Azas Perikatan adalah :1. Sistem Terbuka (Open System),

Setiap orang boleh melakukan perjanjian apa saja, walaupun belum diatur dalam Undang-Undang. Asas ini sering disebut Azas Kebebasan Berkontrak (freedom of making countraac) dengan 3 (tiga) syarat pokok, antara lain :

a. Tidak dilarang oleh Undang-Undang;b. Tidak bertentangan dengan Kesusilaan &

Kepatutuan;c. Tidak bertentangan dengan Ketertiban Umum;

2. Bersifat Pelengkap (Optional),Bahwa Undang-Undang boleh disimpangi,

bila para pihak menginginkan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari Pasal Undang-Undang. Apabila tidak ditentukan apa-apa, maka yang berlaku adalah ketentuan Undang-Undang.

3. Bersifat Konsensualitas,Perjanjian terjadi (ada) sejak saat tercapainya kata sepakatantara pihak-pihak. Perjanjian ini sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat “Tercapainya Kata Sepakat”

antara para pihak mengenai pokok perjanjian.Perjanjian dapat secara lisan (dengan dasar kepercayaan), tetapi yang paling baik atau aman adalah Perjanjian yang Tertulis, contohnya :a. Perjanjian Perdamaian (dading);b. Perjanjian Penghibahan (schenking);c. Perjanjian Tanggung Renteng (hoofdelijk);d. Perjanjian Cessie, Sewa-Menyewa dll;

4. Bersifat Obligatore (Obligator),

Perjanjian yang dibuat oleh Pihak-Pihak baru, menimbulkan hak dan kewajiban saja belum memindahkan hak milik

(Ownership).

MACAM-MACAM PERIKATAN :1. Perikatan Bersyarat (Voorwaardelijk);

Perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian dikemudian hari (Yang belum tentu atau tidak akan timbul satu pihak dianggap suatu syarat). Dan Pembatalannya dicantumkan dalam perjanjian (Pasal 1266 BW).

2. Perikatan Yang Digantungkan pada Ketetapan Waktu;

3. a. Perikatan yang membolehkan memilih (Alternative), yakni didalam perikatan terdapat dua atau lebih suatu prestasi, sehingga diserahkan pilihan terserah

kepada si berhutang prestasi mana yang akan dilakukan.

b. Perikatan Engkelvouding, yakni Debitur harus atau

diwajibkan pada suatu prestasi tertentu.

c. Perikatan Facultative, yakni Debitur harus

melakukan prestasi tertentu, tetapi dibebaskan dari yang lain.d. Perikatan Comulatif atau Conjuctief, yakni Debitur diwajibkan melakukan lebih dari satu prestasi, dengan dipenuhinya satu prestasi tidak membebaskan dari prestasi yang lain.

4. Perikatan Tanggung Renteng (Hoofdelijk);Dalam satu perikatan terdapat beberapa orang secara bersama-sama sebagai pihak berhutang, berhadapan dengan satu orang yang menghutangkan, atau sebaliknya ada beberapa orang berpiutang berhadapan dengan satu orang berhutang (tetapi ini jarang terjadi). Perikatan ini harus dilakukan dengan tegas dan tertulis, tidak boleh dilakukan secara diam-diam.

5. Perikatan Yang Dapat Dibagi & Tidak Dapat Dibagi;Pada intinya bila tidak diperjanjikan antara pihak-pihak, suatu perikatan tidak boleh dibagi-bagi, sebab si berpi-utang selalu berhak menuntut pemenuhan perjanjian untuk sepenuhnya. Tetapi dapat terjadi dengan mening-galnya satu pihak yang menyebabkan dia digantikan oleh ahli waris dalam hak-haknya juga pembayaran hutang-hutangnya. Dalam hal ini pemenuhan hutang harus dipenuhi oleh ahli waris (terbagi).

6. Perikatan Dengan Penetapan Hukuman (Stafbending);Untuk menghindari adanya wan prestasi, maka dalam perikatannya sudah harus ditentukan bahwa si berhutang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan hukuman, biasanya berupa sejumlah uang yang merupakan pembayaran kerugian, dari semula sudah ditetapkan sendiri oleh para pihak.

