bab 7 6 - · pdf fileakuntansi pemerintahan: teori dan praktik 98 bab vii akuntansi...

Akuntansi Pemerintah Daerah

97

BAB AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mempelajari bab ini, seharusnya Saudara bisa: ü Menjelaskan ruang lingkup dan karakteristik

akuntansi pemerintah daerah ü Memahami siklus akuntansi pemerintah

daerah ü Melakukan pencatatan dan penyusunan

laporan keuangan pemerintah daerah For wise words

76

Akuntansi Pemerintahan: Teori dan Praktik

98

BAB VII AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

A. Ruang Lingkup dan Karakteristik Akuntansi Pemerintah Daerah Sistem akuntansi pemerintah daerah didasarkan pada peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 sebagai pengganti dari Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 sebagai pengganti dari Undang-Undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

3. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 4. Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002

Karakteristik akuntansi pemerintah daerah adalah sebagai berikut: Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah mencakup 3 hal:

1. Akuntabilitas, yakni mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya (khususnya keuangan) serta pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam rangka pencapain tujuan yang telah ditetapkan melalaui laporan keuanagan secara periodik.

2. Manajerial, yakni menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas aset, hutang dan ekuitas dana.

3. Transaparansi, yakni menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudakn penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Asumsi dasar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah mencakup hal-hal berikut:

1. Basis Kas, yakni pendapatan diakui pada saat dibukukan pada kas daerah dan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari kas daerah.

2. Asas universalitas, yakni semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran.

3. Asas bruto, yakni tidak ada kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. Artinya setiap penerimaan dicatat seluruhnya dalam pos penerimaan denganjumlah kotor, tidak dikurangkan dari pengeluaran, sehingga informasi total penerimaan dan total pengeluaran akan selalu tersedia.

4. Dana Umum, yakni unit pengelola APBD merupakan entitas fiskal dan akuntansi yang mempertanggungjawabkan keseluruhan penerimaan dan pengeluaran daerah, termasuk aset, huatang dan ekuitas dana. Setiap dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan khusus dan dipertanggungjawabkan secara khusus merupakan bagian tak terpisahkan dari Dana Umum atau APBD.


99

Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah. Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan batasan peraturan yang ada. Sehingga, entitas pelaporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:

1. Pemerintah Daerah secara keseluruhan yang merupakan badan eksekutif daerah.

2. DPRD, Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Dinas dari pemerintahan daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan lembaga teknis daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.

Penetapan unit instansi sebagai entitas akuntansi pemerintah daerah didasarkan pada pengertian bahwa pengukuran kinerja akan lebih tepat jika dilakukan atas suatu fungsi, dimana dinas merupakan suatu unit kerja yang paling mendekati gambaran suatu fungsi kepemerintahan terrtentu. Klasifikasi Perkiraan. Bagan perkiraan standar diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan akuntansi sehingga memungkinkan perlakukan akuntansi yang seragam dan konsisten, dan kemudian dapat mempermudah penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Klasifikasi perkiraan dan pengkodeannya diperlukan untuk memfasilitasi konsolidasi kinerja keuangan pemerintah daerh dan untuk menyelaraskan akuntansi keuangan pemerintah daerah dengan sistem statistik keuangan internasional dalam konsep Government Finance Statistics (GFS). Menurut GFS Manual, anggaran negara diklasifikasikan menurut fungsi, dan akan dirinci kedalam sub fungsi, program dan kegiatan untuk masing-masing tingkatan organisasi, sehingga bagan perkiraan standar disesuaikan dengan klasifikasi anggaran tersebut. B. Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah

1. Akuntansi Anggaran 2. Akuntansi Realisasi Anggaran 3. Pencatatan di Buku Besar dan Buku Pembantu 4. Pembuatan Neraca Percobaan 5. Penyusunan Jurnal Penyesuaian dan Penutup 6. Penyusunan Laporan Keuangan

C. Ilustrasi Transaksi 1. Akuntansi Anggaran Penjurnalan pada akuntansi keuangan pemerintah daerah dimulai pada saat APBD

disahkan oleh DPRD dan dituangkan dalam bentuk Perda serta dikeluarkannya Surat Ketetapan Otorisasi (SKO) atau Otorisasi Kredit Anggaran (OKA) atau allotment. Dimisalkan, suatu unit pemerintah daerah mempunyai data anggaran yang telah disahkan oleh DPRD sbb:


100

No Keterangan APBD OKA (dalam Rp) (dalam Rp) 1 Pendapatan :

- Pendapatan Pajak Daerah - Pendapatan Retribusi Daerah

250.000.000 135.000.000

255.000.000 140.000.000

Jumlah Pendapatan 385.000.000 395.000.000 2 Belanja :

- Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal : - Belanja Gedung & Bangunan - Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan

95.000.000

160.000.000

105.000.000 30.000.000

92.500.000

155.000.000

104.000.000 29.500.000

Jumlah Belanja 390.000.000 380.000.000 3 Surplus/Defisit Tahun Berjalan (5.000.000) 15.000.000 4 Pembiayaan :

Penerimaan Pembiayaan : - Penggunaan SiLPA - Pinjaman Dalam Negeri

1.500.000 20.000.000

1.000.000 19.000.000

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 20.500.000 20.000.000 Pengeluaran Pembiayaan :

- Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pem.erintah Pusat

15.500.000

15.500.000

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 15.500.000 15.500.000 5 Pembiayaan Netto 5.000.000 4.500.000

Dari data-data tersebut, diketahui bahwa dalam APBD yang telah disahkan, Anggaran Belanjanya melebihi Anggaran Pendapatannya sehingga timbul Defisit yaitu sebesar Rp 5.000.000,00. Untuk menutupi defisit, Pemda tersebut merencanakan akan menggunakan SiLPA dan pinjaman dalam negeri, misalnya dari perbankan. Penerimaan pembiayaan ini setelah dikurangi dengan kewajiban pembayaran pokok pinjaman kepada Pemerintah Pusat tercermin dalam Pembiayan Netto yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- Jumlah inilah yang akan digunakan untuk menutupi defisit. Tugas akuntan pemerintah adalah melakukan pencatatan-pencatatan (dalam bentuk jurnal) atas dokumen akuntansi tersebut. Catatan-catatan yang perlu dilakukan dicontohkan dalam uraian berikut. (Catatan: angka-angka yang tercantum dalam jurnal-jurnal adalah dalam ribuah rupiah, untuk kepraktisan)

1) Jurnal pada saat APBD Disahkan. Pada saat APBD disahkan oleh DPRD, pencatatan yang perlu dilakukan adalah :

• Jurnal Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja :

Estimasi Pendapatan Pajak Daerah ……………………………... Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah………………………….. Surplus/Defisit Tahun Berjalan …………………………………

Apropriasi Belanja Pegawai ………………………………… Apropriasi Belanja Barang & Jasa ………………………….. Apropriasi Belanja Gedung & Bangunan …………………… Apropriasi Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan ………………

250.000 135.000

5.000

95.000 160.000 105.000 30.000

• Jurnal Pengesahan Pembiayaan

Estimasi Penggunaan SiLPA …… ……………………………... Estimasi Pinjaman Dalam Negeri …...…………………………..

Apropriasi Pembyr Pokok Pinjaman Pem

1.500 20.000

15.500


101

Pusat..…………… Pembiayaan Netto ………………..…………………………..

5.000

2) Jurnal pada saat diterbitkan Otorisasi Kredit Anggaran (OKA). OKA yang diterbitkan merupakan alokasi anggaran yang tercantum dalam

APBD kepada unit kerja pengguna anggaran. Dimisalkan, unit kerja pengguna anggaran adalah Sekretariat Pemda dan Dinas Kesehatan.

• Jurnal Otorisasi Kredit Anggaran (Pendapatan).

Estimasi Pendpt Pajak Daerah yg Dialokasikan – Setda ...……... Estimasi Pendpt Pajak Daerah yg Dialokasikan – Dinkes ……... Estimasi Pendpt Retribusi Daerah yg Dialokasikan - Setda…….. Estimasi Pendpt Retribusi Daerah yg Dialokasikan – Dinkes …..

Alokasi Estimasi Pendpt Pajak Daerah ……………………... Alokasi Estimasi Pendpt Retribusi Daerah …………………..

100.000 155.000 40.000

100.000

255.000 140.000

• Jurnal Otorisasi Kredit Anggaran (Belanja).

Alokasi Apropriasi Belanja Pegawai ………………….....……... Alokasi Apropriasi Belanja Barang & Jasa ……………...……... Alokasi Apropriasi Belanja Gedung & Bangunan ....................... Alokasi Apropriasi Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan …………..

Allotment Belanja Pegawai - Setda …..……………………... Allotment Belanja Pegawai – Dinkes ……………………….. Allotment Belanja Barang & Jasa – Setda ………………….. Allotment Belanja Barang & Jasa – Dinkes ………………… Allotment Belanja Gedung & Bangunan – Setda …………… Allotment Belanja Gedung & Bangunan – Dinkes ….……… Allotment Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan – Setda ………..

92.500 155.000 104.000 29.500

60.000 32.500

105.000 50.000 70.000 34.000 29.500

• Jurnal otorisasi Pembiayaan

Estimasi Pinjaman DN yang Dialokasikan ……………………... Alokasi Estimasi Pinjaman DN – Setda ……………………..

20.000

20.000

Alokasi Apropriasi Pemb Pokok Pinj Pem Pusat ………………. Allotment Pemb Pokok Pinj Pem Pusat ……………………..

15.500

15.500

1. Jurnal Penerimaan Kas

Jurnal Penerimaan Kas merupakan buku yang mencatat dan menggolongkan transaksi atau kejadian yang mengakibatkan terjadinya penerimaan kas.


