atas berkat rahmat allah yang maha ... -...

Hasil MUNAS I Anggaran Dasar PCTA-INDONESIA 1

ATAS BERKAT RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

ANGGARAN DASAR PERSAUDARAAN CINTA TANAH AIR INDONESIA

YANG DIJIWAI MANUNGGALNYA KEIMANAN DAN KEMANUSIAAN

PEMBUKAAN

Bahwa demi terwujudnya bangsa Indonesia yang cinta tanah airnya, maka persoalan cinta tanah air adalah menjadi tanggung jawab azasi setiap pribadi warga negara Indonesia beserta segenap masyarakat bangsa Indonesia.

Penyelenggaraan Seminar Sutasoma yang diprakarsai oleh Pesantren Majmaal Bahrain Shiddiqiyyah Losari Ploso Jombang dalam kaitan peningkatan cinta tanah air telah membangkitkan jiwa dan semangat cinta tanah air Indonesia serta menyatukan tekad kebangsaan untuk menghantarkan cita-cita dan harapan bagi terwujudnya Indonesia Raya.

Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur untuk menanamkan nilai-nilai cinta tanah air sebagai bagian dari iman, menyelenggarakan pendidikan cinta tanah air dalam arti yang seluas-luasnya, melestarikan nilai-nilai cinta tanah air serta melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia, maka dengan ini dideklarasikan Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan. Kemudian untuk membentuk wadah yang menumbuhkembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menjaga persatuan kesatuan bangsa, berperan aktif dalam mensejahterakan bangsa Indonesia, rasa wajib membela tanah air Indonesia demi kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta menjadikan manusia Indonesia bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan adanya Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dibentuklah Organisasi yang dinamakan Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan dan Kemanusiaan.

BAB I NAMA, PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 1 Nama

Organisasi ini bernama Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan.

Pasal 2

Pembentukan Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan dibentuk dan dideklarasikan pada tanggal 21 Maret 2010

Pasal 3 Kedudukan

Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan berkedudukan dan berpusat di Trowulan Mojokerto Jawa Timur Indonesia.


BAB II AZAS DAN LANDASAN

Pasal 4

Azas Dan Landasan

1. Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan berlandaskan hasil seminar Sutasoma yang diselenggarakan Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah Pusat di Jombang pada tanggal 23 Jumadil Akhir 1427 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 20 Juli 2006 Masehi.

BAB III

LAMBANG

Pasal 5 Gambar Lambang

Pasal 6

Makna Dan Penjelasan Lambang

1. 3 (tiga) titik warna Kuning Emas : Merupakan dasar mulia seluruh agama di

Indonesia: SanTri (Islam), Trinitas (Kristen/Katolik), Tripitaka (Budha), Trimurti

(Hindu), San Cai (Khonghucu), Juga sebagai simbol Cipta, Rasa, Karsa; simbol 3

(tiga) Lakon manusia: Lahir, Hidup, Mati; simbol 3 (tiga) Sumpah yaitu Sumpah

Palapa, Sumpah Pemuda, dan Proklamasi.


2. Dari 3 (tiga) titik itu memancarkan 8 (delapan) Cahaya yang menyinari peta

Indonesia; 8 (delapan) jalan kebenaran : Pikiran, Perasaaan, Ucapan, Tindakan,

dan seterusnya, 8 (delapan) cahaya yang menyinari itu juga sebagai simbol Syukur

kepada Indonesia.

3. Latar Belakang warna sang Merah dan Putih melambangkan bangsa Indonesia

sebagaimana warna bendera Negara Indonesia, Merah Putih.

4. Tulisan Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang Dijiwai Manunggalnya

Keimanan dan Kemanusiaan yang melingkar sebagai simbol tugas dari organisasi

PCTA Indonesia ini adalah menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur bangsa

Indonesia dengan ditambah tanda (+) yang disebut tapak dara, di Kristen salib,

symbol swastika di Hindu atau Budha juga tapak dara. Warna hitam yang

mendasari tulisan adalah symbol dari keabadian, diharapkan organisasi PCTA

Indonesia akan menjadi organisasi yang abadi.

Pasal 7 Lagu PCTA Indonesia

1. Lagu Mars PCTA Indonesia adalah Cinta Indonesia Raya. 2. Lagu Hymne PCTA Indonesia.

Pasal 8 Pataka

Pataka Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan adalah Merupakan Bendera Identitas Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan.

