articles - erepo.unud.ac.id

of 20 /20

Upload: others

Post on 01-Oct-2021

16 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Articles - erepo.unud.ac.id
Page 2: Articles - erepo.unud.ac.id

Archives /

Vol. 08, No. 01, Maret 2019

Published: 2019-01-17

Articles

UPAYA MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN HAK CIPTA

Dewa Gede Yudi Putra Wibawa, I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati

1-15

PDF

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGATURAN TINDAK PIDANA

PENYALAHGUNAAN SENJATA API DI INDONESIA

I Ketut Surya Agus Wijaya, I Ketut Rai Setiabudhi

1-15

PDF

IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH OLEH PENGGUNA MEDIA SOSIAL DALAM

PEMBERITAAN PIDANA DI MEDIA SOSIAL

Satria Fajar Putra Dipayana, I Gede Artha

1-15

PDF

TINJAUAN YURIDIS EUTHANASIA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA

Ni Gusti Ayu Agung Febry Dhamayanti, Made Nurmawati

1-13

PDF

EFEKTIVITAS ITIKAD BAIK DALAM MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Putu Angga Praktyasa Pratama, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Nyoman A. Martana

1-14

PDF

PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA MATI YANG DIJATUHKAN OLEH PENGADILAN NEGERI

DENPASAR

Tri Ayu Neska Sanga Udiyani, I Ketut Rai Setiabudhi, I Wayan Suardana

1-15

PDF

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (STUDI

KASUS UNIT CYBER CRIME DITRESKRIMSUS POLDA BALI)

Putu Trisna permana, Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi, Sagung Putri M.E Purwani

1-15

PDF

KONTEKS SEDERHANA DAN CEPAT SEBAGAI BAGIAN DARI ASAS TRILOGI PERADILAN

DALAM PENGAJUAN PERKARA KUMULASI OBJEKTIF DI PENGADLAN AGAMA

Alberto Rischi Putra Bana, I Gede Artha

1-17

PDF

PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) SEBAGAI BENTUK KEBIJAKAN KRIMINAL DI

INDONESIA

Nyoman Trisna Sari Indra Pratiwi, Ni Nengah Adiyaryani

1-15

PDF

Page 3: Articles - erepo.unud.ac.id

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN

OLEH ANAK YANG SUDAH MENIKAH

Ni Wayan Diana Ariantari, Anak Agung Ngurah Wirasila

1-17

PDF

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

PELECEHAN SEKSUAL

Ni Made Ayu Dewi Mahayanti, Putu Tuni Cakabawa Landra

1-17

PDF

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI

TRANSAKSI GAME ONLINE

Komang Alit Antara, I Gede Artha

1-15

PDF

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN CATCALLING (PELECEHAN VERBAL) DI

INDONESIA

Livia Jayanti Putri, I Ketut Suardita

1-15

PDF

Mekanisme Sertifikasi Sebagai Proses Awal Pemeriksaan Dalam Pengajuan Gugatan

Perwakilan Kelompok (Class Action)

I Wayan Didik Prayoga, Anak Agung Gede Agung Dharmakusuma

1-17

PDF

LEGALITAS OPERASI TANGKAP TANGAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Widya Parameswari Resta, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi

1-15

PDF

IMPLIKASI HUKUM PENGATURAN EKSEKUSI PUTUSAN PTUN DALAM UU PTUN

TERHADAP EFEKTIFITAS PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Ida Ayu Rara Dwi Maharani, Putu Tuni Cakabawa Landra

1-16

PDF

KENDALA DAN TANGGUNG JAWAB PENYITAAN BARANG BUKTI NARKOTIKA OLEH

PENYIDIK KEPOLISIAN (Penelitian di Wilayah Hukum Polres Buleleng)

Komang Andyana Prayoga, I Gusti Ketut Ariawan, I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti

1-15

PDF

LEGAL QONSEQUENCES SURROGATE MOTHER DITINJAU DARI HUKUM PIDANA

Risa Jaya Wulandari, I Nyoman Darmadha

1-14

PDF

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN CITRA TUBUH (BODY

SHAMING) MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA

Ni Gusti Agung Ayu Putu Rismajayanthi, I Made Dedy Priyanto

Page 4: Articles - erepo.unud.ac.id

1-16

PDF

Perlindungan Tindak Pidana Perkosaan Selama Proses Peradilan Pidana

Ni Putu Ari Manik Wedani, Nyoman Satyayudha Dananjaya

1-15

PDF

KRIMINALISASI TERHADAP PERBUATAN PENGGUNAAN JASA PROSTITUSI DI INDONESIA

I Komang Mahardika Wijaya, I Gede Yusa

1-17

PDF

KAJIAN YURIDIS TENTANG PERBUATAN PENYIMPANGAN PERILAKU SEKSUAL TERHADAP

BINATANG DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Anak Agung Gede Wibawa Putra Susila, I Nyoman Suyatna

