bab i pengantar a. latar .pemerintah kolonial belanda. sartono kartodirdjo, indonesian...

Download BAB I PENGANTAR A. Latar .pemerintah kolonial Belanda. Sartono Kartodirdjo, Indonesian Historiography

Post on 07-Mar-2019

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1

BAB I

PENGANTAR

A. Latar Belakang

Historiografi nasional Indonesia, khususnya periode awal abad ke-20 tidak

dapat dipisahkan dari perkotaan. Selain karena narasinya dibangun di dalam

batasan spasial perkotaan, kota adalah wujud dari kemodernan yang darinya narasi

sejarah (pergerakan) nasional dirangkai dengan alur logika yang khas.1 Dimulai

dan digerakkan oleh kelas-kelas menengah pribumi di perkotaan yang tumbuh

sebagai bagian dari dinamika sosial dan ekonomi kota pada permulaan abad ke-

20, gagasan-gagasan modern berkembang dan meluas hingga menimbulkan

kesadaran serta pergerakan nasional yang dilandasi semangat nasionalisme.2

Tentu saja nasionalismenya adalah nasionalisme yang berdasarkan etnisitas,

dibatasi pada orang-orang pribumi terdidik di perkotaan (yang kemudian

menyandang predikat nasionalis Indonesia) serta bertujuan untuk lepas dari

kekuasaan bangsa asing atau dalam hal ini adalah Belanda, begitulah kira-kira alur

berpikirnya.3

1 Contoh dari historiografi nasional ini misalnya adalah : Marwati Djouned

dan Nugroho Notosusanto (Ed.), Sejarah Nasional Indonesia. Jakarta : Balai

Pustaka dan juga terbitan resmi bentuk berikutnya : Taufik Abdullah, dkk (Ed.),

Indonesia dalam Arus Sejarah. (Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2009).

2 Lihat Henk Schulte Nordholt, Modernity and Cultural Citizenship in the

Netherlands Indies : An Ilustrated Hypothesis, Journal of Southeast Asian

Studies, 42 (3), pp. 435-457, (October 2011).

3 Ke-pribumi-an dalam konsep nasionalisme Indonesia turut ditentukan

oleh tiga kelompok cendekiawan di Belanda maupun Hindia, yaitu Perhimpunan

Indonesia, Indonesische Studieclub dan Algemeene Studieclub. Lihat Frank

Dhont, Nasionalisme Baru Intelektual Indonesia Tahun 1920an. (Yogyakarta :

UGM Press, 2005).

2

Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah resiko terpinggirkannya atau

bahkan hilangnya bagian-bagian lain dari sejarah Indonesia yang tidak menjadi

bagian dari alur logika itu.4 Bagian-bagian yang terpinggirkan atau hilang tersebut

mencakup beragam aspek di dalam sejarah, baik subjek sejarah seperti individu

ataupun kelompok masyarakat, spasial atau unit geografis sejarah, pemikiran

bahkan ideologi dalam narasi sejarah itu sendiri. Sebagai contoh, tereksklusinya

golongan masyarakat minoritas di perkotaan dalam sejarah nasional resmi, baik

karena faktor rasial, etnis, kepercayaan, kelas sosial maupun relasi sosial di dalam

masyarakat adalah salah satu bukti bahwa pemahaman atas sejarah nasional

mengandung persoalan. Persoalannya bukan semata-mata menentukan siapa atau

kelompok mana yang berhak di atas panggung sejarah nasional Indonesia, tetapi

bagaimana seharusnya narasi sejarah nasional itu dipahami.

Tradisi sejarah nasional, khususnya periode dekade-dekade awal abad ke-

20 dibangun dengan upaya-upaya perlawanan, baik yang moderat maupun radikal,

terhadap segala bentuk ketidakadilan oleh penguasa kolonial termasuk berbagai

bentuk diskriminasi ras oleh bangsa kulit putih terhadap pribumi.5 Diskriminasi

dalam berbagai aspek kehidupan yang diterapkan pemerintah kolonial adalah

suatu titik tolak bahwa kolonialisme harus segera diakhiri. Segala yang bersifat

asing ataupun yang terkait dengannya lantas diasosiasikan dengan penjajah yang

4 Henk Schulte Nordholt, De-colonizing Indonesian Historiography,

Working Paper No. 6, (Centre for East and South-East Asian Studies Lund

University, 2004), p.1.

5 Tradisi ini mengacu pada sejarah Indonesiasentris sebagai perlawanan

terhadap tradisi sebelumnya dimana sejarah Indonesia ditulis dari perspektif

pemerintah kolonial Belanda. Sartono Kartodirdjo, Indonesian Historiography.

(Yogyakarta : Kanisius, 2001), hlm.30.

3

harus diwaspadai dan ditentang.6 Namun waktu telah berlalu, sementara bangunan

sejarah nasional masih terus memproduksi penolakan-penolakan terhadap

berbagai hal yang dianggap non-pribumi seolah-olah sebagai representasi dari

penjajahan. Akibat pelabelan tersebut, diskriminasi ras, etnis, ataupun

kepercayaan justru terus terulang terjadi hingga kini di dalam kehidupan

masyarakat maupun bangsa yang konon dibangun berlandaskan asas kemanusiaan

dan keadilan.7 Diskriminasi secara terang-terangan telah mendorong polarisasi di

dalam masyarakat, termasuk gesekan antar golongan masyarakat mayoritas dan

minoritas yang mengemuka dewasa ini. Kemajemukan atau pluralitas hanya

disadari secara faktual semata dan pada implementasinya bangsa tetap

dibayangkan sebagai suatu substansi yang homogen.8 Hal ini menunjukkan bahwa

seakan-akan telah terjadi kegagalan dalam memahami kemajemukan itu sendiri

dan oleh karenanya sejarah nasional sebagai pembentuk kesadaran masyarakat

tentu turut andil atas terjadinya berbagai ketidakharmonisan ini.

