bab 2 landasan teori 2.1 sistem...

42
BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasi 2.1.1 Sistem Menurut O`Brien (2005, p29), sistem adalah sekelompok komponen yang saling berhubungan, bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima input serta menghasilkan output dalam proses transformasi yang teratur. Menurut Romney and Marshall ( 2006, p4 ), sistem ialah kesatuan dari dua atau lebih komponen yang berfungsi dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen yang saling berkaitan, terintegrasi dan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya dalam menerima masukkan, pemrosesan serta menampilkan keluaran untuk mencapai suatu tujuan sistem tersebut. 2.1.2 Informasi Menurut O’Brien (2005, p13), informasi adalah data yang telah diproses atau data yang telah memiliki arti dan kegunaan untuk pengguna akhir tertentu. Menurut Romney (2006, p5), Informasi adalah data yang telah diatur dan diproses untuk menyediakan arti kepada user.

Upload: vanliem

Post on 12-Aug-2019

221 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasilibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00014-AKSI BAB 2.pdf · yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak. 3. Management

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Informasi

2.1.1 Sistem

Menurut O`Brien (2005, p29), sistem adalah sekelompok komponen yang

saling berhubungan, bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama dengan

menerima input serta menghasilkan output dalam proses transformasi yang

teratur.

Menurut Romney and Marshall ( 2006, p4 ), sistem ialah kesatuan dari dua

atau lebih komponen yang berfungsi dan berinteraksi untuk mencapai suatu

tujuan.

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem adalah kumpulan dari

komponen-komponen yang saling berkaitan, terintegrasi dan saling berinteraksi

satu dengan yang lainnya dalam menerima masukkan, pemrosesan serta

menampilkan keluaran untuk mencapai suatu tujuan sistem tersebut.

2.1.2 Informasi

Menurut O’Brien (2005, p13), informasi adalah data yang telah diproses atau

data yang telah memiliki arti dan kegunaan untuk pengguna akhir tertentu.

Menurut Romney (2006, p5), Informasi adalah data yang telah diatur dan

diproses untuk menyediakan arti kepada user.

Page 2: BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasilibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00014-AKSI BAB 2.pdf · yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak. 3. Management

10  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data yang telah diolah atau

diproses menjadi suatu bentuk yang lebih bernilai, lebih berguna, bermanfaat dan

berarti bagi yang menerimanya.

2.1.3 Sistem Informasi

Menurut O’Brien (2005,p5) Sistem Informasi dapat merupakan kombinasi

teratur apapun dari orang – orang, hardware, sofware, jaringan komunikasi dan

sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi

dalam sebuah organisasi. Orang tergantung pada sistem informasi untuk

berkomunikasi antara satu sama lain dengan menggunakan berbagai jenis alat

fisik (hardware), perintah dan prosedur pemrosesan informasi (software), saluran

komunikasi (jaringan), dan data yang disimpan (sumber daya data) sejak

permulaan peradaban.

Romney and Steinbart mengungkapkan ( 2006, p782 ), sistem informasi

merupakan sebuah tahapan pengorganisasian dari mengumpulkan, memproses,

mengelola dan melaporkan informasi, sehingga organisasi dapat menentukan

objek dan tujuan.

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi adalah kombinasi

teratur dari sumber daya yang ada yaitu: orang–orang, hardware, software,

jaringan komunikasi dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah dan

menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi.

Page 3: BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasilibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00014-AKSI BAB 2.pdf · yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak. 3. Management

11  

2.2 Sistem Informasi Akuntansi

2.2.1 Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Jones dan Rama (2006, p5), The Accounting Information System is a

subsystem of an MIS that provides accounting and financial information, as well

as other information obtained in the routine processing of accounting

transactions. (Sistem Informasi Akuntansi adalah subsistem dari Sistem

Informasi Manajemen yang menyediakan informasi akuntansi dan keuangan

sebagaimana informasi lain yang terdapat dalam proses rutin dari transaksi

akuntansi).

Menurut Hall et al (2008, p8), Sistem informasi akuntansi adalah suatu

subsistem proses transaksi keuangan dan transaksi non keuangan yang memiliki

dampak langsung proses transaksi keuangan.

Menurut Ulric dan Richard (2009, p14), “The purpose of this separate AIS

was to collect, process, and report information related to financial aspects of

business events.” Sistem informasi akuntansi dibuat bertujuan untuk

mengumpulkan, mengolah, dan melaporkan informasi yang berkaitan dengan

aspek keuangan bisnis.

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem Informasi Akuntansi adalah

suatu sistem berbasis komputer yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan

memproses data dengan tujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang

berguna bagi pemakai didalam dan diluar perusahaan.

Page 4: BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasilibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00014-AKSI BAB 2.pdf · yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak. 3. Management

12  

2.2.2 Subsistem pada Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Hall (2008, p8), Sistem Informasi Akuntansi terdiri dari tiga

subsistem utama, yaitu:

1. Transaction Processing System (TPS) yang mendukung operasi bisnis

sehari-hari.

2. General Ledger / Financial Reporting System (GL/FRS) yang

menghasilkan laporan keuangan misalnya laporan arus kas dan laporan lain

yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak.

3. Management Reporting System (MRS) yang menghasilkan laporan

keuangan khusus untuk manajemen internal. Contohnya laporan anggaran

dan varians.

2.2.3 Kegunaan Sistem Informasi Akuntansi

Lima kegunaan Sistem Informasi Akuntansi menurut Rama, Dasaratha V dan

Frederick L.Jones (2006, p8-9) yaitu :

1. Membuat laporan mengenai informasi yang dibutuhkan oleh pihak

eksternal perusahaan.

2. Membantu manajer dalam menangani aktivitas operasonal yang rutin

dilakukan dalam suatu siklus operasi suatu perusahaan.

3. Mendukung dalama pengambilan keputusan pada semua tingkat

manajemen dalam perusahaan, baik yang dilakukan secara rutin maupun

ad hoc.

Page 5: BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasilibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00014-AKSI BAB 2.pdf · yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak. 3. Management

13  

4. Membantu dalam membuat suatu perencanaan dan juga dalam melakukan

control atas setiap aktivitas yang dilakukan.

5. Melaksanakan pengendalian intern, dimana termasuk aturan-aturan,

prosedur, dan sistem informasi yang digunakan untuk melingdungi

kekayaan perusahaan dan menjaga keakuratan data keuangan perusahaan.

2.3 Manajemen Sumber Daya Manusia

2.3.1 Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Mathis dan Jackson (2006, p3),”Manajemen Sumber Daya Manusia

adalah rancangan-rancangan sistem formal dalam sebuah organisasi untuk

memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai

tujuan- tujuan organisasional”.

Menurut Hasibuan (2007, p111),”Manajemen Sumber Daya Manusia

(MSDM) merupakan penyiapan dan pelaksanaan suatu rencana yang

terkoordinasi untuk menjamin bahwa SDM yang ada dapat dimanfaatkan dengan

sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan organisasi”.