102

Misal, terjadi transaksi-transaksi sebagai berikut :

1) Diterima uang tunai yang berasal dari pajak kendaraan bermotor jenis A-1 sebesar Rp. 25.000.000,00.

2) Diterima uang sebesar Rp. 5.000.000,00 yang berasal dari penerimaan retribusi daerah yaitu berupa retribusi pasar.

3) Diterima uang sebesar Rp. 30.000.000,00 yang berasal dari bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan.

Ayat-ayat jurnal atas transaksi-transaksi di atas adalah sebagai berikut : • Jurnal Penerimaan Kas

Kas di Kas Daerah ……………………….……………………... Pendapatan Pajak Daerah– Pajak Kendaraan ………………..

25.000

25.000

Kas di Kas Daerah ……………………….……………………... Pendapatan Retribusi Daerah – Ret Pasar …..……………..

5.000

5.000

Kas di Kas Daerah ……………………….……………………... Pendapatan Dana Bagi Hasil – PBB ……...…..……………..

30.000

30.000

2. Jurnal Pengeluaran Kas

Jurnal Pengeluaran Kas merupakan buku yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi-transaksi atau kejadian yang mengakibatkan pengeluaran kas. Misalnya terjadi transaksi sebagai berikut :

(1) Pembayaran gaji pokok pegawai sebesar Rp. 275.000.000,00. (2) Pembayaran pemakaian listrik kantor kepala daerah bulan Agustus 2003

sebesar Rp. 1.250.000,00 (3) Dibayar biaya perjalanan dinas kepala daerah ke kecamatan sebesar Rp.

2.500.000,00

Ayat-ayat jurnal atas transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Debet : Belanja Pegawai-Gaji Pokok Pegawai 275.000 Kredit : Kas di Kas Daerah 275.000 2. Debet : Belanja Barang & Jasa-biaya listrik 1.250 Kredit : Kas di Kas Daerah 1.250 3. Debet : Belanja Pegawai -Perjalanan Dinas 2.500 Kredit : Kas di Kas Daerah 2.500

3. Jurnal Umum

Disini, jurnal umum dipergunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi atau kejadian akuntansi yang tidak mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran kas. Contoh dari transaksi tersebut misalnya adalah pengakuan piutang atau tagihan atas penjualan angsuran, penerimaan hibah atau donasi berupa aset, klasifikasi utang jangka panjang menjadi utang jangka


103

pendek yaitu bagian lancar utang jangka panjang (utang jangka panjang yang telah jatuh tempo) dan sebagainya. Dimisalkan, terdapat transaksi sebagai berikut : 1) Dijual kepada pegawai aset berupa motor dengan harga Rp. 2.250.000,00.

Pelunasan atas penjualan tersebut dibayar secara angsuran. 2) Diterima donasi berupa seperangkat Komputer dari Pemerintah Pusat senilai

Rp. 25.000.000,00. Dari transaksi-transaksi tersebut di atas, ayat-ayat jurnal yang harus dibuat dalam Jurnal Umum adalah sebagai berikut : 1) a. Debet: Tagihan Penjualan Angsuran 2.250 Kredit: Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 2.250 b. Debet: Diinvestasikan dalam Aset Tetap 2.250 Kredit: Peralatan dan Mesin 2.250 2) Debet: Peralatan dan Mesin 25.000 Kredit: Diinvestasikan dalam Aset Tetap 25.000

Dalam situasi tertentu, dapat saja lebih dari dua rekening yang dipengaruhi oleh suatu transaksi. Apabila terdapat transaksi sedemikian rupa, maka tidak perlu dibuat catatan per ayat jurnal tapi dapat dilakukan sekaligus yang disebut dengan ayat jurnal gabungan. Dimisalkan, terdapat transaksi sebagai berikut :

- Pembayaran honor pegawai harian Rp. 750.000,00 - Pembayaran biaya pemakaian listrik Rp. 9.000.000,00 - Pembayaran bantuan bencana alam Rp. 45.000.000,00 - Pembayaran bantuan sosial ke panti asuhan Rp. 7.000.000,00 Jumlah Rp. 61.750.000,00

Atas transaksi tersebut di buat ayat jurnal gabungan pada jurnal pengeluaran kas sebagai berikut :

Debet : Belanja Pegawai - Honor Pegawai 750 Belanja Barang & Jasa - Biaya Listrik 9.000 Belanja Tak Tersangka 45.000 Belanja Bantuan Sosial 7.000 Kredit : Kas di Kas Daerah 61.750

Pencatatan Transaksi dan Posting ke Buku Besar

Untuk lebih dipahami mengenai proses akuntansi, di bawah ini akan diberikan ilustrasi mengenai pembuatan ayat jurnal dan pencatatannya ke dalam jurnal serta posting ke dalam buku besar. Ilustrasi … mengasumsikan transaksi-transaksi yang terjadi pada suatu pemerintah daerah.

Ilustrasi ….. Transaksi-transaksi yang terjadi pada Pemerintah Daerah


104

No Tanggal

Keterangan Jumlah (Rp)

1 Dibayar : - Gaji pegawai bulan Oktober 20X1 - Tunjangan Keluarga - Tunjangan jabatan - Tunjangan Fungsional - Tunjangan Beras - Tunjangan PPh

100.000.000,00 25.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 12.500.000,00 7.500.000,00

2 Diterima penerimaan pajak dari Hotel Melati 12.500.000,00 3 Dibeli tunai kendaraan Minibus untuk operasional kantor

berupa minibus Kijang

130.000.000,00 4 Diterima pinjaman dari Pemerintah Pusat dengan jangka

waktu pelunasan 4 tahun

5.000.000.000,00 5 Dibeli persediaan ATK dari toko ‘Baru’ 5.250.000,00 6 Diterima pajak Hiburan-tontonan sesuai SKP 13.000.000,00 7 Dibayar biaya listrik bulan September 20X1 3.750.000,00 8 Diterima pendapatan dari pajak pengambilan bahan galian

golongan C

4.100.000,00 9 Dibayar 100 % pembelian tanah dan bangunan dengan

rincian harga : - Nilai Tanah - Nilai bangunan

100.000.000,00 150.000.000,00

10 Diterima retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP)

2.250.000,00

11 Dibayar kepada Bank Dunia, cicilan pinjaman luar negeri 175.000.000,00

12 Dibeli tunai inventaris kantor berupa meja kerja 1/2 biro sebanyak 10 unit

4.500.000,00

13 Dibayar cicilan atas penjualan rumah dinas 20.000.000,00 14 Diterima pembayaran pajak Reklame luar ruang 1.500.000,00 15 Pajak hotel yang diterima pada tgl. 3/10/20X1 sebesar Rp.

12.500.000,00 seharusnya Rp. 12.000.000,00 sehingga terlalu besar Rp. 500.000,00

500.000,00

Transaksi-transaksi tersebut akan mempengaruhi tiga jenis buku jurnal seperti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu Jurnal Penerimaan Kas, Jurnal Pengeluaran Kas dan Jurnal Umum. Ayat jurnal yang harus dibuat sesuai dengan transaksi-transaksi yang ada adalah :

No Tgl Ayat Jurnal Debet Kredit

1

Belanja Pegawai-Gaji Pegawai

100.000.000,00

Belanja Pegawai-Tunjangan Keluarga 25.000.000,00 Belanja Pegawai-Tunjangan Jabatan 15.000.000,00 Belanja Pegawai-Tunjangan Fungsional 20.000.000,00 Belanja Pegawai-Tunjangan Beras 12.500.000,00 Belanja Pegawai-Tunjangan PPh 7.500.000,00 Kas di Kas Daerah 180.000.000,00

2

Kas di Kas Daerah

12.500.000,00

Pendapatan Pajak Daerah - Pajak Hotel

12.500.000,00

3

Belanja Peralatan dan Mesin

130.000.000,00

Kas di Kas Daerah 130.000.000,00 Peralatan dan Mesin 130.000.000,00 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 130.000.000,00

4

Kas di Kas Daerah

5.000.000.000,00


105

Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Utang Dalam Negeri-kpd Pemerintah Pusat

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

5

Belanja Barang & Jasa-Alat Tulis Kantor Kas di Kas Daerah

5.250.000,00

5.250.000,00

6

Kas di Kas Daerah Pendapatan Pajak Daerah-Pajak Hotel

13.000.000,00

13.000.000,00

7

Belanja Barang & Jasa - Biaya Listrik

3.750.000,00

Kas di Kas Daerah 3.750.000,00

8

Kas di Kas Daerah Pendapatan Retribusi Daerah- Bahan Galian Golongan C

4.100.000,00

4.100.000,00

9

Belanja Tanah Belanja Gedung & Bangunan Kas di Kas Daerah Tanah Gedung & Bangunan Diinvestasikan dalam Aset Tetap

100.000.000,00 150.000.000,00

100.000.000,00 150.000.000,00

250.000.000,00

250.000.000,00

10

Kas di Kas Daerah Pendapatan Retribusi Daerah - Biaya Penggantian Cetak KTP

2.250.000,00

2.250.000,00

11

Peralatan & Mesin

175.000.000,00

Dinvestasikan dalam Aset Tetap

175.000.000,00

12

Belanja Peralatan & Mesin Kas di Kas Daerah Peralatan dan Mesin Diinvestasikan dalam Aset Tetap

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

14

Kas di Kas Daerah Pendapatan Pajak Daerah-Pajak Reklame

1.500.000,00

1.500.000,00

15

Pendapatan Pajak Daerah - Pajak Hotel Kas di Kas Daerah

500.0000,00

500.0000,00

Ayat jurnal yang dibuat tersebut dibukukan ke Jurnal Penerimaan Kas atau Pengeluaran Kas, Jurnal Umum dan postingnya ke buku besar sampai dibuatnya buku pembantu dan akan digambarkan di bawah ini.


