lenimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI OGAN HOMERING ULU TIMUR

NOMOR 9\ TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER / DOKTER GIGIDAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURTAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

a. bahwa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telahditetapkan Desa Siaga untuk menunjang peningkatanpelayanan kesehatan masyarskat;

b. bahwa pada petunjuk teknis penggerakan danpemberdayaan dalam pengembangan Desa Siaga, PosKesehatan Desa (Poskesdes) sebagai sarana pelayanankesehatan masyarakat dalam desa siaga diharuskanmempunyai tenaga kesehatan (minimal seorang bidan};

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf b,dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan sertameningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatankepada masyarakat di Wilayah Kabupaten Ogan KomeringUlu Timur, perlu mengangkat dan menempatkandokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak TetapDaerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur TahunAnggaran 2015;

d. bahwa dalam rangka meiaksanakan sebagaimanadimaksud pada huruf a, b dan c diatas perlu diatur danditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering UluTimur.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

. Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan LembaranNegara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974tentang Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan LembaranNegara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah (Lembarai Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Nomor3637);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangpelayanan Publik (Lembaran Republik Negara RepublikIndonesia Tahhun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 TentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Daerah

Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4737);

8. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 '.entangPengangangkatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetapselama Masa Bakti;

9. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000 tentangPerubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun1994 tentang Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai TidakTetap;

10- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah terakhir dengan PewraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dlam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurNomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasidan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten OganKomering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten OganKomering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMANPENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER/DOKTER GIGI DAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAKTETAP DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULUTIMUR TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah KabupatenOgan Komering Ulu Timur

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur

4. Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Kabupaten OganKomering Ulu Timur

5 Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan KabupatenOgan Komering Ulu Timur

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan KabupatenOgan Komering Ulu Timur

7. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah selanjutnyadisebut BKD adalah Badan Kepegawaian dan DiklatDaerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

8. Pegawai Tidak Tetap Daerah selanjutnya disebut PTTadalah Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkatoleh Pejabat yang berwenang pada fasilitas pelayanankesehatan untuk selama masa penugasan

9. Dokter/ dokter gigi adalah mereka yang telahmenyelesaikan pendidikan kedokteran/ kedokteran gigidari lembaga pendidikan kedokteran baik di dalammaupun di luar negeri sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku dan telahmemiliki surat tanda registrasi (STR) dokter/ dokter gigi.

10 Bidan adalah seorang perempuan yang lulus daripendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai denganperaturan perundang-undangan.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnyadisebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

12. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas selanjutnyadisebut SPMT adalah Naskah Dinas dari Pejabat yangberwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawaitelah menjalankan tugas.

13. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTPadalah Bukti diri sebagai legitimasi penduduk yangditerbitkan Pemerintah Kabupaten yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2

Maksud dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati inisebagai pedoman dalam pengangkatan dan penempatandokter/ dokter gigi dan bidan sebagai PTT di lingkunganDinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering yang dapatdijadikan acuan bagi semua pihak yang terkait.

BAB ill

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentangpengangkatan, penempatan, pengangkatan kembali.pemindahan, pemberhentian, lama penugasan,pembiayaan dan penggajiar.., kewajiban dan hak sertapembinaan dan pengawasan dokter/ dokter gigi danbidan sebagai PTT.

BAB IV

JENIS TENAGA PEGAWAI TIDAK TETAP ( PTT)

Pasal 4

Jenis PTT, terdiri dari :

a. Dokter/ dokter gigi PTTadalah dokter/ dokter gigi yang bukan Pegawai Negeri,diangkat oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk padafasilitas pelayanan kesehatan, untuk selama masapenugasan;

b. Bidan PTT, adalah bidan bukan Pegawai Negeri,diangkat oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjukuntuk melakukan pekerjaan sebagai bidan dalamrangka pelaksanaan program pemerintah kabupaten.

bab; v

MEKANISME PENGANGKATAN DAN PENEMPATANDOKTER/DOKTER GIGI PTT

Bagian Pertama

Penyusunan dan Penetapan Formasi KebutuhanPasal 5

(1) Dinas Kesehatan melakukan perencanaan kebutuhandokter/ dokter gigi yang selanjutnya diusulkan kepadaBupati melalui BKD dengan melampirkan datakeberadaan dokter/dokter gigi sebagai PTT dan PNSpada setiap fasilitas pelayanan kesehatan termasukPuskesmas;

