asas hukum admnistrasi negara

Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

www.themegallery.com

2Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

PRINSIP GOOD GOVERNANCE

PENDAHULUAN

PERBUATAN PEMERINTAH

ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK



PENDAHULUAN



ISTILAH HUKUM ADMINISTRASI

Civil Law berasal dr kata “Administratief Recht” atau “Bestuurs Recht”

Common Law berasal dr kata “Administrative Law”

Administratief = Bestuurs artinya : lingkungan kekuasaan/kegiatan atau tindakan pemerintahan di luar kegiatan/kekuasaan atau tindakan yg bersifat legislatif dan yudisiil.



PENGERTIAN HAN

Menurut VAN WIJK KONIJNENBELT, Hukum Administrasi adalah :“Hukum administrasi mrpk instrumen yuridis yg memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pengendalian tsb dgn tujuan terdapatnya suatu perlindungan hukum”

Dr pengertian tsb, diambil unsur2 Hukum Administrasi sbb :

1. Instrumen yuridis sbg sarana2. Pengendalian o/ pemerintah3. Partisipasi masyarakat4. Perlindungan hukum



RUANG LINGKUP HAN

Ruang lingkup HAN bergantung pd perkembangan sistem pemerintahan sejak zaman terdahulu sampai saat ini, atau dr pendapat para sarjana dlm bidang hk. Administrasi.

Setiap negara berbeda dlm mengatur ruang lingkup HAN, disebabkan o/ ide negara yg dianutnya yg akan mewujudkan bentuk negara & sistem pemerintahan



TEORI EKAPRAJA (EKATANTRA)

Dianut di negara2 di Eropa antara abad ke 14 & ke 15 melalui sistem pemerintahan Monarkhi Absolut, dimana seluruh kekuasaan negara berada dlm 1 tangan, yakni raja.

Raja mjd pembuat peraturan (legislatif), menjalankan (eksekutif), serta mempertahankan dlm arti engawasi (yudikatif).



TEORI DWIPRAJA (DICKOTOMI/DWITANTRA)

HANS KELSEN, membagi kekuasaan negara mjd 2 bagian yaitu :1. Legis Latio mrpk “law creating function”; dan2. Legis Executio mrpk fungsi melaksanakan the constitution beserta seluruh UU yg ditetapkan o/ legislatifHANS KELSEN membagi kekuasaan administratif tsb mjd 2 bidang :1. Political function (Goverment)2. Administrative function (Bestuur)

HANS NAWIASKY, membagi seluruh kegiatan negara mjd 2 bag. Yaitu :1. Normgebung pembentuk norma2 hukum termasuk pengundangannya2. Noemvolisichung atau fungsi eksekutif



TEORI TRI PRAJA

Abad 17, JOHN LOCKE, mengenalkan ttg pembagian kekuasaan (Distribution of power) :1. Kekuasaan legislatif, kekuasaan u/ membuat perat. Per-UU-an2. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan u/ melaksanakan perat. Per- UU-an termasuk kekuasaan pengadilan (yudikatif)3. kekuasaan federatif, kekuasaan diluar kekuasaan legislatif & eksekutif, misal kekuasaan mengadakan hub. Antara alat2 negara baik scr intern maupun ekstern

Abad 17, MONTESQUIEU, menyempurnakan teori JOHN LOCKE, melalui teori pemisahan kekuasaan (yg o/ IMMANUEL KANT diberi nama “Teori Trias Politika”) :1. La puissance legislative (Kekuasaan legislatif), yg dijalankan o/ parlemen2. La puissance executive (Kekuasaan eksekutif), yg dijalankan o/ raja3. La puissance de juger (Kekuasaan yudikatif), yg dijalankan o/ pengadilan



TEORI CATUR PRAJA

Tahun 1926, VAN VOLLEN HOVEN, mengenalkan ttg Teori Sisa, yg membagi kekuasaan/fungsi pemerintah mjd 4 :

1. Fungsi bestuur / fungsi pemerintah memp. Tgs yg luas yaitu tdk hanya melaksanakan UU, tp jg mencampuri urusan kehidupan masyarakat dlm bid. Poleksosbud.

