bab i pendahuluanbappeda-litbang.banyuasinkab.go.id/wp-content/... · tujuannya adalah sebagai...

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 2017

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kab. Banyuasin 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian

Pengembangan (Bappeda & Litbang) Kabupaten Banyuasin yang dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2014

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin

Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008

Nomor 17) sebagaimana telah diubah teraklhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten

Banyuasin Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Banyuasin Tahun 2014 Nomor 35).

Bappeda dan Litbang sebagai satu-satunya instansi perencanaan di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang dipertegas Peraturan Bupati

Banyuasin Nomor....Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten

Banyuasin bahwa Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin mempunyai tugas

pokok membantu Bupati Banyuasin dalam penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian

pengembangan.

Kegiatan perencanaan merupakan proses yang dilakukan secara

sistematis untuk menghasilkan rencana kebijakan, program dan proyek daerah

berikut pemantauan dan penilaian perkembangan pelaksanaannya.



Perencanaan sebagai salah satu penerapan fungsi manajemen

pembangunan memerlukan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang

memadai agar dapat menghasilkan rencana yang sesuai dengan perkembangan

pembangunan.

Melalui visi “BAPPEDA VISIONER DAN BERKUALITAS“, diharapkan

dapat mewujudkan perencanaan Kabupaten Banyuasin yang dinamis sesuai

dengan kondisi dan potensi wilayah yang ada dalam mendukung terwujudnya visi

dan misi Kabupaten Banyuasin.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian

Pengembangan merupakan unsur pendukung Bupati di bidang Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan. Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan dipimpin oleh seorang

Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

1.2 Landasan Hukum

1.

2.

3.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4181) ;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421) ;

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran



4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun

2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4844) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4262) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008

Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian Dan evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 03) ;

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam

Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang



11.

12.

13.

14.

15.

16

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2008

tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008

Nomor 17) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Banyuasin Nomor 05 Tahun 2014 (Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 119) ;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Banyuasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin

Tahun 2009 Nomor 26) ;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Banyuasin Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin

Tahun 2014 Nomor 64) ;


tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 Nomor 07);

Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 891 Tahun 2014 tentang

Penjabaran Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten

Banyuasin ;

Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 95 Tahun 2015 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 ;



17 Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 241 Tahun 2015 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 241).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kinerja (Renja) ini adalak penjabaran

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin yang

lebih rinci dan konkrit sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuannya adalah sebagai pedoman untuk melakukan evaluasi program

dan kegiatan, yang telah dilaksanakan dan untuk pengukuran kinerja dalam

penyusunan LAKIP sebagai pertanggungjawaban Kepala SKPD kepada Kepala

Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda dan Litbang Tahun Lalu

dan Capalan Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda dan

Litbang

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda dan Litbang

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

4.2 Kaidah Pelaksanaan

4.3 Rencana Tindak Lanjut

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Rancangan Surat Keputusan Kepala Bappeda dan Litbang tentang

Penetapan Renja Bappeda dan Litbang

2. Tabel Daftar Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang

3. Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD

4. Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BAPPEDA

& PM dan Pencapaian Renstra Bappeda dan Litbang

5. Daftar Kegiatan Lintas SKPD dan Lintas Wilayah

6. Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda dan

Litbang



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda dan Litbang Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin

Pada umumnya, kualitas penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah

di Kabupaten Banyuasin terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator

yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan

tersebut meliputi :

1) Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan

pembangunan antara lain : DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan

sektor swasta ;

2) Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme

perencanaan partisipatif ;

3) Terselenggaranya forum SKPD dan gabungan SKPD ;

4) Meningkatnya konsisitensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme

penyusunan anggaran ;

5) Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kabupaten oleh

Bappeda dan SKPD terkait ;

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari

meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda dan Penelitian Pengembangan

meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :

1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat

fungsional ;



2) Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi : master plan, RTRW, data

base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan ;

3) Fasilitas berbagai forum multistakeholders di bidang perencanaan dan perumusan

kebijakan pembangunan lainnya ;

4) Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu

antara lain melalui focused group discussion (FGD) ;

5) Pemanfaatan inovasi teknologi.

Program dan kegiatan tahun anggaran tahun lalu yaitu Tahun Angaran 2016

setelah melakukan evaluasi yang dilihat dari Laporan Perkembangan Keuangan dan

Fisik sampai Desember 2016, dapat dilihat sebagai berikut

No

Uraian Program

Kegiatan

Persentase

Realisasi

Keuangan

(%)

Fisik

(%)

1 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

a Penyediaan Jasa

Surat menyurat

96.500.000 100%

b Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya

Air dan Listrik

167.000.000 100%

c Penyediaan Jasa

Jaminan Barang Milik

Daerah

79.800.000 100%

d Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan Dinas/

Operasional

23.400.000

100%

e Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

404.625.000 100%

f Penyediaan Jasa

Kebersihan

Kantor

66.162.700 100%

g Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

16.350.000 100%



h Penyediaan Alat Tulis

Kantor

44.634.150 100%

i Penyedian Barang Cetakan Pengadaan

46.520.500 100%

J Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor

10.045.000 100%

k Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

150.500.000 100%

l Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan - Undangan

31.616.000 100%

m Penyediaan Makanan dan Minuman

39.900.000 100%

n Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

428.091.500 100%

o Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

42.304.750 100%

p Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran

120.000.000 100%

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

a Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

385.000.000 100%

b Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

287.500.000 100%

c Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

130.686.000 100%

d Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Opersional

16.000.000 100%

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

107.700.000 100%

b Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

38.625.000 100%



4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

52.000.000 100%

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

22.500.000 100%

b Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

14.245.000 100

6 Program Pengembangan Data/Informasi

a

Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

92.752.800 100%

b Penyusunan Database Informasi Pembangunan

113.598.500 100%

c Koordinasi Data / Informasi Pembangunan Daerah

76.834.800 100%

7 Program Perencanaan Tata Ruang

a

Revisi Rencana Tata Ruang

970.000.000 100%

8 Program

Kerjasama

Pembangunan

a Koordinasi Kerjasama

Wilayah Perbatasan

110.331.300 100%

9 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

a

Pengawasan Pemanfaatan Ruang

150.000.000 100%

10 Program

Perencanaan

Pengembangan

Kota-Kota

Menengah dan

Besar

a Koordinasi Perencanaan

Air Minum, Drainase dan

Sanitase Perkotaan

150.000.000 100%

11 Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

a Penyusunan Rancangan

RKPD

204.082.000 100%

b Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

288.172.000 100%



c Penetapan RKPD 144.056.500 100%

d Koordinasi Penyusunan

Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban

(LKPJ)

183.195.000 100%

e Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan

Pembangunan

408.555.500 100%

f Penyusunan KUA dan

PPAS / KU PAPBD dan

PPAS P

116.090.000 100%

g Sinkronisasi RPJMD 153.547.500 100%

h Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah

148.118.500 100%

i Sistem Informasi

Disposisi Elektronik (E-

Office)

50.000.000 100%

12 Program

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi


Pembangunan Bidang

Ekonomi

186.000.000 100%

13 Program

Perencanaan

Sosial dan Budaya


Pembangunan Bidang

Sosial

dan Budaya

203.000.000 100%

b Koordinasi Aksi

Pencegahan Dan

Pemberantasan Korupsi

97.000.000 100%

14 Program

Penelitian,

Pengembangan,

dan Inovasi

a Kajian Kualitas

Pendidikan

91.138.000 100%

b Penguatan Sistem

Inovasi Daerah (SIDa)

150.170.000 100%

15 Program

Penguatan

Kelembagaan

Litbang Daerah

a Pengembangan

Kerjasama Kelembagaan

Litbang

113.592.000 100%

JUMLAH 7.022.000.000 100%



Program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Penelitian Pengembangan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sasaran dan

tujuan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan . Tercapainya sasaran Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan serta sasaran

satuan kerja lain, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah

Kabupaten Banyuasin sehingga tercapainya sasaran bahkan tujuan Pemerintah

Kabupaten Banyuasin.

