bab i pendahuluan - · masyarakat yang dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang...

Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017 Hal 1

Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan Rencana strategis SKPD

yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen

perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun tercantum dalam peraturan

Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pasal

(1), Renstra SKPD memuat; visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program serta

kegiatan SKPD selama lima tahun masa kerja atau selama satu priode kepala

daerah. Renstra merupakan penjabaran stategis RPJMD sebagai dokumen

terukur dan bersifat indikatif untuk mewujudkan visi, misi, sasaran, tujuan,

strategi dan kebijakan kepala daerah terpelih selama 5 tahun atau satu periode

pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dalam pembangunan

daerah.

Keberadaan Renstra sangat berpengaruh terhadap penyusunan

dokumen SKPD yang bersifat urgensi yaitu:

1. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja)

2. Dasar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

3. Dasar penilaian kinerja

4. Menjadi acuan penyusunan LAKIP

Secara umum Renstra SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal

mendasar, yaitu :

a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam

lima tahun ke depan;

b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah

ditetapkan tercapai.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan

satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan

pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang

penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat

memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen



Renstra SKPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan

review berkala atas implementasinya. Karena penyusunan Dokumen Renstra

SKPD sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan RPJMD,

maka aktualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh

kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan

mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan, strategi,

kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD

sesuai TUPOKSI SKPD. Kinerja penyelenggaraan urusan SKPD akan sangat

mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dan KDH selama masa

kepemimpinannya. Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar; (1) kemana

pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak

dicapai dalam 5 (lima tahun) mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3)

langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Dalam konteks ini, adalah sangat penting bagi Renstra SKPD untuk

mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi KDH Terpilih dan RPJMD,

kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam

tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas SKPD serta tolok ukur

pencapaiannya. Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi

implementasinya, proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu

membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk

Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui

proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan

pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis.

Salah satu problematika pembangunan nasional dan daerah adalah

masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran yang tersebar di

seluruh provinsi termasuk Provinsi Aceh. Tekat Pemerintah Aceh untuk

mewujudkan masyarakat Aceh yang sejahtera, mandiri, aman dan damai serta

berkeadilan sangat besar melalui berbagai kebijakan dan program-program

pembangunan daerah termasuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan

masyarakat adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian

masyarakat gampong yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik

dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan Gampong, lembaga

kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat melalui

pembangunan partisipatif yaitu pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh

dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,

pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta

pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peran serta seluruh

lapisan masyarakat Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar

pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan,

pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan



umum dan evaluasi pelaksanaan. Peran pemberdayaan masyarakat juga

untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam bentuk gotong royong

(kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang

diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta

peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi

masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan,

pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan

hasil pembangunan) dan swadaya masyarakat yaitu bantuan atau sumbangan

dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam

bentuk tenaga dan pemikiran dalam kegiatan pembangunan. Sinkrosisasi Kebijakan sangat berpengaruh terhadap program

pemberdayaan masyarakat baik kebijakan pada level pemerintah pusat,

Provinsi maupun kebijakan tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota. Sinergitas

program dan kebijakan diperlukan sehingga pelaksanaan program tidak

tumpang tindih, komprehensif, efesien dan program dilakukan dengan

mempertimbangkan prioritas-prioritas pembangunan daerah. Sering terjadi

penyimpangan kebijakan baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah

provinsi, pusat dengan kabupaten/kota bahkan kebijakan pemerintah

provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota menyebabkan terputusnya

koordinasi pelaksanaan kebijakan pada salah satu level yang akibatnya

sasaran dan tujuan pembangunan tidak terlaksanakan dengan baik. Tidak

hanya itu, dukungan anggaran yang memadai sangat menentukan

terlaksananya program-program pemberdayaan pada level Gampong seperti

pemberian dana stimulan kepada kelompok-kelompok masyarakat guna

meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui Badan

Usaha Milik Gampong (BUMG) sesuai dengan kondisi dan potensi yang

dimiliki oleh masing-masing Gampong. Anggaran dan biaya operasional guna mendukung program dan

kegiatan yang menjadi tanggung jawab SKPD ditentukan secara proposional

karena berpengaruh terhadap pelaksanaan, pertanggung jawaban dan

evaluasi terhadap program dan kegiatan yang akan dan telah dijalankan.

Oleh karena itu perlu dilakukan komunikasi aktif dan komprehensif antara

semua level kepentingan baik unsur birokrasi maupun unsur politik dalam

menetapkan berbagai kebijakan sehingga setiap program pemberdayaan

masyarakat yang dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang

ingin dicapai. Pemahaman masyarakat terhadap bantuan dana stimulan yang telah

dihibahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat Gampong pada setiap

tahunnya belum seperti yang diharapkan, hal ini dikarenakan belum adanya

lembaga perekonomian profesional dalam mengelola berbagai bantuan dana



stimulan pada masing-masing Gampong, sehingga banyak bantuan yang

diberikan oleh pemerintah mapun non pemerintah terhenti hanya pada satu

tahap penerima manfaat. Dalam upaya tersebut sangat dibutuhkan Badan

Usaha Milik Gampong (BUMG) guna mengelola berbagai bantuan dana

stimulan. Diharapkan dengan adanya Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat

Aceh sesuai dengan peraturan dan perundangan yang baru, penyusunan

rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis,

partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa

perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan

rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten

dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of

ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder

dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi

sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan

dukungan optimal bagi implementasinya.

1.2 LANDASAN HUKUM Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Stategis Badan

Pemberdayaan Masayarakat Aceh Tahun 2012 – 2017 adalah :

1. Landasan Idil Pancasila dan Landasan Konstitusional Undang-undang

Dasar 1945 dan Landasan Operasional Undang-undang Nomor 25 Tahun

1992;

2. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan

Negara;

3. Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN, yang ditindak

lanjuti dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program

Pembangunan Nasional (PROPENAS) dan Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang

penyelengaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang

Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam;

6. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Fungsi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

10. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 050/50/BPM

Tanggal 19 Maret 2001 tentang Keberadaan instansi PMD Propinsi dan

Kab/Kota;

11. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 410/2917 Tanggal 29 Oktober 2004

tentang Pengaturan Mengenai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

12. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 410/2918/SJ Tanggal 29 Oktober 2004

tentang Program Pemberdayaan Masyarakat dengan Transparansi dan

Akuntabilitas Publik;

13. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 410/2918/SJ Tanggal 29 Oktober 2004

tentang Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program

Perioritas;

14. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.6/2989/SJ Tanggal 11 November

2005 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Program

Pemberdayaan Masyarakat;

15. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.1/104/SJ Tanggal 14 Januari 2005

tentang Struktur Organisasi PPK di Provinsi dan Kabupaten;

16. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 1320/SJ Tanggal 8 Juni 2005 tentang

Institusi Pembina Penyelenggara Pemerintah Desa/Kelurahan dan

Pemberdayaan Masyarakat di Daerah;

17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11

Agustus 2005 trentang Pedoman Dokumen RPJP dan RPJM Daerah;

18. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan tata

Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi

Nangggroe Aceh Darussalam telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga teknis Daerah

dan Lembaga Daerah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

19. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2007

tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan dilingkungan

Badan-Badan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

20. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 111 Tahun 2008

tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Umum di

Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam;



21. Struktur Organisasi dan Tatalaksana Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengacu pada Direktorat

Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 130 Tahun 2003 Tanggal 22 Desember 2003 tentang Bagan

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa).

22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012 –

2017.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Badan Pemberdayaan

Masyarakat adalah dokumen penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Aceh (RPJPA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh

(RPJMA) Tahun 2012 - 2017 yaitu untuk menyesuaikan perencanaan sesuai

dengan prinsip-prinsip perencanaan (pasal 1) yaitu ;

1. Merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan

nasional;

2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan

berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;

3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan

daerah; dan

4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing

daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan

Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun 2012 – 2017 yaitu :

1. Sebagai acuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan

Wakil Gubernur Aceh terpilih yang dijabarkan dalam RPJMA Tahun 2012 -

2017;

2. Menjadi acuan bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dalam

penyusunan Rencana Kerja Tahunan sesuai dengan visi, misi, kebijakan,

program dan kegiatan yang telah ditentukan guna mendukung visi dan misi

Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

3. Sebagai arah kebijakan penyusunan Rencana Anggaran Tahunan Badan

pemberdayaan Masyarakat Aceh;



4. Sebagai arah dan dasar penilaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat

Aceh;

5. Arah dan kebijakan yang akan dikembangkan Badan Pemberdayaan

Masyarakat Aceh dalam mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan

yang direncanakan;

6. Bahan acuan bagi pihak yang berkepentingan dalam proses integrasi

program dan kegiatan terkait dengan pemberdayaan masyarakat;

7. Bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah serta pihak yang

berkepentingan dalam mengambil keputusan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Renstra BPM Aceh tahun 2007 - 2012 disusun dengan sistematika

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPM ACEH 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPM Aceh (Tabel

Terlampir) 2.2 Sumber Daya BPM Aceh (Tabel Terlampir) 2.3 Kinerja Pelayanan BPM Aceh 2.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan BPM Aceh

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan BPM Aceh 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis 3.5 Penentuan isu-Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi BPM Aceh 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPM Aceh(Tabel Terlampir) 4.3 Strategi dan Kebijakan BPM Aceh

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA BPM ACEH YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMA.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan

Organisasi dan tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah

Provinsi Nangggroe Aceh Darussalam, Badan Pemberdayaan Masyarakat

mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan

pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pemberdayaan

Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;

2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

3. Penyelenggaraan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat, termasuk

pelayanan umum lintas Kabupaten/kota;

4. Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian terhadap

penyelenggaraan tugas di bidang pemerintahan Mukim dan Gampong serta

pemberdayaan masyarakat;

5. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pemberdayaan masyarakat; dan

6. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan.

Untuk menyelengarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Badan

Pemberdayaan Masyarakat Aceh mempunyai kewenangan;

1. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan pemerintahan dan

kelembagaan Mukim dan Gampong;

2. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang pemanfaatan tehnologi

tepat guna dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;

3. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang pemberdayaan

masyarakat melalui pemberian bantuan dana stimulan kepada Badan Usaha

Milik Gampong (BUMG) sebagai lembaga pengembangan berbagai kegiatan

atau usaha masyarakat Gampong sesuai dengan kondisi dan potensi yang

dimiliki.

4. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan program dan koordinasi litbang

serta penyusunan perencanaan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan

5. Melaksanakan tata usaha, kepegawaian, keuangan, saran dan parasana serta

rumah tangga.



Guna mendukung peningkatan kapasitas pemerintahan, kelembagaan

dan Masyarakat Gampong, Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh memiliki

Balai Pelatihan Masyarakat dan Pemerintahan Gampong. Sebagaimana

Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 36 Tahun 2009 tugas

pokok Balai Pelatihan Masyarakat dan Pemerintahan Gampong yaitu untuk

melaksanakan sebagian tugas kegiatan teknik operasional dan atau kegiatan

teknis penyiapan di bidang pelatihan pemberdayaan masyarakat dan gampong. Balai Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Gampong

fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program dan penganggaran di bidang pelatihan pemberdayaan

masyarakat dan pemerintahan gampong;

2. Pelaksanaan urusan kewirausahaan dan kerumahtanggaan;

3. Pelaksanaan persiapan pelatihan pemberdayaan masyarakat dan

pemerintahan gampong;

4. Pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan pemberdayaan masyarakat dan

pemerintahan gampong;

5. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana balai;

6. Penyiapan data dan informasi di bidang pelatihan pemberdayaan

masyarakat dan pemerintahan gampong;

7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh sesuai

dengan Lampiran XXI Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 5 Oktober

2007, terlampir.

