bab i pendahuluan 1.1. latar...

1 Renja Dinas Kominfo Kabupaten Blitar Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang- undang Nomor 12 tahun 2008 mengamanatkan bahwa

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan , pemerintah daerah

berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu

kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut meliputi Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20

tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengan (RPJMD) untuk jangka

waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk

jangka waktu 1 tahun.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara terintegrasi dengan

dokumen-dokumen perencanaan lainnya, mulai dari tingkat pusat dan

provinsi. Hal ini dilakukan agar terdapat koordinasi dan sinkronisasi berbagai

program/ kegiatan baik di pusat maupun di daerah dan pada akhirnya

berbagai program pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat

yang lebih besar kepada masyarakat di kabupaten Blitar khususnya.

Selanjutnya untuk setiap tahunnya , Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai

pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk

menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam

Renstra SKPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih

operasional. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA - OPD)

adalah merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai

kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada OPD

dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi

pelaksanaan Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan


Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung visi dan misi

Daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu

pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh

karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara

simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus

melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD,

evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi

kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Selanjutnya Kepala OPD

menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam

menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran

berkenaan yang pada akhirnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan

RAPBD OPD yang bersangkutan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Orgnisasi Perangkat

Daerah (RENJA – OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar

Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Keuangan

Negara ;

3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional ;

4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

5. Undang – Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;

6. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang


Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah ;

9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan

Permendagri No. 13 Tahun 2006;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar

Tahun 2016-2021

11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah,

antar sektor pembangunan dan SKPD, serta mewujudkan efisiensi alokasi

berbagai sumber daya alam pembangunan daerah. Renja OPD tahun 2019

dipergunakan pula sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan

Informatika dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam kurun

waktu Tahun Anggaran 2019. Adapun Tujuan disusunnya renja tahun 2019

adalah untuk :

1. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis

jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran

tahunan OPD.

2. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib

pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan

kegiatan pembangunan.


3. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi

penyelenggaraan kegiatan OPD yang perlu disampaikan kepada

pemerintah daerah.

1.4. Sistematika Renja - OPD

Secara garis besar, sistematika Rencana Kerja Organisasi Perangkat

Daerah (Renja–OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar

tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang Renja OPD Dinas komunikasi

dan Informatika, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara

Renja OPD dengan Renja Kementerian/ Lembaga (K/L) dan Renja

Provinsi/ Kabupaten/ Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD perubahan.

1.2. Landasan Hukum

Memuat undang- undang, peraturan daerah dan ketentuan

peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan

Tata Kerja (SOTK), kewenangan OPD Dinas Komunikasi dan

Informatika, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD Dinas

Komunikasi dan Infromatika.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan

Renja OPD Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD Dinas

Komunikasi dan Informatika serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu


Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja OPD

tahun 2016 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2017)

mengacu pada APBD tahun 2017.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Memuat kajian terhadap kondisi pelayanan teknis OPD, organisasi

dalam OPD, tugas dan Fungsi pelayanan OPD.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Memuat isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan analisis gambaran

pelayanan OPD.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Memuat tentang rancangan awal anggaran kegiatan OPD dan

anggaran kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan OPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisi tentang usulan kegiatan kepada Dinas Komunikasi dan

Informatika selaku OPD baik usulan dari Kelompok Masyarakat,

maupun dari Pokok-pokok pikir DPRD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional maupun provinsi

sebgaimana dimaksud, yaitu penelaahan menyangkut arah

kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang

terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Memuat perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan

isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi OPD yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja OPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Memuat faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai

rekapitulasi kegiatan.


BAB IV PENUTUP

Memuat catatan-catatan penting, baik terkait pelaksanaan kegiatan

maupun ketersediaan anggaran, kaidah- kaidah pelaksanaan dan

rencana tindak lanjut.


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Capaian Program Tahun Lalu

Pada Tahun Anggaran 2016 Bidang Komunikasi dan Informatika telah

melaksanakan 2 program dan 10 kegiatan dengan capaian Kinerja Keuangan

sebagai berikut :

1. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa terdiri

dari kegiatan-kegiatan, antara lain :

1. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan

informasi memliliki nilai realisasi anggaran sebesar 99,64%.

2. Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) memilik nilai realisasi

anggaran sebesar 72,12%

3. Monitoring Menara Telekomunikasi memiliki nilai realisasi anggaran

sebesar 99,73%

4. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 97,78%

5. Pengembangan Infrastruktur teknologi Informasi dan Komunikasi

(TIK) memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 97,81%

Dari nilai capaian kegiatan – kegiatan tersebut dihasilkan nilai realisasi

anggaran program pada akhir triwulan ketiga Tahun Anggaran 2016

sebesar 98,33%.

2. Program Penyebarluasan Informasi Publik Penyelenggaraan

Pemerintahan terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

1. Penerbitan majalah penataran memiliki nilai realisasi anggaran

kegiatan sebesar 99,87%

2. Pemeliharaan dan pengembangan website memiliki nilai realisasi

anggaran kegiatan sebesar 99,94%

3. Publikasi informasi melalui media cetak/elektronik memiliki nilai

realisasi anggaran kegiatan sebesar 99,82%

4. Pelayanan informasi dan dokumentasi publik memiliki nilai realisasi

anggaran kegiatan sebesar 99,50%.

Dari nilai capaian kegiatan tersebut selanjutnya pada triwulan ke tiga

diperoleh nilai realisasi anggaran program sebesar 99,83%.


Pada tahun 2017, Bidang Komunikasi dan Informatika telah berubah

nomenklatur menjadi Dinas komunikasi dan Informatika, yang

melaksanakan 3 urusan pemerintahan yaitu urusan komunikasi dan

informatika, urusan statistic dan urusan persandian. Adapun capaian

program dan kegiatan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan target

cakupan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 82 %

tercapai 100%, dengan kegiatan :

1. Penyediaan dan Peningkatan Administrasi

Perkantoran, dengan target kinerja sebanyak 11

jenis layanan administrasi perkatoran, tercapai 11

jenis dengan realisasi anggaran sebesar 99,43%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

dengan target cakupan pelayanan sarpras aparatur sebesar

82 % tercapai 100%, dengan kegiatan :

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan

target kinerja adalah jumlah sarpras yang berfungsi

baik sebanyak 85 % tercapai 100% dengan realisasi

anggaran sebanyak 99,53%.

3. Program perencanaan, penganggaran, pengendalian dan

pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Adapun target

kinerja program ini adalah tingkat ketepatan waktu

menyerahkan laporan kinarja dan keuangan sebanyak 70%

dan tercapai 100%, dengan kegiatan :

1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan, dengan target kinerja 4 buah

dokumen dengan capaian kinerja 4 dokumen (100%)

dan realisasi anggaran sebesar 100%

4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media

Massa, dengan target persentase layanan public yang

menggunakan teknologi informasi (TI) sebesar 62% dan

tercapai 55%. Hal ini terjadi karena aplikasi yang dibangun,

selain untuk pelayanan publik juga untuk fungsi lain, missal


fungsi administrasi. Kegiatan dari program ini sebanyak 6

kegiatan, yaitu :

1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi

dan Informasi, dengan target kinerja 2 buah telecenter

yang dikelola, tercapai 100%. Realisasi anggaran

kegiatan ini sebesar 96,8 %.

2. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya

Koomunikasi dan Informasi. Target kinerja kegiatan ini

adalah 3 buah KIM yang dibina, terealisasi 4 buah KIM

yaitu : KIM waradesa di sumberasri Nglegok, KIM

Sariwarto di Minggirsari, KIM Mardatila di Bangle

Kanigoro, KIM Bhumi Penataran di Kecamatan Nglegok.