Program dan Kegiatan Rencana Tahun 2017 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan dapat dilihat sebagai berikut :

No Nama Program Kegiatan Pagu Anggaran (Rupiah)

1 2 3 4

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

a Penyediaan Jasa

Surat menyurat

109.000.000

b Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

205.800.000

c Penyediaan Jasa Jaminan

Barang Milik Daerah

79.550.000

d Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/

Operasional

22.750.000

e Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

495.950.000

f Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

75.068.900

g Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

29.500.000

h Penyediaan Alat Tulis Kantor 50.882.500

i Penyedian Barang Cetakan Pengadaan

298.066.100

j Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor

29.840.000

k Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

400.650.000



l Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan – Undangan

52.500.000

m Penyediaan Makanan dan Minuman

53.485.000

n Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

650.000.000

o Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

90.565.000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

a Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

24.000.000

b Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

285.500.000

c Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

197.640.000

d Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

21.000.000

e Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

800.000.000

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

132.000.000

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a Pendidikan dan Pelatihan Formal

52.500.000

b Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

163.812.000

5 Program Pengembangan Data / Informasi

a Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

113.120.000

b Updating Aplikasi Perencanaan Pembangunan dan Administrasi Perkantoran Berbasis Sistem Informasi

210.914.000

c Pengelolaan Aplikasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

100.417.000

d Publikasi Data dan Informasi 255.101.000

6 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan

a Koordinasi Perencanaan Air

Minum, Drainase dan

Sanitase Perkotaan

510.000.000



Besar

7 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

382.940.500

b Monitoring Kondisi Ekonomi Makro Daerah

198.359.700

c Penyusunan Rancangan RKPD

318.966.000

d Penetapan RKPD 140.596.000

e Penyusunan KUA dan PPAS

/ KU dan PPAS P

117.955.000

f Perencanaan Pembangunan

Manusia dan Masyarakat

476.450.000

g Analisis Data dan Informasi

Penyusunan Dokumen

Perencanaan

92.158.000

h Perencanaan Pembangunan

Bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah

2.250.000.000

8 Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

a Koordinasi Penyusunan LKPJ

175.557.000

b Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

252.630.000

c Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

162.204.000

9 Program Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

a Penyusunan Profil

Pendapatan Petani

397.755.500

b Penyusunan Profil Potensi

Desa dan Kelurahan

402.700.000

c Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan

297.853.000

d Penyusunan Rencana Induk

Parawisata Daerah

156.267.600

10 Program

Pembangunan Manusia

dan Masyartakat

a Pembangunan Ketenagakerjaan untuk Mendukung Era Industri

250.000.000

b Penyusunan Pencapaian

SDG’s Kabupaten

276.644.000

c Penyusunan Rencana Aksi

Revolusi Mental

181.906.000

11 Program

Pengembangan

Wilayah

a Koordinasi Penyusunan Masterplan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

890.000.000



Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan

Kabupaten Banyuasin, terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program;

3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

c. Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian,

Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Analisis Ekonomi Makro Daerah;

2. Sub Bidang Analisis Kewilayahan dan Konektivitas;

3. Sub Bidang Data, Statistik, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

d. Bidang I (Pembangunan Manusia dan Masyarakat) terdiri dari, terdiri dari :

1. Sub Bidang I.

12 Program Penelitian,

Pengembangan, dan

Inovasi

a Kajian Pengembangan

Infrastruktur Daerah Pasang

Surut dan Pesisir

198.110.000

b Kajian Pemanfaatan

Multiguna Tanaman Sawit

249.265.000

c Fasilitasi Pusat Inovasi Hak

Kekayaan Intelektual (HKI)

dan Pembentukan Satu Desa

Inovasi

163.337.000

d Kajian Daya Dukung dan

Daya Tampung Kawasan

Tanjung Api-Api

290.321.000

e Kajian Standar Pendidikan

dan Tenaga Kependidikan

193.222.000

f Inovasi Pengolahan Biji Karet

Menjadi Produk Pangan

Alternatif

148.211.000

13 Program Penguatan

Kelembagaan Litbang

Daerah

a Peningkatan Kapasitas SDM

Kelitbangan

148.449.000

b Pemberdayaan

Kelembagaan Litbang

95.500.000

JUMLAH 15.646.729.250



2. Sub Bidang II.

3. Sub Bidang III.

e. Bidang II (Ekonomi dan Sumber Daya Alam), terdiri dari :

1. Sub Bidang I.

2. Sub Bidang II;

3. Sub Bidang III.

f. Bidang III (Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah), terdiri dari:

1. Sub Bidang I;

2. Sub Bidang II;

3. Sub Bidang III.

g. Bidang Pengkajian Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengkajian Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa.

2. Sub Bidang Pengkajian Ekonomi;

3. Sub Bidang Pengkajian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian

Aparatur.

h. Bidang Pengkajian Pembangunan, Inovasi dan Teknologi, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengkajian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

2. Sub Bidang Pengkajian Pengembangan Wilayah , Fisik dan Prasarana;

3. Sub Bidang Pengkajian Inovasi dan Teknologi.

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang

Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan sesuai Kewenangan dan

Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Penelitian Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

a. Pengoordinasian, Fasilitasi, Verifikasi, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi,

Pelaporan, Penyajian Data dan Informasi atas Kegiatan Kesekretariatan;

b. Pengoordinasian, Fasilitasi, Verifikasi, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi,

Pelaporan, Penyajian Data dan Informasi atas Kegiatan Analisis Ekonomi



Makro Daerah, Kewilayahan dan Konektivitas, Data, Statistik, Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan;

c. Pengoordinasian, Fasilitasi, Verifikasi, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi,

Pelaporan, Penyajian Data dan Informasi atas Kegiatan Perencanaan

Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Tahunan Daerah;

d. Pengoordinasian, Fasilitasi, Verifikasi, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi,

Pelaporan, Penyajian Data dan Informasi atas Pelaksanaan Kesepakatan

dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;

e. Pengoordinasian, Fasilitasi, Verifikasi, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi,

Pelaporan, Penyajian Data dan Informasi atas Pelaksanaan Kesepakatan

dengan DPRD terkait APBD, KUA dan PPAS;

f. Pengoordinasian, Fasilitasi, Verifikasi, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi,

Pelaporan, Penyajian Data dan Informasi atas Pelaksanaan Sinergitas dan

Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah;

g. Pengoordinasian, Fasilitasi, Verifikasi, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi,

Pelaporan, Penyajian Data dan Informasi atas Pelaksanaan Sinergitas dan

Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi di Kabupaten;

h. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama

Perangkat Daerah di bawah Koordinasi Sekretaris Daerah;

i. Pengoordinasian, Fasilitasi, Verifikasi, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi,

Pelaporan, Penyajian Data dan Informasi atas Pelaksanaan kegiatan Penelitian

dan Pengembangan;

j. Pengoordinasian, Fasilitasi, Verifikasi, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi,

Pelaporan, Penyajian Data dan Informasi atas Pelaksanaan kegiatan

Penyusunan dan Penyajian Dokumen Pendukung Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Penelitian Pengembangan;

k. Menilai Prestasi Kerja Bawahan;



l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya;

m. Menyusun SKP dan Penetapan Kinerja serta melaporkan hasil pelaksanaan

tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretaris, mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan

Pengelolaan Kepegawaian, Keuangan, Umum, Perlengkapan, Pengoordinasian,

Fasilitasi, Verifikasi, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Penyajian Data

dan Informasi Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Mengoordinasikan Penyusunan Program Kegiatan;

b. Mengoordinasikan Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum, Administrasi

Kepegawaian, Administrasi Keuangan, Administrasi Perlengkapan dan

Kerumahtanggaan;

c. Merencanakan kegiatan Peningkatan Kualitas (Pendidikan, Latihan dan Kursus)

Pegawai, Pembinaan Umum Kepegawaian, Pengembangan Karier serta

Peningkatan Disiplin Pegawai;

d. Mengoordinasikan dan Memfasilitasi atas Penyusunan Peraturan Perundang-

undangan;

e. Mengoordinasikan Penyusunan Administrasi SKP dan Penetapan Kinerja;

f. Mengoordinasikan dan Memfasilitasi Penyusunan Dokumen Renstra dan Renja

berdasarkan Rencana Program;

g. Mengoordinasikan dan Memfasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Perangkat Daerah berdasarkan Rancangan Akhir dari masing-

masing Bidang;



h. Mengoordinasikan dan Memfasilitasi Penyusunan Dokumen Sinergitas dan

Harmonisasi Dokumen Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Penelitian Pengembangan Berdasarkan Rancangan Akhir dari masing-masing

Bidang;

i. Mengoordinasikan dan Memfasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD,

RKPD dan Musrenbang Kecamatan;

j. Mengoordinasikan dan Memfasilitasi Pelaksanaan Pembinaan Teknis

Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Banyuasin;

k. Mengoordinasikan dan Memfasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah berupa Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,

RPJMD, dan RKPD;

l. Mengoordinasikan dan Memfasilitasi Penyusunan Dokumen Pengganggaran

Daerah berupa Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD, KUA dan PPAS;

m. Mengoordinasikan dan Memfasilitasi Penyusunan Dokumen Sinergitas dan

Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Perangkat Daerah di

Kabupaten Banyuasin;

n. Mengoordinasikan dan Memfasilitasi kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja

(LKjIP) Badan berdasarkan Laporan dari Kesekretariatan dan masing-masing

Bidang;

o. Menilai Prestasi Kerja Bawahan;

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan Tugas dan

Fungsinya;

q. Menyusun SKP dan Penetapan Kinerja serta melaporkan hasil pelaksanaan

Tugas dan Fungsinya kepada Kepala Badan.



Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Umum, mempunyai tugas membantu

sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana strategis, perencanaan program,

laporan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP).