(2) BKD mengajukan usul kebutuhan berdasarkan usulkebutuhan yang diusulkan oleh Dinas Kesehatan keBupati;

BKD melakukan analisis kebutuhan denganmempertimbangkan variabel jumlah dan kriteriafasilitas pelayanan kesehstan termaksuk Puskesmasyang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, cakupanwilayah kerja, kategori puskesmas perawatan dan nonperawatan, serta keberadaan dokter/dokter gigi sebagaiPTT dan PNS di fasilitas pelayanan kesehatan termasukPuskesmas. Alokasi kebutuhan sebagai hasil analisisdilaporkan kepada Bupati.

(4) Pengangkatan dokter/ dokter gigi sebagai PTTditetapkan oleh Bupati.

Bagian KeduaTahap Pendaftaran dan Seleksi

Pasal 6

(1) Kepala BKD mengumumkan penerimaan dokter/doktergigi sebagai PTT sesuai alokasi kebutuhan yang tersediadengan syarat-syarat admnistrasi yang harus dipenuhimelalui Dinas Kesehatan. ,<

(2) Syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi dalamseleksi penerimaan dokter/ dokter gigi sebagai PTTadalah :

a. Permohonan ditujukan kepada Bupatib. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah yang

memiliki Surat Izin Praktek (SIP).

c. Foto copy ijazah pendidikan profesi dokter/doktergigi yang telah disahkan oleh pejabat yangberwenang.

d. Foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) dokter/dokter

gigi-

(3)

g-

Surat pernyataan perjanjian kerja yangditandatangani di atas materai yang menyatakanbahwa tidak sedang terik^Lt kontrak kerja denganinstansi pemerinta maupun swasta, bersediabertugas dilokasi penugasan sesuai kriteria dan lamatugas sebagaimana ditetapkan dalam KeputusaBupati.Foto KTP yang telah disahkan oleh pejabat yangberwenang.Kepala Dinas Kesehatan dibantu Tim Seleksi PTTmelakukan seleksi administratif terhadap setiapberkas permohonan yang masuk dan menetapkandokter/dokter gigi sebagai PTT yang diterima sesuaipeminatan dan kebutuhan yang selanjutnyadiumumkan melalui Dinas Kesehatan.Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar.

Bagian KetigaTahap Pengangkatan

Pasal 7

(!) Dinas Kesehatan mengumumkan dokter/dokter gigiyang lulus sebagai PTT

(2) Pengangkatan dokter/dokter gigi sebagai FIT ditetapkansecara kolektif dengan penempatan yang menunjuktempat tujuan, kriteria dan lama penugasan olehBupati. Kepada yang bersangkutan diberikan PetikanKeputusan.

Bagian KeempatTahap Penempatan

Pasal 8

Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan setelahmenerima tembusan pengangkatan dokter/ dokter gigisebagai PTT segera menerima laporan tentangpenugasan dokter/dokter gigi sebagai PTT danmemberikan pembekalan kepada yang bersangkutansekaligus mengoordinasikan penugasan dokter/dokteigigi sebagai PTT ke tujuan penempatan.

(2) Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan menerbitkanSPMT bedasarkan Surat Keputusan Pengangkatandokter/ dokter gigi sebagai PTT yang telah ditetapkanBupati.

(3) Sebelum berangkat ke lokasi penugasan, dokter/doktergigi sebagai PTT diberikan pembekalan pra tugas.

(1)

(4) Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan Surat PernyataanSPMT bedasarkan Surat .Keputusan Pengangkatandokter/ dokter gigi sebagai PTT sebagai persyaratanpengusulan gaji

(5) Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadappenempatan dokter/ dokter gigi sebagai PTT sampaikelokasi penugasan.

Bagian KelimaPengangkatan Kembali dan/atau Pemindahan

Pasal 9

(1) Dokter/ dokter gigi sebagai PTT yang ingin diangkatkembali sebagai PTT dapat mengajukan permohonansekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnyamasa penugasan.

