produksi antara kepentingan kelas borjuasi dengan proletar. Implikasi pandangan aliran strukturalis konflik ini terhadap fenomena birokrasi profesional menunjukkan bahwa perubahan paradigma yang dilakukan oleh birokrasi justru akan menimbulkan konflik baru (new conflict) dalam tatanan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Adapun menurut aliran strukturasi, mencoba mencari hubungan antara struktur dan aktor. Kelompok strukturasionis ini tidak memandang struktur dan aktor atau agen sebagai dua hal yang dikotomis sehingga menghasilkan dualisme struktur; sebaliknya dua hal tersebut saling berhubungan secara dialektis dan kontinium sehingga menghasilkan dualitas struktur. Aktor atau agen menurut pandangan aliran ini adalah partisipan yang aktif dalam mengkonstruksi kehidupan sosial, setidak-tidaknya menjadi tuan atas nasibnya sendiri. Setiap tindakan manusia selalu mempunyai tujuan. Ini berarti bahwa aktor secara rutin dan diam-diam memonitor apa yang sedang ia lakukan, sebagaimana reaksi orang terhadap tindakannya dan lingkungan dimana ia melakukan aktivitas tersebut.20Antonio Gramsci, seorang yang bersikap kritis terhadap teori Marxis yang telah merumuskan konsep hegemoni. Hegemoni ia definisikan sebagai kepemimpinan budaya yang dijalankan oleh penguasa. Ia mempertentangkan hegemoni dengan koersi yang dijalankan oleh kekuasaan legislatif atau eksekutif, atau diekspresikan melalui campur tangan polisi. Secara sederhana, hegemoni ini merupakan pisau analisis untuk menganalisis kelanggengan kapitalisme. Lihat George Ritzer And Douglas J. Goodman, op.cit. hal 299-30014 15. Sedangkan struktur, selain dapat membatasi aktivitas manusia (constraining) tetapi juga memberikan kebebasan bertindak (enabling) kepada manusia. Dualitas struktur melihat kekuasaan (birokrasi) sebagai simuka janus (the janus face of power) yang berfungsi sebagai alat analisis kehidupan sosial yang penting, terutama mengenai hubungan antara tindakan manusia dan struktur.3.2. Sejarah dan Perkembangan Birokrasi di Indonesia Berbicara masalah sejarah birokrasi, istilah birokrasi ini berasal dari seorang tokoh politik Eropa yang bernama Max Weber. Dia merumuskan istilah birokrasi ketika revolusi industri di Eropa sekitar abad 19. Rumusan birokrasi Weber ini merupakan masuk ke dalam salah satu telaahnya tentang teori tipe ideal (ideal typus). Sejarah terus berkembang selama masyarakat itu masih ada. Begitu juga dengan birokrasi, birokrasi tidak akan terlepas dari faktor kesejarahan. Apa yang terjadi pada birokrasi Indonesia di masa sekarang, tidak lain hanyalah pengaruh dari faktor sejarah. Birokrasi telah berjalan dan berbimbingan tangan dengan alunan nyanyian sejarah. Maka boleh kita katakan Aku ada karena sejarah, sejarah terukir karena Aku ada, Aku dan sejarah saling mengadakan. Dengan menggunakan telaah secara seksama fakta sejarah akan memperoleh perhatian yang lebih tepat mengenai fakta yang ada sekarang. Sejarahpun akan membantu perspektif masa depan, tentang apa saja yang dilakukan oleh masyarakat terutama oleh administrasi publik. Dengan sejarah, kita dapat melacak jejak birokrasi yang dilakukan oleh administrasi publik, mulai dari zaman kerajaan sekitar Abad V yang masyarakatnya sangat tradisional sekali, sampai masa orde baru yang dikenal dengan rezim otoriter dan dilanjutkan oleh orde reformasi yang penuh dramaturgi.2121Teori dramaturgi di cetuskan oleh Erving Goffman. Ia menerbitkan serangkaian buku dan essay analisisnya mengenai teori dramaturgi sebagai varian dari teori interaksionisme simbolis. Goffman melihat kesamaan teater dengan tindakan manusia pada umumnya, yaitu tindakan yang penuh dengan drama dan kepalsuan. Lihat Ibid., hal 234-23515 16. 3.2.1. Birokrasi Pra-Kolonial Jendela tinjauan sejarah birokrasi dengan melihat sejarah-sejarah kerajaan yang pernah berdiri dan berjaya di Indonesia. Di masa Pra-Kolonial ini, ada tiga periode birokrasi. Periode birokrasi tradisional, periode lanjutan dan periode akhir para-kolonial. Untuk lebih jelas lagi, mari kita jabarkan satu-persatu.3.2.1.1. Birokrasi Awal Dimulai dengan kerajaan hindu pertama di Indonesia pada abad ke IV M yaitu kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, dimana kerajaan tersebut yang awalnya berbentuk kesukuan dan sistem birokrasinya belum jelas, tetapi semenjak masuknya paham-paham Hinduisme yang membuat suku tersebut menjadi jenjang tingkatan atau kelas-kelas sosial. Pada masa itu, Kudungga sebagai kepala suku langsung mengangkat dirinya sebagai Raja, dan menamakan kerajaannya itu dengan Kerajaan Kutai. Di masa ini, terbentuklah birokrasi yang sangat sederhana.3.2.1.2. Birokrasi Periode Lanjutan Pada abad V masehi, juga berkembang kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Bisa dilihat dengan peninggalan-peninggalan dari kerajaan ini. Prasasti-prasasti merupakan salah satu bentuk peninggalan kerajaan ini. Di prasasti Ciareteun misalnya, ada cap kaki raja Purnawarman yang melambangkan bahwa kekuasaan raja Purnawarman. Kemudian pada abad ke VII masehi, juga berkembang kerajaan Sriwijaya yang merupakan kerajaan maritim yang menitik beratkan pada kekuatan armadanya di lautan serta memegang peranan besar dalam percaturan politik di Asia Tenggara. Di Jawa Tengah muncul pula kerajaan-kerajaan seperti Kalingga, kerajaan Sanjaya, dan Kerajaan Syailendra.Budayayangberkembangpadamasainiadalahberkembangnya Hindu dan Budha, refleksi budaya dari kerajaan ini misalnya candi Borobudur, candi Prambanan dan lain sebagainya.16 17. Begitu juga di Jawa Timur, juga berkembang kerajaan-kerajaan seperti Darmawangsa, kerajaan Airlangga, kerajaan Kediri, kerajaan Singosari, kerajaan Majapahit dan kerajaan Mataram. Pada kerajaan kerajaan ini di kenal istilah Priyayi atau Abdi dalem, Yuwaraja, Pratiyuwaraja, Rajakumara, Phrabu dan lain sebagainya. Para mereka inilah yang mengurus biokrat dari institusi kerajaaan. Pada masa feodal dalam kehidupan masyarakat, jika ditinjau dari stratifikasinya, terdapat pola lapisan masyarakat yang hierarkis yang kemudian akan berbentuk piramida, dimana yang duduk di puncak tertinggi yaitu raja yang jumlahnya sangat sedikit. Kemudian lapisan yang kedua adalah kaum bangsawan yang jumlahnya lebih banyak dari raja dan mendapat perintah dari raja, lapisan yang ketiga adalah tentara dan pendeta yang jumlahnya lebih banyak dari bangsawan serta mendapatkan kebijakan dari bangsawan dan raja. Dan lapisan yang keempat adalah masyarakat biasa yang terdiri dari petani dan buruh tani. Dalam sosiologi, pola lapisan masyarakat seperti ini disebut sebagai pola lapisan tertutup (closed social stratification). Dimana kemungkinan untuk pindahnya lapisan paling bawah ke lapisan yang