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Umum menyelenggarakan Fungsi :

a. menyusun perencanaan dan program kerja operasional kegiatan pelayanan

dan pengkoordinasian penyusun rencana dan program kerja badan;

b. menyusun rencana strategis dan rencana kegiatan tahunan badan;

c. menyusun laporan capaian kinerja kegiatan;

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan masing-masing

bidang dan sekretariat;

e. menyusun, menyiapkan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan

dinas;

f. melaksanakan urusan administrasi umum, kerumahtanggaan, keamanan dan

ketertiban kantor;

g. melaksanakan pengelolaan dokumen, kearsipan dan pembuatan naskah dinas;

h. menilai prestasi kerja bawahan;

i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu

Sekretaris dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Melaksanakan Urusan Administrasi Umum, Administrasi Kepegawaian,

Kerumahtanggaan, Keamanan, dan Ketertiban di Lingkungan Kantor;



c. Melaksanakan Pengelolaan Dokumentasi, Kearsipan, dan Pembuatan Naskah

Dinas;

d. Melaksanakan Urusan Mutasi, Pengembangan Kepegawaian, dan Rencana

Kebutuhan Formasi Pegawai;

e. Melaksanakan kegiatan Peningkatan Kualitas (Pendidikan, Latihan dan Kursus)

Pegawai, Pembinaan Umum Kepegawaian, Pengembangan Karier serta

Peningkatan Disiplin Pegawai;

f. Menyusun dan Menghimpun SKP dan Penetapan Kinerja;

g. Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Perjalanan Dinas;

h. Menyusun dan Menyiapkan Rencana Kebutuhan Sarana Prasarana

Perlengkapan Badan;

i. Melaksanakan Pengadaan dan Pendistribusian Aset Badan;

j. Menilai Prestasi Kerja Bawahan;

k. Melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan Atasan sesuai dengan

Tugas dan Fungsinya;

l. Menyusun SKP dan Penetapan Kinerja serta melaporkan hasil pelaksanaan

Tugas dan Fungsinya kepada Sekretaris Badan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program, mempunyai

tugas membantu Sekretaris dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan

kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program;

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program menyelenggarakan

fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan

Program ;

b. Menghimpun dan Menyusun Dokumen Renstra dan Renja berdasarkan

Rencana Program pada Kesekretariatan dan masing-masing Bidang ;



c. Menghimpun dan Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

berupa RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah

berdasarkan Rancangan Akhir dari masing-masing Bidang ;

d. Melaksanakan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD dan mengikuti

pelaksanaan Musrenbang Kecamatan ;

e. Menghimpun dan Menyusun Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan

Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Perangkat Daerah di Kabupaten

Banyuasin berdasarkan Rancangan Akhir dari masing-masing Bidang ;

f. Menghimpun dan Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

berupa Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

Menghimpun dan Menyusun Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan

Perangkat Daerah ;

g. Menghimpun dan Menyusun Dokumen Pengganggaran Daerah berupa

Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD, KUA dan PPAS ;

h. Menghimpun dan Menyusun Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan

Kementerian/Lembaga, Provinsi di Kabupaten ;

i. Menghimpun dan Menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) Badan berdasarkan

Laporan dari Kesekretariatan dan masing-masing Bidang ;

j. Menghimpun dan Menyusun Laporan Pelaksanaan Program Kegiatan

berdasarkan Laporan dari Kesekretariatan dan masing-masing Bidang ;

k. Menghimpun dan Menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) Badan berdasarkan

Laporan dari Kesekretariatan dan masing-masing Bidang ;

l. Menilai Prestasi Kerja Bawahan ;

m. Melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan Atasan sesuai dengan

Tugas dan Fungsinya ;

n. Menyusun SKP dan Penetapan Kinerja serta melaporkan hasil pelaksanaan




Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas

membantu Sekretaris dalam melaksanakan melaksanakan pengelolaan administrasi,

pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan sarana dan prasarana perlengkapan.

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;

b. Menghimpun dan Menyusun Dokumen Administrasi Keuangan berupa Anggaran

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Badan;

c. Menghimpun dan Menyusun Dokumen Pertanggungjawaban, Evaluasi, dan

Pelaporan Keuangan;

d. Menghimpun dan Menyusun Daftar Gaji dan Tunjangan Lainnya;

e. Melakukan Pengujian, Permintaan, dan Verifikasi Pertanggungjawaban

Pembayaran;

f. Melaksanakan Penyimpanan, Pemeliharaan dan Inventarisasi Aset Badan;

g. Menghimpun dan Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan

berdasarkan Laporan dari masing-masing Bidang dan Sekretariat;

h. Menilai Prestasi Kerja Bawahan;

i. Melaksanakan Tugas-Tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan

sesuai Tugas Fungsinya;

j. Menyusun SKP dan Penetapan Kinerja serta melaporkan hasil pelaksanaan


Kepala Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program,

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan membantu pelaksanaan tugas Kepala Badan

meliputi fungsi Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian,

Evaluasi dan Pelaporan.

Kepala Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program,

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :



a. Pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah

(perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik,

tematik, integratif, spasial;

b. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi

serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro

daerah;

c. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah

serta Pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;

d. Pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan;

e. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model

kewilayahan dan serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara

holistik-tematik, integratif, dan spasial yang berbasis pada pengembangan

kewilayahan;

f. Pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah;

g. Pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah yang bersifat umum dan makro

untuk mengetahui pencapaian outcome dan impact program pembangunan

daerah, serta pegendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

h. Pengumpulan dan analisis data statistik serta informasi pembangunan untuk

perencanaan pembangunan daerah;

i. Mengoordinasikan dan Memfasilitasi kegiatan Monitoring Penyusunan RPJPD,

RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah;

j. Mengoordinasikan dan Memfasilitasi kegiatan Monitoring Penyusunan APBD;

k. Mengoordinasikan dan Memfasilitasi kegiatan Evaluasi dan Pelaporan terkait

Penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah;

l. Mengoordinasikan dan Memfasilitasi kegiatan Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan APBD (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada

DPRD) Berdasarkan Laporan masing-masing Bidang;



m. Mengoordinasikan dan Memfasilitasi kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi

terkait Penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat

Daerah;

n. Mengoordinasikan dan Memfasilitasi kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi

terkait Penyusunan APBD;

o. Mengoordinasikan dan Memfasilitasi kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja

(LKjIP) Pemerintah Kabupaten;

p. Menilai Prestasi Kerja Bawahan;

q. Melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan Atasan sesuai dengan


r. Menyusun SKP dan Penetapan Kinerja serta melaporkan hasil pelaksanaan


Kepala Sub Bidang Analisis Ekonomi Makro Daerah mempunyai tugas

membantu membantu pelaksanaan tugas Kepala Bidang Analisis Data Pembangunan,

Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan meliputi kegiatan

Analisis Ekonomi Makro Daerah.

Kepala Sub Bidang Analisis Ekonomi Makro menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut :

a. Melaksanakan Kegiatan analisis kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan

ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik, tematik, integratif,

spasial;

b. Melaksanakan kegiatan pengembangan model ekonomi serta kebijakan

perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;

c. Melaksanakan kegiatan pengintegrasian dan harmonisasi program-program

pembangunan Nasional dan Provinsi Bidang Ekonomi di daerah;

d. Melaksanakan kegiatan penyusunan pagu indikatif pembangunan daerah;



e. Menilai Prestasi Kerja Bawahan;

f. Melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan Atasan sesuai dengan


g. Menyusun SKP dan Penetapan Kinerja serta melaporkan hasil pelaksanaan

Tugas dan Fungsinya kepada Kepala Bidang.

Kepala Sub Bidang Analisis Kewilayahan dan Konektivitas membantu

pelaksanaan tugas Kepala Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan

Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan menyangkut kegiatan

Pengembangan Wilayah dan Konektivitas antar Wilayah.

Kepala Sub Bidang Analisis Kewilayahan dan Konektivitas menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut :

a. Melaksanakan kegiatan analisis kebijakan kewilayahan dan konektivitas;

b. Melaksanakan Kegiatan pengembangan model kewilayahan dan kebijakan

perencanaan pembangunan daerah secara holistik, tematik, integratif, dan

spasial yang berbasis pada pengembangan kewilayahan;

c. Melaksanakan analisis RTRW daerah;

d. Menilai Prestasi Kerja Bawahan;

e. Melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan Atasan sesuai dengan


f. Menyusun SKP dan Penetapan Kinerja serta melaporkan hasil pelaksanaan


Kepala Sub Bidang Data, Statistik, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

membantu pelaksanaan tugas Kepala Bidang Analisis Data Pembangunan,



Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan menyangkut kegiatan

Data, Statistik, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Kepala Sub Bidang Data, Statistik, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Melaksanakan evaluasi pembangunan daerah yang bersifat umum dan makro

untuk mengetahui pencapaian outcome dan impact program pembangunan

daerah, serta pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

b. Mengumpulkan dan menganalisis data statistik serta informasi pembangunan

untuk perencanaan pembangunan daerah;

c. Melaksanakan kegiatan Evaluasi Dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan

Renja Perangkat Daerah;

d. Melaksanakan kegiatan Monitoring Proses Penyusunan APBD;

e. Menyusun Laporan terkait hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pembangunan Daerah;

f. Melaksanakan kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Bupati kepada DPRD;

g. Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi terkait Penyusunan

RPJPD, RPJMD, RKPD dan Penyusunan APBD;

h. Mengoordinasikan dan Memfasilitasi kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja

(LKjIP), Perencanaan Kinerja (IKU), Pengukuran Kinerja (PK), Pelaporan Kinerja

(Rencana Aksi) Pemerintah Kabupaten;

i. Menilai Prestasi Kerja Bawahan;

j. Melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan Atasan dan Melaporkan

hasil pelaksanaan Tugas dan Fungsinya;



k. Menyusun SKP dan Penetapan Kinerja serta melaporkan hasil pelaksanaan


Kepala Bidang Bidang I (Pembangunan Manusia dan Masyarakat)

mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang Perencanaan Pembangunan

Manusia dan Masyarakat.

