bab i pendahuluan -...

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 2017

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kab. Banyuasin 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian

Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Banyuasin yang dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2014

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin

Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008

Nomor 17) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten

Banyuasin Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Banyuasin Tahun 2014 Nomor 35).

Bappeda dan Litbang sebagai satu-satunya instansi perencanaan di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang dipertegas dengan Peraturan

Bupati Banyuasin Nomor 891 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Kabupaten Banyuasin bahwa Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin

mempunyai tugas pokok membantu Bupati Banyuasin dalam penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan

penelitian pengembangan.

Kegiatan perencanaan merupakan proses yang dilakukan secara

sistematis untuk menghasilkan rencana kebijakan, program dan proyek daerah

berikut pemantauan dan penilaian perkembangan pelaksanaannya.



Perencanaan sebagai salah satu penerapan fungsi manajemen

pembangunan memerlukan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang

memadai agar dapat menghasilkan rencana yang sesuai dengan perkembangan

pembangunan.

Melalui visi “BAPPEDA VISIONER DAN BERKUALITAS“, diharapkan

dapat mewujudkan perencanaan Kabupaten Banyuasin yang dinamis sesuai

dengan kondisi dan potensi wilayah yang ada dalam mendukung terwujudnya visi

dan misi Kabupaten Banyuasin.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian

Pengembangan merupakan unsur pendukung Bupati di bidang Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan. Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan dipimpin oleh seorang

Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

1.2 Landasan Hukum

1.

2.

3.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4181);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran



4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun

2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4262);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008

Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian Dan evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 03);

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam

Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang



11.

12.

13.

14.

15.

16

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2008

tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008

Nomor 17) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Banyuasin Nomor 05 Tahun 2014 (Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 119);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Banyuasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin

Tahun 2009 Nomor 26);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Banyuasin Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin

Tahun 2014 Nomor 64);


tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 Nomor 07);

Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 891 Tahun 2014 tentang

Penjabaran Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten

Banyuasin;

Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 95 Tahun 2015 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuasin Tahun 2016;



17 Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 241 Tahun 2015 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 241).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kinerja (Renja) ini adalah penjabaran

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin yang

lebih rinci dan konkrit sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuannya adalah sebagai pedoman untuk melakukan evaluasi program

dan kegiatan, yang telah dilaksanakan dan untuk pengukuran kinerja dalam

penyusunan Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban Kepala SKPD kepada

Kepala Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda dan Litbang Tahun Lalu

dan Capalan Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda dan

Litbang

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda dan Litbang

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

4.2 Kaidah Pelaksanaan

4.3 Rencana Tindak Lanjut

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Rancangan Surat Keputusan Kepala Bappeda dan Litbang tentang

Penetapan Renja Bappeda dan Litbang

2. Tabel Daftar Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang

3. Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD

4. Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda

dan Litbang Pencapaian Renstra Bappeda dan Litbang

5. Daftar Kegiatan Lintas SKPD dan Lintas Wilayah

6. Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda dan

Litbang



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda dan Litbang Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin

Pada umumnya, kualitas penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah

di Kabupaten Banyuasin terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator

yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan

tersebut meliputi :

1) Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan

pembangunan antara lain : DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan

sektor swasta;

2) Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme

perencanaan partisipatif;

3) Terselenggaranya forum SKPD dan gabungan SKPD;

4) Meningkatnya konsisitensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme

penyusunan anggaran;

5) Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kabupaten oleh

Bappeda dan SKPD terkait;

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari

meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda dan Litbang meliputi kapasitas SDM,

sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku, meliputi :

1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat

fungsional;



2) Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi : master plan, RTRW, data

base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan;

3) Fasilitas berbagai forum multistakeholders di bidang perencanaan dan perumusan

kebijakan pembangunan lainnya;

4) Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu

antara lain melalui focused group discussion (FGD);

5) Pemanfaatan inovasi teknologi.

Program dan kegiatan tahun anggaran tahun lalu yaitu Tahun Angaran 2016

setelah melakukan evaluasi yang dilihat dari Laporan Perkembangan Keuangan dan

Fisik sampai Desember 2016, dapat dilihat sebagai beriku

No

Uraian Program

Kegiatan

Persentase

Realisasi

Keuangan

(%)

Fisik

(%)

1 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

a Penyediaan Jasa

Surat menyurat

96.500.000 100%

b Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya

Air dan Listrik

167.000.000 100%

c Penyediaan Jasa

Jaminan Barang Milik

Daerah

79.800.000 100%

d Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan Dinas/

Operasional

23.400.000

100%

e Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

404.625.000 100%

f Penyediaan Jasa

Kebersihan

Kantor

71.942.500 100%

g Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

16.350.000 100%



h Penyediaan Alat Tulis

Kantor

50.710.350 100%

i Penyedian Barang Cetakan Pengadaan

46.520.500 100%

J Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor

10.045.000 100%

k Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

225.500.000 100%

l Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan - Undangan

31.616.000 100%

m Penyediaan Makanan dan Minuman

39.900.000 100%

n Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

508.975.250 100%

o Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

61.421.000 100%

p Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran

229.440.000 100%

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

a Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

385.000.000 100%

b Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

332.500.000 100%

c Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

118.830.000 100%

d Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

16.000.000 100%

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

107.700.000 100%

b Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

38.625.000 100%

4 Program Peningkatan

a Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

52.000.000 100%



Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Perundang-Undangan

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

22.500.000 100%

b Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

14.245.000 100

6 Program Pengembangan Data/Informasi

a

Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

92.752.800 100%

b Penyusunan Profil Daerah

50.000.000 100%

b Penyusunan Database Informasi Pembangunan

113.598.500 100%

c Koordinasi Data / Informasi Pembangunan Daerah

76.834.800 100%

7 Program Perencanaan Tata Ruang

a

Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang

50.000.000 100%

b Revisi Rencana Tata Ruang

952.017.000 100%

8 Program

Kerjasama

Pembangunan

a Koordinasi Kerjasama

Wilayah Perbatasan

110.331.300 100%

9 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

a

Pengawasan Pemanfaatan Ruang

150.000.000 100%

10 Program

Perencanaan

Pengembangan

Kota-Kota

Menengah dan

Besar

a Koordinasi Perencanaan

Air Minum, Drainase dan

Sanitase Perkotaan

150.000.000 100%

11 Program

Peningkatan

Kapasitas

a Bimbingan Teknis

tentang Perencanaan

Pembangunan Daerah

200.000.000 100%



Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

12 Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

a Penyusunan Rancangan

RKPD

204.082.000 100%

b Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

288.172.000 100%

c Penetapan RKPD 144.056.500 100%

d Koordinasi Penyusunan

Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban

(LKPJ)

183.195.000 100%

e Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan

Pembangunan

408.555.500 100%

f Penyusunan KUA dan

PPAS / KU PAPBD dan

PPAS P

116.090.000 100%

g Sinkronisasi RPJMD 153.547.500 100%

h Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah

148.118.500 100%

i Sistem Informasi

Disposisi Elektronik (E-

Office)

50.000.000 100%

13 Program

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi


Pembangunan Bidang

Ekonomi

386.000.000 100%

14 Program

Perencanaan

Sosial dan Budaya


Pembangunan Bidang

Sosial

dan Budaya

203.000.000 100%

b Koordinasi Aksi

Pencegahan Dan

Pemberantasan Korupsi

97.000.000 100%

15 Program

Perencanaan

Prasarana Wilayah

dan Sumber Daya

Alam

a Koordinasi Penyusunan

Lingkungan Hidup

Strategis

350.000.000 100%



Program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Penelitian Pengembangan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sasaran dan

tujuan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan. Tercapainya sasaran Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan serta sasaran

satuan kerja lain, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah

Kabupaten Banyuasin sehingga tercapainya sasaran bahkan tujuan Pemerintah

Kabupaten Banyuasin.

