bab i pendahuluan a. latar belakang 2015/dinas/2015.perhubungan.pdf · rencana kinerja dinas...

Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2015

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi di Indonesia, telah di undangkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah

Pusat dan Daerah. Pada hakekatnya perubahan mendasar dikeluarkannya

peraturan perundang-undangan tersebut mengandung tiga paradigma baru

dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yaitu demokratisasi,

pemberdayaan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada.

masyarakat, dan berimplikasi terhadap semakin luasnya kewenangan

Pemerintah Kabupaten Lumajang. Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014 secara tegas menetapkan keberadaan Daerah Otonom, yang

penyelenggaraannya secara bulat dan utuh dilaksanakan di daerah Kabupaten

dan Kota. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan

kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri serta berdasarkan aspirasi masyarakat,

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam persfektif jangka panjang ketiga paradigma tersebut diharapkan

menjadi landasan untuk mewujudkan suatu pemerintah Daerah yang bercirikan

“Good Governance“ yang lebih kompetitif, terbuka, demokratis dengan

aparatur Negara yang Bersih, serta tanggung jawab dan propesional dalam

masing- masing bidangnya, sehingga mempercepat proses tercapainya

masyarakat yang lebih beradab (Civilized Society) sebagai bagian integral dan

sistem dan proses pembangunan daerah.


2

Sejalan dengan pernyataan tersebut, untuk mampu mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat dimaksud diperlukan dukungan aparatur yang memiliki

profesional, adaftif responsif, tanggap dan aspiratif serta pembiayaan yang

memadai, peralatan/sarana yang lengkap dengan organisasi dan manajemen

yang kondusif di tingkat daerah. Sesuai dengan ketentuan diatas maka sudah

menjadi kewajiban bagi Dinas Perhubungan untuk menyusun Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2015 sebagai pedoman rencana

kinerja yang memuat tentang susunan yang ingin dicapai dalam tahun 2015, arah

kebijakan, program, kegiatan dan capaian program.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2015

disusun untuk memberikan pedoman gambaran dan arah pembangunan

bidang Perhubungan jangka pendek pada tahun 2015.

2. Tujuan

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang tahun 2015 disusun

adalah untuk :

a. memberikan informasi rencana program kegiatan tahunan;

b. Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten

Lumajang Tahun Anggaran 2015;

c. Sebagai dokumen guna penyusunan rencana kinerja yang akan dicapai

oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2015;

d. Memberikan arah dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah (LAKIP) tahun 2015 khususnya di bidang Perhubungan.


3

C. RUANG LINGKUP.

Dalam melaksanakan otonomi daerah Dinas Perhubungan mempunyai lingkup

fungsi :

a. Merumuskan Program Penyelenggaraan Pembinaan Sektor Perhubungan

dalam Kabupaten Lumajang;

b. Merumuskan kebijakan Teknis dan Operasional di Bidang Perhubungan,

berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Menteri Perhubungan;

c. Membina Unit Pelaksana Teknis Dinas di Bidang Perhubungan dan

Telekomunikasi;

d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing dan

memantau pelaksanaanya;

e. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas

terselenggara sesuai dengan program yang disusun;

f. Memotivasi pegawai agar melaksanakan tugas secara profesional, tegas dan

berwibawa handal dan bermoral serta berdisiplin yang berfikir secara global

dan bertindak secara lokal.

g. Menandatangani surat-surat Dinas yang berkenaan dengan tugas pokok dan

fungsi Dinas;

h. Memeriksa dan menyetujui anggaran Dinas dan penggunaanya sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

i. Memantau pelaksanaan program yang telah disusun baik melalui rapat rutin

staf setiap bulan sekali maupun laporan tertulis untuk mengetahui

perkembangan dan hambatan yang dijumpai;

j. Mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan program kegiatan dan menilai

hasilnya agar sesuai dengan program kerja;

k. Menindak dan memberikan sanksi kepada bawahan yang melakukan

pelanggaran dan penyimpangan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku;

l. Menghadiri rapat-rapat sesuai undangan yang diterima terutama hal-hal yang

bersifat prinsip;


4

m. Mengusulkan pejabat-pejabat dilingkungan Dinas kepada Bupati melaui

Setda Kabupaten Lumajang;

n. Melakukan koordinasi lintas sektoral dan fungsional dengan instansi terkait

dalam rangka menciptakan kerja sama yang baik;

o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati;

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dalam bidang Perhubungan.

D. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,

2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974, tentang pokok pokok kepegawaian

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undangan Nomor 43 Tahun

1999;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pedoman

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang pembagian

Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi

dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

7. Surat Edaran Menteri PAN nomor SE-31 M.PAN/XII 2004 tentang

penetapan Kinerja ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman

pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007;


5

9. Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lumajang.

10. Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2009 tentang Anggaran dan Pendapatan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

11. Peraturan Bupati Lumajang nomor 11 Tahun 2005, tentang Pedoman

Umum Penyelenggaraan Pelayanan publik di Kabupaten Lumajang;

12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2005 tentang pengaturan hari

dan jam kerja bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumjang;

13. Instruksi Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Peningkatan dan

pemanfaatan sumberdaya aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Lumajang;

14. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/12/427.12/2009 tentang

Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan pemanfaatan Sumberdaya

Aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

E. KEDUDUKAN

Kedudukan

a. Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana otonomi daerah

b. Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang kepala dinas.

c. Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

F. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Dinas Perhubungan yakni melaksanakan urusan bidang perhubungan

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. adapun Untuk melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi

antara lain :


6

a. Perumusan kebijakan teknis perhubungan

b. Pemberian perijinan didalam pelayanan umum

c. Pengelolaan urusan tata usaha Dinas

d. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Dinas Perhubungan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan

Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, antara lain :

Tugas Pokok.

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas :

a. Membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi

bidang Perhubungan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang

ditetapkan oleh Bupati ;

b. Memimpin dan melaksanakan fungsi Dinas Perhubungan yang telah

ditetapkan ;

c. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana

dan staf Dinas Perhubungan.

d. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

2. Sekretaris, mempunyai tugas :

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggakan urusan umum, perlengkapan,

kepegawaian, program perencanaan, keuangan dan memberikan pelayanan teknis

administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Dinas Perhubungan

berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

3. Sub. Bagian Umum, mempunyai tugas :

Sub. Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam

melaksanakan urusan umum dan memberikan layanan internal.


7

4. Sub. Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas :

Sub. Bagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam

melaksanakan urusan kepegawaian pada Dinas Perhubungan.

5. Sub. Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam

melaksanakan urusan keuangan dan melaksanakan penatausahaan administrasi

keuangan Dinas Perhubungan.

6. Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, mempunyai tugas :

Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Litas mempunyai tugas membantu

Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, strategi dan

program teknis pembangunan transportasi darat pada jangka pendek,

menengah dan panjang Bidang Manajemen Lalu Lintas.

7. Seksi Rekayasa Lalu Lintas, mempunyai tugas :

Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Bidang Manajemen

dan Rekayasa Lalu Lintas dalam melaksanakan Rekayasa dan Teknologi Lalu

Lintas sebagai pedoman kerja.

8. Seksi Perparkiran, mempunyai tugas :

Seksi Perparkiran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Manajemen

dan Rekayasa Lalu Lintas dalam melaksanakan perencanaan strategis

penataan perparkiran.

9. Bidang Lalu Lintas, mempunyai tugas :

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan kebijakan program dan petunjuk teknis pengendalian dan

operasional lalu lintas.

10. Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas, mempunyai tugas :

Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas mempunyai tugas membantu

Kepala Bidang Lalu Lintas melaksanakan operasional teknis pengendalian dan

operasional kelalulintasan.


8

11. Seksi Bimbingan Lalu Lintas, mempunyai tugas :

Seksi Bimbingan Lalu Litas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu

Lintas dalam melaksanakan operasional teknis Bimbingan Lalu Lintas.

12. Bidang Angkutan, mempunyai tugas :

Bidang Angkutan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan kebijakan program dan petunjuk teknis angkutan dan

prasarana angkutan.

13. Seksi Angkutan Dalam Trayek, mempunyai tugas :

Seksi Angkutan Dalam Trayek mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

Angkutan dalam melaksanakan operasional teknis angkutan Dalam Trayek.

14. Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek, mempunyai tugas :

Seksi Angkutan Tidak dalam Trayek mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

Angkutan melaksanakan operasional teknis angkutan Tidak Dalam Trayek.

15. Bidang Teknis Sarana Dan Prasarana, mempunyai tugas :

Bidang Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala

Dinas dalam melaksanakan kebijakan program dan menyusun petunjuk teknis

Bidang Teknik Sarana dan Prasarana.

16. Seksi Teknik Sarana, mempunyai tugas :

Seksi Teknik Sarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Teknik

Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan Operasional Bidang Teknik

Sarana dan Prasarana.

17. Seksi Teknik Prasarana, mempunyai tugas :

Seksi Teknik Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Teknik

Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan Perencanaan Pemeliharaan dan

Perawatan alat-alat Pengujian beserta prasarana fisik pengujian.

18. Unit Pelaksana Teknis Terminal, mempunyai tugas :

Unit Pelaksana Teknis Terminal pada Dinas Perhubungan mempunyai tugas

melaksanakan operasional Unit Pelaksana Teknis Terminal pada Dinas

Perhubungan.


9

19. Sub Bagian Tata Usaha Terminal, mempunyai tugas :

Sub Bagian Tata Usaha Terminal mempunyai tugas membantu Kepala Unit

Pelaksana Teknis Terminal dalam melaksanakan kegiatan urusan umum,

kepegawaian, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administratif dan

fungsional kepada semua unsur di lingkungan Unit Pelaksana Teknis

Terminal berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala

Unit Pelaksana Teknis Terminal.

20. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor, mempunyai tugas :

Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan

mempunyai tugas melaksanakan operasional Unit Pelaksana Teknis Pengujian

Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan.

21. Sub Bagian Tata Usaha Pengujian Kendaraan Bermotor, mempunyai tugas :

Sub Bagian Tata Usaha Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas

membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor

dalam melaksanakan kegiatan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan

memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua

unsur di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor

berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Unit

Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor.

22. Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor, mempunyai tugas :

Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas membantu Kepala

Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan

tugas pelayanan masyarakat bidang pengujian kendaraan bermotor berdasarkan

pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala UPT Pengujian Kendaraan

Bermotor.

23. Unit Pelaksana Teknis Telekomunikasi, mempunyai tugas :

Unit Pelaksana Teknis Telekomunikasi mempunyai tugas membantu Kepala

Dinas dalam melaksanakan Perencanaan Program dan Kegiatan

Telekomunikasi.


10

24. Sub Bagian Tata Usaha Telekomunikasi, mempunyai tugas :

Sub Bagian Tata Usaha Telekomunikasi mempunyai tugas membantu Kepala

Unit Pelaksana Teknis Telekomunikasi dalam melaksanakan kegiatan urusan

umum, kepegawaian, keuangan dan memberikan pelayanan teknis

administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Unit

Pelaksana Teknis Telekomunikasi berdasarkan pedoman dan kebijakan yang

ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Telekomunikasi.

Fungsi.

1. Kepala Dinas, mempunyai fungsi :

a. Pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan ;

b. Penetapan Rencana Kerja dan Program/Kegiatan Dinas Perhubungan ;

c. Pengkoordinasian rencana kerja dan program Dinas Perhubungan ;

d. Penyelenggaraan pembinaan tehnis Perhubungan ;

e. Penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan ;

f. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan program Dinas

Perhubungan ;

g. Pengkoordinasian seluruh kebijakan kegiatan dinas Perhubungan, baik

lintas program maupun lintas sektoral ;

h. Pengarahan pelaksanaan kegiatan teknis dibidang Perhubungan ;

i. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas

Perhubungan meliputi administrasi, keuangan, kepegawaian,

perlengkapan, humas dan surat menyurat serta informasi di bidang

Perhubungan ;

j. Penganalisaan seluruh laporan pelaksanaan program dan hasil

pembangunan dibidang Perhubungan yang dicapai serta laporan tahunan

sebagai bahan pertangunggjawaban ;

k. Penetapan Keputusan dan penerbitan perijinan sesuai dengan

kewenangan ;


11

l. Pelaporan program dan kegiatan Dinas Perhubungan ;

m. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan

tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Bupati ;

n. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Bupati.

2. Sekretaris, mempunyai fungsi :

a. Perumusan kegiatan operasional dan program-program kerja Sekretariat

yang akan ditetapkan sebagai pedoman kerja ;

b. Pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan serta pembinaan

ketatalaksanaan ;

c. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta

pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor ;

d. Pelaksanaan proses kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan

kesejahteraan pegawai dan karier pegawai ;

e. Penyiapan dan mengolah data dalam penyusunan program dan

perencanaan ;

f. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggung

jawaban pelaksanaannya ;

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

3. Sub. Bagian Umum, mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub. Bagian Umum

sebagai pedoman kerja ;

b. Penyusunan dan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, surat

menyurat, kearsipan dan keprotokolan ;

c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, kearsipan dan persiapan

penyelenggaraan rapat dinas ;

d. Pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan dilingkungan Dinas

Perhubungan ;


12

e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bagian Umum ;

f. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan

tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada

Sekretaris ;

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang sesuai bidang tugasnya yang

diberikan oleh Sekretaris.

4. Sub. Bagian Kepegawaian, mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub. Bagian

Kepegawaian sebagai pedoman kerja ;

b. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pegawai di lingkungan

Dinas Perhubungan ;

c. Penyelenggaraan Tata Usaha Kepegawaian yang meliputi

pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan pegawai dan

pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan ;

d. Menyempurnakan formasi dan perencanaan pegawai di lingkungan Dinas

Perhubungan ;

e. Pelaksanaan pengajuan program dan pembinaan di lingkungan Dinas

Perhubungan ;

f. Peningkatan SDM di lingkungan Dinas Perhubungan ;

g. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bagian

kepegawaian ;

h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan


Sekretaris ;

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Kepala Badan dan atau Sekretaris.


13

5. Sub. Bagian Keuangan, mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub. Bagian Keuangan


b. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dan pembuatan anggaran

pendapatan/belanja ;

c. Penelitian dan pengoreksian kebenaran dokumen/bukti penerimaan,

penyampaian dan pengeluaran uang ;

d. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan administrasi

keuangan sebagai bahan laporan pertanggung jawaban ;

e. Pemeliharaan dan pengamanan dokumen pengelolaan keuangan ;

f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bagian Keuangan ;

g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-angkah dan


Sekretais ;

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Kepala Dinas dan atau Sekretaris.

6. Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang

Manajemen dan RekayasaLalu Lintas

b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan strategi pembangunan

Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dalam jangka pendek,

menengah dan panjang.

c. Pelaksanaan perumusan dan penyelenggaraan Manajemen dan

Rekayasa Lalu Lintas pada sarana dan prasarana transportasi di seluruh

wilayah Kabupaten Lumajang.

d. Perumusan dan penyelenggaraan kegiatan perparkiran di seluruh wilayah

Kabupaten Lumajang.

e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Manajemen dan

Rekayasa Lalu Lintas.


14

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan fungsinya oleh

Kepala Dinas.

