bab i pendahuluanesakip.palembang.go.id/1923/dokumen/150/2019/d41cf... · dilandasi dasar hukum...

37
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelanggara Pemerintahan Daerah. Pembangunan Kota Palembang lima tahun kedepan diarahkan untuk mewujudkan visi Kota Palembang tahun 2013-2018 yakni PALEMBANG EMAS 2018 yang mengandung makna Palembang Pemerintahan Yang Amanah, Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Ekonomi Kerakyatan, Mandiri, Bersih, Aman, Berkembang, Pemerintahan Bersih, Ekonomi, Kerakyatan, Religius dan Adil serta mewujudkan Kota Palembang yang Elok, Metropolis, Beradat dan Sejahtera. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersamasama antara berbagai pemangku kepentingan ( stakeholders). Untuk mewujudkan visi tersebut maka proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Secara umum Perangkat Daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam lembaga sekretariat sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah serta unsur pelaksanaan unsur daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota dimana dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah disamping menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Sematang Borang dalam menyusun perencanaan pelayanan dan pembangunan tentunya harus mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan baru sehingga diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel serta melibatkan seluruh stake holder. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sematang Borang Tahun 2008-2013 merupakan rencana kerja selama lima tahun ke depan dalam mengembangkan pelayanan kepada masyarakat, bagaimana mencapainya serta langkah-langkah strategis yang akan dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Upload: others

Post on 25-Feb-2020

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BAB I PENDAHULUANesakip.palembang.go.id/1923/dokumen/150/2019/d41cf... · dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004, bahwa Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat

Daerah sebagai Unsur Penyelanggara Pemerintahan Daerah.

Pembangunan Kota Palembang lima tahun kedepan diarahkan untuk mewujudkan

visi Kota Palembang tahun 2013-2018 yakni PALEMBANG EMAS 2018 yang

mengandung makna Palembang Pemerintahan Yang Amanah, Pemberdayaan Lembaga

Masyarakat, Ekonomi Kerakyatan, Mandiri, Bersih, Aman, Berkembang, Pemerintahan

Bersih, Ekonomi, Kerakyatan, Religius dan Adil serta mewujudkan Kota Palembang

yang Elok, Metropolis, Beradat dan Sejahtera. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan

yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan

secara bersama–sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders). Untuk

mewujudkan visi tersebut maka proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara

sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan

evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Secara umum Perangkat Daerah terdiri dari unsur staf yang membantu

penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam lembaga sekretariat sebagai

unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah serta unsur

pelaksanaan unsur daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan

daerah kota dimana dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian

wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

disamping menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Sematang Borang dalam

menyusun perencanaan pelayanan dan pembangunan tentunya harus mengacu kepada

peraturan dan perundang-undangan baru sehingga diharapkan memenuhi kaidah

penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel serta melibatkan

seluruh stake holder.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sematang Borang Tahun 2008-2013

merupakan rencana kerja selama lima tahun ke depan dalam mengembangkan pelayanan

kepada masyarakat, bagaimana mencapainya serta langkah-langkah strategis yang akan

dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Page 2: BAB I PENDAHULUANesakip.palembang.go.id/1923/dokumen/150/2019/d41cf... · dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

2

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah diharapkan mudah

diterjemahkan kedalam rencana tahunan kerja SKPD, RKA-SKPD dan APBD.

1.2. Maksud dan Tujuan.

Maksud penyusunan Renstra SKPD Tahun 2013-2018 adalah sebagai dokumen

perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan, arah kebijakan

umum, program kegiatan yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Sematang Borang Tahun 2013-

2018 adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program kecamatan yang dilandasi visi,

misi dan program Kepala Daerah Terpilih. Tujuan lainnya adalah sebagai sarana untuk

menampung aspirasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan kecamatan.

1.3. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Sematang Borang Tahun 2008-2013

dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara

2. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

4. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah

5. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

6. PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar

Pelayanan Minimal

7. PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

8. PP No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

9. PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

10. PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

11. Permendagri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan

Penetapan Standar Pelayanan Minimal

12. SKB Meneg. PPN/ Kepala Bappenas dan Mendagri No. 0008/ M.PPN/ 01/2007/

050/ 264A/ SJ Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Musrenbang.

13. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok

dan Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan

Page 3: BAB I PENDAHULUANesakip.palembang.go.id/1923/dokumen/150/2019/d41cf... · dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

3

1.4. Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD dalam Perencanaan Daerah.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan tanggung

jawab Kepala SKPD dalam menyiapkan Renstra SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala

Daerah Terpilih dan Renstra SKPD ini akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja

SKPD.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 walaupun tidak mengatur secara eksplisit

mengenai Renstra SKPD, namun Undang-Undang ini mengatur peranan dan kedudukan

RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra SKPD dalam kaitannya dengan

perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA SKPD dan RAPBD.

Undang-Undang ini menekankan penganggaran berbasis kinerja (Performance

Budgeting) serta prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang meliputi akuntabilitas,

profesionalitas, proporsionalitas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan

pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 seperti hal Undang-Undang No. 17 Tahun

2003 tidak mengatur secara langsung Renstra SKPD, namun mangatur tentang peranan

dan kedudukan RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD dan APBD yang merupakan

penjabaran dari RPJMD dan Renstra SKPD. Ini menunjukkan tentang perlunya Renstra

SKPD yang harus menggambarkan target capaian kinerja pembangunan daerah sehingga

mudah untuk ditransformasikan kedalam rencana tahunan (RKPD).

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Landasan Hukum

1.4. Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD dalam Perencanaan Daerah

1.5. Sistematika Penulisan

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

2.1. Struktur Organisasi

2.2. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan

2.3. Tugas Pokok dan Fungsi

2.4. Sistem, Prosedur, Mekanisme

BAB III PROFIL KINERJA PELAYANAN KECAMATAN

SEMATANG BORANG

3.1. Kinerja Pelayanan Masa Kini

3.2. Kelemahan dan Kekuatan Internal

Page 4: BAB I PENDAHULUANesakip.palembang.go.id/1923/dokumen/150/2019/d41cf... · dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

4

3.3. Peluang dan Tantangan Eksternal

3.4. Rumusan Permasalahan Strategis Yang Dihadapi Masa Kini

3.5. Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang Berpengaruh pada

Tugas Pokok dan Fungsi

3.6. Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang Perlu Dilakukan.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi Kecamatan Sematang Borang

4.2. Misi Kecamatan Sematang Borang

4.3. Tujuan

4.4. Strategi

4.5. Kebijakan

BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

5.1. Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

5.2. Program dan Kegiatan Lintas SKPD

5.3. Program dan Kegiatan Lintas Kewilayahan

5.4. Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan

BAB VI PENUTUP

Page 5: BAB I PENDAHULUANesakip.palembang.go.id/1923/dokumen/150/2019/d41cf... · dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