Program dan Kegiatan Rencana Tahun 2017 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan dapat dilihat sebagai berikut :

No Nama Program Kegiatan Pagu Anggaran (Rupiah)

1 2 3 4

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

a Penyediaan Jasa

Surat menyurat

109.000.000

b Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

211.800.000

16 Program

Penelitian,

Pengembangan,

dan Inovasi

a Kajian Kualitas

Pendidikan

91.138.000 100%

b Penguatan Sistem

Inovasi Daerah (SIDa)

150.170.000 100%

c Kajian dan Evaluasi

Pelaksanaan Upsus

Pajale

150.000.000 100%

d Kajian Jalur Benih Antar

Lapangan

100.000.000 100%

17 Program

Penguatan

Kelembagaan

Litbang Daerah

a Pengembangan

Kerjasama Kelembagaan

Litbang

113.592.000 100%

JUMLAH 8.433.457.000 100%



c Penyediaan Jasa Jaminan

Barang Milik Daerah

74.800.000

d Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/

Operasional

17.950.000

e Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

495.950.000

f Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

71.468.900

g Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

29.500.000

h Penyediaan Alat Tulis Kantor 157.867.500

i Penyedian Barang Cetakan Pengadaan

281.288.400

j Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor

13.765.000

k Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

422.250.000

l Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan – Undangan

68.500.000

m Penyediaan Makanan dan Minuman

58.860.000

n Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

650.000.000

o Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

90.565.000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

a Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

18.000.000

b Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

291.000.000

c Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

208.040.000

d Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

18.000.000

e Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

830.000.000

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

132.000.000

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a Pendidikan dan Pelatihan Formal

52.500.000



b Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

163.812.000

5 Program Pengembangan Data / Informasi

a Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

113.120.0000

b Updating Aplikasi Perencanaan Pembangunan dan Administrasi Perkantoran Berbasis Sistem Informasi

210.914.000

c Pengelolaan Aplikasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

100.417.000

d Publikasi Data dan Informasi 255.101.000

6 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

a Koordinasi Perencanaan Air

Minum, Drainase dan

Sanitase Perkotaan

496.500.000

7 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a Penyusunan Rancangan RKPD

318.966.000

b Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

379.879.000

c Penetapan RKPD 140.596.000

d Penyusunan KUA dan PPAS

/ KU RAPBD dan PPAS

117.955.000

e Perencanaan Pembangunan

Manusia dan Masyarakat

476.450.000

f Perencanaan Pembangunan

Ekonomi dan Sumber Daya

369.968.000

g Perencanaan Pembangunan

Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah

2.250.000.000

h Analisis Data dan Informasi

Penyusunan Dokumen

92.158.000

8 Program Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

a Penyusunan Profil

Pendapatan Petani

313.185.000

b Penyusunan Profil Potensi

Ekonomi Desa dan

Kelurahan

372.900.000

c Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan

201.797.000

d Penyusunan Rencana Induk 202.313.600



Parawisata Daerah

e Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

Pedesaan

247.545.000

f Penyusunan Rencana

Pembangunan Ekonomi

Hijau Kabupaten Banyuasin

197.962.600

9 Program Penelitian,

Pengembangan, dan

Inovasi

a Kajian Kualitas Pendidikan 193.222.000

b Penguatan Sistem Inovasi

Daerah

162.437.000

c Kajian Pengembangan

Infrastruktur Daerah Pasang

Surut dan Pesisir

198.110.000

d Kajian Pemanfaatan

Multiguna Tanaman

249.265.000

e Kajian Daya Dukung dan

Daya Tampung Kawasan

Tanjung Api-Api

292.221.000

f Inovasi Pengolahan Biji Karet

Menjadi Produk Pangan

Alternatif

148.211.000

10 Program Penguatan

Kelembagaan Litbang

Daerah

a Peningkatan Kapasitas SDM

Kelitbangan

148.449.000

b Pemberdayaan

Kelembagaan Kelitbangan

95.500.000

11 Program Pengendalian,

Evaluasi, dan

Pelaporan Pelaksanaan

Pembangunan

a Penyusunan Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ)

175.557.000

b Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Pembangunan

252.630.000

c Evaluasi Dokumen

Perencanaan Pembangunan

Daerah

162.204.000

12 Program

Pembangunan Manusia

dan Masyarakat

a Pembangunan

Ketenagakerjaan untuk

Mendukung Industrialisasi

250.000.000

b Penyusunan Pencapaian

SDG’s

276.644.000

c Penyusunan Rencana Aksi

Revolusi Mental

181.906.000



13 Program

Pengembangan

Wilayah

a Penyusunan Rancangan

Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah

890.000.000

JUMLAH 15.000.000.000

Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian

Pengembangan Kabupaten Banyuasin, terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan;

3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

c. Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian,

Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Analisis Ekonomi Makro Daerah;

2. Sub Bidang Analisis Kewilayahan dan Konektivitas;

3. Sub Bidang Data, Statistik, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

d. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, terdiri dari:

1. Sub Bidang Urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Sub Bidang Urusan Pendidikan, Pemuda Olahraga, Tenaga Kerja,

Transmigrasi dan Perpustakaan, Kearsipan.

3. Sub Bidang Urusan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Sosial,

Kebudayaan, Trantib-Umum, Linmas, Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

e. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :



1. Sub Bidang Urusan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,

Perindustrian, Penanaman Modal, Perizinanan Terpadu Satu Pintu dan

Pariwisata.

2. Sub Bidang Urusan Perencanaan, Keuangan, Lingkungan Hidup, Kehutanan

dan Energi Sumber Daya Mineral;

3. Sub Bidang Urusan Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan.

f. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari:

1. Sub Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahaan Rakyat,

Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;

2. Sub Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi, dan

Kecamatan;

3. Sub Bidang Urusan Perhubungan, Persandian, Komunikasi dan Informasi.

g. Bidang Pengkajian Pembangunan, Inovasi dan Teknologi, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengkajian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

2. Sub Bidang Pengkajian Ekonomi dan Pembangunan;

3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.

h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian

Pengembangan, mempunyai tugas fungsi penunjang Perencanaan dan Penelitian

Pengembangan sesuai Kewenangan dan Peraturan Perundangan-undangan yang

berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Penelitian Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian, fasilitasi, verifikasi, pengendalian, monitoring, evaluasi,

pelaporan, penyajian data dan informasi atas kegiatan kesekretariatan;

b. pengkoordinasian, fasilitasi, verifikasi, pengendalian, monitoring, evaluasi,

pelaporan, penyajian data dan informasi atas kegiatan analisis ekonomi makro



daerah, kewilayahan dan konektivitas, data, statistik, monitoring, evaluasi dan

pelaporan;

c. pengkoordinasian, fasilitasi, verifikasi, pengendalian, monitoring, evaluasi,

pelaporan, penyajian data dan informasi atas kegiatan perencanaan

pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan daerah;

d. pengkoordinasian, fasilitasi, verifikasi, pengendalian, monitoring, evaluasi,

pelaporan, penyajian data dan informasi atas pelaksanaan kesepakatan

dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;

e. pengkoordinasian, fasilitasi, verifikasi, pengendalian, monitoring, evaluasi,

pelaporan, penyajian data dan informasi atas pelaksanaan Kesepakatan

dengan DPRD terkait APBD, KUA dan PPAS;

f. pengkoordinasian, fasilitasi, verifikasi, pengendalian, monitoring, evaluasi,

pelaporan, penyajian data dan informasi atas pelaksanaan sinergitas dan

harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;

g. pengkoordinasian, fasilitasi, verifikasi, pengendalian, monitoring, evaluasi,

pelaporan, penyajian data dan informasi atas pelaksanaan sinergitas dan

harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga Dan Provinsi Di Kabupaten;

h. penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama

perangkat daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah;

i. pengkoordinasian, fasilitasi, verifikasi, pengendalian, monitoring, evaluasi,

pelaporan, penyajian data dan informasi atas pelaksanaan kegiatan Penelitian

dan Pengembangan;

j. pengkoordinasian, fasilitasi, verifikasi, pengendalian, monitoring, evaluasi,

pelaporan, penyajian data dan informasi atas Pelaksanaan kegiatan

Penyusunan dan Penyajian Dokumen Pendukung Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Penelitian Pengembangan;



k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Sekretaris, mempunyai tugas pengelolaan administrasi umum, perlengkapan,

perencanaan, evaluasi, urusan keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat dan

urusan lain yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi bidang-bidang.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Pengelolaan informasi dan dokumentasi;

b. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, hukum, kehumasan dan penyusunan

