bab i pendahuluan - ppid.wonogirikab.go.id filelaporan kinerja instansi pemerintah (lkj ip)...

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance)

merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi

masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk itulah

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,

jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih

dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut didasarkan pada TAP MPR RI Nomor

XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut disebutkan

bahwa salah satu asas-asas umum penyelenggaraan negara adalah Asas

Akuntabilitas, dimana dalam penjelasan pasal tersebut dirumuskan asas

akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir

dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya

dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-

masing instansi.


B. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP)

Inspektorat Kabupaten Wonogiri ini adalah sebagai berikut :

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran

Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 25 Tahun 2012 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Wonogiri Tahun

2005-2025;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Wonogiri Tahun 2010-2015;


10. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 71 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tupoksi

dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Wonogiri;

11. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 339 Tahun 2011 tentang Pengesahan

Rencana Strategis SKPD se Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2015.

C. Maksud, Tujuan dan Manfaat

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan

sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap

Instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem yang memadai.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKj IP) Tahun 2015 Inspektorat Kabupaten Wonogiri adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran SKPD sebagaimana yang telah

ditetapkan dalam Renstra SKPD;

2. Sebagai acuan untuk perencanaan kinerja di tahun mendatang;

3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam

rentang kurun waktu satu tahun.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, diharapkan LKj IP dapat bermanfaat untuk :

1. Bahan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai.

2. Perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan

kinerjanya.

3. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang.

4. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

5. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.


D. Gambaran Umum Organisasi

1. Kedudukan

Guna mendukung terselenggaranya suatu tata kelola kepemerintahan

yang baik, pengawasan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dan

strategis dalam manajemen pemerintahan dan perlu dioptimalkan peranannya

dalam rangka mendukung kelancaran dan ketepatan dalam penyelenggaraan

tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Tujuan pengawasan dimaksudkan sebagai fungsi kontrol agar

pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dapat dilakukan

secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta sesuai prinsip efisiensi dan

efektifitas.

Pengawasan bertujuan untuk mencegah berbagai bentuk pemborosan,

kebocoran, penyimpangan dalam penggunaan wewenang, uang, perlengkapan

milik negara/daerah sebagai bentuk peningkatan disiplin dan prestasi kerja

serta pencapaian sasaran pelaksanaan tugas.

Dalam rangka mewujudkan pengawasan sebagai bagian dari fungsi

manajemen pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Wonogiri

melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri

Nomor 25 Tahun 2012, telah membentuk Inspektorat Kabupaten yang

mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan

pengawasan umum/fungsional terhadap penyelenggaraan tugas perangkat

daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pemerintahan Desa.

Sebagai Aparat Pengawas Fungsional di daerah, Inspektorat

Kabupaten Wonogiri perlu pemberdayaan dan perlu memperoleh dukungan

semua pihak agar berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.


2. Susunan Organisasi

Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun

2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Wonogiri Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah

Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, Inspektorat Kabupaten Wonogiri

sebagai Lembaga Teknis Daerah berbentuk Inspektorat, berkedudukan di

bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,

dengan susunan Organisasi sebagai berikut :

a. Inspektur

b. Sekretariat, terdiri dari :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

2) Sub Bagian Keuangan

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur

d. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan

e. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat

f. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

3. Tugas dan Fungsi

Sebagai Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat mempunyai tugas dan

fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 71

Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja

Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

a. Tugas pokok Inspektorat adalah melaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas

penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan

pemerintahan desa.


b. Fungsi Inspektorat adalah sebagai berikut :

1) Perencanaan Program Pengawasan;

2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang

pemerintahan dan aparatur, ekonomi dan pembangunan serta

kesejahteraan rakyat;

3) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

4) Evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;

5) Pelaksanaan kesekretariatan Inspektorat;

6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

4. Uraian Tugas

Uraian tugas Pejabat Struktural pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri

ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 97 Tahun 2008

tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Inspektorat Kabupaten Wonogiri,

sebagai berikut :

a. Inspektur

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di

daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa

dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

b. Sekretaris

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,

pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi

dan pelaksanaan di bidang Perencanaan dan Pelaporan, Keuangan serta

Umum dan Kepegawaian.

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,

pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan

administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan pelaporan.


2) Kepala Sub Bagian Keuangan



administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan.

