ASAS-ASAS YANG ASAS-ASAS YANG TERKANDUNG DALAM TERKANDUNG DALAM

HUKUM PIDANAHUKUM PIDANA

FACHRIZAL AFANDI, S.Psi., SH ., MHFACHRIZAL AFANDI, S.Psi., SH ., MH

ASAS-ASAS HUKUM ASAS-ASAS HUKUM PIDANAPIDANA

ASAS YASAS YANGANG DIRUMUSKAN DIRUMUSKAN DALAM KUHP / PER-UU-AN LAIDALAM KUHP / PER-UU-AN LAINN ASAS YASAS YANANG TIDAK DIRUMUSKAN G TIDAK DIRUMUSKAN

& MENJADI ASAS HUKUM& MENJADI ASAS HUKUM PIDANA YPIDANA YANANG TIDAK TERTULIS, G TIDAK TERTULIS, DIANUT DALAM YURISPRUDENSIDIANUT DALAM YURISPRUDENSI

RUANG LINGKUP BERLAKUNYA RUANG LINGKUP BERLAKUNYA HUKUM PIDANAHUKUM PIDANA

1.1. BATAS BERLAKUNYA HUKUM BATAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT PIDANA MENURUT WAKTU WAKTU (TIJDSGEBIED)(TIJDSGEBIED)

2.2. BATAS BERLAKUNYA HUKUM BATAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT PIDANA MENURUT TEMPAT TEMPAT DAN DAN ORANG ORANG (GRONDGEBIED/PERSONENGEBIED)(GRONDGEBIED/PERSONENGEBIED)

RUANG LINGKUP HUKUM RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA MENURUT WAKTUPIDANA MENURUT WAKTU

ASAS LEGALITASASAS LEGALITAS ASAS ASAS CRIMINA EXTRA ORDINARIA CRIMINA EXTRA ORDINARIA (KEJAHATAN(KEJAHATAN--

KEJAHATANKEJAHATAN Y YANANG TG TIIDDAAK DISEBUT DK DISEBUT DAALLAAM UU) M UU) PRINCIPLE OF LEGALITY PRINCIPLE OF LEGALITY TERMAKTUBTERMAKTUB DALAM DALAM

PPAASSALAL 8 DECLARATION 8 DECLARATION DES DROITS DE DES DROITS DE L’HOMME ET DUCITOYEN L’HOMME ET DUCITOYEN (1(17779) : SEMACAM 79) : SEMACAM UUD YUUD YANANG DIBENTUK DG DIBENTUK DII MASA PECAHNYA MASA PECAHNYA REVOLUSI PERANCISREVOLUSI PERANCIS

VON FEUERBACH (1775-1833) : VON FEUERBACH (1775-1833) : NULLUMDELICTUM NULLA POENA SINA PRAEVIA NULLUMDELICTUM NULLA POENA SINA PRAEVIA LEGE LEGE : TIDAK ADA TINDAK PIDANA, TIDAK ADA : TIDAK ADA TINDAK PIDANA, TIDAK ADA PIDANA TANPA PERATURAN TERLEBIH DULUPIDANA TANPA PERATURAN TERLEBIH DULU

PASAL 1PASAL 1 AYAT (1) AYAT (1) KUHP KUHP““TIADA SUATU PERBUATAN DTIADA SUATU PERBUATAN DAAPPAAT T DIPIDANA DDIPIDANA DAALLAAM PERUNDANG-M PERUNDANG-UNDANGAN YUNDANGAN YANANG TELAH ADA SEBELUM G TELAH ADA SEBELUM PERBUATAN DILAKUKAN”PERBUATAN DILAKUKAN”

ARTINYA :ARTINYA : KETENTUAN HKETENTUAN HUUKKUMUM PIDANA HARUS PIDANA HARUS

TERTULISTERTULIS TIDAK BOLEH DILAKUKAN ANALOGITIDAK BOLEH DILAKUKAN ANALOGI TIDAK BOLEH BERLAKU SURUT (RETRO TIDAK BOLEH BERLAKU SURUT (RETRO

AKTIF)AKTIF)

KONSEKUENSI ASAS LEGALITAS :KONSEKUENSI ASAS LEGALITAS : PERBUATAN YPERBUATAN YANANG TG TIDAIDAK DICANTUMKAN K DICANTUMKAN

SSEEBBAAGGAIAI TINDAK PIDANA D TINDAK PIDANA DAALLAAM UU, TIDAK M UU, TIDAK DAPAT DIPIDANADAPAT DIPIDANA

HUKUM PIDANA TIDAK BOLEH ADA HUKUM PIDANA TIDAK BOLEH ADA PENAFSIRAN ANALOGIPENAFSIRAN ANALOGI

ANALOGI : PENAFSIRAN TIDAK BERPEGANG ANALOGI : PENAFSIRAN TIDAK BERPEGANG PADA BUNYI PERATURAN, TAPI PADA INTI / PADA BUNYI PERATURAN, TAPI PADA INTI / RASIO DARI PERATURANRASIO DARI PERATURAN