Produk Hukum Daerah;

c. pengkoordinir kegiatan penyusunann anggaran Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

d. penyusunan program kerja Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

e. penyiapan data, informasi,hubungan masyarakat serta pelaksanaan

inventarisasi rumah tangga kantor dan pembinaan urusan umum;

f. perencanaan kebijakan dan program Perencanaan Pembangunan Daerah,

Penelitian dan Pengembangan, memonitoring, mengevaluasi dn melaporkan

pelaksanaannya;

g. penyelenggaraan administrasi keuangan;

h. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;

i. penyelenggaraan kepustakaan internal;

j. penyelenggaraan pengendalian internal;

k. pelaksanaan hubungan kerja dengan satuan kerja lain yang terkait dalam

rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya;



l. pengkoordinasian dukungan penyelenggaraan dan penyusunan rencana,

program dan anggaran lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Penelitian dan Pengembangan;

m. pengkoordinasian dukungan teknis dan ketatalaksanaan penyelenggaraan

Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Musrenbang Kabupten);

n. pengkoordinasian dukungan teknis Pengintegrasian dan harmonisasi program-

program pembangunan di daerah;

o. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;

p. pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas

capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan

barang/jasa milik negara;

q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas

dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, menyelenggarakan tugas :

a. melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup

kerjanya;

c. melaksanakan Urusan Administrasi Umum, Administrasi Kepegawaian,

kerumahtanggaan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan kantor;

d. melaksanakan Pengelolaan Dokumentasi, Kearsipan, dan Pembuatan Naskah

Dinas;

e. Melaksanakan Urusan Mutasi, Pengembangan Kepegawaian, dan Rencana

Kebutuhan Formasi Pegawai;



f. Melaksanakan kegiatan Peningkatan Kualitas (Pendidikan, Latihan dan Kursus)

Pegawai, Pembinaan Umum Kepegawaian, Pengembangan Karier serta

Peningkatan Disiplin Pegawai;

g. Menyusun dan Menghimpun SKP dan Penetapan Kinerja;

h. Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Perjalanan Dinas;

i. Menyusun dan Menyiapkan Rencana Kebutuhan Sarana Prasarana

Perlengkapan Badan;

j. Melaksanakan Pengadaan dan Pendistribusian Aset Badan;

k. Menilai Prestasi Kerja Bawahan;

l. Melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan Atasan sesuai dengan

Tugas dan Fungsinya;

m. Menyusun SKP dan Penetapan Kinerja serta melaporkan hasil pelaksanaan

Tugas dan Fungsinya kepada Sekretaris Badan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program,

menyelenggarakan tugas:



kerjanya;

c. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaanj Program dan

Pelaporan;

d. menghimpun dan Menyusun Dokumen Renstra dan Renja berdasarkan

Rencana Program pada Kesekretariatan dan masing-masing Bidang;

e. Menghimpun dan Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

berupa RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah

berdasarkan Rancangan Akhir dari masing-masing Bidang;



f. Melaksanakan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD (Musrenbang Kabupaten)

dan mengikuti pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;

g. Menghimpun dan Menyusun Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan

Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Perangkat Daerah di Kabupaten

Banyuasin berdasarkan Rancangan Akhir dari masing-masing Bidang;

h. Menghimpun dan Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

berupa Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

i. Menghimpun dan Menyusun Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan

Perangkat Daerah;

j. Menghimpun dan Menyusun Dokumen Pengganggaran Daerah berupa

Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD, KUA dan PPAS;

k. Menghimpun dan Menyusun Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan

Kementerian/Lembaga, Provinsi di Kabupaten;

l. Menghimpun dan Menyusun Laporan Kinerja (LKJIP) Badan berdasarkan

Laporan dari Kesekretariatan dan masing-masing Bidang;

m. Menghimpun dan Menyusun Laporan Pelaksanaan Program Kegiatan

berdasarkan Laporan dari Kesekretariatan dan masing-masing Bidang;

n. Menghimpun dan Menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) Badan berdasarkan

Laporan dari Kesekretariatan dan masing-masing Bidang;

o. Melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan Atasan sesuai dengan

Tugas dan Fungsinya.

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, menyelenggarakan tugas :

a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;

b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup

kerjanya;

c. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;



d. Menghimpun dan Menyusun Dokumen Administrasi Keuangan berupa

Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Badan;

e. Menghimpun dan Menyusun Dokumen Pertanggungjawaban, Evaluasi, dan

Pelaporan Keuangan;

f. Menghimpun dan Menyusun Daftar Gaji dan Tunjangan Lainnya;

g. Melakukan Pengujian, Permintaan, dan Verifikasi Pertanggungjawaban

Pembayaran;

h. Melaksanakan Penyimpanan, Pemeliharaan dan Inventarisasi Aset Badan;

i. Menghimpun dan Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan

berdasarkan Laporan dari masing-masing Bidang dan Sekretariat;

j. Melaksanakan Tugas-Tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan

sesuai Tugas Fungsinya;

Kepala Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program,

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas menganalisis data

pembangunan, menyusun program pembangunan, melaksanakan pengendalian dan

evaluasi pembangunan, menyusun laporan perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan.

Kepala Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program,

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, menyelenggarakan fungsi :

a. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah

(perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik,

tematik, integratif, spasial;

b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model

ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan

ekonomi makro daerah;



c. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah

serta pengkoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;

d. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan;

e. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model

kewilayahan dan serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara

holistik-tematik, integratif, dan spasial yang berbasis pada pengembangan

kewilayahan;

f. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah;

g. pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah yang bersifat umum dan makro

untuk mengetahui pencapaian outcome dan impact program pembangunan

daerah, serta pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

h. pengumpulan dan analisis data statistik serta informasi pembangunan untuk

perencanaan pembangunan daerah;

i. pelaksanaan koordinasi kegiatan Monitoring Penyusunan RPJPD, RPJMD,

RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah;

j. pelaksanaan koordinasi kegiatan Monitoring Penyusunan APBD;

k. pelaksanaan koordinasi kegiatan Evaluasi dan Pelaporan terkait Penyusunan

RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah;

l. pengkoordinasian dukungan teknis dan ketatalaksanaan penyelenggaraan

Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD (kecamatan dan Forum Gabungan);

m. pelaksanaan koordinasi kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan APBD

(Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD)

Berdasarkan Laporan masing-masing Bidang;

n. pelaksanaan koordinasi kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi terkait

penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah;

o. pelaksanaan koordinasi kegiatan pengelolaan data dan Informasi terkait

penyusunan APBD;



p. pelaksanaan koordinasi kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP)

Pemerintah Kabupaten;

q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya;

Kepala Sub Bidang Analisis Ekonomi Makro Daerah, menyelenggarakan

tugas sebagai berikut :



kerjanya;

c. melaksanakan kegiatan analisis kerangka ekonomi makro daerah

(perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik,

tematik, integratif, spasial;

d. melaksanakan kegiatan pengembangan model ekonomi serta kebijakan

perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;

e. melaksanakan kegiatan pengintegrasian dan harmonisasi program-program

pembangunan Nasional dan Provinsi Bidang Ekonomi di daerah;

f. melaksanakan kegiatan penyusunan pagu indikatif pembangunan daerah;

g. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan

kegiatan;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya;

Kepala Sub Bidang Analisis Kewilayahan dan Konektivitas,

menyelenggarakan tugas sebagai berikut :





kerjanya;

c. melaksanakan kegiatan analisis kebijakan kewilayahan dan konektivitas;

d. melaksanakan kegiatan pengembangan model kewilayahan dan kebijakan

perencanaan pembangunan daerah secara holistik, tematik, integratif, dan

spasial yang berbasis pada pengembangan kewilayahan;

e. melaksanakan analisis RTRW daerah;

f. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan

kegiatan;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya;