106

1. Pencatatan dalam Jurnal Penerimaan Kas

Pencatatan transaksi dalam jurnal ini hanya transaksi yang berhubungan dengan adanya aliran kas masuk

2. Pencatatan dalam Jurnal Pengeluaran Kas Pencatatan transaksi dalam jurnal ini hanya transaksi yang berhubungan dengan

adanya aliran kas keluar

3. Pencatatan dalam Jurnal Umum Pencatatan transaksi dalam Jurnal Umum adalah transaksi-transaksi selain yang

dicatat dalam Jurnal Penerimaan dan Pengeluaran Kas. Ilustrasi …... Pencatatan ke dalam Jurnal Penerimaan Kas

Pemerintah Kabupaten/Kota JURNAL PENERIMAAN KAS

Tanggal Kode Rek.

Lawan U r aian Ref. Jumlah

(Rp) Akumulasi

(Rp)

- Saldo Awal Oktober 2003 (asumsi)

-

-

1.100.000.000

1.1.1.01.01

Pendapatan-PajakHotel Melati STS-035 12.500.000 1.112.500.000

1.4.1.01.01

Penerimaan Pinjaman dari Pem.Pusat NK-001 5.000.000.000 51.112.500.000

1.1.1.01.01

Penerimaan Pajak Hotel STS-036 13.000.000 51.125.500.000

1.1.1.06.01

Pendapatan Retribs-Bahan Galian C STS-037 4.100.000 51.129.600.000

1.1.2.03.01

Pendapatan Retribusi-Biaya KTP STS-038 2.250.000 51.131.850.000

1.1.4.01.03

Pendapatan Lain-lain - Rumah Dinas STS-039 20.000.000 51.151.850.000

1.1.1.04.01

Pendapatan-Pajak Reklame STS-040 1.500.000 51.152.350.000

Ilustrasi …... Pencatatan ke dalam Jurnal Pengeluaran Kas

Pemerintah Kabupaten/Kota JURNAL PENGELUARAN KAS

Tanggal Kode Rek.

Lawan U r aian Ref. Jumlah

(Rp) Akumulasi

(Rp) 1 2 3 4 5 6

- Saldo awal Oktober 2003 (asumsi) - - 450.000.000 2.1.1.03.01.1 Belanja Peg - Gaji Pokok SPJ 100.000.000 550.000.000 2.1.1.03.02.1 Belanja Peg - Tunj. Keluarga SPJ 25.000.000 575.000.000 2.1.1.03.03.1 Belanja Peg - Tunj. Jabatan SPJ 15.000.000 590.000.000 2.1.1.03.04.1 Belanja Peg - Tunj. Fungsional SPJ 20.000.000 610.000.000 2.1.1.03.05.1 Belanja Peg - Tunj. Beras SPJ 12.500.000 622.500.000 2.1.1.03.06.1 Belanja Peg - Tunj. PPh SPJ 7.500.000 630.000.000 2.3.9.01.01.1 Belanja Peralatan & Mesin-Kendaraan SPM-LS 130.000.000 760.000.000 2.1.2.01.02.1 Belanja Barang & Jasa-ATK SPJ 5.250.000 765.250.000 2.1.2.02.01.1 Belanja Barang & Jasa - Biaya Listrik SPJ 3.750.000 769.000.000 2.3.1.01.01.1

2.3.6.01.01.1 Belanja Tanah Belanja Gedung & Bangunan

SPM-LS 100.000.000 150.000.000

869.000.000 1.019.000.000

2.3.12.02.01.1

Belanja Peralatan & Mesin-Komputer SPJ 4.500.000 1.023.500.000

1.1.1.01 Pendapatan Pajak Daerah-Pengembalian Kelebihan Pajak Hotel

SPMP-001 500.000 1.023.000.000


107

. Ilustrasi…. Pencatatan ke dalam Jurnal Umum

Pemerintah Kabupaten/Kota

JURNAL UMUM Tanggal Kode

Rekening U r aian Ref. Debet

(Rp) Kredit (Rp)

1 2 3 4 5 6 4.3.09.02

6.2.2.01 Peralatan & Mesin Diinvestasikan dalam Aset Tetap

BM 01 130.000.000 130.000.000

4.1.04.06 6.2.1.02

Dana YHD utk Pemb. Utang Jk. Pjg Utang kepada Pemerintah Pusat

BM 02 5.000.000.000 5.000.000.000

4.3.01.01 4.3.06.01 6.2.2.01

Tanah Gedung & Bangunan Diinvestasikan dalam Aset Tetap

BM 04 100.000.000 150.000.000

250.000.000 4.3.08.07

6.2.2.01 Peralatan & Mesin Diinvestasikan dalam Aset Tetap

BM 05 175.000.000 175.000.000

4.3.12.01 6.2.1.01

Peralatan & Mesin Diinvestasikan dalam Aset Tetap

BM 06 4.500.000 4.500.000

6.2.1.02 4.1.08.07

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Tagihan Penj. Angsuran-Rmh Dinas

BM 07 20.000.000 20.000.000

4.1.01.01 1.1.1.01

Pendap. Pajak Daerah-Pajak Hotel Kas di Kas Daerah

SPMP 001

500.000 500.000

4. Posting ke dalam Buku Besar

Langkah yang dilakukan adalah mengidentifikasikan buku besar apa yang perlu dibuat berdasarkan ayat-ayat jurnal tersebut dan dilakukan posting ke dalam buku besar yang bersangkutan. 4.1 Posting ke dalam Buku Penerimaan Pendapatan

Pada dasarnya, posting ke dalam buku besar dapat dilakukan secara harian, mingguan atau bulanan yaitu setelah beberapa transaksi yang sejenis terkumpul kemudian diikhtisarkan. Hal ini untuk menghindari duplikasi dalam pencatatan transaksi serta untum menyederhanakan pekerjaan pembukuan karena rincian transaksi telah tercatat dalam jurnal dan buku pembantu disamping untuk penghematan sumber daya. Misalnya bila dicatat harian untuk perkiraan Pajak Daerah dan ada beberapa bukti penerimaan pajak tersebut dalam sehari maka jumlah total penerimaan hari itu yang di posting dalam buku besar. Sebagai contoh, misalnya terdapat setoran pajak (STS) sebesar Rp 100.000,00. Dengan adanya transaksi tersebut maka jumlah yang di posting ke dalam buku besar cukup sebesar Rp. 100.000,00. Contoh transaksi yang diposting ke buku besar yang bersangkutan dan postingnya ke dalam buku besar penerimaan adalah sbb:

Ilustrasi ….. Posting ke dalam Buku Besar

BUKU BESAR PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 20X1

Kode Rekening : 1.1.1. Nama Rekening : Pendapatan Pajak Daerah

Tgl

Refr.

No. STS

U r a i a n

Debit Rp

Kredit

Rp

Saldo Rp

1 2 3 4 5 6 7 - - Saldo Awal (pindahan) - - 275.000.000, JP-14 0035 Penerimaan Pajak Hotel Melati - 12.500.000 287.500.000 JP-14 0036 Penerimaan pajak Hiburan


108

tontonan - 13.000.000 300.500.000 JP-14 0037 Penerimaan pajak bahan galian

golongan C

-

4.100.000

304.600.000 JP-14 0040 Penerimaan Pajak Reklame luar

ruang

-

1.500.000

306.100.000 JP-14 SPMP

-01 Pengembalian kelebihan pendapatan pajak hotel

500.000

-

305.600.000


Kode Rekening :1.1.2 Nama Rekening : Pendapatan Retribusi Daerah

Tgl

Refr.

No. STS

U r a i a n

Debit Rp

Kredit

Rp

Saldo Rp

1 2 3 4 5 6 7 - - Saldo Awal (pindahan) - - 125.000.000, JP-14 0038 Penerimaan retribusi atas

penggantian biaya cetak KTP

-

2.250.000

127.250.000


Kode Rekening : 1.1.4 Nama Rekening : Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Tgl

Refr.

No. STS

U r a i a n

Debit Rp

Kredit

Rp

Saldo Rp

1 2 3 4 5 6 7 - - Saldo Awal (pindahan) - - 43.000.000, JP-14 0039 Penerimaan angsuran

penjualan Rumah Dinas

-

20.000.000

63.000.000

4.2 Posting ke Buku Besar pengeluaran Belanja

Posting ke dalam buku besar pengeluaran belanja dapat dilihat pada contoh berikut.