Menurut Tjutju dan Suwatno (2008, p.1), menjelaskan bahwa bagian dari ilmu

manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan sumber

daya manusia dalam kegiatan suatu organisasi. Manajemen sumber daya manusia

menganggap bahwa karyawan adalah kekayaan (asset) utama organisasi yang

harus dikelola dengan baik. Jadi manajemen sumber daya manusia sifatnya lebih

strategis bagi organisasi dalam mencapai tujuantujuan yang telah diterapkan.

Menurut Hussein Umar (2008, p.128), manajemen sumber daya manusia

adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, dalam pergerakan dan pengawasan

Page 6: BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasilibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00014-AKSI BAB 2.pdf · yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak. 3. Management

14  

atas pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan

pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk pencapaian tujuan organisasi

perusahaan secara terpadu.

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah

ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengatur sumber daya yang dimiliki

oleh seorang individu di dalam suatu organisasi dalam menciptakan hubungan

kerja demi tercapainya suatu tujuan. Atau Manajemen Sumber Daya Manusia

adalah segala usaha yang dilakukan untuk menambah nilai dari sumber daya

manusia tersebut dalam kaitannya dengan mencapai tujuan perusahaan.

2.3.2 Aktivitas Sumber Daya Manusia

Ada 7 aktivitas SDM menurut Mathis dan Jackson (2006, p43) yaitu sebagai

berikut :

• Perencanaan dan Analisis SDM

Dengan adanya perencanaan SDM, manajer-manajer berusaha untuk

mengantisipasi kekuatan yang akan mempengaruhi persediaan dan tuntutan para

karyawannya dimasa depan. Hal yang sangat penting untuk memiliki sistem

informasi sumber daya manusia (SISDM) guna memberikan informasi yang

akurat dan tepat pada waktunya untuk perencanaan SDM. Sebagai bagian dari

usaha mempertahankan daya saing organisasional ,harus ada analisis dan

penilaian efektivitas SDM. Karyawan juga harus dimotivasi dengan baik dan

bersedia untuk tinggal bersama organisasi tersebut selama jangka waktu yang

pantas.

Page 7: BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasilibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00014-AKSI BAB 2.pdf · yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak. 3. Management

15  

• Kesetaraan Kesempatan Kerja

Pemenuhan hukum dan peraturan tentang kesetaraan kesempatan kerja (EEO)

mempengaruhi semua aktivitas SDM yang lain dan integral dengan manajemen

SDM.

• Pengangkatan Pegawai

Tujuan dari pengangkatan pegawai adalah memberikan persediaan yang

memadai atas individu-individu yang berkualifikasi untuk mengisi lowongan

pekerjaan disebuah organisasi.

• Pengembangan SDM

Dimulai dengan orientasi karyawan baru, pengembangan SDM juga meliputi

pelatihan keterampilan pekerjaan. Ketika pekerjaan – pekerjaan berkembang dan

berubah, diperlukan adanya pelatihan ulang yang dilakukan terus – menerus

untuk menyesuaikan perubahan tekhnologi. Mendorong pengembangan semua

karyawan, termasuk para supervisor dan manajer, juga penting untuk

mempersiapkan organisasi – organisasi agar dapat menghadapi tantangan masa

depan.

• Kompensasi Dan Tunjangan

Kompensasi memberikan penghargaan kepada karyawan atas pelaksanaan

pekerjaan melalui gaji, insentif dan tunjangan.Para pemberi kerja harus

mengembangkan dan memperbaiki sistem upah dan gaji dasar.Selain itu,

program insentif seperti pembagian keuntungan dan penghargaan produktivitas

mulai digunakan. Kenaikan yang cepat dalam hal biaya tunjangan ,terutama

tunjangan kesehatan, akan terus menjadi persoalan utama.

Page 8: BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasilibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00014-AKSI BAB 2.pdf · yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak. 3. Management

16  

• Kesehatan, keselamatan dan keamanan

Jaminan atas kesehatan fisik dan mental serta keselamatan para karyawan

adalah hal yang sangat penting. Secara global, berbagai hukum keselamatan dan

kesehatan telah menjadikan organisasi lebih responsive terhadap persoalan

kesehatan dan keselamatan. Program peningkatan kesehatan yang menaikkan

gaya hidup karyawan yang sehat menjadi lebih meluas. Selain itu, keamanan

tempat kerja menjadi lebih penting, sebagai akibat dari jumlah tindak kekerasan

yang meningkat ditempat kerja.

• Hubungan karyawan Dan Buruh/Manajemen

Hubungan antara para manajer dan karyawan mereka harus ditangani secara

efektif apabila para karyawan dan organisasi ingin sukses bersama. Apakah

beberapa karyawan diwakili oleh satu serikat pekerja atau tidak, hak karyawan

harus disampaikan. Merupakan suatu hal yang penting untuk mengembangkan,

mengkomunikasikan, dan meng-update kebijakan dan prosedur SDM hingga

para manajer dan karyawan sama – sama tahu apa yang diharapkan.

2.3.3 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Secara umum fungsi-fungsi operasional Manajemen Sumber Daya Manusia

menurut Panggabean (2002, p16) adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan tenaga kerja

Fungsi pengadaan tenaga kerja yang dikenal juga sebagai fungsi pendahuluan

terdiri dari :

Page 9: BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasilibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00014-AKSI BAB 2.pdf · yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak. 3. Management

17  

a. Analisis pekerjaan

Analisis pekerjaan merupakan suatu proses penyelidikan yang sistematis

untuk memahami tugas-tugas, keterampilan, dan pengetahuan yang

dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan dalam sebuah organisasi.

b. Perencanaan tenaga kerja

Perencanaan tenaga kerja adalah suatu proses penyediaan tenaga kerja dalam

kuantitas dan kualitas yang diperlukan oleh sebuah organisasi pada waktu

yang tepat agar tujuannya dapat dicapai.

c. Penarikan tenaga kerja

Penarikan tenaga kerja merupakan sebuah proses yang bertujaun untuk

memperoleh sejumlah calon pegawai yang memenuhi persyaratan

(berkualitas). Proses ini diawali dengan pemahaman akan adanya lowongan,

tugas-tugas yang dikerjakan, kualifikasi dan sistem kopensasi, seperti evaluasi

pekerjaan dan survey upah dan gaji.

d. Seleksi

Proses penarikan dan seleksi peneriaan pegawai bertujuan untuk mendapatkan

pegawai yang dapat membantu tercapainya tujuan perusahaan atau usaha

untuk memperoleh jumlah tenaga kerja yang diperlukan unutk mencapai

tujuan organisasi. Sasaran dari pengadaan adalah untuk memperoleh sumber

daya manusia dalam jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia yang tepat

bagi organisasi.