lain, baik gerak ke atas maupun gerak ke bawah sangatlah susah. Jika digambarkan, akan terlihat seperti piramida gambar di bawah ini. Raja Bangsawan Pendeta dan Militer Petani dan Buruh tani Gambar : 3.1 Stratifikasi Masyarakat Pada Masa FeodalPada sistem masyarakat yang tertutup ini, untuk menjadi anggota suatu lapisan tertentu dalam masyarakat adalah faktor kelahiran, seperti keanggotaan lapisan bangsawan diperoleh oleh seorang anak yang lahir dari rahim ibu yang berdarah bangsawan. Pola kekuasaan dan wewenang17 18. dijelmakan pada diri seseorang yaitu berada pada lapisan bawahnya. Misal raja memberikan pengaruhnya kepada lapisan kaum bangsawan, tentara, pendeta dan lapisan paling bawah yaitu kaum petani dan buruh tani. Untuk pemegang kekuasaan yang tertinggi dalam birokrasi kerajaan adalah dipegang oleh seorang raja. Secara formal raja berhak untuk melaksanakan kekuasaan memrintah dan memberikan suatu kebijakan. Disini, keputusan raja mutlak, dan tidak boleh seorangpun yang menentang keputusan dan kebijakan seorang raja. Dalam hal ini, raja membagi-bagi kekuasaannya ke yang lebih rendah derajatnya. Kekuasaan yang lebih rendah derajatnya dari raja biasanya dijalankan oleh golongan kecil masyarakat, dan mereka menamakan dirinya sebagai The Rulling Class. Diantara orang-orang The Rulling Class juga terdapat pemimpinnya, meskipun mereka tidak mendapat kekuasaan yang tinggi secara hukum. Dalam masyarakat feodal, The RullingClass ini merupakan seorang Mahapatih dari golonganbangsawan seperti masa kerajaan Majapahit. Golongan yang berkuasa tidak mungkin bertahan terus tanpa didukung oleh masyarakat, karena golongan tersebut berusaha untuk membenarkan kekuasaanya terhadap masyarakat dengan maksud agar kekuasaannya dapat diterima masyarakat sebagai kekuasaan yang legal dan baik untuk masyarakat yang bersangkutan. Oleh sebab itu, masyarakat yang berkuasa berusaha menanamkan kekuasaannya delan jalan menghubungkannya dengan kepercayaan dan perasaan yang kuat di dalam masyarakat yang bersangkutan, yang pada akhirnya akan terwujud dalam suatu nilai dan norma. Lain hal dengan kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram dapat menjadi salah satu model negara tradisional yang memiliki corak birokrasi patrimonial/tradisional. Kerajaan mataram memiliki daerah teritorial yang hampir mencakup semua wilayah pulau jawa. Dinasti, baik Syailendra maupun Sanjaya, menempatkan raja tidak hanya sebagai pewaris tahta18 19. kerajaan, tetapi sekaligus menempatkan raja sebagai kepala rumah tangga perekonomian kerajaan yang bersifat paternalistik. Sebagai seorang pemegang kekuasaaan kepala negara, raja Mataram menempatkan diri sebagai seorang Gusti (yang disembah) untuk membedakan diri dari rakyatnya sebagai Kawula (yang penyembah). Sebagai seorang pemegang kekuasaan, raja memiliki otoritas untuk membagi-bagi wilayah kekuasaan, jabatan, kemakmuran dan prestise kepada anggota keluarga kerajaan. Secara umum, pada masa kerajaan, raja sebagai kepala negara sekaliguskepalapemerintahanselaludidampingiolehahli-ahlipemerintahan dan pengurusan praja yang memperoleh keahliannya melalui pendidikan dan pengalaman menurut sistem yang berlaku pada masa itu yang pada umumnya bersifat individual dan personal. Suatu keunikan dengan stratifikasi dan birokrasi pada kerajaan Karangasem. Pada kerajaan Karangasem (Bali), merupakan bagian dari kerajaan Mataram Lombok, dan pada tahun itu raja Lombok I Gusti Ngurah Ketut Karangasem menugaskan dua orang kemenakannya yaitu Gusti Gede Putu dan Gusti Gde Oka memerintah di kerajaan Karangasem. Secara umum, struktur masyarakat pada masa kerajaan Karangasem ini bisa di lihat dalam gambar di bawah ini: keluarga istana kawula roban para dadya golongan brahma dan para pendeta golongan islamRakyat biasaGambar : 3.2 Stratifikasi Masyarakat Pada Masa Kerajaan Karangasem Bali22 (Sumber: Anak Agung Gde Putra Agung, Peralihan Sistem Birokrasi Dari Tradisional ke Kolonial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal 111)22Anak Agung Gde Putra Agung, Peralihan Sistem Birokrasi Dari Tradisional ke Kolonial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 11119 20. 3.2.1.3. Birokrasi Periode Akhir Pra-Kolonial Setelah datangnya Alfonso De Albuquerquere yang berkebangsaan Portugis datang ke Semenanjung Malaka pada abad 16 dengan tujuan awalnya adalah berdagang dan mencari rempah. Pada saat ini, harga rempah setara dengan harga emas. Singkat cerita, pada akhirnya rempah-rempah mulai di monopoli oleh orang Portugis dan akhirnya mulailah dramatisasi penjajahan. Yang pada awalnya wilayah ini merupakan daerah kekuasaan kerajaan Goa. Salah satu yang menjadi ciri khas birokrasi pada masa Pra-Kolonial adalah stratifikasi masyarakat yang sangat tertutup. Selain itu, kekentalan pengaruh dari agama Hindu sangat kuat pada masa ini. Misalnya pada kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit dan kerajaan Hindu sezaman ini lainnya.3.2.2. Birokrasi Pada Masa Kolonial 3.2.2.1. Birokrasi Periode Awal Kolonial Sejarah kolonialisme di Indonesia bermula dari kedatangan bangsa Eropa di perairan nusantara, mereka itu yang dikenal dengan bangsa Portugis yang diikuti oleh orang Spanyol, yang tujuan awalnya adalah mencari pusat tanaman rempah, yang harganya mahal di Eropa. Selanjutnya, dramatisasi kolonial di Indonesia semakin memanas semenjak datangnya orang-orang Belanda yang mengendarai VOC sebagai perusahaan dagang ke wilayah nusantara. Di sesi berikutnya, kolonial Belanda mulai memainkan peranan dalam percaturan perdagangan dan politik sehingga terjadi penguasaan kerkepanjangan terhadap wilayah dan kehidupan ibu pertiwi ini. Didalam kehidupan masyarakat Indonesia, kolonial Belanda melakukan politik dengan mengadakan lapisan-lapisan pada masyarakat serta diskriminasi dalam semua bidang kehidupan, dimana dalam lapisan masyarakat atas adalah golongan eropa, lapisan kedua adalah timur asing, dan lapisan atas adalah bumi putera. Jika digambarkan, akan terlihat seperti piramida di bawah ini:20 21. Bangsa EropaTimur Asing Bumi Putera Gambar : 3.3 Stratifikasi Masyarakat Pada Masa KolonialKapitalisme dagang yang sangat berpengaruh dalam abad XVI dan XVII mengakibatkan situasi yang sangat menyedihkan yang disebabkan oleh perkembangan ekonomi harus diderita oleh rakyat biasa yang terdiri dari atas kaum buruh dan petani. Pada zaman koloni Belanda dikenal dengan ambtenaar, ada namanya culturstelsel atau tanam paksa, masa desentralisasi kekuasaan dan masa pemerintahan pusat. Secara politik kekuasaannya berpusat pada seorang Gubernur Jenderal di Batavia yang dibantu oleh suatu Dewan Hindia yang bertindak sebagai kabinetnya yang membawahi berbagai departemen. Kemudian, para gubernur di daerah-daerah yang dikuasai Belanda dengan berbagai pejabat administrasi dan kedinasan. Pejabatpejabat birokrasi yang terpenting di daerah para Residen, Asisten Residen, Controleur, dan Aspirant Controleur. Inilah elit birokrasi kolonial yang dinamakan Binnenlands Bestuur (BB).Birokrasi seperti ini yangdigunakan pemerintah kolonial sebagai cambuk untuk melanggengkan kekuasaan (hegemoni) dan menjadikan golongan pribumi sebagai pion atau budak dalam rangka meguasai nusantara serta menjarah seluruh harta kekayaan dan sumber daya alamnya. 