Pasal 9 Atribut

Atribut Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan adalah Simbol-simbol yang dibuat dalam bentuk Lambang, Papan Nama, Kartu Identitas, Kartu Anggota dan lain-lain yang merupakan identitas Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan.

BAB IV SIFAT

Pasal 10 Sifat Organisasi

Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan bersifat :

(1) Mandiri yang dilandasi prinsip kebersamaan dan kegotongroyongan organisasi dengan etika serta hubungan kerjasama dengan berbagai pihak yang sesuai dengan


Visi, Misi, Tujuan, sebagai perwujudan Cinta Tanah Air Indonesia. (2) Otonom yang tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan lembaga pemerintah,

lembaga perwakilan rakyat, lembaga penegakan hukum, tetapi lebih bersifat kemitraaan dan koordinatif.

(3) Kebangsaan yang berkemanusiaan, bukan organisasi keagamaan, politik dan tidak berafiliasi dengan organisasi politik.

BAB V JATI DIRI

Pasal 11 Jati Diri

Jati diri organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan merupakan jati diri bangsa Indonesia yaitu manunggalnya kesadaran berbangsa dan kesadaran beragama.

BAB VI

VISI DAN MISI

Pasal 12 VISI

Visi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan yaitu terwujudnya Indonesia Raya.

Pasal 13

MISI

Misi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan meliputi :

(1) Menanamkan Cinta Tanah Air Indonesia sebagai bagian dari iman; (2) Menyelenggarakan pendidikan Cinta Tanah Air dalam arti yang seluas-luasnya; (3) Melestarikan nilai-nilai Cinta Tanah Air Indonesia; (4) Melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia.

BAB VII TUJUAN

Pasal 14 Tujuan

Tujuan Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan untuk :

(1) Mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menjaga persatuan kesatuan bangsa Indonesia,

(2) berperan aktif dalam mensejahterakan bangsa Indonesia,


(3) menumbuhkembangkan rasa wajib membela tanah air Indonesia demi kelangsungan hidup bangsa dan negara,

(4) menjadikan manusia Indonesia bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan adanya Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VIII

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 15 Tugas

Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan mempunyai tugas :

(1) Melaksanakan pendidikan Cinta Tanah Air Indonesia sebagai bagian dari iman. (2) Menyatukan tekad satu bangsa yang memiliki keberagaman dan perbedaan

budaya, suku, agama, adat, bahasa daerah beserta niai-nilai luhur yang terdapat didalamnya;

(3) Menggalang hubungan timbal balik dalam menanam, menumbuhkembangkan serta melestarikan nilai-nilai luhur Cinta Tanah Air Indonesia kepada segenap komponen bangsa;

(4) Mensosialisasikan dan membudayakan nilai-nilai luhur Cinta Tanah Air Indonesia secara berkelanjutan dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan Negara dengan memanfaatkan media informasi dalam arti yang seluas-luasnya

(5) Melestarikan budaya hormat menghormati, tolong menolong, harga menghargai dan saling bertoleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

(6) berperan aktif dalam mensejahterakan bangsa Indonesia, (7) meningkatkan kesadaran bela tanah air Indonesia demi kelangsungan hidup

bangsa dan Negara (8) Menjadikan manusia Indonesia yang bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa

dengan adanya Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 16 Fungsi

Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan mempunyai fungsi :

(1) Sebagai wadah terjalinnya hubungan timbal balik bagi seluruh lapisan masyarakat, baik secara lintas sektoral maupun lintas agama, suku, budaya, dan daerah;

(2) Sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk mencintai tanah airnya;

(3) Sebagai pencetak kader bangsa yang berjiwa, syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tanah air Indonesia;

(4) ikut aktif di dalam penyelenggaraan pendidikan Cinta Tanah Air Indonesia beserta penerapannya


Bab IX PEMRAKARSA DAN PENDIRI

Pasal 17

Pemrakarsa

Pemrakarsa adalah tokoh yang memprakarsai berdirinya organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai Manunggalnya Keimanan dan Kemanusiaan.