(2) Pengangkatan kembali dokter/ dokter gigi sebagai PTT(perpanjangan) tidak ada jeda/tenggang waktu denganpenugasan sebelumnya.

Pengajuan permohonan pengangkatan kembali sebagaidokter/dokter gigi PTT ditujukan kepada Bupati melaluiKepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan :

(3)

a. Surat keterangan/rekomendasi dari Kepala DinasKesehatan .

b. Surat Keputusan pengangkatan dokter/dokter gigisebagai PTT dan SPMT terakhir.

(4) Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dapat m?nolakpermohonan melanjutkan masa penugasan yangdiajukan oleh dokter/dokter gigi sebagai PTT apabila :a. Alokasi anggaran tidak mencukupi/tidak tersedia.b. Tidak terpenuhinya syarat-syarat administrasic. Alokasi Kebutuhan dokter/dokter gigi sebagai PIT

sudah terpenuhi.

Bagian Keenam

Pembe i hentian

Pasal 10

(1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk berwenangmemberhentikan dokter/dokter gigi sebagai PTT.

^ Kedudukan dokter/dokter gigi dan bidan sebagai FITberakhir apabila :a. yang bersangkutan telah selesai melaksanakan

masa penugasan atau selesai perpanjangan,b. meninggal dunia (tewas/wafat),c. dinyatakan hilangd. tidak menjalankan tugas sebagai PTT

(3)

e. diberhentikan karena tidak cakap jasmani danrohani, atau

f. pemutusan secara sepihak.

Pemberhentian dokter/dokter gigi sebagai PTT yangdilakukan secara sepihak oleh dokter/dokter gigisebagai PTT, yang bersangkutan dikenakan sanksiberupa :

a. Larangan untuk menjadi PTTb. Pengembalian sebesar 3 (tiga) kali lipat semua

penghasilan yang telah diterima dan biaya-biayalainnya kepada Kas Daerah.

(4) Bagi dokter/dokter gigi sebagai PTT yang diberhentikankarena tidak cakap jasmani dan rohani apabiladinyatakan cakap kembali berdasarkan pemeriksaanTim Penguji Kesehatan dapat melanjutkan masapenugasannya.

(5) Bagi dokter/dokter gigi .sebagai PTT yang tidakmelaksanakan tugas selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa ada alasan yang sah akan diberhentikan.

(6) Bagi dokter/ dokter gigi sebagai PTT yang dinyatakanhilang berdasarkan Berita Acara yang dibuat olehpejabat pejabat yang berwenang dan belum melewatimasa 12 (dua belas) bulan maka apabila yangbersangkutan :a. ditemukan kembali, masih hidup dan sehat

dipekerjakan kembali sebagai dokter/^ dokter gigiPTT.

b. ditemukan kembali dalam keadaan cacat, dan cacat

tersebut diakibatkan oleh karena dinas, maka yangbersangkuatan diberhentikan sebagai dokter/doktergigi PTT dan dianggap sudah selesai melaksanakanmasa penugasan.

c. ditemukan kembali dalam keadaan cacat, dan cacat

itu bukan karena dinas, maka yang bersangkutandipersamakan dengan diberhentikan karena tidakcakap jasmani dan rohani.

(7) Pemberhentian dokter/dokter gigi sebagai PTT yangmeninggal karena wafat ditetapkan dengan KeputusanBupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(8) Pemberhentian dokter/ dokter gigi sebagai PTT yangmeninggal karena tewas ditetapkan dengan KeputusanBupati berdasarkan :a. berita acara yang dibuat oleh pejabat yang

berwenang tentang kecelakaan yang bersangkutan.b. surat pernyataan Kepala Dinas Kesehatan yang

memuat keterangan iiiengeni dokter/ dokter gigisebagai PTT yang tewas tersebut disebabkan olehkecelakaan yang terjadi karena dan/atau didalamdinas.

c. Surat keterangan dokter {visum et repertum.) yangmenyatakan bahwa dokter/ dokter gigi sebagai PTTyang bersangkutan telah meninggal dunia akibatkecelakaan.