Kepala Sub Bidang Analisis Data, Statistik, Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan, menyelenggarakan tugas sebagai berikut :



kerjanya;

c. melaksanakan evaluasi pembangunan daerah yang bersifat umum dan makro

untuk mengetahui pencapaian outcome dan impact program pembangunan

daerah, serta pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

d. mengumpulkan dan menganalisis data statistik serta informasi pembangunan

untuk perencanaan pembangunan daerah;

e. melaksanakan kegiatan Evaluasi Dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra

dan Renja Perangkat Daerah;

f. melaksanakan kegiatan Monitoring Proses Penyusunan APBD;

g. menyusun Laporan terkait hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pembangunan Daerah;



a. melaksanakan kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD;

b. melaksanakan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD (Musrenbang Kabupaten)

dan mengikuti pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;

h. melaksanakan kegiatan pengelolaan data dan Informasi terkait Penyusunan

RPJPD, RPJMD, RKPD dan Penyusunan APBD;

i. mengoordinasikan dan Memfasilitasi kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja

(LKjIP) Pemerintah Kabupaten;

j. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan

kegiatan;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat melaksanakan

melaksanakan tugas menyusun rencana, memonitor dan memantau pelaksanaan

pembangunan bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.

Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut :

a. pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD perangkat

daerah di Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;

b. verifikasi rancangan Renstra perangkat daerah di Bidang Pembangunan

Manusia dan Masyarakat;

c. pengkoordinasian pelaksanaan dan mengikuti musrenbang RPJPD, RPJMD,

RKPD, Musrenbang Kecamatan di Bidang Pembangunan Manusia dan

Masyarakat;



d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah

dengan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Daerah di

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;

e. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan teknis perencanaan kepada

perangkat daerah di Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;

f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rancangan

RPJPD, RPJMD, RKPD di Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;

g. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;

h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat

daerah di Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;

i. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan

Provinsi di Kabupaten pada Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;

j. pelaksanaan monitoring pelaksanaan pembangunan di Bidang Pembangunan

Manusia dan Masyarakat;


tugasnya.

Kepala Sub Bidang Urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,




kerjanya;

c. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renja Perangkat Daerah

meliputi urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;



d. menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan Kesehatan,

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak;

e. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD dan mengikuti

Musrenbang Kecamatan urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

f. merencanakan pelaksanan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dengan

RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Keluarga


g. menyusun konsep Pembinaan Teknis Perencanaan urusan Kesehatan,


Perlindungan Anak;

h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,

RPJMD, RKPD urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Keluarga


i. merencanakan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Kesehatan,


Perlindungan Anak;

j. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan

Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak;

k. merencanakan rancangan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat dan Provinsi

untuk urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

l. melaksanakan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan urusan

Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak;



m. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan

kegiatan;

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Kepala Sub Bidang Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Tenaga

Kerja, Transmigrasi dan Perpustakaan, Kearsipan, menyelenggarakan tugas

sebagai berikut :



kerjanya;


meliputi urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Tenaga Kerja,

Transmigrasi dan Perpustakaan, Kearsipan;

d. menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan Pendidikan, Pemuda

dan Olahraga, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perpustakaan, Kearsipan;


Musrenbang Kecamatan urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Tenaga

Kerja, Transmigrasi dan Perpustakaan, Kearsipan;


RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Tenaga

Kerja, Transmigrasi dan Perpustakaan, Kearsipan;

g. menyusun konsep Pembinaan Teknis Perencanaan urusan Pendidikan,

Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perpustakaan, Kearsipan;




RPJMD, RKPD urusan Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Tenaga

Kerja,Perpustakaan dan Kearsipan;

i. merencanakan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Pendidikan,

Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perpustakaan, Kearsipan;


Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Tenaga Kerja,Perpustakaan dan

Kearsipan;


untuk urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Tenaga

Kerja,Perpustakaan dan Kearsipan;


Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Tenaga Kerja,Perpustakaan dan

Kearsipan;


kegiatan;


tugasnya.

Kepala Sub Bidang Urusan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Sosial,

Kebudayaan, Trantib-Um, Linmas, Administrasi Kependudukan dan Catatan

Sipil, Pengawasan, Kepegawaian dan Diklat, menyelenggarakan tugas sebagai

berikut :



kerjanya;




meliputi urusan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Sosial, Kebudayaan,

Trantib-Um, Linmas, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil,

Pengawasan, Kepegawaian dan Diklat;

d. menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan Sekretariat Daerah,

Sekretariat Dewan Sosial, Kebudayaan, Trantib-Um, Linmas, Administrasi

Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengawasan, Kepegawaian dan Diklat;


Musrenbang Kecamatan urusan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Sosial,


Sipil, Pengawasan, Kepegawaian dan Diklat;


RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Sosial,



g. menyusun konsep Pembinaan Teknis Perencanaan urusan Sekretariat Daerah,

Sekretariat Dewan Sosial, Kebudayaan, Trantib-Um, Linmas, Administrasi

Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengawasan, Kepegawaian dan Diklat;


RPJMD, RKPD urusan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Sosial,



i. merencanakan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Sekretariat

Daerah, Sekretariat Dewan Sosial, Kebudayaan, Trantib-Um, Linmas,

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengawasan, Kepegawaian

dan Diklat;




Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Sosial, Kebudayaan, Trantib-Um,

Linmas, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengawasan,

Kepegawaian dan Diklat;


untuk urusan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Sosial, Kebudayaan,

Trantib-Um, Linmas, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil,

Pengawasan, Kepegawaian dan Diklat;


Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Sosial, Kebudayaan, Trantib-Um,

Linmas, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengawasan,

Kepegawaian dan Diklat;


kegiatan;


tugasnya.

Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam melaksanakan tugas

menyusun rencana, memonitor dan memantau pelaksanaan Pembangunan bidang

Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Pembangunan

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :


daerah di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

b. verifikasi rancangan Renstra perangkat daerah di Bidang Ekonomi dan Sumber

Daya Alam;




RKPD, Musrenbang Kecamatan di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;



Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam


perangkat daerah di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;


RPJPD, RPJMD, RKPD di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;


Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;


daerah di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;


Provinsi di Kabupaten pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

j. pelaksanaan monitoring pelaksanaan pembangunan di Bidang Ekonomi dan

Sumber Daya Alam;


tugasnya.

Kepala Sub Bidang Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu

dan Pariwisata, menyelenggarakan tugas sebagai berikut :



kerjanya;




meliputi urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah, Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Pariwista;

d. menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan Perdagangan,

Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal,

Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Pariwista;


Musrenbang Kecamatan urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan


dan Pariwista;


RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan


dan Pariwista;

g. menyusun konsep Pembinaan Teknis Perencanaan urusan Perdagangan,




RPJMD, RKPD urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah, Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan

Pariwista;

i. merencanakan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Perdagangan,




Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,

Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Pariwista;




untuk urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah, Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Pariwista;


Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,

Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Pariwista;


kegiatan;


tugasnya.

Kepala Sub Bidang Urusan Keuangan, Perencanaan, Lingkungan Hidup,

Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral, menyelenggarakan tugas sebagai

berikut :



kerjanya;


meliputi urusan Keuangan, Perencanaan, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan

Energi Sumber Daya Mineral;

d. menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan Keuangan,

Perencanaan, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya

Mineral;


Musrenbang Kecamatan urusan Keuangan, Perencanaan, Lingkungan Hidup,

Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral;




RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Keuangan, Perencanaan, Lingkungan Hidup,


g. menyusun konsep Pembinaan Teknis Perencanaan urusan Keuangan,


Mineral;


RPJMD, RKPD urusan Keuangan, Perencanaan, Lingkungan Hidup,


i. merencanakan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Keuangan,


Mineral;


Keuangan, Perencanaan, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber

Daya Mineral;


untuk urusan Keuangan, Perencanaan, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan

Energi Sumber Daya Mineral;


Keuangan, Perencanaan, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber

Daya Mineral;


kegiatan;


tugasnya.