Pasal 18 Pendiri

Pendiri adalah tokoh-tokoh yang mendirikan organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai Manunggalnya Keimanan dan Kemanusiaan yang tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB X DEWAN PENYANTUN

Pasal 19

Dewan Penyantun

1. Dewan Penyantun adalah Tokoh Agama-Agama di Indonesia. 2. Dewan Penyantun memiliki kedaulatan tertinggi. 3. Keanggotaan Dewan Penyantun dipilih dan ditentukan oleh Dewan Penyantun sendiri. 4. Dewan Penyantun hanya ditingkat Pusat organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air

Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan.

BAB XI DEWAN PERTIMBANGAN

Pasal 20

Dewan Pertimbangan Pusat

1. Dewan Pertimbangan adalah Tokoh-Tokoh Agama dan atau Tokoh Masyarakat. 2. Dewan Pertimbangan Pusat organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang

Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan ada pada setiap tingkat organisasi. 3. Dewan Pertimbangan Pusat dipilih oleh Dewan Penyantun. 4. Dewan Pertimbangan Pusat berwenang, bertugas dan bertanggung jawab

menerjemahkan arahan Dewan Penyantun. 5. Dewan Pertimbangan Pusat berwenang, bertugas dan bertanggung jawab menyetujui

keanggotaan Dewan Ketahanan Organisasi Pusat. 6. Dewan Pertimbangan Pusat memberikan saran dan nasehat kepada Dewan Pimpinan

Pusat baik diminta maupun tidak diminta.


Pasal 21 Dewan Pertimbangan di Daerah

1. Dewan Pertimbangan adalah Tokoh-Tokoh Agama dan atau Tokoh Masyarakat di

daerah sesuai tingkatan organisasi. 2. Dewan Pertimbangan di Daerah organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia

Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan dipilih oleh Musyawarah sesuai tingkat organisasi.

3. Dewan Pertimbangan di Daerah berwenang, bertugas dan bertanggung jawab menerjemahkan arahan sesuai tingkatan organisasi.

4. Dewan Pertimbangan di Daerah memberikan saran dan nasehat kepada Dewan Pimpinan Daerah sesuai tingkatan organisasi baik diminta maupun tidak diminta.

BAB XII

DEWAN KETAHANAN ORGANISASI

Pasal 22 Dewan Ketahanan Organisasi

1. Dewan Ketahanan Organisasi adalah para intelektual, Tokoh Masyarakat yang peduli

terhadap organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan sesuai tingkatan organisasi.

2. Dewan Ketahanan organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan dipilih oleh Musyawarah dan disetujui Dewan Pertimbangan sesuai tingkat organisasi masing-masing.

3. Dewan Ketahanan organisasi berfungsi dan bertanggung jawab sebagai konsultan organisasi, fasilitator kegiatan organisasi sesuai tingkatan organisasi baik diminta maupun tidak diminta.

BAB XII KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 23

Anggota Dan Pengurus

1. Setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat AD / ART dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak termasuk anggota organisasi terlarang, dapat diterima menjadi anggota Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan.

2. Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.


Pasal 24 Tingkat Kepengurusan

Kepengurusan Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai

Manunggalnya Keimanan dan Kemanusiaan terdiri dari:

1. Dewan Pimpinan Pusat

2. Dewan Pimpinan Daerah

3. Dewan Pimpinan Cabang

4. Dewan Pimpinan Ranting.

5. Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara

6. Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Daerah

Pasal 25 Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) adalah pimpinan tertinggi yang memimpin organisasi pada kesatuan daerah-daerah dalam negara Republik Indonesia dan perwakilan luar negeri Pusat.

2. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.

3. Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat disusun oleh Tim Formatur. 4. Dewan Pimpinan Pusat dari unsur Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia

Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan dan Kemanusiaan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang, untuk satu masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali.

5. Ketua Umum DPP dibantu oleh Ketua-Ketua dan bersifat kolektif kolegial. 6. Dalam kondisi tertentu Ketua Umum DPP dapat menetapkan seorang Ketua Pelaksana

Tugas Sementara 7. Pertanggung jawaban Tugas dan tanggung jawab DPP di Musyawarah Nasional

dilakukan oleh Ketua Umum DPP 8. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) berwenang membentuk Dewan Pimpinan Daerah dan

Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara. 9. Ketentuan mengenai personalia dan susunan Dewan Pimpinan Pusat berserta tugas

dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 26 Dewan Pimpinan Daerah (DPD)

1. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) memimpin organisasi Daerah dari daerah-daerah dalam propinsi serta melaksanakan tugas dari Dewan Pimpinan Pusat.