2.2 SUMBER DAYA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH (Tabel

Terlampir)

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan

Masyarakat Aceh tersedia sumber daya aparatur sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai menurut Golongan :

Tabel. 2.1. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No Golongan Jumlah tahun 2007 Jumlah tahun 2012

1 Golongan IV 10 11

2 Golongan III 58 58

3 Golongan II 31 25

4 Golongan I 3 1

5 Tenaga Kontrak 12 14

Total 114 109



Grafik. 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

2. Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin :

Tabel. 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah tahun

2007 Jumlah tahun 2012

1 Pria 72 69

2 Wanita 42 40

Total 114 109

Grafik. 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

GolonganIV

GolonganIII

Golongan II Golongan ITenagaKontrak

Jumlah tahun 2007 10 58 31 3 12

Jumlah tahun 2012 11 58 25 1 14

0

10

20

30

40

50

60

70

Peg

awai

Jumlah Pegawai Menurut Golongan Ruang

Jumlah tahun 2007 Jumlah tahun 2012

Pria 72 69

Wanita 42 40

Total 114 109

0

20

40

60

80

100

120

Peg

awai

Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin



3. Jumlah Pegawai menurut Pendidikan :

Tabel. 2.3. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

Grafik. 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon :

Tabel. 2.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No Jenis Kelamin Jumlah tahun 2007 Jumlah tahun 2012

1 Eselon II-a 1 1

2 Eselon III-a 6 6

3 Eselon IV-a 14 14

Total 21 21

S-3 S-2 S-1 D-III SMA SMP Total

Jumlah tahun 2007 0 13 43 31 3 12 102

Jumlah tahun 2012 1 11 58 25 1 14 109

0

20

40

60

80

100

120

Peg

awai

Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

No Pendidikan Jumlah tahun 2007 Jumlah tahun 2012

1 S-3 0 1

2 S-2 13 11

3 S-1 43 58

4 D-III 31 25

5 SMA 3 1

6 SMP 12 14

Total 102 109



Grafik. 2.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

2.2.1. ANALISIS STRUKTUR ORGANISASI DAN FORMASI APARATUR PADA

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH ;

A. Reformasi Struktur Badan Pemberdayaan Masyarakat (Pembentukan Bidang Program dan Pelaporan).

Secara struktural, Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh belum memiliki Bidang Program dan Pelaporan sehingga beban kerja/tupoksi masih berada di bawah tanggung jawab Sub Bidang Umum. Hal ini masih perlu telahaan kembali mengingat program dan pelaporan merupakan tupoksi yang sangat diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, sedangkan sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Sub Bagian Umum belum biasa mendukung terselenggaranya perencanaan dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan yang diharapkan mengingat aparatur yang dimiliki terbatas dan belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan sedangkan cakupan program yang sangat luas dan krusial. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Pokok Pemangku Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, secara umum Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan. Sedangkan Bidang Program dan Pelaporan adalah unsur pelaksana teknis penyusunan program atau kegiatan, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh yang memiliki fungsi sebagai berikut : 1. Penyusunan Program Kerja Tahunan, jangka Menengah dan Jangka

Panjang;

Eselon II-a Eselon III-a Eselon IV-a Total

Jumlah tahun 2007 1 6 14 21

Jumlah tahun 2012 1 6 14 21

0

5

10

15

20

25

Peg

awai

Jumlah Pegawai Menurut Jabatan



2. Penyusunan Rencana Anggaran yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber lainnya;

3. melaksanakan penelitian, pengkajian dan pengembangan program kerja SKPD;

4. Penyiapan data dan informasi di bidang pelaksana program SKPD; 5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program SKPD; 6. Penyusunan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja dan

Rencana Kinerja SKPD; 7. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala SKPD.

Dari uraian tersebut terlihat perbedaan yang mendasar antara tupoksi

Sub Bagian Umum dengan Bidang Program dan Pelaporan baik dari segi kuantitas aparatur, tingkat pendidikan, spesifikasi tupoksi, serta kualitas aparatur yang harus dimiliki sebuah bidang atau sub bidang untuk memenuhi kompetensi dalam penyelenggaraan tupoksi perencanaan dan pelaporan, Sedangkan kualifikasi yang dimiliki Sub Bagian Umum pada BPM Aceh belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi tambahan yang sekarang masih dibebankan pada Sub Bagian Umum. lebih jelasnya, berikut gambaran sumber daya manusia yang dimiliki Sub Bagian Umum saat ini ;

a. Klasifikasi Pegawai Sub Bidang Umum berdasarkan umur.

No Umur Jumlah

1 25-30 4

2 30-35 6

3 40-50 6

4 > 50 1

Total 17

24%

35%

35%

6%

Klasifikasi berdasarkan umur

25-30

30-35

40-50

> 50



b. Klasifikasi Pegawai Sub Bidang Umum Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No Tingkat Pendidikan Jumlah

1 SMP 1

2 SMA 6

3 D-III 4

4 S-1 5

5 S-2 0

Total 16

Dari data yang disampaikan dapat diambil kesimpulan bahwa tenaga

aparatur yang dimiliki Sub Bagian Umum belum memenuhi kompetensi untuk memenuhi tugas tambahan yang dibebankan saat ini. Perlu penataan ulang pada strukturnya sehingga semua program yang direncanakan dapat diwujudkan dengan penuh tanggung jawab dan evaluasi terhadap program pun terselenggara dengan baik.

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan tata

Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga teknis Daerah dan Lembaga Daerah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Badan pemberdayaan Masyarakat Aceh mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1. Bidang Kelembagaan, Sarana Dan Prasarana Perdesaan

- Sub Bidang Pengembangan Sarana & Prasarana Perdesaan

- Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat Mukim dan Gampong

2. Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim Dan Gampong

- Sub Bidang Motivasi dan Swadaya

- Sub Bidang Pengembangan Sumber daya, Tradisi dan Budaya

3%

18%

12%

15%

0%

52%

Klasifikasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

1 SMP 2 SMA 3 D-III 4 S-1 5 S-2 5 Total



3. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

- Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan

- Sub Bidang Bimbingan Usaha Ekonomi

4. Bidang Pengembangan Teknologi Perdesaan

- Sub Bidang Teknologi Tepat Guna

- Sub Bidang Bimbingan & Penyuluhan.

5. Balai Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

- Sub Bagian Tata Usaha;

- Seksi Penyiapan & Penyelenggaraan Pelatihan;

- Seksi Sarana & Prasarana Pelatihan.

Guna mendukung penyusunan program dan pelaporan di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh terutama terkait dengan perencanaan, penyediaan data informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan, diperlukan Sub Bagian Program dan Pelaporan, maka sudah seharusnya dilakukan revisi Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nangggroe Aceh Darussalam telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga teknis Daerah dan Lembaga Daerah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, mengingat Sub Bagian Program dan Pelaporan merupakan tupoksi yang sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan sistem perencanaan dan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tersebut, maka BPM Aceh telah mengevaluasi, dan mengkaji kembali skala proritas bidang dan sub bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk diadakan perampingan “right size” sesuai dengan kebutuhan organisasi karena batas maksimal bidang pada Badan hanya 4 bidang.

Dalam rangka mendukung dan melaksanakan Visi dan Misi Badan

Pemberdayaan Masyarakat Aceh sesuai dengan kebutuhan guna menjalankan

tupoksi, maka memerlukan struktur bidang sebagai berikut :

1. Sekretariat, memiliki Sub Bidang sebagai berikut :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- Sub Bagian Program dan Pelaporan;

- Sub Bagian Keuangan.

2. Bidang Kelembagaan, Sarana Dan Prasarana Perdesaan

- Sub Bidang Pengembangan Sarana & Prasarana Perdesaan

- Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat Mukim dan Gampong

3. Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim Dan Gampong

- Sub Bidang Motivasi dan Swadaya

- Sub Bidang Pengembangan Sumberdaya, Tradisi dan Budaya

4. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

- Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan



- Sub Bidang Bimbingan Usaha Ekonomi

6. Bidang Pengembangan Teknologi Perdesaan

- Sub Bidang Teknologi Tepat Guna

- Sub Bidang Bimbingan & Penyuluhan

7. Balai Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

- Sub Bagian Tata Usaha;

- Seksi Penyiapan & Penyelenggaraan Pelatihan;

- Seksi Sarana & Prasarana Pelatihan.

Berdasarkan perencanaan di atas, maka bagan Struktur Organisasi

Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh diusul revisi sebagaimana terlampir.

Diharapkan dengan adanya revisi dan reformasi struktur organisasi

pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh diharapkan akan mampu

memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pemberdayaan

masyarakat dan pemantapan pelaksanaan pemerintahan Mukim/Gampong

demi terwujudnya pembangunan, pelayanan pemerintah Gampong yang lebih

optimal serta terciptanya akses perekonomian masyarakat yang lebih baik.

B. Reformasi Birokrasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh.

Sekilas tentang kebutuhan formasi tenaga aparatur BPM Aceh telah

dijelaskan pada poin pertama di atas. Selain hal yang menyangkut tentang penambahan Bidang Program dan Pelaporan, BPM Aceh juga masih memiliki permasalahan lainnya yaitu pengembangan sumber daya manusia pada BPM Aceh baik secara kuantitas maupun kualitas belum memenuhi standar yang dibutuhkan. Secara garis besar permasalahan yang dihadapi saat ini yaitu : 1. Kebutuhan aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas untuk

mendukung program-program Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh; 2. Mutu tenaga teknis masih perlu ditingkatkan melalui berbagai

pembinaan dan bimbingan teknis sehingga memenuhi kompetensi sesuai kebutuhan.

Guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan

Pemberdayaan secara teknis membutuhkan spesifikasi tenaga aparatur

dalam berbagai kompetensi antara lain :

1. Tenaga pengajar/widyaswara untuk mendukung kinerja UPTB

Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;

2. Tenaga teknis perencanaan, penganggaran dan pelaporan program


3. Arsiparis;

4. Akuntan publik untuk mendukung berbagai kegiatan menyangkut

system keuangan kantor serta ;

5. Aparatur publik lainnya yang memiliki kompetensi dalam rangka

pemberdayaan masyarakat dengan tingkat pendidikan minimal S-1.



Diharapkan dengan adanya reformasi birokrasi dan struktur organisasi

Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh berdampak baik terhadap

peningkatan kinerja pemberdayaan masyarakat pada umumnya serta

mampu membangkitkan semangat kerja seluruh jajaran aparatur untuk

berbuat yang terbaik untuk kesuksesan implimentasi tugas dan fungsi

Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh. Dengan tumbuhnya semangat kerja

akan berimplikasi pada suasana kerja yang kompetitif serta akan

mewujudkan tenaga aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan

yang diharapakan dan mampu bersaing dengan berbagai perubahan-

perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH

Untuk melaksanaan tugas-tugas pemberdayaan, Badan Pemberdayaan

Masyarakat Aceh menetapkan kebijakan-kebijakan sesuai dengan tujuan dan

sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai indikator-indikator yang

diharapkan, kesemuanya diwujudkan untuk mencapai kinerja sesuai dengan

yang telah direncanakan dalam berbagai program dan kegiatan yang terdapat

pada Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh tahun 2007 –

2012 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4. Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;

5. Program Pengembangan Lembaga Perekonomian Perdesaan;

6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;

7. Program Penanggulangan Kemiskinan.

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2007 – 2012 secara garis besar

telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target kinerja yang ditentukan. pelaksanaan realisasi anggaran dan kegiatan pada akhir tahun 2012, realisasi keuangan mencapai 95,17 % dan fisik 100% (Data Tim P2K), dengan persentase ini berarti kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dapat dicapai dengan baik pada setiap tahun kerjanya. Adanya beberapa anggaran perubahan mampu dimaksimalkan Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh untuk meningkatkan realiasi anggaran baik realiasi fisik maupun keuangan.

Lebih jelas, kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran

2007 – 2012 dapat dilihat pada tabel 2.1.



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PEMBANGUNAN PELAYANAN BADAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH.

1. Tantangan :

Tantangan ini terutama datang dari luar system organisasi, tetapi sangat

berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai

keberhasilan. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya

adalah sebagai berikut :

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Gampong relatif rendah;

Masih adanya Gampong-gampong yang terisolir/terpencil;

Keterbatasan pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna;

Ekonomi masyarakat yang terpuruk;

Kualitas kelembagaan masih relatif rendah;

Masih terdapatnya penduduk miskin;

Keterbatasan akses permodalan dan informasi pasar;

Pola fikir masyarakat masih relatif rendah;

Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan

pembangunan;

Lembaga perekonomian pada wilayah perdesaan belum berfungsi

secara optimal;

Alokasi Dana Gampong (ADG) belum terealisasi ke Gampong-

Gampong sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota belum mempunyai data

base Gampong;

Kurangnya kesadaran masyarakat Gampong dalam menjaga dan

melestarikan kegiatan fisik yang telah dibangun oleh Pemerintah

maupun non pemerintah.