3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.

c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur

Melaksanakan pengawasan dan kasus pengaduan terhadap pelaksanaan

urusan pemerintahan daerah bidang Pemerintahan dan Aparatur.

d. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan


urusan pemerintahan daerah di bidang Ekonomi dan Pembangunan.

e. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat


urusan pemerintahan daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat.

E. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN SARANA PRASARANA

1. Susunan Kepegawaian

Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 sebanyak 37

orang, terdiri :

a. Berdasar Jenjang Pendidikan :

1) Pasca Sarjana (S2) : 11 orang

2) Sarjana : 20 orang

3) Sarjana Muda/Diploma : 3 orang

4) SLTA : 3 orang

5) SLTP : -

6) SD : -


b. Berdasar Golongan :

1) Golongan IV : 18 orang

2) Golongan III : 14 orang

3) Golongan II : 5 orang

4) Golongan I : -

c. Berdasar Jabatan :

1) Pejabat Struktural 5 orang, terdiri dari :

a) Eselon II : 1 orang

b) Eselon III : 1 orang

c) Eselon IV : 3 orang

2) Pejabat Fungsional Auditor 25 orang, terdiri dari :

a) Auditor Madya : 14 orang

b) Auditor Muda : 2 orang

c) Auditor Pertama : 2 orang

d) Auditor Penyelia : 1 orang

e) Auditor Pelaksana : 2 orang

f) Auditor Pelaksana Lanjutan : -

g) Auditor Kepegawaian : 4 orang, terdiri dari :

- Auditor Kepegawaian Madya : 2 orang

- Auditor Kepegawaian Muda : 2 orang

3) Pejabat Fungsional Umum 7 orang

d. Data Pegawai menurut jenis kelamin :

1) Jumlah Pegawai Laki-Laki : 22 orang

2) Jumlah pegawai Perempuan : 15 orang

e. Masa Kerja :

1) < 5 tahun : 0 orang

2) 5 – 10 tahun : 8 orang

3) 11 – 15 tahun : 1 orang

4) 16 – 20 tahun : 3 orang


5) 21 – 25 tahun : 12 orang

6) 26 – 30 tahun : 13 orang

f. Kebutuhan minimal jumlah pegawai sebagai berikut :

Pegawai yang ada : 37 orang

Kebutuhan pegawai : 62 orang

Kekurangan pegawai : 25 orang, terdiri dari :

- JFU : 5 orang

- JFA : 20 orang

2. Sarana Prasarana / Perlengkapan (Aset)

Sarana dan prasarana yang dimiliki, diantaranya adalah :

a. Gedung seluas : 900 m2

b. Kendaraan Roda 4 : 6 unit

c. Kendaraan Roda 2 : 6 unit

d. Komputer : 17 unit

e. Laptop : 6 unit

f. Saluran Telepon : 1 unit

g. AC Ruangan : 9 unit

h. Meja Kerja : 71 buah

i. Kursi Kerja : 100 buah

j. Meja Kursi Tamu : 3 unit

k. Mesin Ketik : 2 unit


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan

stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah

agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global.

Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinerjik, Instansi

Pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi peluang

dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Stratejik Inspektorat Kabupaten Wonogiri tahun 2010-2015

merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten

Wonogiri, merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam

pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama

kurun waktu 5 (lima) tahun.

Untuk mewujudkan Renstra perlu ditunjang dengan visi dan misi yang

rasional. visi dan misi Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

1. Visi

Dengan mengacu visi Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-

2015 yaitu “Terwujudnya Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang kredibel dan

efektif demi tercapainya kehidupan masyarakat yang berkualitas dan berakhlak

mulia, bebas dari kemiskinan”, maka Inspektorat Kabupaten Wonogiri

menetapkan Visi sebagai berikut “Mewujudkan Penerapan Kepemerintahan

yang baik (Good Governance) melalui Pengawasan Fungsional yang

Profesional”


2. Misi

Guna mewujudkan visi tersebut, terdapat misi yang harus dilaksanakan

Inspektorat Kabupaten Wonogiri, dengan mengacu pada misi Pemerintah

Kabupaten Wonogiri yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2010-2015, yaitu :

a. Meningkatkan profesionalitas kelembagaan dan aparatur Pemerintah

Kabupaten Wonogiri dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang

transparan (prinsip transparancy), akuntabel (prinsip accountability),

responsible (prinsip responsibility) dan adil (prinsip fairness).

b. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, pangan

dan papan dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar menuju pencapaian

kualitas hidup masyarakat.