7. Seksi Rekayasa Lalu Lintas, mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Rekayasa Lalu

Lintas sebagai pedoman kerja ;

b. Perencanaan pengembangan rekayasa dan teknologi lalu lintas ;

c. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Rekayasa Lalu

Lintas ;

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Kepala Dinas dan Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

8. Seksi Perparkiran, mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Perparkiran


b. Perencanaan Kebutuhan dan Kelayakan Penataan Parkir ;

c. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Perparkiran ;


Kepala Dinas dan Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

9. Bidang Lalu Lintas, mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Lalu

Lintas ;

b. Pelaksanaan koordinasi dan menyiapkan bahan dalam rangka

perumusan, fasilitasi dan pembinaan kebijakan di Bidang Lalu Lintas ;

c. Perumusan kebijakan teknis dan strategi pembangunan Bidang Lalu

Lintas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang ;

d. Pelaksanaan perumusan manajemen pengendalian operasional lalu lintas

dan bimbingan lalu lintas di jalan kabupaten sesuai peraturan

perundangan yang berlaku ;

e. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan kemitraan dengan

instansi terkait ;


15

f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Lalu Lintas ;

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

10. Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas, mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pengendalian dan

Operasional lalu Lintas sebagai pedoman kerja;

b. Pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan di jalan dan atau prasarana

perhubungan lainnya ;

c. Pelaksanaan Penyidikan terhadap pelanggaran Lalu Lintas sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

d. Pelaksaan Operasi Penegakan dan Ketertiban ;

e. Pelaporan Pelasanaan Tugas Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu

Lintas ;

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Kepala Dinas dan atau Kepala Bidang Lalu Lintas

11. Seksi Bimbingan Lalu Lintas, mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Bimbingan lalu

Lintas sebagai pedoman kerja ;

b. Pensosialisasian Peraturan Perundang-undangan kelalulintasan ;

c. Pemberian bimbingan kemampuan dan ketrampilan pengemudi angkutan

orang dan Tidak Dalam Trayek serta angkutan lainnya ;

d. Pelaporan Pelasanaan Tugas Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu

Lintas ;

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Kepala Dinas dan atau Kepala Bidang Lalu Lintas

12. Bidang Angkutan, mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang

Angkutan ;


16

b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan strategi pembangunan

jangka pendek, menengah dan jangka panjang Bidang Angkutan ;

c. Pelaksanaan perumusan manajemen angkutan orang, angkutan Tidak

Dalam Trayek dan angkutan khusus yang berada di jalan kabupaten

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

d. Perumusan kebijakan teknis sarana prasarana angkutan Tidak Dalam

Trayek dan orang ;

e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Angkutan ;

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

13. Seksi Angkutan Dalam Trayek, mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Angkutan Dalam

Trayek sebagai pedoman kerja ;

b. Pelaksanaan Pemantauan, Pembinaan dan Pengendalian arus angkutan

orang pada terminal dan prasarana angkutan oDalam Trayek lainnya ;

c. Perencanaan dan Penyiapan bahan penetapan tarif angkutan orang dan

jasa terminal serta prasarana angkutan lainnya ;

d. Pemberian Ijin usaha dan Ijin trayek untuk kendaraan angkutan dalam

trayek ;

e. Pelaporan Pelaksanaan Tugas Seksi angkutan dalam trayek ;

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang

diberikan oleh Kepala Dinas dan atau Kepala Bidang Angkutan.

14. Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek, mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Angkutan Tidak

Dalam Trayek sebagai pedoman kerja ;

b. Pelaksanaan Pemantauan, Pembinaan dan Pengendalian arus angkutan

Tidak Dalam Trayek ;

c. Pemberian Ijin usaha dan operasi kendaraan angkutan Tidak Dalam

Trayek dan kendaraaan komersial pariwisata ;


17

d. Pemberian ijin usaha penunjang yang meliputi ekspedisi, muatan, bongkar

muat, jasa pengurusan perhubungan, depo kendaraan dan peti kemas ;

e. Pelaporan Pelaksanaan Tugas Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek ;

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang

diberikan oleh Kepala Dinas dan atau Kepala Bidang Angkutan.

15. Bidang Teknis Sarana Dan Prasarana, mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dan menyusun program kerja Bidang Teknik

Sarana dan Prasarana ;

b. Pengkoordinasian seluruh pelaksanaan kegiatan Bidang Teknik Sarana

dan Prasarana ;

c. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan strategi pembangunan

Bidang Teknik Sarana dan Prasarana dalam jangka pendek, menengah

dan jangka panjang ;

d. Pengkoordinasian perumusan kebijakan pengawasan pengguna frekuensi

e. Penyiapan bahan pembinaan inventarisasi, pembinaan perbengkelan

umum, penilaian ijin pendirian bengkel umum ;

f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Teknik Sarana

dan Prasarana ;

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas pokoknya.

16. Seksi Teknik Sarana, mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Teknik Sarana


b. Pengkoordinasian kebutuhan sarana pengujian kendaraan ;

c. Perencanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Sarana Pengujian

Kendaraan Bermotor ;

d. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Teknik Sarana ;

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Kepala Dinas dan Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana.


