bab i pendahuluanesakip.palembang.go.id/1923/dokumen/150/2019/d41cf... · dilandasi dasar hukum...
TRANSCRIPT
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004, bahwa Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat
Daerah sebagai Unsur Penyelanggara Pemerintahan Daerah.
Pembangunan Kota Palembang lima tahun kedepan diarahkan untuk mewujudkan
visi Kota Palembang tahun 2013-2018 yakni PALEMBANG EMAS 2018 yang
mengandung makna Palembang Pemerintahan Yang Amanah, Pemberdayaan Lembaga
Masyarakat, Ekonomi Kerakyatan, Mandiri, Bersih, Aman, Berkembang, Pemerintahan
Bersih, Ekonomi, Kerakyatan, Religius dan Adil serta mewujudkan Kota Palembang
yang Elok, Metropolis, Beradat dan Sejahtera. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan
yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan
secara bersama–sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders). Untuk
mewujudkan visi tersebut maka proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara
sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan
evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.
Secara umum Perangkat Daerah terdiri dari unsur staf yang membantu
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam lembaga sekretariat sebagai
unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah serta unsur
pelaksanaan unsur daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.
Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan
daerah kota dimana dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian
wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
disamping menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Sematang Borang dalam
menyusun perencanaan pelayanan dan pembangunan tentunya harus mengacu kepada
peraturan dan perundang-undangan baru sehingga diharapkan memenuhi kaidah
penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel serta melibatkan
seluruh stake holder.
Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sematang Borang Tahun 2008-2013
merupakan rencana kerja selama lima tahun ke depan dalam mengembangkan pelayanan
kepada masyarakat, bagaimana mencapainya serta langkah-langkah strategis yang akan
dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.
2
Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah diharapkan mudah
diterjemahkan kedalam rencana tahunan kerja SKPD, RKA-SKPD dan APBD.
1.2. Maksud dan Tujuan.
Maksud penyusunan Renstra SKPD Tahun 2013-2018 adalah sebagai dokumen
perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan, arah kebijakan
umum, program kegiatan yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan.
Tujuan penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Sematang Borang Tahun 2013-
2018 adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program kecamatan yang dilandasi visi,
misi dan program Kepala Daerah Terpilih. Tujuan lainnya adalah sebagai sarana untuk
menampung aspirasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan kecamatan.
1.3. Landasan Hukum
Penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Sematang Borang Tahun 2008-2013
dilandasi dasar hukum sebagai berikut :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara
2. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah
5. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar
Pelayanan Minimal
7. PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
8. PP No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
9. PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
10. PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
11. Permendagri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Penetapan Standar Pelayanan Minimal
12. SKB Meneg. PPN/ Kepala Bappenas dan Mendagri No. 0008/ M.PPN/ 01/2007/
050/ 264A/ SJ Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Musrenbang.
13. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok
dan Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan
3
1.4. Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD dalam Perencanaan Daerah.
Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan tanggung
jawab Kepala SKPD dalam menyiapkan Renstra SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala
Daerah Terpilih dan Renstra SKPD ini akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja
SKPD.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 walaupun tidak mengatur secara eksplisit
mengenai Renstra SKPD, namun Undang-Undang ini mengatur peranan dan kedudukan
RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra SKPD dalam kaitannya dengan
perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA SKPD dan RAPBD.
Undang-Undang ini menekankan penganggaran berbasis kinerja (Performance
Budgeting) serta prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang meliputi akuntabilitas,
profesionalitas, proporsionalitas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan
pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri.
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 seperti hal Undang-Undang No. 17 Tahun
2003 tidak mengatur secara langsung Renstra SKPD, namun mangatur tentang peranan
dan kedudukan RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD dan APBD yang merupakan
penjabaran dari RPJMD dan Renstra SKPD. Ini menunjukkan tentang perlunya Renstra
SKPD yang harus menggambarkan target capaian kinerja pembangunan daerah sehingga
mudah untuk ditransformasikan kedalam rencana tahunan (RKPD).
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN.
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
1.3. Landasan Hukum
1.4. Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD dalam Perencanaan Daerah
1.5. Sistematika Penulisan
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI
2.1. Struktur Organisasi
2.2. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan
2.3. Tugas Pokok dan Fungsi
2.4. Sistem, Prosedur, Mekanisme
BAB III PROFIL KINERJA PELAYANAN KECAMATAN
SEMATANG BORANG
3.1. Kinerja Pelayanan Masa Kini
3.2. Kelemahan dan Kekuatan Internal
4
3.3. Peluang dan Tantangan Eksternal
3.4. Rumusan Permasalahan Strategis Yang Dihadapi Masa Kini
3.5. Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang Berpengaruh pada
Tugas Pokok dan Fungsi
3.6. Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang Perlu Dilakukan.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi Kecamatan Sematang Borang
4.2. Misi Kecamatan Sematang Borang
4.3. Tujuan
4.4. Strategi
4.5. Kebijakan
BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA
5.1. Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja
5.2. Program dan Kegiatan Lintas SKPD
5.3. Program dan Kegiatan Lintas Kewilayahan
5.4. Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan
BAB VI PENUTUP
5
BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
2.1. Struktur Organisasi
Bagan Susunan Organisasi Kecamatan
Dasar : Perda No. 11 Tahun 2004
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang No. 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Bagian Kedua:
Susunan Organisasi Pasal 6,