2. Peluang :

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Badan Pemberdayaan

Masyarakat Aceh dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat (Departemen Dalam Negeri);

Tersedianya Institusi/Kelembagaan dari tingkat pusat sampai dengan

tingkat gampong;

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai;

Telah mempunyai program strategis;

Adanya dukungan dari opini masyarakat;

Adanya dukungan dari kebijakan program pemberdayaan masyarakat;

Tersedianya sumber daya alam yang memadai;



BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS

DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH

1. Organisasi dan tata kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh belum

memenuhi prinsip-prinsip organisasi yang bersifat “right size” sesuai

dengan cakupan dan fungsi organisasi maka perlu adanya bidang program

dan pelaporan pada BPM Aceh dalam rangka sinergitas perencanaan,

penganggaran dan evaluasi program permberdayaan masyarakat;

2. Lemahnya kompetensi aparatur yang dimiliki BPM Aceh belum

sepenuhnya professional dan memiliki kompetensi khususnya dalam

penyelenggaraan tugas-tugas teknis pemerintahan dan pemberdayaan

masyarakat;

3. Dukungan kebijakan baik bersifat politik dan kepastian hukum terhadap

pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat belum

maksimal;

4. Sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan pemerintah

kabupaten/kota perlu ditingkatkan sehingga program yang direncanakan

pemerintah provinsi mampu mendukung program prioritas pemerintah

Kab/Kota, tidak tumpang tindih dan tidak “over laping” dengan kebijakan

pemerintah Kab/Kota;

5. Masih lemahnya kapasitas Pemerintah Gampong dalam menerapkan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong serta


6. Ketidakberdayaan masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti

ketidakmampuan secara ekonomis maupun kurangnya akses untuk

memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan

ketrampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam

meningkatkan pendapatannya;

7. Penyediaan berbagai informasi desiminasi teknologi tepat guna yang

dibutuhkan masyarakat dalam rangka peningkatan produktivitas sumber

daya alam yang dikelola gampong dan masyarakat perlu ditingkatkan;

8. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kapasitas pemerintahan

gampong dan sarana pendukung bagi peningkatan perekonomian

masyarakat gampong masih minim;



9. Ketersediaan akses perekonomian gampong perlu ditingkatkan melalui

berbagai pelaksanaan/pembangunan berbagai pasar desa dan peningkatan

kapasitas pengelolaan BUMG belum maksimal.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL

KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Pembangunan Aceh 2012-2017 yang ditetapkan kepala daerah dan

wakil kepala daerah menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana

Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh tahun 2012-2017. Visi yang

dimaksud berbunyi “ Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan dan

mandiri berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai wujud

MoU Helsinki”. Visi ini menjadi pedoman bagi keselarasan program-program

SKPA sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk

memperoleh manfaat (outcome) dan dampak ( impact) yang dicita-citakan.

Sedangkan untuk mewujudkan visi di atas, dirumuskan pula beberapa misi

lima tahun ke depan beserta peran yang dapat dimainkan bidang

pemberdayaan masyarakat. Adapun Misi pemerintahan Aceh tahun 2012-2017

adalah ;

1. Memperbaiki tata kelola pemerintahan Aceh yang amanah melalui

implementasi dan penyelesaian turunan Undang-Undang Pemerintah

Aceh untuk menjaga perdamaian yang abadi.

Salah satu langkah untuk mewujudkan misi ini maka Badan Pemberdayaan

Aceh perlu mengusulkan revisi Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan

Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka

memaksimalkan program pemberdayaan masyarakat melalui perencanaan,

penganggaran, evaluasi dan pelaporan yang tertata dan sesuai dengan

tuntukan RTRW kajian lingkungan strategis Badan Pemberdayaan

Masyarakat.

2. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam di

semua sector kehidupan masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsinya, Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh

mempunyai kewenangan merumuskan dan menyiapkan kebijakan

berkaitan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Aceh. Salah satu

pendekatan penting dalam rangka pemberdayaan masyarakat yaitu sosial

budaya dan kearifan lokal masyarakat, kebutuhan masyarakat untuk

meningkatkan perekonomian baik individu maupun kelompok berkaitan

erat dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam nilai-nilai dinul islam.

Pemberdayaan masyarakat yang dikelola Badan Pemberdayaan

Masyarakat Aceh melalui prinsip swakelola merupakan bagian dari



perwujudan dari tata cara mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai

tuntunan agama islam, membentuk pribadi individu masyarakat yang

bermartabat bukan menjadi pribadi layaknya peminta-minta namun

masyarakat diajak untuk bertanggung jawab aktif dalam pembangunan

gampong secara kegotong-royongan, kebersamaan menjadikan gampong

sebagai salah satu pelopor pembangunan nasional.

3. Memperkuat stuktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia.

Sumber daya manusia dan struktur ekonomi masyarakat merupakan

bagian tak terpisahkan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu

memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan lembaga-

lembaga perekonomian masyarakat seperti Badan Usaha Milik Gampong,

pasar gampong, dan berbagai sarana prasarana pendukung sebagai sebagai

wujud keterbukaan akses perekonomian mukim dan gampong .

keterbukaan akses perekonomian mukim dan gampong harus didukung

oleh sumber daya manusia perangkat penggerak ekonomi gampong

tersebut maka melalui berbagai program peningkatan kualitas sumber daya

manusia baik aparatur pemerintahan gampong, maupun para kader yang

berkompetensi untuk menyelaraskan pembangunan gampong menjadi

lebih mandiri dan terbuka dengan perkembangan zaman. Sebagai SKPA

yang diberi tanggung jawab membantu Pemerintah Aceh dalam

melaksanakan kepemerintahan berkaitan dengan bidang pemberdayaan,

BPM Aceh sudah memiliki instrument penting dalam mewujudkan misi ini

yaitu berbagai program dan kegiatan yang khusus menangani kebijakan

kelembagaan gampong dan memiliki Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang khusus melatih

sumber daya manusia terkait pembangunan mukim dan gampong.

4. Melaksanakan pembangunan Aceh yang proposional, terintegrasi dan

berkelanjutan. Untuk mewujudkan misi ini, program dan kegiatan

pemberdayaan masyarakat mempertimbangan strategi dan kebijakan yang

berada di atasnya, sebagai Badan yang liner dengan Direktorat

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, perencanaan program dan kegiatan

dirancang dengan mempertimbangkan Renstra K/L, terintegrasi dengan

kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota. Perlu koordinasi aktif antar

“steckholder” demi implementasi program pembangunan yang efesien,

tepat sasaran.

5. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan

optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam. Meningkatkan nilai tambah

hasil produksi masyarakat sudah dirintis Badan Pemberdayaan Masyarakat

beberapa tahun silam yang terumuskan dalam Renstra BPM Aceh periode



2007 – 2012 pada Program Pengembangan Teknologi Perdesaan dengan

agenda rutinnya yaitu mencari dan menyeleksi berbagai karya-karya

inovatif, terjangkau, bernilai ekonomis, difokuskan pada peningkatan

kualitas dan kuantitas pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat

sebagai wujud keberdayaan masyarakat gampong. inovasi teknologi

kerakyatan sangat tepat digunakan dalam meningkatkan nilai tambah

produksi masyarakat karena mampu mengoptimalisasi pemanfaatan

sumber daya alam dan berwawasan lingkungan, melalui pengembangan

desiminasi informasi atau lebih tepatnya pengembangan teknologi tepat

guna yang bersifat pro rakyat dan berdaya guna diharapkan mampu

memberikan kontribusi bagi peningkatan kemandirian masyarakat

gampong. Oleh sebab itu, misi ini mengharapkan adanya berbagai

terobosan kebijakan untuk mewujudkan masyarakat Aceh yang

mayoritasnya berada pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan

mampu mengolah dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam

demi terwujudnya kesejahteraan yang adil dan makmur.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16

tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010 –

2014. Arah dan kebijakan Kementerian Dalam Negeri mengacu pada rumusan

RPJMN Tahun 2010-2014, telah ditetapkan 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan

Nasional, meliputi: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3)

Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6)

Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan

Hidup dan Pengelolaan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar,

dan Pasca-konflik; serta (11) Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.

Dari kesebelas prioritas Pembangunan Nasional dimaksud, terdapat 5 (lima)

prioritas yang merupakan bagian penugasan kepada Kementerian Dalam

Negeri, yakni: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Penanggulangan

Kemiskinan; (3) Infrastruktur; (4) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; serta (5)

Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik. Sejalan dengan

penetapan 5 (lima) prioritas pembangunan tersebut, terdapat pula prioritas

pembangunan yang akan dilaksanakan sebagai tindak lanjut Kontrak Kinerja

Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB-II) dengan Presiden

Republik Indonesia.

Salah satu isu strategis Renstra K/L Kementerian Dalam Negeri berkaitan

dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh yaitu

Dari aspek otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat, kebijakan perkuatan



otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu prioritas

pembangunan nasional dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Terkait

dengan penataan dan penguatan otonomi desa, telah dilaksanakan berbagai

program/kegiatan, antara lain: pemantapan kerangka aturan/regulasi,

pemantapan kelembagaan pemerintahan desa, pemantapan pengelolaan

keuangan desa, peningkatan kapasitas Pemerintah Gampong serta pemantapan

administrasi pemerintahan desa. Sementara itu, penguatan pemerintahan desa

dilakukan melalui fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintahan desa

berupa penyusunan instrumen program pengembangan kapasitas

pemerintahan desa, serta orientasi, bimbingan teknis, dan pelatihan manajemen

pemerintahan desa.

Terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat, Kementerian Dalam

Negeri telah melakukan langkah-langkah dalam pengentasan kemiskinan

melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan sejak

tahun 1998/1999 sebagai kelanjutan dari Program Inpres Desa Tertinggal (IDT).

Namun, dalam rangka peningkatan pelaksanaan program penanggulangan

kemiskinan, Pemerintah sejak tahun 2007 mengembangkan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), sehingga Program Pengembangan

Kecamatan/PPK dilebur menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

(PNPM) Mandiri Perdesaan. Pelaksanaan program pemberdayaan ini

menunjukkan hasil yang positif, jika dilihat dari realisasi pembangunan fisik,

perguliran dana modal usaha, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, dan

lain-lain. Ke depan, upaya pemberdayaan masyarakat diharapkan akan terus

dilanjutkan dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan dalam

wilayah Aceh, sejak tahun 2009 Pemerintah Aceh melalui Badan Pemberdayaan

Masyarakat Aceh telah menyalurkan dana Bantuan Keuangan Peumakmue

Gampong (BKPG) untuk seluruh Gampong di Aceh guna membiayai kegiatan

sebagai berikut :

a. Penyertaan modal bagi Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), wajib dialokasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil musyawarah gampong;

b. Peningkatan infrastruktur ekonomi gampong dalam skala kecil yaitu pembangunan pasar gampong, jalan, jembatan, gorong-gorong, saluran/parit, irigasi tersier, sumber energi listrik bagi gampong terpencil, air bersih dan sanitasi lingkungan yang mampu dikerjakan oleh masyarakat;

c. Peningkatan kualitas kesehatan yaitu untuk mendukung kegiatan posyandu;



d. Peningkatan kualitas pendidikan yaitu untuk mendukung kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta mendukung Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;

e. Biaya operasional pemerintahan gampong dalam rangka menunjang BKPG paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi dana BKPG.

Dalam hal pelaksanaan otonomi gampong dan pemberdayaan

masyarakat di wilayah Aceh belum seluruhnya berjalan sebagaimana yang

diharapkan. Beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut :

1) Belum mantapnya penyelenggaraan Otonomi Desa. Implementasi

pembagian kewenangan antara desa dengan kabupaten belum berjalan

sebagaimana yang diharapkan. Peraturan daerah yang mengatur hal itu

belum ada karena belum adanya aturan hukum yang memadai sebagai

dasar pembagian kewenangan tersebut. Kemampuan perangkat desa

maupun anggota BPD relatif terbatas baik dalam hal tingkat pendidikan

formal, kemampuan khusus terkait dengan tuntutan juga fungsinya,

maupun pemahaman terhadap kewenangan desa itu sendiri. Tingkat

penghasilan perangkat desa dan anggota BPD belum memadai, sehingga

mengakibatkan dedikasi kerja tidak optimal;

2) Lemahnya kapasitas pemerintahan desa dalam menerapkan prinsip-prinsip

penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

3) Ketidakberdayaan masyarakat yang disebabkan berbagai faktor, seperti

ketidakmampuan secara ekonomi maupun kurangnya akses untuk

memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan

ketrampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam

meningkatkan pendapatannya. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan

dan pendidikan baik formal maupun informal kepada masyarakat miskin

juga masih kurang. Selain itu, penyediaan berbagai informasi dan teknologi

tepat guna yang dibutuhkan masyarakat serta pelayanan kesehatan

masyarakat yang berkualitas juga masih sangat terbatas.

Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Kementerian Dalam

Negeri 2010-2014 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan

kegiatan strategik sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup

Kementerian Dalam Negeri dalam lima tahun ke depan, yaitu:

“Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang

desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan

masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang

profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.



Misi Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan peran

strategik yang diinginkan dalam mencapai Visi dimaksud. Rumusan Misi yang

diangkat di dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 didasarkan

pada isu-isu strategis lingkup Kementerian Dalam Negeri untuk lima tahun ke

depan, yang merupakan penjabaran dari visi Kementerian Dalam Negeri. Misi

Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan peran strategik yang

diinginkan dalam mencapai visi di atas, yaitu menetapkan kebijaksanaan

nasional dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya:

1. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam

negeri yang demokratis;

2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;

3. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang

desentralistik;

4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan

antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan

secara berkelanjutan;

5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat

dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta

6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Salah satu visi Kementerian Dalam Negeri yaitu mewujudkan

keberdayaan masyarakat yang partisipatif yang dijabarkan dalam misi yaitu

memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam

aspek ekonomi, sosial dan budaya. Visi dan misi tersebut dipertegas kembali

dengan penentuan tujuan yaitu : Mewujudkan otonomi desa dan meningkatkan

keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya. (T7,

lampiran Permendagri No. 46 Tahun 2011). Untuk mencapai tujuan pada T7,

ditetapkan sasaran sebagai berikut:

T7S1: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

T7S2: Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam

pembangunan desa;

T7S3: Meningkatnya kegiatan Ekonomi Produktif Masyarakat Desa;

T7S4: Dukungan pengentasan daerah tertinggal dan pasca bencana melalui

pemantapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perdesaan (PNPM-MP);

T7S5: Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya

Masyarakat; dan



T7S6: Meningkatnya Pengelolaan Sumber daya alam dan Pendayagunaan

Teknologi Tepat Guna.

Untuk mencapai tujuan pada T7, ditetapkan sasaran sebagai berikut:

T7S7: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

T7S8: Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam

pembangunan desa;

T7S9: Meningkatnya kegiatan Ekonomi Produktif Masyarakat Desa;

T7S10: Dukungan pengentasan daerah tertinggal dan pasca bencana melalui

pemantapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri


T7S11: Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya

Masyarakat; dan

T7S12: Meningkatnya Pengelolaan Sumber daya alam dan Pendayagunaan

Teknologi Tepat Guna.

Permasalahan, isu strategis, visi dan misi, tujuan dan sasaran

Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pemberdayaan masyarakat

diimplementasi dalam program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah

Desa yang merupakan Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemrintah Desa. Program ini merupakan

program teknis dengan tujuan mewujudkan otonomi desa dan meningkatkan

keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya. Indikator

Kinerja Program adalah meningkatnya keberdayaan masyarakat dan kapasitas

pemerintahan desa /kelurahan dalam memfasilitasi proses pengelolaan

pembangunan yang partisipatif dan demokratis, yang diukur dari:

1. Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan

melalui Bintek, inventarisasi dan pendataan keuangan dan asset desa,

pengembangan desa wisata sebagai sumber PAD;

2. Jumlah Dokumen RUU tentang Desa yang diselesaikan;

3. Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalam penataan dan pengembangan

lembaga kemasyarakatan di desa;

4. Jumlah desa yang memiliki profil desa sebagai pedoman dalam

penyusunan perencanaan pembangunan desa;

5. Persentase lembaga keuangan mikro perdesaan/Usaha Ekonomi Desa

Simpan Pinjam (UED-SP) yang berfungsi;

6. Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana Pemasaran hasil produksi

masyarakat desa;



7. Cakupan penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri


8. Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana,

khususnya di Kabupaten Nias dan Nias Selatan;

9. Jumlah Provinsi dan kabupaten yang melaksanakan PNPM Lingkungan

Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP);

10. Jumlah fasilitasi dalam pembinaan budaya nusantara melalui pelestarian

Adat dan Budaya Nusantara;

11. Jumlah fasilitasi dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)

melalui Penguatan Kelembagaan Posyandu dan pelaksanaan

Bangdesmadu;

12. Jumlah Desa Mandiri Energi (DME) memanfaatkan Tanaman Jarak Pagar

(jatropha curcas lin); serta

13. Jumlah Posyantekdes yang berfungsi.

Pelaksana program adalah Direktorat Jenderal Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa melalui 8 (delapan) kegiatan yaitu:

1. Dukungan Manajamen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

2. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan

Kelurahan;

3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat;

4. Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat;

5. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;

6. Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;

7. Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan melalui PNPM Mandiri

Perdesaan; serta

8. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa lingkup Regional.

Telahaan Renstra K/L sangat diperlukan untuk mensinerji antara

kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan mampu

diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Sesuai dengan visi dan misi

Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih berfokus pada pembangunan yang pro

rakyat yang berkeinginan mewujudkan kemandirian pemerintahan dan

masyarakat yang mandiri, maka keberadaan Badan Pemberdayaan Masyarakat

Aceh sangat penting dalam mengimplentasikan arah dan tujuan Kebijakan

Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi dalam bentuk rencana strategis

untuk jangka waktu lima tahun ke depan secara berkelanjutan dan semua

kebijakan tersebut terakomodir dengan baik dengan perencanaan dan

penganggaran yang lebih efesien dan tepat sasaran.



Salah satu kendala saat ini yang masih terjadi yaitu sinkronisasi

perencaaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak

mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah pada level di atasnya

menyebabkan perencanaan yang dilakukan tidak fokus pada sasaran yang

diharapkan secara nasional dan anggaran yang direncanakan bersifat mubazir,

yang seyogyanya kebijakan tersebut harus memenuhi prinsip kebijakan “up to

down”, kebijakan di bawah mengakomodir kebijakan yang lebih tinggi

sehingga sejalan dengan program-program yang berada pada level yang lebih

tinggi. Hal inilah yang diharapkan dengan terwujudnya Rencana Strategis

Badan pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun 2012 – 2017, diharapkan sinkron

dengan semua level kebijakan baik pada tataran Pemerintah Pusat, Pemerintah

Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten /Kota.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN

LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana struktur pemanfaatan ruang Provinsi Aceh dilakukan dengan

membagi wilayah kabupaten dan kota ke dalam beberapa wilayah atau

kawasan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi struktur tata ruang

provinsi Aceh yang efisien dalam pemanfaatan ruang dan efektif dalam

membentuk struktur-struktur pelayanan umum serta terpadu dan bersinergis

dalam memanfaatkan semua potensi, baik potensi Sumber Daya Alam (SDA)

maupun sumber daya manusia (SDM) yang tersedia dalam pemberdayaan

masyarakat. Tata ruang wilayah terdiri dari beberapa aspek yang dinilai

memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan menciptakan

struktur aparatur pemerintahan desa, yaitu :

1. Mempertimbangkan dan memperhatikan wilayah dengan batas-batasnya

serta cakupan luas wilayah dari masing-masing Kabupaten;

2. Memperhitungkan keberadaan sistem-sistem pelayanan dan fungsi-fungsi

kawasan yang ada di provinsi Aceh;

3. Mempertimbangkan kondisi karakteristik alam dan geografis yang dimiliki

oleh daerah dalam rangka pengelolaan potensi sumber daya alam dan

lingkungan.

Dengan dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sumber

pendapatan, pengelolaan potensi alam, para aparatur desa, pelaku

pemberdayaan masyarakat yang telah diberikan bantuan baik itu modal usaha

mapupun sarana dan prasarana bisa diharapkan dapat berjalan sesuai dengan

pelaksanaan RPJMA.



3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

1. Isu Substansial

Kurangnya akses bagi masyarakat untuk berperan dalam proses

pengambilan keputusan dalam mengatur kehidupannya sebagai akibat

masih kuatnya kewenangan Pemerintah dalam mengelola kebijakan

program pembangunan;

Masih terbatas dan rendahnya tingkat pengetahuan/keterampilan

masyarakat dalam mengelola SDA dan mendayagunakan TTG sesuai

kebutuhan masyarakat;

Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan program-program pembangunan di

gampong/kelurahan;

Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong belum optimal;

Penghasilan perangkat Gampong dan anggota Tuha Peut belum

memadai;

Belum semua Gampong memilki kantor Keuchik;

Terbatasnya sarana dan prasarana Pemerintahan Mukim, dan

Gampong/Kelurahan;

Belum berperannya lembaga ekonomi masyarakat seperti Badan Usaha

Milik Gampong, Koperasi Unit Desa (KUD) dan lembaga keuangan

lainnya guna menunjang hasil produksi masyarakat;

Belum mampunya masyarakat mengolah Sumber Daya Alam (SDA)

secara profesional dan kompetitif karena keterbatasan pengetahuan

dan keterampilan;

Hancurnya sarana/prasarana umum dan Pemerintah (seperti jalan,

jembatan, kantor dan lain-lain) akibat musibah Gempa Bumi dan

Gelombang Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004;

Kurangnya perhatian dari Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap

lembaga Mukim yang merupakan lembaga Pemerintah yang sah di

bawah koordinasi Camat berdasarkan Qanun No. 4 Tahun 2003;

Belum tersedianya data profil Mukim dan Profil Gampong secara

lengkap sebagaimana dasar penyusunan perencanaan pembangunan

sesuai dengan potensi wilayah;

Kurangnya pembinaan terhadap Pemerintahan Gampong/Kelurahan

sehingga dalam pelaksanaan perlombaan Gampong/Kelurahan masih

ditemukan hambatan-hambatan terutama dalam menentukan

peringkat juara karena tidak sesuai/tidak memenuhi kriteria yang telah

ditentukan;



Belum berfungsinya lembaga Posyantekdes sehingga informasi

pemanfatan TTG bagi masyarakat kurang efektif;

Masih kurangnya kepedulian Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap

peningkatan pembinaan TTG yang dibutuhkan masyarakat gampong;

Pengelolaan SDA yang tidak ramah lingkungan sehingga menimbulkan

bencana bagi kehidupan masyarakat;

Belum adanya data yang lengkap terhadap SDA dan SDM pesisir

untuk penyusunan Program Pemberantasan Kemiskinan.

2. Isu Instansional

a. Aspek Kelembagaan

Adanya perbedaan bentuk dan nomenklatur Instansi

Pemberdayaan Masyarakat pada tingkat Kabupaten/Kota dan ada

Kabupaten/Kota yang belum membentuk Institusinya;

Masih banyak pejabat/aparatur BPM Kabupaten/Kota yang belum

mempunyai kompetensi di bidang pemberdayaan masyarakat, hal

ini disebabkan karena pemindahan/mutasi pejabat, pegawai yang

tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Masih adanya dualisme penanganan tugas-tugas Pemberdayaan

Masyarakat dan Penyelenggaraan Pembangunan Gampong/

Kelurahan ditingkat Kabupaten/Kota antara BPM dan Bagian

Pemerintahan Setda Kabupaten/Kota, sehingga tugas tidak

tertangani dengan sempurna;

Belum terbangunnya kesamaan komitmen tentang pentingnya

penataan Organisasi Perangkat Daerah yang menangani tugas-

tugas Pemberdayaan Masyarakat;

Renggangnya hubungan kerja antara BPM Aceh dengan BPM

Kabupaten/Kota sebagai akibat penafsiran yang berbeda terhadap

UU No. 32/2004 walaupun secara fungsional dan operasional

menangani pemberdayaan masyarakat.

b. Aspek Kebijakan dan Program Prioritas

Komitmen Pemerintahan Kab/Kota terhadap penetapan kebijakan

dan Program-program Pemberdayaan Masyarakat dalam dokumen

Propeda, Renstra dan Repetada belum seluruhnya ada;

Program-program Prioritas Pemerintahan Kab/Kota belum

seluruhnya memperhatikan Program Pemberdayaan Masyarakat

dan Penguatan Pemerintahan Mukim, Gampong/Kelurahan, masih

ada Kab/Kota mengabaikannya seperti Alokasi Dana Gampong

(ADG);



Belum semua Kab/Kota menyahuti terhadap dukungan program-

program Pembangunan Gampong, Mukim, Kecamatan seperti

PNPM Mandiri Perdesaan, BKPG, ADG dan sebagainya;

Belum tersedianya data base Gampong secara akurat, sehingga sulit

dalam menyusun program dan kegiatan sesuai dengan kondisi dan

potensi masing-masing Gampong.



BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI

DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI

Dalam rangka mengisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh, telah menetapkan arah kebijakan masyarakat Aceh yang

bermartabat dan menatap masa depan yang lebih baik serta menata

Pemerintahan yang transparan dalam penyelenggaraan administrasi publik.

Sehubungan dengan pemberlakuan Undang-Undang tentang

Pemerintahan Aceh tersebut dan dengan pemberlakuan syariat islam secara

kaffah di Aceh, maka Pemerintah Aceh dalam menjalankan roda

pemerintahannya harus sesuai dengan jiwa yang islami dan bebas dari KKN,

hal ini suatu pilihan wajib mampu menjabarkan dan melaksanakan program

prioritas sebagai kebijakan strategi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu

untuk mewujudkan dan mengimplementasikan program tersebut, Badan

Pemberdayaan Masyarakat Aceh menetapkan Visi dan Misi dalam rangka

mencapai tujuan dan sasaran pada masa yang akan datang.

Visi

“Terwujudnya keberdayaan masyarakat Aceh serta Pemantapan

Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong”.

Visi tersebut mencerminkan suatu keinginan atau cita-cita dalam

rangka perubahan menuju masyarakat aceh yang lebih mandiri melalui

pemberdayaan masyarakat dan sebagai motor penggerak perubahan dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong serta cerminan

komitmen Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh sebagai elemen penggerak

dan motivator untuk menjadi yang lebih baik lagi, yang harus disergikan

dengan elemen penggerak lainnya dalam suatu kesisteman yang utuh.

a. Keberdayaan masyarakat, merupakan upaya mengembangkan kemampuan

dan kemandirian masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan meliputi

aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan politik, sehingga

diharapkan masyarakat Aceh secara bertahap akan mampu membangun diri

dan lingkungannya serta berperan aktif dalam proses pembangunan.

b. Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong, merupakan salah

satu tujuan yang akan dicapai demi terwujudnya suatu tatanan Pemantapan

Kerangka Acuan/Regulasi, Pemantapan Kelembagaan Pemerintahan



Mukim dan Gampong, Pemantapan Pengelolaan Keuangan Gampong,

Pementapan Adaministrasi Pemerintahan Mukim dan Gampong,

Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Mukim dan Gampong, Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong.

Dalam mewujudkan Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh

ditempuh melalui misi sebagai berikut :

1. Pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong;

2. Peningkatan keswadayaan masyarakat;

3. Mengembangkan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam

membangun Gampong;

4. Memantapkan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat serta program-program prioritas Pemerintah Aceh

terutama dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan;

5. Pemantapan nilai – nilai sosial budaya masyarakat dan pemberdayaan

keluarga;

6. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat Gampong;

7. Pemanfaatan sumber daya alam melalui desiminasi informasi sesuai

kebutuhan melalui gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) yang

berwawasan lingkungan;

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH A. TUJUAN

Sebagai penjabaran dari visi dan misi di atas, Badan Pemberdayaan

Masyarakat Aceh menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode

waktu 2012 - 2017 yaitu :

T1 : Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah mukim dan

gampong.

T2 : Berfungsinya Lembaga-lembaga gampong dalam rangka

penguatan kelembagaan gampong.

T3 : Meningkatnya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam

membangun gampong.

T4 : Meningkatnya motivasi masyarakat untuk memelihara dan

mengembangkan budaya dan tradisi sesuai dengan kearifan

lokal.

T5 : Terwujudnya keluarga yang sejahtera melalui peningkatan taraf

hidup yang lebih layak.

T6 : Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat dan

pembangunan gampong.



T7 : Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat

gampong berbasis ramah lingkungan.

T8 : Mendorong berkembangnya inovasi desiminasi

informasi/teknologi tepat guna dalam rangka peningkatan

produktifitas dan mutu produksi pemanfaatan sumber daya alam

secara bertanggung jawab menuju keunggulan yang kompetitif.

T9 : Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program pemberdayaan

dan kapasitas SDM aparatur lingkup Badan Pemberdayaan

Masyarakat Aceh

T10 : Meningkatnya kualitas dan implikasinya secara optimal

perencanaan, agenda strategis, program legislasi, transparansi

pengelolaan program serta sarana dan prasarana sesuai dengan

kebutuhan Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh.

B. SASARAN Lebih lanjut Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh

menetapkan sasaran sebagai turunan dari setiap tujuan yang hendak

dicapai dalam jangka waktu 2012 – 2017, yaitu :

1. Untuk mewujudkan T1, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

T1S1 : terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung

penyelenggaraan pemerintahan mukim dan gampong;

T1S2 : Meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan gampong;

T1S3 : Terciptanya data profil gampong yang mampu memberi

kontribusi terhadap pembangunan gampong;

T1S4 : Memaksimalkan manajemen administrasi mukim dan

gampong.


T2S1 : meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pengelola

lembaga mukim dan gampong;

T2S2 : Meningkatanya peran serta lembaga gampong dalam

rangka pembangunan gampong dan mukim;

T2S3 : berfungsinya Badan Usaha Milik gampong;

T2S4 : Memaksimalkan fungsi dan kewenangan imum mukim

sebagai kepala administrasi yang membawahi gampong.


T3S1 : Pembentukan/meningkatkan kualitas sumber daya kader

pemberdayaan gampong sesuai dengan tugas dan fungsinya

dalam rangka pembangunan gampong;



T3S2 : Dukungan pengentasan daerah tertinggal melalui

pemantapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

(PNPM) Mandiri Perdesaan;


T4S1 : Meningkatnya kepedulian dan peran aktif masyarakat

berdasarkan semangat kebersamaan kekeluargaan dan

kegotong- royongan;

T4S2 : Terbentuknya gampong percontohan yang mengembangkan

kearifan lokal;

T4S3 : Terwujudnya database gampong adat se Aceh.


T5S1 : Meningkatnya asupan gizi anak usia sekolah gampong Se-

Aceh;

T5S2 : Terbentuknya Kader Pokjanal Posyandu Plus di tingkat

gampong dalam wilayah Aceh;

T5S3 : Meningkatnya peran aktif tim PKK Kabupaten/Kota,

Kecamatan dan gampong.


T6S1 : Pemberian dana bantuan stimulant yang bersumber

Pemerintah Aceh dalam bentuk program Bantuan Keuangan

Peumakmue Gampong (BKPG)/bantuan prioritas lainnya

kepada masyarakat melalui Badan Usaha Milik Gampong

(BUMG) dalam berbagai bentuk kegiatan bantuan modal

usaha kepada masyarakat.

T6S2 : Meningkatnya taraf hidup masyarakat Gampong;


T7S1 : Pembinaan dan bantuan dana pengembangan usaha

pengelolaan potensi lokal;

T7S2 : peningkatan sarana dan prasarana pendukung dalam

rangka pengelolaan sumber daya dalam dan potensi

gampong;

T7S3 : Terbentuknya database pengembangan pengelolaan sumber

daya alam yang inovatif dan memiliki kontribusi bagi

lingkungan hidup.


T8S1 : Penguatan lembaga pelayanan pengembangan teknologi

tepat Guna;

T8S2 : Meningkatnya pengembangan pemantapan teknologi tepat

guna.




T9S1 : Tersedianya kader aparatur pemberdayaan masyarakat

yang professional dan berkualitas;

T9S2 : Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi

aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan serta

meningkatnya transparansi dan akuntabilitas;

T9S3 : Terselengaranya reformasi birokrasi dan organisasi Badan

Pemberdayaan Masyarakat Aceh;

T9S4 : Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi

aparatur dalam penyelenggaraan program pemberdayaan

masyarakat aceh.


T10S1 : Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring ,evaluasi

dan pelaporan agenda strategis Badan Pemberdayaan

Masyarakat;

T10S2 : Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kerja Badan

Pemberdayaan Masyarakat Aceh secara berkualitas dan

sesuai dengan kebutuhan;

T10S3 : Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan

rekomendasi perumusan kebijakan.

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

ACEH

1. Pemantapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong sesuai dengan kaidah yang berlaku;

2. Peningkatan peranan kelembagaan masyarakat Gampong dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;

3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan sosial dan memantapkan manajemen pemerataan keadilan serta peningkatan kepedulian masyarakat terhadap masalah sosial dan ekonomi melalui pembinaan dan stimulan dalam rangka penanggulangan kemiskinan agar dapat meningkatkan kesejahteraan;

4. Penanggulangan kemiskinan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dilaksanakan berdasarkan pembagian 4 klaster/kelompok yaitu :

a. Klaster I bantuan dan Perlindungan Sosial berbasis keluarga bertujuan

untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan

perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;

b. Klaster II Pemberdayaan Masyarakat bertujuan untuk mengembangkan

potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk



terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip


c. Klaster III Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil bertujuan untuk

memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala

mikro dan kecil;

d. Klaster IV Program murah untuk rakyat untuk memberikan ”sesuatu”

dengan harga sangat murah dengan sebagian dibantu pemerintah.

5. Melanjutkan dan mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;

6. Memfungsikan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sebagai lembaga pengembangan perekonomian masyarakat Gampong;

7. Mengupayakan bantuan stimulan bagi masing-masing Gampong secara proporsional dalam bentuk program Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong atau nama lain serta program-program pemberdayaan lainnya sesuai dengan potensi dan kondisi yang dimiliki oleh masing-masing Gampong;

8. Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintahan dan kelembagaan Mukim/ Gampong, pengurus Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan pelaku program melalui berbagai pelatihan dan field training guna meningkatkan pengetahuan sehingga diharapkan menjadi tenaga profesional pada bidang tugasnya;

9. Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengelola Industri Kecil dan Rumah Tangga serta meningkatnya kemampuan usaha UKM;

10. Pengembangan TTG untuk perdesaan sebagai upaya peningkatan akses kelompok masyarakat miskin terhadap TTG untuk peningkatan produktifitas;

11. Menumbuh kembangkan keswadayaan, gotong royong masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membangun Gampong;

12. Memberdayakan keluarga guna meningkatkan kesejahteraan keluarga, kesetaraan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan di Gampong maupun diperkotaan melalui 10 program pokok PKK.

13. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dan peningkatan gizi anak sekolah sehingga akan tercipta suasana yang mendukung kecerdasan dan aktifitas anak.

14. Mendukung kegiatan posyandu dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Gampong;

15. Meningkatkan kualitas pendidikan guna mendukung kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan mendukung Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran

dan pendanaan indikatif Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun 2013 – 2017

sebagai mana terlampir pada Tabel 1

5.1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kode

rek

Uraian

Kegiatan

Tahun 2014

Rp)

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun

2017

Tahun

2018

5.1.1 Penyediaan

Jasa Surat

Menyura

100.000.000,- 110.000.0000,- 120.000.000,- 130.000.000 140.000.000

Indikatir

Kinerja

Terdedianya

Surat

menyurats

5.1.1. Penyedian Jasa Surat Menyurat.

Indikator kinerja :

Tersedianya surat menyurat;

Kelompok sasaran :

Pelayanan rutin kantor

Pendanaan Indikatif :

Rp. 100.000.000

5.1.2. Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Indikator kinerja :

Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Kelompok sasaran :

Pelayanan rutin Kantor


Rp. 750.000.000



5.1.3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Indikator kinerja :

Tersedianya jasa administrasi keuangan

Kelompok sasaran :

Honorarium Aparatur


Rp. 768.450.000

5.1.4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Indikator kinerja :

Terpeliharanya kebersihan kantor

Kelompok sasaran :

Sarana dan Prasarana kantor


Rp.750.000.000 5.1.5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Indikator kinerja :

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Kelompok sasaran :

Alat Tulis Kantor


Rp. 500.000.000

5.1.6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator kinerja :

Tersedianya barang cetakan dan foto copy

Kelompok sasaran :

Pelayanan kantor


Rp. 125.000.000

5.1.7. Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan Bangunan Kantor

Indikator kinerja :

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kelompok sasaran :

Instalasi listrik/Penerangan kantor


Rp. 373.185.072

5.1.8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator kinerja :

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

Kelompok sasaran :

Pelayanan kantor


Rp. 500.000.000 ss

5.1.9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan



Indikator kinerja :

Tersedianya Media Informasi

Kelompok sasaran :

Pelayanan kantor


Rp. 93.300.000

5.1.10. Penyediaan Makanan dan Minuman

Indikator kinerja :

Tersedia Tersedianya Makan dan Minum

Kelompok sasaran :

Pelayanan kantor


Rp. 250.000.000

5.1.11. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Indikator kinerja :

Terlaksananya rapat koordinasi, rapat teknis konsultasi luar daerah

Kelompok sasaran :

Rakor Pemberdayaan Masyarakat Se-Provinsi

Raker Pemberdayaan Masyarakat Se-Provinsi

Konsultansi program pemberdayaan dengan pemerintah pusat


Rp. 1.000.000.000

5.1.12. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS

Indikator kinerja :

Tersedianya jasa Pegawai Kontrak

Kelompok sasaran :

tenaga aparatur non PNS


Rp. 125.000.000

5.2. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

5.2.1. Pembangunan Gedung Kantor

Indikator kinerja :

Perluasan Lahan

Penyediaan Sanitasi

Penataan Lingkungan (Jalan, Pagar, Drainase, papan nama dan pintu

pagar)

DED Penataan Ruang Interior BPM

Kelompok sasaran :

Bangunan Kantor BPM Aceh


Rp. 2.500.000.000 5.2.2. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor



Indikator kinerja :

Tersedianya sarana prasarana kantor

Kelompok sasaran :

Pelayanan kantor


Rp. 500.000.000

5.2.3. Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi

Indikator kinerja :

Tersedianya alat studio dan komunikasi

Kelompok sasaran :

Tersedianya kamera

Tersedianya handycam dan alat-alat studio lainnya.