1-17

PDF

TINJAUAN TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN YANG MENGHUKUM ORANG

UNTUK MELAKSANAKAN SUATU PERBUATAN

Made Yoga Pramana Sugitha, I Nyoman Suyatna

1-15

PDF

HAMBATAN PENERAPAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN

TERPADU SIDANG KELILING DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Made Bayu Parkasa Pradana Begruck, I Ketut Tjukup

1-15

PDF

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI

KOTA DENPASAR

I Nengah Arya Sedana Yoga, Gde Made Swardhana, A.A. Ngurah Wirasila

1-15

PDF

KEWENANGAN BADAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN

Pande Putu Vida Satisva Swari, I Gusti Ayu Agung Krisnawati

1-16

PDF

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI

KEPOLISIAN SEKTOR KUTA

I Nyoman Hendri Saputra, I Gusti Ketut Ariawan

1-15

PDF

PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS

PUTUSAN NO:25/PID.SUS/TPK/2014/PN.DPS)*

Therisya Karmila, I Gusti Ketut Ariawan, I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti

1-15

PDF

HAMBATAN YANG TERJADI DALAM PELAKSANAAN REKONSTRUKSI KASUS

PEMBUNUHAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN

RESOR KOTA DENPASAR

Page 5: Articles - erepo.unud.ac.id

Yeremia Toga Sinaga, Gde Made Swardhana, A.A. Ngurah Wirasila

1-14

PDF

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN TINDAK

PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PERJALANAN (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I

KHUSUS NGURAH RAI)

Fatimah Rahmad, Ida Bagus Surya Dharma Jaya

1-15

PDF

PENGATURAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG TIDAK NETRAL DALAM PEMILIHAN

UMUM INDONESIA

Putu Riski Ananda Kusuma, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi

1-15

PDF

KAJIAN PERBANDINGAN TENTANG PENGATURAN PENYEBARAN BERITA BOHONG

(HOAX) SEBAGAI PERBUATAN PIDANA DI INDONESIA DIBANDINGKAN DENGAN NEGARA

SINGAPURA

Andreas Siambaton, I Gusti Ngurah Parwata

1-18

PDF

ANALISIS YURIDIS UNSUR PERBUATAN DALAM TINDAK PIDANA KESUSILAAN

Silvia Eka Fitania, A.A. Ngurah Wirasila

1-16

PDF

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA HANDPHONE SAAT BERLALU LINTAS

Desintha Paramitha, A.A. Ngurah Wirasila

1-14

PDF

KRIMINALISASI TRADING IN INFLUENCE DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA

KORUPSI

I Gusti Ayu Werdhiyani, I Wayan Parsa

1-14

PDF

RELEVANSI PENGKUALIFIKASIAN SANKSI KEBIRI KIMIAWI SEBAGAI SANKSI TINDAKAN

DALAM HUKUM PIDANA

I Putu Reza Bella Satria Diva, I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti

1-15

PDF

Page 6: Articles - erepo.unud.ac.id

1

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KEPOLISIAN SEKTOR

KUTA∗

Oleh: I Nyoman Hendri Saputra∗∗

I Gusti Ketut Ariawan∗∗∗ A.A Ngurah Wirasila∗∗∗∗

Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak Anak merupakan aset yang berharga bagi masa depan bangsa. Pada tiga tahun terakir terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan. Tujuan dari penelitian ini untuk mendiskripsikan dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh kepolisian sektor kuta dalam menanggulangi kejahatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak dan untuk mendiskripsikan dan menganalisis apa yang menjadi hambatan-hambatan dalam menaggulangi kejahatan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kepolisian Sektor Kuta.Pendekatan penelitian yang digunakan dalam pemelitian ini adalah penelitin hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis yakni upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menunjukan bahwa upaya pertama yang dilakukan adalah dengan upaya preventif melalui penyuluhan dan penempelan pamphlet, kedua pre-emtif melalui patrol dan pengawan yang intensif di daerah yang rawan terjadi kejahatan. Sehubung dengan itu ada faktor penghambat yaitu faktor intern seperti kurangnya sumber daya manusia dan faktor ektern seperti korban susah dimintai keterangan dikarenakan trauma secara pisikis. Kata kunci : upaya penanggulangan, faktor penghambat, tindak pidana kekerasan sekusal terhadap anak.