c. Mengembangkan tata kota, pembangunan sarana prasarana dan

pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

d. Mengembangkan kapasitas membangun jejaring kerjasama antar daerah

dan dunia usaha untuk meningkatkan investasi fisik sarana prasarana,

ekonomi dan permodalan, dan rekayasa sosial untuk mengolah potensi

lokal Kabupaten Wonogiri sehingga memiliki keunggulan kompetitif di

bidang industri pengolahan hasil pertanian (dalam arti luas), perdagangan

dan pariwisata dan mengurangi tingkat kemiskinan.

e. Mengembangkan lembaga perbankan rakyat, usaha kecil mikro dan

koperasi (UMKM) dan bentuk ekonomi kerakyatan lain berbasis

perdagangan dan industri pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan

nilai tambah perekonomian.

f. Mengembangkan kearifan lokal sebagai modal dasar membangun

masyarakat yang berakhlak mulia dalam berkompentensi dikehidupan

ekonomi, sosial dan politik sehingga terjaga kerukunan dan ketertiban

masyarakat.


Dengan melihat misi tersebut di atas, sesuai tugas pokok fungsi

Inspektorat Kabupaten Wonogiri maka misi yang terkait adalah misi 1 yaitu

Meningkatkan profesionalitas kelembagaan dan aparatur Pemerintah

Kabupaten Wonogiri dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang

transparan (prinsip transparancy), akuntabel (prinsip accountability),

responsible (prinsip responsibility) dan adil (prinsip fairness).

Untuk itu Inspektorat menetapkan misi yang harus dilaksanakan yaitu :

a. Mendorong dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya manajemen

pemerintahan daerah yang baik dan terciptanya aparatur yang bersih.

b. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dalam rangka pengambilan

keputusan manajemen.

3. Tujuan

Guna mewujudkan misi tersebut, terdapat tujuan yang akan dicapai

Inspektorat Kabupaten Wonogiri, yaitu :

a. Meningkatkan kualitas manajemen pemerintah daerah

b. Menciptakan aparatur pemerintah daerah yang bersih

c. Mengembangkan Kebijakan pengawasan yang efisien dan efektif

d. Meningkatkan integritas aparatur pengawas fungsional

4. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang

telah ditetapkan, diperlukan strategi yang selanjutnya menjadi dasar perumusan

kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan

fungsi SKPD.

Berkaitan dengan hal tersebut, Inspektorat Kabupaten Wonogiri

menetapkan strategi jangka menengah sebagai berikut :

a. Melakukan pemeriksaan secara komprehensif

b. Pemantauan Tindak lanjut hasil pemeriksaan

c. Membuat program kerja pengawasan secara akurat


d. Menganalisa kasus/aduan masyarakat secara cermat

e. Pengembangan kemampuan aparat pengawasan fungsional

5. Sasaran

Dengan mendasarkan misi dan tujuan, maka dapat ditetapkan sasaran

yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun sebagai berikut :

a. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset

daerah, dengan indikator penyusunan RKA/DPA mendasarkan Standar

Analisis Belanja (SAB).

b. Meningkatnya pemahaman aparatur pemerintahan dalam pengelolaan

keuangan dan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku, dengan

indikator penyajian laporan keuangan daerah/SKPD di Kabupaten Wonogiri

sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

c. Peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah, dengan indikator capaian

kinerja out put/out come sesuai target.

d. Tersedianya arah kebijakan pelaksanaan pengawasan fungsional, dengan

indikator tersedianya informasi rencana kerja pengawasan setiap tahun.

e. Peningkatan kecepatan penanganan kasus/pengaduan masyarakat,

dengan indikator penyelesaian penanganan kasus/pengaduan masyarakat.

f. Terciptanya aparatur pengawas fungsional yang profesional, dengan

indikator peningkatan jumlah aparatur pengawas fungsional yang

mempunyai kompetensi.

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015

Inspektorat Kabupaten Wonogiri menetapkan Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) Tahun 2015 meliputi sasaran strategis, indikator kinerja dan

Rencana Tingkat Capaian (RTC)/target masing-masing indikator kinerja sasaran

sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1.