(9) Dokter/dokter gigi sebagai PTT yang telahmenyelesaikan masa penugasan diberikan SuratKeterangan Selesai Masa Penugasan oleh Bupati melaluiKepala Dinas Kesehatan.

BAB VI

MEKANISME PENGANGKATAN DAN PENEMPATANBIDAN PTT

Bagian Pertama

Tahap Perencanaan

Pasal 11

(1) Dinas Kesehatan melakukan; perencanaan bidan sebagaiPTT selanjutnya diusulkan kepada Bupati melalui BKD

(2) BKD melakukan analisis kebutuhan denganmempertimbangkan variabel data keberadaan Bidansebagai PTT dan Bidan sebagai PNS jumlah desa terkaitskala prioritas dalam pemenuhan tenaga kesehatansehingga BKD dapat menentukan alokasi kebutuhanbidan

(3) Pengangkatan Bidan sebagai PTT dilaksanakan olehBupati.

Bagian Kedua

Tahap Pendaftaran dan SeleksiPasal 12

(1) Kepala BKD mengumumkan penerimaan bidan sebagaiPTT sesuai alokasi kebutuhan yang tersedia dengansyarat-syarat admnistrasi yang harus dipenuhi melaluiDinas Kesehatan.

(2) Syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi dalamseleksi penerimaan bidan sebaga PTT adalah :a. Permohonan ditujukan kepada Bupatib. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah yang

memiliki Surat Izin Praktek (SIP).

c. Foto copy ijazah pendidikan profesi bidan yang telahdisahkan oleh pejabat yang berwenang.

d. Foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) bidan.e. Surat pernyataan perjanjian kerja yang

ditandatangani di atas naaterai yang menyatakan.bahwa tidak sedang terikat kontrak kerja denganinstansi pemerinta maupun swasta, bersediabertugas dilokasi penugasan sesuai kriteria dan lamatugas sebagaimana ditetapkan dalam KeputusaBupati.

f. Foto copy KTP yang telah disahkan oleh pejabat yangberwenang.

g. Kepala Dinas Kesehatan dibantu Tim Seleksi PTTmelakukan seleksi administratif terhadap setiapberkas permohonan yang masuk dan menetr.pkanbidan sebagai PTT yang diterima sesuai peminatandan kebutuhan yang selanjutnya diumumkan melaluiDinas Kesehatan.

h. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar.

Bagian KetigaTahap Pengangkatan

Pasal 13

(1) Dinas Kesehatan Kabupaten mengumumkan hasilrekrutmen bidan sebagai PTT.

(2) Pengangkatan bidan sebagai PTT ditetapkan secarakolektif dengan penempatan yang menunjuk tempattujuan, kriteria dan lama penugasan oleh Bupati.Kepada yang bersangkutan diberikan PetikanKeputusan

Bagian Keempat

Tahap Penempatan

Pasal 14

(!) Bupati setelah menerima tembusan pengangkatanbidan sebagai PTT segera menerima laporan tentangkonfirmasi penugasan bidan sebagai PTT danmemberikan pembekalan kepada yang bersangkutansekaligus mengkordinasikan penugasan bidan sebagaiPTT ke tujuan penempatan.

(2) Bupati bedasarkan Surat Keputusan Pengangkatanbidan sebagai PTT yang telah diterbitkan oleh BKD

(3) Sebelum berangkat ke lokasi penugasan, bidan sebagaiPTT diberikan pembekalan pra tugas.

(4) Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan SPMTberdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan bidansebagai PTT sebagai persyaraian pengusulan gaji.

(5) Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadappenempatan bidan sebagai PTT sampai kelokasipenugasan.

Bagian Kelima

Pengangkatan Kembali dan/atau PemindahanPasal 15

(1) Bidan sebagai PTT yang ingin diangkat kembali sebagaiPTT dapat mengajukan permohonan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masapenugasan dengan melampirkan :

a. Surat Keputusan Pengangkatan Bidan sebagai FITyang terakhir

b. SPMT Terakhir.

c. Surat keterangan/rekomendasi dari Kepala desa

tempat tugas sebagai tempat tugas dalampenugasan kembali.

d. Rekomendasi Kepala UPTD Puskesmas yang

melingkupi desa penugasan

(2) Pengangkatan kembali bidan sebagai FIT(perpanjangan) tidak ada jeda/ tenggang waktu denganpenugasan sebelumnya.

