ASPEK PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

MK. KOTA DAN PERMUKIMAN

PINDO TUTUKO

7 (Tujuh) ASPEK PERMUKIMAN

• Aspek Politik• Aspek Ekonomi• Aspek Sosial• Aspek Lingkungan• Aspek Budaya• Aspek Amenity (fasilitas

hiburan/rekreasi)• Aspek Komunikasi

ASPEK POLITIK

• Tersalurkannya aspirasi masyarakat melalui pelayanan yang efisien dan efektif serta tumbuhnya situasi politik yang aman.

ASPEK EKONOMI

• Berkembangnya ekonomi (industri besar dan industri rumah) hendaknya dijadikan komponen utama sebagai potensi yang harus dikembangkan

• Memfasilitasi potensi sehingga meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat.

• Penanganan dampak polusi industri dengan perencanaan yang baik sehingga tidak menimbulkan kondisi yang kontradiktif terhadap hunian dan lingkungan hidup sekitarnya.

ASPEK SOSIAL

• Fasilitas kesehatan memadai• Meningkatkan wawasan kesehatan dan

keselamatan kerja dalam proses kerja industri rumah tangga

• Memperhatikan proses kerja dan keselamatan kerja

• Fasilitas pemakaman.

ASPEK BUDAYA

• Fasilitas pendidikan yang memadai baik dari segi kualitas fisik dan kuantitasnya.

• Peningkatan peran serta masyarakat/swasta yang baik dalam bidang pendidikan.

• Pemerataan dan keseimbangan pelayanan pendidikan perlu dilakukan

• Pengembangan lembaga pendidikan keterampilan yang berkaitan dengan keinginan pasar.

ASPEK LINGKUNGAN

• Perlu dilakukan penegakan hukum lingkungan agar ruang hijau tetap bertahan.

• Masyarakat perlu ditingkatkan wawasan dan kesadarannya akan perlunya keseimbangan ruang untuk menjaga kenyamanan dan keberlanjutan lingkungan.

• Usaha-usaha industri yang berkembang perlu dioptimalkan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

• Penanggulangan masalah sampah dan limbah

ASPEK AMENITY

• Fasilitas olahraga (terbuka maupun tertutup)

• Tempat bermain atau lapangan bermain.

• Taman dan jalur hijau yang berfungsi sebagai nilai estetis kawasan.

• Fasilitas rekreasi lainnya.

ASPEK KOMUNIKASI

• Fasilitas perhubungan (angkutan umum, angkutan air, angkutan udara, dst)

• Fasilitas telekomunikasi (telepon, wartel, internet, telum, dst)

• Fasilitas untuk melayani surat menyurat (kantor pos, bis surat)

PRASARANA LINGKUNGANLingkup prasarana• Utilitas umum: listrik, telekomunikasi, jaringan air bersih,

sanitasi, jaringan air limbah, pengelolaan sampah, jaringan gas.• Pekerjaan umum: jalan, dam (bendungan,waduk),

kanal/boezem untuk irigasi dan drainase.• Sektor transportasi: jaringan rel antar kota atau dalam kota,

pelabuhan (air dan udara), terminal.

• Prasarana adalah sebuah istilah yang memayungi berbagai aktivitas yang berkaitan dengan “social overhead capital” dari pembangunan ekonomi yang meliputi bidang fisik dan ekonomi.

Peran Prasarana• Prasarana yang layak membantu dalam menentukan keberhasilan

dan kegagalan sebuah negara dalam hal keanekaragaman produksi, memperluas perdagangan, mengatasi pertumbuhan penduduk, mengurangi kemiskinan, atau memperbaiki kualitas lingkungan.

• Prasarana yang berdasarkan permintaan efektif dan dikerjakan secara efisien dan baik dapat meningkatkan produktifitas dan menurunkan biaya produksi.

Pengalokasian pembangunan prasarana yang baik di pedesaan dapat:• Mengurangi pertumbuhan penduduk di kota.• Mengurangi kemiskinan di perdesaan.• Mengurangi beban biaya transportasi, telkomunikasi, dan energi.• Memberikan kontribusi terhadap lingkungan yang berkelanjutan

Prinsip Penyediaan Prasarana• Prasarana dikelola sebagai sebuah bisnis, nukan secara birokratik

(berdasarkan permintaan) dan diukur dengan kepuasan pelanggan.• Kemauan besar untuk membayar layanan prasarana umum (termasuk

orang miskin) untuk mendorong kesempatan besar bagi pengembalian investasi.

• Pelibatan sektor swasta dalam pengelolaan, pendanaan, atau kepemilikan diperlukan untuk menjamin sebuah orientasi bisnis prasarana.

• Penerapan pola kompetisi secara langsung (pada masyarakat) atau tidak langsung (memalui tender bebas).

• Memberikan pengguna dan stakeholders untuk bertanggung-jawab dalam hal perencanaan dan pembuatan peraturan pelayanan prasarana serta inisiatif dalam desain, pengoperasian, dan pendanaan.

• Kerjasama publik dan swasta dalam pendanaan.

Model Pembangunan Prasarana

1. Publik sebagai pemilik, perusahaan/instansi pemerintah sebagai pelaksana:

• Melaksanakan prosedur operasional sesuai Perda.• Standar UMR.• Pembukuan.• Kompensasi.• Tarif untuk menutup biaya pelaksana Subsidi (sistem komersial)2. Publik sebagai pemilik, perusahaan swasta sebagai • Melalui kontrak sewa.• Pengoperasian dan pemeliharaan penuih atas prasarana.• Konsesi (tanggung jawab atas kontruksi dan pendanaan baru)

3. Swasta sebagai pemilik sekaligus pelaksana:• Jika pelayanan dapat disediakan secara kompetitif

maka monopoli dapat dihindari.

4. Masyarakat sebagai pengguna dan pelaksana:• Prasarana skala lingkungan.• Masyarakat terlibat dalam pembuatan keputusan

penyusunan prioritas.• Pertimbangan dan menanggung dana bersama

terhadap baiaya dan manfaat.• Perlu pendampingan, pelatihan, dan pembiayaan

bagi operator.

Aspek Lingkungan Permukiman

• Berdasarkan penerapan Locally Based Demand (LBD) dalam penataan permukiman di perkotaan tahun 2002, terdapat 5 aspek, yaitu:

1. Lokasi2. Kependudukan3. Bangunan4. Sarana dan Prasarana dasar.5. Sosial ekonomi

• Lokasi1. Status legalitas tanah.2. Status penguasaan bangunan.3. Frekuensi Bencana kebakaran.4. Frekuensi bencana banjir.5. Frekuensi bencana tanah longsor.• Kependudukan1. Tingkat kepadatan penduduk.2. Rata-rata Anggota Rumah Tangga (Family Size).3. Jumlah KK per-rumah.4. Tingkat pertumbuhan penduduk.5. Angka kematian kasar.6. Status gizi balita.7. Angka kesakitan malaria.8. Angka kesakitan diare.9. Angka kesakitan demam berdarah.

• Bangunan1. Tingkat kualitas bangunan.2. Tingkat kepadatan bangunan.3. Tingkat kelayakan bangunan.4. Tingkat penggunaan luas lantai bangunan.• Sarana dan Prasarana Dasar1. Tingkatan Pelayanan air bersih.2. Kondisi sanitasi lingkungan.3. Kondisi persampahan.4. Kondisi saluran air hujan (drainase).5. Kondisi jalan.6. Besarnya ruang terbuka.• Sosial ekonomi1. Tingkat kemiskinan.2. Tingkat pendapatan.3. Tingkat pendidikan.4. Tingkat kerawanan keamanan