Sehingga realisasi kinerja kegiatan ini mencapai 133%.

Adapun realisasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar

99,33%.

3. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Target

kinerja kegiatan ini adalah 51 SKPD yang menggunakan

aplikasi LPSE, dengan capaian kinerja sebanyak 60

SKPD atau sebesar 117,6%. Adapun realisasi anggaran

kegiatan ini adalah sebesar 99,83%.

4. Monitoring Menara Telekomunikasi dengan target

kinerja jumlah monitoring menara telekomunikasi

sebanyak 22 kecamatan dan terealisasi 100%. Adapun

realisasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar 98,31%.

5. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK). Kegiatan ini memiliki tiga indikator

yaitu jumlah SKPD terkoneksi internet dan terintegrasi

sebanyak 21 SKPD dan tercapai 21 SKPD (100%),

indikator kedua adalah jumlah webserver ditargetkan

sebanyak 1 buah dan terealisasi 1 Buah (100%),

indikator ketiga yaitu jumlah dokumen rencana induk

TIK ditagetkan sebanyak 1 dokumen dan teralisasi 1


dokumen (100%). Adapun realisasi anggaran dari

kegiatan ini adalah sebesar 99,67%.

6. Pembangunan Telecenter Mini di Kabupaten Blitar.

Target dari kegiatan ini adalah 3 buah telecenter mini

yang dibangun dan terealisasi sebanyak 3 buah (100%)

yaitu di RTH Wlingi, RTH Kanigoro dan alun- alun

Sutojayan. Sedangkan realisasi anggarannya adalah

sebsar 100%.

5. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Data dan Statistik,

dengan indikator kinerja program adalah persentase

ketersediaan data pembangunan daerah yang tepat waktu

sebesar 100% dan terealisasi 100%. Adapun kegiatan dari

program ini adalah :

1. Penyusunan dan Publikasi Data Pembangunan Daerah.

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah publikasi

pembangunan daerah yang disusun sebanyak 4

publikasi terealisasi 4 buku (100%), dengan realisasi

anggaran sebesar 99,98%.

6. Program penyebarluasan informasi publik penyelenggaraan

Pemerintah. Indikator kinerja program ini adalah persentase

Desiminasi dan pendistribuasian informasi dngan target

kinerja sebesar 52% terealisasi 52%. Kegiatan dari program

ini adalah :

1. Penerbitan Majalah Penataran. Target kinerja kegiatan

ini adalah jumlah majalah penatarn yang terbit dengan

target sebanyak 7 edisi dan terealisasi 10 edisi (142%)

dengan realisasi anggaran sebesar 99,94%.

2. Pemeliharaan dan Pengembangan Website. Target

kinerja kegiatan ini adalah sebanyak 64 website,

namun hanya terealisasi 52 (81,2%) website. Hal ini

selain disebabkan oleh keterbatasan anggaran untuk

pengadaan website OPD juga adanya perubahan

nomenklatur OPD sehingga ada beberapa OPD yang


dilebur. Rincian dari website tersebut adalah 48

Website OPD, website PPID, website blitarkab.go.id,

website transparansi dan website Dokumentasi. Adapun

realisasi anggaran dari kegiatan ini adalah 99,72%.

3. Publikasi Informasi Melalui Media Cetak / Elektronik.

Target dari kegiatan ini adalah publikasi melalui 5

media informasi, terealisasi 5 media (100%) yaitu :

media televisi, radio, koran, baliho/spanduk, dan

leaflet. Adapun realisasi anggaran dari kegiatan ini

adalah sebesar 99,99%.

4. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik. Target

dari kegiatan ini adalah persentase pelayanan informasi

dan dokumentasi sebesar 80%, dan terealisasi 100%

(125%). Adapun realisasi anggaran dari kegiatan ini

adalah sebesar 99,95%.

Tabel realisasi anggaran dan kinerja tahun 2016 dan 2017, disajikan dalam

tabel berikut :


Tabel 2.1 Rekapitulasi hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2016

Bidang Kominfo pada Dinas Perhubungan dan Kominfo

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

(outcome)/Kegiatan (output)

Target program/kegiatan Renja SKPD tahun 2016

Realisasi capaian target program/kegiatann Renstra SKPD tahun 2016

Catatan Target Anggaran Realisasi Anggaran

Tingkat capaian (%)

1 2 3 9 10

12

Urusan Komunikasi dan Informatika

Program Pengembangan Komunikasi, informasi,dan media massa

Persentase layanan Publik yang Menggunakan Teknologi Informasi Rp 1,188,875,400 Rp 1,168,995,134 98.33%

01 01 21 01 Pembinaan dan Pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi

Jumlah Bulan Beroperasinya telecenter 2 tc Rp 35,177,850 2 tc Rp 35,052,850 99.64%

01 01 21 08 Pelayanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) jumlah Bulan pelayanan LPSE 51 SKPD Rp 257,506,100 51 SKPD Rp 255,756,597 99.32%

01 01 21 10 Monitoring Menara Telekomunikasi Jumlah Bulan Monitoring menara telekomunikasi 22 kec Rp 86,375,000 22 kec Rp 86,138,700 99.73%

01 01 21 12 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan komunikasi dan informasi

Jumlah jaringan Komunikasi dan Informasi 3 KIM Rp 53,183,700 3 KIM Rp 52,005,619 97.78%

01 01 21 13 Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK)

jumlah SKPD terkoneksi Jaringan internet 50% Rp 756,632,750 50% Rp 740,041,368 97.81%

Program Penyebarluasan Informasi publik Penyelenggaraan Pemerintahan

Persentase Desiminasi dan pendistribuasian informasi Rp 913,148,200 Rp 911,564,700 99.83%

01 01 24 01 Penerbitan Majalah Penataran Jumlah Majalah Penataran yang terbit 6 edisi Rp 275,995,250 7 edisi Rp 275,631,250 99.87%

01 01 24 02 Pemeliharaan dan Pengembangan website Jumlah website yang terpelihara 62 web Rp 120,520,600 64 web Rp 120,452,100 99.94%

01 01 24 03 Publikasi Informasi Melalui Media cetak/ elektronik Jumlah Publikasi informasi 4 media Rp 454,947,600 4 media Rp 454,107,600 99.82%

01 01 24 04 Pelayanan Informasi dan Dokumentasi publik Persentase Pelayanan 75% Rp 61,684,750 75% Rp 61,373,750 99.50%

Jumlah Rp 2,102,023,600 Rp 2,080,559,834 98.98%


3517

7850

2575

0610

0

8637

5000

5318

3700

7566

3275

0

2759

9525

0

1205

2060

0

4549

4760

0

6168

4750

3505

2850

2557

5659

7

8613

8700

5200

5619

7400

4136

8

2756

3125

0

1204

5210

0

4541

0760

0

6137

3750

Realisasi Anggaran Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2016

Anggaran

Realisasi


Tabel 2.2 LAPORAN REALISASI KEGIATAN dan ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2017

NO. PROGRAM /KEGIATAN

ALOKASI BIAYA KELUARAN (OUTPUT)

KET ANGGARAN REALISASI % URAIAN

TARGET

REALISASI

2.10.2.10.1.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

381,297,413

379,124,274

99.43

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

82 100

2.10.2.10.1.01.20

Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

381,297,413

379,124,274

99.43

Jumlah Jenis Layanan Administrasi Perkantoran

11 11

2.10.2.10.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

407,225,165

405,293,141

99.53

Cakupan Pelayanan sarpras aparatur

82 100

2.10.2.10.01.02.45

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

407,225,165

405,293,141

99.53

Jumlah Sarpras yang berfungsi baik

85 100

2.10.2.10.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur -

-

#DIV/0!