Page 10: BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasilibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00014-AKSI BAB 2.pdf · yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak. 3. Management

18  

2. Pengembangan pegawai

Pengembangan pegawai dapat dilakukan melalui proses orientasi, pelatihan,

dan pendidikan. Pada hakikatnya yang ditujukan untuk menyesuaikan

persyaratan atau kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan

pekerjaannya dengan kualifikasi yang dimilki pegawai sekarang.

3. Perencanaan dan pengembangan karir

Hal ini terdiri dari atas pengertian karir, perencanaan karir, dan

pengembangan karir. Karir dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian

aktivitas kerja yang terpisah, tetapi berhubungan dan memberikan

kesinambungan, keteraturan, dan arti kehidupan bagi seseorang. Perencanaan

karir adalah suatu proses yang memungkinkan seseorang memilih tujuan karir

dan mengenali cara atau jalur untuk mencapai tujuan tersebut. Pengembangan

karir adalah suatu pendekatan formal yang diambil dan digunakan organisasi

untuk menjamin agar orang-orang dengan kecakapan dan pengalaman yang

layak yang tersedia ketika dibutuhkan.

4. Penilaian kinerja

Penilaian prestasi merupakan sebuah proses yang ditujukan untuk

memperoleh informasi tentang kinerja pegawai. Informasi ini dapat digunakan

sebagai input dalam melaksanakan hampir semua aktivitas manajemen sumber

daya manusia lainnnya, yaitu promosi, kenaikan gaji, pengembangan, dan

pemutusan kerja.

Page 11: BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasilibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00014-AKSI BAB 2.pdf · yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak. 3. Management

19  

5. Kompensasi

Merupakan segala bentuk penghargaan (outcomes) yang diberikan oleh

organisasi kepada pegawai atas kontribusi (inputs) yang diberikan kepada

organisasi. Kompensasi terdiri atas gaji pokok, insentif dan kesejahteraan

pegawai.

6. Keselamatan dan kesehatan kerja

Keselamatan kerja meliputi perindungan pegawai dari kecelakaan di tempat

kerja, sedangkan kesehatan merujuk kepada kebebasan pegawai dari penyakit

secara fisik dan mental.

7. Pemutusan hubungan kerja

Pemutusan hubungan kerja dapat didefinisikan sebagai pengakhiran hubungan

antara pekerja dan pengusaha sehingga berakhir pula hak dan kewajiban di

antara mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai macam alasan.

2.4 Pelatihan

2.4.1 Pelatihan

Menurut Mathis, Jackson (2006, p.301), Pelatihan yaitu proses dimana orang

mendapatkan kapabilitas untuk mendapatkan pencapaian tujuan-tujuan

organisasional.

Menurut Herman Sofyandi (2008, p.113), Pelatihan adalah suatu program

yang diharapkan dapat memberikan rangsangan atau stimulasi kepada seseorang

untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam pekerjaan tertentu dan

Page 12: BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasilibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00014-AKSI BAB 2.pdf · yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak. 3. Management

20  

memperoleh pengetahuan umu dan pemahaman terhadap keseluruhan lingkungan

kerja dan organisasi.

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelatihan adalah Suatu program untuk

memberikan kapabilitas kepada seseorang untuk meningkatkan kemampuannya

dalam mencapai suatu tujuan.

2.4.2 Tujuan Pelatihan

Menurut Mathis, Jackson (2006, p.312), Tujuan Pelatihan ada 3 jenis yang

dapat ditetapkan yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan : menanamkan informasi kognitif dan perincian untuk peserta

pelatihan.

2. Keterampilan : mengembangkan perubahan perilaku dalam menjalankan

kewajiban, pekerjaan dan tugas.

3. Sikap : menciptakan ketertarikan dan kesadaran akan pentingnya pelatihan.

Keberhasilan dari pelatihan harus diukur dalam hubungannya dengan

serangkaian tujuan karena pelatihan jarang mempunyai anggaran tidak

terbatas dan organisasi mempunyai banyak kebutuhan pelatihan, maka

diperlukan adanya penetapan prioritas.

2.4.3 Jenis Pelatihan

Menurut Mathis, Jackson (2006, p.318), menyatakan bahwa Pelatihan dapat

dirancang untuk memenuhi sejumlah tujuan berbeda dan dapat diklasifikasikan

kedalam berbagai cara. Beberapa pengelompokan yang umum meliputi:

1. Pelatihan yang dibutuhkan dan rutin: dilakukan untuk memenuhi berbagai

syarat hukum yang diharuskan dan berlaku sebagai pelatihan untuk semua

karyawan (orientasi karyawan baru).

Page 13: BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasilibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00014-AKSI BAB 2.pdf · yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak. 3. Management

21  

2. Pelatihan pekerjaan atau teknis: memungkinkan para karyawan untuk

melakukan pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab mereka dengan baik

(misalnya: pengetahuan tentang produk, proses dan prosedur teknis, dan

hubungan pelanggan).

3. Pelatihan antarpribadi dan pemecahan masalah: dimaksudkan untuk mengatasi

masalah operasional dan antarpribadi serta meningkatkan hubungan dalam

pekerjaan organisasional (misalnya: komunikasi antarpribadi,

keterampilanketerampilan manajerial atau kepengawasan dan pemecahan

konflik).

4. Pelatihan perkembangan dan inovatif: menyediakan fokus jangka panjang

untuk meningkatkan kapabilitas individual dan organisasional untuk masa

depan (misalnya: praktik-praktik bisnis, perkembangan eksekutif dan

perubahan organisasional).

2.4.4 Sasaran Pelatihan

Menurut Veithzal dan Sagala (2009, p.214), pada dasarnya setiap kegiatan

yang terarah tentu harus mempunyai sasaran yang jelas, memuat hasil yang ingin

dicapai dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Demikian pula dengan program

pelatihan. Hasil yang ingin dicapai hendaknya dirumuskan dengan jelas agar

langkah – langkah persiapan dan pelaksanaan pelatihan dapat diarahkan untuk

mencapai sasaran yang ditentukan. Oleh karena itu sasaran pelatihan

dikategorikan ke dalam beberapa tipe langkah laku yang diinginkan, antara lain:

1. Kategori Psikomotorik, meliputi pengontrolan otot – otot sehingga orang dapat

melakukan gerakan – gerakan yang tepat. Sasarannya adalah agar orang

tersebut memiliki keterampilan fisik tertentu.

Page 14: BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasilibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00014-AKSI BAB 2.pdf · yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak. 3. Management

22  

2. Kategori Afektif, meliputi perasaan, nilai, dan sikap. Sasaran pelatihan dalam

kategori ini adalah untuk membuat orang mempunyai sikap tertentu.

3. Kategori Kognitif, meliputi proses intelektual seperti mengingat, memahami,

dan menganalisis. Sasaran pelatihan pada kategori ini adalah untuk membuat

orang mempunyai pengetahuan dan keterampilan berpikir.