5

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

2.1. Struktur Organisasi

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan

Dasar : Perda No. 11 Tahun 2004

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang No. 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Bagian Kedua:

Susunan Organisasi Pasal 6,

Susunan Organisasi Kecamatan Sematang Borang terdiri dari:

a. Camat ; HERLY KURNIAWAN, S.Sos, MAP

b. Sekretaris Camat : M. IRMAN, S.STP, M.Si

c. Seksi Pemerintahan : ROSMALADEWI, SH

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban : PAHRUL ARIFIN, S.Sos

e. Seksi Pembangunan dan Masyarakat Kelurahan

: INGGRID YOLANDA, S.STP, MM

f. Seksi Kesejahteraan Sosial : RIZON, S.Sos

g. Seksi Pelayanan Umum : HALIMI, S.Sos

h. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : ZULFANI

i. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan :

j. Kelompok Jabatan Fungsional

- Lurah Lebung Gajah : CHODIJAH ANGGRAINI

- Lurah Srimulya : TAUFIK, SE

Page 6: BAB I PENDAHULUANesakip.palembang.go.id/1923/dokumen/150/2019/d41cf... · dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

6

- Lurah Karyamulya : FITRIANSYAH, ST, M.Si

- Lurah Sukamulya : KHAIRUL MINSYAR, S. Sos

2.2. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan

2.2.1. Kepegawaian

Jumlah pegawai pada SKPD Kecamatan Sematang Borang sebanyak 52 pegawai dengan

rincian :

Unit kerja kecamatan : 13 pegawai

Unit kerja Kelurahan Lebung Gajah : 08 pegawai

Unit kerja Kelurahan Srimulya : 07 pegawai

Unit kerja Kelurahan Karya Mulya : 07 pegawai

Unit kerja Kelurahan Sukamulya : 04 pegawai

Status kepegawaian terdiri dari: Pegawai Organik : 39 orang Pegawai Kontrak Kerja/

Honorer : 10 orang

2.2.2. Aset

Posisi Aset Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang pe Desember 2012

sebagai tercemin dalam tabel berikut :

Rekpitulasi Aset Kecamatan Sematang Borang

(Desember 2012)

N

o Nama Barang

Jumlah Harga dlm

Rupiah Keterangan

2 3 4

1 Tanah 54,000,000.00

Tanah Kantor 54,000,000.00

2 Peralatan dan Mesin 2,081,077,842.00

Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 996,395,625.00

Alat-alat Pengolahan Pertanian & Peternakan 33,900,000.00

Peralatan Kantor 237,279,000.00

Perlengkapan Kantor 162,436,500.00

Komputer 271,330,000.00

Meubelair 247,209,617.00

Penghias Ruangan Rumah Tangga 19,700,000.00

Alat-alat Studio 29,717,100.00

Alat-alat Komunikasi 83,110,000.00

3 Gedung dan Bangunan 1,155,035,250.00

Gedung Kantor 1,155,035,250.00

Jalan, Jaringan dan Instalasi 21,992,200.00

Instalasi Listrik dan Air 21,992,200.00

4 Aset Tetap Lainnya 7,450,000.00

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 7,450,000.00

5 Konstruksi Dalam Pengerjaan -

Jumlah Aset Tetap 3,319,555,292.00

Page 7: BAB I PENDAHULUANesakip.palembang.go.id/1923/dokumen/150/2019/d41cf... · dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

7

2.2.3. Letak Geogerafis

Daerah Kecamatan Sematang Borang adalah Kecamatan Pecahan dari Kecamatan

Sako, yaitu terdiri dari 4 (empat) Kelurahan dengan luas wilayah 2.585,25 Ha yang

wilayah kecamatan sematang borang tersebut berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kalidoni

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kalidoni

- Sebalah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sako

Adapun 4 (empat) Kelurahan di Kecamatan Sematang Borang yaitu :

1. Kelurahan Lebung Gajah

2. Kelurahan Srimulya

3. Kelurahan Sukamulya

4. Kelurahan Karya Mulya

Luas wilayah Kecamatan Sematang Borang Menurut Kelurahan :

1. Kelurahan Lebung Gajah : Luas 193,70 Ha

2. Kelurahan Srimulya : 568,50 Ha

3. Kelurahan Sukamulya : 1.160.05 Ha

4. Kelurahan Karya Mulya : 663,00 Ha

Jumlah : 2.585,25 Ha

2.3. TUPOKSI

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 18 Tahun 2008

tanggal 12 Agustus 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat

Daerah Kota Palembang disebutkan bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah

sebagai Pelaksana Teknis Kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin

oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui

Sekretaris Daerah.

I. CAMAT

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum pemerintahan dan

sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. meliputi:

a. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

c. Mengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

d. Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

Page 8: BAB I PENDAHULUANesakip.palembang.go.id/1923/dokumen/150/2019/d41cf... · dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

8

e. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;

f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/

atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.

Selain tugas pokok tersebut, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan

yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan sebagaiman dimaksud meliputi aspek :

a. Perijinan

b. Rekomendasi

c. Koordinasi

d. Pembinaan

e. Pengawasan

f. Fasilitasi

g. Penetapan

h. Penyelenggaraan

Yang mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Camat Bukit Kecil

Palembang mempunyai fungsi:

a. Penyusunan visi, misi dan rencana strategis kecamatan

b. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas.

c. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas.

d. Penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan terhadap pelaksanaan bantuan baik

bersumber dari pemerintah maupun swasta.

e. Pelaksanaan Komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur Pemerintahan Kota

dan Instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsi;

f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas

g. Evaluasi dan pelaporan;

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh walikota palembang sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud diatas, uraian tugas Camat

adalah sebagai berikut :

a. Menyusun Visi, misi dan rencana strategis Kecamatan

b. Merumuskan rancangan program kerja dan kegiatan

c. Mempelajari dan melaksanakan kebijakan yang diberikan oleh Walikota.

d. Memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya

e. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

f. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Page 9: BAB I PENDAHULUANesakip.palembang.go.id/1923/dokumen/150/2019/d41cf... · dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

9

g. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan undang-undang

h. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

i. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

j. Melakukan pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

kelurahan dan lembaga kemasyarakatan

k. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau

yang belum dapat dilaksanakan kelurahan

l. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan perangkat Kelurahan

m. Memfasilitasi kerjasama Kelurahan Dengan pihak ketiga

n. Memfasilitasi pengembangan Lembaga Kemasyarakatan

o. Membina, memotivasi dan melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahan

dalam rangka peningkatan kinerja dan produktivitas kerja

p. Memantau dan mengevaluasi realisasi program kerja dan kegiatan serta penggunaan

anggaran kecamatan

q. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan

peningkatan karir.

r. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

II. SEKRETARIS CAMAT

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum yang

meliputi urusan rumah tangga, administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang ketatausahaan

b. Pengkoordinasian pelaksanaan fungsi tugas dan seksi-seksi

c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan

d. Pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan

e. Pengelolaan urusan keuangan

f. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian

g. Pengelolaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan

h. Penyelenggaraan urusan kehumasan dan kerumahtanggaan

i. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang

ketatausahaan.

j. Evaluasi dan pelaporan.