(3) Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dapat menolakpermohonan melanjutkan masa penugasan yangdiajukan oleh bidan sebagai PTT apabila :a. alokasi anggaran tidak mencukupi/ tidak tersedia.b. tidak terpenuhinya syarat-syarat administrasi.

c. alokasi kebutuhan dokter/ dokter gigi sebagai PTT

sudah terpenuhi.

Bagian Keenam

Pemberhentian

Pasal 16

(1) Pemberhentian bidan sebagai PTT dilakukan olehBupati atau pejabat yang ditunjuk .

(2) Status bidan sebagai PTT bera.kb.ir apabila :a. yang bersangkutan telah selesai melaksanakan masa

penugasan atau selesai perpanjangan,

b. meninggal dunia (tewas/wafat),

c. dinyatakan hilang

d. tidak menjalankan tugas sebagai PTTe. diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan

rohani, atau

f. pemutusan secara sepihak.

(3) Pemberhentian bidan sebagai PTT yang dilakukansecara sepihak oleh bidan sebagai PTT, yang

bersangkutan dikenakan sar ksi berupa :a. larangan untuk menjadi PTT

b. pengembalian sebesar 3 (tiga) kali lipat semuapenghasilan yang telah diterima dan biaya-biayalainnya

kepada Kas Daerah

(4) Pemberhentian bidan sebagi PTT yang dilakukan secara

sepihak oleh bidan sebagai PTT, yang bersangkutan

dikenakan sanksi berupa :a. Larangan untuk menjadi PTT

b. Pengembalian sebesar 3 (tiga) kali lipat semuapenghasilan yang telah diterima dan biaya-biayalainnya kepada Kas Daerah.

BAB VII

LAMA PENUGASAN

Bagian Pertama

Dokter /Dokter Gigi sebagai PTT

Pasal 17

(1) Lama penugasan dokter/ dokter gigi sebagai PTT untukkriteria Biasa ditentukan selama 3 (tiga) tahun.

( i Lama penugasan dokter/ dokter gigi sebagai PTTsebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakansalah satu syarat untuk diterima/mengikuti testpenerimaan CPNS.

Bagian Kedua

Bidan sebagai PTT

Pasal 18

Lama penugasan Bidan sebagai PTT untuk Desa Biasaditentukan selama 3 (tiga) tahun dan dapatdiperpanjang maksimal 2 (dua) kali masa penugasan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN DAN PENGAJIAN

Bagian Pertama

PenibiayaanPasal 19

Pembiayaan yang berkaitan dengan pengangkatan danpenempatan dokter/dokter gigi dan bidan sebagaiPegawai Tidak Tetap Daerah yang meliputi biayapelatihan dan pra tugas dibebankan pada AnggaranBelanja Daerah (APBD).

Bagian Kedua

Penggajian

P isal 20

(1) Besaran gaji dokter/ dokter gigi dan bidan sebagai PTT,ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

(2) Pengusulan gaji dokter/dokter gigi dan bidan sebagaiPTT sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

(3) Pembayaran gaji dokter/dokter gigi dan bidan PTT yangbertugas pada fasilitas pelayana kesehatandilaksanakan pada awal bulan berikutnya, setelah yangbersangkutan melaksanakan tugas.

(4) Gaji dokter/ dokter gigi dan bidan PTT yang bertugaspada fasilitas pelayanan kesehatan dibayarkan setiapbulannya melalui Bendahara Dinas Kesehatan.