2.10.2.10.01.03.02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya -

-

#DIV/0!

2.10.2.10.01.06 Program perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2,730,000

2,730,000

100.0

0

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

70 100


2.10.2.10.01.06.07

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2,730,000

2,730,000

100.0

0

Jumlah dokumen

4 4

2.10.2.10.01.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1,890,729,4

22

1,882,713,5

86

99.58

Persentase layanan Publik yang menggunakan Teknologi Informasi (TI)

62 55

aplikasi yang dibangun selain untuk pelayanan publik juga untuk fungsi lain, misalnya fungsi administrasi

2.10.2.10.01.15.02

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

53,283,900

51,579,457

96.80

Jumlah Telecenter yang dikelola

2 2

2.10.2.10.01.15.03

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Koomunikasi dan Informasi

89,408,350

88,805,450

99.33

Jumlah KIM yang dibina

3 4

2.10.2.10.01.15.08

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

284,166,037

283,673,070

99.83

Jumlah SKPD yang menggunakan aplikasi LPSE

51 51

2.10.2.10.01.15.09

Monitoring Menara Telekomunikasi

82,621,900

81,222,978

98.31

Jumlah monitoring menara telekomunikasi

22 22

2.10.2.10.01.15.11

Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

1,170,958,2

35

1,167,141,6

31

99.67

Jumlah SKPD terkoneksi jaringan internet dan terintegrasi

18 18

Jumlah webserver

1 1

Jumlah Dokumen Rencana Induk TIK

1 1


2.10.2.10.01.15.12

Pembangunan Telecenter Mini di Kabupaten Blitar

210,291,000

210,291,000

100.0

0

Jumlah telecenter mini yang dibangun

3 3

2.14.2.10.01.16 Program Pengembangan dan Pemeliharaan Data dan Statistik

133,000,000

132,975,000

99.98

Persentase ketersediaan data pembangunan tepat waktu

100 100

2.14.2.10.01.16.01

Penyusunan dan Publikasi Data Pembangunan Daerah

133,000,000

132,975,000

99.98

Jumlah publikasi pembangunan daerah yang disusun

4 4

2.10.2.10.01.19 Program penyebarluasan informasi publik penyelenggaraan Pemerintah

1,211,016,5

00

1,210,342,2

52

99.94

Persentase Desiminasi dan pendistribusian informasi

52 75

2.10.2.10.01.19.01

Penerbitan Majalah Penataran

359,024,590

358,826,940

99.94

Jumlah majalah penataran yang terbit

7 10

2.10.2.10.01.19.02

Pemeliharaan dan Pengembangan Website

124,779,650

124,431,353

99.72

Jumlah website yang terpelihara

64 52

Perubahan Nomenklatur/ SOTK beberapa OPD,sehingga jumlah website OPD dihapuskan

2.10.2.10.01.19.03

Publikasi Informasi Melalui Media Cetak / Elektronik

621,433,080

621,360,000

99.99

Jumlah media Informasi

5 5

2.10.2.10.01.19 Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Persentase 80 100


.04 105,779,180 105,723,959 99.95 pelayanan informasi dan dokumentasi

Jumlah 4,025,998,5

00 4,040,635,7

88


Realisasi Anggaran Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2016


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Blitar, ada beberapa kegiatan yang dijadikan

indikator kinerja aspek pelayanan Umum yaitu :

1. Telecenter

Merupakan pusat informasi bagi masyarakat berbasis TIK dalam

rangka memberdayakan masyarakat yang dikelola oleh

masyarakat. Fasilitas ini disediakan untuk memberikan kemudahan pada

masyarakat dalam mengakses informasi secara cepat dan murah.

Telecenter merupakan tempat dilaksanakan berbagai kegiatan

pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan untuk meningkatkan

pengetahuan dan ketrampilan, juga pertemuan-pertemuan warga.

Dengan telecenter, masyarakat dapat melakukan banyak kegiatan

komunikasi mencari informasi, berkomunikasi dengan pihak lain, dan

mendapatkan layanan sosial dan ekonomi. Semuanya dilakukan dengan

dukungan TIK, misalnya melalui telepon, komputer dan sambungan

internet. Selain itu telecenter dapat mendukung kegiatan ekonomi

masyarakat dengan dukungan media dan teknologi untuk memudahkan

survey pasar, pemasaran dan transaksi. Saat ini ada 2 telecenter yang

aktif di Kabupaten Blitar, yang mana keduanya merupakan hibah dari

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Telecenter yang

beroperasi saat ini berada di Kecamatan Nglegok bernama Telecenter

Bumi Penataran yang merupakan Hibah dari Dinas Kominfo Jawa Timur

dan di Kecamatan Kanigoro bernama Minggirsari Telecenter. Pada tahun

2017, persentase capaian kinerja kegiatan ini sebesar 100%.

2. Pengembangan website resmi Pemerintah Kabupaten Blitar

Berdasarkan indikator kinerja Pembangunan Daerah yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar urusan Komunikasi dan

Informatika bahwa website pemerintah daerah harus senantiasa

menyajiakan informasi terbaru mengenai kegiatan dan pembangunan

pemerintah daerah, hal ini dimaksudkan sebagai sarana sosialisasi


pemerintah daerah kepada masyarakat yang berisi informasi- informasi

yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan. Di Kabupaten Blitar

sejak tahun 2009 website pemda sudah disentralkan di Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan alamat :

http//:www.blitarkab.go.id. Selain halaman utama, terdapat pula sub

domain sebanyak 48 yang dikelola oleh masing-masing OPD sesuai tugas

pokok dan fungsinya. Pengelolaan (penambahan konten dan sub

domain) dan Pemutakhiran Informasi website ini berada pada kegiatan

Pemeliharaan website www.blitarkab.go.id yang mana pada tahun 2017

persentase realisasi kegiatan ini sebesar 82% dari target yang telah

ditentukan. Hal ini disebabkan perubahan nomenklatur beberapa

OPD,sehingga ada beberapa web yang tidak lagi dikembangkan.

3 . Pengembangan Infrastruktur TIK

Infrastruktur Teknologi Informasi terdiri dari sekumpulan perangkat

keras dan aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk menjalankan

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan secara keseluruhan. Dalam hal

ini Pengembangan infrastruktur TIK merupakan layanan fasilitasi

keterhubungan antar SKPD untuk mengintegrasikan, sistem informasi,

pertukaran data dan informasi dalam rangka mengimplementasikan e-

goverment dan layanan publik. Pada tahun 2017, Dinas Kominfo telah

mengintegrasikan sebanyak 21 OPD ditambah ada 3 Telecenter Mini

yang terkoneksi internet. Pada tahun 2018, ada sebanyak 137 titik yang

telah terintegrasi dalam satu jaringan. Terdiri dari 60 OPD Sedangkan

pada tahun 2019 akan terus dilakukan pemantapan terhadap 137 titik

yang telah terkoneksi, serta dimaksimalkan pemanfaatannya untuk

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi lazimnya disingkat dengan

PPID secara sederhana merupakan orang yang ditugaskan menduduki

jabatan tertentu yang tugasnya mengelola informasi dan dokumentasi di

suatu Badan Publik. Jadi setiap Badan Publik idealnya memiliki PPID.

http://www.blitarkab.go.id/


PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan,

pendokumentasian, penyediaan, dan /atau pelayanan informasi di Badan

Publik. Dari definisi ini terungkap bahwa PPID mengemban

tanggungjawab yang tidak mudah. Tugasnya mengemban tata kelola

informasi internal, dan membawa citra lembaga ke luar melalui layanan

informasi. Baik buruknya pengelolaan laman suatu lembaga

pemerintahan, misalnya ada di pundak PPID. Dinas omunikasi dan

Informatika sesuai dengan tupoksinya, mengelola 2 PPID yaitu PPID

Utama (PPID Kabupaten Blitar) dan PPID Pembantu (PPID) Dinas

Komunikasi dan Informatika. Pada tahun 2016, persentase capaian

kinerja kegiatan ini sebesar 100%.

