i

1

BAB I

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU)

Pada akhir kuliah mahasiswa diharapkan dapat memahami

gambaran umum Hukum Internasional.

SASARAN BELAJAR (SB)

Setelah mempelajari Bab ini, Anda diharapkan mampu:

1. Menyebutkan pengertian Hukum Internasional;

2. Menjelaskan ruang lingkup Hukum Internasional;

3. Menjelaskan arti beberapa istilah Hukum Internasional;

4. Menjabarkan bentuk perwujudan Hukum Internasional;

5. Mengklasifikasikan bidang Hukum Internasional;

6. Menjelaskan sejarah dan perkembangan Hukum

Internasional.

PENDAHULUAN

P O K O K B A H A S A N

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM INTERNASIONAL

Mempelajari Hukum Internasional sebenarnya sama juga dengan mempelajari

ilmu hukum pada umumnya, karena hukum pada umumnya merupakan hubungan

antara manusia dengan manusia dalam suatu pergaulan. Aristoteles mengatakan

bahwa manusia itu adalah “Zoon Politicon” (Jerman) yang artinya manusia yang selalu

bergaul dalam masyarakat, dan dalam hidup bermasyarakat itu manusia selalu

berorganisasi. Dari hal inilah kemudian lahir aturan-aturan yang kemudian disebut

“Hukum”.

Hugo Grotius, yang menuliskan De Jure Belli ac Pacis, menamakan hidup

bersama itu dengan istilah Appentitus Societatis yang artinya manusia itu selalu hidup

bergaul dalam masyarakat karena hidup sendiri-sendiri itu tidak mempunyai tujuan.

Hudo Grotius adalah sarjana hukum Belanda yang sangat menaruh perhatian besar

pada kehidupan masyarakat Eropa. Beliau adalah Bapak Hukum Internasional yang

menjadikan Hukum Internasional menjadi sistematis dan meletakkan asas-asas

kesamaan derajat bagi seluruh bangsa di dunia, yang menitikberatkan bahwa hukum

itu berada dalam masyarakat, masyarakat bisa berdiri karena ada sistem hukum yang

mengaturnya.

Untuk itu ada baiknya kita melihat pengertian atau definisi dari Hukum

Internasional baik sebelum Perang Dunia maupun pengertian di era modern sekarang

ini. Pengertian ini perlu kita bandingkan, karena sesuai dengan perkembangan zaman,

maka pengertian Hukum Internasional mengalami perubahan dan penyesuaian juga.

1. Definisi Sebelum Perang Dunia II

Secara umum, Hukum Internasional sebelum Perang Dunia II diartikan sebagai

keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur hubungan negara dengan negara.

Menurut Anzilotti, Hukum Internasional adalah tertib hukum dari masyarakat

negara-negara. Sedangkan Brierly menyebutkan bahwa Hukum Internasional

merupakan hukum bangsa-bangsa yang dibatasi maknanya sebagai himpunan asas

dan kaidah tindakan yang mengikat bagi negara-negara yang beradab dalam

hubungan mereka antara yang satu dengan yang lainnya.

2. Definisi Sesudah Perang Punia II

Definisi Hukum Internasional sebelum Perang Dunia II yang diberikan oleh para

pakar umumnya terbatas pada negara sebagai satu-satunya pelaku hukum dan

tidak memasukkan subjek-subjek hukum lainnya. Namun demikian, perkembangan

ilmu dan teknologi yang pesat telah meningkatkan hubungan, kerjasama dan saling

ketergantungan antar negara, munculnya organisasi-organisasi internasional,

negara-negara baru, menyebabkan ruang lingkup dan pengertian Hukum

Internasional mengalami perluasan.

Menurut Starke, Hukum Internasional adalah sekumpulan hukum yang

sebagian besar terdiri dari asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku yang

mengikat negara-negara dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan negara-

negara satu sama lainnya. Asas dan kaidah tersebut juga meliputi: (i) Peraturan-

peraturan hukum mengenai pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga dan organisasi-

organisasi itu masing-masing serta hubungannya dengan negara-negara dan

individu; (ii) Peraturan-peraturan hukum tertentu mengenai individu-individu dan

kesatuan-kesatuan bukan negara, sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban

individu dan kesatuan itu merupakan masalah persekutuan internasional

(international community).