3.2.2.2. Birokrasi Periode Akhir Kolonial Kedudukan Jepang di Indonesia tidak terlepas dari rangkaian politik imperialisme di Asia Tenggara. Kedatangannya di Indonesia ingin sebuah imperium di Asia. Munculnya imperialisme Jepang tidak lepas dari adanya restorasi Meiji yang berdampak sebagai modernisasi di segala bidang21 22. kehidupan.23 Selain itu juga, Imperialisme Jepang juga didukung filsafat Hakko Ichi-u. Filsafat ini dilatarbelakangi oleh pernyataan Jenderal Hideki Tojo, yang menyatakan bahwa kebijaksanaan nasional dasar dari pada Jepang adalah pembentukan perdamaian dunia sesuai dengan cita-cita yang mulai Hakko Ichi-u (delapan benang dibawah satu atap), yang menjadi landasan Kemaharajaan. Intisari dari filsafat ini adalah pembentukan suatu lingkungan yang didominasi oleh Jepang yang meliputi bagian-bagian besar di dunia. Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya yang meliputi kawasan Asia Tenggara dengan Jepang, Cina, dan Mancukuo (Manchuria) sebagai tulang punggungnya. Struktur pemerintahan pada masa kolonial Jepang yaitu dengan membentuk dokumen-dokumen. Ada dua dokumen yang menjadi asas penyelenggaraan pemerintahan militer Jepang di Indonesia dalam kurun waktu 1942-1945. Dokumen pertama adalah Asas-Asas Mengenai Pemerintahan di Wilayah-Wilayah Selatan yang Diduduki (Nampo Senryochi Gyosei Jisshi Yoryo) yang disahkan dalam Konferensi Penghubung antara Markas Besar Kemaharajaan dan Kantor Kabinet pada tanggal 20 November 1941. Dokumen kedua adalah Persetujuan Pokok antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut Mengenai Pemerintahan Militer di Wilayah-Wilayah yang Diduduki (Nampo Senryochi Gyosei Jisshi ni Kansuru riku-kaigun Chuo Kyotei). Dokumen ini disahkan dalam Konferensi Penghubung antara Markas Besar Kemaharajaan dan Kantor Kabinet pada tanggal 26 November 1941. 3.2.3. Birokrasi Pada Masa Post Kolonial sampai dengan Sekarang Negara Indonesia tergolong negara yang berkembang, masyarakatnya sedang mengalami transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Bagi Indonesia yang telah lama di jajah, kondisi ini sangat mempengaruhi mentalitas bangsa dan dari sistem birokrasinya. Hal yang sagat dominan tercermin dalam struktur birokrasinya yaitu ketika kenaikan pangkat, penerimaan pegawai, sampai pada kewajiban yang harus dilaksanakan. Pada 23Nugroho Notosusanto, Tentara Peta, Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia, (Jakarta:PT Gramedia,1979) hal 1722 23. kewajiban ini yang diutamakannya hanya loyalitas, bukan bagaimana kepentingan rakyat menjadi utama sehingga the righ man are in the righ place tidak pernah tercapai. Perang Dunia II telah usai, dan salah satu dampak positif terhadap Indonesia adalahkemerdekaan.Indonesiayangmerdeka,menghasilkansebuahpemerintahan yang baru, dimana sistem birokrasi pada masa kolonial sudah benar-benar diubah. Kebebasan-kebebasan bukan hal yang utopis lagi. Dilihat dari segi masa pemerintahan Indonesia dari merdeka sampai sekarang, bentuk birokrasinya dibagi dalam beberapa masa, yaitu masa orde lama, masa orde baru dan masa reformasi. 3.2.3.1. Masa Orde Lama Berakhirnya masa pemerintahan kolonial membawa perubahan sosial politik yang sangat berarti bagi kelangsungan sistem birokrasi pemerintahan. Perbedaan-perbedaan pandangan yang terjadi diantara pendiri bangsa di awal masa kemerdekaan tentang bentuk Negara yang akan didirikan, termasuk dalam pengaturan birokrasinya, telah menjurus ke arah disintegrasi bangsa dan keutuhan aparatur pemerintahan. Perubahan bentuk Negara dari kesatuan menjadi federal berdasarkan konstitusi RIS melahirkan dilematis dalam cara pengaturan aparatur pemerintah. Setidaktidaknya terdapat dua persoalan dilematis menyangkut birokrasi pada saat itu. Pertama, bagaimana cara menempatkan pegawai Republik Indonesia yang telah berjasa mempertahankan NKRI, tetapi relatif kurang memiliki keahlian dan pengalaman kerja yang memadai. Kedua, bagaimana menempatkan pegawai yang telah bekerja pada Pemerintah Belanda yang memiliki keahlian,tetapi dianggap berkhianat atau tidak loyal terhadap NKRI. Demikian pula penerapan sistem pemerintahan parlementer dan sistem politik yang mengiringinya pada tahun 1950-1959 telah membawa konsekuensi pada seringnya terjadi pergantian kabinet hanya dalam tempo beberapa bulan. Seringnya terjadi pergantian kabinet menyebabkan birokrasi sangat terfragmentasi secara politik. Di dalam birokrasi terjadi23 24. tarik-menarik antar berbagai kepentingan partai politik yang kuat pada masa itu. Banyak kebijakan atau program birokrasi pemerintah yang lebih kental nuansa kepentingan politik dari partai yang sedang berkuasa atau berpengaruh dalam suatu departemen. Program-program departemen yang tidak sesuai dengan garis kebijakan partai yang berkuasa dengan mudah dihapuskan oleh menteri baru yang menduduki suatu departemen. Birokrasi pada masa itu benar- benar mengalami politisasi sebagai instrumen politik yang berkuasa atau berpengaruh. Dampak dari sistem pemerintahan parlementer telah memunculkan persaingan dan sistem kerja yang tidak sehat di dalam birokrasi. Birokrasi menjadi tidak profesional dalam menjalankan tugastugasnya, birokrasi tidak pernah dapat melaksanakan kebijakan atau program-programnya karena sering terjadi pergantian pejabat dari partai politik yang memenangkan pemilu. Setiap pejabat atau menteri baru selalu menerapkan kebijakan yang berbeda dari pendahulunya yang berasal dari partai politik yang berbeda. Pengangkatan dan penempatan pegawai tidak berdasarkan merit system, tetapi lebih pada pertimbangan loyalitas politik terhadap partainya. 