Ilustrasi….. Posting ke dalam Buku Besar Pengeluaran

BUKU BESAR PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 20X1

Kode Rekening : 2.1.1.xx.xx.1 Nama Rekening : Belanja Pegawai-Administrasi Umum

Tgl

Refr

No. SKO

No. SPM

No. Cek

U r a i a n

Debit Rp

Kredit

Rp

Saldo Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Saldo Awal - - 1.365.000.000 JK-17 012 042 000

5 Gaji pokok Tunj. Keluarga Tunj. Jabatan Tunj. Jabatan Tunj. Beras Tunj. PPh

100.000.000 25.000.000 15.000.000 20.000.000 12.500.000 7.500.000

- - - - - -

1.465.000.000 1.490.000.000 1.505.000.000 1.525.000.000 1.645.500.000 1.653.000.000

-


109

Ilustrasi ….. Posting ke dalam Buku Besar Pengeluaran

BUKU BESAR PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 20X1

Kode Rekening : 2.3.x.xx.xx.01 Nama Rekening : Belanja Modal

Tgl

Refr

No. SKO

No. SPM

No. Cek

U r a i a n

Debit Rp

Kredit

Rp

Saldo Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Saldo Awal - - 255.000.000 JK-17 005 015 - Pembelian mobil

minibus Kijang

130.000.000

-

385.000.000 JK-17 008 063 - Pembayaran

kontrak jalan 250.000.000

-

633.000.000

JK-17 010 045 008 Pembelian meja kerja

4.500.000

-

637.500.000

4.3 Posting ke Buku Besar Perkiraan-perkiraan Neraca

Posting ke dalam buku besar perkiraan neraca, dapat diilustrasikan berikut ini. Ilustrasi ….. Posting ke dalam Buku Besar Perkiraan Neraca

Nama Rekening : Kas di Kas Daerah Kode Rekening : 4.1.01

Tgl Keterangan Ref Debet Kredit Saldo Debet Kredit Saldo awal 650.000.000 - Belanja pegawai : - - 650.000.000 - - Gaji Pokok JK-17 - 100.000.000 550.000.000 - - Tunj. Keluarga JK-17 - 25.000.000 525.000.000 - - Tunj. Fungsional JK-17 - 15.000.000 510.000.000 - - Tunj. Beras JK-17 - 12.500.000 497.500.000 - - Tunj. PPh JK-17 - 7.500.000 490.000.000 - Penerimaan pajak hotel JP-14 12.500.000 - 502.500.000 - Pembelian Kendaraan Kj JK-17 - 130.000.000 372.500.000 - Penerimaan pajak hibrn JP-14 13.000.000 - 385.500.000 - Pembelian ATK JK-17 - 5.250.000 380.250.000 - Bayar biaya listrik JK-17 - 3.750.000 376.500.000 - Penerimaan pjk galian C JP-14 4.100.000 - 380.600.000 - Pembelian Tanah dan

Bangunan di Jl. Abadi JK-17

-

250.000.000

130.600.000

-

Retribusi biaya ctk KTP JP-14 2.250.000 - 132.850.000 - Pembelian meja kerja JK-17 - 4.500.000 128.350.000 - Angsuran Rumah Dinas JP-14 20.000.000 - 148.350.000 - Penerimaan Pjk Reklame JP-14 1.500.000 - 149.850.000 - Pengembalian pjk hotel JP-14 - 500.000 149.350.000 - Jumlah 53.350.000 554.000.000 149.350.000

Nama Rekening : Piutang Pajak Kode Rekening : 4.1.04 Tgl Keterangan Ref Debet Kredit Saldo

Debet Kredit Saldo awal 32.750.000 - Tagihan pajak hiburan JU-7 13.000.000 - 45.750.000 -


110

Nama Rekening : Aset Tetap - T a n a h Kode Rekening : 4.3.01

Tgl Keterangan Ref Debet Kredit Saldo Debet Kredit Saldo awal - - 2.300.000.000 - Pembelian Tanah di

Jalan Abadi JU-7

100.000.000

-

2.400.000.000

-

Nama Rekening : Aset Tetap - Gedung & Bangunan Kode Rekening : 4.3.06

Tgl Keterangan Ref Debet Kredit Saldo Debet Kredit Saldo awal - - 4.300.000.000 - Pembelian Bangunan di

Jalan Abadi JU-7

150.000.000

-

2.450.000.000

- Nama Rekening : Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Kode Rekening : 4.3.08

Tgl Keterangan Ref Debet Kredit Saldo Debet Kredit Saldo awal - 775.000.000 - Pembelian minibus kjg JU-7 130.000.000 - 905.000.000 - Pembelian meja kantor JU-7 4.500.000 - 909.500.000 - Diterima sumbangan

buldozer dari pusat JU-7

175.000.000

-

1.084.500.000

-

Nama Rekening : Tagihan Penjualan Angsuran Kode Rekening : 4.5.01

Tgl Keterangan Ref Debet Kredit Saldo Debet Kredit Saldo Awal - - 150.000.000 - Pelunasan angsuran JU-7 - 20.000.000 130.000.000 -

Nama Rekening : Utang kepada Pemerintah Pusat Kode Rekening : 5.2.1.03

Tgl Keterangan Ref Debet Kredit Saldo Debet Kredit Saldo Awal - - Penerimaan Utang dari

Pemerintah Pusat JU-7 - 5.000.000.000 - 5.000.000.000

Nama Rekening : Cadangan untuk Piutang Kode Rekening : 6.2.01

Tgl Keterangan Ref Debet Kredit Saldo Debet Kredit Saldo Awal - 33.000.000 Pencadangan utk pajak

Hiburan JU-7 - 13.000.000 - 46.000.000

Piutang telah diterima JU-7 13.000.000 - - 33.000.000 Pelunasan angsuran

Rumah Dinas JU-7

20.000.000

-

-

33.000.000

Nama Rekening : Diinvestasikan dalam Aset Tetap Kode Rekening : 6.2.02

Tgl Keterangan Ref Debet Kredit Saldo


111

Debet Kredit Saldo awal 435.000.000 Pembelian Minibus JU-7 - 130.000.000 - 565.000.000 Pembelian Tanah dan

Bangunan JU-7

-

250.000.000

-

815.000.000

Hibah Alat Berat JU-7 - 175.000.000 - 990.000.000 Pembelian Meja kantor JU-7 - 4.500.000 - 994.500.000

Nama Rekening : Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Kode Rekening : 6.2.03 Debet Kredit Saldo Awal - - - 210.000.000 Pelunasan Piutang

Angsuran Rmh Dinas JU-7

20.000.000

-

-

190.000.000

5. Pencatatan Transaksi ke dalam Buku Pembantu (Subsidiary ledger)

Buku pembantu adalah suatu buku atau formulir yang memberikan informasi lebih rinci dari perkiraan-perkiraan yang ada dalam buku besar. Contoh salah satu buku besar pembantu untuk perkiraan Aset Tetap. Dimisalkan terdapat transaksi sebagai berikut :

Tanggal Keterangan Jumlah

Dibeli tunai Bulldozer

324.000.000,00 Dibeli : 1 unit Zebra Espass 89.000.000,00 1 unit Toyota Kijang 135.000.000,00 Dibeli 1 unit peralatan Keselamatan Kerja 35.000.000,00 Dibeli 1 unit Komputer Pentium 4 5.500.000,00 Dibeli 1 unit Vacum Cleaner 3.000.000,00 Dibeli 1 unit Telepon dan Facsmile 4.000.000,00

Transaksi keuangan tersebut, selain dicatat dalam jurnal dan buku besar, juga dicatat dalam buku besar pembantu.

Ilustrasi ……. Pencatatan ke dalam Buku Pembantu

PEMERINTAH PROPINSI/KABUPATEN/KOTA .....................

BUKU BESAR PEMBANTU PERALATAN dan MESIN Kode Rekening : 4.3.09

Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kode Unit Kerja : XX.XX.XX

Tgl

Perkiraan : Alat Berat Kode Rek.: 4.3.08.01

Perkiraan : Alat Angkut Kode Rek.: 4.3.09.01

Perkiraan : Alat Kantor & Rmh Tangga Kode Rek.: 4.3.12.01

Perkiraan : Alat Studio & Komunikasi Kode Rek.: 4.3.13.01

Perkiraan : Keselamatan Kerja Kode Rek.: 4.3.19.01

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7

324.000.000

-

-

-

-

324.000.000 - 224.000.000 - - - 224.000.000 - - - - 35.000.000 35.000.000 - - 5.500.000 - - 5.500.000 - - 3.000.000 4.000.000 - 7.000.000


112

324.000.000 224.000.000 8.500.000

4.000.000 35.000.000 595.500.000

PENDAPATAN

Misalnya, sesuai dengan Perda tentang APBD tahun 20X1 sisi anggaran pendapatan dan alokasinya sesuai dengan SKO yang diterbitkan serta realisasi pendapatannya dalam tahun anggaran bersangkutan adalah sebagai berikut :

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 20X1 :

No

Keterangan Anggaran Realisasi

1

Pendapatan Pajak Derah

20.000.000

21.000.000

2 Pendapatan Retribusi Daerah 15.000.000 18.000.000 3 Pendapatan Asli Daerah Lainnya 9.000.000 11.000.000 4 Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak 7.500.000 6.000.000 5 Pendapatan Dana Alokasi Umum 35.000.000 35.000.000 6 Pendapatan Dana Alokasi Khusus 27.000.000 27.000.000 7 Pendapatan Hibah 12.000.000 10.000.000 8 Pendapatan Lain-lain 6.000.000 8.000.000 Jumlah 131.500.000 136.000.000

Dari anggaran pendapatan tersebut di atas, berdasarkan OKA/SKO dialokasikan kepada dinas/satuan kerja sebagai berikut :

Alokasi Anggaran Pendapatan :

No

Keterangan

Setda

Dinas

Kesehatan

Dinas

Pendidikan 1

Pendapatan Pajak Daerah

10.000.000

3.000.000

7.000.000

2 Pendapatan Retribusi Daerah 4.000.000 0 11.000.000 3 Pendapatan Asli Daerah Lainnya 0 5.500.000 3.500.000 4 Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak 0 5.000.000 2.500.000 5 Pendapatan Dana Alokasi Umum 15.000.000 0 20.000.000 6 Pendapatan Dana Alokasi Khusus 20.000.000 7.000.000 0 7 Pendapatan Hibah 7.000.000 0 5.000.000 8 Pendapatan Lainnya 6.000.000 0 0 Jumlah 62.000.000 20.500.000 49.000.000

Selama tahun anggaran berjalan dan diakhir tahun anggaran, ternyata realisasi pendapatan dari dinas-dinas tersebut adalah sebagai berikut :