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Internasional adalah keseluruhan

kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas

negara antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan

negara, dan subjek hukum bukan dengan negara dengan subjek hukum bukan

negara lainnya.

Dari uraian di atas terlihat adanya perbedaan mendasar dalam Hukum

Internasional sesudah Perang Dunia II. Sebelum Perang Dunia II, para pakar membatasi

ruang lingkup pengertian Hukum Internasional hanya pada negara sebagai satu-

satunya subjek Hukum Internasional dan tidak memasukkan subjek-subjek hukum

lainnya. Namun, setelah adanya perubahan dan kemajuan setelah Perang Dunia II,

pengertian dan ruang lingkup Hukum Internasional menjadi lebih luas. Hukum

Internasional bukan saja mengatur hubungan antar negara, tetapi juga subjek-subjek

Hukum Internasional lainnya seperti organisasi internasional, kelompok-kelompok

supranasional, dan gerakan-gerakan pembebasan nasional. Bahkan Hukum

Internasional juga mulai diberlakukan terhadap individu-individu dalam hubungannya

dengan negara-negara. Walaupun demikian, negara tetap merupakan aktor penting

dan subjek paling dominan dalam Hukum Internasional karena pengaruh kedaulatan

yang dimilikinya terhadap keseluruhan sistem Hukum Internasional.

Lebih lanjut, perlu juga diperhatikan perbedaan antara Hukum Internasional

publik (Hukum Internasional) dengan Hukum Perdata Internasional (Hukum

Internasional Privat). Apabila disebutkan Hukum Internasional, maka dalam konteks ini

yang dibahas adalah Hukum Internasional publik, yang sangat berbeda dengan hukum

perdata internasional.

Hukum Internasional Publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang

mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan

internasional) yang bukan bersifat perdata, yang subjeknya terdiri dari negara dan

subjek lain bukan negara. Sedangkan Hukum Internasional Privat adalah keseluruhan

kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara,

yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-

masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berbeda, yang subjeknya individu-

individu ataupun badan hukum yang tunduk pada hukum perdata yang berbeda.

Dari uraian di atas terlihat persamaan dan perbedaan di antara kedua hukum

tersebut. Persamaannya adalah bahwa kedua hukum tersebut mengatur hubungan

atau persoalan yang melintasi batas negara (internasional). Sedangkan perbedaannya

terletak pada sifat hukum persoalan atau hubungan yang diaturnya (objeknya).

ISTILAH HUKUM INTERNASIONAL

1. Hukum antar bangsa (ius inter gentes)

Istilah ius inter gentes berarti hukum antar individu dalam kaitannya dengan

hubungan bangsa-bangsa.

2. Hukum antar negara (inter state law)

Istilah hukum antar negara pada dasarnya sama dengan istilah hukum antar bangsa,

yang dipergunakan untuk menunjukkan pada asas dan kaidah yang mengatur

hubungan antara anggota masyarakat negara-negara yang dikenal sejak adanya negara

dalam bentuk yang modern (nation-state).

3. Hukum masyarakat internasional (law of international community)

Istilah yang sebenarnya paling tepat untuk digunakan dalam menyebutkan Hukum

Internasional di era modern ini. Istilah ini mewakili semua subjek Hukum Internasional

selain negara, yang merupakan bagian dari masyarakat internasional secara

keseluruhan. Namun istilah ini sulit untuk digunakan karena terlalu panjang dan orang-

orang sudah terbiasa menggunakan istilah international law.

4. Hukum bangsa-bangsa (ius gentium, law of nations, droit de gens, Volkerrecht)

Istilah hukum bangsa-bangsa berasal dari istilah hukum Romawi yaitu ius gentium.

Ius gentium artinya kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan antara orang

Romawi dengan orang bukan Romawi dan antara bukan orang Romawi satu-sama lain.

Istilah ini dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan yang berlaku

dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu, yang karena keadaannya belum dapat

dikatakan sebagai hubungan antara masyarakat bangsa-bangsa.

BENTUK PERWUJUDAN HUKUM INTERNASIONAL

Hukum Internasional mempunyai beberapa bentuk perwujudan atau pola

perkembangan. Yang paling utama adalah perwujudan Hukum Internasional yang

bersifat umum (general), yaitu sebagaimana yang kita kenal dengan Hukum

Internasional dalam arti luas, yang mencakup seluruh masyarakat internasional.