Susunan Organisasi Kecamatan Sematang Borang terdiri dari:
a. Camat ; HERLY KURNIAWAN, S.Sos, MAP
b. Sekretaris Camat : M. IRMAN, S.STP, M.Si
c. Seksi Pemerintahan : ROSMALADEWI, SH
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban : PAHRUL ARIFIN, S.Sos
e. Seksi Pembangunan dan Masyarakat Kelurahan
: INGGRID YOLANDA, S.STP, MM
f. Seksi Kesejahteraan Sosial : RIZON, S.Sos
g. Seksi Pelayanan Umum : HALIMI, S.Sos
h. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : ZULFANI
i. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan :
j. Kelompok Jabatan Fungsional
- Lurah Lebung Gajah : CHODIJAH ANGGRAINI
- Lurah Srimulya : TAUFIK, SE
6
- Lurah Karyamulya : FITRIANSYAH, ST, M.Si
- Lurah Sukamulya : KHAIRUL MINSYAR, S. Sos
2.2. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan
2.2.1. Kepegawaian
Jumlah pegawai pada SKPD Kecamatan Sematang Borang sebanyak 52 pegawai dengan
rincian :
Unit kerja kecamatan : 13 pegawai
Unit kerja Kelurahan Lebung Gajah : 08 pegawai
Unit kerja Kelurahan Srimulya : 07 pegawai
Unit kerja Kelurahan Karya Mulya : 07 pegawai
Unit kerja Kelurahan Sukamulya : 04 pegawai
Status kepegawaian terdiri dari: Pegawai Organik : 39 orang Pegawai Kontrak Kerja/
Honorer : 10 orang
2.2.2. Aset
Posisi Aset Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang pe Desember 2012
sebagai tercemin dalam tabel berikut :
Rekpitulasi Aset Kecamatan Sematang Borang
(Desember 2012)
N
o Nama Barang
Jumlah Harga dlm
Rupiah Keterangan
2 3 4
1 Tanah 54,000,000.00
Tanah Kantor 54,000,000.00
2 Peralatan dan Mesin 2,081,077,842.00
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 996,395,625.00
Alat-alat Pengolahan Pertanian & Peternakan 33,900,000.00
Peralatan Kantor 237,279,000.00
Perlengkapan Kantor 162,436,500.00
Komputer 271,330,000.00
Meubelair 247,209,617.00
Penghias Ruangan Rumah Tangga 19,700,000.00
Alat-alat Studio 29,717,100.00
Alat-alat Komunikasi 83,110,000.00
3 Gedung dan Bangunan 1,155,035,250.00
Gedung Kantor 1,155,035,250.00
Jalan, Jaringan dan Instalasi 21,992,200.00
Instalasi Listrik dan Air 21,992,200.00
4 Aset Tetap Lainnya 7,450,000.00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 7,450,000.00
5 Konstruksi Dalam Pengerjaan -
Jumlah Aset Tetap 3,319,555,292.00
7
2.2.3. Letak Geogerafis
Daerah Kecamatan Sematang Borang adalah Kecamatan Pecahan dari Kecamatan
Sako, yaitu terdiri dari 4 (empat) Kelurahan dengan luas wilayah 2.585,25 Ha yang
wilayah kecamatan sematang borang tersebut berbatasan dengan :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kalidoni
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kalidoni
- Sebalah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sako
Adapun 4 (empat) Kelurahan di Kecamatan Sematang Borang yaitu :
1. Kelurahan Lebung Gajah
2. Kelurahan Srimulya
3. Kelurahan Sukamulya
4. Kelurahan Karya Mulya
Luas wilayah Kecamatan Sematang Borang Menurut Kelurahan :
1. Kelurahan Lebung Gajah : Luas 193,70 Ha
2. Kelurahan Srimulya : 568,50 Ha
3. Kelurahan Sukamulya : 1.160.05 Ha
4. Kelurahan Karya Mulya : 663,00 Ha
Jumlah : 2.585,25 Ha
2.3. TUPOKSI
Mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 18 Tahun 2008
tanggal 12 Agustus 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Palembang disebutkan bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah
sebagai Pelaksana Teknis Kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin
oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui
Sekretaris Daerah.
I. CAMAT
Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum pemerintahan dan
sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. meliputi:
a. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Mengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
d. Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
8
e. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/
atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.
Selain tugas pokok tersebut, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan
yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan sebagaiman dimaksud meliputi aspek :
a. Perijinan
b. Rekomendasi
c. Koordinasi
d. Pembinaan
e. Pengawasan
f. Fasilitasi
g. Penetapan
h. Penyelenggaraan
Yang mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Camat Bukit Kecil
Palembang mempunyai fungsi:
a. Penyusunan visi, misi dan rencana strategis kecamatan
b. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas.
c. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas.
d. Penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan terhadap pelaksanaan bantuan baik
bersumber dari pemerintah maupun swasta.
e. Pelaksanaan Komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur Pemerintahan Kota
dan Instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsi;
f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas
g. Evaluasi dan pelaporan;
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh walikota palembang sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud diatas, uraian tugas Camat
adalah sebagai berikut :
a. Menyusun Visi, misi dan rencana strategis Kecamatan
b. Merumuskan rancangan program kerja dan kegiatan
c. Mempelajari dan melaksanakan kebijakan yang diberikan oleh Walikota.
d. Memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya
e. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
f. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
9
g. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan undang-undang
h. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
i. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
j. Melakukan pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
kelurahan dan lembaga kemasyarakatan
k. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau
yang belum dapat dilaksanakan kelurahan
l. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan perangkat Kelurahan
m. Memfasilitasi kerjasama Kelurahan Dengan pihak ketiga
n. Memfasilitasi pengembangan Lembaga Kemasyarakatan
o. Membina, memotivasi dan melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahan
dalam rangka peningkatan kinerja dan produktivitas kerja
p. Memantau dan mengevaluasi realisasi program kerja dan kegiatan serta penggunaan
anggaran kecamatan
q. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan
peningkatan karir.
r. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
II. SEKRETARIS CAMAT
Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum yang
meliputi urusan rumah tangga, administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :
a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang ketatausahaan
b. Pengkoordinasian pelaksanaan fungsi tugas dan seksi-seksi
c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan
d. Pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan
e. Pengelolaan urusan keuangan
f. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian
g. Pengelolaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan
h. Penyelenggaraan urusan kehumasan dan kerumahtanggaan
i. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang
ketatausahaan.
j. Evaluasi dan pelaporan.