18

17. Seksi Teknik Prasarana, mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Teknik Prasarana


b. Perencanaan strategis kebutuhan prasarana pengujian ;

c. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Teknik Prasarana;


Kepala Dinas dan Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana.

18. Unit Pelaksana Teknis Terminal, mempunyai fungsi :

a. Perumuskan dan menyusun program kerja operasional UPT Terminal

pada Dinas Perhubungan ;

b. Pelaksanakan teknis operasional UPT Terminal dan sub Terminal pada

Dinas Perhubungan ;

c. Pelaksanakan urusan kepegawaian, keuangan dan umum program UPT

Terminal;

d. Pelaksanakan program dan kebijakan operasional UPT Terminal ;

e. Pelaksanaan pemungutan retribusi yang menjadi bagian Pendapatan Asli

Daerah bidang pengelolaan terminal ;

f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;

g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perhubungan ;

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Perhubungan sesuai bidang tugasnya.

19. Sub Bagian Tata Usaha Terminal, mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha yang

akan ditetapkan sebagai pedoman kerja ;

b. Pelaksanaan urusan Umum ;

c. Pelaksanaan urusan Kepegawaian ;

d. Pelaksanaan urusan Keuangan ;

e. Pelaksanaan urusan Perlengkapan ;

f. Pelaksanaan urusan Kehumasan ;


19

g. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat ;

h. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha;

i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis

Terminal sesuai bidang tugasnya ;

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana

Teknis Terminal sesuai bidang tugasnya.

20. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor, mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan Penyusunan program kerja operasional UPT Teknis

Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan ;

b. Pelaksanakan teknis operasional UPT Teknis Pengujian Kendaraan

Bermotor pada Dinas Perhubungan ;

c. Pelaksanakan urusan kepegawaian, keuangan dan umum program UPT

Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor;

d. Pelaksanakan program dan kebijakan operasional pelaksanaan program

Perhubungan ;

e. Pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian yang merupakan bagian dari

pendapatan asli daerah ;

f. Pelaporkan hasil pelaksanaan tugas ;

g. Pemberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perhubungan;

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Perhubungan.

21. Sub Bagian Tata Usaha Pengujian Kendaraan Bermotor, mempunyai fungsi :








20





Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai bidang tugasnya ;


Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai bidang tugasnya.

22. Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor, mempunyai fungsi :

a. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang

perlu diambil sesuai bidang tugasnya kepada Kepala UPT Pengujian

Kendaraan Bermotor ;

b. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana

Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai bidang tugasnya.

23. Unit Pelaksana Teknis Telekomunikasi, mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Unit Pelaksana Teknis

Telekomunikasi sebagai pedoman kerja ;

b. Perencanaan strategis dan pembinaan keberadaan Stasiun Pemancar

Radio, Jaringan TV Kabel, Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia

(Orari), Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) dan Penggunaan

Frekuensi dalam wilayah Kabupaten Lumajang ;

c. Pelaksanaan Fungsi Telekomunikasi kepada masyarakat.

d. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja UPT Telekomunikasi;

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

24. Sub Bagian Tata Usaha Telekomunikasi, mempunyai fungsi :






21







Telekomunikasi sesuai bidang tugasnya ;


Teknis Telekomunikasi sesuai bidang tugasnya

G. SUSUNAN ORGANISASI

Adanya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

maka untuk urusan Pekerjaan Umum bidang jalan dan urusan Perhubungan

Darat menjadi urusan Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya,

Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang mempunyai kewenangan yang telah

diatur berdasarkan Peraturan Daerah nomor 40 tahun 2007 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan,

meliputi urusan lalu lintas dan angkutan, pengujian dan keselamatan,

sarana/prasarana lalu lintas jalan dan jembatan, perparkiran, terminal dan sub

terminal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas kedinasan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten

Lumajang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh :

a. Sekretariat, membawahi :

- Sub Bagian Keuangan

- Sub Bagian Umum

- Sub Bagian Kepegawaian


22

b. Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Membawahi :

- Seksi Rekayasa Lalu Lintas

- Seksi Perparkiran

c. Bidang Lalu Lintas, Membawahi :

- Seksi Pengendalian dan Operasional

- Seksi Bimbingan dan Keselamatan

d. Bidang Angkutan, Membawahi :

- Seksi Angkutan Dalam Trayek

- Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek

e. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, Membawahi :

- Seksi Teknik Sarana

- Seksi Teknik Prasarana

f. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor, Membawahi :

- Sub Bagian Tata Usaha Pengujian Kendaraan Bermotor

- Pelaksana Penguji Kendaraan Bermotor

g. Unit Pelaksana Teknis Terminal

- Sub Bagian Tata Usaha Terminal;

- Pelaksana Pengelola Fasilitas Terminal;

- Pelaksana Pengelola Terminal.

H. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas Perhubungan

Kabupaten Lumajang diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi

Kabupaten Lumajang melalui serangkaian program dan kegiatan. Banyak

parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang

perhubungan, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian

masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi. Potensi

dan kondisi sektor Perhubungan Kabupaten Lumajang hanya meliputi subsektor

perhubungan darat beserta sarana pendukungnya, adapun faktor – faktor

lingkungan tersebut meliputi :


23

1. Lingkungan Internal.

a. Kekuatan

1) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 41 Tahun 2007

tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan

Kabupaten Lumajang serta Adanya Visi dan Misi.