Berdasarkan Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretaris

mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja dan anggaran kegiatan

kecamatan

Page 10: BAB I PENDAHULUANesakip.palembang.go.id/1923/dokumen/150/2019/d41cf... · dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

10

b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada sub Bagian-sub bagian yang

dibawahinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan kegiatan masing-masing seksi

d. Mempelajari dan menindaklanjuti petunjuk yang diberikan oleh Camat

e. Membina, memotivasi dan melakukan pengawasan melekat terhadap para kepala sub

bagian dan staf yang dibawahinya.

f. Memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya.

g. Menyusun dan mengelola administrasi surat menyurat, dokumentasi, kearsipan dan

perpustakaan.

h. Menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan

i. Menyelenggarakan urusan kehumasan dan keprotokolan.

j. Menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan dan perawatan peralatan dan barang

inventaris kecamatan.

k. Menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

l. Menyelenggarakan administrasi keuangan kecamatan

m. Menyusun laporan pertanggungjawaban kecamatan kepada walikota.

n. Mengkoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas

o. Melaksanakan koordinasi kegiatan ketatausahaan dengan perangkat daerah lainnya

atau instansi lain yang terkait.

p. Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka memelihara kebersihan, keindahan,

ketertiban, keamanan lingkungan dan gedung kantor kecamatan.

q. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan

peningkatan karir.

r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah-langkah yang

perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.

s. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh camat sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

III. KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan

administrasi surat menyurat, kearsipan dan kepustakaan, keprotokolan, hubungan

masyarakat, urusan perlengkapan dan rumah tangga dan kegiatan administrasi

kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian umum dan

kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang umum

dan kepegawaian.

Page 11: BAB I PENDAHULUANesakip.palembang.go.id/1923/dokumen/150/2019/d41cf... · dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

11

b. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang umum

dan kepegawaian.

c. Penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain

dibidang umum dan kepegawaian.

d. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian dibidang umum dan kepegawaian.

e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, sub bagian umum

dan kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan sub bagiab umum dan kepegawaian.

b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf

c. Menyelenggarakan urusan administrasi surat menyurat.

d. Mengelola kearsipan dan perpustakaan.

e. Menyiapkan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor dan Kendaraan

Dinas, meliputi :

1. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit.

2. Mengadakan penelitian keperluab gedung kantor.

3. Mengadakan pendataan kendaraan dinas.

4. Mengadministrasikan penerimaan, pengeluaran barang milik negara dan barang

milik daerah.

5. Melakukan pemeilharaan barang inventaris.

f. Melaksanakan urusan perjalanan dinas yang meliputi :

2. Menyiapkan usul Surat Perintah tugas dan surat perjalanan dinas.

3. Menghimpun pelaporan hasil perjalanan dinas.

4. Mengadakan koordinasi dengan Sub Bagian Keuangan.

g. Mengelola urusan rumah tangga kecamatan, meliputi :

1. Menyampaikan keperluan rapat, upacara dan keprotokolan.

2. Memelihara kebersihan, keindahan dan keamanan.

h. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.

i. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai, sebagai bahan

peningkatan karir.

j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-langkah

yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

k. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas.

l. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Page 12: BAB I PENDAHULUANesakip.palembang.go.id/1923/dokumen/150/2019/d41cf... · dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

12

IV. KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan

bahan penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan, menyusun rencana

anggaran dan mengelola administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagiab perencanaan dan

keuangan mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang

perencanaan dan keuangan.

b. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang

perencanaan dan keuangan.

c. Penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain

dibidang perencanaan dan keuangan.

d. Pengelolaan urusan administrasi keuangan

e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, sub bagian

perencanaan dan keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian perencanaan dan keuangan.

b. Membagi tugas dan petunjuk kepada para staf.

c. Menghimpun dan mengkoordinasikan rencana program dan kegiatan masing-masing

seksi.

d. Menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan penggunaan anggaran kecamatan.

e. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk

teknis mengenai hasil pemeriksaan/verifikasi terhadap pertanggungjawaban

keuangan.

f. Menyelenggarakan kegiatan perbendaharaan verifikasi dan pembukuan/akuntansi.

g. Meneliti dan memeriksa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan buku

pengendalian SPJ.

h. Mengikuti perkembangan pelaksanaan anggaran rutin maupun anggaran

pembangunan.

i. Penyelenggaraan administrasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

j. Melakukan pembinaan teknis terhadap pengelolaan keuangan kelurahan dan

pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan.

k. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait kelancaran pelaksanaan tugas.

l. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang perencanaan dan

keuangan.

Page 13: BAB I PENDAHULUANesakip.palembang.go.id/1923/dokumen/150/2019/d41cf... · dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

13

m. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan

peningkatan karir.

n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat tentang langkah-langkah yang

perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.

o. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh camat.

V. SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat

dibidang pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi pemerintahan

mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pemerintahan.

b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang pemerintahan.

c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain dibidang

pemerintahan.

d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang pemerintahan

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, uraian tugas seksi

pemerintahan adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana dan program kerja seksi pemerintahan.

b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dibidang pemerintahan.

c. Membagi tugas dan petunjuk kepada staf.

d. Menginventarisir dan mengevaluasi permasalahan pemerintahan diwilayah

kecamatan.

e. Menyiapkan bahan pengusulan penetapan batas wilayah kecamatan dan kelurahan.

f. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelesaian permasalahan perselisihan antar

kelurahan dalam satu wilayah kecamatan.

g. Melakukan upaya-upaya pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

diwilayah kelurahan.

h. Menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

i. Melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, meliputi :

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan

kelurahan.

2. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan

administrasi kelurahan.