Realisasi Pendapatan

No

Keterangan

Setda

Dinas

Kesehatan

Dinas

Pendidkan

Jumlah

1

Pendapatan Pajak Derah

8.000.000

6.000.000

7.000.000

21.000.000

2 Pendapatan Retribusi Daerah 6.000.000 0 12.000.000 18.000.000 3 Pendapatan Asli Daerah Lainnya 0 7.000.000 4.000.000 11.000.000 4 Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak 0 4.000.000 2.000.000 6.000.000 5 Pendapatan Dana Alokasi Umum 15.000.000 0 20.000.000 35.000.000 6 Pendapatan Dana Alokasi Khusus 20.000.000 7.000.000 0 27.000.000 7 Pendapatan Hibah 6.000.000 0 4.000.000 10.000.000 8 Pendapatan Lainnya 8.000.000 0 0 8.000.000 Jumlah 63.000.000 24.000.000 49.000.000 136.000.000


113

Dari data-data yang tersedia di atas, maka jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut :

Pencatatan pada saat terbitnya Perda APBD

Jurnal yang dibuat pada saat Perda APBD disahkan adalah menyangkut perkiraan-perkiraan Estimasi Pendapatan, yaitu dengan jurnal sebagai berikut :

No Kode

Perkiraan Keterangan Debet Kredit

1.

xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx

Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah Estimasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya Estimasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Estiamsi Pendapatan Dana Alokasi Umum Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Estimasi Pendapatan Hibah Estimasi Pendapatan Lainnya Surplus/Defisit Tahun Berjalan

20.000.000 15.000.000 9.000.000 7.500.000

35.000.000 27.000.000 12.000.000 6.000.000

131.500.000

Pencatatan pada saat terbitnya SKO atau Otorisasi Kredit Anggaran (OKA)

Pada saat diterbitkannya SKO yaitu alokasi anggaran kepada unit pelaksana anggaran, maka perkiraan yang terpengaruh dengan adanya transaksi tersebut adalah Estimasi Pendapatan yang Dialokasikan dan Alokasi Estimasi Pendapatan.

No Kode


1.

xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx

xx.xx

xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx

Est. Pendpt. Pajak Daerah yg Dialokasikan-Setda Est. Pendpt. Pajak Daerah yg Dialokasikan-Din Kes Est. Pendpt. Pajak Daerah yg Dialokasikan-Dinas Pend Est. Pendpt. Retribusi Daerah yg Dialokasikan-Setda Est. Pendpt. Retribusi Daerah yg Dialokasikan-Din Pend Est. Pendpt. Asli Daerah Lainnya yg Dialokasikan-Din Kes Est. Pendpt. Asli Daerah Lainnya yg Dialokasikan-Din Pend Est. Pendpt. Dana Bagi Hasil Pajak yang Dialokasikan - Din Kes Est. Pendpt. Dana Bagi Hasil Pajak yang Dialokasikan - Din Pend Est. Pendpt. Dana Alokasi Umum yg Dialokasikan-Setda Est. Pendpt. Dana Alokasi Umum yg Dialokasikan-Din Pend Est. Pendpt. Dana Alokasi Khusus yg Dialokasikan-Setda Est. Pendpt. Dana Alokasi Khusus yg Dialokasikan-Din Kes Est. Pendpt. Hibah yang Dialokasikan - Setda Est. Pendpt. Hibah yang Dialokasikan – Din Pend Est. Lain-lain Pendapatan yang Dialokasikan-Setda Alokasi Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Alokasi Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah Alokasi Estimasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum. Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Alokasi Estimasi Pendapatan Hibah Alokasi Estimasi Pendapatan Lainnya

10.000.000 3.000.000 7.000.000 4.000.000

11.000.000 5.500.000 3.500.000

5.000.000

2.500.000

15.000.000 20.000.000 20.000.000 7.000.000 7.000.000 5.000.000 6.000.000

20.000.000 15.000.000 9.000.000 7.500.000

35.000.000 27.000.000 12.000.000 6.000.000


114

Dari jurnal di atas maka dapat diketahui bahwa setelah SKO diterbitkan dan anggaran dialokasikan ke masing-masing unit kerja pelaksana anggaran maka perkiraan Estimasi Pendapatan yang Dialokasikan akan di debet sebesar alokasi anggaran pendapatan ke masing-masing unit kerja sedangkan perkiraan lawannya adalah Alokasi Estimasi Pendapatan. Pencatatan pada saat terjadinya realisasi penerimaan pendapatan Jurnal untuk mencatat adanya penerimaan pendapatan pada Kas Daerah dalam tahun anggaran berjalan sesuai dengan realisasi seperti tersebut di atas adalah sebagai berikut :

No Kode


1.


Kas di Kas Daerah Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Asli Daerah Lainnya Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Pendapatan Dana Alokasi Umum Pendapatan Dana Alokasi Khusus Pendapatan Hibah Pendapatan Lainnya

137.000.000

21.000.000 18.000.000 11.000.000 6.000.000

37.000.000 26.000.000 10.000.000 8.000.000

Dari jurnal tersebut di atas terlihat bahwa pada saat realisasi penerimaan pendapatan, jumlah yang dijurnal adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh Kas Daerah. Jurnal Penutup Jurnal penutup dibuat apabila tahun anggaran berakhir yaitu pada saat akan disusunnya laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal penutup pada dasarnya adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menihilkan saldo-saldo perkiraan pendapatan, belanja dan pembiayaan apabila akan dimulai pencatatan data akuntansi untuk tahun anggaran berikutnya. Jurnal penutup yang harus dibuat adalah :

No Kode


1.

xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx

Penutupan Estimasi Pendapatan : Alokasi Estimasi Pendapatan. Pajak Daerah Alokasi Estimasi Pendapatan. Retribusi Daerah Alokasi Estimasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya Alokasi Est. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum. Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Alokasi Estimasi Pendapatan Hibah Alokasi Estimasi Pendapatan Lainnya. Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah Estimasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya Estimasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Estimasi Pendapatan Hibah

20.000.000 15.000.000 9.000.000 7.500.000

35.000.000 27.000.000 12.000.000 6.000.000

20.000.000 15.000.000 9.000.000 7.500.000

35.000.000 27.000.000 12.000.000


115

2.

xx.xx

xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx

xx.xx

xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx

Estimasi Pendapatan Lainnya . Penutupan Realisasi Pendapatan : Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Asli Daerah Lainnya Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Pendapatan Dana Alokasi Umum Pendapatan Dana Alokasi Khusus Pendapatan Hibah Pendapatan Lainnya Est. Pendpt. Pajak Daerah yg Dialokasikan-Setda Est. Pendpt. Pajak Daerah yg Dialokasikan-Din Kes Est. Pendpt. Pajak Daerah yg Dialokasikan-Din Pend Est. Pendpt. Retribusi Daerah yg Dialokasikan- Setda Est. Pendpt. Retribusi Daerah yg Dialokasikan- DinPend Est. Pendpt. AD Lainnya yg Dialokasikan-DinKes Est. Pendpt. AD LAinnya yg Dialokasikan-Din Pend Est. Pendpt. Dana Bagi Hasil Pajak-Din Kes Est. Pendpt. Dana Bagi Hasil Pajak- Din Pend Est. Pendpt. Dana Alokasi Umum yg Dialok.-Setda Est. Pendpt. Dana Alokasi Umum yg Dialok.-Di Pend Est. Pendpt. Dana Alokasi Khusus yg Dialok.-Setda Est. Pendpt. Dana Alokasi Khusus yg Dialok.-Din Kes Est. Pendpt. Hibah yang Dialokasikan - Setda Est. Pendpt. Hibah yang Dialokasikan – Din Pend Est. Pendapatan Lainnya yang Dialok. - Setda Surplus/Defisit Tahun Berjalan

21.000.000 18.000.000 11.000.000 6.000.000

37.000.000 26.000.000 10.000.000 8.000.000

6.000.000

10.000.000 3.000.000 7.000.000

4.000.000

11.000.000 5.500.000 3.500.000 5.000.000 2.500.000

15.000.000 20.000.000 20.000.000 7.000.000 7.000.000 5.000.000 6.000.000 4.500.000

Jurnal pertama dibuat untuk menutup perkiraan Estimasi Pendapatan dan Alokasi Estimasi Pendapatan. Nilai yang dicantumkan dalam perkiraan tersebut adalah jumlah anggaran masing-masing perkiraan. Jurnal kedua dibuat untuk menutup perkiraan realisasi Pendapatan dengan lawan perkiraannya Estimasi Pendapatan yang Dialokasikan. Perkiraan pendapatan dicatat sesuai dengan jumlah realisasinya sedangkan perkiraan Estimasi Pendapatan yang Dialokasikan dicatat dengan jumlah anggaran yang dialokasikan ke masing unit kerja pelaksana anggaran. Sesuai dengan data yang tersedia, terjadi selisih lebih penerimaan pendapatan dengan anggarannya. Selisih ini kemudian dibukukan dalam perkiraan Surplus/Defisit Tahun Berjalan. Perkiraan ini akan di debet bila terjadi selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan anggarannya. Koreksi Kesalahan Koreksi kesalahan atas akuntansi anggaran dan realisasi pendapatan dapat timbul dari hal-hal sebagai berikut :

• Adanya Revisi APBD yang merubah jumlah anggaran pendapatan baik itu

menambah ataupun mengurangi anggaran pendapatan. Urut-urutan ayat jurnal untuk pembetulan adanya revisi ini sama dengan pada saat APBD disahkan dan diterbitkan SKO-nya dimana jumlah yang dicatat dalam setiap perkiraan pendapatan akhirnya akan sama dengan jumlah anggaran yang tercantum dalam Revisi APBD.