5. Pengelolaan Media Komunikasi

Di era keterbukaan informasi publik seperti sekarang ini, tentunya

menuntut pemerintah daerah untuk secara transparan menyampaikan

berbagai informasi mengenai pembangunan daerah. Selain itu, maraknya

berita- berita yang diragukan kebenarannya (hoax) juga mengharuskan

pemerintah untuk mengklarifikasi dan meluruskan informasi tersebut.

Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Kominfo menyampaikan

berbagai informasi melalui beberapa media informasi yaitu melalui

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Media Cetak (Koran, majalah,

leaflet, spanduk, baliho), dan media elektronik (Radio, televisi). Melalui 3

media ini diharapkan mampu menjadi jembatan informasi antara

pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat.

2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan hasil review pencapaian kinerja diskominfo 2016 dan 2017

dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan Dinas Kominfo telah berlangsung

cukup baik. Namun sebagaimana umumnya yang terjadi dalam pelayanan IT

di pemerintah daerah di berbagai wilayah, maka masih terdapat beberapa

permasalahan yang sangat krusial dalam rangka pengembangan teknologi

informasi, diantaranya :


1. Pembangunan Teknologi Informasi saat ini belum didukung dengan

sarana dan prasarana yang memadai.

2. Kurangnya SDM di bidang Teknologi Informasi baik dilingkup Dinas

Kominfo maupun seluruh OPD Pemerintah Daerah Kab. Blitar.

3. Keterbukaan Informasi Publik pada saat ini, baik antar sektor di

lingkungan pemerintahan, pemerintah dengan stakeholders maupun

pemerintah dengan masyarakat masih belum maksimal.

Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

menjadi skala prioritas Bidang Komunikasi dan Informatika dalam jangka

menengah dan panjang, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

Disamping itu peningkatan fasilitas pendukung informasi dan komunikasi

melalui media teknologi dan pengembangan keterbukaan informasi publik

akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan sumber daya aparatur dalam

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Serta kompetensi yang dapat

merancang, menggunakan, dan mengevaluasi pelayanan kepada masyarakat

di berbagai lintas sektoral, melalui sumberdaya manusia yang metode

komunikasi, pemanfaatan informasi dan teknologi pendukungnya sesuai

dengan kemajuan perkembangan teknologi yang ada dengan peningkatan

produktivitas, inovasi, dan kolaborasi. Tidak hanya di lingkungan Dinas

Komunikasi dan Informatika saja tetapi juga pada setiap OPD di Kabupaten

Blitar.

Meningkatkan sistem layanan kepemerintahan (e-Government) yang

terintegrasi yang mampu menciptakan sistem e-Government Daerah dan

sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik

yang makin baik adalah salah satu tujuan dari Dinas Komunikasi dan

Informatika, namun dalam mewujudkan tujuan ini sangat memerlukan

dukungan dari seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Blitar yaitu dengan

menyatukan persepsi bahwa pentingnya implementasi e-Government sebagai

wujud pelayanan prima Pemerintah Kabupaten Blitar. Kurang maksimalnya

keterbukaan informasi publik antar sektor di lingkungan pemerintah daerah

mengakibatkan terbatasnya koordinasi dan pengaturan sehingga menyulitkan

penyelarasan pembangunan Teknologi Informasi di Kabupaten Blitar.


Permasalahan lainnya adalah belum adanya kebijakan yang kuat guna

mendukung implementasi e-Government, sulitnya koordinasi kelembagaan,

sarana dan prasarana yang belum memadai, belum adanya aplikasi dan

perencanaan berdasarkan penilaian berkala. Hal –hal tersebut merupakan

tantangan bagi pengembangan TI di daerah dan perlu ditindaklanjuti dengan

upaya penanganan yang serius demi tercapainya tujuan pengembangan IT

Kabupaten Blitar yaitu Terwujudnya Komunikasi dan Informasi yang

Professional Berbasis Teknologi Informasi Modern.

Sedangkan peluang-peluang yang dimiliki Bidang komunikasi dan

Informatika Kab. Blitar dari sisi internal antara lain: tersedianya Sumber Daya

Manusia, tersedianya anggaran dan sarana prasarana, tersedianya tupoksi

yang mendukung penyebarluasan informasi dan pengembangan TIK. Dari sisi

eksternal peluang yang dimiliki antara lain kepedulian pimpinan terhadap

bidang kominfo, kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis

teknologi informasi, kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi, dan

kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun isu-isu strategisnya antara lain adalah:

Penyelenggaraan good governance;

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam

pelayanan publik;

Pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik yang

beragam dan berkualitas yang bersifat mendidik dan

mencerahkan masyarakat.

Saran pemecahan masalah yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program

dan kegiatan tahun 2019 adalah ;

1. Pengembangan e-government guna peningkatan kualitas

layanan publik baik dari sisi kemudahan, efisiensi

waktu,biaya,dan administrasi.

2. Penyediaan dan pengembangan infrastruktur Teknologi

Informasi dan Komunikasi.

3. Peningkatan diseminasi program pembangunan Pemerintah

Daerah dan layanan publik yang diberikan.


4. Meningkatkan kualitas SDM yang menangani infrastruktur

jaringan TIK.

5. Pelatihan untuk pegawai dalam bidang keilmuwan komunikasi

dan Informatika

6. Mengupayakan peran serta aktif masyarakat dan lembaga

komunikasi dalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan

informasi edukatif, mencerahkan, dan memberdayakan

masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Kesesuaian antara rencana kerja maupun anggaran Dinas Komunikasi dan

Informatika dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar

dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 2.4.1 Review terhadap RKPD 2019

No

Rancangan Awal RKPD-P Hasil Analisis Kebutuhan

Program/kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif (Rp.000)

Program/kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

Catatan

Penting

1 2 4 5 6 7 9 10 11 12

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase kepuasan aparatur 90%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase kepuasan aparatur 90%

Penyediaan dan peningkatan Administrasi Perkantoran

Dinas Kominfo

Jumlah Jenis Layanan Administrasi perkantoran 15 Jenis

Penyediaan dan peningkatan Administrasi Perkantoran

Dinas Kominfo

Jumlah Jenis Layanan Administrasi perkantoran

15 Jenis

2

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Persentase Sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

80%

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur


80%

Penyediaan dan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Dinas Kominfo

Jumlah Sarpras yang berfungsi baik 145 unit

Penyediaan dan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Dinas Kominfo

Jumlah Sarpras yang berfungsi baik 145 unit

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

90%


Prosentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

90%

Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur SKPD

Dinas Kominfo

Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas

40 Org

Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur SKPD

Dinas Kominfo

Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas

40 Org

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase dokumen perencanaan,Laporan keuangan dan Kinerja OPD yang disusun tepat waktu

100%


Persentase dokumen perencanaan,Laporan keuangan dan Kinerja OPD yang

100%


disusun tepat waktu

Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran,Laporan Kinerja dan keuangan OPD

Dinas Kominfo

Jumlah dokumen

9

Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran,Laporan Kinerja dan keuangan OPD

Dinas Kominfo

Jumlah dokumen

9

5

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Persentase Informasi Publik yang disediakan Pemerintah Daerah

