HUKUM INDONESIA

-Maria Ulfah-

Kaidah Hukum

dan

Sanksi

DEFINISI SANKSI + SANKSI HUKUM • Kekuasaan Kemampuan memaksakan kemauan sendiri

pada kemauan orang lain.

• Sanksi

Akibat tertentu yang timbul dari perilaku manusia yang

dapat dikenakan kepada pelakunya, berkenaan dengan

keharusan untuk mematuhi kaidah perilaku.

• Sanksi Hukum

Akibat hukum tertentu yang dapat dikenakan kepada

seseorang/ sekelompok orang berkenaan dengan

perbuatannya yang mematuhi/ tidak mematuhi kaidah

hukum. (Akibat yang diterapkan dari orang yang taat dan

tidak taat pada hukum.)

Apakah sanksi hanya ada pada

kaidah hukum?

• Beberapa Sarjana Hukum berpendapat bahwa yang membedakan

kaidah hukum dari kaidah non-hukum adalah sanksinya. Thomas

Hobbes berpendapat bahwa hukum adalah peraturan-peraturan

perilaku manusia yang diperintahkan dan dipaksakan oleh

penguasa. Jadi menurut Hobbes inti dari hukum adalah sanksi.

• Namun sesungguhnya semua kaidah meletakan kewajiban dan

menuntut kepatuhan. Hal tersebut diwujudkan melalui atau

dalam bentuk sanksinya. Sanksi non-hukum misalnya perasaan

menyesal atau bersalah, dan lain sebagainya.

• Sanksi hukum terorganisasikan (oleh negara), sanksi non-hukum

tidak terorganisasikan, penerapannya tergantung pada

masyarakat.

KLASIFIKASI SANKSI Berdasarkan hakikat substansi dari sanksi:

• Sanksi Positif

Akibat bagi orang yang taat ialah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menguntungkan.

• Sanksi Negatif

Akibat bagi orang yang tidak taat ialah akibat yang tidak menyenangkan/ menderitakan/ merugikan.

Berdasarkan jenis kaidahnya:

• Sanksi hukum

Sanksi yang terorganisasikan dan diterapkan atau ditegakkan oleh masyarakat sebagai kesatuan yang terorganisasi (negara).

• Sanksi non-hukum

Sanksi yang tidak terorganisasikan atau penerapan terjadi di akhirat/ masyarakat.

Sifat memaksa

kaidah

Sanksi Positif

Imbalan, pujian

Rasa senang, ketentraman batin

Sanksi

Negatif

Sanksi bidang hukum administrasi pencabutan izin

Sanksi bidang hukum perdata

membayar ganti rugi

Sanksi bidang hukum pidana

penjara, denda

APAKAH SANKSI HUKUM

UNSUR ESENSIAL

DALAM kaidah HUKUM?

sanksi esensial sanksi tidak esensial

SANKSI ESENSIAL

• J.van Kan

Hukum itu bersifat memaksa.

• Prof. Van der Pot

Sifat memaksa dari kaidah-kaidah hukum adalah pembeda

antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya.

• Snouck Hurgronje

Hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi hukum.

• Thomas Hobbes

Hukum adalah peraturan-peraturan perilaku manusia yang

diperintahkan dan dipaksakan oleh penguasa.

• Pendapat keempat tokoh di atas memperlihatkan

bahwa sifat memaksa (dalam wujud sanksi hukum)

adalah hal esensial dari kaidah hukum. Unsur esensial

yang dimaksud adalah unsur konstitutif unsur yang

menyebabkan sesuatu menjadi sesuatu.

• Pemikiran bahwa sanksi adalah unsur esensial

dilatarbelakangi oleh alasan bahwa hukum berasal

dari kekuasaan yang tercermin dari sanksi.

Hukum tidak bergantung pada kekuasaan, sebaliknya

kekuasaan itu diciptakan oleh hukum dan mempunyai fungsi

mengabdi pada hukum. Jadi kekuasaan dan sanksi bukan

penyebab hukum ada, sebaliknya hukumlah yang

menciptakan sanksi. Artinya hukum yang menetapkan akibat

konkret apabila manusia tidak menaati hukum. Apabila

pemberian sanksi tersebut, tidak berdasar hukum maka

dinamakan main hakim sendiri.

Jadi pandangan mengenai sanksi esensial dapat disangkal

dengan alasan bahwa:

1. Kaidah memaksa tidak hanya kaidah hukum.

2. Semua kaidah juga memiliki sanksi yang bersifat

memaksa.

3. Tanpa sanksi, kaidah hukum tetap ada.

SANKSI TIDAK ESENSIAL

Sanksi hukum penting tetapi tidak esensial.