2.5 Penilaian

2.5.1 Penilaian

Menurut Mathins dan Jackson (2006, p378), Kinerja (performance) adalah

apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan. Kinerja karyawan yang

umum untuk kebanyakan pekerjaan meliputi elemen sebagai berikut : kuantitas

dari hasil, kualitas dari hasil, ketepatan waktu dari hasil, kehadiran, dan

kemampuan bekerja sama.

Menurut Kreitner dan Kinicki (2008, p36), kinerja adalah nilai dari

sekelompok perilaku karyawan yang berkontribusi, baik positif atau ngeatif,

terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Hasibuan (2007, p.87), Penilaian Prestasi adalah kegiatan manajer

untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja karyawan serta menetapkan

kebijaksanaan selanjutnya. Penilaian perilaku yang dimaksud yaitu kesetiaan,

kejujuran, kepemimpinan, kerja sama, loyalitas, dedikasi, dan partisipasi

karyawan. Penilaian prestasi kerja adalah menilai rasio hasil kerja nyata dengan

standar kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan setiap karyawan.

Menurut Hasibuan (2007, p.94), Prestasi Kerja merupakan hasil kerja yang

dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan

Page 15: BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasilibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00014-AKSI BAB 2.pdf · yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak. 3. Management

23  

kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta

waktu.

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja adalah segala sesuatu yang

dilakukan karyawan yang melakukan kontribusi bagi organisasi baik positif atau

negatif, baik yang dilakukan maupun tidak dilakukan, demi mencapai tujuan

yang telah ditetapkan organisasi pada periode tertentu yang telah ditetapkan.

sedangkan Penilaian Prestasi Kerja adalah penilaian hasil kerja yang dilakukan

oleh perusahaan untuk mengetahui skill yang dimiliki oleh seorang karyawan

dan setelah itu perusahaan berhak memutuskan apakah karyawan itu berhak

dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi lagi.

2.5.2 Tujuan dan Kegunaan Penilaian Prestasi Karyawan

Menurut Hasibuan (2007, p.89), penilaian prestasi karyawan berguna untuk

perusahaan serta bermanfaat bagi karyawan. Tujuan dan kegunaan penilaian

prestasi karyawan sebagai berikut:

1. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk promosi,

demosi, pemberhentian, dan penetapan, besarnya balas jasa.

2. Untuk mengukur prestasi kerja yaitu sejauh mana karyawan bisa sukses dalam

pekerjaannya.

3. Sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan di dalam

perusahaan.

4. Sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan keefektifan jadwal

kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, kondisi kerja, dan

peralatan kerja.

Page 16: BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasilibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00014-AKSI BAB 2.pdf · yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak. 3. Management

24  

5. Sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi karyawan

yang berada didalam organisasi.

6. Sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga dicapai

tujuan untuk mendapatkan performance kerja yang baik.

7. Sebagai alat untuk mendorong atau membiaskan para atasan (supervisor,

managers, administrator) untuk mengobservasikan perilaku bawahan

(subordinate) supaya diketahui minat dan kebutuhan – kebutuhan

bawahannya.

8. Sebagai alat untuk bisa melihat kekurangan atau kelemahan – kelemahan di

masa lampau dan meningkatkan karyawan selanjutnya.

9. Sebagai kriteria di dalam menentukan seleksi dan penempatan karyawan.

10. Sebagai alat untuk mengidentifikasi kelemahan – kelemahan personal dan

dengan demikian bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan agar bisa

diikutsertakan dalam program latihan kerja tambahan.

11. Sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan karyawan.

12. Sebagai dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan uraian pekerjaan (job

description).

2.5.3 Proses Penilaian dan Pengukuran Kinerja

Fred Steingold berpendapat (2009, p49), “To keep the evaluation process as

consistent and objective as possible, devise an evaluation form that you can use

with all employees in the same job category. The form should focus on how well

the employee has performed the various duties of the job. Fill in the form before

you meet with the employee.” Dengan terjemahan “Untuk menjaga agar proses

evaluasi sekonsisten dan seobjektif mungkin, rencanakan form penilaian

Page 17: BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasilibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00014-AKSI BAB 2.pdf · yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak. 3. Management

25  

(evaluasi) yang dapat digunakan untuk seluruh pekerja dalam kategori pekerjaan

yang sama. Form tersubut harus diisi sebelum menemui pekerja yang

bersangkutan.

Menurut Donald Kirkpatrick (2006, p17), “This is the evaluation or

judgement of how well the job has been done. It is always done by supervisor

with or without input from other people.” Dengan terjemahan “Penilaian ini

digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik suatu pekerjaan dilakukan. Hal ini

biasanya dilakukan oleh supervisor dengan atau tanpa masukan dari orang lain.

Menurut George dan Scott (2009, p370), pengukuran prestasi (performance)

dapat dilakukan oleh, manager/supervisor appraisal, peer appraisal, ataupun

team appraisal.

Menurut Pantja Djati dan Khusaini dalam jurnal Manajemen &

Kewirausahaan yang berjudul Kajian Terhadap Kepuasan Kompensasi,

Komitmen Organisasi dan Prestasi Kerja (2003:25-41) menyatakan bahwa

prestasi kerja karyawan akan meningkat jika perusahaan dapat memenuhi

kebutuhan karyawannya baik secara materiil dan non – materill maka akan

meningkatkan prestasi kerja karyawan di perusahaan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa formulir evaluasi harus terlebih dahulu dibuat

secara konsisten sehingga dapat digunakan oleh semua karyawan pada kategori

pekerjaan yang sama dan akan diisi oleh supervisor atau oleh masing-masing

karyawan. Namun biasanya penentuan prestasi (performance) karyawan

dilakukan oleh supervisor atau manajer.

Page 18: BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasilibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00014-AKSI BAB 2.pdf · yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak. 3. Management

26  

2.6 Penggajian

2.6.1 Penggajian

Menurut Warren et al. (2008, p489) “In accounting, payroll refers to the

amount paid employees for services they provided during the period.” Dapat

diterjemahkan menjadi “Dalam akuntansi, istilah gaji diartikan sebagai jumlah

tertentu yang dibayarkan kepada karyawan untuk jasa yang diberikan selama

periode tertentu.”

Menurut Winarni dan Sugiyarso (2006, p16), “Gaji merupakan balas jasa yang

dibayarkan kepada pemimpin-pemimpin, pengawas-pengawas, pegawai tata-

usaha dan pegawai-pegawai kantor serta para manager lainnya. Jumlah

Pembayaran gaji biasanya ditetapkan secara perbulan.”

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa Gaji merupakan imbalan yang diberikan

perusahaan kepada karyawan atas jasa yang dilakukan.

2.6.2 Fungsi Penggajian

Berdasarkan pendapat Romney dan Steinbart (2006, p.516) “A second major

function of the AIS in the HRM/payroll cycle is to provide adequate internal

controls to ensure meeting the following objectives :

1. All payroll transactions are properly authorized.

2. All recorded payroll transactions are valid.

3. All valid, authorized payroll transactions are accurately recorded.

4. All payroll transactions are accurately recorded.

5. Aplicable government regulations regarding remittance of taxes and filing

of payroll and HRM reports are met.