Berdasarkan Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretaris
mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja dan anggaran kegiatan
kecamatan
10
b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada sub Bagian-sub bagian yang
dibawahinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan kegiatan masing-masing seksi
d. Mempelajari dan menindaklanjuti petunjuk yang diberikan oleh Camat
e. Membina, memotivasi dan melakukan pengawasan melekat terhadap para kepala sub
bagian dan staf yang dibawahinya.
f. Memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya.
g. Menyusun dan mengelola administrasi surat menyurat, dokumentasi, kearsipan dan
perpustakaan.
h. Menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan
i. Menyelenggarakan urusan kehumasan dan keprotokolan.
j. Menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan dan perawatan peralatan dan barang
inventaris kecamatan.
k. Menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
l. Menyelenggarakan administrasi keuangan kecamatan
m. Menyusun laporan pertanggungjawaban kecamatan kepada walikota.
n. Mengkoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas
o. Melaksanakan koordinasi kegiatan ketatausahaan dengan perangkat daerah lainnya
atau instansi lain yang terkait.
p. Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka memelihara kebersihan, keindahan,
ketertiban, keamanan lingkungan dan gedung kantor kecamatan.
q. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan
peningkatan karir.
r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah-langkah yang
perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.
s. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh camat sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
III. KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan
administrasi surat menyurat, kearsipan dan kepustakaan, keprotokolan, hubungan
masyarakat, urusan perlengkapan dan rumah tangga dan kegiatan administrasi
kepegawaian.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian umum dan
kepegawaian mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang umum
dan kepegawaian.
11
b. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang umum
dan kepegawaian.
c. Penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain
dibidang umum dan kepegawaian.
d. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian dibidang umum dan kepegawaian.
e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, sub bagian umum
dan kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan sub bagiab umum dan kepegawaian.
b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf
c. Menyelenggarakan urusan administrasi surat menyurat.
d. Mengelola kearsipan dan perpustakaan.
e. Menyiapkan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor dan Kendaraan
Dinas, meliputi :
1. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit.
2. Mengadakan penelitian keperluab gedung kantor.
3. Mengadakan pendataan kendaraan dinas.
4. Mengadministrasikan penerimaan, pengeluaran barang milik negara dan barang
milik daerah.
5. Melakukan pemeilharaan barang inventaris.
f. Melaksanakan urusan perjalanan dinas yang meliputi :
2. Menyiapkan usul Surat Perintah tugas dan surat perjalanan dinas.
3. Menghimpun pelaporan hasil perjalanan dinas.
4. Mengadakan koordinasi dengan Sub Bagian Keuangan.
g. Mengelola urusan rumah tangga kecamatan, meliputi :
1. Menyampaikan keperluan rapat, upacara dan keprotokolan.
2. Memelihara kebersihan, keindahan dan keamanan.
h. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.
i. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai, sebagai bahan
peningkatan karir.
j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-langkah
yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
k. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas.
l. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
12
IV. KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan
bahan penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan, menyusun rencana
anggaran dan mengelola administrasi keuangan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagiab perencanaan dan
keuangan mempunyai fungsi :
a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang
perencanaan dan keuangan.
b. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang
perencanaan dan keuangan.
c. Penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain
dibidang perencanaan dan keuangan.
d. Pengelolaan urusan administrasi keuangan
e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, sub bagian
perencanaan dan keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian perencanaan dan keuangan.
b. Membagi tugas dan petunjuk kepada para staf.
c. Menghimpun dan mengkoordinasikan rencana program dan kegiatan masing-masing
seksi.
d. Menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan penggunaan anggaran kecamatan.
e. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk
teknis mengenai hasil pemeriksaan/verifikasi terhadap pertanggungjawaban
keuangan.
f. Menyelenggarakan kegiatan perbendaharaan verifikasi dan pembukuan/akuntansi.
g. Meneliti dan memeriksa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan buku
pengendalian SPJ.
h. Mengikuti perkembangan pelaksanaan anggaran rutin maupun anggaran
pembangunan.
i. Penyelenggaraan administrasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
j. Melakukan pembinaan teknis terhadap pengelolaan keuangan kelurahan dan
pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan.
k. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait kelancaran pelaksanaan tugas.
l. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang perencanaan dan
keuangan.
13
m. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan
peningkatan karir.
n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat tentang langkah-langkah yang
perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.
o. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh camat.
V. SEKSI PEMERINTAHAN
Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat
dibidang pemerintahan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi pemerintahan
mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pemerintahan.
b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang pemerintahan.
c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain dibidang
pemerintahan.
d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang pemerintahan
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, uraian tugas seksi
pemerintahan adalah sebagai berikut :
a. Menyusun rencana dan program kerja seksi pemerintahan.
b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dibidang pemerintahan.
c. Membagi tugas dan petunjuk kepada staf.
d. Menginventarisir dan mengevaluasi permasalahan pemerintahan diwilayah
kecamatan.
e. Menyiapkan bahan pengusulan penetapan batas wilayah kecamatan dan kelurahan.
f. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelesaian permasalahan perselisihan antar
kelurahan dalam satu wilayah kecamatan.
g. Melakukan upaya-upaya pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
diwilayah kelurahan.
h. Menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
i. Melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, meliputi :
1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan
kelurahan.
2. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan
administrasi kelurahan.
3. Melakukan pembinaan terhadap perangkat Kelurahan.
14
j. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang pemerintahan.
k. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan
peningkatan karir.
l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat tentang langkah-langkah yang
perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.
m. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
VI. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas camat dibidang ketentraman dan ketertiban.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Ketentraman dan
Ketertiban mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang Ketentraman dan
Ketertiban.
b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang Ketentraman dan Ketertiban.
c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain dibidang
Ketentraman dan Ketertiban.
d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Ketentraman dan Ketertiban.