BERTUJUAN UNTUK MENCIPTAKAN BERTUJUAN UNTUK MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM KEPASTIAN HUKUM DAN UNTUK DAN UNTUK MENCEGAH TINDAKAN SEWENANG-MENCEGAH TINDAKAN SEWENANG-WENANG DARI PENGUASAWENANG DARI PENGUASA

DIPERBOLEHKAN DIPERBOLEHKAN PENAFSIRAN PENAFSIRAN EKSTENSIF : MEMPERLUAS ARTI KATA EKSTENSIF : MEMPERLUAS ARTI KATA MENURUT MAKNA PMENURUT MAKNA PAADDAA W WAAKTKTUU UU UU DIBENTUK, TAPI MASIH BERPEGANG DIBENTUK, TAPI MASIH BERPEGANG PPAADDAA BUNYI PERATURAN. BUNYI PERATURAN.

BEDA PENAFSIRAN ANALOGI DAN BEDA PENAFSIRAN ANALOGI DAN EKSTENSIFEKSTENSIF ANALOGI : TIDAK BERPEGANG PADA ANALOGI : TIDAK BERPEGANG PADA

BUNYI PERATURAN, MELAINKAN PADA BUNYI PERATURAN, MELAINKAN PADA INTI ATAU RASIO DARI PERATURAN INTI ATAU RASIO DARI PERATURAN

EKSTENSIF : TETAP BERPEGANG PADA EKSTENSIF : TETAP BERPEGANG PADA BUNYI PERATURANBUNYI PERATURAN

ASASASAS RETRO AKTIF RETRO AKTIF

TIDAK SEORANG PUN YANG DAPAT DIHUKUM, TIDAK SEORANG PUN YANG DAPAT DIHUKUM, KECUALI BERDASARKAN SUATU KETENTUAN KECUALI BERDASARKAN SUATU KETENTUAN PIDANA YANG TELAH ADA TERLEBIH DAHULU PIDANA YANG TELAH ADA TERLEBIH DAHULU DARIPADA PERBUATANNYA (TIDAK BERLAKU DARIPADA PERBUATANNYA (TIDAK BERLAKU SURUT)SURUT)

PENGECUALIAN (PASAL 1 AYAT (2) KUHP) :PENGECUALIAN (PASAL 1 AYAT (2) KUHP) : HARUS ADA HARUS ADA PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGANPERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGAN

MENGENAI SUATU PERUBAHANMENGENAI SUATU PERUBAHAN PERUBAHAN ITU TERJADI ADALAH SETELAH PERUBAHAN ITU TERJADI ADALAH SETELAH

PERBUATAN DILAKUKANPERBUATAN DILAKUKAN PERATURAN YPERATURAN YANGANG BARU ITU BARU ITU LEBIH LEBIH

MENGUNTUNGKANMENGUNTUNGKAN ATAU MERINGANKAN PELAKU ATAU MERINGANKAN PELAKU PERBUATANPERBUATAN

TENTANG ARTI PERUBAHAN PERUNDANG-TENTANG ARTI PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGANUNDANGAN

PAHAM FORMIL (PANDANGAN SEMPIT)PAHAM FORMIL (PANDANGAN SEMPIT) TERBATAS PADA PERUBAHAN REDAKSI RUMUSAN SUATU KETENTUAN TERBATAS PADA PERUBAHAN REDAKSI RUMUSAN SUATU KETENTUAN

DALAM PERUNDANGAN HUKUM PIDANA SAJA DALAM PERUNDANGAN HUKUM PIDANA SAJA PAHAM MATERIIL TERBATASPAHAM MATERIIL TERBATAS

PERUBAHAN KEYAKINAN HUKUM PEMBENTUK UU DALAM SEGALA PERUBAHAN KEYAKINAN HUKUM PEMBENTUK UU DALAM SEGALA JENIS HUKUM AKIBAT PERUBAHAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT, JENIS HUKUM AKIBAT PERUBAHAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT, EX. ARREST HR, MUCIKARI DARI VENLO YANG DIKENAI PASAL 295 EX. ARREST HR, MUCIKARI DARI VENLO YANG DIKENAI PASAL 295 KUHP, DILEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DENGAN KUHP, DILEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DENGAN PERTIMBANGAN BATAS KEDEWASAAN DALAM PASAL 330 BW PERTIMBANGAN BATAS KEDEWASAAN DALAM PASAL 330 BW BERUBAH PADA SAAT PERKARA INI DIPERIKSA DAN DIPUTUS YANG BERUBAH PADA SAAT PERKARA INI DIPERIKSA DAN DIPUTUS YANG SEMULA SEBELUM 23 TAHUN MENJADI SEBELUM 21 TAHUNSEMULA SEBELUM 23 TAHUN MENJADI SEBELUM 21 TAHUN

PAHAM MATERIIL TIDAK TERBATASPAHAM MATERIIL TIDAK TERBATAS PERUBAHAN SEMUA UNDANG-UNDANG DALAM ARTI LUAS YANG PERUBAHAN SEMUA UNDANG-UNDANG DALAM ARTI LUAS YANG