Kepala Bidang Bidang I (Pembangunan Manusia dan Masyarakat)


a. Mengoordinasikan, Memfasilitasi dan Memverifikasi Penyusunan Rancangan

RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah di Bidang

Pembangunan Manusia dan Masyarakat ;

b. Mengoordinasikan dan Memfasilitasi Pelaksanaan dan Mengikuti Musrenbang

RPJPD, RPJMD, RKPD, Musrenbang Kecamatan di Bidang Pembangunan


c. Mengoordinasikan dan Memfasilitasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi

RTRW Daerah dengan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja

Daerah di Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat ;

d. Mengoordinasikan dan Memfasilitasi Pelaksanaan Pembinaan Teknis dan

Asistensi Perencanaan kepada Perangkat Daerah di Bidang Pembangunan

Manusia dan Masyarakat ;

e. Mengoordinasikan dan Memfasilitasi Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD

terkait Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD di Bidang Pembangunan Manusia

dan Masyarakat ;

f. Mengoordinasikan dan Memfasilitasi Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD

terkait KUA-PPAS di Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat ;

g. Mengoordinasikan dan Memfasilitasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi

Kegiatan Perangkat Daerah di Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;



h. Mengoordinasikan dan Memfasilitasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi

Kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi di Kabupaten pada Bidang


i. Mengoordinasikan, Memfasilitasi Dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan

di Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat ;

j. Mengoordinasikan dan Memfasilitasi Pelaksanaan kegiatan Penyusunan

Laporan Kinerja (LKjIP), Perencanaan Kinerja (IKU), Pengukuran Kinerja (PK),

Pelaporan Kinerja (Rencana Aksi) di Bidang Pembangunan Manusia dan

Masyarakat ;

k. Menilai Prestasi Kerja Bawahan ;

l. Melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan Atasan sesuai dengan




Kepala Sub Bidang I membantu pelaksanaan tugas Kepala Bidang I

menyangkut Urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kepala Sub Bidang I menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Menyusun dan Menganalisis Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan

Renja Perangkat Daerah meliputi Urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

b. Mengikuti Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD dan mengikuti

Musrenbang Kecamatan Urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk,


c. Menyusun dan Menganalisis Rancangan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW

Daerah dengan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Urusan



Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak;

d. Menghimpun dan Menyusun Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan

Kinerja (LKjIP), Perencanaan Kinerja (IKU), Pengukuran Kinerja (PK),

Pelaporan Kinerja (Rencana Aksi) Urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk,


e. Menyusun Konsep Pembinaan Teknis dan Asistensi Perencanaan Urusan

Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak;

f. Menyusun dan Menganalisis Rancangan Kesepakatan dengan DPRD terkait

RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Urusan Kesehatan, Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak;

g. Menyusun dan Menganalisis Rancangan Kesepakatan dengan DPRD terkait

KUA-PPAS Urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

h. Menyusun dan Menganalisis Rancangan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan

Urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

i. Menyusun dan Menganalisis Rancangan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan

Pusat dan Provinsi untuk Urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk,


j. Melaksanakan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Urusan Kesehatan,

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak;








Kepala Sub Bidang II membantu pelaksanaan tugas Kepala Bidang I

menyangkut Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Tenaga Kerja,

Perpustakaan dan Kearsipan

Kepala Sub Bidang II menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Menyusun dan Menganalisis RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja

Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Tenaga Kerja,Perpustakaan dan

Kearsipan;

b. Mengikuti Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD dan Musrenbang

Kecamatan Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Tenaga

Kerja,Perpustakaan dan Kearsipan;



Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Tenaga Kerja,Perpustakaan dan

Kearsipan;



Pelaporan Kinerja (Rencana Aksi) Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah

Raga, Tenaga Kerja,Perpustakaan dan Kearsipan;


Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Tenaga Kerja,Perpustakaan dan

Kearsipan;




RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Urusan Pendidikan, Pemuda dan

Olah Raga, Tenaga Kerja,Perpustakaan dan Kearsipan;


KUA-PPAS Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Tenaga

Kerja,Perpustakaan dan Kearsipan;


Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Tenaga Kerja,Perpustakaan dan

Kearsipan;


Pusat dan Provinsi untuk Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga,

Tenaga Kerja,Perpustakaan dan Kearsipan;

j. Melaksanakan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Urusan Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga, Tenaga Kerja,Perpustakaan dan Kearsipan;






Kepala Sub Bidang III membantu pelaksanaan tugas Kepala Bidang I

menyangkut Urusan Sosial, Kebudayaan, Trantib-Um, Linmas, Administrasi

Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengawasan, Kepegawaian dan Diklat, Sekretariat

Daerah dan Sekretariat Dewan.



Kepala Sub Bidang III menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :


Renja Urusan Sosial, Kebudayaan, Trantib-Um, Linmas, Administrasi

Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengawasan, Kepegawaian dan Diklat,

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan;

b. Mengikuti Mengikuti Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD dan

Musrenbang Kecamatan Urusan Sosial, Kebudayaan, Trantib-Um, Linmas,

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengawasan, Kepegawaian dan

Diklat, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan;


Daerah dengan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Urusan Sosial,

Kebudayaan, Trantib-Um, Linmas, Administrasi Kependudukan dan Catatan

Sipil, Pengawasan, Kepegawaian dan Diklat, Sekretariat Daerah dan Sekretariat

Dewan;

d. Menghimpun dan Menyusun Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja


(Rencana Aksi) Urusan Sosial, Kebudayaan, Trantib-Um, Linmas, Administrasi




Sosial, Kebudayaan, Trantib-Um, Linmas, Administrasi Kependudukan dan

Catatan Sipil, Pengawasan, Kepegawaian dan Diklat, Sekretariat Daerah dan

Sekretariat Dewan;


RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Urusan Sosial, Kebudayaan,

Trantib-Um, Linmas, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil,



Pengawasan, Kepegawaian dan Diklat, Sekretariat Daerah dan Sekretariat

Dewan;


KUA-PPAS Urusan Sosial, Kebudayaan, Trantib-Um, Linmas, Administrasi




Urusan Sosial, Kebudayaan, Trantib-Um, Linmas, Administrasi Kependudukan

dan Catatan Sipil, Pengawasan, Kepegawaian dan Diklat, Sekretariat Daerah

dan Sekretariat Dewan;


Pusat dan Provinsi untuk Urusan Sosial, Kebudayaan, Trantib-Um, Linmas,

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengawasan, Kepegawaian dan

Diklat, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan;

j. Melaksanakan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Urusan Sosial,

Kebudayaan, Trantib-Um, Linmas, Administrasi Kependudukan dan Catatan

Sipil, Pengawasan, Kepegawaian dan Diklat, Sekretariat Daerah dan Sekretariat

Dewan;






Kepala Bidang II Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membantu pelaksanaan

tugas Kepala Badan meliputi fungsi Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam.



Kepala Bidang II Ekonomi dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut :



Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

b. Mengoordinasikan dan Memfasilitasi Pelaksanaan dan mengikuti Musrenbang

RPJPD, RPJMD, RKPD Musrenbang Kecamatan di Bidang Ekonomi dan

Sumber Daya Alam;


RTRW Daerah dengan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat

Daerah di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;


Asistensi Perencanaan kepada Perangkat Daerah di Bidang Ekonomi dan

Sumber Daya Alam;


terkait RPJPD, RPJMD, RKPD di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;


terkait KUA-PPAS di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;


Kegiatan Perangkat Daerah di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;


Kegiatan Kementerian / Lembaga, Provinsi di Kabupaten pada Bidang Ekonomi

dan Sumber Daya Alam;

i. Mengoordinasikan, Memfasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;





Pelaporan Kinerja (Rencana Aksi) di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;






Kepala Sub Bidang I membantu pelaksanaan tugas Kepala Bidang II meliputi

Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Perizinan

Terpadu Satu Pintu dan Pariwista.

Kepala Sub Bidang I menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :


Renja Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Penanaman

Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Pariwista;


Kecamatan Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM,

Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Pariwista;


Daerah dengan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah

Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal,

Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Pariwista;

d. Menghimpun dan Menyusun Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja


(Rencana Aksi) Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM,





Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Perizinan

Terpadu Satu Pintu dan Pariwista;


RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan

UKM, Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Pariwista;


KUA-PPAS Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM,



Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal,

Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Pariwista;


Pusat dan Provinsi untuk Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan

UKM, Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Pariwista;

j. Melaksanakan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Urusan Perdagangan,

Perindustrian, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu

Pintu dan Pariwista;






Kepala Sub Bidang II membantu pelaksanaan tugas Kepala Bidang II meliputi

Urusan Keuangan, Perencanaan, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber

Daya Mineral.




a. Menyusun dan Menganalisis Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra

dan Renja Urusan Keuangan, Perencanaan, Lingkungan Hidup, Kehutanan

dan Energi Sumber Daya Mineral;


Kecamatan Urusan Keuangan, Perencanaan, Lingkungan Hidup, Kehutanan




Keuangan, Perencanaan, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber

Daya Mineral;



Pelaporan Kinerja (Rencana Aksi) Urusan Keuangan, Perencanaan,

Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral;


Keuangan, Perencanaan, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber

Daya Mineral;


RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Urusan Keuangan, Perencanaan,

Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral;


KUA-PPAS Urusan Keuangan, Perencanaan, Lingkungan Hidup, Kehutanan



Urusan Keuangan, Perencanaan, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi

Sumber Daya Mineral;