3. Melakukan pembinaan terhadap perangkat Kelurahan.

Page 14: BAB I PENDAHULUANesakip.palembang.go.id/1923/dokumen/150/2019/d41cf... · dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

14

j. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang pemerintahan.

k. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan

peningkatan karir.

l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat tentang langkah-langkah yang

perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.

m. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

VI. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas camat dibidang ketentraman dan ketertiban.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Ketentraman dan

Ketertiban mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang Ketentraman dan

Ketertiban.

b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang Ketentraman dan Ketertiban.

c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain dibidang

Ketentraman dan Ketertiban.

d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Ketentraman dan Ketertiban.

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, uraian tugas seksi

pemerintahan adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana dan program kerja seksi Ketentraman dan Ketertiban.

b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis koordinasi

penyelenggaraan di bidang Ketentraman dan Ketertiban.

c. Membagi tugas dan petunjuk kepada staf.

d. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan atau dengan Kepolisian dalam penerapan

dan penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

e. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara

Nasional Indonesia mengenai progran dan kegiatan penyelenggaraan Ketentraman

dan Ketertiban umum di wilayah kecamatan.

f. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang ada di wilayah kecamatan untuk

mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban umum.

g. Melakukan koordinasi dengan instasnsi terkait dalam penyelesaian permasalahan

sengketa tanah, bangunan dan sengketa lainnya.

Page 15: BAB I PENDAHULUANesakip.palembang.go.id/1923/dokumen/150/2019/d41cf... · dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

15

h. Melaksanakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan

mengenai lingkungan.

i. Melaksanakan pembinaan perlindungan masyarakat.

j. Memfasilitasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka rehabilitasi dan

relokasi korban bencana

k. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah bangunan dan sengketa lainnya di

wilayah kecamatan.

l. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaranpelaksanaan tugas.

m. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang Ketentraman dan

Ketertiban.

n. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan

peningkatan karir.

o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat tentang langkah-langkah yang

perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.

p. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

VII. SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT

Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan mempunyai tugas pokok

melaksanakan tugas camat dibidang pembangunan masyarakat kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Pembangunan

Masyarakat Kelurahan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pembangunan

masyarakat kelurahan.

b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang pembangunan masyarakat

kelurahan.

c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain dibidang

pembangunan masyarakat kelurahan.

d. Pengawasan, Pembinaan dan pengendalian dibidang pembangunan masyarakat

kelurahan.

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, uraian tugas seksi

pemerintahan adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana dan program kerja seksi Ketentraman dan Ketertiban.

b. Membagi tugas dan petunjuk kepada staf.

Page 16: BAB I PENDAHULUANesakip.palembang.go.id/1923/dokumen/150/2019/d41cf... · dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

16

c. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan

lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan

dikelurahan dan kecamatan.

d. Melakuan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik

pemerintahan maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan

pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

e. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di

wilayah kecamatan baik yang dilakuakn oleh unit kerja pemerintahan maupun

swasta.

f. Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

g. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja

kecamatan kepada walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah

yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

h. Memfasilitasi pelaksanaan program peningkatan perekonomian diwilayah

kecamatan.

i. Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan.

j. Memfasilitasi pembangunan partisipatif.

k. Memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga.

l. Menyelenggarakan upaya pembinaan adat istiadat di wilayah kecamatan.

m. Melaksanakan kegiatan peningkatan peranan dan pemberdayaan perempuan, anak

dan remaja.

n. Melaksanakan pembinaan kelestarian lingkungan hidup.

o. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

p. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang pembangunan

masyarakat kelurahan.

q. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan

peningkatan karir.

r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat tentang langkah-langkah yang

perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.

s. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

VIII. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas camat

dibidang Kesejahteraan Sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Kesejahteraan Sosial

mempunyai fungsi :

Page 17: BAB I PENDAHULUANesakip.palembang.go.id/1923/dokumen/150/2019/d41cf... · dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

17

a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang Kesejahteraan Sosial.

b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang Kesejahteraan Sosial.

c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain dibidang

Kesejahteraan Sosial.

d. Pengawasan, Pembinaan dan pengendalian dibidang Kesejahteraan Sosial.

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, uraian tugas seksi

Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana dan program kerja seksi Kesejahteraan Sosial.

b. Membagi tugas dan petunjuk kepada staf.

c. Memfasilitasi bantuan sosial terhadap masyarakat.

d. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan bantuan terhadap korban bencana di

wilayah Kecamatan.

e. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan kepemudaan, karang taruna dan olah raga.

f. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan kehidupan keagamaan di wilayah

kecamatan.

g. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan pengembangan pendidikan dan kebudayaan

di Kecamatan.

h. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan kesehatan masyarakat.

i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

j. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang kesejahteraan sosial.

k. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan

peningkatan karir.

l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat tentang langkah-langkah yang

perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.

m. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

IX. SEKSI PELAYANAN UMUM

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas camat

dibidang Pelayanan Umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Pelayanan Umum

mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang Pelayanan Umum.

b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang Pelayanan Umum.

Page 18: BAB I PENDAHULUANesakip.palembang.go.id/1923/dokumen/150/2019/d41cf... · dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

18

c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain dibidang

Pelayanan Umum.

d. Pengawasan, Pembinaan dan pengendalian dibidang Pelayanan Umum.

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, uraian tugas seksi

Pelayanan Umum adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana dan program kerja seksi Pelayanan Umum.

b. Membagi tugas dan petunjuk kepada staf.

c. Mengelola administrasi pelayanan umum.

d. Melaksanakan upaya pembinaan kebersihan lingkungan, sarana dan prasarana

pelayanan umum yang ada di wilayah kecamatan.

e. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD dan atau instansi vertikal yang tugas dan

fungsinya dibidang pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan

umum

f. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pemeliharaan prasarana dan

fasilitas umum.

g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

h. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang pelayanan umum.

i. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan

peningkatan karir.

j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat tentang langkah-langkah yang

perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.

Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

2.5. SISTEM, PROSEDUR, MEKANISME.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi khususnya dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat selain mengacu Peraturan Perundang-Undangan (PP) yang

berlaku juga disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Kota dan Kecamatan. Sistem

pelayanan kepada masyarakat dengan standar pelayanan minimum merupakan salah satu

pemberian pelayanan yang diharapkan tingkat kepuasan masyarakat yang dilayani betul-

betul merasa dihargai dan merasa memiliki system pemerintahan yang amanah.