MELIPUTI SEGALA MACAM PERUBAHAN, BAIK BERUPA PERUBAHAN MELIPUTI SEGALA MACAM PERUBAHAN, BAIK BERUPA PERUBAHAN PERASAAN HUKUM PEMBUAT UU MENURUTPAHAM MATERIIL PERASAAN HUKUM PEMBUAT UU MENURUTPAHAM MATERIIL TERBATAS, MAUPUN PERUBAHAN KEADAAN KARENA WAKTU, EX. TERBATAS, MAUPUN PERUBAHAN KEADAAN KARENA WAKTU, EX. TINDAK PIDANA PENERBITAN CEK KOSONG DALAM UU NO.17 TAHUN TINDAK PIDANA PENERBITAN CEK KOSONG DALAM UU NO.17 TAHUN 1964, PADA SAAT KASASI, UU TERSEBUT DICABUT MELALUI PEPERPU 1964, PADA SAAT KASASI, UU TERSEBUT DICABUT MELALUI PEPERPU NO. 1 TAHUN 1971, MA MELEPASKAN PARA TERDAKWA DARI SEGALA NO. 1 TAHUN 1971, MA MELEPASKAN PARA TERDAKWA DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM.TUNTUTAN HUKUM.

MVT WvS : TIDAK TERMASUK PERUBAHAN UU IALAH UU YANG MVT WvS : TIDAK TERMASUK PERUBAHAN UU IALAH UU YANG DIBERLAKUKAN DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU YANG KEMUDIAN DIBERLAKUKAN DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU YANG KEMUDIAN DICABUTDICABUT

TENTANG ARTI LEBIH TENTANG ARTI LEBIH MENGUNTUNGKAN TERDAKWAMENGUNTUNGKAN TERDAKWA

LEBIH RINGAN ANCAMAN PIDANANYA DALAM RUMUSAN UULEBIH RINGAN ANCAMAN PIDANANYA DALAM RUMUSAN UU LEBIH RINGAN DALAM ARTI JENIS PIDANANYA (PASAL 10 KUHP)LEBIH RINGAN DALAM ARTI JENIS PIDANANYA (PASAL 10 KUHP) LEBIH RINGAN TENGGANG DALUWARSANYA BAGI PENUNTUTAN LEBIH RINGAN TENGGANG DALUWARSANYA BAGI PENUNTUTAN

PIDANA (PASAL 78 KUHP) DAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA PIDANA (PASAL 78 KUHP) DAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA (EX. PASAL 157 (2) KUHP)(EX. PASAL 157 (2) KUHP)

LEBIH RINGAN DALAM HAL PENGADUAN UNTUK PENUNTUTAN LEBIH RINGAN DALAM HAL PENGADUAN UNTUK PENUNTUTAN PIDANANYA (EX. DELIK BIASA MENJADI DELIK ADUAN)PIDANANYA (EX. DELIK BIASA MENJADI DELIK ADUAN)

LEBIH RINGAN ARTI TIDAK DAPAT DIPIDANANYA PERBUATAN LEBIH RINGAN ARTI TIDAK DAPAT DIPIDANANYA PERBUATAN (TINDAK PIDANA MENJADI BUKAN TINDAK PIDANA)(TINDAK PIDANA MENJADI BUKAN TINDAK PIDANA)

LEBIH RINGAN ARTI PERTANGGUNG JAWABAN PIDANANYA LEBIH RINGAN ARTI PERTANGGUNG JAWABAN PIDANANYA LEBIH RINGAN DALAM ARTI TIDAK DAPAT DITUNTUT PIDANA LEBIH RINGAN DALAM ARTI TIDAK DAPAT DITUNTUT PIDANA LEBIH RINGAN ARTI SISTEM PENJATUHAN PIDANANYA MENJADI LEBIH RINGAN ARTI SISTEM PENJATUHAN PIDANANYA MENJADI

PIDANA DENGAN BERSYARAT (PASAL 14A KUHP)PIDANA DENGAN BERSYARAT (PASAL 14A KUHP)

RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA MENURUT RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA MENURUT MENURUT TEMPAT DAN ORANGMENURUT TEMPAT DAN ORANG

DIKENAL ADA 4 (EMPAT) ASAS BERLAKUNYA DIKENAL ADA 4 (EMPAT) ASAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT, YAITU :HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT, YAITU :

a.a. ASAS TERITORIALITEIT ASAS TERITORIALITEIT (TERRITORIALITEITS(TERRITORIALITEITS--BEGINSEL)BEGINSEL) ATAU ASAS WILAYAH NEGARAATAU ASAS WILAYAH NEGARA

b.b. ASAS PERSONALITEIT ASAS PERSONALITEIT (PERSONALITEITS(PERSONALITEITS--BEGINSEL)BEGINSEL) ATAU ASAS KEBANGSAAN, ASAS ATAU ASAS KEBANGSAAN, ASAS NASIONAL AKTIF ATAU ASAS SUBYEKTIFNASIONAL AKTIF ATAU ASAS SUBYEKTIF