Pusat dan Provinsi untuk Urusan Keuangan, Perencanaan, Lingkungan Hidup,

Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral;

j. Melaksanakan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Urusan Keuangan,

Perencanaan, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya

Mineral;






Kepala Sub Bidang III membantu pelaksanaan tugas Kepala Bidang II meliputi

Urusan Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan.



dan Renja Urusan Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan;


Kecamatan Urusan Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan;


Daerah dengan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Urusan Pertanian,

Pangan, Perikanan dan Kelautan;



Pelaporan Kinerja (Rencana Aksi) Urusan Pertanian, Pangan, Perikanan dan

Kelautan;




Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan;


RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Urusan Pertanian, Pangan,

Perikanan dan Kelautan;


KUA-PPAS Urusan Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan;


Urusan Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan


Pusat dan Provinsi Urusan Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan;

j. Melaksanakan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Urusan Pertanian,

Pangan, Perikanan dan Kelautan;






Kepala Bidang III (Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah), mempunyai

tugas merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program di bidang

perencanaan program, pengendalian, dan evaluasi pembangunan

Kepala Bidang III (Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah) menyelenggarakan




Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;



b. Mengoordinasikan dan Memfasilitasi Pelaksanaan dan mengikuti Musrenbang

RPJPD, RPJMD, RKPD Musrenbang Kecamatan di Bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah;


RTRW Daerah dengan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat

Daerah di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;


Asistensi Perencanaan kepada Perangkat Daerah di Bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah;


terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah;


terkait KUA-PPAS di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;


Kegiatan Perangkat Daerah di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah;


Kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di Kabupaten pada Bidang

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

i. Mengoordinasikan, Memfasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan

di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;



Pelaporan Kinerja (Rencana Aksi) di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah;








Kepala Sub Bidang I membantu pelaksanaan tugas Kepala Bidang III meliputi

Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan

Kawasan Pemukiman.

Kepala Bidang I menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :


dan Renja Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan,

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman ;


Kecamatan Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan,



Daerah dengan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Urusan Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan

Pemukiman ;



Pelaporan Kinerja (Rencana Aksi) Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman ;


Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan

Kawasan Pemukiman ;




RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Urusan Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman ;


KUA-PPAS Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan,



Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat

dan Kawasan Pemukiman ;


Pusat dan Provinsi untuk Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman ;

j. Melaksanakan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Urusan Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan

Pemukiman ;

k. Menilai Prestasi Kerja Bawahan ;





Kepala Sub Bidang II membantu pelaksanaan tugas Kepala Bidang III meliputi

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Kecamatan.



dan Renja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan

Kecamatan;




Kecamatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan

Kecamatan;



Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Kecamatan;



Pelaporan Kinerja (Rencana Aksi) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa, Transmigrasi dan Kecamatan;


Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Kecamatan;


RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Urusan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Kecamatan;


KUA-PPAS Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan

Kecamatan;


Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Kecamatan;


Pusat dan Provinsi untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Transmigrasi dan Kecamatan;

j. Melaksanakan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Urusan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Kecamatan;








Kepala Sub Bidang III membantu pelaksanaan tugas Kepala Bidang III meliputi

Urusan Perhubungan, Persandian, Komunikasi dan Informasi.



dan Renja Urusan Perhubungan, Persandian, Komunikasi dan Informasi;


Kecamatan Urusan Perhubungan, Persandian, Komunikasi dan Informasi;



Perhubungan, Persandian, Komunikasi dan Informasi;



Pelaporan Kinerja (Rencana Aksi) Urusan Perhubungan, Persandian,

Komunikasi dan Informasi;


Perhubungan, Persandian, Komunikasi dan Informasi;


RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Urusan Perhubungan, Persandian,

Komunikasi dan Informasi;


KUA-PPAS Urusan Perhubungan, Persandian, Komunikasi dan Informasi;




Urusan Perhubungan, Persandian, Komunikasi dan Informasi;


Pusat dan Provinsi untuk Urusan Perhubungan, Persandian, Komunikasi dan

Informasi;

j. Melaksanakan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Urusan Perhubungan,

Persandian, Komunikasi dan Informasi;






Kepala Bidang Pengkajian Sosial, Ekonomi, dan Pemerintah, membantu

pelaksanaan tugas Kepala Badan meliputi fungsi Pengkajian Sosial, Ekonomi, dan

Pemerintah.

Kepala Bidang Pengkajian Sosial, Ekonomi, dan Pemerintah menyelenggarakan


a. Menyiapkan bahan penyusunan Kebijakan Teknis, Program, dan Anggaran

Penelitian dan Pengembangan di bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintah;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan serta

Pengkajian Kebijakan di bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintah;

c. Menyiapkan bahan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan

Penelitian dan Pengembangan sebagaimana di bidang Sosial, Ekonomi, dan

Pemerintah;

d. Menyiapkan bahan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengelolaan Data Kelitbangan;



e. Memfasilitasi pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing

untuk diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang berwenang;

f. Mengoordinasikan Penyusunan Rekomendasi Regulasi dan Kebijakan yang

disampaikan kepada Bupati dan SKPD melalui Kepala Badan;

g. Mengoordinasikan Optimalisasi Jejaring atau Kerjasama Kegiatan Kelitbangan

dengan Institusi Penelitian dan Pengembangan lainnya, baik dengan Lembaga

Litbang Pemerintah maupun Lembaga Litbang Swasta;

h. Mengoordinasikan Penyelenggaraan Diseminasi Hasil Penelitian dan

Pengembangan;

i. Memfasilitasi Pelaksanaan Penguatan Sistem Inovasi Daerah;

j. Menilai Prestasi Kerja Bawahan;

k. Melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan Atasan sesuai dengan


l. Menyusun SKP dan Penetapan Kinerja serta melaporkan hasil pelaksanaan


Kepala Sub Pengkajian Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa membantu pelaksanaan tugas Kepala Bidang V meliputi Urusan Pengkajian

Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kepala Sub Bidang Pengkajian Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Menyiapkan Bahan, Mengolah dan Menganalisa Data Penelitian dan

Pengembangan meliputi Aspek Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan

Pariwisata, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat,

Partisipasi Masyarakat, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja, Penataan



Kelembagaan Desa, Ketatalaksanaan Desa, Aparatur Desa, Keuangan dan

Aset Desa, serta Badan Usaha Milik Desa;

b. Melaksanakan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan meliputi Aspek Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pendidikan, Kebudayaan,

Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata, Kesehatan, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, Partisipasi Masyarakat,

Transmigrasi, dan Tenaga Kerja, Penataan Kelembagaan Desa,

Ketatalaksanaan Desa, Aparatur Desa, Keuangan dan Aset Desa, serta Badan

Usaha Milik Desa;

c. Mengoordinasikan dan Memfasilitasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah

meliputi Aspek Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata,

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, Partisipasi

Masyarakat, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja, Penataan Kelembagaan Desa,


Usaha Milik Desa;

d. Mengoordinasikan Kegiatan dengan Lembaga/Badan Perguruan

Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dalam rangka pelaksanaan

Penelitian dan Pengembangan meliputi Aspek Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan

dan Olahraga, dan Pariwisata, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Pemberdayaan Masyarakat, Partisipasi Masyarakat, Transmigrasi, dan Tenaga

Kerja, Penataan Kelembagaan Desa, Ketatalaksanaan Desa, Aparatur Desa,

Keuangan dan Aset Desa, serta Badan Usaha Milik Desa;



e. Melaksanakan Diseminasi hasil Penelitian dan Pengembangan meliputi Aspek

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pendidikan,

Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata, Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi




Usaha Milik Desa;

f. Melaksanakan seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan meliputi Aspek

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pendidikan,

Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata, Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi




Usaha Milik Desa;

g. Menilai Prestasi Kerja Bawahan;

h. Melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan Atasan sesuai dengan


i. Menyusun SKP dan Penetapan Kinerja serta melaporkan hasil pelaksanaan


Kepala Sub Bidang Pengkajian Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa membantu pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengkajian Sosial, Ekonomi

dan Pemerintahan meliputi Pengkajian Ekonomi.

Kepala Sub Bidang Pengkajian Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :




Pengembangan meliputi Aspek Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Perindustrian, Perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah;

b. Melaksanakan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan meliputi Aspek meliputi

Aspek Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perindustrian, Perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah;


meliputi Aspek Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perindustrian, Perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah;


Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dalam rangka Pelaksanaan

Penelitian dan Pengembangan meliputi Aspek Penanaman Modal, Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian, Perdagangan, dan Badan Usaha

Milik Daerah;

e. Melaksanakan Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan meliputi Aspek

Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian,

Perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah;

f. Melaksanakan Seminar hasil Penelitian dan Pengembangan meliputi Aspek

Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian,

Perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah;








Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian

Aparatur membantu pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengkajian Sosial, Ekonomi

dan Pemerintahan meliputi Urusan Pengkajian Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pengkajian Peraturan.