Kepala Sub Bidang Urusan Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan,




kerjanya;


meliputi urusan Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan;

d. menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan Pertanian, Pangan,

Perikanan dan Kelautan;


Musrenbang Kecamatan urusan Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan;


RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan;

g. menyusun konsep Pembinaan Teknis Perencanaan urusan Pertanian, Pangan,

Perikanan dan Kelautan;


RPJMD, RKPD urusan Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan;

i. merencanakan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Pertanian,

Pangan, Perikanan dan Kelautan;


Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan;


untuk urusan Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan;


Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan;


kegiatan;




tugasnya.

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah melaksanakan

tugas menyusun rencana, memonitor dan memantau pelaksanaan Pembangunan

bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut :


daerah di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

b. verifikasi rancangan Renstra perangkat daerah di Bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah;


RKPD, Musrenbang Kecamatan di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah;



Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;


perangkat daerah di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;


RPJPD, RPJMD, RKPD di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;


Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;


daerah di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;




Provinsi di Kabupaten pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

j. pelaksanaan monitoring pelaksanaan pembangunan di Bidang Infrastruktur

dan Pengembangan Wilayah;


tugasnya.

Kepala Sub Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan,

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, menyelenggarakan tugas sebagai

berikut :



kerjanya;


meliputi urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan

Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

d. menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;


Musrenbang Kecamatan urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman


RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

g. menyusun konsep Pembinaan Teknis Perencanaan urusan Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;




RPJMD, RKPD urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan,

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

i. merencanakan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan

Pemukiman;


Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan

Kawasan Pemukiman;


untuk urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan

Rakyat dan Kawasan Pemukiman;


Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan

Kawasan Pemukiman;


kegiatan;


tugasnya.

Kepala Sub Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Transmigrasi dan Kecamatan, menyelenggarakan tugas sebagai berikut :



kerjanya;




meliputi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan

Kecamatan;

d. menganalisis rancangan Renstra perangkat daerah urusan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Kecamatan;


Musrenbang Kecamatan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Transmigrasi dan Kecamatan;


RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Transmigrasi dan Kecamatan;

g. menyusun konsep Pembinaan Teknis Perencanaan urusan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Kecamatan;


RPJMD, RKPD urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi

dan Kecamatan;

i. merencanakan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Kecamatan;




untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan

Kecamatan;




kegiatan;




tugasnya.

Kepala Sub Bidang Urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informasi,




kerjanya;


meliputi urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;

d. menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan Perhubungan,

Komunikasi dan Informasi;


Musrenbang Kecamatan urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;


RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;

g. menyusun konsep Pembinaan Teknis Perencanaan urusan Perhubungan,

Komunikasi dan Informasi;


RPJMD, RKPD urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;

i. merencanakan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan

Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;




untuk urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;






kegiatan;


tugasnya.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan melaksanakan sebagian tugas

Kepala Badan dalam merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program

kegiatan di bidang penelitian, pengembangan, inovasi dan teknologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang

Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasian kebijakan teknis, program dan kegiatan penelitian,

pengembangan, inovasi dan teknologi;

b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, inovasi dan

teknologi;

c. pengkoordinasian pendayagunaan hasil kegiatan penelitian, pengembangan,

inovasi dan teknologi dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan daerah;

d. pengkoordinasian pelaksanaan penguatan sistem inovasi daerah;

e. pengkoordinasian penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang

disampaikan kepada bupati dan SKPD di lingkungan kabupaten melalui kepala

badan;

f. pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap

kegiatan penelitian, pengembangan, inovasi dan teknologi di daerah;

g. pengkoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan penelitian,

pengembangan, inovasi dan teknologi dengan institusi penelitian dan



pengembangan lainnya, baik dengan lembaga penelitian dan pengembangan

pemerintah maupun lembaga penelitian dan pengembangan swasta;

h. membagi tugas atau kegiatan, memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan;

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan, melaksanakan sebagian tugas

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Teknologi dalam

melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bidang

Sosial dan Pemeritahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan penelitian dan pengembangan

untuk merumuskan kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan meliputi aspek -

aspek : sosial, kelembagaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata,

kependudukan, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, otonomi daerah, pemerintahan

umum, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi,

ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat, penataan

kelembagaan desa, dan badan usaha milik desa, pemberdayaan masyarakat,

partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja;

b. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a;

c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah

sebagaimana dimaksud pada huruf a;

d. menyiapkan konsep penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang


badan;



e. mengkoordinasikan kegiatan dengan lembaga/badan perguruan tinggi/lembaga

swadaya masyarakat yang terkait dalam rangka pelaksanaan penelitian dan

pengembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

f. melaksanakan seminar hasil penelitian dan pengembangan;

g. merumuskan hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka memberi

rekomendasi kepada Kepala Badan;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan, melaksanakan sebagian

tugas Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Teknologi dalam

melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pengkajian ekonomi dan

pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi

Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan penelitian, pengembangan dan

inovasi untuk merumuskan kebijakan di bidang pengkajian ekonomi dan

pembangunan meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan

menengah perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah, pangan,

pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan

hidup, kehutanan, dan perkebunan, pekerjaan umum, perhubungan, perumahan

dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi

dan informatika;

b. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a;





d. menyiapkan konsep penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang


badan;

e. mengkoordinasikan kegiatan dengan lembaga/badan, perguruan tinggi/lembaga


pengembangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

f. melaksanakan seminar hasil penelitian, pengembangan dan inovasi;

g. merumuskan hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka memberi


h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi, melaksanakan sebagian tugas

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Teknologi pada bidang inovasi

dan teknologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bidang

Inovasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. menyiapkan bahan, mengolah, menganalisa data penelitian dan pengembangan

meliputi aspek – aspek : teknologi dan inovasi, difusi inovasi, penerapan teknologi

dan diseminasi hasil – hasil penelitian dan pengembangan;

b. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan dan inovasi

meliputi aspek - aspek sebagaimana dimaksud pada huruf a;



d. mengkoordinasikan kegiatan dengan lembaga/badan, perguruan tinggi/lembaga

swadaya masyarakat yang terkait dalam rangka pelaksanaan inovasi dan

teknologi;



e. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan

khususnya bidang perekayasaan, inovasi dan teknologi;

f. memfasilitasi pelaksanaan perlindungan hak kekayaan intelektual;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Kepala Bidang Pengkajian Pembangunan, Inovasi Dan Teknologi

melaksanakan tugas Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Teknologi untuk

perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang penelitian,

pengembangan, inovasi dan teknologi menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian kebijakan teknis, program dan kegiatan penelitian,

pengembangan, inovasi dan teknologi;

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, inovasi dan

teknologi;

c. pengoordinasian pendayagunaan hasil kegiatan penelitian, pengembangan,

inovasi dan teknologi dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan daerah;

d. pengoordinasian pelaksanaan penguatan sistem inovasi daerah;

e. pengoordinasian penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang


badan;

f. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap

kegiatan penelitian, pengembangan, inovasi dan teknologi di daerah;

g. pengoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan penelitian,

pengembangan, inovasi dan teknologi dengan institusi penelitian dan

pengembangan lainnya, baik dengan lembaga penelitian dan pengembangan

pemerintah maupun lembaga penelitian dan pengembangan swasta;



h. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan

kegiatan;

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Kepala Sub Pengkajian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup melaksanakan

tugas :



kerjanya;

c. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan penelitian dan pengembangan

untuk pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan meliputi aspek -

aspek : sosial, kelembagaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata,

kependudukan, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, otonomi daerah, pemerintahan

umum, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi,

ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat, penataan

kelembagaan desa, dan badan usaha milik desa, pemberdayaan masyarakat,

partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja;

d. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a;

e. mengoordinasikan dan memfasilitasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah


f. menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan yang disampaikan kepada

bupati dan SKPD di lingkungan kabupaten melalui kepala badan;



g. Mengoordinasikan kegiatan dengan lembaga/badan perguruan tinggi/lembaga


pengembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

h. Melaksanakan seminar hasil penelitian dan pengembangan;

i. Merumuskan hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka memberi


j. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan

kegiatan;


tugasnya.