85%


Persentase Informasi Publik yang disediakan Pemerintah Daerah

85%

Persentase Lembaga Informasi Publik yang sesuai dengan fungsinya

75%


75%

Pengelolaan Media komunikasi

Kabupaten Blitar

Jumlah Media Komunikasi 3 Media

Pengelolaan Media komunikasi

Kabupaten Blitar

Jumlah Media Komunikasi

3 Media

Pengelolaan layanan Informasi

Kabupaten Blitar

Cakupan Layanan Informasi 100%

Pengelolaan layanan Informasi

Kabupaten Blitar

Cakupan Layanan Informasi

100%

Pengeloaan Informasi dan opini publik

Kabupaten Blitar

Jumlah Edisi Majalah yang diterbitkan

75%

Pengeloaan Informasi dan opini publik

Kabupaten Blitar

Jumlah Edisi Majalah yang diterbitkan

75%

6

Program Pengembangan dan pemeliharaan Aplikasi Informatika dan Infrastruktur TIK

Persentase aplikasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Blitar

85%

Program Pengembangan dan pemeliharaan Aplikasi Informatika dan Infrastruktur TIK


85%

Persentase area Publik

dan OPD yang sudah terkoneksi internet dan terintegrasi

76%

Persentase area Publik dan OPD yang sudah terkoneksi internet

76%


dan terintegrasi

Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola E government

Kabupaten Blitar

Jumlah aplikasi Pemerintah Daerah yang dibangun

2 Aplikasi

Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola E government

Kabupaten Blitar

Jumlah aplikasi Pemerintah Daerah yang dibangun

2 Aplikasi

Jumlah Dokumen (kajian/SOP) Standar Keamanan Informasi yang diterbitkan

1 Dok rencana Induk TIK

Jumlah Dokumen (kajian/SOP) Standar Keamanan Informasi yang diterbitkan

1 Dok rencana

Induk TIK


Dinas Kominfo

Jumlah SKPD pengguna Layanan LPSE

60 OPD


Dinas Kominfo

Jumlah SKPD pengguna Layanan LPSE

60 OPD

Pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur TIK dan Jaringan Komunikasi Informasi

Kabupaten Blitar

Jumlah OPD yang terhubung jaringan intranet dan internet dan terintegrasi

46 OPD

Pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur TIK dan Jaringan Komunikasi Informasi

Kabupaten Blitar

Jumlah OPD yang terhubung jaringan intranet dan internet dan terintegrasi

46 OPD

Jumlah Taman Internet yang dibangun

3 Unit

Jumlah Taman Internet yang dibangun

3 Unit

Peningkatan Sumber Daya TIK

Dinas Kominfo

Jumlah Website resmi Pemerintah yang terkelola

60 website

Peningkatan Sumber Daya TIK

Dinas Kominfo

Jumlah Website resmi Pemerintah yang terkelola

60 website

Jumlah Telecenter dikelola 2 Unit

Jumlah Telecenter dikelola

2 Unit

Jumlah peserta Sosialisasi 50 Peserta

Jumlah peserta Sosialisasi

50 Peserta

7 Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi

Persentase Pengamanan Berita Sandi

100%

Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi


100%


Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi

Dinas Kominfo

Jumlah berita yang diterima 1225 berita dan 25 sandi

Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi

Dinas Kominfo

Jumlah berita yang diterima

1225 berita dan 25 sandi

Jumlah Repeater dan Peralatan UHF yang terkelola

2 alat

Jumlah Repeater dan Peralatan UHF yang terkelola

2 alat

8 Program Pengembangan Data /Informasi / Statistik Daerah


50%

Program Pengembangan Data /Informasi / Statistik Daerah


50%

Koordinasi Penyusunan dan Publikasi Data Pembangunan Daerah

Dinas Kominfo

Jumlah dokumen yang disusun

2 buku publikasi

Koordinasi Penyusunan dan Publikasi Data Pembangunan Daerah

Dinas Kominfo


2 buku publikasi

Jumlah Peserta capacity building penyusunan database sektoral

60 peserta

Jumlah Peserta capacity building penyusunan database sektoral

60 peserta

Pengolahan, Pemutakhiran dan Analisis Data dan Statistik Daerah

Dinas Kominfo

Jumlah Buku Informasi Data (MATA)

1 buku MATA Kecamatan

Pengolahan, Pemutakhiran dan Analisis Data dan Statistik Daerah

Dinas Kominfo

Jumlah Buku Informasi Data (MATA)

1 buku MATA

Kecamatan

Jumlah pemutakhiran Informasi pembangunan

2 kali Pemutakhiran

informasi capaian

Pembangunan Daerah

Jumlah pemutakhiran Informasi pembangunan

2 kali Pemutakhiran informasi

capaian Pembangunan Daerah

9 Sosialisasi Kertentuan di Bidang Cukai

Cakupan sosialisasi ketentuan di bidang cukai

Sosialisasi Kertentuan di Bidang Cukai



Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang-undangan dibidang cukai kepada masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan

Kabupaten Blitar

Jumlah informasi tentang ketentuan dibidang cukai yang disebarluaskan ke masyarakat dan/atau pemangku kepentingan. (media elektronik dan cetak), baliho, spanduk dan leaflet

24 publikasi

baliho, 115 kali

publikasi spanduk,

45 kali publikasi media tv, 1128 kali publikasi

radio, I kali sosialisasi

Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang-undangan dibidang cukai kepada masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan

Kabupaten Blitar

Jumlah informasi tentang ketentuan dibidang cukai yang disebarluaskan ke masyarakat dan/atau pemangku kepentingan. (media elektronik dan cetak), baliho, spanduk dan leaflet

24 publikasi baliho, 115 kali publikasi spanduk,

45 kali publikasi media tv, 1128 kali publikasi radio, I

kali sosialisasi

Jumlah

Jumlah

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BLITAR

EKO SUSANTO, ST, M.Si

Pembina Tk I NIP. 19690701 199703 1 003

RE


2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil musrenbang Kabupaten Blitar Tahun 2018, Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar tidak mendapatkan usulan

dari masyarakat maupun pokok pikiran (pokir) DPRD.

RE


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanan Program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Blitar harus merujuk pada sasaran dan Kebijakan

Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dapat membantu dan

mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah

direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari

pusat sampai ke daerah.

Bidang Komunikasi dan Informatika sangat penting dalam

mendukung keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Kebijakan di bidang kominfo akan sangat berdampak terhadap kondisi

perekonomian nasioanl. Untuk itu, pembangunan infrastruktur dan SDM

dalam bidang kominfo masih merupakan prioritas nasional dari presiden

sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam pengembangan sektor

komunikasi dan informatika dalam menghadapi pasar bebas dan

persaingan global. Selanjutnya upaya optimal penyediaan infrastruktur

melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prsarana komunikasi

dan informatika yang berkelanjutan guna mendorong pemerataan

pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau

serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal.

Visi kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada visi dan

misi Presiden Joko Widodo dan Wapres M Jusuf Kalla. Adapun visi

Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah terwujudnya Indonesia

yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Untuk mencapai visi tersebut maka Kementerian Komunikasi dan

Informatika mempunyai misi :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga

kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan

mengamankan sumberdaya maritime, dan mencerminkan

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

RE


2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis

berlandaskan Negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati

diri sebagai Negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju,

dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang mandiri,

maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rencana strategis Kementerian Kominfo tahun 2015-2019,

pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan di

prioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan,

kecukupan energi, pengelolaan sumberdaya maritim dan kelautan,

pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan,

dan peningkatan pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan SDM

dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan

informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi :

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan

komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus

pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam

menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan

2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran

digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan,

dan keamanan

3. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang

efisien, berdaya saing, dan aman

4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi

birokrasi dan tata kelola kementerian komunikasi dan informatika

yang berintegritas, bersih,efektif dan efisien.