c.c. ASAS PERLINDUNGAN ASAS PERLINDUNGAN (BESCERMINGS(BESCERMINGS--BEGINSEL)BEGINSEL) ATAU ASAS NASIONAL PASIFATAU ASAS NASIONAL PASIF

d.d. ASAS UNIVERSAL ASAS UNIVERSAL (UNIVERSALITEIT(UNIVERSALITEITS-S-BEGINSEL)BEGINSEL) ATAU ASAS PERSAMAANATAU ASAS PERSAMAAN

a. ASAS TERITORIALITEITa. ASAS TERITORIALITEIT DIRUMUSKAN SECARA TEGAS DALAM DIRUMUSKAN SECARA TEGAS DALAM

PASAL 2 KUHP : KETENTUANPASAL 2 KUHP : KETENTUAN PIDANA PIDANA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA BERLAKU TERHADAP INDONESIA BERLAKU TERHADAP SETIAP SETIAP ORANG ORANG YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI DALAM DI DALAM WILAYAH WILAYAH INDONESIAINDONESIA

DASAR BERLAKUNYA HUKUM ADALAH DASAR BERLAKUNYA HUKUM ADALAH TEMPAT ATAU WILAYAH NEGARA TANPA TEMPAT ATAU WILAYAH NEGARA TANPA MEMPERSOALKAN KUALITAS ATAU MEMPERSOALKAN KUALITAS ATAU KEWARGANEGARAAN SIAPAPUN YANG KEWARGANEGARAAN SIAPAPUN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA.MELAKUKAN TINDAK PIDANA.

WILAYAH INDONESIA :WILAYAH INDONESIA : KEPUTUSAN KONSTITUANTE NO. KEPUTUSAN KONSTITUANTE NO.

47/K/1957 — WILAYAH BEKAS HINDIA 47/K/1957 — WILAYAH BEKAS HINDIA BELANDA DULU MENURUT KEADAAN BELANDA DULU MENURUT KEADAAN PADA SAAT PERANG PASIFIKPADA SAAT PERANG PASIFIK

UU NO. 4/PRP TAHUN 1960 TENTANG UU NO. 4/PRP TAHUN 1960 TENTANG PERAIRAN INDONESIA ---- BATAS-BATAS PERAIRAN INDONESIA ---- BATAS-BATAS TERITORIAL INDONESIA LEBARNYA 12 TERITORIAL INDONESIA LEBARNYA 12 MIL DARI TITIK-TITIK TERLUAR DARI MIL DARI TITIK-TITIK TERLUAR DARI PULAU INDONESIAPULAU INDONESIA

WILAYAH UDARA ADALAH WILAYAH DI WILAYAH UDARA ADALAH WILAYAH DI ATAS DARATAN DAN LAUT INDONESIA ATAS DARATAN DAN LAUT INDONESIA

DIPERLUAS DALAM PASAL 3 KUHP :DIPERLUAS DALAM PASAL 3 KUHP : KETENTUAN PIDANA DALAM

PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA BERLAKU BAGI SETIAP ORANG YANG DI LUAR WILAYAH INDONESIA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI DALAM KENDARAAN AIR ATAU PESAWAT UDARA INDONESIA.

PASAL 95 KUHP PENGERTIAN PASAL 95 KUHP PENGERTIAN KENDARAAN AIR DAN PASAL 95A KENDARAAN AIR DAN PASAL 95A KUHP TENTANG PESAWAT UDARA KUHP TENTANG PESAWAT UDARA INDONESIAINDONESIA

b. ASAS PERSONALITEITb. ASAS PERSONALITEIT BERGANTUNG ATAU MENGIKUTI SUBYEK HUKUM BERGANTUNG ATAU MENGIKUTI SUBYEK HUKUM

ATAU ORANGNYA YAKNI WARGA NEGARA DI ATAU ORANGNYA YAKNI WARGA NEGARA DI MANAPUN KEBERADAANNYA (NASIONAL AKTIF)MANAPUN KEBERADAANNYA (NASIONAL AKTIF)

ASAS INI TIDAK DAPAT DITERAPKAN PADA SEMUA ASAS INI TIDAK DAPAT DITERAPKAN PADA SEMUA TINDAK PIDANA.TINDAK PIDANA.