Kepala Sub Bidang Pengkajian Ekonomi dan Pembangunan melaksanakan tugas :



kerjanya;

c. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan penelitian, pengembangan dan

inovasi untuk pengkajian kebijakan di bidang pengkajian ekonomi dan

pembangunan meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan

menengah perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah, pangan,

pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan

hidup, kehutanan, dan perkebunan, pekerjaan umum, perhubungan, perumahan

dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi

dan informatika;

d. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a;

e. Mengoordinasikan dan mem fasilitasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah




f. menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan yang disampaikan kepada

bupati dan SKPD di lingkungan kabupaten melalui kepala badan;

g. Mengoordinasikan kegiatan dengan lembaga/badan, perguruan tinggi/lembaga


pengembangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

h. Melaksanakan seminar hasil penelitian, pengembangan dan inovasi;

l. merumuskan hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka memberi



kegiatan;


tugasnya.

Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi, melaksanakan tugas:



kerjanya;

c. menyiapkan bahan, mengolah, menganalisa data penelitian dan pengembangan

meliputi aspek – aspek : teknologi dan inovasi, difusi inovasi, penerapan teknologi

dan diseminasi hasil – hasil penelitian dan pengembangan;

d. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan dan inovasi

meliputi aspek - aspek sebagaimana dimaksud pada huruf a;

e. Mengoordinasikan dan memfasilitasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah


f. Mengoordinasikan kegiatan dengan lembaga/badan, perguruan tinggi/lembaga

swadaya masyarakat yang terkait dalam rangka pelaksanaan inovasi dan

teknologi;



g. Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan

khususnya bidang perekayasaan, inovasi dan teknologi;

h. Memfasilitasi pelaksanaan perlindungan hak kekayaan intelektual;

i. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan

kegiatan;

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kepegawaian menurut Golongan Kepangkatan, Pegawai Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan dapat dikelompokkan

menjadi

a. Berdasarkan Golongan


Golongan

I II III IV Jumlah

Laki-Laki 1 1 15 7 24

Perempuan - - 12 3 15

Jumlah 1 1 27 10 39

b. Berdasarkan Pendidikan


Pendidikan Jumlah

SD SLTP SLTA Diploma S.1 S.2 S.3

Laki-Laki 1 - - 1 11 14 - 24

Perempuan - - - - 6 9 - 15

Jumlah 1 - - 1 14 23 - 40



c. Berdasarkan Eselon


Eselon

I II.a II.b III.a III.b IV.a IV.b V.a Jumlah

Laki-Laki - - 1 1 4 9 - - 15

Perempuan - - - - 1 4 - - 5

Jumlah - - 1 1 5 13 - - 20

d. Tenaga Honorer

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal

Laki-Laki 32

Perempuan 26

Jumlah 58

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.3.1 Identifikasi Masalah ( Masalah dan Tantangan Utama )

Peningkatan kualitas penyelenggaraan ini belum secara signifikan diikuti oleh

peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa

tantangan dan permasalahan pokok antara lain :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme

perencanaan;

2. Belum optimalnya sinkronisasi, integrasi perencanaan antara Bappeda dan Litbang

dengan SKPD dan antar SKPD;

3. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan

terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana;

4. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang

menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada

tumbuhnya perilaku melanggar (shortcutting);

5. Internal birokrasi : lemahya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD

Provinsi, dan SKPD Kabupaten;



6. Internal Bappeda dan Penelitian Pengembangan : belum tersedia alat-alat praktis

analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum meratanya kapasitas analisis SDM

perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi

informasi dan sarana prasarana bidang, penelitian dan pengembangan, serta

pengendalian perencanaan pembangunan.

2.3.1.1 Kekuatan ( Strength )

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang

Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;

3. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2008

tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 17)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin

Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011

Nomor 8);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063);

5. Adanya kesempatan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia

melalui pendidikan formal dan diklat funfsional;

6. Fasilitas berbagai forum multistakeholders di bidang perencanaan dan

perumusan kebijakan pembangunan lainnya;



7. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan

terpadu antara lain melalui Focussed Discussion (FGD );

8. Tersedianya sumberdaya manusia yang relatif proposional dari berbagai

disiplin ilmu dan jenjang pendidikan, guna menunjang tugas pokok dan fungsi

Bappeda dan Litbang;

9. Struktur organisasi pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin telah

terisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas– tugas dan fungsi Bappeda

dan litbang sebagai Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian

Pengembangan di Daerah dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai;

10. Pola kerja di Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin yang sistematika dan

terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;

11. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staff Bappeda

dan Litbang Kabupaten Banyuasin sehingga tercipta suasana kerja yang

kondusif dan nyaman.

1.3.1.2. Kelemahan ( Weakness )

1. Belum semua kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsi Bappeda dan

Litbang didukung oleh team work yang terpadu ;

2. Belum memadainya jumlah tenaga teknis perencanaan, penelitian dan

pengembangan (Tenaga Peneliti);

3. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu /

tidak sesuai jadwal yang ditetapkan;

4. Belum tersedianya data-data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan

akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanan pembangunan yang

akuntabel dan berkelanjutan;

5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program

pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen–dokumen perencanaan.



Monitoring dan evaluasi ini juga sebagai bahan merumuskan keputusan dalam

perencanaan pembangunan;

6. Koordinasi perencanaan antar SKPD yang masih lemah.

2.3.1.3 Peluang (Opportunity)

1. Kepemimpinan Kepala Daerah yang visioner, berkomitmen dan berintegrasi

sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipatif di Kabupaten

Banyuasin;

2. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-

luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

3. Terjadinya hubungan yang harmonis dengan SKPD lain yang juga dengan cara

pemangku kepentingan (stakeholders) sehingga dapat menunjang tugas pokok

dan fungsi koordinasi Bappeda dan Litbang; Dokumen Pemerintah Pusat dan

Provinsi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;

4. Terjadinya kerjasama dalam negeri dan luar negeri, terutama dalam

pengembangan sumber daya aparatur melalui Pendidikan formal (Tugas

Belajar Pasca Sarjana) dan Diklat / Kursus untuk meningkatkan SDM;

5. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

6. Tuntunan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang

semuanya harus ditampung dan diperhatikan.

2.3.1.4 Tantangan / Ancaman (Threat)

1. Pengajuan usulan kegiatan pembangunan dari dinas/instansi belum

sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kabupaten Banyuasin;

2. Kurangnya pertisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;



3. Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan

kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi

perencanaan pembangunan daerah;

4. Terdapatnya pertentangan/ketidaksesuaian antara peraturan perundangan

yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan

perundangan lainnya yang berkaitan sehingga berdampak terhadap

mekanisme perencanaan pembangunan daerah;

5. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut

perencanaan sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif

masyarakat;

6. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang

menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada

tumbuhnya perilaku melanggar (shortcutting);

7. Masih lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD

Provinsi, antar SKPD Provinsi dengan SKPD Kabupaten;

8. Rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan.

2.3.2. Sinkronisasi dan Sinergisitas Program Pembangunan Daerah dan prioritas

Nasioanal.

Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan berkomitmen untuk

menyelaraskan program yang ada di pusat dengan di daerah dan juga sesuai dengan

tupoksi yang melekat.