Rp. 125.000.000

5.2.4. Pengadaan Komputer

Indikator kinerja :

Tersedianya Komputer

Kelompok sasaran :

Pengadaan computer


Rp. 500.000.000 5.2.5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Indikator kinerja :

Terpeliharanya gedung kantor

Kelompok sasaran :

Perbaikan rutin gedung kantor


Rp. 750.000.000 5.2.6. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Indikator kinerja :

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

Kelompok sasaran :

Operasional dan mantenance

Penyediaan BBM kenderaan dinas


Rp. 750.000.000 5.2.7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Indikator kinerja :

Terpeliharanya Peralatan gedung kantor

Kelompok sasaran :

Opersional dan mentenance peralatan gedung kantor


Rp. 260.000.000



5.2.8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Indikator kinerja :

Terpeliharanya Peralatan kantor

Kelompok sasaran :

Operasional dan mentenance alat-alat kantor


Rp. 250.000.000

5.3. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

5.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

Indikator kinerja :

Tersedianya Pakaian Dinas

Kelompok sasaran :

Pengadaan seragam Linmas/PDH


Rp. 587.000.000 5.4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

5.4.1. Pendidikan dan pelatihan formal

Indikator kinerja :

Peningkatan Kualitas SDM

Kelompok sasaran :

Aparatur BPM Aceh


Rp. 750.000.000

5.5. PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG

5.5.1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Gampong

Indikator kinerja :

Meningkatnya kapasitas dan kualitas Lembaga dan Organisasi

Gampong

Kelompok sasaran :

Masyarakat Pengelola Lembaga dan organisasi Gampong.


Rp. 9.119.757.614

5.5.2. Pembinaan dan Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Indikator kinerja :

Terbinanya dan terencananya program pemberdayaan masyarakat

jumlah dokumen Renstra, Renja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jumlah LPPD, LAKIP BPM Aceh sesuai dengan peraturan.

Jumlah dokumen evaluasi dan monitoring pemberdayaan masyarakat

Kelompok sasaran :

Perencanaan, penganggaran, evaluasi dan monitoring program

Pemberdayaan masyarakat




Rp.10.000.000.000

5.5.3. Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat dan pemberdayaan kesejahteraan

keluarga

Indikator kinerja :

Terlaksananya PMT-AS, Rakor PKK, BBGRM, Pokjanal Posyandu

Tersalurnya bantuan untuk PKK Provinsi

Terbantunya Tim Penggerak PKK Kab/Kota

Terselenggaranya Rakorda Pokjanal Posyandu

Terselenggaranya Rakor Peringatan BBGRM

Terselenggaranya Rakor dan Sosialisasi Program Posyandu Gampong

Binaan

Tersedianya alat prasmanan bagi Pelaku PKK

Tersedianya Mesin Potong Rumput untuk BBGRM

Tersedianya Mesin Pompa Air untuk BBGRM

Tersedianya Alat Masak PMT-AS

Tersedianya Buku Keagamaan

Tersedianya Buku Alat Pelajaran PAUD

Kelompok sasaran :

Kelompok masyarakat

Anak-anak usia pendidikan

Kader pemberdayaan masyarakat


Rp. 15.000.000.000

5.5.4. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan SDA

Indikator kinerja :

Meningkatnya kemampuan dan kemandirian masyarakat pesisir dan

daratan

Tersedianya Bantuan Barang untuk pengelola Sumber daya alam

gampong melalui pemanfaatan TTG

Tersedianya Pembangunan sarana dan prasarana Pemanfaatan

Sumber daya Alam

Kelompok sasaran :

Kelompok masyarakat miskin

Sarana dan prasarana pemanfaatan sumber daya alam

Kader pemberdayaan masyarakat


Rp. 5.000.000.000 5.5.5. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Gampong

Indikator kinerja :

Terselenggaranya Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Gampong,

Terlaksananya Gelar TTG Nasional serta Lomba Inovasi TTG



Tersedianya Peralatan Penunjang untuk Usaha dan Pengrajin

Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Terselenggaranya Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tk. Provinsi

Terselenggaranya Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tk. Nasional

Terselenggaranya Sosialisasi Hak Paten Alat TTG

Terselenggaranya Lomba Inovasi TTG

Terlatihnya Pengelola Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna

(Posyantekdes)

Terbinanya Juara I s.d. Juara Harapan III untuk Lomba Inovasi Se Aceh

dan Lomba Posyantekdes.

Tersedianya Data Alat TTG Tradisonal se-Aceh

Terselenggaranya Lomba Posyantekdes se-Aceh

Terselenggaranya Workshop Teknologi Tepat Guna (TTG)

Tersedianya alat pengolah komoditi andalan.

Kelompok sasaran :

Kelompok Masyarakat Penerima Manfaat TTG

Potensi Sumber Daya Alam

Penyebaran Informasi tentang Tekonologi Tepat Guna.


Rp. 5.000.000.000

5.6. PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI GAMPONG 5.6.1. Pembinaan pengembangan PNPM Mandiri Perdesaan – Bantuan

Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG) Indikator kinerja : Tersedianya dana Penunjang PNPM- MP-BKPG Kelompok sasaran : Pelaku PNPM-MP-BKPG BUMG/Pembangunan Gampong Pendanaan Indikatif :

Rp. 11.250.000.000

5.6.2. Pembinaan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Indikator kinerja : Tersedianya dan Terpantaunya Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Kelompok sasaran : Masyarakat Pendanaan Indikatif :

Rp. 1.250.000.000

5.7. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN GAMPONG

5.7.1. Pembinaan/Penguatan kelompok masyarakat pembangunan gampong Indikator kinerja :



Terbinanya Kelompok Masyarakat Pembangunan Gampong dan Tersedianya Dana Penunjang Kegiatan Pembangunan di Gampong yang di Biayai Dana Stimulan

Kelompok sasaran : kelompok Masyarakat Gampong Pendanaan Indikatif :

Rp. 5.000.000.000 5.7.2. Pemberdayaan Adat Sosial Masyarakat dan Gampong

Indikator kinerja: Terpelihara dan lestarinya adat istiadat dan nilai sosial budaya

masyarakat Aceh dalam kehidupan di gampong. Kelompok sasaran: Kelompok masyarakat Tokoh adat istiadat gampong Kader pemberdaaan masyarakat Pendanaan Indikatif :

Rp. 5.000.000.000

5.7.3. Pemberian stimulan pembangunan Gampong Indikator kinerja : Tersalurnya Dana BKPG Tersedianya Dana Stimulan untuk Memacu Usaha Ekonomi Gampong

(BKPG, UEG-SP, UEPG, PEPG dan Usaha Masyarakat Lainnya)

Kelompok sasaran :

Gampong

Pelaku usaha ekonomi gampong


1.809.920.000.000

5.7.4. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Mukim dan Gampong

Indikator kinerja :

Terukurnya Kinerja Pemerintah Mukim dan Gampong, terlaksananya

Perlombaan Gampong, Pembangunan Kantor Keuchik, penyusanan

Profil Gampong.

Kelompok sasaran :

Mukim dan Gampong beserta perangkatnya


Rp. 5.000.000.000

5.7.5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong

Indikator Kinerja:

Meningkatnya infrastruktur pemerintahan Mukim dan Gampong

Kelompok sasaran:

Aparatur gampong, Kelompok Masyarakat


Rp. 8.750.000.000



5.8. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH

MUKIM DAN GAMPONG

5.8.1. Pelatihan aparatur pemerintah mukim dan gampong dalam bidang

manajemen pemerintahan gampong

Indikator kinerja :

Meningkatnya Kapasitas Aparatur Mukim dan Gampong Dalam

Bidang Manajemen Pemerintahan

Kelompok sasaran :

Aparatur Pemerintah Mukim dan Gampong.


Rp. 17.666.350.000

5.9. PROGRAM PENINGKATAN IMUM MUKIM DAN KELEMBAGAANNYA

5.9.1. Koordinasi dan Pembinaan Kelembagaan Mukim

Indikator kinerja :

Terbinanya Lembaga Mukim

Tersalurnya Insentif Imum Mukim

Kelompok sasaran :

Aparatur Pemerintah mukim.


Rp. 12.610.000.000

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BPM ACEH YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMA

Adapun program dan kegiatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh

yang mengacu pada tujuan dan sasaran sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Aceh (RPJMA) adalah sebagai berikut :

6.1. Bantuan Keuangan Pemakmue Gampong (BKPG)

Merupakan program strategis Pemerintah Aceh dalam rangka percepatan

penurunan angka kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penciptaan

lapangan kerja serta peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan

pemerintah gampong yang direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dipelihara

oleh masyarakat gampong itu sendiri serta difasilitasi oleh konsultan

pendamping dari PNPM Mandiri Perdesaan. Program Bantuan Keuangan

Peumakmue Gampong (BKPG) yang bersumber dari Pemerintah Aceh

pelaksanaan kegiatannya diintegrasikan dengan PNPM Mandiri Perdesaan.



6.2. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)

Melalui Pemanfaatan Tekonologi Tepat Guna.

Program atau kegiatan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dengan memadukan penggunaan teknologi tepat guna yang murah, terjangkau serta berwawasan lingkungan, sehingga diharapkan adanya peningkatan jumlah produksi hasil olahan masyarakat.

6.3. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan, Lembaga Masyarakat serta Sumber Daya Manusia (SDM) Mukim/Gampong melalui Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong.

Salah satu terobosan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk

peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada tingkat mukim/gampong, dengan pelaksanaan pelatihan/bimbingan terpadu berbasis masyarakat dan aparatur gampong sebagai penunjang kinerja Pemerintahan Mukim/Gampong serta pemberdayaan masyarakat secara komprehensif dan tepat sasaran sehingga mampu mengelola potensi dan sumber daya mukim/gampong semaksimal mungkin untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Aceh, dengan menitikberatkan kepada kemampuan sumber daya manusia serta pemanfaatan sumber daya alam sekitarnya dengan melibatkan secara langsung peran serta masyarakat baik dari segi perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan dan monitoring evaluasi, sehingga diharapkan masyarakat merasa memiliki dan ikut serta dalam menjaga kelangsungan program/kegiatan itu sendiri.

6.4. Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)

Merupakan program prioritas Pemerintah Aceh dalam rangka meningkatkan

taraf kebutuhan nutrisi bagi anak-anak usia sekolah dengan tujuan meningkatkan

kecukupan asupan gizi peserta didik melalui makanan tambahan, meningkatkan

ketahanan fisik dan kehadiran peerta didik dalam mengikuti kegiatan belajar,

meningkatkan kesehatan anak khususnya dalam rangka penanggulangan penyakit

kecacingan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan pengadaan

pangan lokal, meningkatkan kesadaran dan partispasi masyarakat dalam upaya

perbaikan gizi peserta didik, produksi pertanian, pendapatan masyarakat dan

kesejateraan keluarga serta meningkatkan pengetahuan dan perilaku peserta didik

untuk menyukai makanan lokal bergizi, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat

(PHBS) dan lingkungan bersih dan sehat (LBS).