2. Ketua Dewan Pimpinan Daerah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah 3. Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, untuk masa

jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali serta ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat.

4. Ketua Dewan Pimpinan Daerah karena jabatannya, menjadi wakil Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk Daerahnya.


5. Ketua DPD dibantu oleh Wakil-Wakil Ketua dan bersifat kolektif kolegial. 6. Dalam kondisi tertentu jika Ketua DPD tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka

Dewan Pimpinan Pusat dapat menetapkan seorang Ketua Pelaksana Tugas (PLT) yang melakukan tugas tugas Ketua DPD.

7. DPD memiliki wewenang membentuk Dewan Pimpinan Cabang. 8. Ketentuan mengenai personalia dan susunan Dewan Pimpinan Daerah berserta tugas

dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 27 Dewan Pimpinan Cabang (DPC)

1. Dewan Pimpinan Cabang memimpin organisasi kesatuan cabang-cabang dalam Cabang kabupaten/kota serta melaksanakan tugas dari Dewan Pimpinan Daerah.

2. Ketua Dewan Pimpinan Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Cabang. 3. Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, untuk masa

jabatan 5 tahun yang dipilih dalam Musyawarah Cabang (MUSCAB), dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali serta ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

4. Dalam kondisi tertentu jika Ketua DPC tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka Dewan Pimpinan Daerah dapat menetapkan seorang Ketua Pelaksana Tugas (PLT) yang melakukan tugas tugas Ketua DPC.

5. DPC memiliki wewenang membentuk Dewan Pimpinan Cabang (DPR) 6. Ketentuan mengenai susunan Dewan Pimpinan Cabang berserta tugas dan tanggung

jawabnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 28

Dewan Pimpinan Ranting (DPR)

1. Dewan Pimpinan Ranting memimpin organisasi kesatuan anggota dalam Ranting Kecamatan serta melaksanakan tugas dari Dewan Pimpinan Cabang.

2. Ketua Dewan Pimpinan Ranting dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Ranting. 3. Dewan Pimpinan Ranting terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, untuk masa

jabatan 5 (lima) tahun yang dipilih dalam Musyawarah Ranting (MUSRAN), dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali serta ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPD).

4. Dalam kondisi tertentu jika Ketua DPR tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka Dewan Pimpinan Cabang dapat menetapkan seorang Ketua Pelaksana Tugas (PLT) yang melakukan tugas tugas Ketua DPR.

5. Ketentuan mengenai susunan Dewan Pimpinan Ranting berserta tugas dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).


Pasal 29 Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara (DPLNP)

1. Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara PCTA INDONESIA adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan dan Kemanusiaan pada wilayah-wilayah negara tertentu, serta melaksanakan tugas dari Dewan Pimpinan Pusat.

2. Susunan pengurus Dewan Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara PCTA INDONESIA terdiri dari sekurang-kurangnya 4 (empat ) orang, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali serta ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat.

3. Ketua Dewan Perwakilan luar negeri Pusat Negara PCTA INDONESIA dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Perwakilan Luar Negeri setingkat Negara di negara tertentu yang mengikutsertakan perwakilan wilayah yang ada di Negara tersebut

4. Dalam kondisi tertentu jika Ketua Dewan Perwakilan luar negeri Pusat Negara PCTA INDONESIA tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka Dewan Pimpinan Pusat dapat menetapkan seorang Ketua Pelaksana Tugas (PLT) yang melakukan tugas-tugas Ketua Dewan Perwakilan luar negeri Pusat

5. Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara berwenang membentuk Dewan Perwakilan Luar Negeri Daerah.

6. Ketentuan mengenai persoanalia dan susunan Pengurus Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara PCTA INDONESIA beserta tugas dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

PASAL 30 Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Daerah (DPLND)

1. Dewan Perwakilan Luar Negeri Daerah PCTA INDONESIA ialah pimpinan tertinggi yang memimpin Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan dan Kemanusiaan pada suatu Propinsi atau Daerah dalam sebuah Negara di luar negeri.