Bentuk perwujudan yang kedua adalah perwujudan sebagai Hukum

Internasional regional. Hukum Internasional regional ini hanya terbatas pada ruang

lingkup berlakunya secara regional, seperti Hukum Internasional regional yang berlaku

hanya untuk kawasan Amerika ataupun Amerika Latin. Contohnya pada konsep landas

kontinen yang hanya berlaku di Amerika secara sepihak, yang merupakan Hukum

Internasional di bidang kelautan yang berlaku khusus di kawasan Amerika.

Bentuk perwujudan yang khusus lainnya adalah Hukum Internasional yang

berlaku hanya untuk negara-negara tertentu saja, tidak dibatasi oleh kawasan tertentu.

Hal ini berbeda dengan Hukum Internasional regional yang berlaku berdasarkan hukum

kebiasaan, maka Hukum Internasional khusus ini berlaku berdasarkan konvensi atau

perjanjian yang mereka buat. Peserta konvensi atau perjanjian tidak terbatas pada

kawasan tertentu saja. Misalnya Konvensi mengenai Hak-Hak Asasi Manusia yang

disepakati oleh banyak negara dan diadakan oleh Negara-Negara Eropa. Bentuk-bentuk

perwujudan ini muncul sebagai akibat dari adanya keadaan, kebutuhan, taraf

perkembangan dan tingkat integrasi yang berbeda-beda dari bagian masyarakat

internasional yang berlainan.

PEMBAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

Grotius membagi Hukum Internasional menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

a) Hukum Perang;

b) Hukum Damai;

c) Hukum Netralisasi/Legalitas.

Oppenheim Lauterpacht membagi Hukum Internasional menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:

i. Hukum Internasional Universal;

Hukum Internasional yang berlaku secara universal tanpa kecuali, semua

negara memberlakukannya. Misalnya perdamaian dan keamanan

internasional atau penghormatan terhadap hak asasi manusia.

ii. Hukum Internasional Umum;

Hukum Internasional yang berlaku di banyak negara termasuk negara-

negara besar. Misalnya lebar laut teritorial sejarak 12 mil laut.

iii. Hukum Internasional Khusus;

Hukum Internasional yang berlaku dan mengikat bagi sedikit negara

(negara-negara tertentu). Misalnya perjanjian bilateral antara dua negara.

Verdross membagi Hukum Internasional menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:

i. Hukum Internasional Khusus;

Hukum Internasional yang berdasarkan perjanjian bilateral maupun dari

perjanjian beberapa negara ditambah aturan-aturan dari hukum kebiasaan

internasional. Misalnya perjanjian bilateral tentang kewarganegaraan antara

Indonesia dengan China.

ii. Hukum Internasional Umum;

Hukum Internasional yang berdasarkan perjanjian multilateral dan disetujui

oleh banyak negara dalam masyarakat internasional. Misalnya Konvensi PBB

mengenai Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia.

Mochtar membagi Hukum Internasional menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:

i. Hukum Internasional Umum, yaitu hukum yang berlaku umum dan ditaati

di mana-mana;

ii. Hukum Internasional Regional, yaitu Hukum Internasional yang tumbuh dan

berkembang di belahan bumi tertentu, serta tumbuh dari hukum kebiasaan

di tempat itu.

iii. Hukum Internasional Khusus, yaitu Hukum Internasional yang dibuat dan

ditaati oleh negara-negara tertentu saja, yang mempunyai pandangan yang

sama mengenai hal-hal tertentu.

Saat ini pembagian Hukum Internasional sudah semakin mendetail, karena adanya

perkembagan dalam bidang-bidang Hukum Internasional. Hukum Internasional pada

saat ini dapat dibagi secara garis besar, yaitu:

i. Hukum Internasional Umum, yaitu Hukum Internasional yang mengatur

hubungan negara sebagai subjek hukum, terdiri dari;

- Hukum Diplomatik, yaitu asas dan kaidah tentang perwakilan

diplomatik, yang menunjukkan adanya hubungan resmi antara negara-

negara secara bilateral.

- Hukum Perang, yaitu asas dan kaidah yang mengatur sengketa

bersenjata dan mengatur masalah-masalah peperangan, syarat-syarat

berperang, hak dan kewajiban musuh dalam peperangan.