∗ Makalah ilmiah ini disarikan dan dikembangkan lebih lanjut dari Skripsi yang ditulis

oleh Penulis atas bimbingan Pembimbing Skripsi I Dr, I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH dan Pembimbing Skripsi II. A.A Ngurah Wirasila,SH, MH.”

∗∗ I Nyoman Hendri Saputra adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Undayana Universitas Udayana, Korespodensi : [email protected]

∗∗∗ I Gusti Ketut Ariawan adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, [email protected]

∗∗∗∗ A.A Ngurah Wirasila adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, [email protected]

Page 7: Articles - erepo.unud.ac.id

2

Abstract

Children are valuable assets for the nation's future. In the last three years there has been a significant increase in cases of sexual violence against children. The purpose of this study is to describe and analyze the efforts made by the kuta sector police in overcoming sexual violence crimes against children and to describe and analyze what are the obstacles in dealing with crimes against sexual violence against children in the Kuta Sector Police. The research used in this research is an empirical legal research. Based on the results of the research and discussion by the author, efforts to deal with the crime of sexual violence against children showed that the first attempt was made with preventive efforts through counseling and attachment of pamphlets, both pre-emptive through patrol and intensive advocates in areas prone to crime. In connection with that there are inhibiting factors, namely internal factors such as lack of human resources and external factors such as difficult victims to be questioned due to physical trauma. Keywords: The Efforts of Countermeasures, An Inhibitor Of Factor, Criminal acts of violence against children.

Page 8: Articles - erepo.unud.ac.id

3

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Anak adalah individu muda yang masih berumur muda dimana

didalam jiwa dan perjalanan hidupnya masih mudah terpengaruh

untuk keadaan sekitarnya.1 Anak merupakan aset bagi bangsa,

mereka sebagai potensi dan generasi penerus bangsa yang hasrus

dijaga dan dilindungi dari kekerasan dan deskriminasi berdasarkan

Pasal 28b ayat 2 UUD 1945.

Faktanya kekerasan terhadap anak seringkali terjadi di Indonesia,

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat dari

Januari - Juni 2018 telah terjadi 965 kasus kekerasan terhadap

anak dimana pada umumnya korban berusia 2 tahun hingga 13

tahun.2 Peningkatan jumlah tindak kejahatan kekerasan yang

menyasar anak sebagai objek atau target pelaku tampaknya menjadi

trend khusus yang menjamur dan meresahkan masyarakat saat ini.

Pada dasarnya anak merupakan kondisi yang sangat labil di

mana mereka berusaha untuk mengenal jati diri dan berinteraksi

satu dengan yang lainnya, sehingga didikan yang baik sangat

diperlukan dari keluarga dan orang terdekat. Anak yang mengalami

kondisi ini memerlukan perlakuan khusus, supaya dapat tumbuh

dan berkembang secara sewajarnya baik, mental, fisik dan

rohaninya.3

Dari beberapa tindakan kekerasan, tindak kekerasan seksual

yang paling memberi dampak besar bagi fisik dan psikologi dari anak

1 R.A. Koesnan, 2005, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Bandung :Sumur,

hal. 113 2 https://www.google.com/amp/manado.tribunnews.com/amp/2018/08/20/pusdatin-komnas-

pa-indonesia-catat-angka-kekerasan-seksual-anak-paling-tinggi di akses pada tanggal 16-10-2018, pkl 20.30 WITA.

3 Darwan Prints, 1997, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.98.

Page 9: Articles - erepo.unud.ac.id

4

tersebut. Kekerasan seksual salah satu kekerasan fisik yang

termasuk tindakan kriminal. Menurut data yang didapat dari

Kepolisian Sektor Kuta, pada tahun 2018 jumlah kasus kekerasan

seksual terhadap anak terdapat 5 kasus kekerasan seksual terhadap

anak, tahun 2017 terdapat 3 kasus kekerasan seksual terhadap anak

dan tahun 2016 terdapat 2 kasus kekerasan seksual terhadap anak

yang tercatat dalam data Kepolisian Sektor Kuta.4 Hal ini jelas

terlihat adanya kenaikan yang cukup segnifikan dari tahun ke tahun.