6.5. Penguatan/pembinaan Badan Usaha Milik Gampong

Merupakan Badan Usaha Milik Gampong yang dikelola oleh pemerintah

gampong dan masyarakat sesuai dengan potensi sumber daya yang ada, meliputi

pelayanan ekonomi gampong seperti :

a. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik gampong dan usaha

lain yang sejenis.

b. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi gampong



c. usaha pangan seperti perdagangan hasil pertanian, meliputi tanaman pangan,

perkebunan, peternakan, perikanan dan agribisnis (pengolohan hasil-hasil

pertanian yang berbasis nilai tambah)

d. industri kecil dan kerajinan rakyat.

Program dan kegiatan tersebut terintegrasi dalam Bantuan Keuangan

Peumakmue Gampong (BKPG) dengan menggunakan azas : transparansi, akuntabel,

partisipasi, berkelanjutan, profesionalisme, otonom, keterpaduan. Beberapa program

dan kegiatan binaan dalam Sekretariat BUMG yaitu :

1. Pemberdayaan Ekonomi Pemuda Gampong (PEPG)

Program atau kegiatan dalam rangka penciptaan lapangan kerja melalui

pengembangan berbagai keterampilan usaha para bagi para kelompok Pemuda

dan Pemudi yang ada di Gampong, sehingga para Pemuda dan Pemudi

Gampong lebih berdaya guna dan berhasil guna. Jenis usaha pemuda dan

pemudi Gampong antara lain usaha kerajinan, perikanan, peternakan serta

usaha-usaha lainnya yang mempunyai potensi yang dapat dikembangkan serta

tidak memiliki resiko tinggi dalam pengelolaannya.

2. Usaha Ekonomi Gampong Simpan Pinjam (UEG-SP)

Merupakan program atau kegiatan dalam rangka membantu dan mempermudah masyarakat gampong dalam memperoleh pinjaman modal usaha dengan mudah, bunga ringan dan cepat guna pengembangan usaha dan kreatifitas berwirausaha masyarakat Gampong, sehingga diharapkan dapat menambah penghasilan/pendapatan terutama keluarga miskin. Pengelola Usaha Ekonomi Gampong Simpan Pinjam (UEG-SP) masing-masing Gampong adalah masyarakat yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah masyarakat Gampong dan ditetapkan dengan Keputusan Camat. 3. Usaha Ekonomi Produktif Gampong (UEPG)

Merupakan program atau kegiatan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha bagi masyarakat Gampong dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha kelompok keluarga rumah tangga miskin yang masih produktif serta memiliki potensi usaha yang dapat dikembangkan. Jenis usaha masyarakat Gampong yang dapat didanai melalui program atau kegiatan ini antara lain usaha peternakan, perikanan, palawija, dagang kelontong dan usaha lainnya yang tidak memiliki resiko tinggi untuk dikembangkan.

6.6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong

Salah satu tantangan peningkatan kapasitas pemerintahan mukim dan

gampong adalah peningkatan sarana dan prasarana mukim dan gampong di

Provinsi Aceh yang terklasifikasi dalam 761 Mukim dan 6.464 gampong sesuai

dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 140/738/2012 tentang Penetapan

Nama dan Nomor Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan,

Mukim dan Gampong Di Aceh.

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1 2 3 5 9 11 13 15 17 19 20 21

1 Urusan Wajib

1 16 Pemberdayaan

Masyarakat Desa

1 16 1 Badan

Permberdayaan

Masyarakat Aceh

100% 51.044.872.141 100% 56.884.159.036 100% 79.750.396.789 100% 67.229.422.468 100% 100.276.493.095 100% 355.185.343.529 Banda

Aceh

Untuk

kesejahteraan

Aparatur

Kantor

Aparatur

Kantor

Gaji dan

Tunjangan

Pegawai

Belanja Tidak Langsung 100% 9.363.357.494 100% 9.661.172.555 100% 9.349.396.953 100% 10.284.336.648 100% 11.312.770.313 100% 49.971.033.963

Belanja Langsung 41.681.514.647 47.222.986.481 70.400.999.836 56.945.085.820 88.963.722.782 305.214.309.565

1 16 1 16 01 01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran.

1.379.686.000 2.810.921.758 3.657.685.436 4.023.453.980 4.425.799.378 100% 16.297.546.551

Untuk

lancarnya

surat

menyurat

Aparatur dan

Publik

Tersedianya surat

menyurat

01 Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Tercapainya

tertib adm

kantor

100% 13.998.000 100% 37.677.000 100% 86.680.000 100% 95.348.000 100% 104.882.800 100% 338.585.800

Untuk

berjalannya

aktifitas

kantor

Aparatur dan

Publik

Tersedianya

kebutuhan

komunikasi dan

sumber daya air

dan listrik

02 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya

kebutuhan

komunkasi, air

dan listrik

100% 417.386.000 100% 432.186.000 100% 676.200.000 100% 743.820.000 100% 818.202.000 100% 3.087.794.000

Untuk

tertibnya adm

keuangan

Aparatur dan

Publik

Terlakasanyanya

adm keuangan

07 Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Tertibnya adm

keuangan

100% 155.690.000 - - - 100% 100% 155.690.000

Untuk

terjaganya

kebersihan

kantor

Aparatur dan

Publik

Terlaksananya

kebersihan kantor

08 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Terawatnya

kebersihan

kantor

100% 159.609.000 100% 100% 159.609.000

Untuk

berjalannya

aktifitas

kantor

Aparatur dan

Publik

Tersedianya ATK 10 Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Tersedianya

ATK

100% 65.584.000 100% 103.010.630 100% 111.845.136 100% 123.029.650 100% 135.332.615 100% 538.802.030

Untuk

berjalannya

aktifitas

kantor

Aparatur dan

Publik

Tersedianya

barang cetakan

dan penggandaan

11 Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya

barang cetakan

dan

penggandaan

100% 15.520.000 100% 45.669.200 100% 63.850.000 100% 70.235.000 100% 77.258.500 100% 272.532.700

Untuk

berjalannya

aktifitas

kantor

Aparatur dan

Publik

Tersedianya

komponen instlasi

listrik/penerangan

12 Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Tersedianya

komponen

instlasi

listrik/penerang

an

100% 204.400.000 100% 118.604.800 100% 49.313.300 100% 54.244.630 100% 59.669.093 100% 486.231.823

Untuk

berjalannya

aktifitas

kantor

Aparatur dan

Publik

Tersedianya

peralatan dan dan

perlengkapan

kantor

13 Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Tersedianya

peralatan dan

dan

perlengkapan

kantor

100% - 100% 1.053.499.000 100% 1.285.250.000 100% 1.413.775.000 100% 1.555.152.500 100% 5.307.676.500

Untuk

berjalannya

aktifitas

kantor

Aparatur dan

Publik

Tersedianya

peralatan rumah

tangga kantor

14 Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

Tersedianya

peralatan

rumah tangga

kantor

100% 71.500.000 100% 100% 100% 100% 100% 71.500.000

Untuk

menjadi

bahan

referensi

Aparatur dan

Publik

Tersedianya

bahan bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

15 Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

undangan

Tersedianya

bahan bacaan

dan peraturan

perundang-

undangan

100% 18.660.000 100% 19.188.000 100% 41.298.000 100% 45.427.800 100% 49.970.580 100% 174.544.380

Untuk

berjalannya

aktifitas

kantor

Aparatur dan

Publik

Tersedianya

makanan dan

minuman bagi

karyawan/i dan

tamu

17 Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Tersedianya

makanan dan

minuman bagi

karyawan/i dan

tamu

100% 44.425.000 100% 39.875.000 100% 86.460.000 100% 95.106.000 100% 104.616.600 100% 370.482.600

Untuk

berjalannya

aktifitas

kantor

Aparatur dan

Publik

Terlaksananya

rapt kordinasi dan

konsultasi

18 Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah

Terlaksananya

rapt kordinasi

dan konsultasi

100% 189.914.000 100% 161.161.000 100% 204.534.000 100% 224.987.400 100% 247.486.140 100% 1.028.082.540

Program/Kegiatan Rutin

Tercapainya

Kelancaran

Administrasi dan

Operasional

Kantor.

BPM

4 6 7 8 10 12 14 16 18

Lokasi Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode

Target Target Target Target Target

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan (Output)

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KodeProgram dan

KegiatanTarget

Data capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD

Penanggung

Jawab

1

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1 2 3 5 9 11 13 15 17 19 20 214 6 7 8 10 12 14 16 18



Indikator Kinerja

Program (outcome)



KegiatanTarget


Awal Perencanaan


Penanggung

Jawab

Untuk

berjalannya

aktifitas

kantor

Aparatur dan

Publik

Terlayaninya

administrasi

perkantoran

22 Peningkatan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Terlayaninya

administrasi

perkantoran

100% 23.000.000 100% 800.051.128 100% 1.052.255.000 100% 1.157.480.500 100% 1.273.228.550 100% 4.306.015.178

1 16 1 16 01 02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur.

1.225.677.861 1.438.178.850 4.073.410.000 4.480.751.000 4.928.826.100 16.146.843.811

Untuk

berjalannya

aktifitas

kantor

Aparatur dan

Publik

Terlaksananya

pembangunan

gedung kantor

03 Pembangunan

Gedung Kantor

696.950.000 812.828.850 3.087.340.000 3.396.074.000 100% 3.735.681.400 100% 11.728.874.250

Untuk

berjalannya

aktifitas

kantor

Aparatur dan

Publik

Tersedianya

perlengkapan

kantor

07 Pengadaan

Perlengkapan

Gedung Kantor

100% 32.500.000 100% 32.500.000

Untuk

berjalannya

aktifitas

kantor

Aparatur dan

Publik

Tersedianya

peralatan studio

dan komunikasi

12 Pengadaan

Peralatan Studio

dan Komunikasi

100% 19.900.000 100% 19.900.000

Untuk

berjalannya

aktifitas

kantor

Aparatur dan

Publik

Tersedianya

komputer

13 Pengadaan

Komputer

191.727.861 100% 191.727.861

Untuk

berjalannya

aktifitas

kantor

Aparatur dan

Publik

Terlakasananya

pemeliharaan

rutin/berkala

kantor

22 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

100% 21.500.000 100% 85.000.000 100% 334.000.000 100% 367.400.000 100% 404.140.000 100% 1.212.040.000

Untuk

berjalannya

aktifitas

kantor

Aparatur dan

Publik

Terlaksananya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

24 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

100% 179.100.000 100% 360.150.000 100% 454.270.000 100% 499.697.000 100% 549.666.700 100% 2.042.883.700

Untuk

berjalannya

aktifitas

kantor

Aparatur dan

Publik

Terlaksananya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

28 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

100% 52.000.000 100% 126.000.000 100% 134.000.000 100% 147.400.000 100% 162.140.000 100% 621.540.000

Untuk

berjalannya

aktifitas

kantor

Aparatur dan

Publik

Terlaksananya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

30 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

100% 32.000.000 100% 54.200.000 100% 63.800.000 100% 70.180.000 100% 77.198.000 100% 297.378.000

1 16 1 16 01 03 Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

58.700.000 169.055.000 74.000.000 81.400.000 89.540.000 472.695.000

Untuk

tertibnya dan

disiplin

Karyawan/i

Aparatur Tersedianya

Pakaian Dinas

Beserta

perlengkapannya

02 Penggadaan Pakaian

Dinas Beserta

perlengkapannya

Tersedianya

pakaian dinas

beserta atribut

karyawan/i

kantor

100% 58.700.000 100% 90.755.000 100% 9.000.000 100% 9.900.000 100% 10.890.000 100% 179.245.000

Untuk

tertibnya dan

disiplin

Karyawan/i

Aparatur Tersedianya

Pakaian Kerja

Lapangan

03 Penggadaan Pakaian

Kerja Lapangan

Tersedianya

pakaian kerja

bagi karyawan

kantor

100% 78.300.000 100% 65.000.000 100% 71.500.000 100% 78.650.000 100% 293.450.000

1 16 2 16 01 04 Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

75.000.000 52.000.000 100% 127.000.000

Untuk

menambah

SDM Aparatur

Aparatur Peningkatan SDM

Aparatur

32 Pendidikan dan

Pelatihan Teknis

Terlaksananya

pendidikan dan

pelatihan teknis

100% 75.000.000 100% 52.000.000 100% 127.000.000

1 16 3 16 01 05 Progaram

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Gampong

9.514.171.900 14.633.874.000 27.214.634.000 11.939.424.200 36.708.220.120 100.010.324.220