2. Susunan pengurus perwakilan Luar Negeri Daerah PCTA INDONESIA terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga ) orang, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali serta ditetapkan Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Pusat

3. Ketua dan Pengurus Perwakilan Luar Negeri Daerah PCTA INDONESIA dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah dan ditetapkan oleh Musyawarah Perwakilan Luar Negeri Daerah

4. Dalam kondisi tertentu jika Ketua Dewan Perwakilan luar negeri Daerah PCTA INDONESIA tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka Ketua Dewan Perwakilan luar negeri Pusat PCTA INDONESIA dapat menetapkan seorang Ketua Pelaksana Tugas (PLT) yang melakukan tugas tugas Ketua Dewan Perwakilan luar negeri Daerah.

5. Ketentuan mengenai personalia dan susunan Pengurus Perwakilan Luar Negeri PCTA INDONESIA beserta tugas dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).


BAB XIV PEMBENTUKAN DEWAN PIMPINAN

DAERAH, CABANG DAN PERWAKILAN LUAR NEGERI

Pasal 31 Pembentukan Dewan Pimpinan Daerah, Cabang Dan Perwakilan Luar Negeri

1. Pada Provinsi dapat dibentuk Dewan Pimpinan Daerah dan pada Kabupaten/Kota dapat dibentuk Dewan Pimpinan Cabang, dan di luar negeri dapat dibentuk Perwakilan Luar Negeri Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan.

2. Pembentukan Dewan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan Perorangan, Instansi, lembaga, organisasi yang memiliki visi dan misi cinta tanah air Indonesia

BAB XV

HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN ORGANISASI LAINNYA

Pasal 32

Hubungan Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Organisasi Lainnya

1. Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya keimanan dan kemanusiaan menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi lainnya baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Pola hubungan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Pusat Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan.

BAB XVI

RAPAT DAN MUSYAWARAH

Pasal 33

Tingkatan Rapat Dan Musyawarah

Rapat dan Musyawarah Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan terdiri atas :

(1) Musyawarah Nasional ; (2) Musyawarah Nasional Luar Biasa; (3) Rapat Pimpinan Nasional ; (4) Rapat Kerja Nasional; (5) Musyawarah Daerah (6) Musyawarah Daerah Luar Biasa; (7) Rapat Kerja Daerah. (8) Musyawarah Cabang


(9) Musyawarah Cabang Luar Biasa (10) Rapat Kerja Cabang (11) Musyawarah Ranting (12) Musyawarah Ranting Luar Biasa (13) Rapat Kerja Ranting (14) Musyawarah Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara (15) Musyawarah Luar Biasa Tingkat Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara (16) Rapat Kerja Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara (17) Musyawarah Perwakilan Luar Negeri Daerah (18) Musyawarah Luar Biasa Tingkat Perwakilan Luar Negeri Daerah (19) Rapat Kerja Perwakilan Luar Negeri Daerah (20) Rapat-Rapat Lain

Pasal 34

Musyawarah Nasional

Musyawarah Nasional merupakan pemegang kekuasaan dibawah tingkat

kekuasaan Dewan Penyantun Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan, diadakan paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun dan memiliki kewenangan :

(1) Memilih Ketua Umum; (2) Menetapkan dan/atau merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; (3) Menetapkan Garis-garis Besar Program Persaudaraan Cinta Tanah Air; (4) Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat; (5) Memilih Dewan Pimpinan Pusat; (6) Menetapkan Keputusan- Keputusan lainnya;

Pasal 35

Musyawarah Nasional Luar Biasa

Musyawarah Luar Biasa mempunyai wewenang dan kekuasaan :

(1) Diadakan atas undangan Dewan Penyantun apabila kelangsungan hidup Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan dalam keadaan terancam dan menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa serta apabila Dewan Pimpinan Pusat melanggar Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga atau Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Nasional.

(2) Diadakan atas undangan Dewan Pimpinan Pusat apabila kelangsungan hidup Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan dalam keadaan terancam dan menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa serta apabila Dewan Pimpinan Pusat melanggar Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga atau Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Nasional.

(3) Diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan ½ (setengah) dari Dewan Pimpinan Cabang serta mendapat persetujuan Dewan Penyantun.


(4) Dewan Pimpinan Pusat wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Luar Biasa.

Pasal 36

Rapat Pimpinan Nasional

Rapat Pimpinan Nasional diadakan bila dipandang perlu atas undangan Dewan Pimpinan Pusat, untuk melakukan koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi terhadap masalah nasional tertentu, kecuali yang menjadi wewenang Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 36.