116

• Adanya koreksi atas pendapatan karena kesalahan perhitungan sehingga perlu dilakukan pembetulan atas jumlah realisasi pendapatan yang diterima. Koreksi kesalahan semacam ini dapat terjadi sebelum atau sesudah laporan keuangan tahun anggaran bersangkutan diterbitkan dimana jurnal koreksi untuk kedua jenis kesalahan tersebut akan berbeda perlakuannya.

- Sebelum laporan keuangan diterbitkan. Jurnal koreksi untuk memperbaiki kesalahan ini adalah dengan pembetulan

pada perkiraan pendapatan yang bersangkutan. - Sesudah laporan keuangan diterbitkan. Jurnal koreksi untuk memperbaiki kesalahan dalam perkiraan pendapatan ini

adalah dengan membuat jurnal koreksi pada pos Ekuitas Dana Lancar yaitu perkiraan SiLPA.

Ilustrasi koreksi kesalahan pada perkiraan pendapatan.

• Sebelum laporan keuangan diterbitkan.

Misalnya, terhadap peneriman pendapatan pajak daerah yang berasal dari bea balik nama kendaraan bermotor setelah dilakukan perhitungan ternyata pendapatan tersebut terlalu besar diterima sejumlah Rp. 130.000.000,00. Apabila terjadi realisasi pengembalian kelebihan penerimaan tersebut maka jurnal yang harus dibuat adalah :

No Kode


1.

xx.xx xx.xx

Pendapatan Pajak Daerah Kas di Kas Daerah

130.000.000

130.000.000

• Sesudah laporan keuangan diterbitkan

Apabila kesalahan ditemukan setelah laporan keuangan diterbitkan hal ini berarti kesalahan diketahui pada tahun anggaran berikutnya. Misalnya, setelah dilakukan perhitungan ternyata Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer dari pemerintah pusat masih kurang diterima oleh pemerintah daerah sehingga terdapat kekurangan penerimaan DAU. Besarnya jumlah DAU yang belum diterima adalah Rp. 250.000.000,00. Ayat jurnal yang harus dibuat apabila terjadi realisasi transfer DAU dari pusat adalah :

No Kode


1.

xx.xx xx.xx

Kas di Kas Daerah SiLPA

250.000.000

250.000.000

BELANJA Misalnya, sesuai dengan Perda tentang APBD tahun 20X1 sisi anggaran belanja serta alokasinya sesuai dengan SKO yang diterbitkan, jumlah anggaran belanja pemerintah daerah adalah sebagai berikut :


117

Anggaran Belanja Tahun 20X1

No

Keterangan Anggaran

1

Belanja Pegawai

28.000.000

2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000 3 Belanja Hibah 8.000.000 4 Belanja Subsidi 5.500.000 5 Belanja Bantuan Sosial 3.000.000 6 Belanja Peralatan dan Mesin 25.000.000 7 Belanja Tak Tersangka 10.000.000 Jumlah 95.500.000

Dari anggaran pendapatan tersebut di atas, berdasarkan OKA/SKO yang diterbitkan dialokasikan kepada dinas-dinas seperti yang tergambar di bawah ini.

Alokasi Anggaran Belanja

No

Keterangan

Setda

Dinas

Kesehatan

Dinas

Pendidikan 1

Belanja Pegawai

15.000.000

5.000.000

8.000.000

2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 7.000.000 4.000.000 3 Belanja Hibah 4.000.000 1.500.000 2.500.000 4 Belanja Subsidi 2.000.000 3.000.000 500.000 5 Belanja Bantuan Sosial 3.000.000 0 0 6 Belanja Peralatan dan Mesin 13.000.000 12.000.000 0 7 Belanja Tak Tersangka 10.000.000 0 0 Jumlah 52.000.000 27.500.000 15.000.000

Jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut :

Pencatatan pada saat terbitnya Perda APBD Jurnal yang dibuat pada saat Perda APBD disahkan oleh pemerintah daerah adalah menyangkut perkiraan-perkiraan Apropriasi Belanja, yaitu dengan jurnal sebagai berikut :

No Kode


1.

xx.xx xx.xx xx.xx

xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx

Surplus/Defisit Tahun Berjalan Apropriasi Belanja Pegawai Apropriasi Belanja Barang dan Jasa Apropriasi Belanja Hibah Apropriasi Belanja Subsidi Apropriasi Belanja Bantuan Sosial Apropriasi Belanja Peralatan dan Mesin Apropriasi Belanja Tak Tersangka

95.500.000

28.000.000 16.000.000

8.000.000 5.500.000 3.000.000

25.000.000 10.000.000

Pencatatan pada saat anggaran dialokasikan melalui penerbitan SKO/OKA Pada saat diterbitkannya SKO yang merupakan Otorisasi Kredit Anggaran untuk unit kerja pelaksana anggaran sebagai dokumen dasar pengeluaran uang dari Kas Daerah, jurnal yang harus dibuat adalah :


118

No Kode Perkiraan

Keterangan Debet Kredit

1.

xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx

Alokasi Apropriasi Belanja Pegawai Alokasi Apropriasi Belanja Barang & Jasa Alokasi Apropriasi Belanja Hibah Alokasi Apropriasi Belanja Subsidi Alokasi Apropriasi Belanja Bantuan Sosial Alokasi Apropriasi Belanja Aset Tetap Alokasi Apropriasi Belanja Tak Tersangka Allotment Belanja Pegawai - Setda Allotment Belanja Pegawai – Din Kes Allotment Belanja Pegawai – Din Pend Allotment Belanja Barang & Jasa - Setda Allotment Belanja Barang & Jasa – Din Kes Allotment Belanja Barang & Jasa – Din Pend Allotment Belanja Hibah - Setda Allotment Belanja Hibah – Din Kes Allotment Belanja Hibah – Din Pend Allotment Belanja Subsidi - Setda Allotment Belanja subsidi- Din Kes Allotment Belanja Subsidi – Din Pend Allotment Belanja Bantuan Sosial - Setda Allotment Belanja Aset Tetap – Din Kes Allotment Belanja Aset Tetap – Din Pend Allotment Belanja Tak Tersangka - Setda.

28.000.000 16.000.000 8.000.000 5.500.000 3.000.000

25.000.000 10.000.000

15.000.000 5.000.000 8.000.000 5.000.000 7.000.000 4.000.000 4.000.000 1.500.000 2.500.000 2.000.000 3.000.000

500.000 3.000.000

13.000.000 12.000.000 10.000.000

Pencatatan pada saat anggaran direalisasikan

Pada saat anggaran belanja direalisasikan maka akan ada dua cara pencairan dana yaitu :

• Pencairan dana melalui transaksi UYHD dengan menggunakan SPM pengisian kas, yaitu adanya aliran kas dari Kas Daerah kepada Pemegang Kas pada unit kerja yang bersangkutan; dan

• Dengan menggunakan SPM-BT/LS (Langsung)

Untuk ilustrasi berikut, asumsi yang dipakai adalah dengan menggunakan sistem pencatatan terpusat (sentralisasi) yaitu di Bendahara Umum Daerah sebagai unit yang memegang fungsi perbendaharaan. Misalnya, dari anggaran pendapatan yang telah disebutkan di atas, realisasinya dalam tahun 20X1 adalah sebagai berikut :

No

Keterangan Anggaran Belanja

Realisasi Belanja

Penerbitan SPM

Pengisian Kas

Penerbitan SPM-BT/LS

Penyetoran Sisa UYHD

1

Belanja Pegawai

28.000.000

27.000.000

0

27.000.000

0

2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000 15.500.000 15.500.000 0 0 3 Belanja Hibah 8.000.000 7.500.000 8.000.000 0 500.000 4 Belanja Subsidi 5.500.000 5.000.000 5.500.000 0 500.000 5 Belanja Bantuan Sosial 3.000.000 2.500.000 2.500.000 0 0 6 Belanja Peralatan & Mesin 25.000.000 24.000.000 0 24.000.000 0 7 Belanja Tak Tersangka 10.000.000 9.500.000 9.500.000 0 0 Jumlah 95.500.000 91.000.000 41.000.000 51.000.000 1.000.000

Dari sisa UYHD yang disetor tersebut di atas diasumsikan UYHD dari Setda.


119

Alokasi dari realisasi belanja tersebut pada unit kerja pelaksana anggaran adalah sebagai berikut :

No

Keterangan

Setda

Dinas Kesehatan

Dinas Pendidikan 1

Belanja Pegawai

14.000.000

5.000.000

8.000.000

2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 7.000.000 3.500.000 3 Belanja Hibah 3.500.000 1.500.000 2.000.000 4 Belanja Subsidi 1.500.000 3.000.000 500.000 5 Belanja Bantuan Sosial 2.500.000 0 0 6 Belanja Peralatan dan Mesin 13.000.000 11.000.000 0 7 Belanja Tak Tersangka 9.500.000 0 0 Jumlah 49.000.000 27.500.000 14.000.000

Berdasarkan data-data tersebut maka jurnal yang harus dibuat adalah :

• Jurnal pada saat diterbitkannya SPM pengisian kas kepada unit kerja pelaksana

anggaran.

No Kode Perkiraan


1.

xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx

Kas di Pemegang Kas - Setda Kas di Pemegang Kas – Dinas Kesehatan Kas di Pemegang Kas - Dinas Pendidikan Kas di Kas Daerah

22.000.000 11.500.000 6.000.000

39.500.000

• Jurnal pada saat para pengguna anggaran mempertanggungjawabkan

pengeluaran-pengeluaran tersebut berdasarkan SPJ (Surat Pertanggung jawaban):

No Kode


1.



Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Subsidi Belanja Bantuan Sosial Belanja Tak Tersangka Kas di Pemegang Kas - Setda Kas di Pemegang Kas - Dinas Kesehatan Kas di Pemegang Kas - Dinas Pendidikan

15.500.000 7.000.000 5.000.000 2.500.000

9.500.000

22.000.000 11.500.000 6.000.000

• Jurnal pada saat pengembalian sisa UYHD sebesar Rp. 1.000.000,00 melalui STS oleh Setda ke Kas Daerah :

No Kode


1.

xx.xx xx.xx

Kas di Kas Daerah Kas di Pemegang Kas - Setda

1.000.000

1.000.000

• Jurnal untuk mencatat pengeluaran Belanja Pegawai dan Belanja Peralatan dan

Mesin melalui penerbitan SPM-LS :

No Kode Perkiraan



120

1.

xx.xx xx.xx xx.xx

Belanja Pegawai Belanja Peralatan dan Mesin Kas di Kas Daerah

27.000.000 24.000.000

51.000.000

Jurnal Penutup Jurnal penutup yang harus dibuat pada saat tahun anggaran berakhir untuk menutup perkiraan-perkiraan Apropriasi Belanja, Allotment Belanja dan realisasi Belanja adalah sebagai berikut :

No Kode


1.

2.

xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx

xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx

xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx

Jurnal untuk menutup Anggaran Belanja : Apropriasi Belanja Pegawai Apropriasi Belanja Barang dan Jasa Apropriasi Belanja Hibah Apropriasi Belanja Subsidi Apropriasi Belanja Bantuan Sosial Apropriasi Belanja Peralatan dan Mesin Apropriasi Belanja Tak Tersangka Alokasi Apropriasi Belanja Pegawai Alokasi Apropriasi Belanja Barang & Jasa Alokasi Apropriasi Belanja Hibah Alokasi Apropriasi Belanja Subsidi Alokasi Apropriasi Belanja Bantuan Sosial Alokasi Apropriasi Belanja Peralatan & Mesin Alokasi Apropriasi Belanja Tak Tersangka Jurnal untuk menutup Realisasi Belanja : Allotment Belanja Pegawai - Setda Allotment Belanja Pegawai - Dinas Kesehatan Allotment Belanja Pegawai - Dinas Pendidkan Allotment Belanja Barang & Jasa - Setda Allotment Belanja Barang & Jasa - Dinas Kesehatan Allotment Belanja Barang & Jasa – Dinas Pendidikan Allotment Belanja Hibah - Setda Allotment Belanja Hibah - Dinas Keshatan Allotment Belanja Hibah – Dinas Pendidkan Allotment Belanja Subsidi - Setda Allotment Belanja Subsidi - Dinas Kesehatan Allotment Belanja Subsidi - Dinas Pendidikan Allotment Belanja Bantuan Sosial - Setda Allotment Belanja Peralatan & Mesin - Setda Allotment Belanja Peralatan & Mesin - Dinas Kesehatan Allotment Belanja Tak Tersangka - Setda Belanja Pegawai Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Subsidi Belanja Bantuan Sosial Belanja Tak Tersangka Surplus/Defisit Tahun Berjalan

28.000.000 16.000.000 8.000.000 5.500.000 3.000.000

25.000.000 10.000.000

15.000.000 5.000.000 8.000.000 5.000.000 7.000.000

4.000.000 4.000.000 1.500.000 2.500.000 2.000.000 3.000.000

500.000 3.000.000

13.000.000 12.000.000

10.000.000

28.000.000 16.000.000 8.000.000 5.500.000 3.000.000

25.000.000 10.000.000

27.000.000 24.000.000 15.500.000 7.000.000 5.000.000 2.500.000 9.500.000 4.500.000


121

BAGI HASIL Proses Pencatatan

Proses pencatatan bagi hasil pendapatan tidak jauh berbeda dengan pembukuan pada perkiraan belanja yaitu melalui tahap-tahap saat APBD disahkan, diterbitkannya SKO, realisasi pembagian bagi hasil pendapatan itu sendiri dan dibuatnya jurnal penutup pada akhir tahun anggaran.

Ilustrasi proses pencatatan bagi hasil pendapatan diberikan berikut ini. Dimisalkan, Perda tentang APBD tahun 20X1 sisi anggaran bagi hasil pendapatan pemerintah kabupaten/kota serta alokasinya sesuai dengan SKO yang diterbitkan, jumlah anggaran bagi hasil pendapatan ke desa adalah sebagai berikut :

No

Keterangan Anggaran Realisasi

1

Bagi Hasil Pajak ke Desa

445.000.000

425.000.000

2 Bagi Hasil Retribusi ke Desa 310.000.000 300.000.000 3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa 163.000.000 160.000.000 Jumlah 918.000.000 855.000.000

Berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang diterbitkan maka alokasi anggaran bagi hasil pendapatan tersebut adalah :

No

Keterangan

Setda

Dinas Kesehatan

1


250.000.000

175.000.000

2 Bagi Hasil Retribusi ke Desa 200.000.000 110.000.000 3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa 90.000.000 53.000.000 Jumlah 540.000.000 338.000.000

Dari data-data yang tersedia di atas, maka jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut : Pencatatan pada saat terbitnya Perda APBD

Jurnal yang dibuat pada saat Perda APBD disahkan oleh pemerintah daerah

adalah menyangkut perkiraan-perkiraan Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan yang dikredit dan Surplus/Defisit Tahun Berjalan di debet, yaitu sebagai berikut :

No Kode


1.


Surplus/Defisit Tahun Berjalan Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Desa Apropriasi Bagi Hasil Retribusi ke Desa Apropriasi Bagih Hasil Pendapatan lain ke Desa

918.000.000

445.000.000 310.000.000 163.000.000

Pencatatan pada saat anggaran dialokasikan melalui penerbitan SKO/OKA

Pada saat diterbitkannya SKO yang merupakan Otorisasi Kredit Anggaran untuk

unit kerja pelaksana anggaran sebagai dokumen dasar pengeluaran uang dari Kas Daerah, jurnal yang harus dibuat menyangkut perkiraan Alokasi Apropriasi dan Allotment yaitu sesuai dengan alokasi yang tercantum dalam SKO.


122

No Kode


1


Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Desa Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Retribusi ke Desa Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lain ke Desa Allotment Bagi Hasil Pajak ke Desa - Setda Allotment Bagi Hasil Pajak ke Desa - Dinas Kesehatan Allotment Bagi Hasil Retribusi ke Desa - Setda Allotment Bagi Hasil Retribusi ke Desa - Dinas Kesehatan Allotment Bagi Hasil Pndptn. Lain ke Desa-Setda Allotment Bagi Hasil Pndptn. Lain ke Desa-Dinas Kes

425.000.000 310.000.000 143.000.000

250.000.000 175.000.000 200.000.000 110.000.000 90.000.000 53.000.000


Dimisalkan anggaran pendapatan di atas, realisasinya dalam tahun 20X1 adalah sebagai berikut :

No

Keterangan

Jumlah 1


400.000.000

2 Bagi Hasil Retribusi ke Desa 285.000.000 3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa 133.000.000 Jumlah 818.000.000

Berdasarkan data-data realisasi anggaran pada masing-masing unit kerja tersebut maka jurnal yang harus dibuat adalah :

No Kode


1


Bagi Hasil Pajak ke Desa Bagi Hasil Retribusi ke Desa Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa Kas di Kas Daerah

400.000.000 285.000.000 133.000.000

818.000.000

Jurnal Penutup

Jurnal penutup yang harus dibuat pada saat tahun anggaran berakhir untuk menutup perkiraan-perkiraan Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan, Allotment Bagi Hasil Pendapatan dan realisasi pengeluaran Bagi Hasil Pendapatan adalah sebagai berikut :

No Kode


1.

xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx

Jurnal untuk menutup Anggaran Bagi Hasil Pendapatan : Apropriasi Bagi Hasil Paja ke Desa Apropriasi Bagi Hasil Retribusi ke Dea Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lain ke Desa Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Desa Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Retribusi ke Desa Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lain ke Desa

445.000.000 310.000.000 163.000.000

445.000.000 310.000.000 163.000.000


123

2.

xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx

Jurnal untuk menutup Realisasi Belanja : Allotment Bagi Hasil Pajak ke Desa - Setda Allotment Bagi Hasil Pajak ke Desa - Dinas Kesehatan Allotment Bagi Hasil Retribusi ke Desa - Setda Allotment Bagi Hasil Retribusi ke Desa - Dinas Kesehatan Allotment Bagi Hasil Pndptn. Lain ke Desa-Setda Allotment Bagi Hasil Pndptn. Lain ke Desa-Dinas Kesehatan Bagi Hasil Pajak ke Desa Bagi Hasil Retribusi ke Desa Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa Surplus/Defisit Tahun Berjalan

250.000.000 175.000.000 200.000.000 110.000.000 90.000.000 53.000.000

400.000.000 285.000.000 133.000.000 63.000.000

Koreksi Kesalahan Umumnya dalam bagi hasil pendapatan pemerintah provinsi ke kabupaten/kota atau dari pemerintah kabupaten/kota ke desa jarang ditemui adanya kesalahan dalam pembayaran bagi hasil pendapatan yang harus dikembalikan oleh penerima bagi hasil kepada pemerintah daerah yang membaginya. Akan tetapi dapat saja terjadi adanya kekurangan transfer bagi hasil dari pemerintah daerah kepada daerah penerima. Apabila hal ini terjadi, maka ayat jurnal yang harus dibuat untuk membetulkan koreksi tersebut adalah :

- Kesalahan atas kekurangan pembayaran bagi hasil dicatat sebagai penambahan

perkiraan bagi hasil yang bersangkutan. - Kesalahan atas kelebihan pengeluaran bagi hasil dapat diperhitungkan dengan

pembagian bagi hasil tahun anggaran berikutnya. CADANGAN 1. Pembentukan Dana Cadangan

Perkiraan yang terkait dengan pembentukan dana cadangan adalah sebagai berikut :

• Pada saat anggaran disahkan dan dijabarkan dalam penerbitan SKO : - Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan, - Alokasi Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan, - Allotment Pembentukan Dana Cadangan, - Surplus/Defisit Tahun Berjalan.