Program Prioritas Pembangunan Nasional: Penanggulangan Kemiskinan,

Peningkatan Kesempatan Kerja, Investasi dan Ekonomi; Revitalisasi Pertanian,

Perikanan, dan Pedesaan, Peningkatan Aksebilitas dan Kualitas Pendidikan dan

Kesehatan, Penegakan Hukum dan HAM, Pemberantasan Korupsi dan Reformasi

Birokrasi, Penguatan Kemampuan Pertahanan, Pemantapan Keamanan dan



Ketertiban serta Penyelesaian Konflik, Mitigasi, dan Penanggulangan Bencana,

Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Daerah Perbatasan dan

Wilayah Terisolir.

Tahun 2016 terdapat 17 (tujuh belas) program dan 53 (lima puluh tiga) kegiatan

yang merupakan jumlah urusan yang dilaksanakan daerah (Bappeda dan Litbang) dari

26 (dua puluh enam) urusan wajib di Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

sebanyak dengan tingkat persentase 81,34%, dimana program-program tersebut

dinaungi dalam lingkup bidang-bidang yang ada dI Bappeda dan Litbang seperti:

(1) Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya;

✓ Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

✓ Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

✓ Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

(2) Bidang Perencanaan Penataan Ruang Lingkungan Hidup, Fisik dan Prasarana;

✓ Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang

✓ Pengawasan Pemanfaatan Ruang

✓ Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

✓ Koordinasi Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(3) Bidang Kerjasama Data dan Informasi Pembangunan

✓ Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan

Dokumen Perencanaan

✓ Penyusunan Profil Daerah

✓ Penyusunan Database Informasi Pembangunan

✓ Koordinasi Data / Informasi Pembangunan Daerah

(4) Bidang Perencanaan Program, Pengendalian, dan Pelaporan.

✓ Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

✓ Penyusunan Rancangan RKPD

✓ Penyelenggaraan Musrenbang RKPD



✓ Penetapan RKPD.

✓ Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

✓ Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan.

✓ Penyusunan KUA dan PPAS / KU PAPBD dan PPAS P

✓ Sinkronisasi RPJMD

✓ Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Musrenbang)

✓ Sistem Informasi Disposisi Elektronik (e-Office)

(5) Bidang Penelitian dan Pengembangan

✓ Kajian Kualitas Pendidikan

✓ Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

✓ Kajian dan Evaluasi Pelaksanaan Upsus Pajale

✓ Kajian Jalur Benih Antar Lapangan

✓ Pengembangan Kerjsasama Kelembagaan Litbang

(6) Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal


✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat

✓ Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

✓ Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

✓ Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

✓ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

✓ Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

✓ Penyediaan Alat Tulis Kantor

✓ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

✓ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan



✓ Penyediaan Makanan dan Minuman

✓ Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

✓ Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

✓ Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran

✓ Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

✓ Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

✓ Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

✓ Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

✓ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

✓ Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

✓ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

✓ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

✓ Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

2.3.3 Implikasi Peraturan Presiden Tahun 2008

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kabupaten Banyuasin tahun 2016

dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing

indikator kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian

tujuan, sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat

beberapa sasaran stragegis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2016 ini.

Sebagai upaya pengembangan sistem akuntanbilitas sekaligus sebagai

amanah pelaksanaan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/20/M.PAN/11/2008 tanggal 26

Nopember 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama maka

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor



612 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama maka di Lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin, tujuan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah

merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan Sasaran Strategis Instansi

Pemerintah. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banyuasin tidak tercantum target yang

akan di capai pada tahun 2011 karena target capaian Indikator Kinerja Utama Utama

(IKU) ditetapkan dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2011 dan

Penetapan Kinerja Tahun 2011. Adapun Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di

Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian

Pengembangan (Bappeda dan Litbang) telah sesuai dengan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi yang diuraiakan dalam analisa capain kinerja.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada rancangan awal RKPD Tahun 2016 belanja tidak langsung dan belanja

langsung mengalami perubahan. Setelah perubahan berdasarakan analisis kebutuhan

pagu anggaran Tahun 2016 seperti tertera pada tabel berikut:

No Uraian Kegiatan

Pagu Semula Anggaran

Tahun 2016

Pagu Setelah Analisis

Kebutuhan Anggaran

Tahun 2016

Selisih Rancangan Awal

RKPD Tahun 2017

1 Belanja Tidak Langsung

2.859.833.000 2.777.828.000 (82.005.000) 5.324.122.000

2 Belanja Langsung

7.022.000.000 8.433.457.000 1.411.457.000

15.000.000.000

JUMLAH 9.881.833.000 11.211.285.000 1.329.452.000 20.324.122.000

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.5.1. Program

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategis dalam rangka

mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan

ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan



perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan

tugas dan fungsi di Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Banyuasin Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

merealisasikannya ke dalam 13 program dan 57 kegiatan.

Program terdiri dari beberapa kegiatan yang berupa :

1. Kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun

mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat.

2. Kerangka anggaran yang bertujuann untuk menyediakan barang dan jasa publik

yang diperlukan masyarakat.

Sedangkan rincian kegiatan-kegiatan yang merupakan implementasi program

baik program SKPD, program lintas SKPD, maupun program lintas wilayah.

Berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat

kecamatan, usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan yang dalam hal ini merupakan

sebagai koordinator dan fasilitator antara masyarakat dan Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) terkait, usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Bappeda

dan Litbang realnya masih belum signifikan. Dari kegiatan Musrenbang Kecamatan

(Musrenbangcam) lebih banyak mengusulkan kegiatan yang bersifat fisik kepada

SKPD teknis seperti : Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum,

dsb.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan, tindkan-tindakan tertentu

dijadikan acuan untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Kebijakan ditetapkan dengan

mencakup sasaran dan sedapat mungkin diselaraskan dengan arah kebijakan

nasional, yang selanjutnya dalam bentuk program pembangunan.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam

suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau

merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karrena itu, kebijakan pada

dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau

petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapai

kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi

satuan kerja perangkat daerah.

Berbagai kebijakan yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan

yang telah ditetapkan, maka ditentukan kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektifitas Musrenbang mulai dari tingkat desa sampai tingkat

kabupaten.

2. Meningkatkan kesadaran pada semua pemegang keputusan untuk memegang

teguh program yang telah direncanakan.

3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam perencanaan

pembangunan.

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kerja, ketersediaan dan

akurasi data, proses komunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam



penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pengembangan

potensi daerah.

5. Meningkatkan kesadaran dalam menetapkan setiap program kepada perencanaan

yang telah ditetapkan.

6. Mendorong kerjasama antar pemerintah daerah, pemerintah dengan swasta dan

masyarakat dalam rangka pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

7. Memberi kesempatan seluas-luasnya kepada instansi pemerintah,

masyarakat/lembaga mengenai tugas dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang)

dalam perencanaan pembangunan melalui kunjungan ke Bappeda dan Litbang

8. Menjaga dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja dengan

memperhatikan kemajuan teknologi yang harus diimbangi dengan kemampuan

sumber daya manusia.

9. Memberikan kesempatan mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik yang

difasilitasi oleh pemerintah maupun swadaya dan mengikuti diklat yang diperlukan

sesuai dengan bidangnya.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Untuk mencapai tujuan organisasi maka ditetapkan indikator sasaran sebagai

berikut :

1. Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan kebutuhan.

2. Berkurangnya program/kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah

direncanakan.

3. Keterlibatan publik dalam perencanaan pembangunan.

4. Perumusan kebijakan publik yang melibatkan masyarakat.

5. Ketersedian data dan informasi profil daerah yang akurat.

6. Pemanfaatan dokumen BDA, PDRB, IPM, dan distribusi pendapatan oleh publik.



7. Tingkat kesesuaian pembangunan antara RPJPD dan pelaksanaan program dan

kegiatan.

8. Tingkat kesesuaian pembangunan antara RPJMD dan pelaksanaan program dan

kegiatan.

9. Tingkat kesesuaian pembangunan antara RENSTRA SKPD dan pelaksanaan

program dan kegiatan.

10. Tingkat kesesuaian pembangunan antara RKPD dan pelaksanaan program dan

kegiatan.

11. Tingkat kesesuaian pembangunan antara DPA/RKA dan pelaksanaan program

dan kegiatan.

12. Peningkatan intensitas kerjasama.

13. Peningkatan efektivitas kerjasama.

14. Tingkat pengetahuan dan manfaat keberadaan Bappeda dan Litbang oleh instansi

pemerintah.