Dikarenakan ada peningkatan kasus secara signifikan dari tahun

ketahun di kepolisian sektor kuta dan kuta merupakan daerah

pariwisata, maka penululis melakukan penelitian di Kepolisian Sektor

Kuta.

Polisi sebagai alat pengaman, penjaga ketertiban,

keharmonisan masyarakat dituntut untuk dapat menanggulangi

kekerasan seksual terhadap anak. Dengan melihat yang terjadi di

masyarakat tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat

masalah kekerasan seksual terhadap anak ini yang berjudul

“Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap

Anak (Studi Kasus Kepolisian Sektor Kuta).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat

dikemukakan rumusan masalah antara lain:

1. Upaya apa yang dilakukan Kepolisian Sektor Kuta dalam

penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap

anak?

4 Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kuta, 2018, Data Kasus Tindak Pidana Kekerasan

Seksual Terhadap Anak Periode Tahun 2016- 2018, Bali.

Page 10: Articles - erepo.unud.ac.id

5

2. Apa yang menjadi hambatan – hambatan/ kendala – kendala

apa saja yang ditemui dalam penanggulangan terhadap tindak

pidana kekerasan seksual terhadap anak?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penulisan jurnal ini,

yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Sebagai pengembangan ilmu hukum pidana khususnya

penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di

Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuta.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis upaya yang

dilakukan oleh kepolisian sektor kuta dalam menanggulangi

kejahatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap

anak.

2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis apa yang menjadi

hambatan-hambatan/kendala-kendala dalam menaggulangi

kejahatan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak

di Kepolisian Sektor Kuta.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penulisan

jurnal ini adalah penelitian empiris, yakni suatu penelitian yang

dilakukan terhadap masalah berdasarkan teori-teori hukum yang ada

serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

dihubungkan dengan suatu permasalahan berdasarkan kenyatan-

kenyataan atau praktek-praktek yang terjadi di dalam kehidupan

Page 11: Articles - erepo.unud.ac.id

6

sehari-hari.5 Dalam penelitian ini terdapat efektivitas hukum dimana

penelitian yang membahas hukum yang beroperasi dalam

masyarakat.6 Penelitian hukum empiris mengajak para penelitinya

tidak haya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat

normatif.7 Pendekatan yang dipergunakan fakta (the fact appcroch)

dilakukan dengan melihat keadaan nyata di wilayah penelitian.8

Dalam hal ini permasalahan mengenai upaya kepolisian dalam

menanggulangi kejahatan tindak pidana kekerasan seksual terhadap

anak dikaji dengan melakukan pendekatan studi kasus terhadap

anak dan kemudian dikaitkan dengan pihak kepolisian serta

peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam tulisan ini

adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dengan menggunakan Tekni Studi Dokumentasi dan Tekni

Wawancara (Interview). Teknik Penentuan Sempel dalam penelitian

ini adalah dengan teknik sampling khususnya dengan menggunakan

teknik Purposive Sampling yakni sampel penelitian ditentukan

sendiri oleh si peneliti dengan mencari key informan. Pengolahan dan

Analisa Data dalam penelitian ini adalah dengan Analisis Kualitatif

dimana data yang diperoleh tersebut diolah menjadi rangkaian kata-

5 Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek, Ed. I, cet, III, Sinar Grafika,

Jakarta, Hal.17 6 H.Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 31 7 Depri Liber Sonata,2014, “Metode Penelitian Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas

dari Metode Meneliti Hukum”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No.1, Januari-Maret 2014, Hal. 28

8 Shanti Kartikasari, Ibrahim. R, Ni Gusti Ayu Dyah Satyaawati, 2016, “Proses dan Tahapan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010”, Kertha Negara, Vol. 04, No. 02, Februari 2016, h. 3, ojs.unud.ac.id, URL: http://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/19024/12487, diakses pada tanggal 31 Maret 2019, Pukul 10.44 Wita.

Page 12: Articles - erepo.unud.ac.id

7

kata yang bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus tidak

disusun kedalam struktur klasifikasi sehingga sampel lebih kepada

non probabilitas,

2.2. Hasil dan Analisis

2.2.1 Upaya Kepolisian Sektor Kuta dalam Menanggulangi

Kejahatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap

Anak.

