bab i pendahuluan i.1 latar belakang kerja pengadilan negeri... · 1. melaksanakan fungsi kekuasaan...

1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah di

amademen secara normatif menentukan kekuasaan Kehakiman (Lembaga

Peradilan) yang independen, merdeka tidak memihak dan kompenten

merupakan salah satu komponen utama dalam sebuah Negara hukum. Prinsip

tersebut menghendaki agar lembaga peradilan terbebas dari campur tangan,

tekanan dan paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan

lembaga lain, teman sejawat atau atasan dan pihak-pihak lain di luar Lembaga

Peradilan.

Selain menegaskan kedudukan kekuasaan Kehakiman di Indonesia,

ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, sekaligus juga

memberikan amanat dan peran kepada Kekusaan Kehakiman untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, amanat dan

peran tersebut diberikan kepada Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan

yang ada di bawahnya. Ketentuan ini juga diperjelas lagi dalam Undang-Undang

No. 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 tahun

1985 tentang Mahkamah Agung dan juga telah di elaborasi yang antara lain ke

dalam Undang-Undang No. 49 tahun 2009 yang merubah dan menambah

Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Sekalipun telah jelas tercantum dalam Kontitusi serta Undang-

Undang organik lainnya, tetapi pelaksanaan amanat dan peran tersebut sangat

tergantung kualitas, integritas dan kinerja aparatur yang bekerja di dalamnya.

Pengadilan Negeri Sukabumi yang berada di wilayah yurisdiksi Pengalan Tinggi

Jawa Barat dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang sejalan dengan

kebijakan Mahkamah Agung R.I dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagai kawal

depan Mahkamah Agung R.I

I.2 Visi dan Misi

Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan MA

pada tanggal 10 September 2009 adalah :

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

2

Visi Badan Peradilan tersebut diatas, dirumuskan dengan merujuk

pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai

tujuan Negara Republik Indonesia.

Dalam cetak biru ini dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan

badan peradilan yang agung. Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal

dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen,

efektif, dan berkeadilan.

2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang

dialokasikan secara proporsional dalam APBN.

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi

yang jelas dan terukur.

4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang

sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.

5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan

kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten

dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang

berintegritas dan professional.

7. Didukung pengawasan secara efektif, terhadap prilaku administrasi,

dan jalan peradilan.

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas,

kredibilitas, dan transparansi.

10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu.

Misi Badan Peradilan dirumuskan dalam rangka upaya mencapai

visinya, mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Seperti

diuraikan di atas, fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan

peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif,

yaitu memutus suatu sengketa / menyelesaikan suatu masalah hukum

guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD

1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Misi Badan Peradilan 2010-2035, adalah :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari

keadilan

3

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Penjelasan keempat misi Badan Peradilan yang digagas, dalam rangka

memastikan “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” dua

puluh lima tahun mendatang.

I.3 Faktor-faktor Keberhasilan Organisasi

Dengan memedomani pilar-pilar Total Quality Management

dihubungkan dengan visi, misi dan strategi di atas, maka dapat dikemukakan

factor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan organisasi pengadilan, yakni :

1. Tekad yang kuat dari pimpinan dan seluruh jajaran untuk

meraih kualitas yang prima ;

2. Melaksanakan perbaikan kualitas secara bertahap dan

berkesinambungan ;

3. Memberdayakan semua unsur yang terkait dengan

meningkatkan kemampuan ;

4. Memberikan pelayanan yang berkualitas prima kepada pencari

keadilan, yang professional dipercaya dan berwibawa.

I.4 Tujuan dan Sasaran

Penyelenggaraan peradilan yang bersih, jujur dan bertanggung

jawab adalah salah satu upaya penegakan hukum nasional. Untuk mencapai

arahan tersebut perlu adanya bentuk pembangunan dibidang Sumber Daya

Manusia (SDM) aparatur peradilan serta sarana dan prasarana dalam suatu

perencanaan strategi disetiap badan peradilan di bawah Mahkamah Agung R.I.

a.Tujuan

Terlaksananya peradilan yang professional, berkualitas, efektif dan

efisien serta terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya

ringan ;

Memantapkan penerapan dan pelakanaan Buku I dan Buku II

Pedoman Pelaksaan Tugas dan Admistrasi Peradilan sesuai dengan

Keputusan Ketua Mahkamah Agun g R.I No. KNA/007/SK/IV/1994

tanggal 01 April 1994 ;

Memantapkan penerapan dan pelaksanaan pola Pembinaan dan

Pengendalian di Lingkungan Peradilan Umum. Sesuai dengan

keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I No KNA/012/SK/III/1998

tanggal 18 Maret 1988 ;

4

Melakukan sosialisasi terhadap Pedoman Pengawasan Di

Lingkungan Peradilan, sesuai dengan keputusan Ketua Mahkamah

Agung R.I No KMA/080/SK/VII/2006 tanggal 24 Agustus 2006

Tersusunnya laporan akuntabilitas Kinerka pengadilan Negeri

Sukabumi.

b. Sasaran

Terselesaikannya perkara yang diterima dalam rangka pelayanan

hukum kepada masyarakat pencari keadilan dan terwujudnya

peningkatan professional hakim, pejabat struktur, fungsional dan

pegawai ;

Terwujudnya tertib administrasi perkara ;

Terciptanya laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri

Sukabumi.

c. Strategi

Secara subtansial, untuk mencapai visi dan misi tersebut Pengadilan

negeri Sukabumi menggunakan strategi kombinasi, yaitu disamping

penerapan strategi untuk menjaga kestabilan kinerja dan efisiensi

strategi pengembangan ;

Meningkatkan profesionalisme SDM dibidang tugas kepaniteraan

dan kesekretariatan yang didukung sarana dan prasarana ;

Meminimalisir keluhan masyarakat dengan menambah petugas

dibagian informasi dengan pengetahuan yang mendukung.

I.5 Fungsi Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri Sukabumi sebagai salah satu pelaku kekuasaan

Kehakiman mempunyai fungsi pokok yang terurai dan tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 48 tahun 2009 yaitu menerima, mengadili dan menyelesaikan

setiap perkara di tingkat pertama di ajukan kepadanya serta tugas lain yang

ditentukan oleh undang-undang.

Untuk melaksanakan fungsi pokok dimaksud, maka Pengadilan

Negeri Sukabumi mempunyai fungsi sebagai berikut :

Fungsi Peradilan (Judicial Power), yakni memeriksa dan

mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan

Negeri Sukabumi ;

Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan baik

menyangkut teknik yudisial, administrasi pengadilan , administrasi

umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan ;

Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas

pelaksanaan tugas hakim, panitera/ sekretaris, panitera pengganti,

jurusita/ jurusita pengganti dan pegawai di lingkungan Pengadilan

Negeri Sukabumi serta pengawasan terhadap pelaksanaan

administrasi perkara, administrasi umum serta pembangunan ;

5

Fungsi Mengatur, yakni mengatur lebih lanjut atas hal-hal yang

diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan dalam

wilayahnya apabila dalam teknis terdapat hal-hal yang belum cukup

diatur baik dalam undang-undang maupun peraturan lainnya ;

Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi

umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung

pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi

peradilan.

I.6 Tugas Pokok Badan Peradilan

Badan peradialan adalah pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas

menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila. Tugas pokoknya yaitu menerima , memeriksa dan

mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan

tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Selain menjalankan tugas pokoknya pengadilan diserahi tugas dan

kewenangan lain oleh/ atau berdasarkan Undang-Undang, anatara lain

memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada

Lembaga Kenegaraan baik di pusat maupun di daerah, apabila di minta.

Dalam melaksanakan tugas dapat terjadi adanya titik singgung dalam

kewenangan mengadili antar Badan Peradilan, sehingga menimbulkan

sengketa kewenangan yang dapat berupa sengketa kewenangan relative atau

kewenangan absolute yang penyelesaiannya yang dilakukuan oleh Badan

Peradilan tingkat banding (dalah hal kewenangan relatif) dan oleh Mahkamah

Agung (dalam hal kewenangan absolut) .

Mengingat luas lingkup tugas dan berat beban pekerjaan yang harus

dilaksanakan oleh Pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi

pengadilan, oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya ke dalam

administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekertariat. Ketentuan tersebut

dimaksudkan agar tercipta ketertiban dengan penyelenggaraan administrasi

dan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan maka tata cara dan

pelaksanaan pengolaan Pengadilan yang bukan saja menyangkut aspek

ketertiban dalam penyelenggaraan peradilan yang meliputi administrasi, baik

di bidang perkara maupun di bidang administrasi umum tetapi juga tugas-

tugas lain yang dibebankan oleh Undang-Undang, harus benar-benar dapat

dipahami dan dikuasai .

Di lingkungan Peradilan Umum, penyelenggaraan peradilan dilaksanakan

oleh Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama dan Pengadilan

Tinggi sebagai peradilan tingkat banding yang didukung oleh unit

kepaniteraan dan sekretariat guna menunjang kelancaran tugas.

Sesuai dengan bidangnya pelaksanaan tugas pokok Badan Peradilan

Umum dalam hal menerima, memeriksa, mengadili perkara perdata perkara

pidana. Badan Peradilan selain menyangkut tugas di bidang proses peradilan,

menyangkut pula tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Kepaniteraan,

yakni hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan berkas perkara, putusan,

dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-

surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya, yang harus disimpan di

ke paniteraan.

6

I.7 Kepemimpinan Pengadilan Setiap Pengdilan dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan dibantu

oleh seseorang Wakil Ketua Pengadilan, yang kedua-keduanya dinamakan

Pimpinan Pengadilan. Bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya

peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa

Pengadilan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Pimpinan

Pengadilan wajib memiliki kemampuan mengelola (managerial skill), yang

meliputi pembuatan rencana kerja (Programming), mengatur pelaksanaannya

(organizing), melaksanakan rencana kerja (executing) dan mengawasi

pelaksanaannya (kontroling).

Pimpinan Pengadilan wajib menguasai dan memahami dengan baik

seluruh tugas-tugas meliputi dan teknis yudisial dan bidang administrasi

meliputi administrasi perkara maupun administrasi umum dan tugas-tugas

lain yang dibebaskan oleh Undang-Undang. Kesemuanya itu berada dalam

lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

Agar tugas-tugas berjalan lancar, Pimpinan Pengadilan harus mampu

menciptakan koordinasi antar pimpinan unit struktural, keserasian kerja

diantara para pejabat, menegakan disiplin kerja, mendorong dan memberikan

kesempatan bagi warga Pengadilan untuk meningkatkan pengetahuan. Antara

lain dengan cara mengikuti kegiatan pertemuan-pertemuan ilmiah tingkat

nasional maupun internasional, kursus-kursus dan lain sebagainya selama

tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokoknya.

