awas, bahaya laten orba!

2
YAYASAN PENELITIAN KORBAN PEMBUNUHAN 1965/1966 Indonesian Institute for The Study of 1965/1966 Massacre SK Menkumham No.C-125.HT.01.02.TH 2007 Tanggal 09 Januari 2007 Jl. M.H.Thamrin Gang Mulia No. 21 Kp. Warung Mangga, Panunggangan, Kec. Pinang, Tangerang 15143, Phone/fax: (021) 53121770, Email: [email protected] Awas, Bahaya Laten Orde Baru (Orba)! Dulu, rejim Orde Baru (Orba) tidak segan membunuhi jutaan rakyat jika mereka melawan kekuasaan. Membajak demokrasi dengan tirani selama 32 tahun. Selama itu, rejim Orba pula yang menghisap kekayaan negeri. Hingga banyak rakyat jatuh miskin dan negara dililit hutang. Akhirnya, negara mengalami krisis multi dimensional yang sampai hari ini belum terselesaikan. Inilah dosa Orba! Kini, bahaya Orba masih membayangi. Sifatnya laten. Terlihat dari beberapa tokoh nasional maupun lokal. Gaya Orba yang mengandalkan stigma dan phobia komunisme dipraktekkan kembali oleh Priyo Budi Santoso dan beberapa tokoh yang mendeklarasikan antikomunis di Bandung (4/8). Mereka meminta Presiden untuk tidak meminta maaf atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan 1965 yang dilakukan negara di masa lampau. Upaya yang dilakukan Priyo cs justru memperlihatkan upaya “cuci-tangan” atas dosa- dosa mereka yang pernah terlibat langsung atau tidak langsung atas pembantaian jutaan orang pada tahun 1965 sampai 1970an. Priyo Budi Santoso bersama mantan jenderal, mantan gubernur di jaman kekuasaan Suharto merasa panik, sekarat karena kebohongannya akan terungkap di hadapan publik. Hampir setengah abad rejim otoriter Orba bersama kroni-kroninya menutup-nutupi sejarah yang sesungguhnya. Cepat atau lambat, akhirnya terbongkar juga. Sikap Priyo Budi Santoso sebagai Wakil Ketua DPR-RI dari Fraksi Partai Golkar bersama mantan pejabat negara di jaman Orba memperlihatkan watak Orba sesungguhnya. Mereka anti Demokrasi, anti Hak Asasi Manusia dan anti pengungkapan kebenaran dan anti keadilan Tindakan mereka tidak sejalan dengan prinsip demokrasi, penegakkan HAM, dan kepastian hukum. Sebuah langkah mundur bagi Priyo dan beberapa tokoh Jawa Barat yang menolak hasil rekomendasi Komnas HAM itu. Padahal, Rekomendasi Komnas HAM dilakukan atas dasar penyelidikan pro yustisia secara profesional dan cerdas yang menyimpulkan, ada indikasi cukup kuat dan meyakinkan bahwa tragedi kemanusiaan 1965/1966 adalah kejahatan kemanusiaan/pelanggaran HAM berat, dimana Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) adalah pihak yang perlu dimintai keterangan atas terjadinya pelanggaran HAM berat itu. Atas dasar itu, kami dari Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) menyerukan kepada masyarakat luas untuk tidak terpengaruh terhadap pembohongan publik yang dilakukan Priyo beserta mantan petinggi militer sebagaimana dilakukan rejim Orba. Tindakan penolakan rekomendasi Komnas HAM sama saja dengan upaya menghalang-halangi penegakan hukum dan itu berarti pelecehan dan penghinaan terhadap Institusi negara.

Upload: ypkp65

Post on 26-Jul-2015

46 views

Category:

Documents


11 download

DESCRIPTION

Rilis YPKP 65 menolak Deklarasi AntiKomunisme di Bandung.

TRANSCRIPT

Page 1: Awas, Bahaya Laten Orba!

YAYASAN PENELITIAN KORBAN PEMBUNUHAN 1965/1966

Indonesian Institute for The Study of 1965/1966 Massacre

SK Menkumham No.C-125.HT.01.02.TH 2007 Tanggal 09 Januari 2007

Jl. M.H.Thamrin Gang Mulia No. 21 Kp. Warung Mangga, Panunggangan,

Kec. Pinang, Tangerang 15143,

Phone/fax: (021) 53121770, Email: [email protected]

Awas, Bahaya Laten Orde Baru (Orba)!

