ASPEK LEGAL PRAKTEK MANDIRI PERAWAT

Evidence: Hasil Evaluasi Peran dan Fungsi Perawat Evidence: Hasil Evaluasi Peran dan Fungsi Perawat Puskesmas Daerah TerpencilPuskesmas Daerah Terpencil

(Depkes & UI, 2005)(Depkes & UI, 2005)

Terkait dengan tindakan medik:Terkait dengan tindakan medik:1.1. Menetapkan diagnosis penyakit (92.6%)Menetapkan diagnosis penyakit (92.6%)2.2. Membuat resep obat (93.1%)Membuat resep obat (93.1%)3.3. Melakukan tindakan pengobatan di dalam Melakukan tindakan pengobatan di dalam

maupun di luar gedung puskesmas (97.1%)maupun di luar gedung puskesmas (97.1%)4.4. Melakukan pemeriksaan kehamilan (70.1%) Melakukan pemeriksaan kehamilan (70.1%)

dan melakukan pertolongan persalinan dan melakukan pertolongan persalinan (57.7%) (57.7%)

Direkomendasikan:Direkomendasikan:Perlu peningkatan kordinasi dalam mewujudkan Perlu peningkatan kordinasi dalam mewujudkan

perlindungan hukum bagi perawat khususnya perlindungan hukum bagi perawat khususnya untuk tugas tugas limpah dalam hal untuk tugas tugas limpah dalam hal pengobatan.pengobatan.

Tata Hukum di IndonesiaTata Hukum di Indonesia UUD ,45 : Indonesia adalah negara yang UUD ,45 : Indonesia adalah negara yang

berdasarkan Hukum (berdasarkan Hukum (RechstaatRechstaat) dan tidak ) dan tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (berdasarkan pada kekuasaan belaka (MachstaatMachstaat))

Sumber Hukum : UUD 45, Tap MPR, UU/Peraturan Sumber Hukum : UUD 45, Tap MPR, UU/Peraturan pengganti UU, PP, Kepres, Permenkes/kepmenkes, pengganti UU, PP, Kepres, Permenkes/kepmenkes, peraturan lainnyaperaturan lainnya

Fungsi Hukum dlm Praktik PerawatFungsi Hukum dlm Praktik Perawat Memberikan kerangka untuk menentukan Memberikan kerangka untuk menentukan

tindakan keperawatan mana yang sesuai tindakan keperawatan mana yang sesuai dengan hukumdengan hukum

Membedakan tanggung jawab perawat Membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi laindengan profesi lain

Membantu menentukan batas-batas Membantu menentukan batas-batas kewenangan tindakan keperawatan mandirikewenangan tindakan keperawatan mandiri

Membantu mempertahankan standard praktik Membantu mempertahankan standard praktik keperawatan dengan meletakkan posisi keperawatan dengan meletakkan posisi perawat memiliki akuntabilitas dibawah perawat memiliki akuntabilitas dibawah hukum.hukum.

Tanggung Jawab Hukum Tanggung Jawab Hukum dalam Praktikdalam Praktik

Melaksanakan keperawatan mandiri Melaksanakan keperawatan mandiri atau yang didelegasiatau yang didelegasi

Tata Hukum Kes di Indonesia

UUD 45UU No.23/1992

Ttg KesehatanUU No.29/2004

Ttg. Praktik Dokter

Permenkes 1419/2005 Penyelenggaraan Praktik dokter & dokter gigi

Permenkes 1239/2002 ttg Registrasi Praktik Keperawatan

RUU PRAK.KEP

????....

PRAKTIK KEPERAWATAN

RUU PRAKTIK TENAGA KESEHATAN ????....

UU No.23/1992

Ttg Kesehatan

Pasal 32 ayat 4:Pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan, hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.”

Pasal 53, ayat 1:Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.

Pasal 53, ayat 2: Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien

PERMENKES 1239/2001 TTG REGISTRASI DAN PRAKTIK KE

SIP

SIK

SIPP

PASAL KRUSIAL DALAM KEPMENKES PASAL KRUSIAL DALAM KEPMENKES 1239/2001 TTG PRAKTIK KEPERAWATAN1239/2001 TTG PRAKTIK KEPERAWATAN

Melakukan asuhan keperawatan meliputi Pengkajian, Melakukan asuhan keperawatan meliputi Pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan dan evaluasi.melaksanakan tindakan dan evaluasi.

Pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukan atas Pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukan atas permintaan tertulis dokterpermintaan tertulis dokter

Dalam melaksanakan kewenangan perawat Dalam melaksanakan kewenangan perawat berkewajiban :berkewajiban : Menghormati hak pasienMenghormati hak pasien Merujuk kasus yang tidak dapat ditanganiMerujuk kasus yang tidak dapat ditangani Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlakuperundang-undangan yang berlaku Memberikan informasiMemberikan informasi Meminta persetujuan tindakan yang dilakukanMeminta persetujuan tindakan yang dilakukan Melakukan catatan perawatan dengan baikMelakukan catatan perawatan dengan baik

• Dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa seseorang , perawat berwenang melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan yang ditujukan untuk penyelamatan jiwa.