C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015

Untuk mewujudkan target kinerja tertentu yang tertuang dalam Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) dibuatlah Perjanjian Kinerja berdasarkan program dan

kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015. Perjanjian

Kinerja tersebut merupakan Pernyataan Kinerja/Kesepakatan Kinerja antara

Inspektur Kabupaten Wonogiri dengan Kepala Daerah.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2015

tersebut dalam Lampiran 2. Sedangkan untuk pencapaian kinerja selama Tahun

2015 dapat dilihat pada Lampiran 3 (Format Pengukuran Kinerja).


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada akhir tahun 2015 Inspektorat Kabupaten Wonogiri telah melakukan

pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara

target kinerja dengan realisasi kinerja tahun ini maupun realisasi/capaian kinerja

tahun lalu.

Dalam rangka evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah,

maka digunakan skala penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.1

SKALA PENILAIAN

Urutan Rentang Capaian Kategori Capaian

1 Diatas 100% Sangat Baik

2 75% - 100% Baik

3 55% - 74% Cukup

4 Kurang dari 55% Kurang

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Inspektorat

Kabupaten Wonogiri, terdapat 6 sasaran strategis yang harus diwujudkan, dengan

perbandingan target dan realisasi tahun 2015, dibandingkan dengan realisasi tahun

sebelumnya, dan dibandingkan dengan target dalam Renstra, sebagaimana

tersebut dalam tabel 3.2 di bawah ini.


Tabel 3.2

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2015 DAN TAHUN 2014

SERTA PROSENTASE KETERCAPAIAN TARGET S/D TAHUN 2015

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET

2015

REALISASI

2015

%

CAPAIAN

2015

%

CAPAIAN

TAHUN

LALU

(2014)

%

CAPAIAN

S/D TAHUN

2015 (2011-

2015)

Terwujudnya efektifitas dan

efisiensi pengelolaan

keuangan dan aset daerah

IK Sasaran :

Meningkatnya ketaatan SKPD/Unit Kerja terhadap

ketentuan yang berlaku.

IK Kegiatan :

1 Jumlah SKPD, Sekolah, BUMD yang diaudit 72 72 100,00 100,00 75.37

2 Jumlah Desa/Kelurahan yang diaudit 16 16 100,00 100,00 38.00

3 Jumlah SD yang diaudit 12 12 100,00 100,00 42.86

4

5

Jumlah laporan hasil pemeriksaan khusus DAK

Jumlah laporan hasil pemeriksaan khusus

Pendapatan

2

2

2

2

100,00

100,00

100,00

-

275.00

200.00

Rata-Rata Capaian Sasaran 1 100,00 100,00 126,25

Peningkatan pemahaman

aparatur pemerintahan dalam

pengelolaan keuangan dan

aset daerah sesuai ketentuan

yang berlaku

IK Sasaran :

Penyajian laporan keuangan daerah/SKPD di

Kabupaten Wonogiri sesuai SAP

IK Kegiatan :

1

2

Frekuensi Pelaksanaan Reviu LKD

Frekwensi pelaksanaan asistensi penyajian

aset pada LKD

1

1

1

1

100,00

100,00

100,00

-

120,00

100.00



Peningkatan kinerja aparatur

pemerintah daerah

IK Sasaran : Capaian kinerja output dan outcome

sesuai target

IK Kegiatan :

1 Jumlah laporan hasil evaluasi/asistensi SPIP

yang diterbitkan

1 1 100,00 100,00 100,00

2 Jumlah LKj IP SKPD yang dievaluasi 10 10 100,00 100,00 76.00


Tersedianya arah kebijakan

pelaksanaan pengawasan

fungsional

IK Sasaran :

Tersedianya informasi rencana kerja pengawasan

setiap tahun

IK Kegiatan :

1 Jumlah LHA yang dipantau tindak lanjutnya 100 100 100,00 100,00 93,02

2 Frekuensi kegiatan Larwasda 1 1 100,00 100,00 100,00

3 Jumlah pelaksanaan Rakorwas dan

pemutakhiran data TLHP

8 10 125,00 100,00 100,00

4 Jumlah PKPT yang disusun 1 1 100,00 100,00 100,00

5

6

Jumlah temuan dan rekomendasi hasil

pemeriksaan yang disajikan dalam PHP

Jumlah SOP yang direvisi

40

3

450

3

112,50

100,00

122,00

-

98,10

300,00


Peningkatan kecepatan

penanganan kasus/

pengaduan masyarakat

IK Sasaran :

Penyelesaian penanganan kasus/ pengaduan

masyarakat

IK Kegiatan :