DIATUR DALAM PASAL 5 KUHP DAN DIPERLUAS DIATUR DALAM PASAL 5 KUHP DAN DIPERLUAS PASAL 5 AYAT 2 DIPERLUNAK PASAL 6 DIATUR LEBIH PASAL 5 AYAT 2 DIPERLUNAK PASAL 6 DIATUR LEBIH LANJUT DALAM PASAL 7 DAN 8 KUHPLANJUT DALAM PASAL 7 DAN 8 KUHP

ADA BEBERAPA PASAL DALAM KUHP TERKAIT ADA BEBERAPA PASAL DALAM KUHP TERKAIT DENGAN HAL INI YANG DIBATALKAN OLEH DENGAN HAL INI YANG DIBATALKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI KARENA BERTENTANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI KARENA BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 : PASAL 134, 136 BIS & 137 DENGAN UUD 1945 : PASAL 134, 136 BIS & 137 MENGENAI KEJAHATAN TERHADAP MARTABAT MENGENAI KEJAHATAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

c. ASAS PERLINDUNGAN c. ASAS PERLINDUNGAN BERLAKUNYA HUKUM PIDANA DIDASARKAN BERLAKUNYA HUKUM PIDANA DIDASARKAN

ATAS KEPENTINGAN HUKUM SUATU NEGARA ATAS KEPENTINGAN HUKUM SUATU NEGARA YANG DILANGGAR DI LUAR WILAYAH YANG DILANGGAR DI LUAR WILAYAH INDONESIAINDONESIA

KETENTUAN HUKUM PIDANA INDONESIA KETENTUAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAPAT DIBERLAKUKAN TERHADAP WNI DAPAT DIBERLAKUKAN TERHADAP WNI MAUPUN WNA BAIK DI DALAM MAUPUN DI MAUPUN WNA BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR WILAYAH INDONESIA UNTUK LUAR WILAYAH INDONESIA UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN HUKUM MELINDUNGI KEPENTINGAN HUKUM INDONESIA SEPERTI YANG DI SEBUT PASAL 4 INDONESIA SEPERTI YANG DI SEBUT PASAL 4 KUHP.KUHP.

PASAL 4 KUHP ADALAH JENIS KEJAHATAN PASAL 4 KUHP ADALAH JENIS KEJAHATAN YANG MENGANCAM KEPENTINGAN HUKUM YANG MENGANCAM KEPENTINGAN HUKUM INDONESIA YANG MENDASAR, BERUPA INDONESIA YANG MENDASAR, BERUPA KEAMANAN DAN KESELAMATAN NEGARA, KEAMANAN DAN KESELAMATAN NEGARA, PEREKONOMIAN INDONESIA, SERTA SARANA PEREKONOMIAN INDONESIA, SERTA SARANA DAN PRASARANA ANGKUTAN INDONESIADAN PRASARANA ANGKUTAN INDONESIA

d.d. ASAS UNIVERSALITETASAS UNIVERSALITET ASAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA YANG ASAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA YANG

DIDASARKAN ATAS KEPENTINGAN HUKUM DIDASARKAN ATAS KEPENTINGAN HUKUM INTERNASIONAL YANG DILANGGAR OLEH INTERNASIONAL YANG DILANGGAR OLEH SUATU PERBUATANSUATU PERBUATAN..

BERDASARKAN KETENTUAN INI, MAKA BERDASARKAN KETENTUAN INI, MAKA KETENTUAN HUKUM PIDANA INDONESIA KETENTUAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAPAT BERLAKU TERHADAP SETIAP WNI DAPAT BERLAKU TERHADAP SETIAP WNI ATAUPUN WNA, BAIK DI DALAM WILAYAH ATAUPUN WNA, BAIK DI DALAM WILAYAH MAUPUN DI LUAR WILAYAH INDONESIA.MAUPUN DI LUAR WILAYAH INDONESIA.

TERUTAMA PASAL 4 (2), 4 (3) DAN 4 (4) TERUTAMA PASAL 4 (2), 4 (3) DAN 4 (4) KUHP.KUHP.

PERKECUALIAN TERHADAP PERKECUALIAN TERHADAP ASAS ASAS BERLAKUNYA ASAS ASAS BERLAKUNYA

HUKUM PIDANAHUKUM PIDANA DISAMPING BERLAKUNYA ASAS-ASAS DISAMPING BERLAKUNYA ASAS-ASAS

HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT, HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT, TERDAPAT SUATU KESEPAKATAN TERDAPAT SUATU KESEPAKATAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL YG DALAM HUKUM INTERNASIONAL YG MEMBERIKAN PERKECUALIAN MEMBERIKAN PERKECUALIAN TERHADAP ASAS-ASAS BERLAKUNYA TERHADAP ASAS-ASAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT.HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT.

PENGECUALIAN TERSEBUT PENGECUALIAN TERSEBUT DINAMAKAN HAK EXTERITORIALITET.DINAMAKAN HAK EXTERITORIALITET.

GOLONGAN / ORANG YG MEMPUNYAI GOLONGAN / ORANG YG MEMPUNYAI HAK EXTERITORIALITET :HAK EXTERITORIALITET :

a.a. DIPLOMAT NEGARA ASING YANG BERADA DI DIPLOMAT NEGARA ASING YANG BERADA DI INDONESIA : DUTA, UTUSAN, STAF INDONESIA : DUTA, UTUSAN, STAF KEDUTAAN, SERTA KELUARGA MEREKA.KEDUTAAN, SERTA KELUARGA MEREKA.

b.b. KEPALA NEGARA ASING YANG BERADA DI KEPALA NEGARA ASING YANG BERADA DI INDONESIA DENGAN PERSETUJUAN INDONESIA DENGAN PERSETUJUAN PEMERINTAH.PEMERINTAH.