6. Assests (both cash and data) are safeguarded from loss or theft.

Page 19: BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasilibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00014-AKSI BAB 2.pdf · yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak. 3. Management

27  

7. HRM/payroll cycle activities are performed efficiently and effectively.”

“Fungsi utama kedua dari SIA pada siklus HRM / penggajian untuk

menghasilkan pengendalian internal yang memadai pada tujuan berikut :

1. Semua transaksi penggajian harus diotorisasi.

2. Semua transaksi penggajian yang disimpan harus benar.

3. Semua transaksi penggajian yang benar dan diotorisasi harus disimpan.

4. Semua transaksi penggajian disimpan secara akurat.

5. Laporan penggajian harus sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

6. Aset (kas dan data) harus disimpan secara aman dari kehilangan dan

pencuri.

7. Aktivitas siklus penggajian / HRM harus efisien dan efektif.”

2.7 Pajak Penghasilan

2.7.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Muhammad Rusjdi (2006, p.2) “Pajak Penghasilan adalah :

1. Pajak sebagai Pajak Subjektif

Pajak Penghasilan (PPh) tergolong sebagai Pajak Subjektif yaitu pajak yang

mempertimbangkan keadaan pribadi Wajib Pajak sebagai factor utama dalam

pengenaan pajak.

2. PPh sebagai Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan terhadap orang yang harus

menanggung dan membayarnya.

Page 20: BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasilibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00014-AKSI BAB 2.pdf · yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak. 3. Management

28  

3. PPh sebagai Pajak Pusat atau Pajak Negara

Menurut Undang-Undang 1945 pasal 23A ditentukan bahwa : “Pajak dan

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan

Undang-Undang.”

2.7.2 PPh Pasal 21

Berdasarkan UU RI No. 36 tentang Pajak Penghasilan, Ketentuan Pasal 21 ayat

(1) sampai ayat (5), dan ayat (8) diubah, serta di antara ayat (5) dan ayat (6)

disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai

berikut :

(1) Berdasarkan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau

kegiatan dengan nama dan bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib

Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh :

a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan

pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang

dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

b. Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium,

tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau

kegiatan.

c. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan

pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun.

Page 21: BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasilibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00014-AKSI BAB 2.pdf · yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak. 3. Management

29  

d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan

sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan

pekerjaan bebas.

e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan

pelaksanaan suatu kegiatan.

(2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan

pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah badan perwakilan

negara asing dan organisasi-organisasi internasional.

(3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap

bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan

atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peratutan Menteri

Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

(4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya

yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian

penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan

dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) kecuali

ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.

(5a) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan

terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih

Page 22: BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasilibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00014-AKSI BAB 2.pdf · yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak. 3. Management

30  

tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib

Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

(6) Dihapus

(7) Dihapus

(8) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas

penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan

atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.7.3 Penerima penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21

Penerima penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Negara

asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada

dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat:

- Bukan warga begara Indonesia dan

- Tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di

Indonesia.

2. Pejabat pewakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 611/KMK.04/1994 tanggal 23

Desember 1994 sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk

memperoleh penghasilan di Indonesia.

Page 23: BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasilibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00014-AKSI BAB 2.pdf · yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak. 3. Management

31  

2.7.4 Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21

Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 yaitu sebagai berikut:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pension

secara teratur berupa gaji, uang pension bulanan, upah, honorium (termasuk

honorium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi

bulanan, uang lembur, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri,

tunjangan anak, tunjangan pajak, tunjangan iuran pension, tunjangan

pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan

penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pension atau

mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem gratifikasi,

tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi

tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.

3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan yang diterima

atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku

harian mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau

pemagangan yang mrupakan calon pegawai.

4. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang

pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan

hubungan kerja.

Page 24: BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasilibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00014-AKSI BAB 2.pdf · yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak. 3. Management

32  

5. Honorium uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam

bentuk apapun komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib

Pajak orang pribadi dalam negeri.

6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan

honorium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pension dan tunjangan-

tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh

pensiunan termasuk janda atau duda atau anak-anaknya.

2.7.5 Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21

Yang tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yaitu:

1. Pembayaran asuransi pada asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi

jiwa, asuransi beasiswa, dan asuransi dwiguna.

2. Iuran pensiun yang dibayar kepada dana pensiun yang pendiriannya telah

dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Iuran Jaminan Hari Tua kepada badan

penyelenggara Jamsostek yang dibayarkan oleh pemberi kerja.

3. Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali bentuk natura yang

diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak.

4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lain dengan nama apapun

yang diberikan oleh pemerintah.

5. Pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.

Page 25: BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasilibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00014-AKSI BAB 2.pdf · yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak. 3. Management

33  

6. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga atau badan

amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

2.7.6 Kewajiban Pemotong Pajak PPh Pasal 21

Kewajiban daripada pemotong pajak PPh Pasal 21 yaitu:

1. Pemotong pajak pasal 21 wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21

(KP.PPh.2.1/BP-95) baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya

pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap,

penerima uang tebusan pensiun, penerima THT, penerima pesangon, dan

penerima dana pensiun iuran pasti.

2. Pemotong Pajak PPh Pasal 21 wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh

Pasal 21 tahunan (form 1721-A1 atau 1721-A2) kepada pegawai tetap,

termasuk penerima pensiun bulanan dalam waktu dua bulan setelah tahun

takwim berakhir.

3. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun

takwim, maka Bukti Pemotongan (form 1721-A1 atau 1721-A2_ diberikan

oleh pemberi kerja selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang

bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.

4. Penerima penghasilan wajib menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong

Pajak Pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan

tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subyek Pajak dalam negeri.

Page 26: BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasilibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00014-AKSI BAB 2.pdf · yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak. 3. Management

34  

5. Untuk melaksanakan kewajiban PPh Pasal 21, Pemotong Pajak PPh Pasal

21/pemberi kerja agar menggunakan Buku Petunjuk Pemotongan PPh Pasal

21.

2.7.7 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak orang

pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan

Tidak Kena Pajak. Di samping untuk dirinya, kepada Wajib Pajak yang sudah

kawin diberikan tambahan Penghasilan tidak Kena Pajak per tahun sesuai dengan

pasal 7 ayat (1) UU RI No 36 tahun 2008, diberikan paling sedikit sebesar:

1. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.

2. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk

Wajib Pajak yang kawin.

3. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan

penghasilan suami.

4. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk

setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan

lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak

3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. Penetapan ketentuan sebagaimana

Page 27: BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasilibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00014-AKSI BAB 2.pdf · yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak. 3. Management

35  

dimaksud pada ayat 1 ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau

awal bagian tahun pajak.