- Hukum Perdagangan Internasional, yaitu asas dan kaidah yang mengatur

tentang hubungan perdagangan antara negara-negara, seperti

pengiriman barang-barang.

- Hukum Laut Internasional, yaitu asas dan kaidah yang mengatur tentang

laut, hak dan kewajiban negara pantai, yurisdiksi dan pembagian-

pembagian kedaulatan terhadap jalur laut dan kekayaan di dalamnya.

- Hukum Udara Internasional, yaitu asas dan kaidah yang mengatur

mengenai sifat dan tingginya ruang udara, alat-alat penerbangan, dan

kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam wilayah udara nasional.

- Hukum Ruang Angkasa, yaitu asas dan kaidah yang mengatur mengenai

sifat dan luasnya ruang angkasa, alat-alat yang bisa terbang di ruang

angkasa, dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan di ruang angkasa.

- Hukum Humaniter Internasional, yaitu asas dan kaidah yang mengatur

mengenai perlindungan terhadap korban perang atau sengketa

bersenjata.

- Hukum Penanaman Modal Asing, yaitu asas dan kaidah yang mengatur

penanaman modal dari engara pemilik modal (negara yang sudah maju)

kepada negara yang berkembang.

- Hukum Alih Teknologi, yaitu asas dan kaidah yang mengatur mengenai

pengalihan teknologi dari negara maju ke negara yang masih tertinggal

dalam bidang teknologi tertentu, serta tidak untuk mencari keuntungan.

- Hukum Pidana Internasional, yaitu asas dan kaidah yang mengatur

mengenai kejahatan yang dilakukan melintasi batas-batas negara.

Misalnya kejahatan terhadap penjualan budak.

- Hukum Perjanjian Internasiona, yaitu asas dan kaidah yang mengatur

mengenai tata cara, syarat-syarat sahnya pembuatan suatu perjanjian

internasional, masa berlaku dan berakhirnya, serta cara menafsirkan

suatu perjanjian internasional.

- Hukum Hak Asasi Manusia, yaitu asas dan kaidah yang mengatur

mengenai perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

- Hukum Lingkungan Internasional, yaitu asas dan kaidah yang mengatur

masalah lingkungan dan kerusakan yang bersifat universal dan melintasi

batas-batas negara.

- Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, yaitu asas dan kaidah yang

mengatur masalah tata cara menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi

antar negara.

ii. Hukum Organisasi Internasional, yaitu Hukum Internasional yang mengatur

hubungan organisasi internasional sebagai subjek hukum, terdiri dari;

- Hukum Perburuhan Internasional

- Hukum Penerbangan Sipil Internasional

- Hukum Telekomunikasi Internasional

- Hukum Kesehatan Internasional

- Hukum Ekonomi dan Keuangan Internasional

- Hukum Pelayaran Internasional

- Hukum Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Internasional

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM INTERNASIONAL

Pada zaman Yunani kuno sudah ada pemikiran dan gagasan serta pengaturan-

pengaturan mengenai hubungan antara berbagai kelompok manusia. Menurut hukum

negara-negara kota (city states) di masa Yunani ini, penduduk digolongkan dalam 2

golongan yaitu penduduk orang Yunani dan orang luar yang dianggap sebagai orang-

orang barbar. Masyarakat Yunani sudah mengenal ketentuan mengenai perwasitan

(arbitrase) dan diplomat yang berkembang dengan pesat. Mereka juga sudah

menggunakan wakil-wakil dagang yang melakukan banyak tugas yang sekarang sudah

dikerjakan oleh lembaga konsulat. Kontribusi penting kebudayaan Yunani untuk

perkembangan Hukum Internasional adalah konsep hukum alam yang menyatakan

bahwa hukum berlaku secara mutlak dimana saja dan kapan saja karena berdasarkan

akal pikiran atau rasio manusia.

Pada zaman kekaisaran Romawi, hubungan internasional sudah ditandai dengan

adanya negara-negara dalam artian sesungguhnya. Dengan negara-negara lain,

Romawi membuat perjanjian-perjanjian persahabatan, persekutuan, dan perdamaian.