Sesuai dengan sifat pimpinan yang menjadi sumber panutan bagi

bawahannya, maka Pimpinan Pengadilan harus memiliki sifat keteladanan dan

karenanya wajib menjaga tingkah laku dan perbuatannya baik dalam dinas

maupun di luar dinas. Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas

terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan

wibawa pengadilan. Hal tersebut akan terwujud bila didukung oleh kemauan

dan kehendak baik dari pimpinan unit struktural dan pejabat peradilan

dibawahnya. Karena itu sifat-sifat kepemimpin perlu pula dimiliki setiap unit

struktural dan para pejabat lainnya yakni : panitera, wakil panitera, panitera

muda, panitera pengganti dan jurusita.

Agar dapat melaksanakan tugas-tugas pimpinan dengan sifa-sifat

kepemimpinannya, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ketua dan Wakil Ketua bersama-sama memimpin dan

bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas pengadilan secara baik dan

lancar ;

2. Membuat :

a. Perencanaan (planning programming) dan pengorganisasian

(organizing) ;

b. Pelaksanaan (implementation dan executing) ;

c. Pengawasan (evalution dan controlling) ;

3. Melaksanakan pembagian tugas antar Ketua dan Wakil Ketua

serta bekerja sama dengan baik ;

4. Membagi dan menetapkan tugas tanggung jawab secara jelas

dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antara sesama

pejabat/ petugas yang bersangkutan ;

5. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan

mengawasi keuangan rutin/ pembangunan ;

7

6. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali

dalam sebulan dengan para Hakim serta pejabat struktural, dan sekurang-

kurangnya sekali dalam tiga bulan dengan seluruh karyawan ;

7. Membuat/ menyusun data tentang putusan-putusan perkara

yang penting ;

8. Memerintahkan, memimpin dan mengawasi eksekusi sesuai

dengan ketentuan yang berlaku ;

9. Mengaktifkan Majelis Kehormatan Hakim ;

10. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan

tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang di perlukan, baik bagi

para Hakim maupun suluruh karyawan ;

11. Melakukan pengawasan secara intern dan ekstern :

a. Intern : pejabat peradilan, keuangan dan material ;

b. Ekstern : pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

12. Menugaskan Hakim untuk membina dan mengawasi bidang

hukum tertentu ;

13. a. melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian

untuk kepentingan peningkatan jabatan ;

b. Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaiannya

kepada Mahkamah Agung ;

c. Mengawasi pelaksanaan court calendar dengan ketentuan

bahwa setiap perkara pada asasnya harus diputus dalam waktu 6

(enam) bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan

para Hakim ;

14. Menyiapkan kadar (kadarnisasi) dalam rangka menghadapi alih

generasi ;

15. Melakukan pembinaan terhadap organisasi KORPI, Dharma

Yuktikarini, IKAHI, Koperasi dan PTWP ;

16. Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan

penegak hukum dan kerjasama dengan instansi-instansi lain serta dapat

memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum

kepada instansi Pemerintah di daerahnya apabila dimita ;

17. Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat

dan menanggapinya bila dipandang perlu

Selanjutnya Pimpinan Pengandilan (Ketua dan Wakil Ketua) selain

melaksanakan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Pimpinan, para

Hakim dan pejabat Kepaniteraan serta Sekretariat, sesuai dengan uraian

tugas (job description) masing-masing, dibawah pimpinan dan koordinasi

Ketua Pengadilan sebagai penanggung jawab dan pengelola, perlu

memperhatikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya sebagaimana yang

akan diuraikan dalam butir-butir berikut :

a. Tugas dan Wewenang Ketua Pengadilan Negeri

1) Bidang Perdata

i. Menetapkan / menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara ;

ii. A) Menetapkan panjar biaya perkara ;

8

B) Dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat menizinkannya untuk beracara secara prodeo ;

iii. Membagi perkara gugatan dan permohonan kepada Hakim untuk disidangkan ;

iv. Dapat mendelegasikan wewenang kepada Wakil Ketua untuk membagi perkara permohonan dan menunjuk Hakim untuk menyidangkannya ;

v. Menunjuk Hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan secara lisan ;

vi. Memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan pemanggilan, agar terhadap termohon eksekusi dapat dilakukan tegoran (aanmaning) untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan serta merta, putusan provisi dan pelaksanaan eksekusi lainnya ;

vii. Memerintahkan kepada Jurusita untuk melaksanakan somasi ;

viii. a) Berwenang menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal ada gugatan perlawanan ;

b) Berwenang menangguhkan eksekusi dalam hal ada permohonan peninjauan kembali hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung ;

ix. Memerintahkan, memimpin, serta mengawasi eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku ;

x. a) Menetapkan biaya jurusita ; b) menetapakan biaya eksekusi ; xi. Menetapkan :

a) Pelaksanaan lelang ; b) Tempat Pelaksanaan Lelang ; c) Kantor Lelang Negara sebagai pelaksana Lelang ;

xii. Melaksanakan putusan serta merta : a) Dalam hal perkara dimohonkan banding wajib meminta

izin kepada Ketua Pengadilan Tinggi ; b) Dalam hal perkara dimohonkan kasasi wajib minta izin

kepada Ketua Mahkamah Agung ; xiii. Menyediakan buku khusus anggota Hakim Majelis yang ingin

menyatakan berbedas pendapat dengan kedua anggota Hakim Majelis lainnya dalam hal memutuskan perkara serta merahasiakannya ;

xiv. a) Mengawasi pelaksanaan court calendar dan mengumumkannya pada Pertemuan berkala para hakim ;

b) meneliti court calendar dan membina hakim agar memutus perkara yang diserahkan kepadanya paling lama 6 (enam) bulan ;

xv. Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilakukan Hakim dan Panitera Penggganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasi secara periodik kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung ;

xvi. Memberikan izin berdasarkan ketentuan Undang-Undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan : daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara ;

xvii. Meneruskan SEMA, PERMA dan surat-surat dan Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi yang berkaitan dengan hukum dan perkara kepada para Hakim, Panitera, Wakil Panitera dan Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita .

2) Bidang Pidana

9

i. Menetapkan/ menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan

persidangan perkara dengan acara singkat dan cepat ;

ii. Membagi perkara dengan acara biasa, singkat, cepat,

praperadilan dan ganti rugi pada Hakim untuk disidangkan ;

iii. Menanda tangani surat penetapan penahanan dan perpanjangan

penahanan ;

iv. Membuat daftar Hakim dan Panitera Pengganti yang bertugas

pada hari sidang agar persidangan dapat dimulai tepat waktu ;

v. Memerintahkan Jurusita untuk mmberitahukan putusan verstek

kepada penyidik, isi putusan banding dan isi putusan kasasi

kepada terdakwa/ pemohom banding atau kasasi ;

vi. Dapat mendelegasikan wewenang kepada Wakil Ketua untuk

membagi perkara pidana dengan acara singkat dan cepat dan

menunjuk Hakim untuk menyidangkannya ;

vii. Menyediakan buku khusus untuk anggota Hakim Majelis yang

ingin menyatakan berbeda pendapat dengan kedua anggota

Hakim Majelis lainnya dalam memutuskan perkara serta

merahasiakannya ;

viii. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk

membawa keluar dari ruang kepaniteraan : daftar, catatan,

risalah, berita acara serta berkas acara ;

ix. Menyerahkan berkas permohonan grasi kepada Hakim untuk

diproses ;

x. Menugaskan Hakim untuk bertindak selaku Hakim pengawas

dan pengamat (KIMWASMAT) secara periodik.

b. Tugas dan Wewenang Wakil Ketua Pengadilan Negeri

1) Bidang Perdata

i. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan ;

ii. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya ;

iii. Dalam hal Ketua mendelegasikan wewenang pembagian perkara

permohonan, harus membagikannya kepada Hakim secara

merata;

2) Bidang Pidana

i. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan ;

ii. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya ;

iii. Dalam hal Ketua mendelegasikan wewenang pembagian perkara

permohonan, harus membagikannya kepada Hakim secara

merata.

c. Tugas dan Wewenagng Hakim/ Ketua Majelis

1) Bidang Perdata

i. Menetapkan hari sidang ;

ii. Menetapkan sita jaminan ;

iii. Bertanggung jawab atas perbuatan dan kebenaran berita acara

persidangan dan menanda tangan sebelum sidang berikutnya ;

iv. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah ;

v. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap ucapan ;

10

vi. Hakim wajib menanda tangani putusan yang diucapkan dalam

persidangan ;

vii. Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk

mengamati apakah pelaksanaan tugas umpamanya mengenai

penyenggalaraan administrasi perkara perdata bidang perdata

dan eksekusi serta melaporkannya Pimpinan Pengadilan ;

viii. Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala

kepustakaan hukum yang diterima dari Pengadilan Tinggi dan

Mahkamah Agung.

2) Bidang Pidana

i. Menetapkan hari sidang untuk perkara dengan cara biaasa ;

ii. Menetapkan terdakwa ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau

mengalihkan jenis penahannya ;

iii. Bertanggung jawab atas perbuatan dan kebenaran berita acara

persidangan dan menanda tanganinya sebelum sidang

berikutnya ;

iv. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah;

v. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk

diucapankan dalam sidang ;

vi. Hakim wajib menanda tangani putusan yang sudah diucapkan

dalam persidangan ;

vii. Menghubungi BAPAS agar menghadiri persidangan dalam hal

terdakwanya masih dibawah umur ;

viii. Memproses permohonan grasi ;

ix. Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap keadaan

perilaku narapidana yang berada dalam Lembaga

Pemasyarakatan serta melaporkan kepada Mahkamah Agung ;

x. Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk

mengamati apakah pelaksanaan tugas, umpamanya mengenai

penyelenggaraan administrasi perkara perdata bidang perdata

dan eksekusi serta melaporkannya kepada Pimpinan

Pengadilan ;

xi. Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan

hukum yang diterima dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah

Agung,

d. Tugas Panitera

Pada Pengadilan Negeri terdapat Kepaniteraan yang dipimpin

oleh seorang Panitera dan Kesekretariatan yang dipimpin oleh

Sekretaris, seorang Panitera merangkap sebagai Sekretaris dengan

tugas pokok fungsi sebagai berikut :

1. Kepaniteraan

Sesuai ketentuan Pasal 2 Keputusan KMA-RI No.