Polri dalam menanggulangi kejahatan kekerasan dan kejahatan

yang serius (violent and serious crimes) dipaksa bergerak lebih cepat

oleh masyarakat untuk melaksanakan tugas penegakan hukum.9

Polisi memerlukan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas untuk

menangkap pelaku kejahatan. Sebab jika tidak, masyarakat akan

tetap merasa terancam oleh perilaku menyimpang dari penjahat.10

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Sektor Kuta

terkait jumlah Kejahatan Kekerasan Seksual terhadap Anak di

Kepolisian Sektor Kuta dalam kurun waktu tiga tahun terakhir

(2016-2018) yang akan dijabarkan dalam bentuk tabel sebagai

berikut:

Tabel 1

Jumlah Kejahatan indak Pidana Kekerasan Seksual

Terhadapa Anak di Kepolisian Sektor Kuta Tahun 2016-

2018

No Kejahatan Tindak Pidana

Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Jumlah

Tahun 2016 2

9 Mardjono Reksodiputro, 1997, Mengembangkan Pendekatan Terpadu dalam Sistem

Peradilan Pidana (Suatu Pemikiran Awal). dalam Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Buku Kedua, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, hal. 161

10 M.Khoidin & Sadjijono, 2007, Mengenal Figur Polisi Kita, Yogyakarta:LaksBang, hal. 58.

Page 13: Articles - erepo.unud.ac.id

8

2017 3

2018 5

Sumber data : Unit Reskrim Kepolisian Sektor Kuta.

Melihat pada data yang diperoleh dari tahun 2016-2018 pihak

Kepolisian Sektor Kuta telah melakukan beberapa upaya dalam

Menggulangi Kejahatan Tindak Pidana terhadap Anak jika dilihat

dalam 3 tahun terakhir. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal

5 Desmber 2018 pukul 11.00-12.00 Wita dengan Inspektur Polisi

Dua Erick Wijaya Siagian Panit Sidik Kepolisian Sektor Kuta,

terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan Kepolisian Sektor

Kuta dalam menanggulangi Kejahatan Tindak Pidana Kekerasan

Seksual Terhadap Anak dengan melakukan upaya Pre-empetif dan

upaya Preventif

1. Upaya Pre-empetif.

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara oleh Brigadir

Polisi Kepala Muhammad Agus Wiyono selaku penyidik pembantu

Kepolisian Sektor Kuta pada tanggal 5 Desember 2018 Pukul 10.00-

11.00 Wita, tindakan pre-emptif yang dilaksanakan jajaran Kepolisian

Sektor Kuta dengan cara Melakukan pengawasan yang intensif di

daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan. Pihak

berwajib atau aparat penegak hukum (kepolisian) khususnya

Kepolisian Sektor Kuta melakukan pengawasan di daerah-daerah

yang rawan terjadinya kejahatan supaya tidak lagi terjadinya

kejahatan dengan menempatkan petugas dari pihak penegak hukum

(kepolisian) di tempat dimana rawannya terjadinya kejahatan yang

salah satunya adalah kejahatan pelecehan seksual dan melakukan

patroli rutin, pihak aparat penegak hukum (kepolisian) melakukan

patroli siang dan malam secara terus menerus, mungkin dengan cara

Page 14: Articles - erepo.unud.ac.id

9

ini adalah salah satunya cara untuk mencegah terjadinya kejahatan

dimana upaya ini dilakukan oleh Unit Satuan Samapta Bhayangkara

(Sat Sabhara) Kepolisian Sektor Kuta.

2. Upaya Preventif.

Untuk menghindarkan seseorang melakukan tindak pidana

kekerasan seksual terhadap anak dimana merupakan tujuan dari

upaya preventif. Upaya ini tidak dilakukan oleh Reskrim Kepolisian

Sektor Kuta melainkan oleh Unit Bina Masyarakat (Binmas).

Berdasarkan hasil hasil wawancara dengan Inspektur Polisi Dua

Erick Wijaya Siagian, Panit Sidik Polsek Kuta pada tanggal 5

Desember 2018 pukul 11.00-12.00 wita, upaya preventif yang

dilakukan kepolisian sektor kuta dalam menanggulangi tindak

pidana kekerasan seksual terhadap anak diantaranya adalah dengan

melaksanakan penyuluhan tentang dampak negatif kekerasan

seksual, khususnya terhadap anak, baik secara fisik maupun pisikis.