7. Perikatan Positif, yakni Perikatan yang dapat memberikanatau berbuat sesuatu.Perikatan Negatif, yakni Perikatan yang tidak memberikan atau tidak berbuat sesuatu.

8. Perikatan Spesifik, yakni Perikatan yang berhubungan de-ngan benda-benda (Obyek) tertentu yang ditunjuk.Perikatan Generik, yakni Perikatan yang berhubungan terhadap jenis benda (obyek) lebih dari satu.

9. Voortudurent, yakni suatu perikatan dimana prestasinya dipenuhi secara terus-menerus (sewa-menyewa).Nies Voorskerent, yakni perikatan yang setelah di-penuhinya prestasi, maka selesailah perikatan tersebut (jual-beli).

10. Perikatan Wajar, yakni Perikatan yang tidak ada gugatanatau tidak ada hak untuk menagih atau untuk peme-nuhannya.

BEBERAPA MACAM PERJANJIAN1. JUAL BELIJual Beli adalah Suatu perjanjian timbal balik, dimana pihak yang satu (penjual/verkoop) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli/koop) berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.Jual beli termasuk dalam Hukum Perjanjian, karena adanya hubungan hukum terhadap harta benda/harta kekayaan antara kedua belah pihak, dimana salah satu pihak berjanji (dianggap berjanji) untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lainnya berhak untuk menuntut janjinya tersebut.

Unsur Pokok (Essentialia) dalam Perjanjian Jual Beli pada prinsipnya ada 2 (dua), yakni Harus ada Barang dan Harus ada Harga.Dalam Perjanjian Jual Beli menganut azas “Konsesualisme” (berdasarkan hukum perjanjian yang diatur dalam BW), dengan demikian perjanjian jual beli itu ada (lahir) sejak tercapainya kata sepakat para pihak, baik mengenai barang dan/atau mengenai harga.Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1458 BW :“Bahwa jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak secara seketika, setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

Konsensualisme berasal dari kata Konsensus (Kese-pakatan) diantara pihak-pihak yang bersangkutan telah terca-pai kesesuaian kehendak, artinya ada yang dike-hendaki oleh kedua belah pihak. Kehendak kedua belah pihak bertemu dalam “sepakat”, misalnya dengan kata “setuju” atau dengan secara bersama-sama menanda-tangani pernyataan tertulis sebagai tanda bukti.Azas ini di dalam BW tertuang dalam Pasal 1320, tentang Syarat-Syarat Sah-nya Perjanjian.Sah-nya perjanjian harus memenuhi syarat :1. Berdasarkan kata sepakat;2. Adanya kecakapan para pihak secara hukum;3. Adanya prestasi/hak tertentu;4. Adanya causa/sebab yang diperbolehkan oleh UU

atau tidak bertentangan dengan UU.

Bila seluruh perjanjian tersebut dinyatakan sah, maka per-janjian tersebut akan berlaku sebagai UU bagi mereka yang telah menyepakatinya, hal ini didasari oleh Pasal 1338 BW : “Semua perjanjian yang dibuat secarah sah, maka berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya”.Disini berarti, dalam perjanjian itu tidak cukup hanya kata sepakat, tetapi harus diperlukan perbuatan nyata dari para pihak secara formalitas.Untuk itu dalam perjanjian itu harus tercermin dalam 3 (tiga) prinsip, yakni :1. Harus terbuka atau berdasarkan kebebasan berkontrak;2. Diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan

mengikat para pihak, seperti mengikatnya UU;3. Tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan UU (berarti ada pembatasannya).

Bagi hukum, azas konsensualitas ini merupakan tuntutan “kepastian hukum”, pernyataan timbal balik dari kedua belah pihak merupakan sumber untuk menetapkan hak milik atas nama barang-barang yang diperjualbelikan oleh pemilik barang (penjual).Macam-Macam Barang-nya :1. Barang Bergerak, dibuktikan dengan penyerahan kekuasaan atas barangnya. Landasan Hukumnya berdasarkan Pasal 612 BW : “Penyerahan kebendaan bergerak (kecuali benda tak bertubuh) penyerahan nyata atas nama pemilik atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan gedung dimana benda- benda itu berada”.