KMA/004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Cara

Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, tugas pokok

kepaniteraan adalah memberikan pelayan teknis dibidang

administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam

hal ini fungsi kepaniteraan mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

11

Menyusun kegiatan administrasi perkara serta

melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan

dengan persidangan ;

Mengurus daftar perkara, administrasi perkara,

administrasi keuangan perkara, dan administrasi

pelaksanaan putusan perkara baik itu perdata dan pidana ;

Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara,

laporan perkara dan yurisprudensi.

Bidang kepaniteraan dibagi 3 (tiga) sub yaitu :

Kepaniteraan Perdata, yang bertugas melakukan

administrasi perkara, menyiapkan persidangan perkara,

menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-

lain yang berhubungan dengan perkara perdata ;

Kepaniteraan Pidana, yang bertugas melaksanakan

administrasi perkara, menyiapkan persidangan perkara,

menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-

lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang

bukti ;

Kepaniteraan Hukum, yang bertugas mengumpulkan,

mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara,

menyusun laporan perkara, menyiapkan arsip berkas

perkara melakukan administrasi pendaftaran notaries,

penasehat hukum dan badan hukum, administrasi

kewarganegaraan, balai harta peninggalan dan administrasi

yang berkaitan dengan catatan sipil dan tugas lain

berdasarkan peeraturan perundang-undangan.

Masing-masing kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang

panitera muda selaku kepala sub kepaniteraan

2. Sekretariat

3. Tugas pokok sekretariat adalah memberikan pelayanan

administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan

Negeri. Dalam hal ini fungsi sekretariat mencakup 3 (tiga) hal, yaitu

:

Melakukan urusan kepegawaian ;

Melakukan urusan keuangan kecuali mengenai pengelolaan

biaya perkara/ uang titipan pihak ketiga ;

Melakukan surat menyurat, barang milik Negara (BMN) dan

lainnya.

Bidang kesekretaritan ini dibagi 3 sub yaitu :

Sub Bagian Kepegawaian, melakukan urusan kepegawaian ;

Sub Bagian Keuangan, melakukan urusan keuangan kecuali

mengenai pengolaan biaya perkara/ uang titipan pihak ketiga

;

Sub Bagian Umum, melakukan urusan surat menyurat,

perlengkapan, rumah tangga dan perpustakaan.

12

Masing-masing sub bagian ini dipimpin oleh seorang kepala

Sub. Bagian.

1) Bidang Perdata

i. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya

sidang pengadilan ;

ii. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara,

putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang

titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya

yang disimpan di Kepaniteraan ;

iii. Mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera

Pengganti ;

iv. Menerima serta membuat daftar semua perkara dan

pendaftaran badasarkan hukum yang diterima di

Kepaniteraan ;

v. Membuat salinan putusan ;

vi. Memberitahukan putusan verstek ;

vii. Membuat akta :

Permohonan banding,

Pemberitahuan adanya permohonan banding,

Penyampaian salinan memori/ kontra memori banding,

Pemberitahuan membaca/ memeriksa berkas perkara

(inzage),

Pemberitahuan putusan banding,

Pencabutan permohonan banding,

Permohonan kasasi,

Pemberitahuan adanya permohonan kasasi,

Penerimaan memori kasasi,

Penyampaian salinan memori kasasi,

Penerimaan kontra memori kasasi,

Tidak menerima memori kasasi,

Pencabutan permohonan kasasi,

Pemberitahuan putusan kasasi,

Permohonan peninjauan kembali,

Pemberitahuan adanya permohonan adanya peninjauan

kembali,

Penerimaan/ penyampaian jawaban permohonan

peninjauan kembali,

Pencabutan permohonan peninjauan kembali,

Penyampaian salinan putusan peninjauan kembali kepada

permohonan peninjauan kembali,

Pemberitahuan putusan peninjauan kembali kepada

termohon penjauan kembali,

Pembuatan akta yng menurut undang-undang/ peraturan

diharuskan dibuat oleh Panitera ;

viii. Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam

persidangan ;

ix. Pengungutan biaya-biaya pengadilan dan menyetorkan ke Kas

Negara ;

13

x. Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding,

kasasi atau peninjauan kembali ;

xi. Melaksanakan, melaporkan dan mempertanggung jawabkan

eksekusi yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan ;

xii. Melaksanakan, mengawasi dan melaporkan pelelangan yang

ditugaskan/ diperintahkan oleh Ketua Pengadilan ;

xiii. Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkan kepada

Ketua Pengadilan.

2) Bidang Pidana


sidang Pengadilan ;

ii. Bertanggung Jawab atas pengurusan berkas perkara,

putusan, dokumen, akta, buku daftar, barang bukti dan surat-

surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan ;

iii. Menyelenggarakan administrasi perkara ;

iv. Mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera

Pengganti;

v. Menerima serta membuat daftar semua perkara dan

permohonan grasi diterima di Kepaniteraan ;

vi. Membuat salinan putusan ;

vii. Membuat akta :

Pemberitahuan putusan kepada terdakwa yang tidak hadir

ketika putusan dijatuhkan ;

Terima putusan ;

Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima

atau menolak putusan ;

Tidak mengajukan permohonan banding ;

Penolakan permohonan banding bagi pengajuan banding

yang terlambat ;

Permohonan banding ;

Pemberitahuan adanya permohonan banding ;

Penyampaian salinan memori/ kontra memori banding ;

Pemberitahuan membaca/ memeriksa berkas perkara

(inzage) ;

Pencabutan permohonan banding ;

Pemberitahuan putusan banding ;

Permohonan kasasi ;

Pemberitahuan adanya permohonan kasasi ;

Penerimaan memori kasasi ;

Penyampaian tembusan kontra memori kasasi ;

Penerimaan kontra memori kasasi ;

Penyampaian tembusan kontra memori kasasi ;

Tidak menerima memori kasasi ;

Pencabutan permohonan kasasi ;

Pemberitahuan putusan kasasi ;

Permohonan peninjauan kembali ;

Pemberitahuan adanya permohonan peninjauan kembali ;

14

Pencabutan permohonan peninjauan kembali ;

Pemberitahuan isi putusan peninjauan kembali kepada

terdakwa dan jaksa ;

Permohonan grasi/ remisi ;

Pembuatan akta yang menurut undang-undang/ peraturan

diharuskan dibuat oleh Panitera ;

viii. a. Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding,

kasasi atau peninjauan kembali ;

b. Mengirimkan berkas permohonan grasi ke Kejaksaan Negeri.

e. Tugas Wakil Panitera

1) Bidang Perdata


sidang Pengadilan ;

ii. Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti

dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara

lain ketertiban dalam mengisi buku registar perkara, membuat

laporan periodik dan lain-lain ;

iii. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan ;

iv. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

2) Bidang Pidana


sidang Pengadilan ;

ii. Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti

dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara

lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat

laporan periodik dan lain-lain ;

iii. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan ;

iv. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

f. Tugas Panitera Muda Perdata

Bidang perdata


sidang Pengadilan ;

ii. Melaksanakan administrtasi perkara, mempersiapkan

persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih

berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah

perkara perdata ;

iii. Memberikan nomor register pada setiap perkara yang diterima

di Kepaniteraan ;

iv. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar

disertai catatan singkat tentang isinya ;

v. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang

berperkara bila memintanya ;

vi. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi

atau peninjauan kembali ;

15

vii. Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda

Hukum.

g. Tugas Panitera Muda Pidana

Bidang Pidana


sidang Pengadilan ;

h. Tugas Panitera Pengganti

1) Bidang Perdata

i. Panitera Pengganti membantu Hakim dengan mengikuti dan

mencatat jalannya sidang Pengadilan ;

ii. Membantu Hakim dalam hal :

Membuat penetapan hari sidang ;

Membuat penetapan sita jaminan ;

Membuat berita acara persidangan yang harus selesai

sebelum sidang berikutnya ;

Mengetik keputusan ;

iii. Melaporkan kepada Panitera muda perdata untuk dicatat dalam

register perkara :

Penundaan hari-hari sidang ;

Perkara yang sudah putus berikut amar putusnya ;

iv. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perdata

bila telah selesai dimutasi.

2) Bidang Pidana

i. Panitera Pengganti membantu Hakim dengan mengikuti dan

mencatat jalannya sidang Pengadilan ;

ii. Membantu Hakim dalam hal :

Membuat penetapan hari sidang ;

Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan

dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya ;

Membuat berita acara persidangan yang harus selesai

sebelum sidang berikutnya ;

Melaporkan barang bukti kepada Panitera ;

Mengetik putusan ;

iii. Melaporkan kepada Panitera Muda Pidana :

Penundaan hari-hari sidang ;

Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya ;

iv. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila

telah selesai dimutasi.

i. Tugas Jurusita

1) Bidang Perdata

i. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua

Pengadilan, ketua Sidang dan Panitera ;

16

ii. menyampaikain pengumuman-pengumuman, tegoran-tegoran,

protes-protes, pemberitahuan putusan Pengadilan menurut

cara-cara bardasarkan ketentuan undang-undang ;

iii. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dan

dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta

surat-suratnya yang sah apabila menyita tanah ;

iv. Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya

diserahkan kepada pihak-pihak yangn berkepentingan antara

lain : kepada Badan Pertahanan Nasional setempat bila terjadi

penyitaan sebidang tanah (PP Nomor 24 Tahun 1997 jo Pasal

198-199 HIR) ;

v. Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga

serta membuat berita acara ;

vi. Melaksanakan tugasnya di wilayah Pengadilan Negeri yang

bersangkutan.

2) Bidang Pidana

i. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua atau

panitera ;

ii. Penyampaian pengumuman-pengumuman dan pemberitahuan

putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan

undang-undang ;

iv. Melaksanakan tugasnya di wilayah Pengadilan Negeri yang

bersangkutan.