Page 19: BAB I PENDAHULUANesakip.palembang.go.id/1923/dokumen/150/2019/d41cf... · dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

19

Prosedur pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan Kecamatan Sematang

Borang senantiasa melibatkan RT/ RW dan Kelurahan. Mekanisme pelayanan diawali

dengan melibatkan RT dan RW sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan yang lebih

mengetahui langsung ekonomi, sosial, budaya masyarakatnya. Keterlibatan RT, RW

sebagai bahan pertimbangan kelurahan dalam merekomendasikan sekaligus pengambilan

keputusan sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

Page 20: BAB I PENDAHULUANesakip.palembang.go.id/1923/dokumen/150/2019/d41cf... · dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

20

BAB III

PROFIL KINERJA PELAYANAN

KECAMATAN SEMATANG BORANG

3.1. Kinerja Pelayanan Masa Kini

Dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Kecamatan Sematang Borang

menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat khususnya di bidang pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan perlu adanya Standar Pelayanan Minimal.

Kinerja Pelayanan Masa Kini pada

Kecamatan Sematang Borang

No Jenis Pelayanan Indikator Waktu

Penyelesaian ket

1

2

3

Administrasi

Kependudukan:

Pembuatan KTP

Pembuatan KK

Surat Keterangan Pindah

Surat Keterangan

Kematian

Surat Keterangan

Kelahiran

Perizinan

Rekomendasi IMB

Surat Izin Lingkungan

Surat Izin Keramaian

Rekomendasi SIUP

Rekomendasi

Penyelenggaraan

Pendidikan

Rekomendasi Tempat

Pengobatan Pertanahan

Terbitnya KTP

Terbitnya KK

Terbitnya Surat

Keterangan Pidah

Terbitnya Surat Keterangan

Kematian

Terbitnya Surat Keterangan

Kelahiran

Terbitnya RekomendasiIMB.

Diberikannya izin oleh

masyarakat.

Terselenggaranya

keamanan dan ketertiban.

Terbitnya Rekomendasi

Terselenggaranya pendidikan

Terselenggaranya pengobatan

2 hari

2 hari

15 menit

15 menit

15 menit

1 hari

3 hari

1 hari

1 hari

1 hari

2 hari

Page 21: BAB I PENDAHULUANesakip.palembang.go.id/1923/dokumen/150/2019/d41cf... · dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

21

Pembuatan Akta-Akta

Tanah

Surat Keterangan

Kredit Bank

Surat Pernyataan

Pelepasan Hak

Surat Keterangan Ahli

Waris

Terbitnya Akta Tanah.

Terlayaninya permohonan

kredit di Bank.

Terlayaninya pelepasan hak

atas tanah

Terbitnya keterangan ahli

waris

3 hari

1 hari

2 hari

1 hari

3.2. Kelemahan dan Kekuatan Internal

3.2.1. Kekuatan Internal

a. Memiliki kewenangan berdasarkan Keputusan Walikota Palembang

b. Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Walikota Palembang kepada

Camat

c. Memiliki Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas berdasarkan Keputusan Walikota

Palembang

d. Memiliki mekanisme prosedur pelayanan yang jelas dan baku.

e. Struktur Organisasi yang sesuai kebutuhan.

f. Adanya komitmen bersama dari seluruh stake holder untuk menuju mewujudkan

visi dan misi kecamatan

3.2.2. Kelemahan Internal

a. Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai.

b. Anggaran kecamatan terbatas.

3.3. Peluang dan Tantangan Eksternal

3.3.1. Peluang Eksternal

a. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi.

b. Tersedianya potensi/ lahan.

c. Kondisi wilayah yang cukup strategis.

d. Kebijakan Pemerintah Daerah yang mendukung.

3.3.2. Ancaman Eksternal

a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang cenderung tidak menentu.

b. Peraturan Perundangan yang mengalami perubahan.

Page 22: BAB I PENDAHULUANesakip.palembang.go.id/1923/dokumen/150/2019/d41cf... · dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

22

3.4. Rumusan Permasalahan Strategis yang Dihadapi Masa Kini

Berdasarkan analisa lingkungan yang berpengaruh terhadap pencapaian visi, misi,

baik secara internal maupun eksternal, ada beberapa permasalahan strategis yang

dihadapi masa kini, yaitu :

a. Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan;

b. Pedoman pengelolaan daerah yang berubah-ubah aturan;

c. SDM Aparatur yang ada tidak sesuai kebutuhan.

d. Kecendrungan penurunan moralitas dan rendahnya keteladanan pimpinan disemua

lapisan.

e. Dampak krisis finansial global.

f. Menurunnya kwalitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akibat

pemanasan global dan rendahnya pemeliharaan lingkungan.

g. Semakin tingginya ancaman penyakit.

h. Tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan

merata.

i. Tuntutan akan pendidikan yang berkualitas dan tejangkau di berbagai lapisan

masyarakat.

j. Adanya tuntutan terhadap ketahanan pangan yang bermutu, sehat, merata dan

terjangkau.

k. Meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

l. Peningkatan pemerataan kondisi infrastruktur dan lingkungan bagi kehidupan

masyarakat yang sehat dan nyaman.

m. Tingginya tuntutan profesionalisme kinerja aparat pemerintah dalam pelayanan

mayarakat.

3.5. Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang Berpengaruh

Pada Tupoksi SKPD.

Berdasarkan rumusan, permasalahan strategis yang dihadapi masa kini,

diperlukan beberapa rumusan perubahan untuk mencapai tujuan pada lima tahun yang

akan datang.

a. Tugas Pokok dan Fungsi kecamatan perlu penyesuaian karena merupakan

b. SKPD sebagaimana tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004;

c. Perlu adanya beberapa perubahan berkaitan dengan kewenangan;

d. Perlu pemahaman bersama kewenangan yang diberikan kepada kecamatan

e. khususnya oleh SKPD terkait;

f. Penyesuaian anggaran berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang

baru

Page 23: BAB I PENDAHULUANesakip.palembang.go.id/1923/dokumen/150/2019/d41cf... · dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

23

3.6. Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang Perlu Dilakukan.

a. Menambah jumlah pegawai yang berkualitas sesuai keahliannya;

b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugasnya;

c. Menambah jumlah anggaran sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;

d. Meningkatkan tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat;

e. Peraturan Perundangan yang mendukung visi dan misi tidak berubah-ubah;

f. Menjadikan Kecamatan sebagai SKPD murni

Page 24: BAB I PENDAHULUANesakip.palembang.go.id/1923/dokumen/150/2019/d41cf... · dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

24

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS KEBIJAKAN

4.1. Visi Kecamatan Sematang Borang

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah

harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan eksis, mempunyai kreativitas,

inovatif serta produktif. Visi merupakan gambaran yang menantang tentang kondisi masa

depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

Berdasarkan pengertian dimaksud serta didasari oleh potensi kecamatan, visi dan misi

Kota Palembang dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Palembang 2013-2018, Visi kota Palembang adalah mewujudkan “ PALEMBANG EMAS

2018” yang mengandung makna Palembang Pemerintahan yang Amanah, Pemberdayaan

Lembaga masyarakat, Ekonomi Kerakyatan, Madiri, Bersih, Berkembang Pemerintahan

Bersih, Ekonomi Kerakyatan, Religius dan Adil serta mewujudkan Kota Palembang yang

Elok, Metropolis, beradat dan Sejahtera.