1 Jumlah kasus/aduan yang ditangani 10 3 30,00 80,00 33,75



Terciptanya aparatur

pengawas fungsional yang

profesional

IK Sasaran :

Meningkatnya profesionalitas dan integritas aparat

pengawas fungsional

IK Kegiatan :

1 Jumlah PNS yang mengikuti kursus, pelatihan,

bintek, seminar/sosialisasi, dll

8 8 100,00 61,76 100,00

2 Jumlah PNS yang mengikuti PKS, study

banding, dll

34 37 108,82 100,00 100,00

3 Jumlah auditor yang dinilai angka kreditnya 19 21 110,53 100,00 100,00


Rata-Rata Capaian Sasaran secara Keseluruhan 90,45 91,08 98,31


Berdasarkan pada hasil perhitungan Pengukuran Pencapaian Sasaran

(PPS) yang telah dilakukan di atas dengan membandingkan antara rencana

pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang

telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Inspektorat Kabupaten Wonogiri dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2015

dikategorikan Baik, dengan rata-rata pencapaian sasaran 90,45 %.

Dari sisi penggunaan dana dapat dilihat bahwa dari 42 (empat puluh dua)

kegiatan yang dilakukan, yang menggambarkan tingkat efisiensi sebanyak 40

(empat puluh) kegiatan, yaitu :

1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada SKPD, Sekolah, BUMD

Output dapat terealisasi sesuai target yaitu 72 obyek pemeriksaan, tetapi masih

terdapat sisa anggaran sebesar Rp 48.167.160,00.

2. Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa/

Kelurahan

Output dapat terealisasi sesuai target yaitu 16 obyek pemeriksaan, tetapi masih


3. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten

Wonogiri

Output dapat terealisasi sesuai target 1 laporan, tetapi masih terdapat sisa

anggaran sebesar Rp 3.339.025,00.

4. Evaluasi LAKIP

Output dapat terealisasi sesuai target yaitu 10 LAKIP SKPD, tetapi masih


5. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Output dapat terealisasi sesuai target yaitu 100 LHA (450 temuan), tetapi masih


6. Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda)

Output dapat terealisasi sesuai target yaitu 1 kali pelaksanaan, tetapi masih

terdapat sisa anggaran sebesar Rp 3.101.400,00


7. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Output dapat terealisasi melebihi target yaitu 10 kali pelaksanaan, tetapi masih


8. Inventarisasi Temuan Pengawasan

Output dapat terealisasi melebihi target yaitu 450 temuan, tetapi masih terdapat

sisa anggaran sebesar Rp 236.750,00.

9. Penyusunan PKPT Tahun Anggaran 2016

Output dapat terealisasi sesuai target yaitu 1 PKPT, tetapi masih terdapat sisa


10. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Output dapat terealisasi sesuai target yaitu 1 laporan, tetapi masih terdapat sisa

anggaran sebesar Rp 1.182875,00.

11. Pemeriksaan Khusus BOS SD

Output dapat terealisasi sesuai target yaitu 12 LHA , tetapi masih terdapat sisa


12. Pemeriksaan Khusus DAK



13. Pemeriksaan Khusus Pendapatan



14. Asistensi Penyajian Aset pada Laporan Keuangan Daerah

Output dapat terealisasi sesuai target yaitu 1 Laporan, tetapi masih terdapat

sisa anggaran sebesar Rp 20.341.600,00.

15. Bimbingan Teknis/Kursus singkat/Pelatihan/Sosialisasi/Bintek

Output dapat terealisasi sesuai target yaitu 8 orang, tetapi masih terdapat sisa


16. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Output dapat terealisasi sesuai target yaitu 3 SOP, tetapi masih terdapat sisa



17. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Output dapat terealisasi melebihi target yaitu 37 orang, tetapi masih terdapat


18. Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor

Output dapat terealisasi melebihi target yaitu 21 orang, tetapi masih terdapat


19. Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan

Output dapat terealisasi sesuai target yaitu 15 laporan, tetapi masih terdapat

sisa anggaran sebesar Rp 52.880,00.

20. Penyusunan Pelaporan Data Kepegawaian

Output dapat terealisasi sesuai target yaitu 15 laporan, tetapi masih terdapat


21. Penyusunan LAKIP

Output dapat terealisasi sesuai target yaitu 1 buah laporan, tetapi masih

terdapat sisa anggaran sebesar Rp 203.000,00.

22. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 20 kegiatan

Output dapat terealisasi sesuai target yaitu 100%, tetapi masih terdapat sisa


Sedangkan 2 (dua) kegiatan yang tidak mencapai target yang telah

ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah, output

terealisasi 3 (tiga) kasus/pengaduan masyarakat, sementara targetnya adalah

10 kasus/pengaduan masyarakat, sisa dana Rp 36.803.425,00.

Hal ini disebabkan karena beberapa pengaduan masyarakat tidak berkadar

pengawasan dan kasus PNS diserahkan pada instansi dimana PNS tersebut

bermasalah, karena dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin PNS, maka yang berkewajiban memeriksa adalah atasan

langsung PNS yang bersangkutan.


2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur, output terealisasi 6

kegiatan, sementara targetnya adalah 7 kegiatan, masih terdapat sisa


1 (satu) kegiatan yang tidak dapat teralisasi adalah kegiatan pengadaan mesin

penghancur kertas. Hal ini disebabkan karena harga di pasaran melebihi harga

pada indeks yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2015 Inspektorat Kabupaten Wonogiri mendapatkan alokasi

anggaran dari APBD Kabupaten Wonogiri sebesar Rp. 4.736.543.000,00 dengan

realisasi sebesar Rp. 4.360.841.476,00 (92,07%). Anggaran sebesar

Rp. 4.736.543.000,00 dialokasikan untuk Belanja tidak Langsung sebesar

Rp. 3.490.888.000,00 (73.70%) dan Belanja Langsung sebesar

Rp 1.245.655.000,00 (26.30%).

Dari Belanja Langsung sebesar Rp. 1.245.655.000,00 dialokasikan untuk

biaya rutin (BAU) sebesar Rp. 364.473.000,00 (29.26%), dan terealisasi sebesar

Rp. 350.235.617,00 (96.10%) dan untuk biaya kegiatan sebesar

Rp. 881.182.000,00 (70.74%) terealisasi sebesar Rp. 705.357.357,00 (80.05%).

Selanjutnya dilihat dari realisasi Belanja tidak Langsung dan Belanja

Langsung dibandingkan tahun sebelumnya sebagaimana tersebut dalam Tabel 3.3

di bawah ini.

Tabel 3.3

PERBANDINGAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

DAN BELANJA LANGSUNG ANTARA TAHUN 2015 DENGAN 2014

No. Jenis

Belanja

Dana / Target

(Rp.)

Realisasi

(Rp.) %

% Realisasi

Tahun lalu

(2014)

1. Belanja

Langsung

1.245.655.000 1.055.592.974 84.75 85,48

2. Belanja

tidak

Langsung

3.490.888.000 3.305.248.502 94,69 94,88


Target dan realisasi belanja langsung (per sasaran yang ditetapkan) pada

tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebagaimana tersebut

dalam Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4

PERBANDINGAN REALISASI BELANJA PER SASARAN

ANTARA TAHUN 2014 DENGAN 2015

No. Sasaran Indikator

Kinerja

Target

Belanja

(Rp)

Realisasi

Belanja

(Rp)

%

%

Capaian

Thn Lalu

(2014)

1 Terwujudnya

efektifitas dan

efisiensi

pengelolaan

keuangan dan

aset daerah

Penyusunan

RKA/DPA

mendasarkan

standar analisis

belanja

479.077.000 398.709.162 83.23 85,41

2 Peningkatan

pemahaman

aparatur

pemerintahan

dalam

pengelolaan

keuangan dan

aset daerah

sesuai

ketentuan

yang berlaku

Penyajian

laporan

keuangan

daerah/SKPD

di Kabupaten

Wonogiri

sesuai

Standard

Akuntansi

Pemerintah

(SAP)