I.8 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Sukabumi sesuai keputusan

Mahkamah Agung R.I No. 5 tahun 1996 tanggal 13 Agustus 1996 di mana

disebutkan :

“ bahwa unsur pimpinan adalah Ketua dan Wakil Ketua, kemudian ada kelompok

fungsional Hakim dan ada kelompok fungsional Panitera Pengganti, Jurusita dan

Jurusita Pengganti. Selanjutnya secara Struktural dibawah Ketua ada Panitera/

Sekretaris dibantu oleh Wakil Panitera (dibantu oleh Panitera Muda Perdata,

Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum dan Wakil Sekretaris dibantu oleh

Kasubag Keuangan, Kasubag Kepegawaian dan Kasubag Umum )”.

Ketua Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi

dengan pimpinan unit struktural dalam mewujudkan keserasian kerja diantara

para pejabat, menegakkan disiplin kerja dan juga selalu mendorong serta

memberi kesempatan bagi semua warga pengadilan untuk meningkatkan buku

pengetahuan. Badan peradilan merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman

yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan berdasarkan pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan

mengadili serta menyelesaiakan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai

dengan kewenangannya serta tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan

peraturan perundang-undangan. Adapun struktur organisasi Pengadilan Negeri

Sukabumi:

18

BAB II

RENCANA STRATEGI

Penyelenggaraan peradilan yang bersih, jujur dan bertanggungjawab

adalah merupakan salah satu upaya penegakan hukum nasional. Untuk

mencapai arahan tersebut perlu adanya pembangunan di bidang SDM aparatur

peradilan, sarana dan prasarana dalam suatu perencanaan strategi disetiap

badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI. Dalam menerapkan kebijakan-

kebijakan umum, Pengadilan Negeri Sukabumi menegakan keadilan dan

mewujudkan hukum dalam praktek tidak hanya bentuk penegakan hukum (law

Enfercement) tetapi juga memberikan pelayanan hukum yang optimal kepada

masyarakat dengan meningkatkan sarana/ prasarana gedung Pengadilan Negeri

Sukabumi.

Berdasarkan tujuan, sarana dan strategi yang ada, maka Pengadilan

Negeri Sukabumi menetapkan Program Kerja yang meliputi seluruh kegiatan

disertai jadwal dan target yang akan dicapai serta disesuaikan dengan DIPA

tahun berjalan, antara lain :

1. Manajemen Pengadilan

2. Administrasi Perkara

3. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan

4. Administrasi Umum

5. Kinerja Pelayanan Publik

6. Administrasi Keuangan

7. Pelaksanaan Pengandaan Barang dan Jasa

8. IT dan Informasi Publik

9. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengadilan.

Untuk lebih lengkapnya, berikut akan diuraikan Rencana Kerja yang merupakan

tata cara pencapayan tujuan dan sasaran yng telah ditetapkan itu yaitu :

1. Manajemen Pengadilan

Suatu tujuan akan tercapai bila didukung oleh proses pencapaian yang baik.

Proses manajemen adalah melalui kegiatan perencanaan, pengendalian dan

meningkatkan berdasarkan evalusi. Proses yang baik memerlukan tekad dan

komitmen seluruh aparat pengadilan, didukung oleh sarana dan prasarana serta

tersedianya anggaran yang memadai. Untuk lebih terperinci dapat dilihat dalam

table berikut :

19

RENCANA PROGRAM KERJA TAHUN 2012 BIDANG MANAJEMEN PENGADILAN PENGNADILAN NEGERI SUKABUMI

No. SASARAN KEGIATAN / TATA CARA PENCAPAIAN JADWAL TARGET

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas kerja optimal

1. Merencanakan, mengadakan pelatihan dan mengikut-sertakan Hakim, Penitera/ Sekretaris, Panmud, Kasub, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti dan staf pada diklat-diklat kompetensi.

Disesuaikan dengan diklat yang ada dan/atau mengadakan pelatihan internal.

Seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan memiliki kompotensi dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya.

2. Meneruskan tekad dan komitmen seluruh pimpinan kepada semua warga pengadilan diikuti dengan kebijaksanaan tertulis yang menyatakan agar setiap pegawai memberikan kualitas pekerjaan terbaik yang berorientasi pada tumbuhnya kepercayaan dan kewibawaan pengadilan bagi para pencari pengadilan.

Setiap bulan dalam rapat rutin dan dalam Surat-surat Edaran.

Pimpinan dan seluruh warga pengadilan memiliki tekad, komitmen dan pemahaman yang sama tentang tanggung jawab atas tugas dan fungsinya masing-masing dalan satu sistem organisasi pengadilan yang baik, efektif dan efesien.

3. Membentuk Tim Standar Kualitas yang terdiri dari kepala-kepala unit dan Hakim untuk menelaah berbagai masalah dan merencanakan perbaikan kualitas.

Setiap semester, dengan anggota Tim secara bergantian.

Setiap kegiatan telah ada standar kualitasnya, yang dapat diukur secara objektif, agar mudah dievaluasi dan diperbaiki.

4. Melakukan tindakan perbaikan diunit-unit kerja atau oleh Tim Perbaikan Kualitas bersama-sama pimpinan/ atasan langsung atau pengawas.

Setiap semester. Seluruh kualitas pekerjan di setiap unit kerja semakin meningnkat.

5. Merencanakan kerja tanpa dicacat (zero defect) Setiap semester. Tingkat kesalahan pekerjaan semakin kecil.

20

berdasarkan hasil evaluasi Tim. 6. Menyelenggarakan “Hari tanpa cacat dan

pemberian penghargaan kepada yang terbaik”. Setiap bulan, pada hari Senin minggu pertama.

Tumbuhnya kesadaran akan pentingnya kualitas pekerjaan dari seluruh warga pengadilan.

7. Menentukan tujuan yang akan dicapai. Setiap pimpinan unit kerja harus bertemu dengan bawahannya dan bersama-sama menentukan tujuan spesifik yang akan di raih dan dapat diukur.

Setiap bulan. Penetapan hasil dan kualitas kerja yang jelas dan rinci dari setiap unit kerja berdasarkan evaluasi bulan dan petunjuk perbaikan dari Tim/ Pengawas

2. Tersediaya sarana dan prasarana modern yang mendukung seluruh proses penyelenggaraan pengadilan.

1. Merencanakan pengadaan barang atau peralatan yang diperlukan oleh setiap unit kerja atau setiap pekerjaan sesuai kebutuhannya

2. Mengoptimalkan peralatan sistim komunikasi dengan aiphone disetiap ruangan di pengadilan.

3. Mengadakan perawatan barang dan peralatan kerja secara berkala.

Setiap tahun anggaran Tahun anggaran 2011/2012 Setiap sebulan sekali/ insidentil

Setiap pekerjaan didukung oleh barang dan peralatan yang memadai . Komunikasi antar personal dan / atau unit kerja dapat lebih efektif dan efisien. Pekerjaan dapat berjalan lancar, efektif dan efisien

4. Melatih dan menambah pengetahuan setiap pengguna barang dan peralatan tentang operasional dan perawatan peralatan

Setiap pemberian peralatan baru.

Kerusakan dan biaya perawatan dapat di minimalisir

5. Pengendalian setiap kegiatan pekerjaan melalui sistim informasi komputerisasi terpadu (online).

Setiap hari. Pengawasan setiap kepala unit kerja terhadap hasil pekerjaan diunitnya, transparansi kegiatan/ hasil pekerjaan secara internal dan juga ke publik.

6. Menyediakan tenaga teknis dan operasional sistem informasi computer yang handal dengan jumlah yang memadai.

Setiap penerimaan pegawai baru/ insidentil dengan menggunakan tenaga teknis dari luar.

Sistem informasi kegiatan tetap berjalan dengan baik, efektif dan efisien.

3. Perencanaan dan pengendalian anggaran yang

1. Menghitung biaya evaluasi dan perbaikan kualitas setiap unit kerja, sesuai dengan kebutuhannya.

Setiap semester Efisiensi anggaran, sehingga penggunaanya benar-benar sesuai dengan kebutuhan peningkatan kualitas hasil pekerjaan institusi

21

terpadu dan efesien

pengadilan.

2. Menyediakan dana operasional dan biaya perawatan peralatan untuk setiap unit kerja atau setiap kegiatan kerja.

Setiap bulan Proses pekerjaan dapat berjalan dengan lancar didukung peralatan yang baik.

3. Pengendalian/ pengawasan penggunaan dana yang transparan dan efisien.

Setiap bulan Setiap unit kerja dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dialokasikan secara tertib dan terukur.

22

2. Bidang Administrasi Perkara

Administrasi adalah tata kelola mengenai persuratan yang mencangakup

tentang pencatatan, pelaporan, tindak lanjut serta pengarsipan sehingga dapat

diperoleh suatu data tentang suatu kegiatan tertentu pada suatu kantor atau

lembaga yang dapat di bagi dalam beberapa bidang atau sub bidang.

Administrasi perkara pada Pengadilan Negeri Sukabumi merupakan

bagian dari bidang administrasi kepaniteraan yang mengelola tentang pencatatan,

pelaporan tindak lanjut dan pengarsipan yang berkaitan dengan perkara-perkara

yang ditangani dan menjadi wewenang dan tanggung jawab Pengadilan Negeri

Sukabumi.

Pengadilan Negeri/ Peradilan Umum akan mengelola semua admininstrasi

perkara pidana, perkara perdata umum dan perkara-perkara lain sebagai berikut :

A. PERKARA PIDANA

Pada kepaniteraan pidana akan melaksanakan kegiatan dan tugas-tugas

sebagai berikut :

Umum

Menerima pelimpahan berkas perkara pidana dari Kejaksaan dengan

memberikan tanda bukti penerimaan ;

Mendaftar perkara pidana biasa, pidana singkat, pidana cepat (tindak

pidana ringan dan tilang) pada masing-masing register induk (kalau

perlu disiapkan juga register/ buku bantu) ;

Menyiapkan blanko Penetapan Majelis Hakim dan blanko

Penunjukan Panitera Pengganti ;

Mengisi register-register induk sampai selesai sesuai dengan

perjalanan perkara yang bersangkutan ;

Menyiapkan blanko/akta pernyataan menerima putusan, pikir-pikir,

banding, kasasi, peninjauan kembali atau grasi.