Maka disusun Visi Kecamatan Sematang Borang adalah mewujudkan Kecamatan

Sematang Borang MULYA 2018. MULYA merupakan akronim dari

- Maju

- Unggul

- peLaYanan Prima

- Asri

Kecamatan Sematang Borang MULYA 2018, mengandung makna Kecamatan Sematang

Borang yang Maju dari aspek infrastuktur dan fasilitas umum lainnya, Unggul di bidang

pemberdayaan lembaga masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat kecamatan, melalui

pelayanan prima yang efektif dan efisien, serta menciptakan lingkungan Kecamatan Sematang

Borang yang ASRI (Aman, Sehat, Religius serta Bersih dan Indah).

4.2. Misi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan MISI Kecamatan Sematang

Borang berikut :

1. Mengupayakan peningkatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya, agar

mempu mendorong pembangunan dan pengembangan wilayah Kecamatan secara lebih

komperhensif.

2. Menciptakan Good Governance di setiap penyelenggaraan pelayanan masyarakat, yang

didukung oleh sumber daya aparatur yang handal dan fasilitas pelayanan yang memadai.

3. Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam setiap program pembangunan

dan pengembangan ekonomi kerakyatan, melalui penguatan kelembagaan masyarakat di

Kelurahan dan Kecamatan yang saling bersinergis.

4. Meningkatkan kegiatan di bidang keagamaan sehingga menciptakan masyarakat yang religius

dan saling menghormati antar umat beragama.

Page 25: BAB I PENDAHULUANesakip.palembang.go.id/1923/dokumen/150/2019/d41cf... · dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

25

5. Menciptakan lingkungan yang Aman dan kondusif, yang disertai dengan peningkatan

koordinasi dengan lembaga vertikal di tingkat kecamatan (Polsek dan Koramil)

6. Meningkatkan kualitas lingkungan yang Bersih, Sehat, dan Indah, yang disertai dengan

peningkatan kesadaran dan peran aktif masyarakat.

Dalam rangka mencapai misi tersebut, maka dirumuskan Program Dan Kebijakan

Strategis Kecamatan Sematan Borang, yaitu:

1. Mengupayakan peningkatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya, agar

mempu mendorong pembangunan dan pengembangan wilayah Kecamatan secara lebih

komperhensif.

a. Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana transportasi kota, seperti jalan dan

jembatan.

b. Mendorong pihak swasta untuk berinvestasi di sektor pembangunan dan pengambangan

kawasan pemukiman.

c. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan dan

menjaga sarana dan prasarana / fasilitas umum yang ada

d. Mengupayakan perbaikan dan penataan sistem drainase dengan menumbuhkembangkan

semangat gotong royong dan kepedulian lingkungan.

e. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya menyampaikan

aspirasi usulan pembangunan dalam rangka akselerasi pembangunan yang berkelanjutan.

2. Menciptakan Good Governance di setiap penyelenggaraan pelayanan masyarakat, yang

didukung oleh sumber daya aparatur yang handal dan fasilitas pelayanan yang memadai.

a. Meningkatkan SOP (Sistem Operasional Prosedur) di setiap penyelenggaraan pelayanan di

tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

b. Meningkatkan Sistem Administrasi Kependudukan.

c. Meningkatkan Etos Kerja dan Disiplin Pegawai melalui Supervisi antara atasan dengan

bawahan

d. Meningkatkan Pengetahuan, Pemahaman, Keterampilan dan pelaksanaan prinsip-prinsip

penyelenggaraan swakelola pemerintahan yang baik (Good Goverment) sesuai dengan job

description/ tugas fungsi masing-masing pegawai.

e. Membangun budaya kerja yang efektif dan efisien dengan produktifitas kerja yang tinggi.

3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan ekonomi kerakyatan yang

disesuaikan dengan kondisi geografis dan sumber daya yang ada, melalui penguatan

kelembagaan kemasyarakatan yang saling bersinergis.

a. Meningkatkan peran Lembaga Kemasyarakatan yang ada di tingkat Kecamatan dalam

rangka mendukung setiap kegiatan pembangunan

b. Membentuk UKM di tingkat Kelurahan (KUBE, Kelompok Tani, dsb)

c. Menumbuhkembangkan Koperasi yang bertujuan untuk penguatan ekonomi mikro yang

berbasis pada ekonomi kerakyatan.

d. Memberikan Pelatihan dan Pendampingan untuk Pengembangan Usaha.

e. Meningkatkan pemberdayaan Pengelolaan dan Penataan Pasar Tradisional

Page 26: BAB I PENDAHULUANesakip.palembang.go.id/1923/dokumen/150/2019/d41cf... · dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

26

4. Meningkatkan kegiatan pembangunan di bidang keagamaan sehingga menciptakan

masyarakat yang religius

a. Mengadakan Kegiatan-kegiatan Keagamaan yang terjadwal rutin dan berkelanjutan

dalam rangka syiar agama Islam dan menjalin silaturahmi yang baik antar umat beragama

b. Mendorong Masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan saling menghormati dalam setiap

kegiatan kerohanian, dalam rangka membentuk mental dan spiritual yang baik di tengah

masyarakat.

c. Mendukung Program 1000 Masjid.

d. Mendukung peningkatan Sarana & Prasarana ibadah.

e. Mendukung terbentuknya Lembaga-Lembaga Pendidikan beragama sejak usia dini di tiap

Kelurahan, seperti : PAUD, TK.TPA, Kelompok Pengajian, dll.

5. Meningkatakan kualitas lingkungan yang aman, bersih dan sehat.

a. Meningkatkan koordinasi antar kelembagaan (Vertikal &Horizontal) dalam rangka

mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, bersih, sehat, misalnya pihak-pihak Polsek,

Koramil dan Dinas Instansi terkait.

b. mendukung Perbaikan sistem drainase dan manajemen banjir serta membangun persepsi

di tengah masyarakat akan pentingnya saluran drainase yang baik dan lancar, serta

keberadaan kolam retensi.

c. Meningkatkan kepedulian lingkungan dengan membentuk kader-kader lingkungan di

setiap kelurahan dan Kecamatan

d. Mendukung penyediaan pembangunan TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara),

di setiap kelurahan terutama di wilayah pemukiman padat penduduk.

e. Menduknng kegiatan Penghijauan (Penanaman pohon)

4.3. Strategi.

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam melaksanakan visi dan misi

organisasi diperlukan suatu strategi organisasi yang menjelaskan tentang pemikiran ke

depan secara konseptual, analisis, realistis yang mengakomodir tentang langkah-langkah

yang diperlukan dalam mencapai/ mempercepat pencapaian tujuan.

Langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan:

a. Bersama-sama Stake Holder menciptakan suatu kebersamaan untuk mencapai tujuan

organisasi

b. Melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang ada untuk mencapai visi

dan misi yang telah ditetapkan;

c. Meningkatkan kualitas pegawai melalui pendidikan dan latihan, seminar, workshop

dan kegiatan lainnya;

d. Mensosialisasikan kepada masyarakat visi dan misi yang ingin dicapai

Page 27: BAB I PENDAHULUANesakip.palembang.go.id/1923/dokumen/150/2019/d41cf... · dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

27

4.4. Kebijakan.

Renstra SKPD pada dasarnya merupakan hasil dari proses pemikiran strategis.

Oleh karenanya kualitas dokumen Renstra SKPD sangat ditentukan oleh seberapa jauh

Renstra SKPD dapat mengemukakan secara sistematis proses pemikiran strategis

tersebut.

Kebijakan yang diambil dalam mencapai visi misi Kecamatan Sematang Borang

Puyuh:

1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan sebagian

kewenangan yang diberikan Walikota Palembang kepada Camat.

2. Menyusun usulan anggaran sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

3. Meningkatkan kualitas beberapa Kepala Seksi yang berhubungan secara langsung

dalam pencapaian visi dan misi kecamatan.

4. Mendorong seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama menyusun rencana

pembangunan sesuai visi misi Kecamatan Sematang Borang.

5. Memberikan informasi kepada instansi terkait tentang visi dan misi Kecamatan

Sematang Borang untuk lebih sinergis dalam penentuan lokasi kegiatannya.

4.5. Program, Kegiatan Dan Indikator Kinerja

Program Kerja

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang

dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama

dengan swasta, dan masyarakat guna mencapai tujuan dan sarana yang ditetapkan.

Program Pembangunan Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang yang ditetapakan

adalah sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat-menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumberdaya Air dan listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor

Penyediaan Jasa Barang Cetakan dan Pengadaan

Penyediaan Jasa Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Page 28: BAB I PENDAHULUANesakip.palembang.go.id/1923/dokumen/150/2019/d41cf... · dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

28

Penyediaan Jasa Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan Jasa makanan dan Minuman

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Pengadaan Mebeleur

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Pengadaan Pakaian Olahraga / Training

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realitasi Kinerja SKPD

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

E. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Pembinaan Agama di Tingkat Kecamatan ( MTQ/STQ Tk. Kecamatan

Pembinaan Kelurahan se- Kecamatan

Tabel 1

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Masukan SDM, Biaya Sarana/Prasarana,

Lokasi, Waktu.

Tersedianya tenaga Pelaksana,

Keluaran Tersedianya Administrasi

Perkantoran.

Tercapainya peningkatan

pelayanan administrasi

perkantoran

Page 29: BAB I PENDAHULUANesakip.palembang.go.id/1923/dokumen/150/2019/d41cf... · dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

29

Hasil Tercapainya Penyediaan Jasa

Administrasi Perkantoran.

Terlaksananya Program Kerja

dengan baik (90%)

Manfaat Tercapainya Tertib Administrasi Meningkatnya operasional

dengan maksimal (80%)

Dampak Terciptanya suatu kinerja yang

baik dan pelayanan secara prima

terhadap masyarakat

Meningkatnya tertib

administrasi perkantoran (90%)

Tabel 2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Masukan SDM, Biaya Sarana/Prasarana, Lokasi,

Waktu.

Tersedianya tenaga

pelaksana,

Keluaran Tersediannya Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur.

Tercapainya

Kenyamanan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Hasil Terpenuhi Pemeliharaan rutin/berkala

Prasarana Aparatur.

Terselenggaranya

Pemerintahan di

Kecamatan dengan baik

dan nyaman.

Manfaat Tersedianya sarana yang berkualitas. Pelayanan terhadap

masyarakat lancer.

Dampak Lancarnya Pemerintahan

Kemasyarakatan dan Pembangunan.

Terciptanya

pemeliharaan sarana

Aparatur yang memadai.

Page 30: BAB I PENDAHULUANesakip.palembang.go.id/1923/dokumen/150/2019/d41cf... · dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

30

Tabel 3

Peningkatan Disiplin Aparatur

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Masukan SDM, Biaya Sarana/Prasarana, Lokasi,

Waktu.

Tersedianya

Keluaran Tersedianya Pengadaan Pakaian khusus

hari - hari tertentu.

Tercapainya Disiplin

Aparatur

Hasil Terlaksananya Pengadaan Pakaian

khusus hari - hari tertentu.

Tumbuh Kesadaran dan

peningkatan Disiplin

Aparatur.

Manfaat Timbul rasa disilpin dan tertib dalam

melaksanakan tugas.

Terciptanya Disiplin

Aparatur.

Dampak Terwujudnya rasa disilpin dan tertib

dalam melaksanakan tugas.

Tercapainya peningkatan

Disiplin Aparatur.

Tabel 4

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Masukan SDM, Biaya Sarana/Prasarana, Lokasi,

Waktu.

Terdapatnya Penyusun

Rencana Kegiatan

Keluaran Tersedianya Sosialisasi dan Bintek Pelaksanaan Sosialisasi

dan Bintek di Kecamatan

dan Kelurahan.

Hasil Terlaksananya Sosialisasi dan Bintek

Peraturan Perundang - undangan

Perundang - undangan

dapat dipahami.

Manfaat Meningkatnya Pelayanan Publik Terpenuhinya Pelayanan

Masyarakat secara prima

( 90 % ).

Page 31: BAB I PENDAHULUANesakip.palembang.go.id/1923/dokumen/150/2019/d41cf... · dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

31

Dampak Tercapainya pemahaman masyarakat

tentang Peraturan Perundang - undangan

yang berlaku.

Kegiatan Roda

Pemerintahan

Kecamatan dapat

berjalan dengan optimal

( 90 % ).

Page 32: BAB I PENDAHULUANesakip.palembang.go.id/1923/dokumen/150/2019/d41cf... · dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

32

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategi Kecamatan Sematang Borang Tahun 2013-2018 disusun

berdasarkan visi misi kecamatan yang dalam penyusunan program dan kegiatan

diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Palembang Tahun 2013-2018.