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, uraian tugas seksi
pemerintahan adalah sebagai berikut :
a. Menyusun rencana dan program kerja seksi Ketentraman dan Ketertiban.
b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis koordinasi
penyelenggaraan di bidang Ketentraman dan Ketertiban.
c. Membagi tugas dan petunjuk kepada staf.
d. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan atau dengan Kepolisian dalam penerapan
dan penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
e. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara
Nasional Indonesia mengenai progran dan kegiatan penyelenggaraan Ketentraman
dan Ketertiban umum di wilayah kecamatan.
f. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang ada di wilayah kecamatan untuk
mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban umum.
g. Melakukan koordinasi dengan instasnsi terkait dalam penyelesaian permasalahan
sengketa tanah, bangunan dan sengketa lainnya.
15
h. Melaksanakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan
mengenai lingkungan.
i. Melaksanakan pembinaan perlindungan masyarakat.
j. Memfasilitasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka rehabilitasi dan
relokasi korban bencana
k. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah bangunan dan sengketa lainnya di
wilayah kecamatan.
l. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaranpelaksanaan tugas.
m. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang Ketentraman dan
Ketertiban.
n. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan
peningkatan karir.
o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat tentang langkah-langkah yang
perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.
p. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
VII. SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT
Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan mempunyai tugas pokok
melaksanakan tugas camat dibidang pembangunan masyarakat kelurahan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Pembangunan
Masyarakat Kelurahan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pembangunan
masyarakat kelurahan.
b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang pembangunan masyarakat
kelurahan.
c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain dibidang
pembangunan masyarakat kelurahan.
d. Pengawasan, Pembinaan dan pengendalian dibidang pembangunan masyarakat
kelurahan.
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, uraian tugas seksi
pemerintahan adalah sebagai berikut :
a. Menyusun rencana dan program kerja seksi Ketentraman dan Ketertiban.
b. Membagi tugas dan petunjuk kepada staf.
16
c. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan
lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan
dikelurahan dan kecamatan.
d. Melakuan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik
pemerintahan maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan
pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
e. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di
wilayah kecamatan baik yang dilakuakn oleh unit kerja pemerintahan maupun
swasta.
f. Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
g. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja
kecamatan kepada walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah
yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
h. Memfasilitasi pelaksanaan program peningkatan perekonomian diwilayah
kecamatan.
i. Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan.
j. Memfasilitasi pembangunan partisipatif.
k. Memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga.
l. Menyelenggarakan upaya pembinaan adat istiadat di wilayah kecamatan.
m. Melaksanakan kegiatan peningkatan peranan dan pemberdayaan perempuan, anak
dan remaja.
n. Melaksanakan pembinaan kelestarian lingkungan hidup.
o. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
p. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang pembangunan
masyarakat kelurahan.
q. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan
peningkatan karir.
r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat tentang langkah-langkah yang
perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.
s. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
VIII. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas camat
dibidang Kesejahteraan Sosial.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Kesejahteraan Sosial
mempunyai fungsi :
17
a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang Kesejahteraan Sosial.
b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang Kesejahteraan Sosial.
c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain dibidang
Kesejahteraan Sosial.
d. Pengawasan, Pembinaan dan pengendalian dibidang Kesejahteraan Sosial.
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, uraian tugas seksi
Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut :
a. Menyusun rencana dan program kerja seksi Kesejahteraan Sosial.
b. Membagi tugas dan petunjuk kepada staf.
c. Memfasilitasi bantuan sosial terhadap masyarakat.
d. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan bantuan terhadap korban bencana di
wilayah Kecamatan.
e. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan kepemudaan, karang taruna dan olah raga.
f. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan kehidupan keagamaan di wilayah
kecamatan.
g. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan pengembangan pendidikan dan kebudayaan
di Kecamatan.
h. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan kesehatan masyarakat.
i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
j. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang kesejahteraan sosial.
k. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan
peningkatan karir.
l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat tentang langkah-langkah yang
perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.
m. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
IX. SEKSI PELAYANAN UMUM
Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas camat
dibidang Pelayanan Umum.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Pelayanan Umum
mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang Pelayanan Umum.
b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang Pelayanan Umum.
18
c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain dibidang
Pelayanan Umum.
d. Pengawasan, Pembinaan dan pengendalian dibidang Pelayanan Umum.
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, uraian tugas seksi
Pelayanan Umum adalah sebagai berikut :
a. Menyusun rencana dan program kerja seksi Pelayanan Umum.
b. Membagi tugas dan petunjuk kepada staf.
c. Mengelola administrasi pelayanan umum.
d. Melaksanakan upaya pembinaan kebersihan lingkungan, sarana dan prasarana
pelayanan umum yang ada di wilayah kecamatan.
e. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD dan atau instansi vertikal yang tugas dan
fungsinya dibidang pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan
umum
f. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pemeliharaan prasarana dan
fasilitas umum.
g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
h. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang pelayanan umum.
i. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan
peningkatan karir.
j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat tentang langkah-langkah yang
perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.
Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
2.5. SISTEM, PROSEDUR, MEKANISME.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi khususnya dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat selain mengacu Peraturan Perundang-Undangan (PP) yang
berlaku juga disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Kota dan Kecamatan. Sistem
pelayanan kepada masyarakat dengan standar pelayanan minimum merupakan salah satu
pemberian pelayanan yang diharapkan tingkat kepuasan masyarakat yang dilayani betul-
betul merasa dihargai dan merasa memiliki system pemerintahan yang amanah.
19
Prosedur pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan Kecamatan Sematang
Borang senantiasa melibatkan RT/ RW dan Kelurahan. Mekanisme pelayanan diawali
dengan melibatkan RT dan RW sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan yang lebih
mengetahui langsung ekonomi, sosial, budaya masyarakatnya. Keterlibatan RT, RW
sebagai bahan pertimbangan kelurahan dalam merekomendasikan sekaligus pengambilan
keputusan sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.
20
BAB III
PROFIL KINERJA PELAYANAN
KECAMATAN SEMATANG BORANG
3.1. Kinerja Pelayanan Masa Kini
Dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Kecamatan Sematang Borang
menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat khususnya di bidang pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan perlu adanya Standar Pelayanan Minimal.