Perkara Banding

Menyiapkan dan mengisi register banding ;

Membuat akta permohonan pikir-pikir bagi terdakwa, akta

permintaan banding, akta terlambat mengajukan permintaan banding,

akta pencabutan banding ;

Memberitahukan adanya permintaan banding dari pihak yang satu

kepada pihak yang lain ;

Menerima dan mencatat dalam register banding, adanya memori

banding, dan / atau kontra memori banding ;

Menyerahkan berkas perkara banding yang sudah lengkap yang

terdiri dari Bundel “A” dan Bundel “B” kepada bagian umum untuk

dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Mencatat dan memberitahukan kepada pihak-pihak yang

bersangkutan kalau ada putusan banding yang di terima.

Perkara Kasasi

23

Menyiapkan dan mengisi register kasasi ;

Membuat akta permohonan kasasi dari pihak-pihak, akta terlambat

mengajukan kasasi atau akta pencabutan kasasi ;

Memberitahukan adanya permintaan kasasi dari pihak satu kepada

pihak yang lain ;

Menerima dan mencatat adanya Memori Kasasi, Kontra Memori

Kasasi dalam Register yang bersangkutan ;

Menyelesaikan pemberkasan perkara kasasi dengan membuat daftar

isi dan selanjutnya menyerahkan ke Bagian Umum untuk di kirim ke

Mahkamah Agung.

Perkara Peninjauan Kembali

Menyiapkan dan mengisi register peninjauan kembali ;

Membuat akta permohonan peninjauan kembali ;

Memberitahukan adanya permohonan peninjauan kembali kepada

pihak lainnya ;

Menyiapkan blanko Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera

Pengganti ;

Menyelesaikan pemberkasan perkara yang bersangkutan untuk

selanjutnya diserahkan kepada Bagian Umum untuk dikirim ke

Mahkamah Agung ;

Memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan adanya

putusan Peninjauan Kembali yang turun dari Mahkamah Agung .

Perkara Grasi

Menyiapkan dan mengisi Register Grasi ;

Membuat akta permohonan grasi ;

Melengkapi berkas yang dimohonkan grasi (termasuk permohonan

grasinya), kalau sudah lengkap segera di serahkan ke Bagian Umum

untuk dikirim ke Presiden ;

Mencatat dan memberitahukan adanya permohonan grasi yang

turun kepada pihak yang berkepentingan.

Laporan

Pada kepaniteraan pidana harus membuat laporan-laporan bulanan,

kuartal dan semester yang terdiri dari :

1. Laporan keadaan perkara pidana ;

2. Laporan perkara banding ;

3. Laporan perkara kasasi ;

4. Laporan perkara peninjauan kembali ;

5. Laporan perkara grasi ;

6. Laporan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas Pengamat.

Mengirim laporan-laporan tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi,

Panitera Mahkamah Agung, tembusan ke Ditjen Badan Peradilan Umum

;

Laporan-laporan tersebut dikirim paling lambat tanggal 5 bulan

berikutnya dan dibuat sesuai dengan formulir yang tersedia.

24

Pengarsipan

Mengarsipkan berkas perkara yang masih berjalan (belum

mempunyai kekuatan hukum tetap) karena masih banding, kasasi atau

peninjauan kembali ;

Mengarsipkan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap

dan menyerahkan kepada Kepaniteraan Hukum dengan Buku Ekspedisi

(tanda terima).

B. PERKARA PERDATA

Pada Kepaniteraan Perdata akan melaksanakan keegiatan-kegiatan dan tugas-

tugas sebagai berikut :

Umum

Menyiapkan buku-buku register induk untuk perkara gugatan,

permohonan, permohonan eksekusi, pemohonan somasi, abritrase

KPPU, HaKI, Perlindungan Konsumen, Kepailitan, Pelaksanaan Putusan

Arbitrase Nasional/ Internasional, Buku Kas ;

Mencatat dan memberikan nomor perkara pada masing-masing

register tersebut apabila ada perkara masuk setelah menerima bukti

pembayaran biaya perkara dari bendahara ;

Melengkapi berkas-berkas perkara tersebut dengan blanko

Penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ;

Mengisi register-register induk dengan benar, tertib dan teratur ;

Pembayaran biaya perkara dilakukan setelah dibuat SKUM dan

dibayar langsung melalui rekening Bank oleh Pemegang Kas.

Perkara Banding

Petugas menyiapkan dan mengisi register ;

Membuat Akta Permohonan Banding, Akta Terlambat mengajukan

Banding dan Akta pencabutan permohonan banding ;

Memberitahukan adanya permintaan banding dari pihak yang satu

kepada yang lain ;

Menerima dan mencatat adanya Memori Banding, Kontra Memori

Banding dalam Register yang sedang berjalan ;

Melengkapi berkas yang dimohonkan banding dengan persyaratan-

persyaratan yang ada dengan membuat daftar isi pada sampul berkas

yang bersangkutan yang terdiri Berkas “A” dan Berkas “B” ;

Mengirimkan biaya banding ke Pengadilan Tinggi melalui rekening

yang ditunjuk ;

Mengirimkan berkas perkara yang sudah lengkap ke Pengadilan

Tinggi dengan ekspedisi (tanda bukti penerimaan).

25

Perkara Kasasi

Menyiapkan dan mengisi Register kasasi dengan cermat, tertib dan

teratur ;

Membuat akta permohonan kasasi dari pihak-pihak, akta terlambat

mengajukan kasasi atau akta pencabutan kasasi ;

Memberitahukan adanya permintaan kasasi dari pihak yang satu

kepada pihak yang lain ;

Menerima dan mencatat adanya Memori Kasasi, Kontra Memori

Kasasi dalam Register yang bersangkutan ;

Membuat SKUM untuk panjar biaya kasasi dan menerima panjar

biaya perkara melalui pemegang hak dan mencatat dalam Buku Jurnal

Keuangan Perkara ;

Melengkapi berkas perkara yang bersangkutan dengan persyaratan-

persyaratan yang ada dengan membuat daftar isi (list) pada sampul

berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Bundel “A” dan

Bundel “B” ;

Memberitahukan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari/

memeriksa perlengkapan berkas perkara (inzago) dan dituangkan

dalam akta ;

Mengirimkan berkas perkara yang sudah lengkap ke Mahkamah

Agung dalam waktu 65 hari sejak Permohonan Kasasi diajukan ;

Mengirimkan biaya permohonan kasasi ke Mahkamah Agung oleh

Pemegang Kas melalui Bank BRI Cabang Veteran, Jalan Veteran Raya

No.8 Jakarta Pusat, Nomor Rekening 31.46.0370.0, dengan bukti

pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Memberitahukan kepada pihak-pihak adanya perkara kasasi yang sudah

turun dari Mahkamah Agung ;

Perkara Peninjauan Kembali

Menyiapkan dan mengisi register peninjauan kembali dengan

cermat, tertib dan teratur ;

Membuat Akta Permohonan Peninjauan Kembali dengan meneliti

tenggang waktunya 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender, apabila

tenggang waktunya lewat tidak dapat diterima dan berkas yang

bersangkutan tidak perlu dikirim ke mahkamah Agung ;

Membuat SKUM biaya perkara Peninjauan Kembali dan menerima

pembayaran biaya terasebut melalui Pemegang Kas dan mencatat

dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara ;

Memberitahukan tentang adanya permohonan Peninjauan Kembali

kepada pihak lawan dengan mengirimkan salinan permohonan

peninjauan kembali beserta alasan-alsannya ;

Menyiapkan blanko Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera

Pengganti untuk menyidangkan perkara Peninjauan Kembali yang

bersangkutan demi kelengkapan berkas yang bersangkutan ;

Mengirimkan berkas perakara paling lambat 30 hari setelah

menerima jawaban dari pihak lawan ke Mahkamah Agung ;

26

Memberitahukan adanya perkara peninjauan kembali yang turun

dari Mahkamah Agung kepada para pihak.

Register, Laporan dan Pengarsipan

a. Register Perkara

Menyiapkan Register Induk Perkara Perdata ditulis tahun yang

berjalan, halaman 1 dan halaman terakhir ditanda tangani oleh

Ketua Pengadilan Negeri, sedang halaman lainnya diparaf ;

Menyiapkan register yang berkaitan dengan Buku Jurnal yang

terdiri dari Register Induk Pekara Gugatan, Permohonan,

Banding, Kasasi, Peninjauan kembali, Eksekusi, Somasi, dan

Konsinyasi ;

Register perkara gugatan dan permohonan ditutup setiap bulan,

nomor urut dimulai setiap bulan, tapi nomor perkara tetap

dilanjut.

b. Laporan

Pengadilan Negeri wajib membuat laporan-laporan : Laporan

keadaan perkara perdata, laopran perkara banding, laporan

perkara kasasi, laporan perkara peninjauan kembali, laporan

perkara eksekusi, laporan kegiatan hakim, laporan keuangan

perkara dan laporan jenis perkara perdata ;

Laporan keadaan perkara perdata, keuangan perkara dan jenis

perkara dibuat setiap akhir bulan dan dikirim ke Pengadilan

Tinggi/ Mahkamah Agung paling lambat tanggal 15 tiap bulan

berikutnya ;

Laporan perkara banding, kasasi, peninjauan kembali dan

eksekusi diuat setiap 4 (empat) bulan, yaitu tiap bulan April,

Agustus dan Desember ;

Laporan tentang kegiatan Hakim dan pelaksanaan tugas Hakim

Pengawas Pengamat dibuat tiap 6 (enam) bulan yaitu pada akhir

Juni dan Desember.

c. Arsip Perkara

Setelah putusan dikirim kepada para pihak, maka berkas perkara

disimpan untuk kepeluan arsip ;

Ada 2 (dua) jenis arsip berkas perkara yaitu : perkara yang masih

berjalan (aktif) yaitu perkara yang telah putus dan diminutasi,

tetapi masih banding, kasasi atau peninjauan kembali dan masih

memerlukan penyelesaian akhir. Arsip ini dikelola oleh

kepaniteraan perkara, sedang arsip berkas perkara non-aktif

yaitu perkara yang telah selesai dan sudah mempunyai kekuatan

hukum tetap ;

Semua buku-buku register dimintakan ke Ditjen Peradialan

Umum, sedangkan untuk kebutuhan penunjang lain seperti Alat

Tulis Kantor (ATK), dimintakan dari Bagian Umum untuk jangka

wangtu tertentu.