Bertolak dari hal di atas penting kiranya dilakukan upaya untuk

memperluas kajian sejarah yang harus keluar dari dominasi narasi sejarah

nasional. Itu bisa dilakukan dengan mengangkat aspek-aspek sejarah yang

6 Pada perkembangannya, historiografi Indonesiasentris menurut Bambang

Purwanto memiliki premis dasar yang tidak berbeda secara metodologis jika

dibandingkan dengan historiografi kolonial. Mengenai kritik terhadap

historiografi Indonesiasentris selengkapnya lihat Bambang Purwanto, Gagalnya

Historiografi Indonesiasentris?!. (Yogyakarta : Ombak, 2006).

7 Berbagai peristiwa kerusuhan antar etnis maupun agama di berbagai

daerah, termasuk yang baru-baru ini mengemuka di ibukota mencuatnya kasus

diskriminasi agama, bahwa yang berhak atas jabatan kepala daerah haruslah

seorang muslim.

8 Budi Hardiman, Belajar dari Politik Multikulturalisme, dalam Will

Kymlicka, Kewargaan Multikultural (judul asli : Multicultural Citizenship).

(Jakarta : Pustaka LP3ES), hlm. xiv.

4

tereksklusi akibat narasi sejarah nasional. Konteks perkotaan pada awal abad ke-

20, yang dalam narasi sejarah nasional diletakkan sebagai sumber dari

pergerakan nasional itu sendiri dapat digunakan untuk membuktikan bahwa

generalisasi terhadapnya merupakan suatu langkah yang kurang tepat. Hal ini

tentu masuk akal, karena kota sebagai entitas yang majemuk tentu juga memiliki

logika sejarah yang beraneka ragam.

Pembicaraan mengenai kota pada awal abad ke-20 tentu tidak terlepas dari

dinamika kolonial Hindia Belanda yang mengalami babak baru dengan adanya

kebijakan pembaruan politik pemerintahan. Sementara itu dinamika kolonial

Hindia Belanda itu sendiri juga dipengaruhi oleh kelompok-kelompok politik di

Belanda pada masa itu yang menganggap pemerintahan Hindia Belanda seolah-

olah adalah suatu perwalian (Guardianship)9 yang diperlukan guna membimbing

bangsa pribumi oleh orang-orang kulit putih untuk mencapai kemajuan serta pada

akhirnya kemandirian dengan pengajaran moral (The White Mans Burden).10

Kelompok-kelompok politik yang berbeda itu adalah kelompok agama, sosialis

dan etis. Meski berbeda secara ideologi, mereka memiliki ide dasar yang

bersamaan mengenai politik kolonial, yakni menyisihkan sistem eksploitasi dan

menitikberatkan pada usaha untuk kesejahteraan rakyat.11

Ide dari kelompok

partai-partai agama (Partai Roma Katolik, Partai Antirevolusioner, Partai Kristen

9 Bernard H.M. Vlekke menyatakan bahwa pada dasarnya pada dekade-

dekade pertama dan kedua abad ke-20 orang-orang di Belanda setuju bahwa

peerintahan kolonial harus dianggap suatu trusteeship (perwalian). Lihat Bernard

H.M. Vlekke, Nusantara : Sejarah Indonesia (judul asli : Nusantara : A History of

Indonesia). (Jakarta : KPG, 2016), hlm.340.

10

Lihat J.S.Furnivall, op.cit., hlm. 243.

11

Lihat Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah

Pergerakan Nasional (Jilid 2). (Yogyakarta : Ombak, 2014), hlm. 36.

5

Historis) adalah perlunya asimilasi penduduk pribumi ke dalam peradaban Barat

sebagai bagian dari upaya misi pengadaban (civilizing mission). Guna mencapai

hal tersebut maka misi pengadaban ini tidak menekankan pada ide keunggulan

ras, melainkan perlunya toleransi antar ras yang berbeda-beda serta kesatuan

kemanusiaan.12

Sementara itu, kelompok sosialis menyerukan bahwa politik

kolonial seharusnya meningkatkan kesejahteraan dan moral penduduk pribumi,

bukan eksploitasi kolonial namun pertanggungjawaban moral yang seharusnya

ditekankan.13

Sedangkan kelompok etis mendesak kepada pemerintah kolonial

untuk menjalankan suatu sistem yang bertujuan untuk memberadabkan penduduk

melalui berbagai program etis seperti edukasi, irigasi, kredit rakyat dan

emigrasi.14

Berbagai desakan dan pemikiran baru tersebut pada akhirnya bermuara

pada Politik Etis, Politik Balas Budi, Politik Kemakmuran atau pun Asosiasi.15

Furnivall juga menyatakan bahwa pada awal abad ke-20, seluruh kelompok

politik di Belanda mendukung kebijakan aktivitas negara ke arah perluasan,

12

Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah

Pergerakan Nasional (Jilid

Recommended

View more >