Eksistensi hukum tidak didasarkan pada adanya sanksi.

Pandangan ini bisa dilihat dari 2 pandangan yakni:

1. Analisis Normatif

2.Analisis Sosiologis

-ANALISIS NORMATIF- 1. Kalau mengidentikkan HUKUM = SANKSI maka berarti

mengidentikkan HUKUM = KEKUASAAN padahal HUKUM

≠ KEKUASAAN.

“Justice without might is helpless; might without justice is tyrannical.”

“Keadilan (hukum) tanpa kekuatan (kekuasaan) adalah tidak berdaya,

sebaliknya, kekuatan (kekuasaan) tanpa keadilan (hukum) adalah tirani.”

-Blaise Pascal-

Kekuasaan tidak menciptakan hukum dan hukum tidak

sepenuhnya bergantung pada kekuasaan.

Kekuasaan diciptakan kaidah hukum dan memiliki fungsi

mengabdi pada hukum.

Sanksi adalah perwujudan dari kekuasaan dan sanksi hanya

bekerja bila ada kekuasaan di belakangnya.

2. Sanksi hukum memaksa orang berperilaku mentaati kaidah

hukum padahal bukan sanksi yang menentukan seseorang

taat atau tidak pada kaidah hukum, tetapi kehendak/

pilihan bebas manusia (free will) yang menentukannya.

Taat/ tidak taat dengan kaidah hukum : kehendak/ pilihan

bebas manusia.

Kaidah hukum tumbuh di masyarakat bertujuan untuk

memenuhi kebutuhan manusia atas ketertiban yang adil

dan keteraturan.

Konsekuensi dari kebutuhan tersebut dengan free will

manusia adalah sanksi hukum.

Jadi sanksi hukum hanya dimaksudkan untuk menghadapi

dan mempengaruhi kehendak/ pilihan bebas manusia

mengarahkan cara manusia berperilaku.

3. Adanya pertanyaan sebagai berikut:

Mana yang merupakan INDUK dan mana yang

merupakan ANAK antara kaidah hukum dan sanksi?

Kaidah hukum yang menciptakan sanksi hukum.

Keberadaan dan pelaksanaan sanksi hukum tergantung

dari kaidah hukum.

• Dari tiga hal di atas, maka SANKSI TIDAK ESENSIAL.

Sanksi adalah unsur penting (unsur yang diperlukan) untuk melaksanakan tujuan hukum yang efektif yakni ketertiban dan keadilan.

• Ketiga argumen tersebut diperkuat lagi oleh analisis

sosiologis.

• Pandangan ini melihat efektivitas dari kaidah hukum.

Kaidah hukum dikatakan efektif jika mampu mempengaruhi perilaku manusia ke arah yang dikehendaki.

• Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kaidah hukum

mempengaruhi perilaku manusia (warga masyarakat):

1. Penyampaian pesan kepada warga masyarakat yang

bersangkutan agar diterima serta dimengerti;

2. Isi pesan adalah sesuatu yang dapat dilaksanakan oleh warga

masyarakat;

3. Harus ada sesuatu yang dapat menumbuhkan disposisi

(dorongan, sikap, kecenderungan) pada warga masyarakat

untuk mematuhi kaidah hukum yang bersangkutan teori

kepatuhan hukum (C.J.M. Schuyt): teori paksa dan teori

konsensus.

-ANALISIS SOSIOLOGIS-

• Friedman berpendapat ada tiga kategori untuk mempengaruhi

perilaku manusia (warga masyarakat):

1. Sanksi negatif maupun positif;

2. Lingkungan sosial dan perilaku para elit;

3. Nilai-nilai internal.

Jadi sanksi hanya salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas kaidah hukum karena ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi efektivitas hukum seperti keenam hal yang telah disebutkan di atas serta faktor-faktor sebagai berikut:

*karakteristik ancaman/ harapan dari sanksi;

*karakteristik manusia (warga masyarakat) yang terkena sanksi

faktor kecepatan penerapan sanksi;

*karakteristik perilaku yang harus dikendalikan;

*lingkungan sosial (pendidikan, sarana);

*internal kepentingan umum, moralitas, adil, percaya.

Berdasarkan pandangan analisa normatif dan analisa sosiologis di atas,

maka dapat dikatakan bahwa:

“SANKSI TIDAK ESENSIAL”

yang esensial ialah:

kaidah hukumnya dan kesadaran hukum masyarakat.

Jadi sanksi tidak esensial, tetapi merupakan bagian penting (hal yang diperlukan) dalam kaidah hukum untuk mendorong orang menjadi taat.

TAAT

HUKUM

SANKSI (e)

KESADARAN HUKUM (i)