27

RENCANA PROGRAM KERJA TAHUN 2012 BIDANG ADMINISTRASI PERSIDANGAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN

PENGADILAN NEGERI SUKABUMI

NO PROGRAM

KERJA KEGIATAN URAIAN KEGIATAN SASARAN & TUJUAN WAKTU

SUMBER DANA

PELAKSANA

1 2 3 4 5 6 7 8 01 ADMINISTRASI

PERSIDANAG PERSIAPAN

PERSIDANAGAN

BERITA ACARA SIDANG

RAPAT

A. Dalam Perkara Pidana Sebelum berkas diserahkan kepada Majelis, petugas di Bagian Pidana menempelkan blanko penundaan sidang di bagian sampul berkas perkara B. Dalam Perkara Perdata Sebelum berkas diserahkan kepada Majelis, petugas Bagian Perdata menempelkan blanko penundaan sidang di bagian sampul berkas perkara. Penunjukan Majelis Hakim Penetapan hari sidang Panggilan para pihak Panitera Pengganti harus sudah menyelesaikan Berita Acara Persidangan 1 (satu) hari sebelum sidang selanjutnya Rapat permusyawaratan Majelis Hakim untuk menentukan putusan

Agar lebih teraturnya teknis administrasi dan peradilan dalam perkara pidana/ perdata Agar melancarkan proses persidangan Agar tercapainya putusan

Januari-Desember

2012

Januari-

Desember 2012

Bagian Pidana Bagian Perdata

Panitera Majelis Hakim Panitera

28

PERMUSYAWARATAN MAJELIS PUTUSAN REGISTER, LAPORAN DAN PENGARSIPAN

A. Dalam Perkara Perdata Sesuai dengan SEMA No. 3 tahun 1998 untuk perkara perdata umum harus sudah di putus dan diminutasi dalam waktu 6 bulan terhitung sejak gagal mediasi. B. Dalam Perkara Pidana Sesuai SEMA No. 3 tahun 1998 bahwa untuk perkara pidana umum harus sudah diputus dan diminutasi dalam waktu 6 bulan. Apabila perkara pidana tersebut dalam waktu 6 bulan belum dapat diputus, maka Majelis yang bersangkutan membuat laporan yang ditujukan kepada KPN dengan menyebutkan alasannya.

yang baik dan benar Agar lebih teraturnya teknis administrasi dan peradilan dalam perkara pidana/ perdata

Januari-Desember

2012

Januari-Desember

2012

Januari-Desember

2012

Majelis Hakim Panitera Bag. Pidana dan Bag.Perdata

29

RENCANA PROGRAM KERJA TAHUN 2012

BIDANG ADMINISTRASI UMUM


NO Program Kerja Kegiatan Uraian Sasaran dan

Tujuan Sumber

Dana Waktu Pelaksanaan Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Urusan Umum 1. Peningkatan tertib

administrasi tata persuratan

Menerima dan mengagendakan surat-surat masuk dilengkapi dengan kartu disposisi untuk diajukan kepada KPN dan WKPN.

Mengagendakan dan menomori surat-surat keluar yang akan dikirim.

Mengirim surat-surat dan berkas perkara ke Mahkamah Agung.

Mengarsipkan surat-surat yang berhubungan dengan bagian Perdata, Pidana, Hukum dan PHI.

Terselenggaranya tertib administrasi persuratan

RKA-KL & DIPA

Jan-Des 2012

Umum

30

2. Peningkatan penata usahaan Alat Tulis Kantor (ATK)

Menyusun rencana kerja Membelanjakan alat tulis

kantor Mendistribusikan ATK

kepada para Panmud dan Panitera Pengganti.

Mengadministrasikan/ membukukan barang ATK yang telah didistribusikan kepada setiap Panmud dan Panitera Pengganti.

Terselenggaranya tertib administrasi Alat Tulis Kantor.

RKA-KL & DIPA

Jan-Des 2012

Umum

3. Penyelenggarakan administrasi Inventaris kekayaan Negara

Menyusun rencana pengadaan barang.

Mendistribusikan. Mengadministrasikan.

Terselenggaranya tertib administrasi Inventaris Kekayaan Negara

RKA-KL & DIPA

Jan-Des 2012

Umum

4. Penyelenggaraan penghapusan Inventaris Kekayaan Negara

Mengusulkan tim penghapusan Inventaris kekayaan Negara

Pendataan barang yang akan dihapus

Membuat berita acara hasil penelitian/ penilaian barang

Membuat SK pedoman penyelesaian perugian negara

Terselenggaranya penghapusan Inventaris Kekayaan Negara sesuai peraturan

RKA-KL & DIPA

Jan-Des 2012

1. Pansek 2. Wasek 3. Kasub

Umum 4. Staf

Kepegawaian

5. Staf keuangan

6. Staf Umum

5. Pembuatan DIR dan KIB

Menyiapkan bahan Meneliti data Membuat laporan

Terselenggaranya DIR dan KIB

RKA-KL & DIPA

Jan-Des 2012

Umum

6. Penggandaan sarana dan Prasarana Kantor

Menyusun rencana Menetukan skala prioritas Pengadaan mendistribusikan

Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor sesuai rencana

RKA-KL & DIPA

Jan-Des 2012

Umum

31

7. pengadaan daya dan jasa listrik, air dan telepon

menerima rekening menyiapakan dana melakukan pembayaran menyiapkan rekening

Terpenuhinya kebutuhan listrik, air dan telepon serta terlaksanakannya pembayaran tepat waktu

RKA-KL & DIPA

Jan-Des 2012

Umum

8. peningkatan pemeliharaan kebersihan lingkungan kantor

menunjuk petugas membuat jadwal pelaksanaan

Terpeliharanya kebersihan kantor

RKA-KL & DIPA

Jan-Des 2012

Umum

9. Pemelihara gedung kantor, pengendaraan dinas dan alat kantor lainnya.

Menunjukan petugas Menyiapkan dana Pelaksanaan Membuat laporan

Terpeliharanya gedung kantor, kendaraan dinas dan alat kantor lainnya.

RKA-KL & DIPA

Jan-Des 2012

Umum

10. Peningkatan pemeliharaan keamanan kantor

Menentukan petugas Menyiapkan dana Pelaksanaan Membuat laporan

Terselenggaranya keamanan kantor.

RKA-KL & DIPA

Jan-Des 2012

Umum

11. Pemeliharaan pertamanan kantor

Menentukan petugas Penambahan petugas Menyiapkan dana Pelaksanaan

Terlaksananya taman yang bersih, indah dan sejuk

RKA-KL & DIPA

Jan-Des 2012

Umum

2 OLAHRAGA 1. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani

Menunjuk petugas Menyiapkan dana Pelaksanaan Membuat laporan

Meningkatkan kinerja dengan menyehatkan jasmani dan rohani

RKA-KL & DIPA

Jan-Des 2012

Umum

3 PERPUSTAKAAN KERJA

1. Peningkatan pengelolaan perpustakaan kerja

Menentukan petugas Membuat katalog Membuat kartu anggota Melayani pinjaman

Terselenggaranya perpustakaan kerja sesuai peraturannya

RKA-KL & DIPA

Jan-Des 2012

Umum

32

2. Peningkatan pelayanan perpustakaan kerja

Menerima daftar pinjaman Mencatat dalam buku Menyampaikan syarat

peminjaman

Terpenuhinya para Hakim dan pegawai akan buku-buku perpustakaan untuk menambah pengetahuan

RKA-KL & DIPA

Jan-Des 2012

Umum

3. Pemeliharaan dan perawatan serta pengadaan-pengadaan buku-buku perpustakaan kerja

Membersihkan Merapihkan merawat

Terpeliharanya buku-buku perpustakaan dengan baik

RKA-KL & DIPA

Jan-Des 2012

Umum

RANCANGAN PROGRAM KERJA TAHUN 2012 BIDANG KINERJA PELAYANAN PUBLIK


33

NO PROGRAM

KERJA KEGIATAN URAIAN KEGIATAN SASARAN & TUJUAN WAKTU

SUMBER DANA

PELAKSANAAN

1 2 3 4 5 6 7 8

01 ADMINISTRASI PERSIDANGAN

KETUA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI PANITERA/ SEKRETARIS

konsulidasi organisasi dan program dengan Wakil Ketua

penyusunan pedoman organisasi. Penggalangan dana yang tidak

mengikat Penataan system pembagian perkara Pelayanan konsultasi langsung. Penyelenggaraan pelatihan &

konsultasi Laporan tahunan Menyelenggarakan rapat rutin Mengaplikasikan Pedoman

Administrasi, Kesekretariatan dan Protokoler.

Penataan surat, file dan kearsipan Memberi dukungan administrasi

umum maupun perkara Penataan sistem pembagian perkara

dan tugas kejurusitaan Pengolaan administrasi umum dan

perkara untuk pelayanan. Pengadaan alat-alat kantor. Memberi dukungan kegiatan

disemua bidang kegiatan kantor Mendelegasikan sebagian tugas

kepada Wasek/ Wapan Kebersihan, air dan listrik kantor

Sekretriat.

Mewujudkan batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik pada PN Sukabumi dan mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum peradilan yang baik serta terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Januari-Desember 2012

Januari-

Desember 2012

DIPA KPN Koordinasi

dengan Wakil Ketua, Hakim dan para Kasub penyusunan bahan raker

PANITERA/ SEKRETARIS

Koordinasi dengan Kasub, Humas

34

KEBENDAHARAAN BIDANG ADM DAN KEUANGAN BIDANG PERDATA, PIDANA DAN HUKUM BIDANG PUBLIKASI DAN HUMAS

Pengelolaan Keuangan Penataan sistem pengelolaan

keuangan Membuat kas kecil Laporan keuangan / dana Memberi dukungan kegiatan bidang. Menyusun, mengujicobakan dan

memperbaiki Pedoman Dasar Organisasi

Menyusun anggaran menyusun DIPA tahun 2012

Menggalang pendanaan. Mempersiapkan prosedur pelayanan. Menyusun Pedoman pelayanan Mengaplikasi dan memperbaiki

sistem permintaan salinan, kutipan, banding, kasasi, dll.