Adapun arah kebijakan Provinsi Jawa Timur tertuang dalam visi

RE


Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur yaitu :"Terwujudnya

Penyebarluasan Informasi dan Pelayanan Publik melalui TIK di

Jawa Timur". Misi yang menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo

dengan mengacu pada misi ke empat Pemerintah Provinsi Jawa Timur

yaitu : “Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan

Publik” yang dititikberatkan untuk mewujudkan peningkatan tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance), dan tata pemerintahan

yang bersih (clean government), serta profesionalisme pelayanan publik.

Selanjutnya untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya

dan dalam rangka mendukung program – program Bupati dan Wakil

Bupati, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar harus

berpedoman pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu :

“Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju Dan Berdaya

Saing “.

Dalam rangka mencapai Visi tersebut telah ditindaklanjuti dengan

menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui akselerasi program

pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program

pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran ;

2. Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai

keagamaan (Religius) kearifan local dan hokum melalui optimalisasi

kehidupan beragama dan kehidupan social serta penerapan

peraturan perundang – undangan ;

3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) masyarakar

melalui peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk didalamnya

adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan

kesehatan serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan

pelayanan kesehatan yang memadai ;

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi

birokrasi serta pelayanan public berbasis tehnologi informasi ;

5. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi

masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan

ketrampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan

RE


berbasis koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewira usahaan,

potensi local daerah dan penguatan sector pariwisata serta

pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian

lingkungan hidup ;

6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan pedesaan

melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa,

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan

masyarakat desa.

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana

urusan Pemerintahan Daerah dibidang Komunikasi dan Informatika,

urusan Pemerintahan Daerah dibidang Persandian, dan urusan Pemerintah

Daerah dibidang Statistik. Dalam hal ini Dinas komunikasi dan Informatika

berperan dalam pencapaian visi Kepala daerah melalui misi ke empat,

yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui

Reformasi Birokrasi serta Pelayanan Publik Berbasisi Teknologi

IT”

Pada tahun 2019 Tema Pembangunan Kabupaten Blitar adalah

“Memacu Pembangunan Ekonomi yang Mengoptimalkan Sumber

Daya Secara Arif dan Lestari”. Adapun sasaran pembangunan Daerah

Kabupaten Blitar Tahun 2019 ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan penanganan kemiskinan dan pengangguran

2. Maningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur

3. Terwujudnya stabilitas wilayah

4. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat

5. Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan

masyarakat

6. Meningkatnya kualitas kehidupan social masyarakat yang

mendukung pengarusutamaan gender dan perlindungan anak

7. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja

pemerintah daerah

8. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

9. Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, dan

usaha mikro berbasis pertanian dan pariwisata

RE


10. Meningkatnya pelayanan perijinan

11. Meningkatnya pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan

12. Meningkatnya kualitas pembangunan desa.

Selanjutnya Dinas komunikasi dan Informatika mendukung dan

membantu Kepala Daerah guna mewujudkan visinya melalui sasaran ke

8 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan strategi

menerapkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan efisien.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Berdasarkan telaahan nasional, visi, misi dan sasaran kepala

Daerah maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada

Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sesuai dengan sasaran pembangunan Daerah Kabupaten Blitar

Tahun 2019 yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika maka

dapat ditetapkan tujuan Organisasi Perangkat Daerah. Adapun tujuan yang

ingin dicapai oleh Dinas komunikasi dan Informatika sesuai yang

tercantum dalam dokumen renstra 2016-2021 adalah Meningkatnya

kualitas pelayanan Kominfo. Selanjutnya ketercapaian tujuan tersebut

dapat diukur dengan indikator tujuan yaitu indeks kepuasan masyarakat

terhadap layanan kominfo yang dapat dilihat pada hasil survey kepuasan

pada website www.blitar.go.id.

Adapun sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Meningkatnya pelayanan Kesekretariatan SKPD

2. Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informasi Pembangunan

Daerah

3. Meningkatnya infrastruktur teknologi Informasi dan Komunikasi

4. Meningkatnya keamanan sistem persandian

5. Meningkatnya validitas data pembangunan daerah yang tepat waktu

6. Meningkatnya jumlah informasi tentang ketentuan di bidang cukai yang

disebarluaskan ke masyarakat.

RE


3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan pembangunan yang linear diperlukan sebuah

dasar dan acuan bagi perangkat daerah untuk membentuk program kerja

yang sistematis. Berdasarkan telaah visi dan misi kepala daerah

Kabupaten Blitar, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD

kabupaten Blitar pada tahun 2019 atau tahun ke tiga kepemimpinan

kepala daerah terpilih, serta rencana strategis Dinas Komunikasi dan

Informatika, program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Blitar pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

a. Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran.

Adapun Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah jumlah jenis

layanan administrasi Perkantoran ditargetkan sebanyak 15

Jenis, yaitu : Penyediaan Bahan Alat Tulis kantor,

Penyediaan Alat Listrik dan elektronik, Penyediaan

Perangko ,materai dan Benda Pos Lainnya, Penyediaan

Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Penyediaan

Belanja Telepon kantor, Belanja Listrik kantor, Belanja

Surat Kabar, Belanja Kawat/ Faksimili/ internet, Belanja

Jasa Kebersihan Kantor, Belanja Jasa Pengamanan Kantor,

Belanja Jasa Tenaga Teknis, Belanja Cetak, Belanja

Penggandaan, Belanja Makan Minum Rapat, Belanja

Perjalanan Dinas.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Adapun Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah jumlah sarana

prasarana yang berfungsi baik, ditargetkan sebanyak 155

unit.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur

Kegiatan ini dimaksudkan guna meningkatkan kualitas dan

sumber daya aparatur utamana di bidang komunikasi dan

RE


Informatika. Adapun output yang diharapkan dari kegiatan

ini adalah Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat/ Bimtek,

dengan target sejumlah 40 Orang.

4. Program Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan

capaian kinerja dan keuangan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan

Kinerja dan Keuangan OPD.

Adapun output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah

Jumlah dokumen yang disusun, ditargetkan sebanyak 9

dokumen, yaitu RKA, DPA, DPPA, Renja, Renja Perubahan,

LAKIP,SAKIP, Laporan Keuangan.

5. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

a. Pengelolaan Media Komunikasi.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Jumlah

media komunikasi yang digunakan untuk publikasi informasi

pembangunan daerah dengan target 3 media komunikasi.

Adapun media yang dimaksud adalah :

1) Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Kelompok Informasi Masyarakat yang ada di

Kabupaten Blitar sebanyak 24 kelompok dimana dari

Kelompok tersebut ada yang produktif namun ada

juga yang belum produktif. Sebagai salah satu media

penyampai informasi program dan pembangunan

daerah kepada masyarakat KIM hendaknya dibina

agar sesuai dengan fungsinya. Diharapkan pula

bahwa KIM dapat membantu UMKM di wilayah KIM

tersebut untuk lebih maju dari segi pemasaran

sehingga secara tidak langsung mampu meningkatkan

ekonimi masyarakat. Adapun tahun 2019 ditargetkan

jumlah KIM yang dibina sebanyak 24 kelompok.

2) Media cetak

Salah satu media cetak yang digunakan dalam

publikasi informasi pembangunan daerah adalah

RE


Koran,leaflet dan majalah penataran. Majalah

penataran merupakan majalah resmi yang dimiliki

pemerintah Daerah kabupaten Blitar. Selain edisi

rutin, majalah penataran juga diterbitkan dalam edisi

galeri yang berisi foto- foto kegiatan pemerintah

daerah.