• Pada saat realisasi pembentukan dana cadangan yaitu terjadinya aliran kas keluar dari Kas Daerah : - Pembentukan Dana Cadangan, - Kas di Kas Daerah.

• Pada saat dilakukan Jurnal Penutup pada akhir tahun anggaran maka selisih yang terjadi dibukukan ke dalam perkiraan Surplus/Defisit Tahun Berjalan.

Ilustrasi di bawah merupakan contoh transaksi pembentukan dana cadangan. Dimisalkan pemerintah daerah akan membangun aset tetap yang membutuhkan dana yang sangat besar sehingga akan dibentuk dana cadangan. Sesuai dengan Perda APBD tahun 20X1, jumlah dana cadangan yang akan dibentuk untuk


124

membiayai program tersebut adalah sebesar Rp. 500.000.000,00. SKO (Surat Keputusan Otorisasi) yang diterbitkan untuk pelaksanaan pembentukan dana cadangan adalah untuk unit kerja Dinas Setda.

Pencatatan pada saat terbitnya APBD Jurnal yang dibuat pada saat Perda APBD disahkan adalah sebagai berikut :

No Kode


1.

xx.xx xx.xx

Surplus/Defisit Tahun Berjalan Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan

500.000.000

500.000.000

Pencatatan pada saat anggaran dialokasikan melalui penerbitan SKO Jurnal yang dibuat pada saat SKO diterbitkan kepada Dinas AA adalah :

No Kode


1.

xx.xx xx.xx

Alokasi Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan Allotment Pembentukan Dana Cadangan-Setda

500.000.000

500.000.000

Pencatatan pada saat anggaran direalisasikan Asumsikan bahwa pada saat realisasi anggaran, jumlah pengeluaran kas dari Kas Daerah tidak sama dengan anggarannya tetapi lebih kecil, yaitu sebesar Rp. 475.000.000,00. Jurnal yang perlu dibuat pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah untuk pembentukan Dana Cadangan tersebut adalah :

No Kode


1.

xx.xx xx.xx

Pembentukan Dana Cadangan Kas di Kas Daerah

475.000.000

475.000.000

2. xx.xx xx.xx

Dana Cadangan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

475.000.000

475.000.000

Jurnal Penutup Jurnal penutup yang dibuat pada saat tahun anggaran berakhir dan laporan keuangan akan disusun adalah perkiraan-perkiraan sementara (perkiraan nominal), yaitu :

No Kode Perkiraan


1.

xx.xx xx.xx

Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan Alokasi Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan

500.000.000

500.000.000

2. xx.xx xx.xx xx.xx

Allotment Pembentukan Dana Cadangan-Setda Pembentukan Dana Cadangan Surplus/Defisit Tahun Berjalan

500.000.000

475.000.000 25.000.000


125

2. Pencairan Dana Cadangan Perkiraan yang terkait dengan pencairan dana cadangan adalah sebagai berikut :

• Pada saat anggaran disahkan dan dijabarkan dalam penerbitan SKO : - Estimasi Pencairan Dana Cadangan, - Estimasi Pencairan Dana Cadangan yang Dialokasikan, - Alokasi Estimasi Pencairan Dana Cadangan, - Surplus/Defisit Tahun Berjalan.

• Pada saat realisasi pembentukan dana cadangan yaitu terjadinya aliran kas keluar dari Kas Daerah : - Pencairan Dana Cadangan - Kas di Kas Daerah - Perkiraan Dana Cadangan - Perkiraan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

• Pada saat dilakukan Jurnal Penutup pada akhir tahun anggaran, digunakan perkiraan Surplus/Defisit Tahun Berjalan.

Ilustrasi di bawah ini berupa contoh transaksi pencairan dana cadangan. Dimisalkan, setelah tiga tahun membentuk dana cadangan, pemerintah daerah akan mencairkan dana cadangan tersebut. Sesuai dengan Perda APBD tahun 2006, jumlah dana cadangan yang akan dicairkan untuk membiayai program tersebut adalah sebesar Rp. 350.000.000,00. SKO (Surat Keputusan Otorisasi) yang diterbitkan untuk pelaksanaan pencairan dana cadangan adalah untuk unit kerja Dinas AA.

Pencatatan pada saat terbitnya APBD

Jurnal yang dibuat pada saat Perda APBD disahkan adalah sebagai berikut :

No Kode


1.

xx.xx xx.xx

Estimasi Pencairan Dana Cadangan Surplus/defisit tahun berjalan

350.000.000

350.000.000

Jurnal yang dibuat hampir sama dengan perkiraan pendapatan yaitu dengan membebankan perkiraan estimasi pencairan dana cadangan ke perkiraan surplus/defisit tahun berjalan.

Pencatatan pada saat anggaran dialokasikan melalui penerbitan SKO Jurnal yang dibuat pada saat SKO diterbitkan kepada Dinas AA untuk pencairan dana cadangan adalah :

No Kode Perkiraan


1.

xx.xx

xx.xx

Estimasi Pencairan Dana Cadangan yang Dialokasikan - Dinas AA Alokasi Estimasi Pencairan Dana Cadangan

30.000.000

350.000.000



126

Jika diasumsikan bahwa pada saat pencairan dana cadangan, jumlah yang dicairkan tidak sebesar anggaran tetapi lebih kecil yaitu sebesar Rp. 300.000.000,00. Jurnal yang perlu dibuat adalah :

No Kode


1.

xx.xx xx.xx

Kas di Kas Daerah Pencairan Dana Cadangan

300.000.000

300.000.000

2. xx.xx xx.xx

Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Dana Cadangan

300.000.000

300.000.000

Karena pada saat pembentukannya, perkiraan Dana Cadangan di debet maka pada saat terjadinya realisasi pencairan dana cadangan dengan sendirinya perkiraan ini akan berkurang senilai jumlah kas yang dicairkan. Sebagai lawan perkiraannya adalah perkiraan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan.

Jurnal Penutup Jurnal penutup yang dibuat pada saat tahun anggaran berakhir dimana laporan keuangan akan disusun adalah dengan menutup perkiraan-perkiraan sementara (perkiraan nominal), yaitu :

No Kode


1.

xx.xx xx.xx xx.xx

Surplus/Defisi Tahun Berjalant Pencairan Dana Cadangan Estimasi Pencairan Dana Cadangan yang Dialokasikan- Dinas AA

50.000.000

300.000.000

350.000.000

2. xx.xx xx.xx

Alokasi Estimasi Pencairan Dana Cadangan Estimasi Pencairan Dana Cadangan

350.000.000

350.000.000

C. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Laporan Realisasi Anggaran

No.

Uraian Anggaran Realisasi (%)

1 Pendapatan xx xx xx 2 - Pendapatan Perpajakan xx xx xx 3 - Pendapatan Negara Bukan Pajak xx xx xx 4 - Pendapatan Hibah xx xx xx 5 Belanja xx xx xx 6 - Belanja Operasi xx xx xx 7 - Belanja Modal xx xx xx 8 Transfer xx xx xx 9 - Dana Perimbangan xx xx xx 10 - Transfer Lainnya xx xx xx 11 Jumlah Belanja dan Transfer (5+8) xx xx xx 12 Surplus/Defisit (1-11) xx xx xx


127

13 Pembiayaan xx xx xx 14 - Penerimaan xx xx xx 15 - Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri xx xx xx 16 - Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri xx xx xx 17 - Pengeluaran xx xx xx 18 Pembiayaan Neto (14-17) xx xx xx 19 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (12-18) xx xx xx Neraca Pemerintah Daerah No. Uraian 20x1 20x0 1 Aset xx xx 2 - Aset Lancar xx xx 3 - Investasi Jangka Panjang xx xx 4 - Aset Tetap xx xx 5 - Aset Lainnya xx xx 6 Kewajiban xx xx 7 - Kewajiban Jangka Pendek xx xx 8 - Kewajiban Jangka Panjang xx xx 9 Ekuitas Dana xx xx 10 - Ekuitas Dana Lancar xx xx 11 - Ekuitas Dana Investasi xx xx 12 Jumlah kewajiban dan ekuitas dana xx xx

Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah No. Uraian 20x1 20x0 1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi xx xx 2 - Arus Masuk Kas xx xx 3 - Arus Keluar Kas xx xx 4 =Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi xx xx 5 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan xx xx 6 - Arus Masuk Kas xx xx 7 - Arus Keluar Kas xx xx 8 =Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset

Nonkeuangan xx xx

9 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan xx xx 10 - Arus Masuk Kas xx xx 11 - Arus Keluar Kas xx xx 12 =Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan xx xx 13 Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran xx xx 14 - Arus Masuk Kas xx xx 15 - Arus Keluar Kas xx xx 16 =Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran xx xx 17 Kenaikan/Penurunan Kas (4+8+12+16) xx xx 18 Saldo Awal Kas di BUN xx xx 19 Saldo Akhir Kas di BUN xx xx


128

20 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran xx xx 21 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan xx xx 22 Saldo Akhir Kas (19+20+21) xx xx

bab 7 6 - · pdf fileakuntansi pemerintahan: teori dan praktik 98 bab vii akuntansi...

Documents