2) Adanya Rencana Induk Transpotasi Kabupaten Lumajang (Master

Plan).

3) Adanya kantor dan fasilitasnya.

4) Adanya komitmen pimpinan dan staf yan tinggi.

b. Kelemahan

1) Terbatasnya sarana dan prasarana.

2) Kemampuan kompetensi aparat yang belum memadai.

3) Rendahnya koordinasi dengan mitra kerja.

4) Belum tersedianya data-data yang akurat baik administratif maupun

teknis.

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

1) Adanya Peraturan Perundang-undangan.

2) Adanya dukungan organisasi jasa angkutan, pers dan telekomunikasi.

3) Banyaknya jumlah kendaraan sebagai potensi PAD.

4) Dukungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

b. Ancaman

1) Budaya tertib lalu lintas masyarakat masih rendah.

2) Belum optimalnya fungsi organisasi jasa angkutan, pos dan

telekomunikasi.

3) Belum memadainya jaringan transportasi yang ada dibanding jumlah

kendaraan.

4) Letak geografis yang dilalui oleh 2 jalur transportasi.


24

I. FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Faktor-faktor kunci keberhasilan yaitu :

a. Mewujudkan Lalu lintas yang tertib, aman dan nyaman bagi pengguna jasa

transportasi dan lalu lintas.

b. Mewujudkan kemudahan aksesbilitas dan distribusi serta memberikan

pelayanan yang optimal bagi pengguna angkutan umum.

c. Mewujudkan perencanaan pembengunan Dinas Perhubungan Kabupaten

Lumajang yang dapat dimonitor dan dapat dievaluasi.


25

BAB II

RENCANA STRATEGIS

A. VISI DAN MISI

Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

Pelayanan Transpotasi yang Tertib, Lancar dan Terjangkau.

Untuk memenuhi kebutuhan visi tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten

Lumajang menjabarkan kedalam sebagai berikut :

- Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan, dalam

kurun waktu 2015 – 2019.

- Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas;

- Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi;

- Memiliki orientasi ke masa depan;

- Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten

Lumajang dan juga stake holders;

- Menjamin kesinambungan kepemimpinan pada Dinas Perhubungan

Kabupaten Lumajang.

Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Aparatur Pelaksana Pelayanan

Transportasi Yang Handal / Profesional ;

2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Transportasi Yang Mampu

Menjangkau Seluruh Wilayah Kabupaten Lumajang ;

3. Meningkatkan Pelayanan Dan Pengendalian Dalam Penyelenggaraan

Angkutan Jalan Yang Tertib, Lancar dan Aman ;


26

4. Mengembangkan Sistem/Strategi Pengelolaan & Pelayanan Transportasi

Yang Handal, Terpadu Dan Efisien.

B. TUJUAN DAN SASARAN

MISI - TUJUAN

NO.

M I S I

T U J U A N

1.

2.

3.

4.

Meningkatkan Kualitas

Sumberdaya Aparatur

Pelaksana Pelayanan

Transportasi Yang Handal /

Profesional ;

Meningkatkan Sarana dan

Prasarana Pelayanan

Transportasi Yang Mampu

Menjangkau Seluruh Wilayah

Kabupaten Lumajang ;

Meningkatkan Pelayanan Dan

Pengendalian Dalam

Penyelenggaraan Angkutan

Jalan Yang Tertib, Lancar dan

Aman ;

Mengembangkan

Sistem/Strategi Pengelolaan &

Pelayanan Transportasi Yang

Handal, Terpadu Dan Efisien.

Terwujudnya pelayanan umum

transportasi yang tertib, lancar,

aman dan terjangkau dalam

rangka menunjang kelancaran

roda perekonomian;

Terwujudnya pengembangan

sarana dan prasarana

pelayanan transportasi;

Terwujudnya kedisiplinan

masyarakat pelaku transportasi

dan Angkutan Jalan Yang

Tertib, Lancar dan Aman.

Terwujudnya pengembangan

sistem/strategi Pengelolaan &

Pelayanan Transportasi Yang

Handal, Terpadu Dan Efisien.


27

Sasaran :

NO TUJUAN SASARAN

URAIAN INDIKATOR

1. Terwujudnya pelayanan

umum transportasi yang

tertib, lancar, aman dan

terjangkau dalam rangka

menunjang kelancaran

roda perekonomian;

Terlaksananya

pelayanan kepada

masyarakat

dengan optimal

sehingga terwujud

pelayanan yang

prima

- Meningkatnya

tingkat disiplin

aparat

perhubungan;

- Terselenggaranya

kegiatan

administrasi dan

operasional

perkantoran;

- Terciptanya

kedisiplinan dan

kinerja yang

beretos kerja

tinggi;

2. Terwujudnya

pengembangan sarana

dan prasarana

pelayanan transportasi;

Terciptanya

kenyamanan dan

keamanan bagi

pengguna jalan

- Meningkatnya

sarana dan

prasarana

transportasi yang

memadai guna

memberikan

pelayanan akan

jasa transportasi

dengan

memberikan

manfaat kepada

masyarakat;


28

- Terwujudnya

pelayanan akan

prasarana dan

fasilitas LLAJ;

- Meningkatnya

sarana dan

prasarana fasilitas

kerja;

- Terbangunnya

sarana

transportasi untuk

memenuhi akan

kebutuhan jasa

transportasi

dengan

memberikan

manfaat kepada

masyarakat;

3. Terwujudnya kedisiplinan

masyarakat pelaku

transportasi dan

Angkutan Jalan Yang

Tertib, Lancar dan

Aman.