3) Media elektronik

Publikasi melalui media elektronik meliputi publikasi

melalui radio, televisi maupun melalui website. Media

elektronik televisi meliputi talk show, liputan khusus,

spot, media elektronik radio meliputi dialog maupun

advertorial.

b. Pengelolaan Layanan Informasi

Adapun output pertama yang diharapkan dari kegiatan ini

adalah cakupan layanan informasi (optimalisasi PPID) yang

ditargetkan sebesar 100%.

c. Pengelolaan Informasi dan Opini Publik

Adapun keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah

Persentase informasi yang diklarifikasi yang ditargetkan

sebesar 100%. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk

mengklarifikasi berbagai informasi khususnya tentang isu-isu

yang beredar dimasyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan

juga mampu membangun opini masyarakat yang baik

tentang pemerintah kabupaten Blitar.

13. Program Pengembangan dan Pemeliharaan aplikasi Informatika dan

Infrastruktur TIK Infrastruktur TIK

a. Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola E Government.

Guna mendukung pelayanan publik di kabupaten Blitar,

maka pada tahun 2019 ditargetkan jumlah aplikasi

pemerintah daerah yang dibangun sebanyak 2 aplikasi.

Direncanakan pada tahun 2019 aplikasi yang akan dibangun

adalah aplikasi LPPD dan sistem informasi pelayanan

kesehatan di puskesmas.

RE


b. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Guna medukung transparansi informasi publik utamanya

mengenai proses pengadaan barang dan jasa pemerintah

maka LPSE perlu dioptimalkan. Adapun output yang

diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlh OPD pengguna

Layanan Pengadaan secara Elektronik, ditargetkan sebanyak

60 Organisasi Perangkat Daerah.

c. Pengembangan dan Pemeliharaan infrastruktur TIK dan

Jaringan Komunikasi Informasi.

Guna menerapkan efisiensi dan menerapkan pelayanan

berbasisi IT maka Dinas komunikasi dan Informatika telah

mengintegrasikan jaringan internet di seluruh OPD (60 titik)

ditambah beberapa instansi lain sepert 24 puskesmas, 22

UPTD pendidikan, 8 CCTV dan 7 Internet Publik di

kabupaten Blitar, sehingga saat ini telah ada 136 titik

koneksi. Tahun 2019 akan terus dilakukan pengembangan

jaringan sehingga koneksi yang telah ada akan lebih optimal

fungsinya dan memperlancar pelayanan publik. Ada 2 Output

yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu jumlah OPD yang

terhubung jaringan intranet dan internet dan terintegrasi

ditargetkan sebanyak 136 titik koneksi dan Jumlah Taman

Internet yang dibangun sebanyak 3 unit, yang direncanakan

dibangun satu unit di wilayah barat yaitu di area kantor

camat wonodadi, di wilayah selatan 1 unit yaitu di area

monument trisula, dan satu unit di wilayah timur yaitu di

area kanor camat Selorejo.

d. Peningkatan Sumber Daya TIK

Di dalam kegiatan ini ada 3 output yang diharapkan yaitu yang

pertama jumlah website resmi pemerintah yang terkelola

ditargetkan sebanyak 60 website, yang kedua jumlah telecenter

yang dikelola sebnyak 2 telecenter, yaitu telecenter Bhumi

Penataran, dan Telecenter Minggirsari. Yang ke tiga yaitu Jumlah

peserta sosilalisasi TIK ditargetkan sebanyak 50 orang yang

RE


mana untuk tahun 2019 target dari sosialisasi ini adalah salah

satu staf dari seluruh OPD di Kab. Blitar.

14. Program sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

a. Penyampaian Informasi ketentuan perundang-undangan bidang

cukai kepada masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan.

Pada tahun 2019 direncanakan publikasi tentang ketentuan di

bidang cukai sebanyak 24 publikasi baliho, 115 kali publikasi

spanduk, 45 kali publikasi media tv, 1128 kali publikasi radio, 1

kali sosialisasi. Melalui kegiatan ini diharapkan berbagai

informasi, ketentuan dan perundang- undangan di bidang cukai

dapat tersosialisasi kepada pihak- pihak yang berkepentingan

sehingga pelanggaran terhadap ketentuan cukai dapat

diminimalisir.

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

1. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

a. Koordinasi penyusunan dan Publikasi Data Pembangunan

Daerah.

Output dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen yang disususn

ditergetkan sebanyak 2 Buku. Dan Jumlah peserta kapasiti

building penyusunan database sektoral sebanyak 60 peserta

yang berasal dari seluruh OPD di kabupaten Blitar.

b. Pengelolaan, pemutakhiran, dan analisis data dan statistik

Daerah

Adapun output yang ditargetkan dari kegiatan ini adalah jumlah

buku informasi data sebanyak 1 buku informasi data

kecamatan dan pemutakhiran informasi pembangunan Daerah

yang ditargetkan sebanyak 2 kali, yaitu melalui aplikasi SIMATA

PEKA Blitar (Sistem Informasi Data Pemerintah Kabupaten

Blitar).

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

1. Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan

Informasi

RE


a. Pengelolaan dan perlindungan Informasi berklasifikasi.

Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah berita sandi yang

diterima. Mengacu pada data tahun 2016 maka pada tahun

2019 ditargetkan sebanyak 30 berita sandi.

Berdasarkan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) kabupaten Blitar tahun 2019 Adapun Program pada Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar tahun anggaran 2019 yang

menjadi program prioritas Kabupaten Blitar Tahun 2019 adalah :

1. Program Pengembangan dan Pemeliharaan aplikasi Informatika dan

Infrastruktur TIK Infrastruktur TIK.

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

disajikan dalam Tabel pada lampiran Renja 2019 ini.

RE


NO Urusan/Program/kegiata

n Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju Keteranga

n

Hasil Program Keluaran Kegiatan

(Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target

Tolok Ukur Targe

t Uraian

Target

APBD

APBD Prop

APBN DAK

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika 4.883.663.625,00

0,00 110.000.000,00 0,00 5.002.712.877,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase kepuasan aparatur

95%

402.380.182,00 0,00

0,00 0,00 403.286.720,00

1 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

Dinas Kominfo

Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran

15 Jenis

Persentase kepuasan aparatur

95%

402.380.182,00 0,00

0,00 0,00 403.286.720,00 ( Teknokratis )

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

85%

376.586.581,00 0,00

0,00 0,00 377.435.008,00

2 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah Sarpras yang berfungsi baik

155 unit


85%

376.586.581,00 0,00

0,00 0,00 377.435.008,00 ( Teknokratis )


Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

80%

82.539.525,00 0,00

0,00 0,00 82.725.481,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOMINFO TAHUN 2019

RE


3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Jumlah Aparatur yang mengikuti Peningkatan Kapasitas

40 Org

Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

80%

82.539.525,00 0,00

0,00 0,00 82.725.481,00 ( Teknokratis )


Prosentase jumlah dokumen perencanaan , laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu

90%

25.793.601,00 0,00

0,00 0,00 25.851.712,00

4 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja


Jumlah Dokumen 4 dok Persentase Dokumen perencanaan, Laporan Keuangan, dan Kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

90%

13.200.000,00 0,00

0,00 0,00 13.250.000,00 ( Teknokratis )

5 Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan

Dinas Kominfo

Jumlah dokumen 5 dok Persentase Dokumen perencanaan, Laporan Keuangan, dan Kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

100%

12.593.601,00 0,00

0,00 0,00 12.601.712,00 ( Teknokratis )