2.7.8 Tarif Pajak Penghasilan

Sesuai dengan pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 tentang

Pajak Penghasilan, besarnya tarif pajak yang ditetapkan atas Penghasilan Kena

Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri disajikan dalam tabel berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

5 % (lima persen)

Diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

15 % (lima belas persen)

Diatas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

25 % (dua puluh lima persen)

Diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

30 (tiga puluh persen)

Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan pasal 21

2.8 Analisis dan Perangcangan Berorientasi Object

Menurut Mathiassen (2000, p12), analisis dan perancangan berorientasi objek

merupakan kumpulan dari petunjuk-petunjuk umum untuk menyelesaikan analisis

dan perancangan.

Menurut Mathiassen (2000, p14), analisis dan perancangan berorientasi objek

meliputi empat perspektif melalui empat aktivitas utama yaitu analisis problem

domain, analisis application domain, architectural design, dan component design.

Page 28: BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasilibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00014-AKSI BAB 2.pdf · yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak. 3. Management

36  

Menurut Mathiassen et al. ( 2000, p.5 ), keuntungan dari OOAD adalah :

‐ Menyediakan informasi yang jelas mengenai konteks sistem

‐ Suatu metode yang mempunyai hubungan diantara :

a. Analisis berorientasi objek,

b. Desain berorientasi objek,

c. Tampilan berorientasi objek, dan

d. Pemrograman berorientasi objek.

- Merupakan konsep yang umum yang dapat di gunakan untuk memodel

hampir smua fenomena dan dapat dinyatakan dalam bahasa umum

(natural language)

- Mengurangi biaya maintenance

- Memudahkan untuk mencari hal yang akan diubah

- Membuat perubahan menjadi local, tidak bepengaruh pada modul yang

lainnya

Notasi standar yang digunakan dalam OOAD adalah UML ( Unified Modelling

Language). UML hanya berfunsi sebagai notasi dan bukan sebagai metode dalam

melakukan modeling.

2.8.1 Objek

Menurut Mathiassen (2000, p4), “Objek adalah suatu entitas dengan

identitas, keadaan (tingkatan hidup) dan tingkah laku”. Objek merupakan dasar

dalam Object Oriented Analysis and Design (OOA&D). Setiap objek

digambarkan secara terkelompok (kumpulan) karena ada beberapa objek yang

memiliki sifat atau fungsi yang sama yang dikenal dengan istilah class. Class

Page 29: BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasilibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00014-AKSI BAB 2.pdf · yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak. 3. Management

37  

adalah suatu deskripsi atas kumpulan objek yang saling menggunakan struktur,

pola tingkah laku, dan atribut secara bersama-sama.

2.8.2 System Definition

Menurut Mathiassen et al. ( 2000, p.37 ), System definition adalah suatu

gambaran secara umum bagaimana suatu sistem berjalan dalam perusahaan.

Dalam pembuatan system definition, maka perlu diperhatikan FACTOR

criterion. Masing-masing huruf dari kata “FACTOR” tersebut mengacu pada

elemen kunci dari system definition. Menurut Mathiassen et al (2000, p40),

kriteria FACTOR terdiri dari 6 elemen, yaitu sebagai berikut:

• Functionality: Fungsi sistem yang mendukung tugas-tugas application domain

• Application domain: Bagian organisasi yang mengadministrasikan,

memonitor, dan mengontrol problem domain.

• Condition: Kondisi dimana sistem akan dikembangkan dan digunakan

• Technology: Mencakup teknologi yang akan digunakan untuk

mengembangkan sistem dan teknologi dimana sistem akan dijalankan.

• Objects: Objek utama dari problem domain.

• Responsibility: Tanggung jawab keseluruhan dari sistem dalam hubungannya

dengan konteks.

2.8.3 Rich Picture

Menurut Mathiassen et al. ( 2000, p.25 ), Rich Picture merupakan sebuah

gambaran informal yang digunakan oleh pengembang sistem untuk menyatakan

pemahaman mereka terhadap situasi dari sistem yang sedang berlangsung. Rich

picture juga dapat digunakan sebagai alat yang berguna untuk memfasilitasi

Page 30: BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasilibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00014-AKSI BAB 2.pdf · yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak. 3. Management

38  

komunikasi yang baik antara pengguna dalam sistem. Jadi rich picture

menggambarkan proses bisnis didalam suatu perusahaan, yang di dalamnya

dapat terdiri dari orang, benda, peraturan dan organisasi.

2.8.4 The Factor Criteria

Menurut Mathiassen et al. (2000,p.39), Kriteria FACTOR terdiri dari

enam elemen, sebagai berikut :

- Functionality

Berkaitan dengan fungsi sistem yang mendukung tugas application-domain

- Application Domain

Berkaitan dengan bagian dari suatu organisasi yang mengadministrasi,

memonitor, ataupun mengendalikan problem domain

- Conditions

Berkaitan dengan kondisi yang bagaimana system akan dikembangkan dan

digunakan

- Technology

Berkaitan dengan semua teknologi yang digunakan untuk mengembangkan dan

menjalankan sistem dan teknologi

- Objects

Berkaitan dengan object – objek utama di dalam problem domain

Page 31: BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasilibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00014-AKSI BAB 2.pdf · yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak. 3. Management

 

- Resp

Berk

hubu

2.8.5

focus

mode

meng

dalam

1. M

e

2. M

a

3. F

posibility

kaitan denga

ungannya den

5 Problem

Menurut

s pada infor

el dari prob

ggambarkan

m 3 aktivitas

Memilih obj

elemen dari m

Membangun

antara class-c

Focus pada p

an tanggung

ngan kontek

Domain An

Mathiassen

rmasi yang

blem domai

n kebutuhan

s yaitu:

jek-objek, c

model probl

model deng

class dan ob

properti dina

Gambar 2.

jawab siste

ks sistem

nalysis

( 2000, p.4

akan terliba

n inilah y

n-kebutuhan

class-class,

lem domain.

gan focus k

bjek-objek ya

amik dari obj

1 Aktivitas d

m (kegunaa

45 ), Problem

at dalam sis

ang menyed

kepada sist

dan even

kepada hubun

ang telah ter

jek.

dalam Probl

an) secara ke

m domain a

stem. Hal in

diakan sebu

tem. Analis

nt-event yan

ngan-hubun

rpilih.

lem Domain

eseluruhan d

analysis mem

ni penting k

uah bahasa u

sis ini dibag

ng akan me

gan structur

39

dalam

miliki

karena

untuk

gi ke

enjadi

ral di

Page 32: BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasilibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00014-AKSI BAB 2.pdf · yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak. 3. Management

40  

2.8.6 Classes

Menurut Mathiassen et al. ( 2000, p.53 ), Class adalah kumpulan dari

objek yg mempunyai structure, behavior pattern dan attribut yang bersamaan

untuk memanipulasi atau mengelolah attribute. Kegiatan class merupakan

kegiatan pertama dalam analisis problem domain. Langkah – langkah dalam

menentukan class, terdiri dari : abstraksi fenomena dari problem domain dalam

objek dan event, klasifikasikan objek dan event, memilih class dan event yang

akan dipelihara informasinya oleh sistem.