Kinerja Pelayanan Masa Kini pada
Kecamatan Sematang Borang
No Jenis Pelayanan Indikator Waktu
Penyelesaian ket
1
2
3
Administrasi
Kependudukan:
Pembuatan KTP
Pembuatan KK
Surat Keterangan Pindah
Surat Keterangan
Kematian
Surat Keterangan
Kelahiran
Perizinan
Rekomendasi IMB
Surat Izin Lingkungan
Surat Izin Keramaian
Rekomendasi SIUP
Rekomendasi
Penyelenggaraan
Pendidikan
Rekomendasi Tempat
Pengobatan Pertanahan
Terbitnya KTP
Terbitnya KK
Terbitnya Surat
Keterangan Pidah
Terbitnya Surat Keterangan
Kematian
Terbitnya Surat Keterangan
Kelahiran
Terbitnya RekomendasiIMB.
Diberikannya izin oleh
masyarakat.
Terselenggaranya
keamanan dan ketertiban.
Terbitnya Rekomendasi
Terselenggaranya pendidikan
Terselenggaranya pengobatan
2 hari
2 hari
15 menit
15 menit
15 menit
1 hari
3 hari
1 hari
1 hari
1 hari
2 hari
21
Pembuatan Akta-Akta
Tanah
Surat Keterangan
Kredit Bank
Surat Pernyataan
Pelepasan Hak
Surat Keterangan Ahli
Waris
Terbitnya Akta Tanah.
Terlayaninya permohonan
kredit di Bank.
Terlayaninya pelepasan hak
atas tanah
Terbitnya keterangan ahli
waris
3 hari
1 hari
2 hari
1 hari
3.2. Kelemahan dan Kekuatan Internal
3.2.1. Kekuatan Internal
a. Memiliki kewenangan berdasarkan Keputusan Walikota Palembang
b. Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Walikota Palembang kepada
Camat
c. Memiliki Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas berdasarkan Keputusan Walikota
Palembang
d. Memiliki mekanisme prosedur pelayanan yang jelas dan baku.
e. Struktur Organisasi yang sesuai kebutuhan.
f. Adanya komitmen bersama dari seluruh stake holder untuk menuju mewujudkan
visi dan misi kecamatan
3.2.2. Kelemahan Internal
a. Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai.
b. Anggaran kecamatan terbatas.
3.3. Peluang dan Tantangan Eksternal
3.3.1. Peluang Eksternal
a. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi.
b. Tersedianya potensi/ lahan.
c. Kondisi wilayah yang cukup strategis.
d. Kebijakan Pemerintah Daerah yang mendukung.
3.3.2. Ancaman Eksternal
a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang cenderung tidak menentu.
b. Peraturan Perundangan yang mengalami perubahan.
22
3.4. Rumusan Permasalahan Strategis yang Dihadapi Masa Kini
Berdasarkan analisa lingkungan yang berpengaruh terhadap pencapaian visi, misi,
baik secara internal maupun eksternal, ada beberapa permasalahan strategis yang
dihadapi masa kini, yaitu :
a. Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan;
b. Pedoman pengelolaan daerah yang berubah-ubah aturan;
c. SDM Aparatur yang ada tidak sesuai kebutuhan.
d. Kecendrungan penurunan moralitas dan rendahnya keteladanan pimpinan disemua
lapisan.
e. Dampak krisis finansial global.
f. Menurunnya kwalitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akibat
pemanasan global dan rendahnya pemeliharaan lingkungan.
g. Semakin tingginya ancaman penyakit.
h. Tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan
merata.
i. Tuntutan akan pendidikan yang berkualitas dan tejangkau di berbagai lapisan
masyarakat.
j. Adanya tuntutan terhadap ketahanan pangan yang bermutu, sehat, merata dan
terjangkau.
k. Meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
l. Peningkatan pemerataan kondisi infrastruktur dan lingkungan bagi kehidupan
masyarakat yang sehat dan nyaman.
m. Tingginya tuntutan profesionalisme kinerja aparat pemerintah dalam pelayanan
mayarakat.
3.5. Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang Berpengaruh
Pada Tupoksi SKPD.
Berdasarkan rumusan, permasalahan strategis yang dihadapi masa kini,
diperlukan beberapa rumusan perubahan untuk mencapai tujuan pada lima tahun yang
akan datang.
a. Tugas Pokok dan Fungsi kecamatan perlu penyesuaian karena merupakan
b. SKPD sebagaimana tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004;
c. Perlu adanya beberapa perubahan berkaitan dengan kewenangan;
d. Perlu pemahaman bersama kewenangan yang diberikan kepada kecamatan
e. khususnya oleh SKPD terkait;
f. Penyesuaian anggaran berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang
baru
23
3.6. Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang Perlu Dilakukan.
a. Menambah jumlah pegawai yang berkualitas sesuai keahliannya;
b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugasnya;
c. Menambah jumlah anggaran sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;
d. Meningkatkan tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat;
e. Peraturan Perundangan yang mendukung visi dan misi tidak berubah-ubah;
f. Menjadikan Kecamatan sebagai SKPD murni
24
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS KEBIJAKAN
4.1. Visi Kecamatan Sematang Borang
Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah
harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan eksis, mempunyai kreativitas,
inovatif serta produktif. Visi merupakan gambaran yang menantang tentang kondisi masa
depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.
Berdasarkan pengertian dimaksud serta didasari oleh potensi kecamatan, visi dan misi
Kota Palembang dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Palembang 2013-2018, Visi kota Palembang adalah mewujudkan “ PALEMBANG EMAS
2018” yang mengandung makna Palembang Pemerintahan yang Amanah, Pemberdayaan
Lembaga masyarakat, Ekonomi Kerakyatan, Madiri, Bersih, Berkembang Pemerintahan
Bersih, Ekonomi Kerakyatan, Religius dan Adil serta mewujudkan Kota Palembang yang
Elok, Metropolis, beradat dan Sejahtera.