2. Fungsi Politie fungsi u/ melaksanakan pengawasan scr preventif u/ memaksa penduduk suatu wil. u/ mentaati ketertiban hukum serta mengadakan penjagaan agar tata tertib dalam masyarakat terpelihara.

3. Fungsi Justitie fungsi pengawasan yg represif agar perselisihan dpt diselesaikan mell. lembaga peradilan.

4. Fungsi Regelaar memastikan semua peraturan yg dibuat memp. Daya ikat thd masyarakat.



TEORI PANCA PRAJA

Th. 1951, DR. JR. STELLINGA, menyempurnakan teori VVH dgn membagi fungsi pemerintahan mjd 5 :

1. Fungsi Wetgeving (per-UU-an)2. Fungsi Bestuur (pemerintahan)3. Fungsi Politie (kepolisian)4. Fungsi Rechtspraak (peradilan)5. Fungsi Burgers (kewarganegaraan)

LEMAIRE, jg menyempurnakan teori VVH dgn membagi fungsi pemerintahan mjd 5 :

1. Fungsi Bestuursaorg (penyelenggaraan kesejahteraan umum)

2. Fungsi Bestuur (pemerintahan dlm arti sempit)3. Fungsi Politie (kepolisian)4. Fungsi Justitie (kekuasaan mengadili)5. Fungsi Regelaar (kekuasaan mengatur)



TEORI SAD PRAJA

WIRJONO PROJODIKORO, dgn berdasar pd UUD 1945, mengemukakan bahwa kekuasaan pemerintahan tdr dr 6 fungsi :

1. Fungsi/kekuasaan Pemerintah2. Fungsi/kekuasaan Perudangan3. Fungsi/kekuasaan Pengadilan4. Fungsi/kekuasaan keuangan5. Fungsi/kekuasaan Hub. LN6. Fungsi/kekuasaan Hankam Umum



RUANG LINGKUP HAN MENURUT UUD 1945

Dasar :1. Pembukaan UUD 1945 alinea IV

Indonesia menganut prinsip Negara Hukum yg dinamis atau “Welfare State” (Negara kesejahteraan), dgn kewajiban menjamin kesejahteraan sosial masyarakat; Prinsip keadilan sosial bg seluruh rakyat Indonesia.

2. Ps. 33 & 34 UUD 1945 Pemerintah menjamin setinggi-tingginya kemakmuran rakyat serta memelihara fakir miskin & anak terlantar juga BARA-K yg terkandung didalamnya serta yg mjd hajat hidup orang banyak dikuasai o/ negara dlm menjalankan tugas membangun kesejahteraan sosial.

Ruang lingkup HAN berdasar UUD 1945 : pemerintah melakukan pengaturan dlm kegiatan2 masyarakat mell. Pemberian ijin, lisensi, dispensasi, dll, termasuk pencabutan HAT u/ kepentingan umum, serta melakukan “Freies Ermessen” (tindakan spontanitas dlm rangka melaksanakan asa kebijakan) lembaga Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), sbg lembaga yg mengadili apabila tjd perbenturan kepentingan antara pemerintah dgn masyarakat.



SUMBER HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

1. Sumber Hukum Dalam Arti Materiildipengaruhi beberapa faktor:a. Faktor Sosiologisb. Faktor Filosofisc. Faktor Historis

2. Sumber Hukum Dalam Arti Formila. Peraturan Per-UU-anb. Yurisprodensic. Konvensid. Hukum Kebiasaan/Hukum Adate. Hukum Internasionalf. Doktring. Keputusan TUN



Peraturan Per-UU-an TAP MPRS No.XX/MPRS/19661. UUD 19452. Tap MPR3. UU/Perpu4. PP5. Kepres6. Peraturan Pelaksana Lainnya TAP MPR No. III/MPR/20001. UUD 19452. Tap MPR3. UU4. Perpu5. PP6. Kepres7. Perda UU No.10 Tahun 20041. UUD 19452. UU/Perpu3. PP4. Peraturan Presiden5. Perda



Yurisprudensi Keputusan-keputusan Hakim terdahulu yang selalu diikuti hakim kemudian dalam perkara yang sama.