Terciptanya

transportasi yang

menjangkau

secara menyeluruh

dan jaringan

transportasi

keseluruh wilayah

yang berhasil guna

dan berdaya guna

dan disiplin

masyarakat

pengguna jalan

Meningkatnya tingkat

disiplin masyarakat

pengguna jalan dan

penyelenggara

angkutan umum


29

4. Terwujudnya

pengembangan

sistem/strategi

Pengelolaan &

Pelayanan Transportasi

Yang Handal, Terpadu

Dan Efisien.

Terciptanya

pelayanan

transportasi yang

menjangkau

secara menyeluruh

dan jaringan

transportasi

keseluruh wilayah

yang berhasil guna

dan berdaya guna

Terlaksananya

pelayanan

transportasi yang

menjangkau secara

menyeluruh dan

jaringan transportasi

keseluruh wilayah

yang berhasil guna

dan berdaya guna;

Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang menetapkan tujuan strategis

berdasarkan Visi, Misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan yaitu :

a. Terciptanya lalu lintas pada seluruh jaringan jalan dan terminal dalam

Kabupaten Lumajang.

b. Terdistribusinya rute angkutan kota keseluruh wilayah Kabupaten Lumajang.

c. Tersedianya sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang

yang memmudahkan bagi pengguna jasa angkutan umum dan lalu lintas.

d. Tersedianya informasi jaringan jalan sebagai acuan dalam mengkaji,

mengevaluasi serta analisis detial sarana dan prasarana Dinas Perhubungan

Kabupaten Lumajang yang ada.

e. Tersedianya informasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dengan data

yang akurat.

f. Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kegiatan Dinas Perhubungan

Kabupaten Lumajang.

g. Tersedianya media informasi jaringan angkutan umum dan lalu lintas di

Kabupaten Lumajang.


30

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Kegiatan yang merupakan uraian yang terukur dari program yang telah

ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas

Perhubungan Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2015 yang meliputi :

1. Penyediaan jasa surat menyurat;

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor ;

4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional;

5. Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang daerah;

6. Penyediaan jasa kebersihan kantor;

7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;

8. Penyediaan alat tulis kantor;

9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

10. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor;

11. Penyediaan bahan logistik kantor;

12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan;

13. Penyediaan makanan dan minuman;

14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah;

16. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor;

17. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional;

18. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan kantor;

19. Pemeliharaan gedung/kantor;

20. Pengadaan pakaian kerja lapangan;

21. Pendidikan dan pelatihan formal;

22. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD/LAKIP;

23. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun;


31

24. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor;

25. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan/aset perhubungan;

26. Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu/traffic light;

27. Rehabilitasi/pemeliharaan taman lalu lintas;

28. Pengendalian disiplin operasional angkutan umum di jalan raya;

29. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;

30. Penyelenggaraan lomba (WTN, AKUT,siswa teladan);

31. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas;

32. Pengadaan traffic light dan warning light;

33. Pembangunan Balai pengujian kendaraan bermotor;

34. Pengadaan perlengkapan uji kendaraan bermotor;


32

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUN 2015

A. PROGRAM UTAMA

Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2015 diharapkan dapat membantu

pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Lumajang, sedangkan pelaksanaan

untuk mencapai sasaran adalah melalui kegiatan kegiatan sebagaimana yang

terurai dibawah ini

Program Utama dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2015.