Kepala Sub Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian

Aparatur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Menyiapkan Bahan, Mengolah dan Menganalisa Data Penelitian, dan

Pengembangan meliputi Aspek Pengkajian Penyelenggaraan Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Aparatur, Keuangan

dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi, Ketertiban dan Ketentraman Umum,

Perlindungan Masyarakat, dan Pengkajian Peraturan;

b. Melaksanakan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan meliputi Aspek

Pengkajian Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Aparatur, Keuangan dan Aset Daerah,

Reformasi Birokrasi, Ketertiban dan Ketentraman Umum, Perlindungan

Masyarakat, dan Pengkajian Peraturan;

c. Mengoordinasikan dan Memfasilitasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah meliputi

Aspek Pengkajian Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,






Penelitian dan Pengembangan meliputi Aspek Pengkajian Penyelenggaraan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Kelembagaan, Ketatalaksanaan,

Aparatur, Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi, Ketertiban dan

Ketentraman Umum, Perlindungan Masyarakat, dan Pengkajian Peraturan;








f. Melaksanakan Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan meliputi Aspek





g. Melakukan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan, Menyiapkan bahan

Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau

Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan meliputi Aspek Pengkajian

Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Kelembagaan,

Ketatalaksanaan, Aparatur, Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi,

Ketertiban dan Ketentraman Umum, Perlindungan Masyarakat, dan Pengkajian

Peraturan;

h. Melaksanakan Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing

untuk diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang berwenang meliputi

Aspek Pengkajian Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,





j. Melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan Atasan sesuai dengan






Kepala Bidang Pengkajian Pembangunan, Inovasi dan Teknologi,

membantu pelaksanaan tugas Kepala Badan meliputi fungsi Pengkajian

Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.

Kepala Bidang Pengkajian Pembangunan, Inovasi dan Teknologi


a. Menyiapkan bahan Penyusunan Kebijakan Teknis, Program, dan Anggaran

Penelitian, Pengembangan dan Inovasi di bidang Pengkajian Pembangunan,

Inovasi dan Teknologi;

b. Menyiapkan bahan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi serta

Pengkajian Kebijakan di bidang bidang Pengkajian Pembangunan, Inovasi dan

Teknologi;

c. Menyiapkan bahan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

Penelitian Pengembangan dan Inovasi di bidang Pengkajian Pembangunan,

Inovasi dan Teknologi;

d. Menyiapkan bahan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengelolaan Data

Kelitbangan di bidang Pengkajian Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;

e. Mengoordinasikan Penyusunan Rekomendasi Regulasi dan Kebijakan yang

disampaikan kepada Bupati dan SKPD melalui Kepala Badan di bidang

Pengkajian Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;

f. Mengoordinasikan Optimalisasi Jejaring atau Kerjasama Kegiatan kelitbangan

dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan Lembaga

Litbang Pemerintah maupun Lembaga Litbang Swasta di bidang Pengkajian

Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;



g. Mengoordinasikan Penyelenggaraan Diseminasi Hasil Penelitian

Pengembangan dan Inovasi di bidang Pengkajian Pembangunan, Inovasi dan

Teknologi;

h. Memfasilitasi Pelaksanaan Penguatan Sistem Inovasi Daerah di bidang

Pengkajian Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;


j. Melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan Atasan sesuai dengan




Kepala Sub Bidang Pengkajian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

membantu pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengkajian Pembangunan, Inovasi dan

Teknologi meliputi Pengkajian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Kepala Sub Bidang Pengkajian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup



Pengembangan, meliputi Aspek Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan,

Energi dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan

Perkebunan;

b. Melaksanakan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan meliputi Aspek

Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral,

Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perkebunan;


meliputi Aspek Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Energi dan

Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perkebunan;





Penelitian dan Pengembangan meliputi Aspek Pangan, Pertanian, Kelautan

dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup,

Kehutanan, dan Perkebunan;












Kepala Sub Pengkajian Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana

membantu pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengkajian Pembangunan, Inovasi dan

Teknologi meliputi Pengkajian Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana.

Kepala Sub Bidang Pengkajian Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana



Pengembangan, meliputi Aspek Pekerjaan Umum, Perhubungan, Perumahan

dan Kawasan Permukiman, Penataan Ruang, dan Pertanahan, serta

Komunikasi dan Informatika;



b. Melaksanakan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana

dimaksud meliputi Aspek Pekerjaan Umum, Perhubungan, Perumahan dan

Kawasan Permukiman, Penataan Ruang, dan Pertanahan, serta Komunikasi

dan Informatika;


meliputi Aspek Pekerjaan Umum, Perhubungan, Perumahan dan Kawasan

Permukiman, Penataan Ruang, dan Pertanahan, serta Komunikasi dan

Informatika;

d. Mengkoordinasikan Kegiatan dengan Lembaga/Badan Perguruan

Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dalam rangka pelaksanaan

Penelitian dan Pengembangan meliputi Aspek Pekerjaan Umum,

Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Penataan Ruang, dan

Pertanahan, serta Komunikasi dan Informatika;


Pekerjaan Umum, Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman,

Penataan Ruang, dan Pertanahan, serta Komunikasi dan Informatika;


Pekerjaan Umum, Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman,

Penataan Ruang, dan Pertanahan, serta Komunikasi dan Informatika;








Kepala Sub Bidang Pengkajian Inovasi dan Teknologi membantu

pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengkajian Pembangunan, Inovasi dan Teknologi

meliputi Urusan Inovasi dan Teknologi.

Kepala Sub Bidang Pengkajian Inovasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut :

a. Menyiapkan Bahan, Mengolah dan Menganalisa Data Penelitian,

Pengembangan dan Inovasi, meliputi Aspek Teknologi dan Inovasi, Difusi

Inovasi, Penerapan Teknologi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan;

b. Melaksanakan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Perekayasaan dan Inovasi

meliputi Aspek Teknologi dan Inovasi, Difusi Inovasi, Penerapan Teknologi dan

Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan;

c. Mengoordinasikan dan Memfasilitasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah meliputi

Aspek Teknologi dan Inovasi, Difusi Inovasi, Penerapan Teknologi dan

Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan;

d. Mengkoordinasikan Kegiatan dengan Lembaga/Badan Perguruan


Penelitian Pengembangan dan Inovasi meliputi Aspek Teknologi dan Inovasi,

Difusi Inovasi, Penerapan Teknologi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan;

e. Melaksanakan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Penelitian Pengembangan dan

Inovasi meliputi Aspek Teknologi dan Inovasi, Difusi Inovasi, Penerapan

Teknologi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan;

f. Memfasilitasi Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual meliputi Aspek Teknologi

dan Inovasi, Difusi Inovasi, Penerapan Teknologi dan Diseminasi Hasil-Hasil

Kelitbangan;

g. Merumuskan dan Melaksanakan Paparan Hasil Penelitian, Pengembangan,

Perekayasaan dan Inovasi meliputi Aspek Teknologi dan Inovasi, Difusi Inovasi,

Penerapan Teknologi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan;



h. Menilai Prestasi Kerja Bawahan;

i. Melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan Atasan sesuai dengan


j. Menyusun SKP dan Penetapan Kinerja serta melaporkan hasil pelaksanaan


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kepegawaian menurut Golongan Kepangkatan, Pegawai Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan dapat dikelompokkan

menjadi

a. Berdasarkan Golongan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Golongan

I II III IV Jumlah

Laki-Laki 1 1 15 7 24

Perempuan - - 12 3 15

Jumlah 1 1 27 10 39

b. Berdasarkan Pendidikan


Pendidikan Jumlah

SD SLTP SLTA Diploma S.1 S.2 S.3

Laki-Laki 1 - - 1 10 14 - 24

Perempuan - - - - 6 9 - 15

Jumlah 1 - - 1 14 23 - 39



c. Berdasarkan Eselon


Eselon

I II.a II.b III.a III.b IV.a IV.b V.a Jumlah

Laki-Laki - - 1 1 4 9 - - 15

Perempuan - - - - 1 4 - - 5

Jumlah - - 1 1 5 13 - - 20

d. Tenaga Honorer

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal

Laki-Laki 30

Perempuan 30

Jumlah 60

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.3.1 Identifikasi Masalah ( Masalah dan Tantangan Utama )

Peningkatan kualitas penyelenggaraan ini belum secara signifikan diikuti oleh

peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa

tantangan dan permasalahan pokok antara lain :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme

perencanaan;

2. Belum optimalnya sinkronisasi, integrasi perencanaan antara Bappeda dan

Penanaman Modal dengan SKPD dan antar SKPD;

3. Mengendulnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan

terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana;

4. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang

menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada

tumbuhnya perilaku melanggar (shortcutting);

5. Internal birokrasi : lemahya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD

Provinsi, antara SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten;



6. Internal Bappeda dan Penanaman Modal : belum tersedia alat-alat praktis

analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum meratanya kapasitas analitis

SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data,

teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta

pengendalian perencanaan pembangunan.

2.3.1.1 Kekuatan ( Strength )

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2008

tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 17)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin

Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011

Nomor 8) ;

2. Adanya kesempatan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui

pendidikan formal dan diklat funfsional ;

3. Fasilitas berbagai forum multistakeholders di bidang perencanaan dan

perumusan kebijakan pembangunan lainnya ;

4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu

antara lain melalui Focussed Discussion (FGD );

5. Tersedianya sumberdaya manusia yang relatif proposional dari berbagai disiplin

ilmu dan jenjang pendidikan, guna menunjang tugas pokok dan fungsi Bappeda;

6. Struktur organisasi pada Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Banyuasin

telah terisi oleh staff yang mendukung pelaksanaan tugas – tugas dan fungsi

Bappeda sebagai Badan Perencanaan Pembangunan di Daerah dengan tingkat

pendidikan yang cukup memadai ;



7. Pola kerja di Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Banyuasin yang

sistematika dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien,

dan efektif ;

8. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staff Bappeda

dan Penanaman Modal KabupateN Banyuasin sehingga tercipta suasana kerja

yang kondusif dan nyaman;

1.3.1.2. Kelemahan ( Weakness )

1. Belum semua kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsi Bappeda dan

Penanaman Modal didukung oleh team work yang terpadu ;

2. Belum memadainya jumlah tenaga teknis perencanaan, penelitian dan

pengkajian;

3. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu /

tidak sesuai jadwal yang ditetapkan ;

4. Belum tersedianya data-data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan

akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanan pembangunan yang

komprehensif dan berkelanjutan ;

5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi peogram-program

pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.