Maka disusun Visi Kecamatan Sematang Borang adalah mewujudkan Kecamatan
Sematang Borang MULYA 2018. MULYA merupakan akronim dari
- Maju
- Unggul
- peLaYanan Prima
- Asri
Kecamatan Sematang Borang MULYA 2018, mengandung makna Kecamatan Sematang
Borang yang Maju dari aspek infrastuktur dan fasilitas umum lainnya, Unggul di bidang
pemberdayaan lembaga masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat kecamatan, melalui
pelayanan prima yang efektif dan efisien, serta menciptakan lingkungan Kecamatan Sematang
Borang yang ASRI (Aman, Sehat, Religius serta Bersih dan Indah).
4.2. Misi.
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan MISI Kecamatan Sematang
Borang berikut :
1. Mengupayakan peningkatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya, agar
mempu mendorong pembangunan dan pengembangan wilayah Kecamatan secara lebih
komperhensif.
2. Menciptakan Good Governance di setiap penyelenggaraan pelayanan masyarakat, yang
didukung oleh sumber daya aparatur yang handal dan fasilitas pelayanan yang memadai.
3. Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam setiap program pembangunan
dan pengembangan ekonomi kerakyatan, melalui penguatan kelembagaan masyarakat di
Kelurahan dan Kecamatan yang saling bersinergis.
4. Meningkatkan kegiatan di bidang keagamaan sehingga menciptakan masyarakat yang religius
dan saling menghormati antar umat beragama.
25
5. Menciptakan lingkungan yang Aman dan kondusif, yang disertai dengan peningkatan
koordinasi dengan lembaga vertikal di tingkat kecamatan (Polsek dan Koramil)
6. Meningkatkan kualitas lingkungan yang Bersih, Sehat, dan Indah, yang disertai dengan
peningkatan kesadaran dan peran aktif masyarakat.
Dalam rangka mencapai misi tersebut, maka dirumuskan Program Dan Kebijakan
Strategis Kecamatan Sematan Borang, yaitu:
1. Mengupayakan peningkatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya, agar
mempu mendorong pembangunan dan pengembangan wilayah Kecamatan secara lebih
komperhensif.
a. Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana transportasi kota, seperti jalan dan
jembatan.
b. Mendorong pihak swasta untuk berinvestasi di sektor pembangunan dan pengambangan
kawasan pemukiman.
c. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan dan
menjaga sarana dan prasarana / fasilitas umum yang ada
d. Mengupayakan perbaikan dan penataan sistem drainase dengan menumbuhkembangkan
semangat gotong royong dan kepedulian lingkungan.
e. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya menyampaikan
aspirasi usulan pembangunan dalam rangka akselerasi pembangunan yang berkelanjutan.
2. Menciptakan Good Governance di setiap penyelenggaraan pelayanan masyarakat, yang
didukung oleh sumber daya aparatur yang handal dan fasilitas pelayanan yang memadai.
a. Meningkatkan SOP (Sistem Operasional Prosedur) di setiap penyelenggaraan pelayanan di
tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
b. Meningkatkan Sistem Administrasi Kependudukan.
c. Meningkatkan Etos Kerja dan Disiplin Pegawai melalui Supervisi antara atasan dengan
bawahan
d. Meningkatkan Pengetahuan, Pemahaman, Keterampilan dan pelaksanaan prinsip-prinsip
penyelenggaraan swakelola pemerintahan yang baik (Good Goverment) sesuai dengan job
description/ tugas fungsi masing-masing pegawai.
e. Membangun budaya kerja yang efektif dan efisien dengan produktifitas kerja yang tinggi.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan ekonomi kerakyatan yang
disesuaikan dengan kondisi geografis dan sumber daya yang ada, melalui penguatan
kelembagaan kemasyarakatan yang saling bersinergis.
a. Meningkatkan peran Lembaga Kemasyarakatan yang ada di tingkat Kecamatan dalam
rangka mendukung setiap kegiatan pembangunan
b. Membentuk UKM di tingkat Kelurahan (KUBE, Kelompok Tani, dsb)
c. Menumbuhkembangkan Koperasi yang bertujuan untuk penguatan ekonomi mikro yang
berbasis pada ekonomi kerakyatan.
d. Memberikan Pelatihan dan Pendampingan untuk Pengembangan Usaha.
e. Meningkatkan pemberdayaan Pengelolaan dan Penataan Pasar Tradisional
26
4. Meningkatkan kegiatan pembangunan di bidang keagamaan sehingga menciptakan
masyarakat yang religius
a. Mengadakan Kegiatan-kegiatan Keagamaan yang terjadwal rutin dan berkelanjutan
dalam rangka syiar agama Islam dan menjalin silaturahmi yang baik antar umat beragama
b. Mendorong Masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan saling menghormati dalam setiap
kegiatan kerohanian, dalam rangka membentuk mental dan spiritual yang baik di tengah
masyarakat.
c. Mendukung Program 1000 Masjid.
d. Mendukung peningkatan Sarana & Prasarana ibadah.
e. Mendukung terbentuknya Lembaga-Lembaga Pendidikan beragama sejak usia dini di tiap
Kelurahan, seperti : PAUD, TK.TPA, Kelompok Pengajian, dll.
5. Meningkatakan kualitas lingkungan yang aman, bersih dan sehat.
a. Meningkatkan koordinasi antar kelembagaan (Vertikal &Horizontal) dalam rangka
mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, bersih, sehat, misalnya pihak-pihak Polsek,
Koramil dan Dinas Instansi terkait.
b. mendukung Perbaikan sistem drainase dan manajemen banjir serta membangun persepsi
di tengah masyarakat akan pentingnya saluran drainase yang baik dan lancar, serta
keberadaan kolam retensi.
c. Meningkatkan kepedulian lingkungan dengan membentuk kader-kader lingkungan di
setiap kelurahan dan Kecamatan
d. Mendukung penyediaan pembangunan TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara),
di setiap kelurahan terutama di wilayah pemukiman padat penduduk.
e. Menduknng kegiatan Penghijauan (Penanaman pohon)
4.3. Strategi.
Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam melaksanakan visi dan misi
organisasi diperlukan suatu strategi organisasi yang menjelaskan tentang pemikiran ke
depan secara konseptual, analisis, realistis yang mengakomodir tentang langkah-langkah
yang diperlukan dalam mencapai/ mempercepat pencapaian tujuan.
Langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan:
a. Bersama-sama Stake Holder menciptakan suatu kebersamaan untuk mencapai tujuan
organisasi
b. Melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang ada untuk mencapai visi
dan misi yang telah ditetapkan;
c. Meningkatkan kualitas pegawai melalui pendidikan dan latihan, seminar, workshop
dan kegiatan lainnya;
d. Mensosialisasikan kepada masyarakat visi dan misi yang ingin dicapai
27
4.4. Kebijakan.
Renstra SKPD pada dasarnya merupakan hasil dari proses pemikiran strategis.
Oleh karenanya kualitas dokumen Renstra SKPD sangat ditentukan oleh seberapa jauh
Renstra SKPD dapat mengemukakan secara sistematis proses pemikiran strategis
tersebut.
Kebijakan yang diambil dalam mencapai visi misi Kecamatan Sematang Borang
Puyuh:
1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan sebagian
kewenangan yang diberikan Walikota Palembang kepada Camat.
2. Menyusun usulan anggaran sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
3. Meningkatkan kualitas beberapa Kepala Seksi yang berhubungan secara langsung
dalam pencapaian visi dan misi kecamatan.
4. Mendorong seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama menyusun rencana
pembangunan sesuai visi misi Kecamatan Sematang Borang.
5. Memberikan informasi kepada instansi terkait tentang visi dan misi Kecamatan
Sematang Borang untuk lebih sinergis dalam penentuan lokasi kegiatannya.
4.5. Program, Kegiatan Dan Indikator Kinerja
Program Kerja
Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang
dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama
dengan swasta, dan masyarakat guna mencapai tujuan dan sarana yang ditetapkan.
Program Pembangunan Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang yang ditetapakan
adalah sebagai berikut :
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat-menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumberdaya Air dan listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor
Penyediaan Jasa Barang Cetakan dan Pengadaan
Penyediaan Jasa Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
28
Penyediaan Jasa Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Jasa makanan dan Minuman
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Olahraga / Training
D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realitasi Kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
E. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Pembinaan Agama di Tingkat Kecamatan ( MTQ/STQ Tk. Kecamatan
Pembinaan Kelurahan se- Kecamatan
Tabel 1
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan SDM, Biaya Sarana/Prasarana,
Lokasi, Waktu.
Tersedianya tenaga Pelaksana,
Keluaran Tersedianya Administrasi
Perkantoran.
Tercapainya peningkatan
pelayanan administrasi
perkantoran
29
Hasil Tercapainya Penyediaan Jasa
Administrasi Perkantoran.
Terlaksananya Program Kerja
dengan baik (90%)
Manfaat Tercapainya Tertib Administrasi Meningkatnya operasional
dengan maksimal (80%)
Dampak Terciptanya suatu kinerja yang
baik dan pelayanan secara prima
terhadap masyarakat
Meningkatnya tertib
administrasi perkantoran (90%)
Tabel 2
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan SDM, Biaya Sarana/Prasarana, Lokasi,
Waktu.
Tersedianya tenaga
pelaksana,
Keluaran Tersediannya Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur.
Tercapainya
Kenyamanan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Hasil Terpenuhi Pemeliharaan rutin/berkala
Prasarana Aparatur.
Terselenggaranya
Pemerintahan di
Kecamatan dengan baik
dan nyaman.
Manfaat Tersedianya sarana yang berkualitas. Pelayanan terhadap
masyarakat lancer.
Dampak Lancarnya Pemerintahan
Kemasyarakatan dan Pembangunan.
Terciptanya
pemeliharaan sarana
Aparatur yang memadai.
30
Tabel 3
Peningkatan Disiplin Aparatur
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan SDM, Biaya Sarana/Prasarana, Lokasi,
Waktu.
Tersedianya
Keluaran Tersedianya Pengadaan Pakaian khusus
hari - hari tertentu.
Tercapainya Disiplin
Aparatur
Hasil Terlaksananya Pengadaan Pakaian
khusus hari - hari tertentu.
Tumbuh Kesadaran dan
peningkatan Disiplin
Aparatur.
Manfaat Timbul rasa disilpin dan tertib dalam
melaksanakan tugas.
Terciptanya Disiplin
Aparatur.
Dampak Terwujudnya rasa disilpin dan tertib
dalam melaksanakan tugas.
Tercapainya peningkatan
Disiplin Aparatur.
Tabel 4
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan SDM, Biaya Sarana/Prasarana, Lokasi,
Waktu.
Terdapatnya Penyusun
Rencana Kegiatan
Keluaran Tersedianya Sosialisasi dan Bintek Pelaksanaan Sosialisasi
dan Bintek di Kecamatan
dan Kelurahan.
Hasil Terlaksananya Sosialisasi dan Bintek
Peraturan Perundang - undangan
Perundang - undangan
dapat dipahami.
Manfaat Meningkatnya Pelayanan Publik Terpenuhinya Pelayanan
Masyarakat secara prima
( 90 % ).
31
Dampak Tercapainya pemahaman masyarakat
tentang Peraturan Perundang - undangan
yang berlaku.
Kegiatan Roda
Pemerintahan
Kecamatan dapat
berjalan dengan optimal
( 90 % ).
32
BAB V
PENUTUP
Rencana Strategi Kecamatan Sematang Borang Tahun 2013-2018 disusun
berdasarkan visi misi kecamatan yang dalam penyusunan program dan kegiatan
diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Palembang Tahun 2013-2018.
Renstra kecamatan dalam tiap tahunnya dijabarkan dalam rencana kerja sesuai
dengan kebijakan umum anggaran Kota Palembang. Untuk tercapainya kondisi yang
diharapkan pada tahun 2014, maka peran serta masyarakat dan seluruh stake holder
mutlak diperlukan dalam kerangka pembangunan Kecamatan Sematang Borang yang
merupakan bagian dari pembangunan Kota Palembang.