3.2.3.2. Masa Orde Baru Birokrasi di Indonesia, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, sepanjang Orde Baru kerap mendapat sorotan dan kritik yang tajam karena perilakunya yang tidak sesuai dengan tugas yang diembannya sebagai pelayan masyarakat. Sehingga apabila orang berbicara tentang birokrasi selalu berkonotasi negatif. Birokrasi adalah lamban, berbelit-belit, menghalangi kemajuan, cenderung memperhatikan prosedur dibandingkan substansi, dan tidak efisien. Berbicara tentang model birokrasi pada masa orde baru, model bureaucratic polity terjadi pada masa ini. Dimana model birokrasi seperti ini adalah terjadi akumulasi kekuasaan pada negara dan menyingkirkan peran masyarakat dari ruang politik dan Pemerintahan. Bahkan birokrasi kapitalisme tumbuh subur pada masa ini. Proses birokrasi di Orde baru24 25. berkembang model birokrasi ala Parkinson dan ala Orwel. Birokrasi ala Parkinson adalah pola dimana terjadi proses pertumbuhan jumlah personil dan pemekaran struktural dalam birokrasi secara tidak terkendali. Sedang birokrasi ala Orwel adalah pola birokratisasi sebagai proses perluasan kekuasaan Pemerintah dengan maksud mengontrol kegiatan ekonomi, politik dan sosial dengan peraturan, regulasi dan bila perlu melalui paksaan. Dengan demikian birokrasi di Indonesia tidak berkembang menjadi lebih efisien, tetapi justru sebaliknya inefisiensi, berbelit-belit dan banyak aturan formal yang tidak ditaati. Birokrasi di Indonesia ditandai pula dengan tingginya pertumbuhan pegawai dan pemekaran struktur organisasi dan menjadikan birokrasi semakin besar dan membesar. Birokrasi juga semakin mengendalikan dan mengontrol masyarakat dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Cap birokrasi Indonesia seperti itu ternyata bukan sampai di situ saja, tetapi melalui pendekatan budaya birokrasi Indonesia masuk dalam kategori birokrasi patrimonial. Ciri-ciri dari birokrasi patrimonial adalah a. Jabatan dipandang sebagai sumber kekayaan dan keuntungan, b. Para pejabat disaring atas dasar kriteria pribadi, c. Para pejabat mengontrol baik fungsi politik maupun fungsi administrasi, d. Setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik. Munculnya birokrasi patrimonial di Indonesia merupakan kelanjutan dan warisan dari sistem nilai tradisional yang tumbuh di masa kerajaankerajaan masa lampau dan bercampur dengan birokrasi gaya kolonial. Jadi, selain tumbuh birokrasi modern tetapi warisan birokrasi tradisional juga mewarnai dalam perkembangan birokrasi di Indonesia. Sama seperti halnya abdi dalem dan priyayi yang juga berlapis-lapis, pegawai negeri pun terdiri dari berbagai pangkat, golongan dan eselon. Semboyan pegawai negeri adalah abdi negara mengandung makna berorientasi ke atas, sehingga mirip dengan birokrasi kerajaan, ambtenaar. Birokrasi lebih menekankan pada mengabdi ke atas dari pada ke bawah sebagai pelayanan kepada masyarakat.25 26. 3.2.3.3. Masa Reformasi Dengan berakhirnya krisis 1998 dan masa Orde Baru, pemerintahan masa reformasi dimulai dengan keinginan untuk membuat kondisi birokrasi yang baik (good govermence) seperti membuat undang-undang dan lembaga-lembaga yang mengatur para birokrat melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat. Kemudian dalam masa ini dikenal 2 macam birokrasi yaitu birokrasi patrimonial dan birokrasi kapitalisme. Birokrasi patrimonial sendiri dapat diartikan sebagai perekrutan orang ke dalam birokrasi didasarkan pada kedekatan hubungan personal yang mengabaikan kualitas individu, namun lebih memprioritaskan loyalitas kepada atasan. Untuk yang kedua untuk kapitalisme, disini para birokrat secara aktif terlibat dalam aktivitas bisnis yang berkaitan dengan pelayanan publik. Faktor kultural dan struktural seperti di atas berperan besar dalam mendorong terjadinya KKN di kalangan birokrasi. Kecenderungan birokrasi untuk bermain politik pada masa reformasi, tampaknya belum sepenuhnya dapat dihilangkan dari kultur birokrasi di Indonesia. Perkembangan birokrasi kontemporer memperlihatkan bahwa arogansi birokrasi sering kali masih terjadi. Masih kuatnya kultur birokrasi yang menempatkan pejabat birokrasi sebagai penguasa dan masyarakat sebagai pengguna jasa sebagai pihak yang dikuasai, bukannya sebagai pengguna jasa yang seharusnya dilayani dengan baik, telah menyebabkan perilaku pejabat birokrasi menjadi bersikap acuh dan arogan terhadap masyarakat. Dalam kondisi pelayanan yang sarat dengan nuansa kultur kekuasaan, publik menjadi pihak yang paling dirugikan. Kultur kekuasaan dalam birokrasi yang dominan membawa dampak pada terabaikannya fungsi dan kultur pelayanan birokrasi sebagai abdi masyarakat. Pada tataran tersebut sebenarnya berbagai praktik penyelewengan yang dilakukan oleh birokrasi terjadi tanpa dapat dicegah secara efektif. Penyelewengan yang dilakukan birokrasi terhadap masyarakat pengguna jasa menjadikan26 27. masyarakat sebagai objek pelayanan yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan pribadi pejabat ataupun aparat birokrasi.3.3. Gambaran Umum Birokrasi di Indonesia Diatas, sudah dibahas sejarah birokrasi yang sedikit mewakili gambaran umum dari birokrasi Indonesia untuk saat sekarang ini. Terutama gambaran tentang birokrasi pada masa reformasi. Setelah era reformasi tercapai, juga salah satu yang paling sering dikumandangkan adalah perlunya reformasi birokrasi. Isu utama yang ditekankan dalam reformasi birokrasi bukan saja pelayanan dan inefisiensi, tetapi juga transparansi. Seiring dengan bergulirnya demokratisasi, birokrasi pemerintah dituntut untuk tampil sebagai organisasi pelayanan publik yang transparan. Good governance menjadi sebuah imperatif dalam proses negara demokrasi, dan disini birokrasi harus transparans, akuntabel, dan membuka partisipasi publik. Memandang sedikitnya tentang birokrasi pada masa reformasi ini, ada beberapa karakteristik sistem birokrasi pada masa reformasi. Ditinjau dari sudut pandang perpolitikan, birokrasi ini lebih terbuka dan demokratis, banyak aspirasiaspirasi yang muncul dari masyarakat. Dari sudut transparansi, birokrasi pada masa reformasi ini lebih transparansi di banding pada masa Orde Baru, dan juga adanya lembaga yang secara khusus untuk mengawasi badan transparansi. Tetapi ada beberapa hal yang masih di luar batas ideal, terutama dalam kinerja birokrator terlebih lagi dalam pelayanan. Administrasi yang masih berbelit-belit, proses administrasi yang masih lamban, masih terdapat pungutan-pungutan liar dari aparatur yang merupakan salah satu keburukan dari kinerja aparatur birokrasi ini. Sedangkan dalam undang-undang telah diatur tentang pelayanan ini. Berdasarkan UU RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat 1 Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.27 28. Dari UU diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang berkewajiban menyediakan pelayanan publik adalah penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini adalah aparatur pemerintah atau birokrasi. Selain itu, berdasarkan data dari ICW, selama tahun 2012 telah terdapat 52 kader partai politik yang terjerat kasus korupsi. Dari jumlah itu, kader partai terbanyak yang terlilit kasus korupsi berasal dari Partai Golkar dengan jumlah 14 orang. Peringkat selanjutnya adalah