Pasal 37

Rapat Kerja Nasional

1. Rapat Kerja Nasional diadakan bila dipandang perlu atas undangan Dewan Pimpinan

Pusat untuk membahas dan menjabarkan program-program penting yang dipandang perlu untuk dilaksanakan diseluruh tingkatan organisasi .

2. Rapat Pimpinan Nasional diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun dan berwenang mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan Program Kerja organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya keimanan dan kemanusiaan .

Pasal 38

Musyawarah Tingkat Daerah dan Cabang

1. Musyawarah Daerah diadakan sedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun dan berwenang :

a. Menyusun Program Kerja Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan Tingkat Daerah dan Cabang.

b. Menilai pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Daerah dan Cabang sesuai kewenangannya.

c. Memilih Ketua dan Dewan Pimpinan Daerah dan Cabang sesuai kewenangannya. 2. Menetapkan keputusan- keputusan lainnya dalam batas wewenangnya.

Pasal 39

Musyawarah Luar Biasa

Musyawarah Luar Biasa terdiri atas :

1) Musyawarah Daerah Luar Biasa; 2) Musyawarah Cabang Luar Biasa. 3) Musyawarah Luar Biasa Tingkat Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara 4) Musyawarah Luar Biasa Tingkat Perwakilan Luar Negeri Daerah


Pasal 40

Rapat Kerja

1. Rapat Kerja Tingkat Daerah dan Perwakilan Luar Negeri terdiri atas :

a. Rapat Kerja Dewan Pimpinan Daerah ; b. Rapat Kerja Dewan Pimpinan Cabang. c. Rapat Kerja Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara d. Rapat Kerja Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Daerah

2. Rapat Kerja Tingkat Daerah, Cabang dan Perwakilan Luar Negeri diadakan sedikitnya sekali dalam 2 (dua) tahun dan berwenang mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan Program Umum Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan.

Pasal 41

Rapat-Rapat Lain

DPP, DPD, DPC, DPR, DPLNP dan DPLND dapat menyelenggarakan Rapat-rapat lain untuk menunjang organisasi dengan ketentuan tidak bertentangan dengan AD/ART dan tidak melampaui kewenangannya

Pasal 42

Peserta

Peserta Rapat dan Musyawarah Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan sebagaimana dimaksud Pasal 30, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 43

Kuorum Dan Pengambilan Keputusan

1. Musyawarah dan Rapat Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai

Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta.

2. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

3. Dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan pimpinan, sekurang-kurangnya disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

4. Pengambilan keputusan perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah dengan ketentuan : a. Sekurang- kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta harus hadir. b. Sekurang- kurangnya Keputusan adalah sah apabila dengan persetujuan 2/3 (dua

pertiga) dari jumlah peserta hadir.


BAB XVII KEUANGAN

Pasal 44

Sumber Keuangan

Keuangan diperoleh dari :

a. Iuran Anggota; b. Hasil / keuntungan usaha milik PCTA Indonesia c. Hasil /Keuntungan usaha kerjasama PCTA Indonesia dengan Pihak lain. d. Sumbangan dari simpatisan Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai

Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan baik pribadi maupun institusi yang tidak mengikat dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Sistem Laporan Keuangan Setiap pengelolaan keuangan wajib melaporkan pertanggungjawaban baik secara internal dan atau secara eksternal.

BAB XVIII PERATURAN PERALIHAN

Pasal 46 Peraturan Peralihan

1. Selama peraturan-peraturan dan badan-badan belum dibentuk, maka berlaku keputusan-keputusan yang ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

2. Semua peraturan yang telah ada sebelum ditetapkan Anggaran Dasar ini dilakukan penyesuiaan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam Musyawarah Nasional.

BAB XVIII PENUTUP

Pasal 47 Penutup

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan.

2. Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Jombang Pada tanggal : 18 Maret 2017

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL I

Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan

Ketua : Prof. Dr. Ir. Tries Edy Wahyono, MM.

Wakil Ketua : Drs H. Mawardi Harirama, Msi.

Sekretaris : Drs. Djamal Abdul Naser, MT

Anggota 1 : Drs. Yoseph Rero

Anggota 2 : Sujianto, SH.

atas berkat rahmat allah yang maha ... -...

Documents