Monitoring dan evaluasi ini juga sebagai bahan merumuskan kepitusan dalam

perencanaan pembangunan ;

6. Koordinasi perencanaan antar SKPD yang masih lemah ;

7. Belum tersedianya sistem informasi perencanaan pembangunan yang memadai

dalam upaya mendukung proses perencanaan yang efektif dan efisien.



2.3.1.3 Peluang (Opportunity)

1. Kepemimpinan Kepala Daerah yang visioner, berkomitmen dan berintegrasi

sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipatif di Kabupaten

Banyuasin ;

2. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-

luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ;

3. Terjadinya hubungan yang harmonis dengan SKPD lain yang juga dengan cara

pemangku kepentingan (stakeholders) sehingga dapat menunjang tugas pokok

dan fungsi koordinasi Bappeda dan Penanaman Modal ;Dokumen Pemerintah

Pusat dan Provinsi terhadap pelaksanaan perencanaan pembanguna daerah ;

4. Terjadinya kerjasama dalam negeri dan luar negeri, terutama dalam

pengembangan sumber daya aparatur melalui Pendidikan forma ( Tugas

Belajar Pasca Sarjana) dan Diklat / Kursus untuk meningkatkan SDM ;

5. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

6. Tuntunan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang

semuanya harus ditampung dan diperhatikan.

2.3.1.4 Tantangan / Ancaman (Threat)

1. Pengajuan usulan kegiatan pembangunan dari dinas/instansi belum

sepunahnya mengacu pada Rencana Strategis Kabupaten Banyuasin ;

2. Kurangnya pertisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;

3. Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan

kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi

perencanaan pembangunan daerah ;

4. Terdapatnya pertentangan / ketidak sesuaian antara peraturan perundangan

yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan



perundangan lainnya yang berkaitan sehingga berdampak terhadap

mekanisme perencanaan pembangunan daerah ;

5. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencana

sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat ;

6. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang

menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada

tumbuhnya perilaku melanggar (shortcutting) ; dan

7. Masih lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD

Provinsi, antar SKPD Provinsi dengan SKPD Kabupaten; rendahnya kapasitas

dan komitmen SKPD pada proses perencanaan.

2.3.2. Sinkronisasi dan Sinergisitas Program Pembagunan Daerah dan prioritas

Nasioanal.

Program Prioritas Pembanguan Nasional: Penanggulangan Kemiskinan,

Peningkatan Kesempatan Kerja, Investasi dan Ekonomi; Revitalisasi Pertanian,

Perikanan, dan Pedesaan, Peningkatan Aksebilitas dan Kualitas Pendidikan dan

Kesehatan, Penegakan Hukum dan HAM, Pemberantasan Korupsi dan Reformasi

Birokrasi, Penguatan Kemampuan Pertahanan, Pemantapan Keamanan dan

Ketertiban serta Penyelesaian Konflik, Mitigasi, dan Penanggulangan Bencana,

Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Daerah Perbatasan dan

Wilayah Terisolir.

Tahun 2016 terdapat 15 (empat belas) program dan 47 (empat puluh tujuh)

kegiatan yang merupakan jumlah urusan yang dilaksanakan daerah (Bappeda dan

Litbang) dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib di Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2007 sebanyak dengan tingkat persentase 81,43%, dimana program-program

tersebut dinaungi dalam lingkup bidang-bidang yang ada dI Bappeda dan Litbang

seperti ::



(1) Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya ;

✓ Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi

✓ Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

✓ Koordinasi Forum CSR

✓ Sosialisasi Survey Sosial Ekonomi Daerah

✓ Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

✓ Penyusunan Rencana Aksi Daerah Millenium Development Goals (MDGs)

✓ Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

(2) Bidang Perencanaan Penataan Ruang Lingkungan Hidup, Fisik dan Prasarana ;

✓ Sosialisasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh

✓ Rencana Tindak Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh

✓ Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Kelistrikan

✓ Koordinasi Permasalahan Jaringan Sarana Air Minum

✓ Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kabupaten

Banyuasin

✓ Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Industri

✓ Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan

✓ Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

✓ Program Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)

(3) Bidang Kerjasama Data dan Informasi Pembangunan

✓ Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi Kebutuhan Penyusunan

Dokumen Perencanaan

✓ Penyusunan Profil Daerah

✓ Penyusunan Database Informasi Pembangunan

✓ Kordinasi Data / Informasi Pembangunan Daerah

✓ Fasilitasi Informasi Hasil Produksi Pertanian



✓ Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan

(4) Bidang Perencanaan Program, Pengendalian, dan Pelaporan.

✓ Penyusunan Rancangan RKPD

✓ Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

✓ Penetapan RKPD.

✓ Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

✓ Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan.

✓ Penyusunan KUA dan PPAS / KU PAPBD dan PPAS P

✓ Sinkronisasi RPJMD

(5) Bidang Penelitian dan Pengembangan

✓ Kajian Kualitas Pendidikan

✓ Kajian Inovasi Teknologi Tepat Guna

✓ Kajian Pengembangan Ekonomi Daerah

✓ Kajian Kualitas Pelayanan Kesehatan

✓ Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

✓ Pengembangan Kerjsasama Kelembagaan Litbang

(6) Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal


✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat

✓ Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

✓ Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

✓ Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

✓ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

✓ Penyediaan Alat Tulis Kantor

✓ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor



✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

✓ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

✓ Penyediaan Makanan dan Minuman

✓ Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

✓ Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

✓ Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

✓ Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

✓ Pendidikan dan Pelatihan Formal

✓ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada rancangan awal RKPD Tahun 2016 belanja tidak langsung dan belanja

langsung mengalami perubahan. Setelah perubahan berdasarakan analisis kebutuhan

pagu anggaran Tahun 2016 seperti tertera pada tabel berikut:

No Uraian Kegiatan

Pagu Semula Anggaran

Tahun 2016

Pagu Setelah Analisis

Kebutuhan Anggaran

Tahun 2016

Selisih Rancangan Awal

RKPD Tahun 2017

1

Belanja Tidak Langsung

2.859.833.000

2.777.828.000

(82.005.000)

5.203.156.000

2

Belanja Langsung

7.022.000.000

8.433.457.000

1.411.457.000

22.446.476.035

JUMLAH

9.881.833.000

11.211.285.000

1.329.452.000

27.649.632.035

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.5.1. Program

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategis dalam rangka

mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan

ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan



perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan

tugas dan fungsi di Bappeda Kabupaten Banyuasin.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Banyuasin Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan merealisasikannya

ke dalam 24 program dan 58 kegiatan.

Program terdiri dari beberapa kegiatan yang berupa :

1. Kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun

mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat.

2. Kerangka anggaran yang bertujuann untuk menyediakan barang dan jasa publik

yang diperlukan masyarakat.

Sedangkan rincian kegiatan-kegiatan yang merupakan implementasi program

baik program SKPD, program lintas SKPD, maupun program lintas wilayah.

Berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat

kecamatan, usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal yang dalam hal ini merupakan sebagai

koordinator dan fasilitator antara masyarakat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) terkait, usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Bappeda & PM

realnya belum ada. Dari kegiatan Musrenbang Kecamatan (Musrenbangcam) lebih

banyak mengusulkan kegiatan yang bersifat fisik kepada SKPD teknis seperti : Dinas

Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, dsb.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan, tindkan-tindakan tertentu

dijadikan acuan untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Kebijakan ditetapkan dengan

mencakup sasaran dan sedapat mungkin diselaraskan dengan arah kebijakan

nasional, yang selanjutnya dalam bentuk program pembangunan.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam

suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau

merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karrena itu, kebijakan pada

dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau

petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna

tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan

misi satuan kerja perangkat daerah.

Berbagai kebijakan yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan

yang telah ditetapkan, maka ditentukan kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektifitas Musrenbang mulai dari tingkat desa sampai tingkat

kabupaten.

2. Meningkatkan kesadaran pada semua pemegang keputusan untuk memegang

teguh program yang telah direncanakan.

3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam perencanaan

pembangunan.

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kerja, ketersediaan dan

akurasi data, proses komunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam



penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pengembangan

potensi daerah.

5. Meningkatakan kesadaran dalam menetapkan setiap program kepada perencanaan

yang telah ditetapkan.

6. Mendorong kerjasama antar pemerintah daerah, pemerintah dengan swasta dan

masyarakat dalm rangka pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

7. Memberi kesempatan seluas-luasnya kepada intansi pemerintah, masyarakat /

lembaga mengenai tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) dalam perencanaan

pembangunan melalui kunjungan ke Bappeda dan Litbang

8. Menjaga dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja dengan

memperhatikan kemajuan teknologi yang harus diimbangi dengan kemampuan

sumber daya manusia.