Partai Demokrat sebanyak 10 kader, PDIP dan PAN masing-masing 8 kader, PKB 4 kader, PKS 2 kader, Gerindra 3 kader, PPP 2 kader dan tidak teridentifikasi satu orang.243.4. Penyimpangan-penyimpangan pada Birokrasi Pada gambaran umum diatas, telah di tunjukkan bahwa begitu banyaknya penyimpangan-penyimpangan pada birokrasi, termasuk salah satunya KKN. Bentuk-bentuk penyimpangan birokrasi di Indonesia sebagai berikut : Penyalahgunaan kewenangan dari aparatur negara.Mutu pelayaan kepada masyarakat masih buruk. Adanya pungutan liar yang membuat kenyamanan masyarakat menjadi terganggu.Mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan belum tercapai ideal.Selama ini, efisiensi dalam semua pelaksaan tugas birokrator belum memadai. Banyaknya anggaran-anggaran yang gemuk, sehingga terbukanya peluang yang besar untuk korupsi.Birokrasi belum antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Dari beberapa penyimpangan birokrasi di atas, ada beberapa hal yangmenjadi penyebab penyimpangan ini, antara lain:1.Lemahnya Sistem Peraturan Menurut hemat penulis, jika peraturan di tingkat atas (pemerintah pusat) mengikat dan tidak memberi celah sedikitpun untuk melakukan penyimpangan, jelaslah bawahannya akan mengikuti segala keputusanAnonim, Data ICW Mengenai Kasus Korupsi tahun 2012, (http://forum.kompas.com/nasional/304754-data-icw-mengenai-kasus-korupsi-tahun-2012-a.html), diakses tanggal 27 Oktober 2013 2428 29. dari perintahan pusat. Segala tindak tanduk dari bawahan pasti dengan persetujuan dari atasan. Suka atau tidak, mau tidak mau bawahan akan mengikuti keputusan dari atasan. Para bawahan akan mengikuti semua peraturan dengan kesepakatan. Selanjutnya, jika saja ingin menjadikan peraturan atau perundangundangan tersebut sebagai sebuah bingkai secara global dalam negara ini, sesuai koridor tersepakati bersama, maka sebelum peraturan di tingkat lebih tinggi tersebut akan diberlakukan perlu adanya koordinasi intensif antara pihak atas ke bawah guna memaksimalkan serta mematangkannya terlebih dahulu (merasionalisasikan), sehingga benar-benar merata dan jangan ada semacam mekanisme kontekstual danpengecualian,karenakonsepperaturanyangbernuansakontekstual dan pengecualian ini yang betul-betul menjadi celah terbesar dalam mengahadirkan bentuk peluang baru terjadinya penyimpangan, dengan modus operandi baru pula.2.Sistem Birokrasi yang sangat Berbelit-Belit Halinisebenarnyacukupmengundangmunculnyabanyakpenyimpangan yang tidak diharapkan, semakin panjang semakin besar kecolongan dan kebablasannya. Hal ini atas dasar bahwa ketika birokrasi yang berbelit-belit ada kecenderungan, hal ini pula dijadikan dasar bagi para perangkat dibirokrat, untuk selalu menjadi dalih untuk berspekulasi menciptakan kondisi menyamankan penyimpangan, seperti sudahlah gampang nanti mudah diatur segalanya, gak ada yang sulit kok, segalanya bisa diatur sekalipun sulit prosedur yang harus dilewati tidaklah demikian, akhirnya yang bersangkutan mulailah dengan aksi cari dana dalam bentuk isi tangannya. Lantas saja jika keseringan diisi tangannya, yang namanya manusia sering tidak puas, ingin yang lebih besar dan banyak, masuklah yang bersangkutan pada konteks yang lebih besar dan banyak isi tangan, sampai-sampai lupa akan apa yang sekiranya jadi hak dan kewajiban.29 30. Mulailah berlaku serakah, dan tidak sadar apa yang jadi tanggung jawab selanjutnya kepada sesama dan kepada Sang Ilahi mungkinnya, sehingga setidaknya sistem dalam perbirokrasian di tanah air ini, siasat seefektif dan seefisien mungkin sehingga tidak lagi muncul dampak langsung maupun tidak langsung yang dapat berakibat fatal terkait semakin membeludaknya KKN dalam berbagai modus operandi.3.Aparat yang Kurang Berkompetensi dalam Pekerjaannya Kurang berpotensinya seseorang menduduki suatu jabatan, jelaslah ada banyak kelemahan didirinya dalam mengerjakan, menata, mengatur, menyiasati dan mencapai jelas petani ini tidak akan bisa karena ia tidak pernah belajar untuk menangkap ikan. Jadi, ini akan menjadikan pekerjaan yang sia-sia saja. Saat ini pula jika dirasa perlu adanya reinventarisasi kompleksitas permasalah atur, menyiasati dan mencapai tujuan yang menjadi sasaran pelaksanaan tugasnya. Sebuah analogi yang akan penulis sajikan. Bagaikan seorang petani di suruh untuk menangkap ikan di laut. Sungguh an terkait berbelitnya urusan birokrat baik di tingkat atas maupun di tingkat bawah. Yang menjadi permasalahan baru pada saat sekarang ini adalah masalah pangkat golongan dan usia kerja yang bisa menjadi kendala utama.4.Oknum yang Tidak Konsisten terhadap Hukum Tidak bisa dipungkiri lagi tentang lemahnya penegakan hukum di Indonesia, dan tebang pilih juga masih menjadi tren pada sekarang ini. Selain itu, tentang revisi dan amandemen terhadap UUD dan UU merupakan salah satu bentuk rendahnya komitmen terhadap peraturan sekarang ini. Hal ini diikuti juga dengan peraturan-peraturan yang sebenarnya jika dicermati baik, maka ada juga peraturan dan perundangan-undanganyangsebenarnyacukuprelevanpemberlakuannya. Sesuka hati diarifinya, langsung direvisi dan revisi.30 31. Ada beberapa sebab lain ketidaksesuaian birokrasi ini menurut Ritzer25 adalah: Tindakan birokrat yang didasarkan kepada informasi yang keliru.Kesalahan strategi, terutama yang dilakukan oleh para pemimpin birokrasi. Keputusan birokratis yang didasarkan kepada perasaan.3.5.Kesalahan logika yang menopang tindakan pemimpin dan pengikut.Segala irasionalitas dalam tindakan pemimpin dan pengikut birokrasi.Perbandingan Sistem Birokrasi FIS dengan Konsep Tipe Ideal Weber Max Weber, merupakan sosok yang paling terkenal dan palingberpengaruh dalam teori sosiologi. Karya Weber begitu bervariasi dan dapat ditafsirkan secara beragam sehingga banyak mempengaruhi teori sosiologi. Sebelum terjun ke kancah sosiologi, Weber merupakan seorang mahasiswa lulusan fakultas hukum. Tetapi karena minat dia lebih banyak ke sejarah, maka ia membicarakan hubungan sejarah dengan sosiologi. Max Weber juga banyak mengeluarkan karya tulis yang bertajuk politik, sosiologi dan lain sebagainya. Beberapa karya tulisannya, yaitu: 1. The History of Trading Companies during the Middle Ages (1889) 2. Economy and Society (1920) 3. Gesammelte Aufstze zur Religionssoziologie (Collected essay on Sociology of Relegion) Vo. 1 -3 (1921) 4. Collected essay on Sociology and Social Problems (1924) 5. From Max Weber: Essay in Sociology 6. The Theory of Social and Economic Organization3.5.1.Konsep Tipe Ideal Weber Tipe ideal ini merupakan salah satu sumbangan terpenting Weber.Tipe ideal dibentuk oleh aksentuasi oleh satu sisi dari satu atau lebih sudut pandang dan oleh begitu sintesis oleh banyak fenomena individual yang