Renstra kecamatan dalam tiap tahunnya dijabarkan dalam rencana kerja sesuai

dengan kebijakan umum anggaran Kota Palembang. Untuk tercapainya kondisi yang

diharapkan pada tahun 2014, maka peran serta masyarakat dan seluruh stake holder

mutlak diperlukan dalam kerangka pembangunan Kecamatan Sematang Borang yang

merupakan bagian dari pembangunan Kota Palembang.

Mudah-mudahan penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Sematang Borang

Tahun 2013-2018 dapat terwujud sesuai harapan serta senantiasa Allah SWT meridhoi

setiap langkah yang kita laksanakan. Amin....

Palembang, Oktober 2013

CAMAT SEMATANG BORANG

KOTA PALEMBANG,

HERLY KURNIAWAN, S.Sos, MAP

NIP. 196912171990031008

Page 33: BAB I PENDAHULUANesakip.palembang.go.id/1923/dokumen/150/2019/d41cf... · dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

33

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Kecamatan

Sematang Borang dapat menyelesaikan penyusunan Renstra SKPD (Satuan Kerja

Perangkat Daerah) tahun 2013 – 2018.

Renstra SKPD BP Kecamatan Sematang Borang tahun 2013 – 2018 memuat Visi,

Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan

tugas dan fungsinya, berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah

tahun 2013 – 2018 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra SKPD menjadi landasan

atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi

hingga tersusunnya Renstra ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan

kelemahan dalam penyusunan Renstra ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat

kami harapkan.

Palembang, Oktober 2013

CAMAT SEMATANG BORANG

KOTA PALEMBANG,

HERLY KURNIAWAN, S.Sos, MAP

NIP. 196912171990031008

i

Page 34: BAB I PENDAHULUANesakip.palembang.go.id/1923/dokumen/150/2019/d41cf... · dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

34

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ..................................................................................................... ... i

Daftar Isi .............................................................................................................. ...ii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... ... 1

A. Latar Belakang ............................................................................... ... 1

B. Maksud dan Tujuan ....................................................................... ... 2

C. Landasan Hukum ........................................................................... ... 2

D. Kedudukan dan Peranan Restra SKPD Perencanaan Daerah .... .. 3

E. Sistematika Penulisan .................................................................... ... 3

BAB II TUGAS DAN FUNGSI SKPD ........................................................... ... 5

A. Struktur Organisasi ........................................................................ ... 5

B. Susunan Kepegawaian ................................................................... ... 6

C. Letak Geogerafis ............................................................................ ... 6

D. Tupoksi ......................................................................................... 7

E. Sistem Prosedur, Mekanisme ....................................................... 8

BAB III PROPIL KINERJA PELAYANAN KECAMATAN ........................ ... 9

A. Kinerja Pelayanan Masa Kini ....................................................... ... 9

B. Kelemahan dan Kekuatan Internal ............................................... .. 10

C. Peluang dan Tantangan Ekxternal ................................................ . 10

D. Rumusan Permasalahan Strategi yang dihadapi Masa Kini ....... .. 11

E. Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang

Berpengaruh pada Tupoksi SKPD ................................................. .. 12

F. Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal ................................ .. 12

yang perlu dilakukan .................................................................... .. 12

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI .......................................... .. 13

A. Visi dan Misi .................................................................................. .. 13

B. Tujuan dan Sasaran ........................................................................ .. 14

C. Strategi ........................................................................................... .. 15

D. Kebijakan ....................................................................................... .. 15

E. Program Kegiatan dan Indikator Kinerja ..................................... .. 16

BAB VI PENUTUP ............................................................................................ .. 21

Lampiran .............................................................................................................. .. 27

Pagu Anggaran Indikatif 2008 – 2013 ................................................ .. 32

Page 35: BAB I PENDAHULUANesakip.palembang.go.id/1923/dokumen/150/2019/d41cf... · dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

35

Dokumen rencana strategis satuan kerja

perangkat daerah ( renstra – skpd )

Kecamatan sematang borang Palembang

Jl. Darma bhakti no. 01 rt. 14, kelurahan srimulya tlp. 8361005

Palembang

Tahun 2013 – 2018

Page 36: BAB I PENDAHULUANesakip.palembang.go.id/1923/dokumen/150/2019/d41cf... · dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

36

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

KECAMATAN SEMATANG BORANG Jalan Dharma Bakti No. 14 Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang

Telpon : (0711) 5625360

ymail : www.Sematang Borang. co.id

KEPUTUSAN

NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018-2023

KECAMATAN SEMATANG BORANG KOTA PALEMBANG

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan PERMENDAGRI NOMOR 54

TAHUN 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah

nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan,

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

daerah, maka perlu menyusun restra Kecamatan Sematang

Borang Kota Palembang tahun 2018 – 2023.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dengan huruf a, perlu ditetapkan keputusan Camat Sematang

Borang Kota Palembang tentang rencana strategis

(RENSTRA) Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang

tahun 2018 – 2023.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2014 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-

undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

(Lembaga Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 4844).

2. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan

keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

RI tahun 2006 Nomor 25 tambahan lembaran negara RI

Nomor 4844).

3. Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan

tata cara, penyusunan dan pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan Rencana pembangunan daerah (lembaran Negara

RI Nomor 4689).

4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara RI

Nomor PER / 9/M. PAM/11/2008 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah.

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara RI

Nomor PER/20/M PAM/ 11/ 2008 tentang Petunjuk

Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 tahun 2009

tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota

Palembang tahun 2009 Nomo 5.

7. Peraturan Kota Palembang Nomor 6 tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan jangka menengah Kota Palembang

tahun 2018 – 2023.

Page 37: BAB I PENDAHULUANesakip.palembang.go.id/1923/dokumen/150/2019/d41cf... · dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

37

8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 tahun 2008

tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Lembaran Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah

Kota Palembang tahun 2008 Nomor 10)

9. Peraturan Walikota Palembang Nomor 30 tahun 2008 tentang

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10

tahun 2008

10. Peraturan Walikota Palembang Nomor 59 tahun 2009m

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Kota Palembang.

MEMUTUSAKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan

Sematang Borang Kota Palembang tahun 2018 – 2023

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Sematang Borang

Kota Palembang tahun 2018 – 2023 sebagaimana dimaksud

pada Diktum Pertama merupakan Rencana Strategis

Kecamamatan Sematang Borang Kota Palembang selama 5

tahun yang menjadi acuan ukuran kinerja dalam menetapkan,

indikator Kinerja Utama, rencana kinerja dan anggaran.

Menyusun dokumen penetapan kinerja menyusun Laporan

Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah serta evaluasi

pencapaian kinerja.

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputuasan

ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Padata tanggal : Januari 2019

Camat Sematang Borang

Kota Palembang

M. IRMAN, S.STP, M.Si

NIP. 19833040120011210