76.730.000 63.049.375 82.17 86,68

3 Peningkatan

kinerja

aparatur

pemerintah

daerah

Capaian kinerja

output/outcome

sesuai target

28.305.000 24.966.490 88.21 83,34

4 Tersedianya

arah kebijakan

pelaksanaan

pengawasan

fungsional

Tersedianya

informasi

rencana kerja

pengawasan

setiap tahun

162.956.000 147.701.565 90.64 92,55


5 Peningkatan

kecepatan

penanganan

kasus/

pengaduan

masyarakat

Penyelesaian

penanganan

kasus/

pengaduan

masyarakat

50.305.000 13.501.576 26.84 71,62

6 Terciptanya

aparatur

pengawas

fungsional

yang

profesional

Peningkatan

jumlah aparatur

pengawas

fungsional

yang

mempunyai

kompetensi

61.152.000 46.321.070 75.75 74,97

7 Terwujudnya

pelayanan

administrasi

perkantoran

Kelancaran

kegiatan rutin

kantor

248.573.000 243.947.049 98.14 93,29

8 Terwujudnya

sarana

prasarana

aparatur

Kelancaran

dan

kenyamanan

kerja

115.900.000 106.288.568 91.71 95,13

10 Tersusunnya

pelaporan

kinerja dan

keuangan

serta rencana

kinerja

Tersedianya

data capaian

kinerja dan

Laporan

Keuangan

serta Rencana

Kinerja 5

Tahun

22.464.000 21.108.120 93.97 96,65


BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Dari uraian yang telah disajikan dapat disimpulkan bahwa, secara

keseluruhan baik kinerja kegiatan maupun kinerja pencapaian sasaran dalam

pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri

pada tahun 2015 dapat dikatakan telah memperlihatkan hasil kinerja yang cukup

baik sesuai dengan rencana tingkat capaian (target) yang telah ditetapkan, baik

pada indikator Input, Output, Outcome, Benefit maupun Impact. Demikian pula

halnya dengan kinerja pencapaian sasaran secara umum telah memenuhi apa yang

telah ditetapkan sesuai dengan rencana strategis dan arah kebijakan umum.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini disusun dalam rangka

perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang

dipercayakan kepada Inspektur, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang

memadai. LKj IP ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja

dan alat pendorong terwujudnya Good Governance.

Dari hasil pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan yang meliputi Evaluasi Kinerja, Analisis

Akuntabilitas Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Keuangan, maka secara umum

Tingkat Pencapaian Kinerja, baik dari Kegiatan, Program, Kebijakan, Sasaran dan

Tujuan Kinerja, Inspektorat Kabupaten Wonogiri mencapai kualifikasi Baik.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Kabupaten

Wonogiri masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan yang sedikit banyak

berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Kendala – kendala tersebut antara lain :


1. Kesadaran para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah masih belum

optimal terhadap arti penting fungsi pengawasan. Kurangnya perhatian dan

tanggapan Pimpinan Satuan Kerja yang menjadi obyek pemeriksaan terhadap

saran dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Aparat

Pengawasan Fungsional serta terjadinya temuan berulang pada pemeriksaan

berikutnya.

2. Kualitas dan kuantitas SDM Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten

Wonogiri masih perlu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan tenaga

pengawas yang profesional.

3. Sarana penunjang operasional pengawasan dirasakan belum memadai,

diantaranya sarana kantor, serta sarana dan prasarana lainnya (Laptop, akses

internet, dll).

Namun demikian dengan keterbatasan sumber daya serta kendala-

kendala lainnya yang dihadapi, Inspektorat Kabupaten Wonogiri telah berusaha

seoptimal mungkin untuk tetap konsisten terhadap rencana kegiatan yang telah

ditetapkan.

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi pemecahan masalah yang akan ditempuh oleh Inspektorat

Kabupaten Wonogiri pada tahun-tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Inspektorat Kabupaten

Wonogiri dengan upaya mengikutsertakan dalam pelatihan teknis dan

fungsional terutama sertifikasi auditor, sehingga terbentuk aparatur

pengawasan yang tangguh, handal dan profesional.

2. Meningkatkan kesadaran para Pimpinan SKPD dalam pelaksanaan sistem

pengendalian intern maupun tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat

pengawasan fungsional pemerintah, melalui wahana sosialisasi dalam setiap

kesempatan rapat dinas dan koordinasi.


3. Upaya peningkatan sarana dan prasarana penunjang operasional

pengawasan, dengan cara menambah dari anggaran Inspektorat Kabupaten

Wonogiri.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat

Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 ini telah kami susun secara obyektif dengan

mengacu kepada nilai-nilai transparansi dan akuntabel. Saran dan masukan positif

sangat kami harapkan agar tujuan penyusunan LKj IP dapat tercapai dengan lebih

baik.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing dan melimpahkan

rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Amin.

Wonogiri,

INSPEKTUR KABUPATEN WONOGIRI

HERNOWO NARMODO,S.H.,M.M. Pembina Utama Muda

NIP. 19610308 199011 1 001

bab i pendahuluan - ppid.wonogirikab.go.id filelaporan kinerja instansi pemerintah (lkj ip)...

Documents