Untuk mandiri

lembaga dan

organisasi

masyarakat

gampong

Lembaga dan

Organisasi

Masyarakat

Gampong

Meningkatnya

Kemandirian

lembaga dan

organisasi

Masyarakat

gampong

01 Pemberdayaaan

Lembaga dan

Organisasi

Masyarakat

Gampong

Terciptanya

kemandirian

lembagan dan

organisasi

masyarakat

gampong

100% 400.324.000 100% 912.900.000 100% 1.274.440.000 100% 1.401.884.000 100% 1.542.072.400 100% 5.531.620.400

Terpenuhinya

Fasilitas dan

Kenyamanan Kerja

Kantor

Terpenuhinya

Pengadaan

Pakaian Dinas

Beserta

Perlengkapan

Peningkatan

Sumber daya

Aparatur

Tercapainya

Kemandirian

Keberdayaan

Masyarakat

Gampong

2

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1 2 3 5 9 11 13 15 17 19 20 214 6 7 8 10 12 14 16 18



Indikator Kinerja

Program (outcome)



KegiatanTarget


Awal Perencanaan


Penanggung

Jawab

Untuk

mencipatakan

inovasi-

inovasi baru

Teknologi

Tepat Guna

Terciptanya

inovasi baru TTG

07 Gelar Teknologi

Tepat Guna (TTG)

Nasional

Terciptanya

inovasi baru

TTG

0 - 16.360.612.000 - 100% 16.360.612.000

Untuk

terlaksananya

perencaanaan

program

masyarakat

Publik Perencanaan yang

baik

09 Pembinaan dan

Perencanaan

Program

Pemberdayaan

Masyarakat

Tersedianya

perencanaan

program

pemberdayaan

masyarakat

100% 1.061.814.000 100% 696.285.000 100% 827.207.000 100% 909.927.700 100% 1.000.920.470 100% 4.496.154.170

Untuk

peningkatan

kesejahteraan

keluarga

masyarakat

Publik Kemanndirian

masyarakat

gampong

10 Pembinaan Sosial

Budaya masyarakat

dan Pemberdayaan

kesejahteraan

Keluarga

Terciptanya

kemandirian

masyarakat

gampong

100% 6.838.453.900 100% 10.923.707.000 100% 7.921.081.000 100% 8.713.189.100 100% 9.584.508.010 100% 43.980.939.010

Untuk

termanfaatka

nya SDA

Pengelolaan SDA 11 Pemberdayaan

Masyarakat Melalui

Pemanfaatan/Penge

lolaan SumberDaya

Alam (SDA)

Terkelolanya

SDA

100% 233.850.000 100% 398.876.000 100% 212.000.000 100% 233.200.000 100% 256.520.000 100% 1.334.446.000

Untuk

menambah

pengetahuan

berkenaan

dengan TTG

Penyebaran

informasi TTG

15 Penyelengaraan

Diseminasi

Informasi Teknologi

Tepat Guna Bagi

Masyarakat

Gampong

Tersosialisasiny

a diseminasi

informasi TTG

100% 979.730.000 100% 1.702.106.000 100% 619.294.000 100% 681.223.400 100% 749.345.740 100% 4.731.699.140

1 16 4 16 01 06 Program

Pengembangan

Lembaga Ekonomi

Gampong

148.090.000 11.809.284.000 9.741.675.000 10.715.842.500 11.787.426.750 44.202.318.250

Untuk

meningkatkan

SDM

Masyarakat

Gampong

Aparatur

Gampong

Peningkatan SDM

Manajemen

Badan Usaha Milik

Gampong

02 Pelatihan

Ketrampilan

Manajemen Badan

Usaha Milik

Gampong

Tersedianya

SDM aparatur

Gampong

100% 1.053.199.000 100% 1.053.199.000

Untuk

kemandirian

masyarakat

Masyarakat

Gampong

Kemanndirian

masyarakat

gampong

12 Pemberdayaan

Masyarakat Melalui

PNPM Mandiri

Perdesaan - Bantuan

Keuangan

Peumakmue

Gampong (BKPG)

Terciptanya

kemandirian

masyarakat

gampong

100% 100.000.000 100% 5.948.869.000 100% 9.541.675.000 100% 10.495.842.500 100% 11.545.426.750 100% 37.631.813.250

Untuk tempat

sarana

pengaduan

oleh

masyarakat

Aparatur dan

publik

Pelayanan Unit

Pengaduan

Masyarakat

26 Pembinaan Unit

Pengaduan

masyarakat (UPM)

Terpenuhinya

pengaduan

masyarakat

100% 48.090.000 100% 5.860.415.000 100% 200.000.000 100% 220.000.000 100% 242.000.000 100% 6.570.505.000

1 16 5 16 01 07 Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat dalam

Membangun

Gampong

22.824.927.886 10.711.742.873 18.523.427.400 20.375.770.140 22.413.347.154 94.849.215.453

Untuk

kemandirian

masyarakat

gampong

Kelompok

masyarakat

gampong

Kemanndirian

masyarakat

gampong

01 Pembinaan

Kelompok

Masyarakat

Pembangunan

Gampong

Terciptanya

kemandirian

masyarakat

gampong

100% 492.550.000 100% 492.550.000

Untuk

tercapainya

tujuan yang

ingin dicapai

masyarakat

dalam

pembanguna

n

Pelaksanaan

Pembangunan

Gampong

Terlaksanya

musyawarah

pembangunan

gampong

02 Pelaksanaan

Musyawarah

Pembangunan

Gampong

Tersedianya

hasil

program/kegiat

an

pembangunan

gampong

100% 478.694.000 100% 478.694.000

Untuk

meningkatkan

SDM dan

sarana/prasar

anan

gampong

Publik Peningkatan SDM

aparatur gampong

06 Peningkatan

kapasitas

Pemerintah Mukim

dan Gampong

Tersedianya

SDM aparatur

Gampong

100% 22.824.927.886 100% 1.361.992.014 100% 1.090.400.000 100% 1.199.440.000 100% 1.319.384.000 100% 27.796.143.900

Terpenuhinya

Fasilitas dan

Kenyamanan Kerja

Bidang Ekonomi

Gampong

Terlaksananya

partisipasi

Masyarakat dalam

Membangun

Gampong

3

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1 2 3 5 9 11 13 15 17 19 20 214 6 7 8 10 12 14 16 18



Indikator Kinerja

Program (outcome)



KegiatanTarget


Awal Perencanaan


Penanggung

Jawab

Untuk

kemandirian

masyarakat

gampong

Kelompok

masyarakat

gampong

Kemanndirian

masyarakat

gampong

08 Pembinaan/Penguat

an Kelompok

Masyarakat

Pembangunan

Gampong

Terciptanya

kemandirian

masyarakat

gampong

100% 471.585.000 100% 282.570.000 100% 310.827.000 100% 341.909.700 100% 1.406.891.700

Untuk

terjaganya

adat sosial

masyarakat

gampong

Kelompok

masyarakat

gampong

Pelestarian adat

sosial masyarakat

gampong

09 Pemberdayaan Adat

Sosial Masyarakat

dan Gampong

Terjaganya adat

sosial

masyarakat

gampong

100% 504.857.000 100% 388.208.400 100% 427.029.240 100% 469.732.164 100% 1.789.826.804

Untuk

terlaksanaya

aktifitas

mukim

gampong

Tersedianya

sarana dan

prasarana mukim

dan gampong\

10 Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Mukim dan

Gampong

Terpenuhinya

sarana dan

prasarana

mukim dan

gampong

8.373.308.859 16.762.249.000 18.438.473.900 20.282.321.290 100% 63.856.353.049

1 16 6 16 01 08 Program

Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintah

Gampong

772.976.000 985.090.000 2.272.128.000 2.749.274.880 6.779.468.880

Untuk

meningkatkan

SDM aparatur

gampong

Aparatur

gampong

Peningkatan SDM

Aparatur

Gampong

01 Pelatihan Aparatur

Pemerintah

Gampong

Tersedianya

SDM aparatur

Gampong

772.976.000 100% 985.090.000 100% 2.272.128.000 100% 2.499.340.800 100% 2.749.274.880 100% 9.278.809.680

1 16 7 16 01 09 Program

Peningkatan Imum

Mukim dan

Kelembagaanya

5.682.285.000 4.612.840.000 4.844.040.000 5.328.444.000 5.861.288.400 26.328.897.400

Untuk

terkoordinirny

a pembinaan

kelembagaan

mukim

Aparatur

Gampong

Terlaksananya

koordinasi dan

pembinaan

kelembagaan

01 Koordinasi dan

Pembinaan

Kelembagaan

Mukim

Terkoordinirnya

kelembagaan

mukim

5.682.285.000 100% 4.612.840.000 100% 4.844.040.000 100% 5.328.444.000 100% 5.861.288.400 100% 26.328.897.400

Drs. ZULKIFLI HS, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19570310 198603 1 006

Banda Aceh, April 2015

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat

Pelatihan Aparatur

Pemerintah

Gampong dalam

Bidang

manajemen

Pemerintah

Koordinasi dan

Pembinaan

Kelembagaan

Mukim

4

SKPA : BPM

Target Capaian Rp Capaian Target Capaian Rp Capaian Target Perkiraan Rp Perkiraan

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 241 22 1 WAJIB PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN

DESA

Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Gampong;

Meningkatnya kapasitas

lembaga gampong

6.451 Gamp

ong

6.454 6.260 21.040.374.228 10.248.694.138 6.454 6.260 21.544.135.643 14.185.247.269 6.454 6.454 27.214.634.000 27.214.634.000 Badan Pemberdayaan

Masyarakat

1 22 2 WAJIB PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN

DESA

Program Pengembangan

Lembaga Ekonomi Gampong;


lembaga gampong

6.451 Gamp

ong


Masyarakat


MASYARAKAT DAN

DESA

Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam Membangun

Gampong

Meningkatnya

kesejahteraan masyarakat

gampong melalui Badan

Usaha Milik Gampong

(BUMG)

6.451 Gamp

ong


Masyarakat


MASYARAKAT DAN

DESA

Program Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintah Gampong;

Meningkatnya Kapasitas

Aparatur Pemerintah

Gampong

50 % 56 97,75 25.870.682.364 755.588.750 62 88,37 26.490.093.948 870.553.483 95 95 2.272.128.000 2.158.521.600 Badan Pemberdayaan

Masyarakat


MASYARAKAT DAN

DESA

Program Peningkatan Imum

Mukim dan Kelembagaannya;


dan kelembagaan imum

mukim

40 % 50 99,41 16,860,272,276 5.648.659.000 50 99,74 17,263,951,152 4.600.860.000 95 95 4.844.040.000 4.601.838.000 Badan Pemberdayaan

Masyarakat

1 22 WAJIB PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN

DESA

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

% 80 86,61 1.479.787.000 1.281.614.994 80 80,76 2.810.921.758 2.270.035.172 90 90 3.660.685.436 3.294.616.892 Badan Pemberdayaan

Masyarakat

1 22 WAJIB PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN

DESA

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

% 90 96,11 1.432.982.861 1.377.195.775 90 94,91 1.438.178.850 1.364.936.225 90 90 4.073.410.000 3.666.069.000 Badan Pemberdayaan

Masyarakat

22 WAJIB PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN

DESA

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

% 90 99,36 58.700.000 58.325.000 90 98,61 169.055.000,00 166.699.000 100 100 74.000.000 74.000.000 Badan Pemberdayaan

Masyarakat

Banda Aceh, 24 Juli 2015

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH

Drs. ZULKIFLI Hs, MM

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19570310 198603 1 006

Form 8.2 Evaluasi Terhadap Hasil RPJM Aceh 2012-2017

Periode Pelaksanaan 2013-2015

Kode Bidang Urusan Pemeritahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome)

Kondisi Kinerja

pada Awal

RPJMA (Tahun

2012)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)

SKPA2013 2014 2015

1 2 3

90%

24.493.170.600 4.210.184,72

1.479.787.000,00

1.432.982.861,00

58.700.000

bab i pendahuluan - · masyarakat yang dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang...

Documents