RE



Persentase Informasi Publik yang disediakan Pemerintah Daerah; Persentase Lembaga Informasi Publik yang sesuai dengan fungsinya

80%; 20%

1.513.259.009,00 0,00

0,00 0,00 1.516.668.290,00

5 Pengelolaan Media Komunikasi

Kabupaten Blitar

Jumlah Media Komunikasi (KIM, Media Cetak, Media Elektronik)

3 Media


20%

602.744.878,00 0,00

0,00 0,00 604.102.826,00 ( Teknokratis )

6 Pengelolaan Layanan Informasi

Kabupaten Blitar

Cakupan layanan informasi (Optimalisasi PPID)

100% Persentase Informasi Publik yang disediakan Pemerintah Daerah

80%

508.259.009,00 0,00

0,00 0,00 486.565.464,00 ( Teknokratis )

7 Pengelolaan Informasi dan Opini Publik

Kabupaten Blitar

Persentase Informasi yang diklarifikasi

100% Persentase Informasi Publik yang disediakan Pemerintah Daerah

80%

402.255.122,00 0,00

0,00 0,00 426.000.000,00 ( Teknokratis )

RE


Program Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Informatika dan Infrastruktur TIK

Persentase aplikasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Blitar; Persentase Area Publik dan OPD yang sudah terkoneksi internet dan intranet dan terintegrasi

90%; 65%

2.483.104.727,00 0,00

0,00 0,00 2.484.745.666,00

8 Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola E-Government

Kabupaten Blitar

Jumlah Aplikasi Pemerintah Daerah yang dibangun

3 Aplikasi

Persentase aplikasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Blitar;

90%

553.354.727,00 0,00

0,00 0,00 553.000.000,00 ( Teknokratis )

Jumlah Dokumen (kajian/SOP) yang diterbitkan

1 dok

9 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Kabupaten Blitar

Jumlah OPD pengguna Layanan LPSE

60 OPD


90%

175.000.000,00 0,00

0,00 0,00 176.995.666,00 ( Teknokratis )

10 Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur TIK dan Jaringan Komunikasi Informasi

Kabupaten Blitar

Jumlah OPD yang terhubung jaringan Intranet dan Internet dan Terintegrasi

47 OPD

Persentase Area Publik dan OPD yang sudah terkoneksi internet dan intranet dan terintegrasi

65%

1.549.750.000,00 0,00

0,00 0,00 1.549.750.000,00 ( Teknokratis )

Jumlah taman Internet yang dibangun

3 unit

RE


11 Peningkatan Sumber Daya TIK

Kabupaten Blitar

Jumlah website Resmi pemerintah yang terkelola

60 web

Persentase Area Publik dan OPD yang sudah terkoneksi internet dan Terintegrasi

65%

205.000.000,00 0,00

0,00 0,00 205.000.000,00 ( Teknokratis )

Jumlah Telecenter yang dikelola

2 unit

Jumlah Peserta Sosialisasi

50 org

Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai


100%

0,00 0,00

110.000.000,00 0,00 112.000.000,00

12 Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang-undangan bidang cukai kepada masyarakat dan/ atau Pemangku Kepentingan

Kabupaten Blitar

Jumlah Publikasi tetang Ketentuan di Bidang Cukai

16 Publikasi Baliho 10 Publikasi spanduk, 1 Sosialisasi


100%

0,00 0,00

110.000.000,00 0,00 112.000.000,00 ( Bottom up )

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Statistik

455.000.000,00 0,00

0,00 0,00 510.000.000,00

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah


75%

455.000.000,00 0,00

0,00 0,00 510.000.000,00

13 Koordinasi Penyusunan dan Publikasi Data Pembangunan Daerah

Kabupaten Blitar


3 Buku

Persentase ketersediaan data

75%

270.000.000,00 0,00

0,00 0,00 270.000.000,00 ( Teknokratis )

RE


Jumlah Peserta capacity Building Penyusunan Database Sektoral

60 peserta

pembangunan tepat waktu

14 Pengolahan, Pemutakhiran dan Analisis Data dan Statistik Daerah

Kabupaten Blitar

Jumlah Buku Informasi Data

1 Buku


75%

185.000.000,00 0,00

0,00 0,00 240.000.000,00 ( Teknokratis )

Jumlah Peserta capacity Building Penyusunan Database Sektoral 2 kali

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Persandian 242.000.000,00

0,00 0,00 0,00 247.000.000,00

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Persentase pengamanan berita sandi

100% 242.000.000,00

0,00 0,00 0,00 247.000.000,00

15 Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi

Kabupaten Blitar

Jumlah Berita sandi yang diterima

30 berita sandi


100%

242.000.000,00 0,00

0,00 0,00 247.000.000,00 ( Teknokratis )

JUMLAH 5.759.712.877 110.000.000

RE


RE


BAB IV

PENUTUP

Perkembangan teknologi telah berjalan sangat pesat hingga sekarang.

Dulunya banyak daerah-daerah terpencil yang tidak terjamah oleh teknologi, kini

dapat juga merasakan juga teknologi informasi yang beredar saat ini. Kini kita

dapat menikmati teknologi informasi dimana saja yang kita mau. Saat ini

teknologi informasi masih berkembang pesat di segala aspek kehidupan. Dari

yang sederhana, hingga yang mutakhir. Di berbagai negara maju dan

berkembang, hadir teknologi- teknologi baru yang dapat membantu kita dalam

hal pekerjaan. Kini kita dapat menikmati teknologi informasi dimana saja yang

kita mau.

Melihat hal tersebut di atas maka pembangunan Kabupaten Blitar

utamanya bidang komunikasi dan Informatika perlu mendapatkan perhatian

serius mengingat saat ini perkembangan teknologi informasi semakin pesat.

Segala aspek kehidupan masyarakat sudah banyak menggunakan teknologi

informasi. Demikian pula penerapannya dalam pemerintahan guna mewujudkan

e government. Melalui e government ini pula diharapkan bahwa pelayanan publik

dapat lebih maksimal, efektif, dan efisien.

Dalam perkembangannya tentu ada berbagai hambatan dan tantangan

yang dihadapi, antara lain bahwa saat ini konsep smart regency belum terwujud

nyata di Kabupaten Blitar, bahwa Sumber Daya Aparatur pada Dinas Kominfo

sangat terbatas, perkembangan teknologi informasi begitu pesat dan

kemampuan daerah untuk mengikutinya belum maksimal. Melalui Rencana kerja

Dinas Kominfo tahun 2019 ini diharapkan bahwa tujuan Organisasi Perangkat

Daerah yaitu meningkatnya kualitas pelayanan Kominfo dapat terwujud. Guna

mencapai tujuan tersebut maka sasaran kerja Dinas Kominfo adalah:

1) Meningkatnya pelayanan Kesekretariatan SKPD

2) Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informasi

Pembangunan Daerah

3) Meningkatnya infrastruktur teknologi Informasi dan Komunikasi

4) Meningkatnya keamanan sistem persandian

RE


5) Meningkatnya validitas data pembangunan daerah yang tepat waktu

6) Meningkatnya jumlah informasi tentang ketentuan di bidang cukai

yang disebarluaskan ke masyarakat.

Selanjutnya diharapkan bahwa kehadiran Dinas komunikasi dan informatika

mampu menjembatani sehingga perkembangan teknologi informasi dapat

berdaya guna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan

memperlancar kinerja aparatur sipil negara sehingga lebih efektif dan efisien.

Blitar, Maret 2018 KEPALA DINAS

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BLITAR

EKO SUSANTO, ST, M.Si

Pembina Tk. I NIP. 19690701 199703 1 003

RE


bab i pendahuluan 1.1. latar...

Documents