Penyuluhan bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat turut

berpartisipasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan

seksual terhadap anak secara bersama-sama dan terpadu.

Pihak-pihak yang menjadi sasaran penyuluhan yang dilakukan oleh

Binmas antara lain:

a. Elemen pemuda;

b. Mahasiswa atau pelajar;

c. Masyarakat atau tokh agama.

Selain melakukan penyuluhan, upaya preventif juga dilakukan

dengan penyebaran pamphlet.

Untuk menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak

Kepolisian Sektor Kuta melalui pendekatan non penal, memilih

menggunakan pendekatan pre-emptif dari pada preventif. Tindak

Page 15: Articles - erepo.unud.ac.id

10

Pidana Kekerasan Kekerasan Seksual terhadap Anak merupakan

tindak pidana yang spesifik dan berbeda dengan tindak pidana

lainnya. Pengaruh budaya patriarki sangat kental dan

mengakibatkan pendekatan preventif dalam pencegahan Tindak

Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak ini belum dapat

dilaksanakan secara maksimal. Upaya pencegahan secara preventif

selalu dilaksanakan dalam upaya pencegahannya.

2.2.2 Hambatan-Hambatan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kepolisian Sektor

Kuta

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bapak Erick

Wijaya Siagian dan Bapak Muhammad Agus Wiyono ditemukan dua

faktor yang menjadi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana

kekerasan seksual terhadap anak di kepolisian sektor kuta, yaitu :

1. Faktor Intern

Hambatan intern adalah hambatan yang berasal dari dalam

Kepolisian Sektor Kuta yang mengakibatkan kinerja aparat kepolisian

dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual

terhadap anak menjadi kurang maksimal. Menurut Inspektur Polisi

Dua Erick Wijaya Siagian, Panit Sidik Polsek Kuta, berdasarkan hasil

wawancara pada tanggal 5 Desember 2018 pukul 11.00-12.00 wita.

Ada 3 (tiga) hambatan intern yang dialami Kepolisian Sektor Kuta

dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap

Anak antara lain:

a. Keterbatasan Dana

Dalam pelaksanaan penanggulangannya terdapat berbagai biaya

pengeluaran yang tidak sedikit. Demikian pula dalam melakukan

Page 16: Articles - erepo.unud.ac.id

11

penyuluhan yang dilakukan Kepolisian Sektor Kuta diberbagai

sekolah juga membutuhkan biaya yang besar, seperti biaya untuk

perlengkapan maupun trasportasi. Dana yang diperoleh untuk upaya

penanggulangan dirasa masih kurang cukup.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Kuta, dalam hal

ini Unit Reserse Kriminal Polri (Reskrim) Kepolisian Sektor Kuta,

dalam penanggulangan tindak kekerasan seksual terhadap anak

adalah kurangnya tenaga SDM yang dimiliki oleh Kepolisian Sektor

Kuta, khususnya tenaga polisi wanita (Polwan). Kendala tersebut

terjadi pada saat pemeriksaan terhadap korban. Korban biasanya

bergender wanita tidak mau diperiksa Polisi Pria dikarenakan rasa

malu.

c. Keterbatasan Fasilitas

Dalam penanggulangan Kepolisian Sektor Kuta mengalami

kendala berupa tidak adanya unit Pelayanan Perempuan dan Anak

(Unit PPA) dan kurangnya ruangan untuk pemeriksaan terhadap

perempuan dan anak. Sehingga dalam kasus tindak pidana

kekerasan seksual terhadap anak harus dilakukan pelimpahan

berkas perkara ke Kepolisian Resor Kota Denpasar (POLRESTA

Denpasar).

2. Faktor Ekstern

Hambatan ekstern adalah faktor yang menghambat upaya

kepolisian Sektor Kuta atau kurang mendukung dalam

penanggulangan kekerasan seksual, khususnya terhadap anak.

Menurut Inspektur Polisi Dua Erick Wijaya Siagian, Panit Sidik

Polsek Kuta, berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 5 Desember

2018 pukul 11.00-12.00 wita, hambatan ekstern tersebut antara lain

Page 17: Articles - erepo.unud.ac.id

12

berasal dari keluarga korban. Keluarga korban enggan melaporkan

karena merasa malu dan menganggap itu sebagai aib.