Publikasi pelayanan Registrasi Mengatur jadwal Member tugas yang jelas Menggalang kerja sama Penyelenggaraan rapat bulanan Menyelenggarakan konsultasi dan

Kimwas Pengadaan sarana Menyusun jadwal siaran pers Menyusun bahan publikasi Menerbitkan bulletin pengadilan


Januari-

Desember 2012

Januari-

Desember 2012


Bagian Keuangan

PANITERA/ SEKRETARIS koordinasi dengan Bag. Keuangan

PANITERA/ SEKRETARIS

Bag. Perdata

Bag. Pidana

Bag. Hukum

KPN PANITERA / SEKRETARIS HUMAS

35

BIDANG KEPEGAWAIAN HAKIM PANITERA PENGGANTI JURUSITA

Pelayanan konsultasi Kerja sama, konsultasi dan publikasi Menyusun daftar pegawai yang akan

naik pangkat, gaji barkala Menyusun pegawai yang belum dan

sudah mengikuti pelatihan Menyusun jadwal sidang Sidang tepat waktu Menyiapkan konsep dan membuat

putusan Segera membuat penetapan sidang Segera membuat penetapan sidang

dan mengirimkan Selesai sidang segera menyusun BAP Segera membuat kutipan putusan Segera melaksanakan penetapan,

panggilan dll Membuat BA apa yang sudah

dilaksanakan dengan benar Segera melaporkan bila ada

penetapan yang tidak dilakasanakan





Bagian Kepegawaian

KPN HAKIM

PANITERA PENGGANTI JURUSITA

36

LAMPIRAN RENCANA REALISASI ANGGARAN DIPA TAHUN 2012

NO. BAHAN PAGU REALASASI SUMBER DANA WAKTU PELAKSANA

37

RENCANA PROGRAM KERJA TAHUN 2012 BIDANG ADMINISTRASI KEUANGAN


NO PROGRAM KEGIATAN

KEGIATAN URAIAN KEGIATAN SASARAN DAN TUJUAN SUMBER DANA

WAKTU PELAKSANA

1. Belanja Gaji Rp 2.079.909.000,- Rp 2.079.909.000,- RKA-KL dan DIPA tahun

2012 Januari s.d

Desember 2012 Keuangan.

2. Belanja barang Rp 466.260.000,- Rp 466.260.000,- RKA-KL dan DIPA tahun

2012 Januari s.d


3. Belanja Modal Rp 725.000.000,- Rp 688.750.000,- RKA-KL dan DIPA tahun

2012 Januari s.d


4. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Rp 115.831.000,- Rp 115.831.000,- RKA-KL dan DIPA tahun

2012 Januari s.d


5.

Bantuan Hukum/ Saksi/ Penerjemah/biaya pengcara/ Penyelesaian Perkara Hukum

Rp 47.831.000,- Rp 47.831.000,- RKA-KL dan DIPA tahun

2012 Januari s.d


38

1.

URUSAN PERENCANA

AN KEUANGA

1. Pengelolaan dan pengadministrasian keuangan Negara.

Menyiapkan bahan. Meneliti bahan. Membukukan. Mempertanggung jawabkan.

Terselenggaranya pengelolaan dan pengadministrasian keuangan Negara dengan baik dan tertib

RK-KL & DIPA

Jan-Des 2012

Keuangan.

2. Penyusunan rencana penggunaan anggaran berdasarkan AKUN

Meyiapkan bahan Menyusun rencana Menggunakan anggaran

Tersusunnya rencana penggunaa anggaran berdasarkan AKUN selama satu tahun.

RK-KL & DIPA

Jan-Des 2012

Keuangan.

3.

Pengurusan gaji 42 pegawai dan tunjangan jabatan serta tenaga honorer 8 orang

Menyiapkan bahan. Mengonsep daftar gaji. Mengetik Mengajukan ke KPPN. Mengambil di Bank Membayarkan kepada

pegawai.

Terbayarnya gaji 42 pegawai dan tunjangan serta tenaga honorer tepat waktu. RK-KL &

DIPA Jan-Des

2012 Keuangan.

4.

Penyelenggaraan pembukuan dan pertanggung jawaban administrasi keuangan negara

Menyiapkan bahan. Melaksanakan pembukuan. Mempetanggungjawabkan.

Tertibnya pembukaan administrasi keuangan

RK-KL & DIPA

Jan-Des 2012

Keuangan.

RENCANA PROGRAM KERJA TAHUN 2012 BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA

39


NO Program Kerja

Kegiatan Uraian Sasaran dan Tujuan Sumber Dana

Waktu Pelaksanaan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Pengadaan Barang dan Jasa

1. Rehabilitasi rumah negara milik Pengadilan Negeri Sukabumi

Menyusun rencana Mengumumkan mengawasi

Terpeliharanya rumah Negara

RKA-KL & DIPA

Jan – Des 2012

Ketua Panitera/Sekretaris Wakil Sekretaris

2. alat pengolah data Menyusun rencana Mengumumkan mengawasi

Terselenggaranya persidangan yang nyaman

RKA-KL & DIPA

Jan – Des 2012


3. pengadaan Rak Arsip Menyusun rencana Mengumumkan mengawasi

Terpeliharanya gedung kantor

RKA-KL & DIPA

Jan – Des 2012


4. Renofasi rumah Negara milik Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi

Menyusun rencana Mengumumkan mengawasi

Terpeliharanya rumah Negara

RKA-KL & DIPA

Jan – Des 2012


RENCANA PROGRAM KERJA TAHUN 2012 BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN INFORMASI PUBLIK

40

NO. PROGRAM

KERJA KEGIATAN URAIAN KEGIATAN SASARAN & TUJUAN WAKTU SUMBER DANA PELAKSANA

1 2 3 4 5 6 7 8 01

02

PENGGUNAAN

TEKNOLOGI INFORMASI

(IT)

INFORMASI

PUBLIK

1. Meng up-date website

Membuka informasi publik sesuai dengan SK.KMA No : 144/KMA/SK/VIII/2007 dengan mengoptimalkan fungsi meja informasi

Mengumpulkan data petikan putusan untuk ditampilkan di website.

Memberitakan di web terhadap perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Memberitakan setiap kegiatan pengadilan yang dianggap pentingn untuk diketahui publik.

Mengumumkan jenis pengadaan barang dan jasa diketahui rekanan untuk melakukan penarawan.

Membuat tulisan ilmiah yang bermanfaat bagi pengadilan terutama dari kalangan sendiri.

Memberikan informasi kepada pengguna pengadilan / masyarakat yang membutuhkan informasi tentang pengadilan sesuai dengan peraturan yang ada.

Memberikan kemudahan kepada mahasiswa mendapatkan informasi untuk keperluan akademik.

Memberikan informasi kepada pers.

Terlaksananya transparasi pada setiap kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok pengadilan Terlaksananya kemudahan bagi masyarakat/ pengguna pengadilan mendapatkan informasi di pengadilan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pengadilan.

Januari-Deember

2012

Januari-Deember

2012

Humas. Hakim. Kepaniteraan. Kesekretariatan

. Humas/ juru

bicara Petugas Meja

Informasi.

41

RANCANGAN PROGRAM KERJA TAHUN 2012

BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO PROGRAM

KERJA KEGIATAN URAIAN KEGIATAN SASARAN & TUJUAN WAKTU PELAKSANA

1 2 3 4 5 6 7 1. PENGEMBAN

GAN SUMBER DAYA MANUSIA DI PENGADILAN NEGERI

1. Perencanaan Pengadaan Pegawai (di tangani secara terpusat di Mahkamah Agung).

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia pada Pegawai Pengadilan

Pengadaan pegawai di sesuaikan dengan kebutuhan melalui suatu analisa berdasar Struktur Organisasi dan Tata Kerja meliputi : jenis pekerjaan, Sifat pekerjaan, Analisis beban kerja, Perkiraan kapasitas / kemampuan, Prinsip pelaksanaan pekerjaan, Peralatan yang tersedia.

Pengadaan pegawai dibentuk panitia. Penerimaan pegaiwai diumumkan secara luas kepada

masyarakat. Dalam pengumuman tercantum : syarat- syarat yang harus

dipenuhi oleh setiap pelamar, Alamat dan tempat lamaran ditujukan, Batas waktu pengajuan, Jadwal, Tempat pelaksanaan seleksi, klasifikasi ijazah, Batas usia, Waktu dan tempat seleksi.

Penempatan pegawai sesuai dengan disiplin ilmu serta ijazah.

CPNS yang diangkat menjadi PNS setelah memenuhi syarat kesehatan.

a. Kepangkatan : - Pembuatan bezetting dan formasi kepegawaian. - Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dibuat

dengan benar dan dikirim sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Melakukan penelitian tentang Karpeg/ Karsis/ Karsu, TASPEN/ AKSES, Kenaikan Gaji Berkala (KGB),

Menghindari kecurangan-kecurangan dalam proses perekrutan, sehinga penerimaan calon pegawai dilakukan secara selektif dan untuk mengisi kekosongan pegawai dalam menjalankan tugas dan administrasi pengadilan

Januari s.d Desember

2012


2012

- Sekretariat Mahkamah Agung dan dibantu oleh Pengadilan Tingkat Banding di Wilayah masing-masing.

- Hakim - Kepaniteraan - Kesekretariatan

Bagian Kepegawaian

42

Kenaikan pangkat, - Pembuatan data/ daftar tentang : Jumlah pegawai yang

telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat baik regular maupun pilihan. Jumlah pegawai yang telah diterbitkan SK kenaikan pangkat. Jumlah pegawai yang telah memenuhi syarat kenaikan pangkat tetapi belum diusulkan, apa sebabnya. Jumlah pegawai yang telah diusulkan tetapi belum diterbitkan SK kenaikan pangkat, usulan kenaikan pangkat tersebut harus mendapatkan pertimbangan dari Baperjakat

b. Ujian Dinas :

- Data pegawai yang mengikuti ujian dinas, yang lulus, yang tidak lulus.

- Data Pegawai yang telah memenuhi syarat tetapi belum diikut sertakan dalam ujian dinas, alasan belum diikut sertakan ujian dinas.

c. Pembayaran Gaji :

- Dibayarkan tepat waktu. - Jumlah yang dibayarkan sesuai dengan besar nilai yang

menjadi haknya.

d. Penataan Sarana Administrasi : - Buku Induk Kepegawaian. - File Kepegawaian. - Buku Kendali. - Statistik Kepegawaian. - Kartu Pegawai ( melakukan pendataan bagi pegawai

yang belum memiliki kartu pegawai ).

e. Penataan Pegawai Pejabat Fungsional : - Semua diangkat dengan SK pejabat yang berwenang. - Semua telah dilantik.