Kerajaan Romawi juga sudah mengembangkan ketentuan mengenai konsep perang

dan damai. Pada masa Romawi tidak banyak memberikan perkembangan kepada

prinsip-prinsip Hukum Internasional karena Romawi menguasai hampir seluruh negara

yang ada saat itu. Baru pada abad ke-15 dan 16, negara-negara kota di Italia seperti

Venice, Genoa, dan Florence mengembangkan konsep-konsep seperti pengiriman duta

besar ke ibukota masing-masing negara yang akhirnya mengatur masalah diplomatik

mereka.

Perkembangan Hukum Internasional seperti yang kita kenal sekarang, baru dimulai

pada abad ke 16 dan 17. Saat yang paling fundamental adalah ketika ditandatanganinya

Perjanjian Perdamaian Westphalia yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun (Thirty

Years War) di Eropa. Perkembangan ini banyak dipengaruhi oleh adanya ajaran para

ahli terkemuka pada saat itu. Ada dua aliran besar yang mempengaruhi perkembangan

Hukum Internasional, yaitu:

1. Golongan Naturalis;

Golongan naturalis memberikan konsep mengenai prinsip-prinsip hukum dalam

semua sistem hukum bukanlah hasil karya manusia, melainkan berasal dari

prinsip-prinsip yang berlaku secara universal, sepanjang masa dan dapat dicari

dengan menggunakan akal sehat dan rasio manusia. Hukum harus dicari dan

bukan dibuat. Semua aturan itu sudah ditentukan oleh Tuhan, bahwa manusia

tidak boleh melakukan perbuatan jahat dan harus melakukan perbuatan baik,

dengan tujuan kemaslahatan manusia. Atas dasar inilah manusia harus

menghormati dan berbuat baik dalam hubungan dengan yang lainnya demi

kelangsungan dan keselamatan hidup masyarakat internasional.

Tokoh golongan naturalis ini adalah Hugo De Groot (Grotius), Fransisco de

Vittoria, Fransisco Suarez, dan Alberico Gentilis. Grotius dalam hal ini banyak

memberikan sumbangan dalam perkembangan Hukum Internasional, dan dia

diberi julukan sebagai Bapak Hukum Internasional Modern. Karyanya yang

berjudul De Jure Belli ac Pacis (Hukum Perang dan Damai) yang mengutarakan

tentang dasar-dasar baru yang mengatur hubungan antar-negara.

2. Golongan Positivis;

Golongan positivis menyatakan bahwa hukum yang mengatur hubungan antar-

negara adalah prinsip-prinsip yang dibuat oleh negara-negara dan atas

kemauan mereka sendiri. Dasar berlakunya Hukum Internasional adalah

kesepakatan bersama antara negara-negara yang diwujudkan dalam perjanjian-

perjanjian dan kebiasaan-kebiasaan internasional. J.J. Rousseau menuliskan

dalam bukunya yang berjudul Du Contract Social, La Loi c’est l’expression de la

volonté générale, yang artinya hukum merupakan kehendak bersama. Tokoh

utama aliran ini adalah Cornelius van Bynkershoek, Prof. Richard Zouche, dan

Emerich de Vattel.

Pada abad ke-19 Hukum Internasional berkembang dengan cepat karena faktor-

faktor:

a. Negara-negara Eropa sesudah Kongres Wina 1815 berjanji untuk selalu

memakai prinsip-prinsip Hukum Internasional dalam hubungannya satu sama

lain;

b. Munculnya banyak perjanjian-perjanjian (law making treaties);

c. Berkembangnya perundingan-perundingan multilateral yang sering

melahirkan ketentuan hukum yang baru.

Pada abad ke-20, perkembangan Hukum Internasional yang sangat pesat

dipengaruhi oleh hal-hal:

a. Banyaknya negara-negara baru yang lahir karena akibat dekolonialisasi;

b. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat pesat;

c. Banyaknya perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat;

Munculnya organisasi-organisasi internasional.

R I N G K A S A N

1. Pengertian Hukum Internasional;

Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur

hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan

negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara, dan subjek hukum

bukan dengan negara dengan subjek hukum bukan negara lainnya.

2. Ruang lingkup Hukum Internasional;

Hukum Internasional Publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang

mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan

internasional) yang bukan bersifat perdata, yang subjeknya terdiri dari negara

dan subjek lain bukan negara. Sedangkan Hukum Internasional Privat adalah

keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang

melintasi batas negara, yang mengatur hubungan hukum perdata antara para

pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang

berbeda, yang subjeknya individu-individu ataupun badan hukum yang tunduk

pada hukum perdata yang berbeda.