Dalam hal iniKeputusan Hakim TUN/HAN Konvensi

Kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktek ketatanegaraan

Hukum Kebiasaan/Hukum Adat Hukum Kebiasaan, dalam hal ini yang sering digunakan dalam praktek oleh pejabat administrasi negara (tidak tertulis) Hukum Adat (tertulis dan tidak tertulis) dalam bidang admnistrasi negara



Hukum Internasional Berupa Traktat :

Bilateral Multilateral :

- terbuka- tertutup

Doktrin :Pendapat pakar di bidang HAN.

Doktrin berlaku jika diterima masyarakat dan tidak berlaku jika sudah tidak diterima masyarakat. Jadi tidak perlu diundangkan dan dicabut keberlakuannya.



Keputusan TUN

Unsur-unsurnya:1. Penetapan tertulis2. Dikeluarkan oleh Pejabat TUN3. Berisi tindakan TUN4. Berdasarkan Per-UU-an yang berlaku5. Bersifat Kongkrit,Individual dan final6. Menimbulkan akibat Hukum7. Bagi orang/Badan Hukum Perdata



Hubungan HAN dengan HTN VVH badan2 kenegaraan memperoleh wewenang

dr HTN & menggunakan wewenangnya harus berdasar pd HAN

ROMEYN HTN menyinggung dasar2 dr negara HAN mengenai pelaksanaan tehnisnya

HAN & HTN sama2 mempelajari negara, akan tetapi HAN scr khusus mempelajari negara dlm kedaan bergerak, sedangkan HTN mempelajari negara dlm keadaan diam.

Dr segi historis, bahwa sebelum abad ke 19, HAN menyatu dgn HTN, akan tetapi setelah abad ke 19, HAN berdiri sendiri.



HUB. HAN DGN HUKUM PERDATA

Paul Scholten Hukum administrasi Negara dan Hukum Perdata bersinggungan :

1. Pada waktu terjadi adopsi kaidah hukum perdata menjadi kaidah HAN

2. Apabila badan AN melakukan perbuatan-perbuatan yang dikuasai oleh hukum perdata

3. Apabila suatu kasus dikuasai oleh hukum perdata dan HAN, maka diselesaikan dengan HAN



HUB. HAN DGN HUKUM PIDANA

UTRECHT :Hukum pidana memberi sanksi istimewa baik atas pelanggaran kaidah privat maupun atas pelanggaran kaidah hukum publik yang telah ada.

REMEYN :Hk. Pidana sbg hk pembantu bg HAN, krn penetapan sanksi pidana mrpk salah 1 sarana u/ menegakkan HAN.



Admnistrasi Negara harus hanya menjalankan politik negara UUD, UU, Keputusan-keputusan pemerintah

Ilmu Politik Administrasi sebagai tempat pemusatan kekuasaan negara. Oleh karena itu Administrasi Negara secara politis tidak boleh dipecah-pecah

HUB. HAN DGN ILMU POLITIK



PERBUATAN PEMERINTAH



MACAM-MACAM PERBUATAN PEMERINTAH

1. Golongan yg bukan perbuatan hukum (Feitelijke Handelingen)

2. Golongan perbuatan hukum (Rechts Handelingen)



Golongan yg bukan perbuatan hukum (Feitelijke Handelingen)

Adalah suatu tindakan penguasa (pemerintah) thd masyarakat yg tdk mempunyai akibat hukum.

Misal :1. Walikota mengundang masyarakat

menghadiri HUT kotanya;2. Presiden mengunjungi panti asuhan



Golongan perbuatan hukum (Rechts Handelingen)

Suatu tindakan/perbuatan administrasi yg dilakukan o/ pemerintah dgn maksud menimbulkan akibat hukum.

Terdiri dr 2 golongan :

1. Perbuatan hukum bersifat privatada 2 pendapat :I. PAUL SCHOLTEN badan/pejabat TUN tdk bs menggunakan hk privat dlm menjalankan tgs pemerintahan, krn sifat hk. Privat mengatur hub. Hk antara 2 pihak yg bersifat perorangan & seimbang kedudukannya, misal : JB, TM, SM, dllII. KRANENBURG, KRABBE, VEGTING, DONNER, HUART badan/pejabat TUN dapat menggunakan hk privat dlm menjalankan tgs pemerintahan ttt.