Event merupakan kejadian secara terus menerus yang melibatkan satu

atau lebih objek. Kriteria untuk menentukan event, yaitu

- Apakah event itu instant?

jika tidak ,maka kita perhatikan dengan mulai dan berhentinya suatu event,

dan mungkin event diantaranya.

- Apakah event atomic?

jika mempunyai sub-event, gantikan event utama dengan sub-event

- Apakah event dapat diindentifikasi pada saat terjadi?

bagaimana kita tahu bahwa events tersebut sudah terjadi

Pemilihan class tersebut bertujuan untuk mendefinisikan dan membatasi

problem domain. Sementara pemilihan kumpulan event yang dialami atau

dilakukan oleh satu atau lebih objek bertujuan untuk membedakan tiap – tiap

kelas dalam problem domain.

Kegiatan class akan menghasilkan suatu event table.

Page 33: BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasilibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00014-AKSI BAB 2.pdf · yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak. 3. Management

41  

Tabel 2.2 Contoh Event Table

2.8.7 Structure

Menurut Mathiassen et al. ( 2000, p.69 ), Structure adalah hubungan

antara class dengan object pada problem domain secara keseluruhan. Structure

bertujuan untuk menggambarkan hubungan terstruktur antara classes dan object

dalam problem domain. Menurut Mathiassen (2000, p72-77) terdapat 4 jenis

structure yang dapat digunakan dalam pembuatan model problem domain yaitu:

a. Generalisasi : hubungan di mana sebuah class umum menggambarkan

property-property umum dari sekumpulan class-class khusus.

Gambar 2.2 Contoh Generalisasi

b. Cluster : sebuah kumpulan dari class-class yang saling berhubungan. Natasi

grafik dari cluster adalah gambar file folder yang didalamnya terdiri atas

class-class yang biasanya class-class tersebut terhubung melalui structure,

generalisasi dan agregasi.

Class Events

reserved cancelled treated employed resigned graduated agreed

Customer X X X

Assistant X X X X X

Apprentice X X X X

Reservation X X X

Plan X X

Page 34: BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasilibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00014-AKSI BAB 2.pdf · yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak. 3. Management

42  

Gambar 2.3 Contoh Cluster

c. Agresasi : hubungan antara dua atau lebih objek di mana objek yang superior

(keseluruhan) terdiri atas beberapa objek inferior (bagian). Agregasi

digambarkan sebagai sebuah garis antara class-class yang bersifat superior

dan inferior, di mana pada salah satu ujung garis diberi tanda belah ketupat

untuk menandakan bahwa class yang berada pada ujung garis tersebut

merupakan class yang superior.

Gambar 2.4 Contoh Agregasi

d. Asosiasi: Hubungan yang memiliki arti di antara beberapa objek. Agregasi

digambarkan sebagai sebuah garis sederhana di antara class-class yang

relevan.

Gambar 2.5 Contoh Asosiasi

Page 35: BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasilibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00014-AKSI BAB 2.pdf · yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak. 3. Management

 

2.8.8

Menu

terak

yang

Beha

berhu

utam

patte

diagr

Beha

pada

Cara

-

suatu

-

a) s

8 Behavior

urut Mathia

khir dalam a

g terjadi ( pr

avior berhu

ubungan de

ma dalam ke

ern ) dan atr

ram.

avior Pattern

a smua obje

a menentukan

Suatu be

u pemesanan

Tentukan

sequence

r

assen et al.

analisa prob

rilaku dinam

ubungan den

ngan fungs

egiatan ini a

ribut dari se

Gambar

n adalah sua

ek di dalam c

nnya, yaitu :

ehavior dala

n peristiwa te

n notasi dalam

dimana even

( 2000, p.8

lem domain

mis ) dalam p

ngan sesuat

si yang dila

adalah meng

etiap class. H

r 2.6 Contoh

tu deskripsi

class.

:

am objek di

ertentu dalam

m behaviora

nt muncul sa

89 ), behavio

n yang bertuj

problem dom

tu yang dp

akukan pada

ggambarkan

Hasil dari k

h Statechart D

dari kemung

gambarkan

m waktu ke w

al pattern ya

atu per satu s

or merupaka

ujuan untuk

main sistem

pt dilakukan

a data objek

n pola prilak

kegiatan ini

Diagram

gkinan event

n seperti yg

waktu.

ang dapat ber

secara beruru

an kegiatan

memodelkan

sepanjang w

n objek dan

k (atribut). T

ku ( behavi

adalah state

t traces yg te

memperlih

rupa :

utan

43

yang

n apa

waktu.

n ini

Tugas

ioural

echart

erjadi

hatkan

Page 36: BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasilibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00014-AKSI BAB 2.pdf · yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak. 3. Management

44  

b) selection dimana terjadi pemilihan satu event dari sekumpulan event yang

muncul

c) repeptition dimana sebuah event muncul sebanyak nol atau beberapa kali

(pengulangan).

Gambar 2.7 Aktivitas Dalam Behavioural Pattern

2.8.9 Application Domain Analysis

Menurut Mathiassen et al. (2000, p.115 ), Application domain merupakan

suatu organisasi yang memonitor atau mengendalikan suatu daerah masalah

dimana terdapat interaksi antara user dengan sistemnya dan lebih kepada

aplikasinya serta mengindentifikasi kebutuhan – kebutuhan fungsi dan

interfacenya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan – kebutuhan

untuk fungsi dan interproses dari sistem atau bagaimana cara menggunakannya.

Fokusnya adalah pada apa yang dikerjakan sistem.

Page 37: BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasilibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00014-AKSI BAB 2.pdf · yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak. 3. Management

45  

Application domain terdiri dari 3 aktivitas yaitu:

Tabel 2.3 Aktivitas dalam Application Domain Analysis ( Sumber : Mathiassen

et al. (2000, p.117)

Kegiatan Isi Konsep

Usage Bagaimana sistem

berinteraksi dengan

user dan dengan

sistem lain dalam

konteks?

Use case dan actor

Functions Bagaimana

kemampuan sistem

dalam memproses

informasi ?

Function

Interfaces Apa kebutuhan atau

persyaratan dari

interface sistem

yang ditargetkan ?