2. Barang Tidak Bergerak (Tetap), dengan perbuatan yang biasa dinamakan “Balik Nama” atau “Pegawai Penyimpan Hypotik”. Dasar hukumnya terdapat pada Pasal 616 jo Pasal 620 BW dan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria.

3. Barang Berwujud (Tak Bertubuh), dengan perbuatan yang disebut “Cessie”, dasarnya terdapat pada Pasal 613 BW : Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan dengan nama hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.Berarti : Penyerahan bagi si berhutang baru punya kekuatan bila penyerahannya sudah diberitahukan kepadanya secara tertulis, disetujui dan diakui. Penyerahan tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan penyerahan surat disertai dengan endosemen.

Sistem Jual Beli Berdasarkan BW. :Perjanjian jual beli, hanya bersifat Obligator saja, artinya : bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban timbal balik, belum memindahkan hak milik.Hak milik baru berpindah apabila dilakukan penyerahan (Levering) yaitu Perbuatan yuridis guna memindahkan hak milik (Transfer of ownershif).Dengan demikian harus ada 2 (dua) Penyerahan, yaitu : Penyerahan Kekuasaan (feitelijke levering) dan Penyerahan hak milik (juridische levering transfer of ownershif).

2 (dua) Teori Pemindahan Hak Milik :1. Sistem Causal, yaitu emindahan hak milik

tergantung pada sah-nya barang yang menjadi dasar dilakukannya penyerahan, dan penyerahannya dilakukan oleh orang yang berhak berbuat, terhadap barang-barang yang akan diserahkan (pemilik barang langsung);

2. Sistem Abstrak, yaitu Penyerahan barang sudah dilepaskan dari hubungannya dengan perjanjian obligasinya dan berdiri sendiri.

Dengan demikian Menurut BW (di Belanda) merupakan dua peristiwa yang berbeda antara penyerahan kekuasaan barang dan penyerahan hak milik (Psl. 1459 BW)

Berbeda dengan Code Civil (di Perancis), antara penerahan kekuasaan barang dan penyerahan hak milik jadi satu (Psl. 1583 Code Civil)

Jual Beli Menurut Hukum Adat Indonesia :Jual Beli bukan hanya persetujuan antara 2 pihak saja, tetapi juga disertai penyerahan barang oleh si penjual kepada si pembeli, dengan maksud pemindahan hak milik harus ada persetujuan antara 2 pihak, berupa mufakat tentang maksud memindahkan hak milik dari penjual ke tangan pembeli yang bersifat pendahuluan untuk suatu perbuatan hukum tertentu, yaitu : penjujalan berupa pemindahan barang, namun penyerahan belum terjadi, sehingga jual beli belum ada.

Perbedaan Sanksi Menurut Hak Adat dan BW :Menurut Adat;1. Penjual yang tidak menyerahkan barang harus mengemba- likan uang panjer (muka);2. Pembeli yang tidak mau menerima barang, tidak dapat me- minta kembali uang panjer (muka); dan3. Penjual dapat meminta barangnya kembali yang telah dise- rahkan, serta dapat menuntut pembayaran atas pembeli- annya;

Menurut BW;Bila penjual menyerahkan barang, berarti jual beli sudah terlaksana, maka pembeli WAJIB membayar uang pembeliannya.

Pada hakekatnya hukum adat tidak bersifat kaku, apabila rasa keadilan terasa dapat terpenuhi dengan pengembalian barang yang telah diserahkan, maka hal tersebut dapat terjadi.

CATATAN KHUSUS :1. Berdasarkan Pasal 1464 BW, ada istilah hand gift (Pemberian Uang

Tangan) dan god spenning (Mata Uang Tuhan), artinya uang yang diberikan oleh pembeli kepada si penjual saat jual beli disetujui, maka hal tersebut merupakan pembuktian telah terjadi adanya jual beli, ini berarti jual beli tidak boleh batal, dan apabila jual beli dibatalkan, maka penjual harus mengembalikan hand gift tersebut.