c.c. ANAK BUAH KAPAL PERANG ASING YANG ANAK BUAH KAPAL PERANG ASING YANG SEDANG BERADA DI INDONESIA DENGAN SEDANG BERADA DI INDONESIA DENGAN PERSETUJUAN PEMERINTAH.PERSETUJUAN PEMERINTAH.

d.d. ANGKATAN PERANG ASING YANG SEDANG ANGKATAN PERANG ASING YANG SEDANG BERADA DI INDONESIA DENGAN BERADA DI INDONESIA DENGAN PERSETUJUAN PEMERINTAH.PERSETUJUAN PEMERINTAH.

e.e. PERWAKILAN BADAN INTERNASIONALPERWAKILAN BADAN INTERNASIONAL

EKSTRADISI ( PENYERAHAN )EKSTRADISI ( PENYERAHAN ) PENYERAHAN SESEORANG YANG PENYERAHAN SESEORANG YANG

MELAKUKAN TINDAK PIDANA OLEH SUATU MELAKUKAN TINDAK PIDANA OLEH SUATU NEGARA PD NEGARA LAIN. NEGARA PD NEGARA LAIN.

UU NO 1 TAHUN 1979 : “PENYERAHAN OLEH UU NO 1 TAHUN 1979 : “PENYERAHAN OLEH SUATU NEGARA KEPADA NEGARA YANG SUATU NEGARA KEPADA NEGARA YANG MEMINTA PENYERAHAN SESEORANG YANG MEMINTA PENYERAHAN SESEORANG YANG DISANGKA / DIPIDANA KARENA MELAKUKAN DISANGKA / DIPIDANA KARENA MELAKUKAN KEJAHATAN DI LUAR WILAYAH NEGARA KEJAHATAN DI LUAR WILAYAH NEGARA YANG MENYERAHKAN DAN DI DALAM YANG MENYERAHKAN DAN DI DALAM YURISDIKSI NEGARA YANG MEMINTA YURISDIKSI NEGARA YANG MEMINTA PENYERAHAN TERSEBUT KARENA PENYERAHAN TERSEBUT KARENA BERWENANG UNTUK MENGADILI DAN BERWENANG UNTUK MENGADILI DAN MEMIDANANYA”MEMIDANANYA”

MAKSUD DAN TUJUAN EKSTRADISIMAKSUD DAN TUJUAN EKSTRADISI

UNTUK MENJAMIN AGAR PELAKU UNTUK MENJAMIN AGAR PELAKU KEJAHATAN TIDAK DAPAT KEJAHATAN TIDAK DAPAT MENGHINDARKAN DIRI DARI MENGHINDARKAN DIRI DARI PENUNTUTAN DAN PEMIDANAAN AKIBAT PENUNTUTAN DAN PEMIDANAAN AKIBAT DARI PERBUATANNYA. DARI PERBUATANNYA.

SERINGKALI NEGARA YANG DIJADIKAN SERINGKALI NEGARA YANG DIJADIKAN TEMPAT PERSEMBUNYIAN PELAKU TINDAK TEMPAT PERSEMBUNYIAN PELAKU TINDAK KEJAHATAN TIDAK DAPAT MENUNTUT KEJAHATAN TIDAK DAPAT MENUNTUT DAN MENJATUHKAN PIDANA KEPADANYA DAN MENJATUHKAN PIDANA KEPADANYA KARENA ADANYA BEBERAPA KARENA ADANYA BEBERAPA KEKOSONGAN HUKUM.KEKOSONGAN HUKUM.

ASAS ASAS DALAM EKSTRADISI :ASAS ASAS DALAM EKSTRADISI :a.a. ASAS KEJAHATAN RANGKAP ASAS KEJAHATAN RANGKAP (DOUBLE (DOUBLE

CRIMINALITYCRIMINALITY)) : PERBUATAN YANG DILAKUKAN : PERBUATAN YANG DILAKUKAN PELAKU DIANGGAP SUATU KEJAHATAN BAGI PELAKU DIANGGAP SUATU KEJAHATAN BAGI NEGARA YANG MEMINTA MAUPUN NEGARA NEGARA YANG MEMINTA MAUPUN NEGARA YANG DIMINTA.YANG DIMINTA.

b.b. ASAS PENOLAKAN : BILA PERBUATAN YANG ASAS PENOLAKAN : BILA PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU MERUPAKAN DILAKUKAN OLEH PELAKU MERUPAKAN AKTIVITAS POLITIK, MAKA NEGARA YG AKTIVITAS POLITIK, MAKA NEGARA YG DIMINTA BERHAK UNTUK MENOLAK;DIMINTA BERHAK UNTUK MENOLAK;

c.c. ASAS PERLINDUNGAN : NEGARA YANG ASAS PERLINDUNGAN : NEGARA YANG DIMINTA MEMPUNYAI HAK UNTUK TIDAK DIMINTA MEMPUNYAI HAK UNTUK TIDAK MENYERAHKAN WARGA NEGARANYA SENDIRI.MENYERAHKAN WARGA NEGARANYA SENDIRI.