Menurut Brigadir Polisi Kepala Muhammad Agus Wiyono selaku

penyidik pembantu Kepolisian Sektor Kuta pada tanggal 5 Desember

2018 Pukul 10.00-11.00 Wita, selain itu dalam upaya

penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak juga terdapat

kendala yang berasal dari diri korban sendiri. Korban susah dimintai

keterangan didalam penyelidikan yang disebabkan pihak korban

mengalami trauma secara pisikis sehingga susah untuk dimintai

keterangan sebagai korban. Kendala atau hambatan juga berasal dari

banyaknya lembaga yang harus dikutsertakan dalam menanggulangi

kasus kekerasan seksual terhadap anak seperti Pusat Pelayanan

Terpadu Pemberdayaan Perempunan dan Anak (P2TP2A).

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

1. Upaya Kepolisian Sektor Kuta dalam menangani tindak pidana

kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayah

Kepolisian Sektor Kuta yaitu: (a) tindakan pre-emtif (tindakan

antisipasi) seperti, melakukan patroli siang dan malam oleh

Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara), dan (b) tindakan

preventif (tndakan pencegah/ non-penal) seperti, melakukan

penyuluhan-penyuluhan kesekolah-sekolah yang dilakukan

oleh Unit Masyarakat (Binmas).

2. Kendala Kepolisian Sektor Kuta dalam menanggulangi tindak

pidana kekerasan seksual terhadap anak terdiri dari kendala

atau hambatan ekstern (hambatan dari luar Kepolisian Sektor

Kuta) seperti, korban sulit dimintai keterangan dikarenakan

Page 18: Articles - erepo.unud.ac.id

13

korban mengalami trauma secara pisikis dan hambatan intern

(hambatan dari dalam Kepolisian Sektor Kuta) seperti,

kurangnya sumber daya manusia (SDM) khususnya Polisi

Wanita (POLWAN).

3.2 Saran

1. Kepada pihak Kepolisian Sektor Kuta agar lebih ikut berperan

aktif dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual

terhadap anak dengan melibatkan instansi atau dinas terkait

secara terperogram, continue (terus) dan berkelanjutan, seperti

melakukan penyuluhan dan ceramah kepada masyarakat

tentang akibat hukum kekerasan seksual terhadap anak.

2. Kepada Kepolisian Sektor Kuta sebagai lembaga penegak

hukum supaya membentuk Unit PPA, sehingga tidak perlu lagi

dilimpahkan ke POLRESTA Denpasar.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku.

Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar

Grafika, Jakarta.

Darwan Prints, 1997, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung.

H.Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika,

Jakarta.

M.Khoidin & Sadjijono, 2007, Mengenal Figur Polisi Kita, LaksBang,

Yogyakarta.

Page 19: Articles - erepo.unud.ac.id

14

Mardjono Reksodiputro, 1997, Mengembangkan Pendekatan Terpadu

dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Pemikiran Awal). dalam

Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta.

R.A. Koesnan, 2005, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis

Indonesia, Bandung.

2. Jurnal Ilmiah.

Shanti Kartikasari, Ibrahim. R, Ni Gusti Ayu Dyah Satyaawati, 2016,

“Proses dan Tahapan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai

Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun

2010”, Kertha Negara, Vol. 04, No. 02, Februari 2016, h. 3,

ojs.unud.ac.id, URL:

http://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/19

024/12487, diakses pada tanggal 31 Maret 2019, Pukul 10.44

Wita.

Depri Liber Sonata,2014, “Metode Penelitian Normatif dan Empiris :

Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, Fiat Justisia

Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No.1, Januari-Maret 2014

3. Internet.

www.tribunnew.com, “Pusdatin Komnas PA indonesia catat angka kekerasan seksual terhadap anak paling tinggi”, URL: https://www.google.com/amp/manado.tribunnews.com/amp/2018/08/20/pusdatin-komnas-pa-indonesia-catat-angka-

Page 20: Articles - erepo.unud.ac.id

15

kekerasan-seksual-anak-paling-tinggi di akses pada tanggal 16-10-2018, pkl 20.30 WITA.

4. Peraturan perundang-undang.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo Undang-undang no.73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.

Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (LN.2002/No.2,TLN No.4168, LL SETNEG :17 HML).

Undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

(LN.2014/NO.297,TLN No.5606, LL. SETNEG :48 HLM).