BAB IX

KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Pertama

Kewajiban

Pasal 21

Dokter/ dokter gigi dan Bidan sebagai PTT Wajib :a. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang

Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;b. Menyimpan rahasia negara dan jabatan;

Mentaati dan Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termaksuk ketentuankedinasan yang berlaku bagi PNS;

d. Melaksanakan masa penugasan yang telahditetapkan;

e. Melaksanakan tugas profesi dokter /dokter gigi danbidan sebagai PTT sesuai dengan programpemerintah dibidang kesehatan;

f. Selama masa penugasan dokter / dokter gigi danbidan PTT tidak boleh melakukan kontrak denganinstansi lain;

g. Mengikuti pra tugas untuk menunjang pelaksanaantugas dokter/dokter gigi dan Bidan sebagai PTTpada wilayah kerjanya:

h. Pemutusan dokter/dokter gigi dan Bidan sebagaiPTT yang dilakukan secara sepihak olehdokter/dokter gigi dan Bidan sebagai PTT yangbersangkutan dikenakan sanksi berupa :1. Larangan Untuk menjadi dokter/dokter gigi dan

bidan sebagai PTT.

2. Pengembalian semua penghasilan yang telahditerimanya sebesar 3 (tiga) kali lipat dan biaya-biaya lainnya.

Bagian KeduaHak

Pasal 22

Dokter/ dokter gigi sebagai PTT berhak :a. Memperoleh penghasilan berupa gaji pokok dan

' ' tunjangan lain.b. Bagi dokter/ dokter gigi .sebagai PTT yang bertugas

pada kriteria Biasa memperoleh cuti tahunansetelah bertugas selama 1 (satu) tahun terusmenerus ( sesuai ketentuan cuti PNS yang berlaku);

c. Menjalankan praktik perorangan diluar jam kerjasesua dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

d. Bupati dapat memberikan tunjangan lain sesuaikemampuan daerah kepada dokter/dokter gigisebagai PTT.

c.

(2) Bidan sebagai PTT:

a. Memperoleh penghasilan berupa gaji pokok dantunjangan lain.

b. Memperoleh cuti tahunan setelah bertugas selama I(satu) tahun terus menerus ( sesuai ketentuan cutiPNS yang berlaku).

MBX

PENGELOLAAN ADMINISTRASI PTT

Pasal 23r

(1) Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan wajib melaksanakanproses Administrasi PTT melalui BKD.

(2) Dinas Kesehatan menerbitkan surat/ dokumen yangterkait dengan PTT.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 24

(1)

(2)

Dalam rangka pembinaan, Bupati dapat menunjukpejabat tertentu sesuai tugas pokok dan fungsinyamasing-masing.

Pembinaan dilaksanakan melalui kegiatan :a. Pertemuan Ilmiah

b. Penyuluhan hukum dan etika profesic. Pelaksanaan keterampilan melaksanakan programd. Pemberian Penghargaan

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 25

(1) Pengawasan dilaksanakan melalui kegiatan supervisi,monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh secaraberjenjang oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yangsesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

(2) Pengawasan terhadap dokter/dokter gigi dan bidansebagai FIT dalam menjalanksn tugasnya,Bupati dapatmengambil langkah-langkah hukum atau tindakanadministratif sesuai kewenangan masing-masing, antaralain

Memberi peringatan/teguran lisan, memberikan

peringatan dan tegurar- tulisan, memanggi!dokter/dokter gigi dan bidan sebagai PTT yangbersangkutan untuk dimintai penjelasan sertamenentukan sikap atas masalah dokter/dokter gigidan bidan sebagai PTT.

Memberikan sanksi berupa, antara lain :

1) Pemberhentian sebagai / dokter/dokter gigi dan

bidan sebagai PTT2) Pemberhentian gaji.

3) Pengembalian semua penghasilan yang pernah

diterima sebesar 3 (tiga) kali lipat dan biaya-biayalainnya.

4) Rekomendasi untuk pencabutan Sural Izin

Praktek (SIP).

5) Rekomendsi Untuk Pencabutan Surat Tanda

Registrasi (STR).

(3) Langkah-langkah hukum atau sanksi administratifhanya dapat diberikan kepada dokter/dokter gigi dan

bidan sebagai PTT yang diduga atau melakukan

pelanggaran sesuai surat pernyataan dan/atau

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BA3J XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam. Peraturan Bupati ini,

sepanjang mengenai pelaksanaann}^a akan ditetapkanlebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur

ditetapkan di Martapura

pada tanggal, (7 November 2015/PENJABAT BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Diundangkan di Martapura

pada tanggal, \v November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. IDHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2015

NOMOR 51

1/