• Perawat yang menjalankan praktik perorangan harus mencantumkan SIPP di ruang praktiknya

• Perawat yang menjalankan praktik perorangan tidak diperbolehkan memasang papan praktik (sedang dlam proses amandemen)

Perawat yang memiliki SIPP dapat melakukan Perawat yang memiliki SIPP dapat melakukan asuhan dalam bentuk kunjungan rumahasuhan dalam bentuk kunjungan rumah

Persyaratan praktik perorangan sekurang-Persyaratan praktik perorangan sekurang-kurangnya memenuhi :kurangnya memenuhi : Tempat praktik memenuhi syaratTempat praktik memenuhi syarat Memiliki perlengkapan peralatan dan Memiliki perlengkapan peralatan dan

administrasi termasuk formulir /buku administrasi termasuk formulir /buku kunjungan, catatan tindakan dan formulir kunjungan, catatan tindakan dan formulir rujukanrujukan

LARANGAN• Perawat dilarang menjalankan praktik selain yang

tercantum dalam izin dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi

• Bagi perawat yang memberikan pertolongan dalam keadaan darurat atau menjalankan tugas didaerah terpencil yang tidak ada tenaga kesehatan lain, dikecualikan dari larangan ini

Kepala dinas atau organisasi profesi dapat Kepala dinas atau organisasi profesi dapat memberikan peringatan lisan atau tertulis memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada perawat yang melakukan kepada perawat yang melakukan pelanggaranpelanggaran

Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 kali, apabila tidak diindahkan SIK dan SIPP kali, apabila tidak diindahkan SIK dan SIPP dapat dicabut.dapat dicabut.

Sebelum SIK atau SIPP di cabut kepala dinas Sebelum SIK atau SIPP di cabut kepala dinas kesehatan terlebih dahulu mendengar kesehatan terlebih dahulu mendengar pertimbangan dari MDTK atau MP2EMpertimbangan dari MDTK atau MP2EM

SANKSISANKSI Pelanggaran ringan , pencabutan izin Pelanggaran ringan , pencabutan izin

selama-lamanya 3 bulanselama-lamanya 3 bulan Pelanggaran sedang , pencabutan izin Pelanggaran sedang , pencabutan izin

selama-lamanya 6 bulan selama-lamanya 6 bulan Pelanggaran berat, pencabutan izin selama-Pelanggaran berat, pencabutan izin selama-

lamanya 1 tahunlamanya 1 tahun Penetapan pelanggaran didasarkan pada Penetapan pelanggaran didasarkan pada

motif pelanggaran serta situasi setempatmotif pelanggaran serta situasi setempat

IMPLIKASI DALAM TATATAN PRAKTEK

SEBAGAI TENAGA PERAWAT RS DAN PUSKESMAS ATAU TENAGA KESEHATAN DI LEMBAGA PELAYANAN

KESEHATAN LAINNYA

“ PERAWAT BEKERJA DAN MELAKUKAN KEWAJIBAN SESUAI DENGAN PERINTAH JABATAN TIDAK BISA DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUGIAN ATAU KESALAHAN YG DILAKUKAN “ KUHAP PASAL 51”

HOME CARESK DIRJEN DIRJEN YAN MED

NO HK. 00.06.5.1.311

Ada 23 tindakan keperawatan mandiri yang bisa dilakukan oleh perawat home care a/l1. vital sign2. memasang nasogastric tube3. memasang selang susu besar4. memasang cateter5. penggantian tube pernafasan6. merawat luka decukbitus7. suction8. memasang peralatan O29. penyuntikan (IV,IM, IC,SC)

10. Pemasangan infus maupun obat11. Pengambilan preparat12. Pemberian huknah/laksatif13. Kebersihan diri14. Latihan dalam rangka rehabilitasi medis15. Tranpostasi klien untuk pelaksanaan pemeriksaan

diagnostik16. Penkes17. Konseling kasus terminal18. konsultasi/telepon19. Fasilitasi ke dokter rujukan20. Menyaipkan menu makanan21. Membersihkan tt pasien22. Fasilitasi kegiatan sosial pasien23. Fasilitasi perbaikan sarana klien.

Praktek mandiri perawatJUKLAK KEPMENKES 1239

1. SIP dan SIPP harus ada2. Ruangan praktek sesuai ketentuan3. Tersedia alat perawatan, alat rumah tangga dan

alat emergency sesuai ketentuan4. Kewenangan : pemenuhan kebutuhan O2, Nutrisi, Integritas jaringan, cairan dan

elektrolit, Eliminasi, Kebersihan diri, Istirahat tidur, Obat-obatan, Sirkulasi, Keamanan dan keselematan, Manajemen nyeri, Kebutuhan aktivitas, psikososial, interaksi sosial, menjelang ajal, seksual, lingkungnan sehat, kebutuhan bumil, ibu melahirkan, bayi baru lahir, post partum, baunyak lagi )

Dalam Fase Transisi Tindakan Medik dilakukan….:

1. Algoritme Klinik untuk Perawat yang bekerja di Puskesmas2. Balai Pengobatan di bawah pengawasan dokter3. Berbagai sarana kesehatan dan praktik mandiri:

@ Delegasi tertulis@ Delegasi lisan

4. Kewenangan atributif (harus terdapat dalam Undang Undang Praktik Keperawatan

5. Amandemen Kepmenkes 1239/2001: papan nama harus dipasang, kewenangan atributif, uji kompetensi

RUU PRAKTIK KEPERAWATAN (draf 19)• BAB I : Ketentuan Umum• BAB II : Azas dan Tujuan• BAB III : Lingkup Praktik Keperawatan• BAB IV : Konsil Keperawatan Indonesia• BAB V : Standard Pendidikan Profesi Kep.• BAB VI : Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan • BAB VII : Registrasi Praktik Keperawatan• BAB VIII : Penyelenggaraan Praktik Kep.• BAB IX : Pembinaan, Pengembangan dan • Pengawasan• BAB X : Ketentuan Peralihan• BAB XI : Ketentuan Penutup

RUU PRAKTIK KEPERAWATAN(draft)

• Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia.

• Praktik keperawatan adalah tindakan mandiri perawat melalui kolaborasi dengan sistem klien dan tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan, termasuk praktik keperawatan individual dan berkelompok.

Tujuan UUPKep (draft)Pengaturan penyelenggaraan praktik keperawatan

bertujuan untuk:– memberikan perlindungan dan kepastian hukum

kepada penerima dan pemberi jasa pelayanan keperawatan.

– Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat.

Lingkup praktik kep : (draft)

• Memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah kesehatan sederhana dan kompleks.

• Memberikan tindakan keperawatan langsung, pendidikan, nasehat, konseling, dalam rangka penyelesaian masalah kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam upaya memandirikan sistem klien.

• Memberikan pelayanan keperawatan di sarana kesehatan dan tatanan lainnya.

• Memberikan pengobatan dan tindakan medik terbatas, pelayanan KB, imunisasi, pertolongan persalinan normal dan menulis permintaan obat/resep.

• Melaksanakan program pengobatan secara tertulis dari dokter.

Konsil Keperawatan Indonesia (draft)

• Dalam rangka Pengaturan Penyelenggaraan Praktik Keperawatan Maka dibentuk Konsil Keperawatan Indonesia.

• Konsil Keperawatan Indonesia mempunyai tugas:– Melakukan uji kompetensi dan registrasi perawat; – Mengesahkan standar-standar profesi yang dibuat oleh

organisasi profesi keperawatan dan asosiasi institusi pendidikan keperawatan;

– Membuat peraturan-peraturan terkait dengan praktik perawat untuk melindungi masyarakat.

Wewenang Konsil (draft) • Konsil Keperawatan Indonesia mempunyai wewenang :

– Menyetujui dan menolak permohonan registrasi perawat;– Mengesahkan standar kompetensi perawat yang dibuat oleh

organisasi profesi keperawatan dan asosiasi institusi pendidikan keperawatan;

– Menetapkan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan perawat;– Menetapkan sanksi terhadap kesalahan praktik yang dilakukan

perawat; dan– Menetapkan standar penyelenggaraan program pendidikan

keperawatan

PRAKTIK MANDIRI• Praktik mandiri dapat dilakukan secara perorangan dan atau

berkelompok.• Perawat dalam melakukan praktik mandiri sekurang-

kurangnya memenuhi persyaratan:– Memiliki tempat praktik yang memenuhi persyaratan

kesehatan;– Memiliki perlengkapan untuk tindakan asuhan

keperawatan di luar institusi pelayanan kesehatan termasuk kunjungan rumah;

– Memiliki perlengkapan administrasi yang meliputi buku catatan kunjungan, formulir catatan tindakan asuhan keperawatan serta formulir rujukan.

• Persyaratan perlengkapan, sesuai dengan standar perlengkapan asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi.

• Perawat yang telah mempunyai SIPP dan menyelenggarakan praktik mandiri wajib memasang papan nama praktik keperawatan.

PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPERAWATAN

• Praktik keperawatan dilakukankan berdasarkan pada kesepakatan antara perawat dengan klien dan atau pasien dalam upaya untuk peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, kuratif, dan pemulihan kesehatan.

• Praktik keperawatan dilakukan oleh perawat profesional (RN) dan perawat vokasional (PN).

• PN dalam melaksanakan tindakan keperawatan dibawah pengawasan RN.

• Perawat dapat mendelegasikan dan atau menyerahkan tugas kepada perawat lain yang setara kompetensi dan pengalamannya.

• Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah perawat yang telah memiliki SIPP.

• Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

SPK

D IIIS1 KEP

SPESIALIS

L S P – K I

BARU LULUS/SDH KERJA

UJI KOMPETENSI SESUAI LEVEL PENDIDIKAN

LULUS

TIDAK LULUS

DIKLAT PROFESI

SERTIFIKAT KOMPETENSI

DINKES PROP

S . I . P .

DINKES KAB/KOTA DINKES KAB/KOTA

S . I . K S . I . P . P.

PRAKTEK SARKES PRAKTEK MANDIRI

DRAF AMANDEMEN KEPMENKES 1239

PPNIDEPKES

BNSP