3. Arti beberapa istilah Hukum Internasional;

Istilah ius inter gentes berarti hukum antar individu dalam kaitannya dengan

hubungan bangsa-bangsa. Istilah Hukum antar negara (inter state law) adalah

asas dan kaidah yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat negara-

negara yang dikenal sejak adanya negara dalam bentuk yang modern (nation-

state). Hukum masyarakat internasional (law of international community)

mewakili semua subjek Hukum Internasional selain negara, yang merupakan

bagian dari masyarakat internasional secara keseluruhan. Ius gentium artinya

kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan antara orang Romawi dengan

orang bukan Romawi dan antara bukan orang Romawi satu-sama lain.

4. Bentuk perwujudan Hukum Internasional;

Bentuk perwujudan Hukum Internasional yang paling utama adalah perwujudan

Hukum Internasional yang bersifat umum (general), bentuk perwujudan Hukum

Internasional regional, dan bentuk perwujudan yang khusus.

5. Bidang Hukum Internasional;

Bidang-bidang Hukum Internasional dapat digolongkan dalam Hukum

Internasional umum yang mengtur hubungan negara dengan negara dan

Hukum Internasional khusus yang mengatur hubungan subjek Hukum

Internasional selain negara.

6. Sejarah dan perkembangan Hukum Internasional.

Sejarah Hukum Internasional dimulai sejak zaman Yunani kuno, dimana sudah

ada pemikiran dan gagasan serta pengaturan-pengaturan mengenai hubungan

antara berbagai kelompok manusia. Pada zaman kekaisaran Romawi, hubungan

internasional sudah ditandai dengan adanya negara-negara dalam artian

sesungguhnya dan mulai membuat perjanjian-perjanjian persahabatan,

persekutuan, dan perdamaian. Perkembangan Hukum Internasional seperti

yang kita kenal sekarang, baru dimulai pada abad ke 16 dan 17. Saat yang paling

fundamental adalah ketika ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian

Westphalia yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun (Thirty Years War) di

Eropa.

L A T I H A N

1. Berikan definisi/pengertian Hukum Internasional menurut:

a. Mochtar Kusumaatmadja

b. Anzilotti

c. Starke

2. Jelaskan pengertian istilah ius gentium, ius inter gentes, law of international

community, dan jelaskan perbedaannya!

3. Dalam mempelajari Hukum Internasional istilah Hukum Internasional lebih tepat

digunakan daripada istilah Hukum Antar Negara, Hukum Bangsa-Bangsa, atau

Hukum Bangsa-Bangsa. Mengapa demikian? Jelaskan jawaban anda!

4. Apakah persamaan dan perbedaan antara Hukum Internasional Publik dan Hukum

Perdata Internasional?

5. Jelaskan perbedaan pengertian Hukum Internasional umum dan Hukum

Internasional regional!

D A F T A R P U S T A K A

Akehurst, Michael, A Modern Introduction to International Law, 7th edition, Peter Malanczuk, Routledge, New York, 1997

Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, 2003, Alumni, Bandung

Brierly, J.L, The Law of Nations, 6th Edition, Edited by Sir Humpherly Waldock, Oxford, London, 1985

Brownly, Ian. Principles of Publik International Law, Fourth edition, Oxford University Press, 1990

-----------------, Basic Document on International Law. Clarendon Press: Oxford, 1974.

Chairul Anwar, Hukum Internasional: Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1989

Dunoff, Jeffrey L. International Law: Norm, Actors, Process: A Problem Oriented Approach, 2nd edition. Aspen Publishers, NY. 2006

Kusumaatmadja. Mochtar, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 2003.

Schwarzenberger, Georg, and Brown, A Manual of International Law, 6th edition, Professional Books Limiter, London and Cardiff, 1976.

Soekotjo Hardiwinoto, Pengantar Hukum Internasional, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995.

Starke, An Introduction to International Law, 9th edition, Butterworths, London, 1987

Sam Suheidi, “Sejarah Hukum Internasional”.Bina Cipta, Bandung, 1969.

Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties http://treaties.un.org/doc/Treaties/1996/11/19961106%2005-51%20AM/Ch_XXIII_02p.pdf