Mendidik pegawai yang berkualitas dan berpotensi di bidangnya masing-masing, sehingga melancarkan aktifitas jalannya administrasi di Pengadilan


2012

Bagian Keuangan

Bagian Kepegawaian

43

- Tidak merangkap tugas dan jabatan lainnya. - Menerima tunjangan sejak menjalankan tugas.

f. Penataan pegawai Pejabat Struktural :

- Diangkat dengan SK oleh pejabat yang berwenang. - Telah dilantik. - Tidak rangkap jabatan. - Tidak lebih lima tahun tahun dalam jabatan tersebut. - Tidak membawahi yang berpangkat lebih tinggi. - Pangkatnya memenuhi syarat dalam peraturan. - Menerima tunjangan sejak menjalankan tugas. - Belum menerima SK mutasi.

g. Penilaian DP 3 :

- Pengisian nilai DP 3 dilakukan secara berkesinambungan oleh pejabat penilai.

- Dicatat di dalam buku keterangan penilaian PNS. - Pemberi nilai pada setiap unsur sudah didasarkan

pada evaluasi pelaksanaan tugas. - Kesempatan mengajukan keberatan atas nilai DP 3

yang diberikan oleh pejabat penilai telah diberikan. - Pejabat penilai memberikan tanggapan atas keberatan

tersebut. - Ralat dengan cara renvoi. - Hukuman yang dikenakan menjadi pertimbangan

dalam pemberian DP 3.

h. Kepatuhan dan kedisiplinan yang berhubungan dengan Jam Kerja :

- Sesuai dengan ketentuan jam kerja. - Terhadap pelanggaran ada penindakan. - Pengawasan oleh atasan langsung. - Ada langkah meningkatkan kedisiplinan.

Januari s.d Desember 20

Bagian Kepegawaian

44

i. Hukuman Disiplin : - Data tentang ada/ tidak ada hakim / pegawai yang

dijatuhi hukuman disiplin. - Prosedur pemeriksaan hukuman disiplin didasarkan

PP 30 Tahun 1980 jo SEBKN No. 23/SE/1980. - Penjatuhan hukuman disiplin dicatat dalam kartu

hukuman disiplin. - Diberikan hak mengajukan keberatan kepada Badan

Pertimbangan Kepegawaian (Bapeg). - Penjatuhan hukuman disiplin dilaporkan kepada BKN

(ada buktinya).

j. Kesejahteraan : - Daftar permintaan gaji sesuai dengan data keluarga

masing-masing. - Besarnya gaji yang dibayarkan sesuai dengan jumlah

yang menjadi haknya masing-masing. - Personil yang lama pengabdiannya mencapai 10 tahun,

20 tahun mendapat satya lencana.

k. Data Pegawai/ Personil : - Pembuatan daftar yang memuat data tentang nama

Hakim, Panitera Pengganti, Juru sita, Pejabat dan Pesonilnya

- Memperhitungkan keseimbangan jumlah Panitera Pengganti dengan jumlah Hakim.

- Memperhitungkan keseimbangan jumlah Hakim dengan jumlah perkara masuk pertahun.

- Memperhatikan kondisi para Hakim apakah dalam kondisi sehat dan bugar semua, dilakukan secara berkala general chek up dengan pemeriksaan Laboraturium.


2012


2012

Bagian Kepegawaian

45

- Pembuatan daftar Hakim dan pejabat fungsional dan struktural atau personil lainnya yang telah mengikuti diklat Sertifikasi, pelatihan didalam negeri dan luar negeri, diklat penjejangan dan penguasaan Informasi teknologi.

- Pembuatan daftar personil yang akan pensiun. - Diusahakan SK Pensiun diterima tepat waktu. - Pengawasan kedisiplinan kerja sehingga semua

kerja personil hadir dan pulang kantor tepat waktu dan menandatangani daftar hadir.

- Dilakukan pengawasan terhadap daftar hadir. - Penunjukan Hakim Pengawas Bidang yang ditunjuk

dengan penetapan Ketua Pengadilan. - Hakim Pengawas melaporkan secara tertulis atas hasil

pengawasnya. - Laporan ditunjukan kepada Ketua melalui Wakil

Ketua.

l. Penanganan Purna Bakti/ Pensiun Pegawai: - Dibuat data pegawai yang telah mencapai batas siap

pensiun. - Dibuat data pegawai yang telah memenuhi SK pensiun

tetapi belum mendapatkan SK pensiun. - Meneliti adakah pegawai yang memasuki masa

pensiun yang masih menerima gaji penuh (100%). - Khusus bagi Hakim yang Purna Bakti dilakukan

Wisuda Purna Bakti.

m. Pengembangan Pegawai Pengadilan Negeri : - Persiapkan data jumlah Hakim, Panitera Pengganti,

Jurusita dan Personil Kepaniteraan lainnya. - Meneliti personil yang ada sudah apakah sudah cukup

untuk menghitung meyelenggarakan beban kerja - Meneliti apakah terdapat suami / isteri : satu tempat


2012

Bagian Kepegawaian

46

kerja (sekantor). Yang menjadi Panitera / Panitera Pengganti dalam satu tempat kerja (sekantor). Meneliti adakah Hakim / Pejabat lain yang diangkat untuk menduduki jabatan struktural / fungsional tapi belum menerima tunjangan jabatan. Meneliti adakah Panitera /Panitera Pengganti, merangkap jabatan struktural pada kesekretariatan.

- Menyeimbangkan apakah jumlah Panitera Pengganti telah mencukupi sesuai dengan jumlah Hakim.

- Memonitor adakah pegawai yang diusulkan untuk diangkat sebagai Panitera Pengganti tetapi SK-nya belum mendapat penyelesaian (ada sebutkan nama, NIP dan pangkatnya pada lembar lain dan dilampirkan).

- Meneliti adakah pejabat struktural pejabat fungsional yang belum mengangkat sumpah, jika ada dicari apa sebabnya.

- Melakukan penelitian adakah Ketua, Wakil Ketua, Panitera / Sekretaris yang telah bertugas 5 tahun di Pengadilan dan belum di pidahkan.

- Meneliti apakah ada pejabat yang di pindahkan tetapi belum menjalankan tugas ditempat yang baru. Jika ada, apa alasan belum melaksanakan tugas tersebut.

- Berdasarkan jumlah perkara yang masuk setiap tahun, apakah jumlah Hakim yang ada sudah dianggap cukup (lihat buku standarisasi Pengadilan).

- Memperhatikan adakah Hakim yang sakit-sakitan dan memerlukan perawatan dikota besar (ada sebutkan nama, NIP dan pangkatnya pada lembar lain dan dilampirkan)

- Adakah Hakim yang memohon untuk tidak diusulkan pindah ketempat lain, jika ada apa sebabnya (ada sebutkan nama, NIP dan pangkatnya pada lembar lain dan dilampirkan).


2012

Bagian Kepegawaian

47

- Adakah Hakim /pejabat kepaniteraan / kesekretariatan pegawai yang meninggal dunia pada waktu melaksanakan tugas. Sudah diusulkan keniakan pangkat Anemerta. Petugas absensi mencatat / mendata kehadiran pegawai setiap waktu msauk dan pulang harus ada pegawai yang telah ditunjuk sebagai petugas yang mengurus daftar hadir.

- Pembuatan daftar pegawai yang akan pensiun. Apakah ada SK pensiun yang datang / turun, tepat pada waktunya. Apakah ada usul pegawai pensiun yang belum direalisasi.

- Ketua Pengadilan menunjuk Hakim Pengawas (jika sudah maka lampirkan SK-nya).

- Masing-masing Hakim Pengawas wajib melaksanakan pengawasan sesuai dengan tugasnya.

- Hakim Pengawas wajib membuat laporan hasil pengawasan secara tertulis (lampirkan laporannya jika belum teliti apa penyebabnya).

- Evaluasi laporan hasil pengawasan (jika sudah, dapatkan hasil evaluasinya, jika belum dicari pemecahan kendalinya ).

- Pertemuan intern yang membahas tata cara pelaksanaan tugas masing-masing dan kerja sama antar bagian.

- Rapat / pertemuan Pimpinan Pengadilan, Hakim, Pejabat fungsional dan struktural dan stap setiap awal bulan / di jadwalkan sesuai kebijakan Pimpinan harus diadakan.

- Pemberian Penghargaan kepada Hakim / Pejabat Kepaniteraan / Kesekretariatan Pegawai yang berprestasi menonjol (sebutkan nama, NIP dan pangkatnya).

- Langkah-langkah yang dilakukan untuk menjalin hubungan antara Hakim, Pejabat Kepaniteraan,


2012

Bagian Kepegawaian

48

Pejabat Kesekretariatan dan seluruh pegawai dalam rangka mewujudkan keserasian dan keharmonisan.

- Buat daftar Hakim / Pejabat Kepaniteraan / Pejabat Kesekretariatan dan pegawai yang telah mengikuti diklat Sertifikasi / penjenjangan.

- Program untuk meningkatkan pengetahuan Hakim / Pejabat Kepaniteraan untuk menguasai bahasa asing dengan memanggil guru bahasa.

- Selenggarakan pertemuan untuk : diskusi, seminar, dan silaturahmi masalah hukum yang up to date

49

BAB III

PENUTUP

Tersusunnya Program kerja tahun 2011 yang memuat Kinerja Pengadilan

Negeri Sukabumi selama kurun waktu tahun 2011 yang dituangkan dalam

beberapa sasaran program kerja ini bertujuan untuk terlaksananya visi dan misi

lembaga peradilan.

Program Kerja Pengadilan Negeri Sukabumi diharapkan adanya suatu

langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja lembaga peradilan yang lebih

berwibawa, mandiri dan putusannya mencerminkan rasa keadilan. Tercapainya

peningkatan kinerja lembaga apabila semua komponen yang ada saling mengisi

dan teprogram secara komprensif.

Penyusunan program kerja ini melibatkan semua unsur mencangkup segala

hal dan berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tahun 2011 serta

adanya indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan. Dengan semangat visi dan

misi Pengadilan Negeri Sukabumi maka program kerja ini diharapkan dapat

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Sukabumi, Januari 2012

Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi

H. SUTADI WIDAYATO. SH. M.Hum

NIP. 040 047 734

bab i pendahuluan i.1 latar belakang kerja pengadilan negeri... · 1. melaksanakan fungsi kekuasaan...

Documents