Interface, user

interface dan sistem

interface

Tabel 2.3 Aktivitas dalam Application Domain Analysis

Page 38: BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasilibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00014-AKSI BAB 2.pdf · yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak. 3. Management

 

2.8.1

appli

dalam

actor

sistem

2.8.1

fasili

aktiv

dari

meng

yang

tipe d

10 Usage

Menurut

ication dom

m konteks. T

r-actor / ya

m yang dituj

11 Function

Menurut

itas yang dig

vitas function

sebuah si

gidentifikasi

g kompleks,

dari function

Gambar

( Sumber

Mathiassen

main yang be

Tujuan dari k

ang merupak

ju.

n

Mathiassen

gunakan untu

n adalah un

istem. Prin

ikan seluruh

memeriksa

n, yaitu :

2.8 Applica

: Mathiassen

et al. ( 2000

erinteraksi d

kegiatan usa

kan penggun

n et al. ( 200

uk membuat

ntuk menentu

nsip – prin

h function,

konsistensi

ation domain

n et al. (200

0, p.119 - 12

dengan oran

age adalah u

na atau sist

00, p.138),

t model berg

ukan kemam

nsip yang

dan hanya

dengan use

n analysis

0, p.117 ))

1 ), Usage a

ng dan siste

untuk menen

tem lain ber

Function m

guna bagi ac

mpuan pemr

digunakan

menspesifik

ecase dan m

adalah bagian

em-sistem la

ntukan bagai

rinteraksi de

merupakan se

ctors. Tujuan

rosesan infor

adalah de

kasikan func

model. Terda

46

n dari

ain di

imana

engan

ebuah

n dari

rmasi

engan

ctions

apat 4

Page 39: BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasilibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00014-AKSI BAB 2.pdf · yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak. 3. Management

47  

a. Update function, merupakan fungsi yang diaktifkan oleh event dari problem

domain dan menghasilkan perubahan dalam state dari model tersebut.

b. Signal function, merupakan fungsi yang diaktifkan oleh perubahan state dari

model yang dapat menghasilkan reaksi pada konteks.

c. Read function, merupakan fungsi yang diaktifkan oleh kebutuhan informasi

dalam pekerjaan actor dan mengakibatkan sistem menampilkan bagian yang

berhubungan dengan model.

d. Compute function, merupakan fungsi yang diaktifkan oleh kebutuhan informasi

dalam pekerjaan actor dan berisi perhitungan yang melibatkan informasi yang

disediakan oleh actor atau model, hasilnya adalah sebuah tampilan dari hasil

perhitungan tersebut.

2.8.12 Interface

Menurut Mathiassen et al. (2000, p.151), Interface merupakan suatu

fasilitas yang membuat suatu model dan fungsi – fungsi dari sistem yang tersedia

bagi actor. Menurut Mathiassen et al (2000, p.154-164),Interface terdiri dari 2

macam, yaitu:

a. User Interface, yang menghubungkan actor ( manusia ) dengan sistem. Terdapat

4 jenis pola dialog yang penting dalam menentukan interface pengguna, yaitu :

- Pola menu – selection, yang terdiri dari daftar pilihan yang mungkin dalam

interface pengguna.

- Pola fill – in, merupakan pola klasik untuk entry data

- Pola command – language, yang mana user memasukkan dan memulai format

perintah sendiri

Page 40: BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasilibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00014-AKSI BAB 2.pdf · yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak. 3. Management

48  

- Pola direct manipulation, dimana user dapat memilih objek dan melaksanakan

function atas objek dan melihat hasil dari interaksi mereka tersebut dengan

segera.

b. Sistem Interface, yang menghubungkan sistem ( system actor ) dengan sistem

lain yang sedang dikembangkan. System actor tersebut dapat berupa external

device ( misalnya sensor, switch, dan lain – lain ) dan sistem computer yang

kompleks sehingga dibutuhkan suatu protocol komunikasi. System interface

dispesifikasikan sebagai class diagram dari external device dan sebagai protocol

dalam berinteraksi dengan sistem lain.

2.8.13 Sequence Diagram

Menurut Bennett (2006, p232-233), Sequence Diagram menggambarkan

interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem (termasuk pengguna, display,

dan sebagainya) berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence

diagram terdiri atas dimensi vertikal (waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek

yang terkait). Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan

skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari

sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Diawali dari apa yang men-

trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara

internal dan output apa yang dihasilkan. Masing-masing objek, termasuk actor,

memiliki lifeline vertical. Message digambarkan sebagai garis berpanah dari satu

objek ke objek lainnya. Pada fase desain berikutnya, message akan dipetakan

menjadi operasi/metode dari class. Activation bar menunjukkan lamanya

eksekusi sebuah proses, biasanya diawali dengan diterimanya sebuah message.

Page 41: BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasilibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00014-AKSI BAB 2.pdf · yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak. 3. Management

49  

Untuk objek-objek yang memiliki sifat khusus, standar UML mendefinisikan

icon khusus untuk objek boundary, controller, dan persistent entity.

2.8.14 Architecture Design

Menurut Mathiassen et al. (2000, p.173 ), Kekuatan suatu sistem

ditentukan dari kekuatan desain arsitekturnya. Arsitektur membentuk sistem

yang sesuai dengan sistem tersebut dengan memenuhi kriteria desain tertentu.

Arsitektur berfungsi sebagai kerangka untuk pengembangan selanjutnya.

2.8.15 Criteria

Menurut Mathiassen (2000, p178), Criteria adalah penentuan property

yang diinginkan dari suatu arsitektur, sedangkan conditions adalah peluang atau

keterbatasan manusia, organisasi, dan teknis yang terlibat dalam menjalankan

tugas.

2.8.16 Component Architecture

Menurut Mathiassen (2000, p 191), Component architecture adalah

struktur sistem yang terdiri dari komponen yang saling berhubungan. Suatu

arsitektur komponen yang baik menunjukkan beberapa prinsip, yaitu mengurangi

kompleksitas dengan menbagi menjadi beberapa tugas, menggambarkan

stabilitas dari konteks sistem, dan memungkinkan suatu komponen dapat

digunakan pada bagian lain.

2.8.17 Process Architecture

Menurut Mathiassen (2000, p209), Process architecture adalah struktur

eksekusi sistem yang terdiri atau tersusun dari proses yang saling bergantung.

Tujuan dari aktivitas ini adalah mendefinisikan struktur sistem.

Page 42: BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasilibrary.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00014-AKSI BAB 2.pdf · yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, misalnya pajak. 3. Management

50  

2.8.18 Component Design

Menurut Mathiassen (2000, p231), Tujuan dari component design adalah

untuk menentukan sebuah implementasi dari kebutuhan-kebutuhan dalam sebuah

kerangka arsitektur.

2.8.19 Model Component

Menurut Mathiassen (2000, p235), Model component adalah bagian

dari sistem yang mengimplementasikan model problem domain. Tugas utama

dari model component adalah untuk mempresentasikan event-event dengan

menggunakan mekanisme-mekanisme yang tersedia dalam bahasa pemrograman

berorientasi objek.

2.8.20 Function Component

Menurut Mathiassen (2000, p251), Function component adalah bagian

dari sebuah sistem yang mengimplementasikan kebutuhan fungsional. Operation

adalah sebuah proses yang ditetapkan pada sebuah class dan diaktifkan melalui

objek dari class tersebut. Terdapat empat tipe function, yaitu update, read,

compute, dan signal.