kabur, khas, yang kadang kala kentara dan kadangkadang tidak. Tipe ideal 25George Ritzer And Douglas J. Goodman, Loc. Cit, hal 13031 32. ini merupakan hasil dari pemikiran weber yang jika di tinjau dari setting waktu, dimana Weber hidup pada masa debat intelektual (Methodenstreid) yang berlangsung di Jerman. Pada debat ini, ada dua kubu yaitu kubu positivis dan kubu subjektif yang saling berdebat intelektual. Dari perdebatan intelektual ini, Weber kemudian membuat sintesis menjadi konsep tipe ideal (ideal typus). Tipe ideal ini merupakan sebuah pisau analisis dalam memahami aspek tertentu dalam dunia sosial. Tipe ideal ini djadikkan sebagai tolok ukur atau standar pembanding. Fungsinya dari tipe ideal ini adalah sebagai pembanding dengan realitas empiris untuk menentukan ketidak sesuaian atau kemiripan, untuk menggambarkannya dengan konsep yang paling dapat dipahami sebcara tepat dan untuk menjelaskan secara kausal.Hekman dalam Ritzer (2013), mengakui bahwa Weber menawarkan beberapa macam tipe ideal, antara lain:26 Tipe ideal historis, ini terkait dengan fenomena yang ditemukan pada epos sejarah tertentu, misalnya pasar kapitalis modern.Tipe ideal sosiologis umum, ini terkait dengan fenomena yang bersinggungan pada beberapa periode historis dan masyarakat, misalnya birokrasi.Tipe ideal tindakan, ini merupakan tipe tindakan murni yang didasarkan pada tindakan motivasi pelaku, misalnya tindakan afektual.Tipe ideal struktural, ini merupakan bentuk sebab dan akibat tindakan sosial, misalnya dominasi tradisional.Berkaitan dengan konsep tipe ideal birokrasi, Weber selalu mengawali analisisnya tentang hakikat dan sifat dasar tindakan. Ia mendefinisikan dominasi sebagai probabilitas suatu perintah tertentu akan dipatuhi oleh sekelompok orang. Dominasi ini dimiliki oleh beragam basis, sah maupun tidak, namun yang menarik perhatian Weber adalah 26Ibid, hal 13132 33. bentuk dominasi yang sah. Bentuk dominasi yang sah ini yang di sebut sebagai otoritas.3.5.1.1. Otoritas Legal Rasional Otoritas legal ini sebenarnya seperti bentuk struktural, tetapi yang paling cocok untuk dijadikan standar adalah sistem birokrasi. Dimana weber memandang birokrasi sebagai tipe yang paling murni dari dijalankannya tipe otoritas legal. Tipe ideal birokrasi adalah perluasan yang dilakukan secara sengaja terhadap karakteristik rasional birokrasi. Ciri utama tipe ideal birokrasi menurut weber adalah sebagai berikut:27 Terdiri dari rangkaian organisasi fungsi-fungsi resmi (badan) yang terikat oleh aturan.Setiap badan harus memiliki ranah kompetenti yang spesifik. Badan tersebut membawa serta serangkaian kewajiban untuk melakukan berbagai fungsi, otoritas untuk menjalankan fungsifungsi tersebut, dan cara-cara pemaksaan yang diperlukan bagi dilakukannya pekerjaan tersebut.Badan-badan tersebut terorganisasi dalam sistem hierarkis.Badan-badan tersebut mungkin membawa serta kualifikasi teknis yang mengharuskan partisipasinya memperoleh pelatihan yang tepat.Staf yang mengisi badan-badan tersebut tidak memiliki sarana produksi yang terkait dengannya.Pegawai tidak diizinkan mengubah posisi, ia tetap menjadi bagian dari organisasi.Tindakan, keputusan, dan aturan administratif dirumuskan dan dicatat secara tertulis.27Ibid, hal 14233 34. 3.5.1.2. Otoritas Tradisional Otoritas tradisional meletakkan dasar-dasar legitimasi pada pola pengawasan, sebagaimana diberlakukan di masa lampau dan yang kini masih berlaku. Legitimasi sangat dikaitkan dengan kewajiban penduduk untuk menuangkan loyalitas pribadinya kepada siapa yang menjadi kepalanya. Para pemegang otorita merasa takut untuk merenggangkan cara pengerjaan tradisional, karena perubahan berikutnya akan menggerogoti sumber-sumber legitimasinya.3.5.1.3. Otoritas Kharismatik Otoritas ini timbul karena penghambaan seseorang kepada individu yang memiliki hal-hal yang tidak biasa. Individu yang dipatuhi tersebut misalnya mempunyai sikap heroik, ciri dan sikap pribadi lainnya yang sangat menonjol. Kedudukan seorang pemimpin kharismatiktidaklah diancam oleh kriteria tradisional, seorang pemimpin kharismatik tidak dibelenggu oleh aturan tradisional. Pemimpin yang seperti ini dan segala komandonya akan selalu dipatuhi oleh para pengikutnya. Para pengikut akan mematuhinya, karena penghambaan diri, bukan karena hukum yang memaksa mereka untuk patuh. Tipe otoritas tradisional dan kharismatik terdapat dalam hampir semua aktivitas organisasi sebelum adanya revolusi industri.3.5.2. Penerapan Konsep Birokrasi Weber Seperti yang telah di bahas di atas, konsep ideal birokrasi Weber merupakan pisau analisis untuk menelaah tentang birokrasi pada suatu institusi. Konsep ideal ini digunakan sebagai standardisasi untuk menentukan ideal atau tidak suatu institusi. Disini, tidak tertutup kemungkinan bahwa birokrasi pada suatu institusi akan melebihi atau kurang dari standar. Berbicara tentang Negara yang telah memenuhi standar konsep ideal Weber. Sudah banyak Negara maju yang telah memenuhi syarat ideal sistem birokrasi yang dikemukakan oleh Weber. Misalnya Amerika. Amerika mempunyaidelapanstandarmodel34birokrasiyangtidaklainadalah 35. pengembangan dari model birokrasi Weber. Model standardisasi birokrasi Weber yang telah dikembangkan Amerika antara lain:28 1. Sistem wewenang yang berdasarkan kekuasaan dan ditata pada jalurjalur hierarkis. 2. Departementalisasi fungsi-fungsi, bagian yang paling penting adalah departemen-departemen yang berurusan langsung dengan produksi dan departemen-departemenyangberorientasikepadapenyediaanpengetahuan dan keterampilan khusus. 3. Struktur peran yang ditandai oleh perbedaan yang jelas antara golongan pejabat dan golongan buruh, dalam beberapa perbedaan yang sama dalam sifat peran itu. Kepada segi-segi peran itu, kita harus menambahkan ciri-ciri lain yang pada umumnya ada pada organisasi industri. 4. Dalam organisasi industri seperangkat menjadi bawahan seperangkat jabatan lainnya, kecuali pada tingkat paling atas atau paling bawah. Departemen-departemen juga sering ditempatkan pada poros atasan sampai bawahan, wewenang merupakan wewenang bertingkat. 5. Setiap peran, posisi wewenang dan departemen diatur oleh seperangkat peraturan yang menentukan kewajiban-kewajiban, hak-hak, posisi dalam industri, sangsi yang dapat digunakan, imbalan, kriteria untuk memasuki atau meninggalkan peran. 6. Setiap posisi dalam organisasi, khususnya dalam staf dan dalam manajemen, menuntut pengetahuan yang spesialis, yang diperoleh entah dari dalam atau dari luar perusahaan. 7. Setiap posisi yang diduduki oleh mereka yang memiliki wewenang yang pantas. Seleksi idealnya berdasarkan kualifikasi teknis, pendidikan khusus dan kapasitas-kapasitas pribadi. Norma-norma yang bersifat universal ini juga idealnya berlaku untuk kenaikan pangkat atau penurunan pangkat. 