2. Perbuatan hukum bersifat publik berupa perbuatan atau tindakan hukum administrasi atau tata usaha negara yg dilakukan oleh badan/pejabat TUN, & bukan perbuatan/tindakan hukum publik laiinya, misal tindakan dlm hk. Pidana.



ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK



HAKEKAT ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Merupakan pedoman2 yg bersifat umum yg mempunyai nilai hukum atau minimal mempunyai nilai penentu (ikut menentukan) dalam suatu perbuatan pemerintahan.

Bersifat tidak tertulis dalam suatu bentuk perat. Per-UU-an.



Di Indonesia pertama kali diperkenalkan o/ Prof. Kuntjoro Purbopranoto, yg tdr dr 13 asas :

1. Asas kepastian2. Asas keseimbangan3. Asas kesamaan4. Asas bertindak cermat5. Asas motivasi 6. Azas jangan mencampuadukkan kewenangan7. Asas fair play8. Asas keadilan dan kewajaran9. Azas menangapi pengharapan yang wajar10. Azas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang

batal11. Azas perlindungan atas pandangan hidup12. Azas kebijaksanaan13. Azas penyelenggaraan kepentingan umum



PRINSIP GOOD GOVERNANCE



Arti Good dalam Good Governance mengandung 2 (dua) pengertian:

Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan ataukehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial

Kedua, aspek-aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan eficien dalam pelaksanaan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu tersebut



Prasyarat ImplementasiGood Governance

Pertama, perubahan internal organisasi, yang meliputi: Poster organisasi yang ramping dan efektif Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur Dan teknologi

Kedua, keterlibatan institusi-institusi kemasyarakatan baik secara langsung



MENURUT UNDP : ada 10 (sepuluh)PRINSIP GOOD GOVERNANCE

1. Participation2. Law enforcement3. Transparancy4. Equality5. Responsiveness6. Accontability7. Eficiency and Efectiveness8. Professionalism9. Vision10.Supervision



Dari unsur tersebut, jika disederhanakan, pada prinsipnya karakteristik Good Governance meliputi :

1. Demokrasi2. Transparansi3. Responsif4. Akuntabilitas



Saat ini terjadi pergeseran konsep dari Good Governance (GG) menjadi Democratic Governance (DG)

Diperlukan karakter pemimpin yang Good and Democratic Governance

Meningkatnya kesadaran masyarakat atas hak-hak demokrasinya dan menuntut terwujudnya pemerintahan yang demokratis



Good Governance (GG) memiliki 3 tiga pilar utama:

1. Pemerintah2. Civil society3. Swasta

Implikasi GG mekanisme “pasar” menyebabkan kekuatan swasta (kapital-global) mendominasi dan menghegemoni semua aspek kehidupan sehingga demokratisasi masyarakat sipil terhambat



Demoktaric Governance (DG) Pilar Utama :GG Plus

1. Good Governance 2. Demokratisasi3. HAM



ASAS-ASAS UMUM PENYELENGGARA NEGARA : Psl. 3 UU 28/1999 tentang PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME

1. Asas Kepastian Hukum; 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3. Asas Kepentingan Umum; 4. Asas Keterbukaan; 5. Asas Proporsionalitas; 6. Asas Profesionalitas; dan 7. Asas Akuntabilitas.



Keterangan :

1. Asas Kepastian Hukum asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

2. Asas Tertib Penyelenggara Negara asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

3. Asas Kepentingan Umum asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4. Asas Keterbukaan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5. Asas Proporsionalitas asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

6. Asas Profesionalitas asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Asas Akuntabilitas asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH : Psl 20 UU 32/2004 tentang PEMERINTAHAN DAERAH

1. asas kepastian hukum;2. asas tertib penyelenggara negara;3. asas kepentingan umum;4. asas keterbukaan;5. asas proporsionalitas;6. asas profesionalitas;7. asas akuntabilitas;8. asas efisiensi; dan9. asas efektivitas.

Asas Umum Penyelenggaraan Negara dalam ketentuan ini sesuai dengan UU 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, ditambah asas efisiensi dan asas efektivitas.

Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn


asas hukum admnistrasi negara

News & Politics