15. Tingkat pengetahuan dan manfaat keberadaan Bappeda dan Litbang oleh non

pemerintah dan lembaga.

16. Tingkat pengetahuan dan manfaat keberadaan Bappeda dan Litbang oleh

masyarakat.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Capaian Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian

Pengembangan dikonstribusikan oleh 17 program dan 53 kegiatan sebagai berikut :

1) Sasaran : Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran terealisasi dengan

rincian sebagai berikut :



1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No Kegiatan

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

7 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

8 Penyediaan Alat Tulis Kantor

9 Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan

10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

13 Penyediaan Makanan dan Minuman

14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

15 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

16 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran

2) Sasaran : Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan rincian

sebagai berikut :

1.1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No Kegiatan

1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1.2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

No Kegiatan

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

1.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No Kegiatan

1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan



3) Sasaran : Persentase Laporan Tepat Waktu, dengan rincian sebagai berikut :

1.1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

No Kegiatan

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

4) Sasaran : Ketersediaan Data dan Informasi, dengan rincian sebagai berikut :

4.1 Program Pengembangan Data / Informasi

No Kegiatan

1 Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

2 Penyusunan Profil Daerah

3 Penyusunan Data Base Informasi Pembangunan Daerah

4 Koordinasi Data / Informasi Pembangunan Daerah

5) Sasaran : Persentase Kerjasama Pembangunan, dengan rincian sebagai berikut :

5.1 Program Kerjasama Pembangunan

No Kegiatan

1 Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan

6) Sasaran : Ketersediaan Data dan Informasi tentang Pemanfaatan dan

Pengendalian Tata Ruang, dengan rincian sebagai berikut :

6.1. Program Perencanaan Tata Ruang

No Kegiatan

1 Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang

2 Revisi Rencana Tata Ruang

6.2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

No Kegiatan

1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang



6) Sasaran : Ketersediaan Data dan Informasi tentang Perencanaan

Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar, dengan rincian sebagai

berikut :

7.1. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

No Kegiatan

1 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

8) Sasaran : Tersedianya Rencana Pembangunan Daerah, dengan rincian sebagai

berikut :

8.2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PerencanaanPembangunan

Daerah

No Kegiatan

1 Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

8.1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

No Kegiatan

1 Penyusunan Rancangan RKPD

2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

3 Penetapan RKPD

4 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

5 Penetapan RKPD, KUA, dan PPAS

6 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

7 Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RPJMD

8 Penyusunan KUA dan PPAS / KU PAPBD dan PPAS-P

9 Sinkronisasi RPJMD

10 Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Musrenbang)

11 Sistem Informasi Disposisi Elektronik (e-Office)

9) Sasaran : Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi

9.1 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

No Kegiatan

1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi



10) Sasaran : Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sosial dan Budaya, dengan

rincian sebagai berikut :

10.1. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

No Kegiatan

1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

2 Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

11) Sasaran : Ketersediaan Dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber

Daya Alam, dengan rincian sebagai berikut:

11.1 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

No Kegiatan

1 Koordinasi Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

12) Sasaran : Ketersediaan Kajian, dengan rincian sebagai berikut

12.1 Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi

No Kegiatan

1 Kajian Kualitas Pendidikan

2 Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

3 Kajian dan Evaluasi Pelaksanaan Upsus Pajale

4 Kajian Jalur Benih Antar Lapangan

12.2 Program Penguatan Kelembagaan Litbang Daerah

No Kegiatan

1 Pengembangan Kerjasama Kelembagaan Litbang



BAB IV

PENUTUP

4.1 CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian

Pengembangan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 ini merupakan dokumen

perencanaan pembangunan tahunan dalam upaya meningkatkan kinerja Bappeda dan

Litbang yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran pembangunan

di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah

Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah

Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor

8), dimana Bappeda dan Litbang mempunyai tugas membantu Bupati dalam

Penyelenggaraan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja ini diharapkan dapat dijadikan tolok ukur untuk menjawab

tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang

perencanaan pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin yang dilaksanakan

pada tahun 2017.

Untuk mencapai tujuan di atas, maka seluruh jajaran pada Bappeda dan

Litbang Kabupaten Banyuasin harus mempedomani Renja ini dalam pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi dalam merencanakan setiap program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan pada tahun 2017. Dengan mempedomani rencana kerja tahun 2017 ini



diharapkan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan akan bersinergi dan

membuahkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua.

Akhirnya, semoga rencana kerja ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk

penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan agar tercapai

kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 sebagai institusi

perencanaan yang berkualitas dengan semangat pengabdian untuk melayani.

4.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Tahun 2017 terdapat 13 (tiga belas) program dan 57 (lima puluh tujuh) kegiatan

yang merupakan jumlah urusan yang dilaksanakan daerah (Bappeda dan Litbang) dari

26 (dua puluh enam) urusan wajib di Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

sebanyak dengan tingkat persentase 50%, dimana program-program tersebut dinaungi

dalam lingkup bidang-bidang yang ada dI Bappeda dan Litbang seperti:

(1) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

✓ Penyusunan Profil Pendapatan Petani

✓ Penyusunan Profil Potensi Desa dan Kelurahan

✓ Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

✓ Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah

✓ Perencanaan Pembangunan Ekonomi Perdesaan

✓ Penyusunan Rencana Pembangunan Ekonomi Hijau

(2) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

✓ Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

✓ Penyusunan Rancangan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

(3) Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;

✓ Pembangunan Ketenagakerjaan untuk Mendukung Industrialisasi

✓ Penyusunan Pencapaian SDG’s

✓ Penyusunan Rencana Aksi Revolusi Mental



(4) Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian,

Evaluasi dan Pelaporan.

✓ Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan

Dokumen Perencanaan

✓ Updating Aplikasi Perencanaan Pembangunan dan Administrasi Perkantoran

Berbasis Sistem Informasi

✓ Pengelolaan Aplikasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

✓ Publikasi Data dan Informasi

✓ Penyusunan Rancangan RKPD

✓ Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

✓ Penetapan RKPD.

✓ Penyusunan KUA dan PPAS / KU PAPBD dan PPAS P

✓ Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat

✓ Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya

✓ Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

✓ Analisis Data dan Informasi Penyusunan Dokumen

✓ Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

✓ Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

✓ Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

(5) Bidang Pengkajian Pembangunan, Inovasi, dan Teknologi

✓ Kajian Pengembangan Infrastruktur Daerah Pasang Surut dan Pesisir

✓ Kajian Pemanfaatan Multiguna Tanaman

✓ Pengembangan Pusat Inovasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Pembentukan

Satu Desa Inovasi

✓ Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan Tanjung

✓ Kajian Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

✓ Inovasi Pengolahan Biji Karet menjadi Produk Pangan Alternatif



✓ Peningkatan Kapasitas SDM Kelitbangan

✓ Pemberdayaan Kelembagaan Kelitbangan

(6) Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian

Pembangunan Kabupaten Banyuasin.

✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat

✓ Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

✓ Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

✓ Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

✓ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

✓ Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

✓ Penyediaan Alat Tulis Kantor

✓ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

✓ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

✓ Penyediaan Makanan dan Minuman

✓ Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

✓ Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

✓ Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

✓ Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

✓ Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

✓ Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

✓ Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

✓ Pendidikan dan Pelatihan Formal

✓ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan



4.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Di dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Penelitian Pengembangan Tahun Anggaran 2017 dibuat sebagai acuan

maupun pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di


Sangat disadari adanya keterbatasan isi buku sebagai acuan untuk mendukung

keberhasilan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banyuasin, oleh

karena itu adanya kemungkinan terjadi penyempurnaan dan penyesuaian dengan

kondisi strategis di Kabupaten Banyuasin.

Sesuai dengan lingkup tugas yang diamanahkan oleh Pemerintah Kabupaten

Banyuasin kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian

Pengembangan Kabupaten Banyuasin dalam upaya meningkatkan pembangunan di

Kabupaten Banyuasin khususnya.

bab i pendahuluan -...

Documents