8. Mereka menduduki berbagai posisi dalam organisasi tidak mempunyai hak milik langsung atas posisi mereka atau atas barang-barang yang 28Eugene V. Schneider, Sosiologi Industri, (Jakarta: Aksara Persada, 1986), hal. 116-1735 36. menyertai jabatan itu. Pengkajian berbentuk upah atau gaji adalah penggajian ini di bayarkan oleh organisasi dalam jangka-jangka waktu yang ditentukan. Delapan ciri sistem birokrasi Amerika diatas telah memenuhi syarat ideal dari konsep ideal birokrasi Weber. Dapat dilihat realita sekarang bahwa Amerika telah menjadi Negara yang kuat. Amerika Serikat merupakan salah satu contoh Negara yang sukses dalam menerapkan konsep ideal sistem birokrasi Weber. Tidak hanya dalam institusi public, tetapi dalam industri-industri juga diterapkan oleh Amerika Serikat. Masih banyak Negara lain yang memakai konsep ideal Weber seperti Jepang, Inggris, Belanda dan umumnya negara-negara yang maju. 3.5.3. Sistem Birokrasi FIS UNJ Penulis meneliti tentang sistem birokrasi yang ada di FIS UNJ. Ini bermula dari banyaknya keluhan-keluhan dari mahasiswa, baik mahasiswa FIS maupun mahasiswa fakultas lain yang pernah ujian MKU di FIS ini. Keluhan-keluhan mereka ini terutama terhadap fasilitas-fasilitas belajar yang mengganggu kenyamanan dalam belajar. Ruangan yang sempit, kotor, tidak ber AC, merupakan sebagian kecil dari keluhan para mahasiswa. Selain itu, fakta yang terjadi saat mahasiswa yang saling berebutan kursi karena kursi yang mereka duduki tidak cukup untuk mereka satu kelas. Maka dari itu, penulis mulai meneliti bagian tata usaha, yang merupakan roda dari suatu sistem birokrasi FIS ini. Jika ada yang bertanya kenapa penulis tidak meneliti Dekannya langsung, penulis ingin menjawab karena TU (Tata Usaha) ini merupakan bagian dari sistem, dimana suatu sistem itu memiliki komponen-komponen, yang setiap komponen ini berhubungan dengan komponen lainnya. Jika salah satu dari komponen ini disfungsi, maka akan berdampak kepada komponen lainnya. Sebuah wawancara yang dilakukan di TU FIS, pada hari Senin 21 oktober 2013 pada pukul 11.09. Penulis salah seorang kepala TU yang berisinial nama DAN. Di tinjau dari segi akademik kepala TU ini, ia merupakan salah seorang lulusan ilmu hukum, baik untuk S1 maupun S2 nya. Beliau menjabat sebagai36 37. kepala TU ini semenjak 1 oktober 2012. Menurut beliau, sistem pembagian kerja di TU FIS UNJ sudah berdasarkan fungsi dan spesialisasinya masing-masing, dimana menurutnya karyawan lulusan SMK ditempatkan dibagian perlengkapan, sedangkan karyawan lulusan akuntansi ditempatkan di bagian keuangan. Ada sesuatu yang janggal dari perkataan narasumber ini. Bapak DAN selaku narasumber mengatakan bahwa pembagian kerja sudah terhadap spesialisasinya masing-masing. Tetapi, untuk spesialisasi kerjanya sendiri belum ideal. Dia yang berlatar pendidikan sebagai master hukum, dan belum memiliki kompetensi untuk mengambil alih semua hak dan kewajiban dari Tata Usaha. Walaupun dia sudah pernah mengikuti DIKLAT untuk masalah pekerjaan ini, tetapi dia mengatakan antitesis dari ucapan dia yang pertama tadi. Dia mengatakah bahwa dia bekerja itu hanyalah waktu yang bisa menjawab keahlian dia dalam bekerja. Dia mengungkapkan learning by doing atau belajar sambil bekerja. Di TU FIS UNJ juga terdapat hierarki wewenang yang jelas. Dimana setiap posisi yang mereka duduki memiliki fungsi dan perannya masing-masing dalam keberlangsungan kegiatan di dalam TU FIS UNJ tersebut. Sebagai buktinya, di dalam struktur kepegawaian di TU FIS UNJ terdapat 4 (empat) Sub bagian (Subag). Diantaranya ada Ka. Subag Akademik (mengurusi tentang KRS, surat keterangan, dlsb); Ka. Subag Kemahasiswaan (yang mengurusi tentang beasiswa, BEM Jurusan atau BEM Fakultas, dan lain sebagainya); Ka. Subag Perlengkapan (yang mengurusi sarana dan prasarana); serta Ka. Subag KepegawaiandanKeuangan(yangmengurusiseputarkeuangandankepegawaian). Semua yang ada pada struktur ini sudah ideal. Selanjutnya berkaca pada ciri-ciri tipe birokrasi ideal yang ada, di TU FIS UNJ juga mengadakan suatu prosedur seleksi yang formal kepada calon pegawainya. Walaupun sejak tahun 2000 sudah tidak lagi menerima pegawai tetap melainkan tenaga honorer, namun menjadi tenaga honorer pun harus mengikuti seleksi dan persyaratan yang dibutuhkan dalam penerimaan karyawannya. Diakui beliau, sebelum resmi menjabat sebagai Kabag TU FIS UNJ saat ini, beliau juga merasakan dan telah melewati serangkaian prosedur seleksi formal yang di tetapkan. Baik mengikuti fit and proper test untuk mengetahui di posisi mana37 38. yang tepat untuk di duduki, beliau juga menjalani proses Diklat (Pendidikan dan Latihan) yang di adakan oleh departemen. Beliau juga menambahkan, di era yang modern saat ini, penerimaan karyawan saat ini bersifat online. Yang artinya seluruh orang di Indonesia dapat mengikutinya, namun juga tidak melupakan aspek-aspek pendukungnya. Menurutnya, menjadi dosen saat ini juga harus memenuhi salah satu syarat seleksi yaitu pada tahun 2014 harus sudah menyelesaikan studi S2-nya. Jika tidak, maka akan diberikan dua pilihan kepada dosen yang bersangkutan. Apakah memilih untuk pensiun dini atau diturunkan menjadi staf administrasi. Keberlangsungan jenjang karierpara pegawai di TU FIS UNJ, jugaditentukan berdasarkan prestasi kerja yang mereka miliki. Dimana keberhasilan prestasi kerja mereka diapresiasikan yang paling tinggi dengan kenaikan jabatan, atau sekedar berlibur setiap akhir tahun. Namun tidak hanya prestasi kerja yang mempengaruhi jenjang karier mereka, kegagalan dan kesalahan yang mereka buat pun memiliki hadiahnya tersendiri. Mulai dari yang paling ringan berupa teguran lisan, surat peringatan, penurunan status atau kedudukan, sampai dengan yang paling ekstrem yaitu pemberhentian atau pemecatan.3.5.4. Perbandingan Sistem Birokrasi FIS dengan Konsep Ideal Weber Dari uraian di atas, maka dapat dibandingkan melalui sebuah tabel di bawah ini. Tabel 3.1 Perbandingan konsep birokrasi Weber dengan sistem Birokrasi FIS UNJKonsep Ideal No 1WeberIndikator Tinjauan Memiliki lembaga hukum AdaFIS UNJKeteranganAdaSamaTidakTidak samaAdaSamayang resmi. 2Memiliki ranah kompetensi Ada spesifik.3Terstruktur dalamsistem Ada38 39. hirarkis. 4Prosedurseleksiyang AdaTidak.Tidak samaoleh AdaAdaSamaTidak.Tidak samaformal. 5Pembekalan instansistaffterkait,terutamadalam bentuk perlengkapan dan peralatan. 