Mudah-mudahan penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Sematang Borang
Tahun 2013-2018 dapat terwujud sesuai harapan serta senantiasa Allah SWT meridhoi
setiap langkah yang kita laksanakan. Amin....
Palembang, Oktober 2013
CAMAT SEMATANG BORANG
KOTA PALEMBANG,
HERLY KURNIAWAN, S.Sos, MAP
NIP. 196912171990031008
33
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Kecamatan
Sematang Borang dapat menyelesaikan penyusunan Renstra SKPD (Satuan Kerja
Perangkat Daerah) tahun 2013 – 2018.
Renstra SKPD BP Kecamatan Sematang Borang tahun 2013 – 2018 memuat Visi,
Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan
tugas dan fungsinya, berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah
tahun 2013 – 2018 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra SKPD menjadi landasan
atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT).
Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi
hingga tersusunnya Renstra ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan
kelemahan dalam penyusunan Renstra ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat
kami harapkan.
Palembang, Oktober 2013
CAMAT SEMATANG BORANG
KOTA PALEMBANG,
HERLY KURNIAWAN, S.Sos, MAP
NIP. 196912171990031008
i
34
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar ..................................................................................................... ... i
Daftar Isi .............................................................................................................. ...ii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... ... 1
A. Latar Belakang ............................................................................... ... 1
B. Maksud dan Tujuan ....................................................................... ... 2
C. Landasan Hukum ........................................................................... ... 2
D. Kedudukan dan Peranan Restra SKPD Perencanaan Daerah .... .. 3
E. Sistematika Penulisan .................................................................... ... 3
BAB II TUGAS DAN FUNGSI SKPD ........................................................... ... 5
A. Struktur Organisasi ........................................................................ ... 5
B. Susunan Kepegawaian ................................................................... ... 6
C. Letak Geogerafis ............................................................................ ... 6
D. Tupoksi ......................................................................................... 7
E. Sistem Prosedur, Mekanisme ....................................................... 8
BAB III PROPIL KINERJA PELAYANAN KECAMATAN ........................ ... 9
A. Kinerja Pelayanan Masa Kini ....................................................... ... 9
B. Kelemahan dan Kekuatan Internal ............................................... .. 10
C. Peluang dan Tantangan Ekxternal ................................................ . 10
D. Rumusan Permasalahan Strategi yang dihadapi Masa Kini ....... .. 11
E. Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang
Berpengaruh pada Tupoksi SKPD ................................................. .. 12
F. Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal ................................ .. 12
yang perlu dilakukan .................................................................... .. 12
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI .......................................... .. 13
A. Visi dan Misi .................................................................................. .. 13
B. Tujuan dan Sasaran ........................................................................ .. 14
C. Strategi ........................................................................................... .. 15
D. Kebijakan ....................................................................................... .. 15
E. Program Kegiatan dan Indikator Kinerja ..................................... .. 16
BAB VI PENUTUP ............................................................................................ .. 21
Lampiran .............................................................................................................. .. 27
Pagu Anggaran Indikatif 2008 – 2013 ................................................ .. 32
35
Dokumen rencana strategis satuan kerja
perangkat daerah ( renstra – skpd )
Kecamatan sematang borang Palembang
Jl. Darma bhakti no. 01 rt. 14, kelurahan srimulya tlp. 8361005
Palembang
Tahun 2013 – 2018
36
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
KECAMATAN SEMATANG BORANG Jalan Dharma Bakti No. 14 Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang
Telpon : (0711) 5625360
ymail : www.Sematang Borang. co.id
KEPUTUSAN
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018-2023
KECAMATAN SEMATANG BORANG KOTA PALEMBANG
Menimbang : a. Bahwa berdasarkan PERMENDAGRI NOMOR 54
TAHUN 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah
nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan,
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
daerah, maka perlu menyusun restra Kecamatan Sematang
Borang Kota Palembang tahun 2018 – 2023.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dengan huruf a, perlu ditetapkan keputusan Camat Sematang
Borang Kota Palembang tentang rencana strategis
(RENSTRA) Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang
tahun 2018 – 2023.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2014 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-
undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
(Lembaga Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4844).
2. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan
keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
RI tahun 2006 Nomor 25 tambahan lembaran negara RI
Nomor 4844).
3. Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan
tata cara, penyusunan dan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Rencana pembangunan daerah (lembaran Negara
RI Nomor 4689).
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara RI
Nomor PER / 9/M. PAM/11/2008 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara RI
Nomor PER/20/M PAM/ 11/ 2008 tentang Petunjuk
Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 tahun 2009
tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota
Palembang tahun 2009 Nomo 5.
7. Peraturan Kota Palembang Nomor 6 tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan jangka menengah Kota Palembang
tahun 2018 – 2023.
37
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 tahun 2008
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaran Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah
Kota Palembang tahun 2008 Nomor 10)
9. Peraturan Walikota Palembang Nomor 30 tahun 2008 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10
tahun 2008
10. Peraturan Walikota Palembang Nomor 59 tahun 2009m
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Kota Palembang.
MEMUTUSAKAN
Menetapkan :
Kesatu : Menetapkan rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan
Sematang Borang Kota Palembang tahun 2018 – 2023
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Kedua : rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Sematang Borang
Kota Palembang tahun 2018 – 2023 sebagaimana dimaksud
pada Diktum Pertama merupakan Rencana Strategis
Kecamamatan Sematang Borang Kota Palembang selama 5
tahun yang menjadi acuan ukuran kinerja dalam menetapkan,
indikator Kinerja Utama, rencana kinerja dan anggaran.
Menyusun dokumen penetapan kinerja menyusun Laporan
Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah serta evaluasi
pencapaian kinerja.
Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputuasan
ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Palembang
Padata tanggal : Januari 2019
Camat Sematang Borang
Kota Palembang
M. IRMAN, S.STP, M.Si
NIP. 19833040120011210