2. Berdasarkan Pasal 1467 BW, terdapat larangan jual beli antara suami dan istri;

3. Berdasarkan Pasal 1678 BW, terdapat larangan hibah antara suami dan istri, kecuali pada perkawinan dengan perjanjian kawin, hal ini sesuai dengan adanya larangan perubahan pada status harta kekayaan.

Larangan jual beli antara suami dan istri, terdapat 3 pengecualian :1. Apabila suami/istri menyerahkan kepada orang lain hak milik atas

barang yang sudah semestinya menurut hukum, misalnya : suami mendapatkan barang dari kantor tempat bekerjanya, kemudian dijual kepada istrinya;

2. Penyerahan dari suami kepada istri yang mempunyai sebab yang sah, misalnya : suami memperoleh barang dengan memakai uang milik istri;

3. Apabila istri menyerahkan kepada suami, suatu barang untuk mengganti uang yang ia sanggupkan pada waktu hukum kawin akan diberikan kepada suami.

Pelanggaran Terhadap Jual Beli Suami-Istri :1. Pembatalan mutlak (dapat diminta oleh semua

orang); dan2. Pembatalan tidak mutlak (hanya bila diminta

oleh suami/istri, atau orang yang berpiutang.Hukum adat tidak melarang jual beli atau hibah

antara suami/istri, sebab hukum adat tidak melarang pengubahan keadaan pisah kekayaan dan pencampuran kekayaan.

LARANGAN :Hakim, Jaksa, Panitera, Pengacara, Juru Sita dan Notaris, tidak diperbolehkan menjadi pemilik dari hak-hak atau piutang yang menjadi perkara di Pengadilan. (Pasal 1468 BW).

Obyek Persetujuan Jual Beli (Psl. 1468 BW) :Zaak (barang/benda) apa yang akan menjadi obyek jual beli;Zaak (barang/benda) hak yang dapat dimiliki, yang dapat dijual/dibeli adalah barang/benda miliknya atau bukan miliknya;

Cara menentukan barang yang dijual (Psl 1460, 1461,146)1. Barang yang sudah tentu wujudnya (species koop);2. Barang yang sudah tentu jenisnya (genus koop);3. Barang yang berwujud dan kumpulan barang tertentu

(koop bij de koop)Keterangan :• Untuk nomor 1 & 3 resiko musnah ditanggung pembeli,

dan Pembeli tidak dapat menuntut ganti rugi dan dia tetap membayar harga pembelian yang disepakati.

• Untuk nomor 2 resiko ditanggung pembeli jika barang sudah ditimbang, dihitung dan diukur;

Para Pihak dapat dan boleh menyimpang dari resiko jual-beli tersebut, apabila Penjual telah menyerahkan semua barang-barangnya (sesuai dengan perjanjian), karena bila penyerahan barangnya sebagian masih belum dikatakan bahwa penjual telah memenuhi kewajibannya.

Contoh Jual-Beli alat-alat Praktek Kedokteran :Selain alat-alat kedokterannya, maka juga akan dilihat keadaan jumlah pasien yang diperiksa dan diobati oleh dokter yang bersangkutan, jika hal tersebut dilanggar dengan sengaja, maka dokter yang bersangkutan tidak boleh praktek lagi di kota tersebut (ijin praktek dicabut).

Jual-Beli ini biasanya disebut “Persetujuan Campuran”, mengingat :

1. Karena tidak sepenuhnya tunduk pada BW;2. Melihat maksud dan tujuan yang sebenarnya;3. Faktor terpenting adalah tingkat Kejujuran para pihak;

HARGA PEMBELIAN :Adanya penyerahan barang, berarti penjual berhak atas pembayaran harga pembelian yang berupa “UANG”. Bila tidak berupa uang maka hal ini disebut “Tukar-Menukar (Barter)”.

Oleh karena itu Harga Pembelian tersebut : Wajib ditentukan bersama; Harus ada kata sepakat, sesuai dengan

harga pasar; Adanya kelayakan, baik terhadap barang

maupun harga;