NEGARA YANG PALING LAYAK MENGADILINEGARA YANG PALING LAYAK MENGADILI DALAM HAL EKSTRADISI NEGARA YANG DALAM HAL EKSTRADISI NEGARA YANG

PALING LAYAK MENGADILI ADALAH NEGARA PALING LAYAK MENGADILI ADALAH NEGARA YANG MENJADI TEMPAT DILAKUKANNYA YANG MENJADI TEMPAT DILAKUKANNYA KEJAHATAN.KEJAHATAN.

SELAIN KARENA NEGARA TERSEBUT SELAIN KARENA NEGARA TERSEBUT MEMPUNYAI KEPENTINGAN TERBESAR, JUGA MEMPUNYAI KEPENTINGAN TERBESAR, JUGA DISEBABKAN PENUNTUTAN DAN PEMIDANAAN DISEBABKAN PENUNTUTAN DAN PEMIDANAAN OLEH NEGARA TEMPAT TERJADINYA OLEH NEGARA TEMPAT TERJADINYA KEJAHATAN AKAN PALING MEMUNGKINKAN, KEJAHATAN AKAN PALING MEMUNGKINKAN, SEBAB DIDUKUNG OLEH HUKUM YANG SEBAB DIDUKUNG OLEH HUKUM YANG MAMPU MENJANGKAU PERBUATAN PELAKU MAMPU MENJANGKAU PERBUATAN PELAKU

PERJANJIAN EKSTRADISI PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIAINDONESIA

INDONESIA TELAH MEMBUAT INDONESIA TELAH MEMBUAT PERJANJIAN EKSTRADISI DENGAN PERJANJIAN EKSTRADISI DENGAN BEBERAPA NEGARA ASEAN :BEBERAPA NEGARA ASEAN :

MALAYSIA : UNDANG UNDANG NO 9 MALAYSIA : UNDANG UNDANG NO 9 TAHUN 1974TAHUN 1974

PHILIPINA : UNDANG UNDANG NO 10 PHILIPINA : UNDANG UNDANG NO 10 TAHUN 1976TAHUN 1976

THAILAND : UNDANG UNDANG NO 2 THAILAND : UNDANG UNDANG NO 2 TAHUN 1978TAHUN 1978

LOCUS DELICTIELOCUS DELICTIE LOCUS DELICTIE ADALAH TEMPAT TERJADINYA LOCUS DELICTIE ADALAH TEMPAT TERJADINYA

TINDAK PIDANA.TINDAK PIDANA. MENETAPKAN APAKAH KETENTUAN HUKUM MENETAPKAN APAKAH KETENTUAN HUKUM

PIDANA INDONESIA DAPAT DIBERLAKUKAN DAN PIDANA INDONESIA DAPAT DIBERLAKUKAN DAN KOMPETENSI PENGADILAN GUNA MENGADILI KOMPETENSI PENGADILAN GUNA MENGADILI PELAKU (KOMPETENSI RELATIF/PASAL 84 (1) PELAKU (KOMPETENSI RELATIF/PASAL 84 (1) KUHAP) KUHAP)

UNTUK MENENTUKAN LOCUS DELICTIE INI UNTUK MENENTUKAN LOCUS DELICTIE INI DIKENAL TIGA TEORI, YAITU :DIKENAL TIGA TEORI, YAITU :

1.1. TEORI PERBUATAN MATERIIL;TEORI PERBUATAN MATERIIL;

2.2. TEORI INSTRUMEN;TEORI INSTRUMEN;

3.3. TEORI AKIBATTEORI AKIBAT

1.1. TEORI PERBUATAN MATERIILTEORI PERBUATAN MATERIIL MENENTUKAN TEMPAT TERJADINYA MENENTUKAN TEMPAT TERJADINYA

TINDAK PIDANA BERDASARKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN PERBUATAN JASMANIAH YANG PERBUATAN JASMANIAH YANG DIWUJUDKAN OLEH PELAKU TINDAK DIWUJUDKAN OLEH PELAKU TINDAK PIDANA.PIDANA.

MISALNYA KASUS PENCURIAN MISALNYA KASUS PENCURIAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 362 SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 362 KUHP DIMANA WAKTU DAN TEMPAT KUHP DIMANA WAKTU DAN TEMPAT PENCURIAN ADALAH WAKTU DAN TEMPAT PENCURIAN ADALAH WAKTU DAN TEMPAT DIMANA PETINDAK MELAKUKAN DAN DIMANA PETINDAK MELAKUKAN DAN MENYELESAIKAN PERBUATAN MENGAMBILMENYELESAIKAN PERBUATAN MENGAMBIL

2.2. TEORI INSTRUMENTEORI INSTRUMEN MENENTUKAN TEMPAT TERJADINYA MENENTUKAN TEMPAT TERJADINYA

TINDAK PIDANA BERDASARKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN TEMPAT DIMANA ALAT DIGUNAKAN TEMPAT DIMANA ALAT DIGUNAKAN DAN BEKERJA EFEKTIF DALAM HAL DAN BEKERJA EFEKTIF DALAM HAL TERWUJUDNYA TINDAK PIDANA.TERWUJUDNYA TINDAK PIDANA.