6Jenjang karier berdasarkan Ada prestasi kerja.Berdasarkan tabel di atas, dapat ditarik benang merahnya bahwa sistem birokrasi di FIS belum Ideal. Segala sesuatu yang dikatakan ideal jika dari keenam unsur diatas sudah terpenuhi dengan karakteristik sama. Pada saat wawancara, yang menjadi susah untuk di hilangkan adalah nepotisme ini. Narasumber berkata, tidak dapat dipungkiri praktek nepotisme di dalam organisasi kepegawaian UNJ masih ada. Walaupun tidak secara terang-terangan menyebutkan,narasumbermengakuibahwabeliaumasihmendengarpengangkatan pegawai baru masih di ikuti dengan kabar dia kan sodaranya pak anu. Susah mas jika masalah nepotisme dihilangkan, karena bisa jadi sudah menjadi salah satu budaya kotor dalam birokrasi di UNJ, apalagi di Indonesia, timpalnya. Suatu permasalahan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial adalah sistem birokrasinya tidak cukup standar. Ada beberapa prasyarat yang tidak tercukupi oleh birokrasi FIS ini. Dari banyaknya kekurangan syarat untuk melengkapi keidealan sistem birokrasi ini, maka akan membawa dampak buruk terhadap komponen yang lain. Misalnya kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan dari birokratornya ini. Selain itu adanya keluhankeluhan atas ruangan kelas yang tidak memenuhi standar (tidak ada LCD, AC, dan kursi yang lengkap). Setiap hari masih ditemukan mahasiswa yang menggotong-gotong kursi karena kurangnya kursi di setiap kelas.39 40. Sudah seharusnya FIS menjadi pionir dalam penerapan birokrasi ideal karena seperti yang penulis ungkapkan pada awal tadi bahwa birokrasi sangat penting dalam sebuah institusi. Untuk mewujudkan cita-cita birokrasi yang ideal pada Indonesia, maka sudah seharusnya di mulai dari yang paling kecil yaitu pada ranah kampus. Kampus merupakan gudang intelektual, gudang para ilmuwan dan gudang para penggagas bangsa. Ketika suatu birokrasi telah ideal, maka segala yang dicita-citakan oleh bangsa akan terwujud. Kesejahteraan yang adil dan beradab bukan menjadi hal yang utopis lagi untuk bangsa dan negara, tetapi kesejahteraan yang adil dan beradab itu sudah menjadi kenyataan di bumi pertiwi ini.40 41. BAB IV PENUTUP 4.1.Kesimpulan Birokrasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam sebuah institusi, dimana birokrasi tersebut merupakan jantung dalam institusi tersebut. Jika jantung intitusi tersebut sedang sakit, maka akan berdampak buruk terhadap komponen yang lain. Untuk mencapai keidealan sebuat intitusi, tidak hanya diperlukan birokrasi yang ideal saja, karena intitusi tersebut berbebtuk sebuah sistem, dimana dari sistem itu memiliki komponenkomponen yang setiap komponen memiliki fungsinya asing-masing. Birokrasi merupakan salah satu dari komponennya ini. Di Indonesia itu sendiri, birokrasi telah ada semenjak kerajaan Kutai, jauh hari sebelum istilah birokrasi itu di perkenalkan. Orang yang memperkenalkan istilah birokrasi adalah Max Weber yang mencakup dalam teori tipe ideal (ideal typus). Weber menggunakan teori tipe ideal birokrasi ini sebagai standar untuk keidealan sebuah birokrasi. Banyak negara-negara maju yang telah menggunakan standarisasi teori ideal birokrasi Weber. Misalnya Amerika Serikat, Jepang dan negara maju lainnya. Berbeda dengan Indonesia, pemerintah telah merancang supaya birokrasi itu menjadi ideal, tetapi konsisten untuk menjalankannya belum juga ada. Fakultas Ilmu Sosial UNJ yang seharusnya merupakan salah satu pionir dalam mengumandangkan keidealan suatu birokrasi. Tetapi, untuk di Fakultas ini birokrasi yang diterapkan belum ideal. Masih banyak kekurangankekurangan yang, sehingga menjadikan berbagai masalah pada fakultas tersebut.41 42. 4.2.Saran Berdasarkan penelitian ini, penulis ingin menyarankan kepada: Birokrator FIS UNJ terutama Dekanat FIS, bahwa birokrasi yang ada di FIS UNJ belum ideal berdasarkan konsep ideal Weber, namun konsep tersebut sering di kaji dan di bahas dalam perkuliahan maupun dalam diskusi-diskusi. Penulis sangat menyayangkan bahwa pimpinan Dekanat FIS merupakan salah satu Dekanat yang mengerti banyak tentang teori dan konsep ideal dari Weber ini, tetapi Dekanat juga tidak menerapkan ilmu yang di punyai. Disamping background dari FIS ini juga ada berbau perpolitikan, sudah sewajarnya mengidealkan sistem birokrasi yang dikatakan sebagai jantung tadi.Bagi pemerintah Indonesia, diharapkan ada undang-undang yang lebih tegas dalam mengatur birokrasi dalam sebuah institusi. Selain itu, pengawasan yang ketat dalam menjalankan PERPRES NO 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi. Peraturan tidak hanya peraturan saja, tetapi peraturan harus tetap di jalankan serta konsisten dalam menjalankannya.Bagi mahasiswa FIS UNJ, mari kita dukung bersama-sama untuk tercapainya birokrasi yang ideal dalam fakultas kita ini. Karena, betapa malunya kita ketika ditanya oleh orang lain mengenai keidealan sistem birokrasi pada fakultas kita. Selain itu, birokrasi yang ideal juga akan berdampak baik terhadap kita semua. Semoga tidak ada lagi mahasiswa FIS yang menggotong-gotong kursi, ruangan yang sempit dan tidak ber-AC.42 43. Daftar Pustaka Agung, Anak Agung Gde Putra. 2004. Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Anonim. t.thn. Bisnis.com, Korupsi Pendidikan Rp. 19 Miliar dalam 10 Tahun. Diakses September 20, 2013. http://www.bisnis.com/icw-korupsipendidikan-rp619-miliar-dalam-10-tahun. . t.thn. Kompas.com, Data ICW Mengenai Kasus Korupsi tahun 2012. Diakses Oktober 27, 2013. http://forum.kompas.com/nasional/304754-data-icwmengenai-kasus-korupsi-tahun-2012-a.html. Davis, Gordon B. 1990. Manajement Information Sistem. Washington: Blackwell Business. Hadiz, Vedi R. 1999. Politik Pembebasan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. Haryanto, Purwataningsih, Budi Oetojo, Hertati, Daisy Indra Yasmine, Husni Arifin, dan Bambang Prasetyo. 2010. Sistem Sosial Budaya Indonesia. Jakarta: Universitas Terbuka. Mufiz, Ali. 1986. Materi Pokok Pengantar Administrasi Negara. Jakarta: Karunika. Notosusanto, Nugroho. 1979. Tentara Peta, Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia. Ritzer, George. 2010. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta: Rajawali Persada. Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman. 2012. Sociological Theory. 8th. Dialihbahasakan oleh Inyiak Ridwan Muzir. New York: Kreasi Wacana Ofset. Santosa, Imam. 2011. Konsep Kunci Sosiologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Schneider, Eugene Van. 1986. Sosiologi Industri. 2nd. Dialihbahasakan oleh J. L. Ginting. Jakarta: Aksara Persada. Sinambela, Lijian Poltak, Sigit Rochadi, Rusman Ghazali, Akhmad Muksin, Didit Setiabudi, Djohan Bima, dan Syaifudin. 2011. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara. Soemardyono, dan Ashari S. 2010. Kajian Kritis Dalam Pembelajaran Matematika di SD. Jakarta: Kemendiknas. Suwarsono, dan Alvin Y. So. 2013. Perubahan Sosial dan Pembangunan. Jakarta: Pustaka LP3ES.43