NO

PROGRAM

KEGIATAN

1. Program Pelayanan administrasi

perkantoran

Pelayanan administrasi dan

operasional perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur Negara

Pengadaan perlengkapan dan

peralatan gedung kantor

Pengadaan perlengkapan dan

peralatan kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala

Kendaraan Dinas / Operasional


perlengkapan dan peralatan gedung

kantor


perlengkapan dan peralatan kantor

Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor


33

3 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Pengadaan Pakaian Kerja

Lapangan

Pengadaan Pakaian khusus Hari-

hari tertentu

4 Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

Pengiriman Aparatur dalam Rangka

Diklat/Sosialisasi/Bimtek/ dan

sejenisnya

5 Program Peningkatan

pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD/LAKIP

Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

Penyusunan Laporan Indeks

Kepuasan Masyarakat

6 Program Pembangunan Prasarana

dan Fasilitas Perhubungan

Perencanaan Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

7 Program Rehabilitasi dan

pemeliharaan prasarana dan

fasilitas LLAJ

Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana

Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Rehabilitasi / Pemeliharaan

Prasarana Balai Pengujian

Kendaraan Bermotor

Rehabilitasi / Pemeliharaan

Terminal/Pelabuhan

Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-

rambu/Traffic Light

Rehabilitasi / Pemeliharaan Taman

Lalu Lintas


34

8 Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan

Kegiatan Penyuluhan Bagi Para

Sopir/Juru Mudi Untuk Peningkatan

Keselamatan Penumpang

Kegiatan Pengendalian Disiplin

Operasional Angkutan Umum di

Jalan Raya

Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban

Lalu Lintas dan Angkutan

Kegiatan Pemilihan dan Pemberian

Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak

Kendaraan Angkutan Umum

Teladan

Lomba Wahana Tata Nugraha

(WTN), AKUT dan Siswa Teladan

9 Program Pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

Pengadaan Rambu-rambu Lalu

Lintas

Pengadaan Traffic Light dan

Warning Light

10 Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber Pendapatan daerah

B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Bahwa sasaran yang sudah ditetapkan berdasarkan Perda RPJMD Nomor 1

Tahun 2014 oleh suatu organisasi merupakan dokumen perencanaan yang

untuk mencapainya diperlukan upaya-upaya tertentu sehingga pelaksanaan

program-program dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, adapun

sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2015 sebagai

berikut :


35

Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2015.

No PROGRAM SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran

Terselenggaranya kegiatan administrasi dan operasional perkantoran

Output : Tersedianya Dana

Outcomes :

Terlaksananya kegiatan administrasi dan operasional perkantoran

Terlaksana- nya administrasi dan operasional perkantoran dengan tertib dan tepat waktu

2. Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas kerja


Outcomes :

Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Terlaksana- nya Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas kerja

3. Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Terciptanya kedisiplinan dan kinerja yang beretos kerja tinggi


Outcomes :

Terlaksana kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

Terciptanya kedisiplinan yang beretos kerja tinggi

4. Program

Peningkatan

Kapasitas

Meningkatnya tingkat disiplin aparat perhubungan


Outcomes :

Pengiriman

Terciptanya kinerja yang beretos kerja tinggi


36

Sumberdaya

Aparatur

Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/ Bimtek

5. Program

Peningkatan

pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Terselenggaranya penyusunan capaian dan kinerja keuangan


Outcomes :

Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja, ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Indeks Kepuasan Masyarakat

Terciptanya pelaporan capaian kinerja dan keuangan

6 Program

Pembangunan

prasarana dan

fasilitas

Perhubungan

Meningkatnya Ketertiban, Kelancaran, dan Keamanan Angkutan Umum


Outcomes :

Terlaksananya Perencanaan Induk Transportasi

Tersedianya Rencana Induk Transportasi

7 Program

Rehabilitasi dan

pemeliharaan

prasarana dan

fasilitas LLAJ

Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi yang memadai guna mem berikan pelayanan akan jasa transportasi dengan mem berikan manfaat kepada masyarakat


Outcomes :

Terciptanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai

Terpenuhi- nya sarana dan prasarana transportasi yang memberikan manfaat kepada masyarakat


37

8 Program

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan

Terlaksananya pelayanan transportasi yang menjangkau secara menyeluruh dalam jaringan transportasi keseluruh wilayah yang berhasil guna dan berdayaguna


Outcomes :

Terciptanya pelayanan transportasi yang menjangkau secara menyeluruh dalam jaringan transportasi

Terciptanya transportasi yang nyaman, aman dan efisien

9. Program

Pengendalian dan

pengamanan lalu

lintas

Meningkatnya tingkat disiplin pengguna jalan


Outcomes :

Terlaksananya Prasarana lalu lintas

Terciptanya tingkat disiplin pengguna jalan

10. Program

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Meningkatkan pelayanan administrasi retribusi parkir berlangganan dan retribusi parkir konvensional


Outcomes :

Tercapainya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Peningkatan PAD

C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015, sebesar Rp. 13.755.089.593 yaitu untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 6.139.382.300 dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.615.707.293 adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana lampiran Rencana Kinerja Tahun 2015.


38

BAB III

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab – bab sebelumnya dapat ditarik beberapa

kesimpulan utama yang berkaitan dengan program Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2015 yaitu :

1. Terpenuhinya kabutuhan administrasi dan operasional perkantoran;

2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

3. Terciptanya peningkatan disiplin aparatur pegawai perhubungan;

4. Terciptanya SDM yang handal di bidang Perhubungan;

5. Terwujudnya administrasi yang baik dalam sistem pelaporan kinerja dan

keuangan;

6. Terciptanya perencanaan yang baik dan berkelanjutan;

7. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana bagi balai pengujian kendaraan

bermotor;

8. Terciptanya disiplin masyarakat pengguna angkutan dalam berlalu lintas;

9. Terwujudnya sarana dan prasarana di bidang perhubungan;

10. Terciptanya tertib lalu lintas pada seluruh jaringan jalan dan terminal di

Kabupaten Lumajang;

11. Terciptanya tertib administrasi dan pengoperasian uji kendaraan bermotor;

12. Terciptanya pelayanan yang prima di bidang perhubungan.

Lumajang, Januari 2015 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN LUMAJANG

ttd

ROCHANI, S.Sos.

Pembina Utama Muda NIP. 19570303 198003 1 021

bab i pendahuluan a. latar belakang 2015/dinas/2015.perhubungan.pdf · rencana kinerja dinas...

Documents