9. Memberikan kesempatan mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik yang

memfasilitasi oleh pemerintah maupun swadaya dan mengikuti diklat yanag

diperlukan sesuai dengan bidangnya.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Untuk mencapai tujuan organisasi maka ditetapkan indikator sasaran sebagai

berikut :

1. Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan kebutuhan.

2. Berkurangnya program / kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah

direncanakan.

3. Keterlibatan publik dalam perencanaan pembangunan.

4. Perumusan kebijakan publik yang melibatkan masyarakat.

5. Ketersediian data dan informasi profil daerah yang akurat.

6. Pemanfaatan dokumen BDA, PDRB, IPM, dan distrubusi pendapatan oleh publik.



7. Tingkat kesesuaian pembangunan antara RPJPD dan pelaksanaan program dan

kegiatan.

8. Tingkat kesesuaian pembangunan antara RPJMD dan pelaksanaan program dan

kegiatan.

9. Tingkat kesesuaian pembangunan antara RENSTRA SKPD dan pelaksanaan

program dan kegiatan.

10. Tingkat kesesuaian pembangunan antara RKPD dan pelaksanaan program dan

kegiatan.

11. Tingkat kesesuaian pembangunan antara DPA/RKA dan pelaksanaan program

dan kegiatan.

12. Peningkatan intensitas kerjasama.

13. Peningkatan efektivitas kerjasama.

14. Tingkat pengetahuan dan manfaatkan keberadaan Bappeda dan PM oleh instansi

pemerintah.

15. Tingkat pengetahuan dan manfaat keberadaan Bappeda dan PM oleh non

pemerintah dan lembaga.

16. Tingkat pengetahuan dan manfaat keberadaan Bappeda dan PM oleh masyarakat.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Urusan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan

Capaian Kinerja pada Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian Pengembangan

dikonstribusikan oleh 15 program dan 47 kegiatan sebagai berikut :

1) Sasaran : Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran terealisasi dengan

rincian sebagai berikut :



1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No Kegiatan

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor

8 Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan

9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

12 Penyediaan Makanan dan Minuman

13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

2) Sasaran : Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan rincian sebagai

berikut :

1.1 Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur

No Kegiatan

1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1.2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No Kegiatan

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

3) Sasaran : Persentase Laporan Tepat Waktu, dengan rincian sebagai berikut :

1.1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

No Kegiatan

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD

4) Sasaran : Ketersediaan Data dan Informasi, dengan rincian sebagai berikut :



4.1 Program Pengembangan Data / Informasi

No Kegiatan

1 Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

2 Penyusunan Profil Daerah

3 Penyusunan Data Base Informasi Pembangunan Daerah

4 Koordinasi Data / Informasi Pembangunan Daerah

5 Fasilitasi Informasi Hasil Produksi Pertanian

5) Sasaran : Persentase Kerjasama Pembangunan, dengan rincian sebagai berikut :

5.1 Program Kerjasama Pembangunan

No Kegiatan

1 Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan

6) Sasaran : Ketersediaan Data dan Informasi tentang Pemanfaatan dan

Pengendalian Tata Ruang, dengan rincian sebagai berikut :

6.1. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

No Kegiatan

1 Sosialisasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

2 Rencana Tindak Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh

3 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Kelistrikan

4 Koordinasi Permasalahan Jaringan Sarana Air Minum

5 Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Minapolitan Kabupaten Banyuasin

7) Sasaran : Ketersediaan Data dan Informasi tentang Pemanfaatan dan

Pengendalian Tata Ruang, dengan rincian sebagai berikut :

7.1. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

No Kegiatan

1 Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Industri

2 Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan

3 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

8) Sasaran : Tersedianya Rencana Pembangunan Daerah, dengan rincian sebagai

berikut :



8.1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

No Kegiatan

1 Penyusunan Rancangan RKPD

2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

3 Penetapan RKPD

4 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

5 Penetapan RKPD, KUA, dan PPAS

6 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

7 Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RPJMD

8 Penyusunan KUA dan PPAS / KU PAPBD dan PPAS-P

9 Sinkronisasi RPJMD

9) Sasaran : Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi

9.1 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

No Kegiatan

1 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

3 Koordinasi Forum CSR

4 Sosialisasi Survey Sosial Ekonomi Daerah

10) Sasaran : Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sosial dan Budaya, dengan

rincian sebagai berikut :

10.1. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

No Kegiatan

1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

2 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Millenium Development Goals (MDGs)

3 Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

11) Sasaran : Ketersediaan Dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber

Daya Alam, dengan rincian sebagai berikut:

11.1 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

No Kegiatan

1 Program Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)



12) Sasaran : Ketersediaan Kajian, dengan rincian sebagai berikut

12.1 Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi

No Kegiatan

1 Kajian Kualitas Pendidikan

2 Fasilitasi Inovasi Teknologi Tepat Guna

3 Kajian Pengembangan Ekonomi Daerah

4 Kajian Kualitas Pelayanan Kesehatan

5 Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

12.2 Program Penguatan Kelembagaan Litbang Daerah

No Kegiatan

1 Pengembangan Kerjasama Kelembagaan Litbang



BAB IV

PENUTUP

4.1 CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Penelitian Pengembangan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 ini merupakan dokumen

perencanaan pembangunan tahunan dalam upaya meningkatkan kinerja Bappeda dan

Litbang yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran pembangunan

di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi Lembaga Teknis Daerah kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah

Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah

Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor

8), dimana Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan dan

Pengendalian Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja ini diharapkan dapat dijadikan tolok ukur untuk menjawab

tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang

perencanaan pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin yang dilaksanakan

pada tahun 2017.

Untuk mencapai tujuan di atas, maka seluruh jajaran pada Bappeda dan

Litbang Kabupaten Banyuasin harus mempedomani Renja ini dalam pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi dalam merencanakan setiap program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan pada tahun 2017. Dengan mempedomani rencana kerja tahun 2017 ini



diharapkan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan akan bersinergi dan

membuahkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua.

Akhirnya, semoga rencana kerja ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk

penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan agar tercapai

kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 sebagai institusi

perencanaan yang berkualitas dengan semangat pengabdian untuk melayani.

4.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Tahun 2016 terdapat 15 (empat belas) program dan 47 (empat puluh tujuh)

kegiatan yang merupakan jumlah urusan yang dilaksanakan daerah (Bappeda dan

Litbang) dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib di Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2007 sebanyak dengan tingkat persentase 90,34%, dimana program-program

tersebut dinaungi dalam lingkup bidang-bidang yang ada dI Bappeda dan Litbang

seperti ::

(1) Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya ;

✓ Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi

✓ Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

✓ Koordinasi Forum CSR

✓ Sosialisasi Survey Sosial Ekonomi Daerah

✓ Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

✓ Penyusunan Rencana Aksi Daerah Millenium Development Goals (MDGs)

✓ Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

(2) Bidang Perencanaan Penataan Ruang Lingkungan Hidup, Fisik dan Prasarana ;

✓ Sosialisasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh

✓ Rencana Tindak Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh

✓ Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Kelistrikan



✓ Koordinasi Permasalahan Jaringan Sarana Air Minum

✓ Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kabupaten

Banyuasin

✓ Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Industri

✓ Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan

✓ Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

✓ Program Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)

(3) Bidang Kerjasama Data dan Informasi Pembangunan

✓ Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi Kebutuhan Penyusunan

Dokumen Perencanaan

✓ Penyusunan Profil Daerah

✓ Penyusunan Database Informasi Pembangunan

✓ Kordinasi Data / Informasi Pembangunan Daerah

✓ Fasilitasi Informasi Hasil Produksi Pertanian

✓ Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan

(4) Bidang Perencanaan Program, Pengendalian, dan Pelaporan.

✓ Penyusunan Rancangan RKPD

✓ Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

✓ Penetapan RKPD.

✓ Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

✓ Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan.

✓ Penyusunan KUA dan PPAS / KU PAPBD dan PPAS P

✓ Sinkronisasi RPJMD

(5) Bidang Penelitian dan Pengembangan

✓ Kajian Kualitas Pendidikan

✓ Kajian Inovasi Teknologi Tepat Guna

✓ Kajian Pengembangan Ekonomi Daerah



✓ Kajian Kualitas Pelayanan Kesehatan

✓ Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

✓ Pengembangan Kerjsasama Kelembagaan Litbang

(6) Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal


✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat

✓ Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

✓ Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

✓ Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

✓ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

✓ Penyediaan Alat Tulis Kantor

✓ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

✓ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

✓ Penyediaan Makanan dan Minuman

✓ Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

✓ Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

✓ Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

✓ Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

✓ Pendidikan dan Pelatihan Formal

✓ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja



4.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Di dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Penelitian Pengembangan Tahun Anggaran 2017 dibuat sebagai acuan

maupun pedoman bagi aparat dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di


Sangat disadari adanya keterbatasan isi buku sebagai acuan untuk mendukung

keberhasilan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banyuasin, oleh

karena itu adanya kemungkinan terjadi penyempurnaan dan penyesuaian dengan

kondisi strategis di Kabupaten Banyuasin.

Sesuai dengan lingkup tugas yang diamanahkan oleh Pemerintah Kabupaten

Banyuasin kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian

Pengembangan Kabupaten Banyuasin dalam upaya meningkatkan pembangunan di

Kabupaten Banyuasin khususnya.

bab i pendahuluanbappeda-litbang.banyuasinkab.go.id/wp-content/... · tujuannya adalah sebagai...

Documents