Dulu, rejim Orde Baru (Orba) tidak segan membunuhi jutaan rakyat jika mereka melawan kekuasaan. Membajak demokrasi dengan tirani selama 32 tahun. Selama itu, rejim Orba pula yang menghisap kekayaan negeri. Hingga banyak rakyat jatuh miskin dan negara dililit hutang. Akhirnya, negara mengalami krisis multi dimensional yang sampai hari ini belum terselesaikan. Inilah dosa Orba! Kini, bahaya Orba masih membayangi. Sifatnya laten. Terlihat dari beberapa tokoh nasional maupun lokal. Gaya Orba yang mengandalkan stigma dan phobia komunisme dipraktekkan kembali oleh Priyo Budi Santoso dan beberapa tokoh yang mendeklarasikan antikomunis di Bandung (4/8). Mereka meminta Presiden untuk tidak meminta maaf atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan 1965 yang dilakukan negara di masa lampau. Upaya yang dilakukan Priyo cs justru memperlihatkan upaya “cuci-tangan” atas dosa-dosa mereka yang pernah terlibat langsung atau tidak langsung atas pembantaian jutaan orang pada tahun 1965 sampai 1970an. Priyo Budi Santoso bersama mantan jenderal, mantan gubernur di jaman kekuasaan Suharto merasa panik, sekarat karena kebohongannya akan terungkap di hadapan publik. Hampir setengah abad rejim otoriter Orba bersama kroni-kroninya menutup-nutupi sejarah yang sesungguhnya. Cepat atau lambat, akhirnya terbongkar juga. Sikap Priyo Budi Santoso sebagai Wakil Ketua DPR-RI dari Fraksi Partai Golkar bersama mantan pejabat negara di jaman Orba memperlihatkan watak Orba sesungguhnya. Mereka anti Demokrasi, anti Hak Asasi Manusia dan anti pengungkapan kebenaran dan anti keadilan Tindakan mereka tidak sejalan dengan prinsip demokrasi, penegakkan HAM, dan kepastian hukum. Sebuah langkah mundur bagi Priyo dan beberapa tokoh Jawa Barat yang menolak hasil rekomendasi Komnas HAM itu. Padahal, Rekomendasi Komnas HAM dilakukan atas dasar penyelidikan pro yustisia secara profesional dan cerdas yang menyimpulkan, ada indikasi cukup kuat dan meyakinkan bahwa tragedi kemanusiaan 1965/1966 adalah kejahatan kemanusiaan/pelanggaran HAM berat, dimana Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) adalah pihak yang perlu dimintai keterangan atas terjadinya pelanggaran HAM berat itu. Atas dasar itu, kami dari Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) menyerukan kepada masyarakat luas untuk tidak terpengaruh terhadap pembohongan publik yang dilakukan Priyo beserta mantan petinggi militer sebagaimana dilakukan rejim Orba. Tindakan penolakan rekomendasi Komnas HAM sama saja dengan upaya menghalang-halangi penegakan hukum dan itu berarti pelecehan dan penghinaan terhadap Institusi negara.

Page 2: Awas, Bahaya Laten Orba!

YAYASAN PENELITIAN KORBAN PEMBUNUHAN 1965/1966

Indonesian Institute for The Study of 1965/1966 Massacre

SK Menkumham No.C-125.HT.01.02.TH 2007 Tanggal 09 Januari 2007

Jl. M.H.Thamrin Gang Mulia No. 21 Kp. Warung Mangga, Panunggangan,

Kec. Pinang, Tangerang 15143,

Phone/fax: (021) 53121770, Email: [email protected]

Kepada Presiden Republik Indonesia, YPKP 65 mendesak agar Presiden segera menindaklanjuti Rekomendasi Komnas HAM untuk penyelesaian menyeluruh Kejahatan terhadap Kemanusiaan 1965 dengan meminta maaf kepada Korban 65, merehabilitasi korban, dan mengeluarkan kebijakan politik lainnya, yaitu segera menerbitkan Keputusan Presiden untuk mencabut perundang-undangan yang diskriminatif bagi Korban 65, memulihkan Hak-Hak Korban yang terampas secara tidak sah dan membentuk Pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili jenderal-jenderal yang terlibat dalam pembunuhan massal atas jutaan rakyat yang tidak bersalah pada 1965 sampai 1970 an. Demikian pernyataan sikap ini dibuat agar khalayak ramai mengetahuinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan banyak terima kasih. Salam Kemanusiaan, Jakarta, 10 Agustus 2012.