ARREST HR 1915 : TERJADI TINDAK ARREST HR 1915 : TERJADI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN KUDA DARI PIDANA PENYELUNDUPAN KUDA DARI BELANDA MENUJU JERMAN KARENA BELANDA MENUJU JERMAN KARENA BEKERJANYA ALAT UNTUK MENARIK BEKERJANYA ALAT UNTUK MENARIK KUDA TERSEBUT DI WILAYAH KUDA TERSEBUT DI WILAYAH BELANDA BELANDA

3.3. TEORI AKIBATTEORI AKIBAT

MENENTUKAN TEMPAT TERJADINYA MENENTUKAN TEMPAT TERJADINYA TINDAK PIDANA BERDASARKAN TEMPAT TINDAK PIDANA BERDASARKAN TEMPAT TERJADINYA AKIBAT DARI TINDAK TERJADINYA AKIBAT DARI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKANPIDANA YANG DILAKUKAN..

EX. TEMPAT PENCULIKAN ANAK DI KOTA EX. TEMPAT PENCULIKAN ANAK DI KOTA MALANG, KEMUDIAN ANAK YANG MALANG, KEMUDIAN ANAK YANG DICULIK DISEKAP DI PASURUAN, KARENA DICULIK DISEKAP DI PASURUAN, KARENA TIDAK KUAT MENAHAN PENDERITAAN, TIDAK KUAT MENAHAN PENDERITAAN, ANAK TERSEBUT AKHIRNYA MATI DI ANAK TERSEBUT AKHIRNYA MATI DI PASURUANPASURUAN

TEMPUS DELICTIETEMPUS DELICTIE

YAITU WAKTU SAAT TERJADINYA YAITU WAKTU SAAT TERJADINYA TINDAK PIDANA.TINDAK PIDANA.

TEMPUS DELICTIE MEMPUNYAI TEMPUS DELICTIE MEMPUNYAI ARTI PENTING KARENA TERKAIT ARTI PENTING KARENA TERKAIT DENGAN MASA DALUWARSA DENGAN MASA DALUWARSA BERLAKUNYA TINDAK PIDANA, BERLAKUNYA TINDAK PIDANA, DAN MENENTUKAN BATAS USIA DAN MENENTUKAN BATAS USIA DALAM PENUNTUTAN.DALAM PENUNTUTAN.

ASAS TIADA PIDANA TANPA ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHANKESALAHAN

ASAS ASAS GEEN STRAF ZONDER SCHULDGEEN STRAF ZONDER SCHULD (TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN)(TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN)

PASAL 6 AYAT (2) UU NO 4 TAHUN 2004 PASAL 6 AYAT (2) UU NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMANTENTANG KEKUASAAN KEHAKIMANTIDAK SEORANG PUN DAPAT DIJATUHI TIDAK SEORANG PUN DAPAT DIJATUHI PIDANA, KECUALI APABILA PENGADILAN, PIDANA, KECUALI APABILA PENGADILAN, KARENA ALAT PEMBUKTIAN YANG SAH KARENA ALAT PEMBUKTIAN YANG SAH MENURUT UNDANG-MENURUT UNDANG-UNDANG, MENDAPAT KEYAKINAN BAHWA UNDANG, MENDAPAT KEYAKINAN BAHWA SESEORANG YANG DIANGGAP DAPAT SESEORANG YANG DIANGGAP DAPAT BERTANGGUNG JAWAB, TELAH BERSALAH BERTANGGUNG JAWAB, TELAH BERSALAH ATAS PERBUATAN YANG DIDAKWAKAN ATAS ATAS PERBUATAN YANG DIDAKWAKAN ATAS DIRINYA.DIRINYA.

  

Tiada pidana tanpa kesalahan Tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld)(geen straf zonder schuld)

Alasan pembenar Alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden)(rechtsvaardigingsgronden): : menghapuskan sifat melawan menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga hukumnya perbuatan, sehingga menjadi perbuatan yg benarmenjadi perbuatan yg benar

Alasan pemaaf Alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden)(schulduitsluitingsgronden): menghapus : menghapus sifat kesalahan terdakwa meski sifat kesalahan terdakwa meski perbuatannya bersifat melawan hukum perbuatannya bersifat melawan hukum tapi tidak pidanatapi tidak pidana

Alasan penghapus tuntutan Alasan penghapus tuntutan (onvervolgbaarheid):(onvervolgbaarheid): pernyataan tidak pernyataan tidak menuntut karena tidak dapat diterima menuntut karena tidak dapat diterima oleh badan penuntut umum, karena oleh badan penuntut umum, karena konflik kepentingan dengan lebih konflik kepentingan dengan lebih mengutamakan kemanfaatannya untuk mengutamakan kemanfaatannya untuk tidak menuntuttidak menuntut