A R T I P E N T I N G S I S T E M I N F O R M A S I M A N A J E M E N K E P E G AWA I A N

( S I M P E G )U N T U K P E N G E L O L A A N D ATA K E P E G AWA I A NK E M E N T E R I A N K E L A U TA N D A N P E R I K A N A N

OLEHDENDA DJUANDA, S.H, M.M.

BIRO KEPEGAWAIANSEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN2013

BIMBINGAN TEKNISPENGELOLAAN

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIANKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

FAVE HOTEL BANDUNG 26 S/D 28 MARET 2014

TUGAS DAN FUNGSIBIRO KEPEGAWAIAN

PERMEN KP NO.15 TAHUN 2010 TENTANGORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TUGAS: MELAKSANAKAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, MUTASI PEGAWAI, ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL, TATA USAHA KEPEGAWAIAN, PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN, SERTA LAPORAN KEPEGAWAIAN.

FUNGSI:• PERENCANAAN, PENGEMBANGAN,

DAN PEMBINAAN PEGAWAI;• PELAKSANAAN PENGANGKATAN,

KEPANGKATAN, PEMBERHENTIAN, PEMENSIUNAN DAN PEMINDAHAN PEGAWAI;

• PELAKSANAAN PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL;

• PENGELOLAAN DATA , INFORMASI DAN ARSIP KEPEGAWAIAN;

• PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA BIRO.

BIRO KEPEGAWAIAN

BAGIAN PERENCANAAN

DAN PENGEMBANGAN

PEGAWAI

BAGIAN MUTASI

BAGIAN TATA USAHA

KEPEGAWAIAN

BAGIAN JABATAN

FUNGSIONAL

SUBBAGIANPERENCANAAN

SUBBAGIANPENGEMBANGAN

SUBBAGIANDISIPLIN DAN PERATURAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAGIANPENGANGKATAN

DAN KEPANGKATAN

STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

UMUM

SUBBAGIANKEPANGKATAN FUNGSIONAL

SUBBAGIANPEMBERHENTIAN,

PENSIUN DAN PEMINDAHAN

SUBBAGIANJABATAN

FUNGSIONAL I

SUBBAGIANJABATAN

FUNGSIONAL II

SUBBAGIANJABATAN

FUNGSIONAL III

KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL

SUBBAGIANDATA DAN

INFORMASI KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

SUBBAGIANTATA USAHA

No. Unit Kerja Jumlah (Orang)

1 Sekretariat Jenderal 576

2 Ditjen Perikanan Tangkap 1.458

3 Ditjen Perikanan Budidaya 1.496

4 Ditjen P2HP 399

5 Ditjen KP3K 527

6 Ditjen PSDKP 927

7 Inspektorat Jenderal 205

8 Badan Litbang KP 1.298

9 Badan Pengembangan SDM KP

1.814

10 Badan Karantina Ikan PM dan KHP

1.666

Jumlah 10.366

JUMLAH PNS KKP PER 20 MARET 2014

DASAR HUKUM1. UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 8

Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

2. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

5. Yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (berlaku mulai 1 Januari 2014);

6. PERMEN KP No.PER.15/MEN/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

7. PERMEN KP No.PER.17/MEN/2011 Tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

TUJUAN SIMPEG

1. MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN;

2. MENYEDIAKAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN KEPADA PIMPINAN; DAN

3. MENGOPTIMALKAN DATA BELANJA PEGAWAI.

MANFAAT SIMPEG

DIGUNAKAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERKAIT DENGAN; 1.RAPAT BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN

KEPANGKATAN (BAPERJAKAT);2.FORMASI PEGAWAI;3.MUTASI YANG DISEBABKAN ADANYA PERUBAHAN

DATA PEGAWAI, yaitu;• KENAIKAN PANGKAT, PENSIUN USIA, PINDAH ALIH

TUGAS, DLL;

4.DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (DP3) ATAU PENILAIAN PRESTASI KERJA (SKP, dan

5.USULAN TUNJANGAN KELUARGA.

PERMEN KP No.PER.17/MEN/2011 (Tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan)

• Manajemen kepegawaian Upaya untuk meningkatkan efisiensi,

efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, kesejahteraan, dan pemberhentian.

MENGATUR TENTANG:

Lanjutan:

•Pejabat Pembina SIMPEG KKP:

Sekretaris Jenderal.•Pejabat Pengelola SIMPEG KKP

adalah pejabat eselon III di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, yang mempunyai tugas melaksananakan pengelolan data dan informasi kepegawaian;

• Pejabat Pengelola Kepegawaian

adalah pejabat yang menangani urusan kepegawaian pada unit kerja eselon I, eselon II, dan unit pelaksana teknis di lingkungannya

• Operator Aplikasi SIMPEG KKP

adalah pelaksana yang ditunjuk membantu pejabat Pengelola SIMPEG KKP dan pejabat Pengelola Kepegawaian dalam pengelolaan SIMPEG KKP.

PERKEMBANGAN SIMPEG KKP SAAT INI

YANG LALU SAAT INI

1. Dimulai sejak 2002 1. Dimulai tahun 2008

2. Tidak berbasis Web Server, menggunakan o.s. Windows

2. Berbasis Web Server Aplikasi (o.s. Windows dan Linux)

3. Bahasa program Visual Fox Pro 7 3. Bahasa program PHP dan MYSQL

4. Program singgle user 4. Program multi user

5. Belum dikendalikan oleh pusat 5. Telah dikendalikan oleh pusat data (Setjen KKP, Jakarta)

6. Data sangat terbatas (blm berbasis web server).

6. Dapat menampung jutaan data rekord dalam server

7. Belum terintegrasi (Offline, Desktop) 7. Terintegrasi -online- antara Biro Kepegawaian dg unit kerja & UPT

8. Data belum akurat, belum dapat menunjang proses manajemen kepegawaian

8. Data akurat menunjang proses manajemen kepegawaian

PERKEMBANGAN SIMPEG KKP

DATA KEPEGAWAIAN1. Nama pegawai 12. Pendidikan dan pelatihan

penjenjangan

2. Nomor Indentitas Pegawai (NIP)

13. Pendidikan dan pelatihan prajabatan

3. N P W P 14. Unit kerja

4. Gelar pendidikan 15. Status kepegawaian

5. Tempat dan tanggal lahir 16. Golongan/ruang CPNS dan TMT

6. Alamat pegawai 17. Golongan/ruang terakhir dan TMT

7. Jenis kelamin 18. Masa kerja golongan dan keseluruhan

8. Status perkawinan 18. TMT berkala dan masa kerja gaji berkala

9. A g a m a 20. Nama jabatan/uraian tugas dan TMT jabatan

10. Golongan darah 21. Bidang keahlian

11. Pendidikan akhir 22. Penilaian Prestasi Kerja

KOMPONEN DATA DALAM APLIKASI SIMPEG

Hal-hal Lain• SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan

Kepegawaian) dari BKN untuk kenaikan pangkat, pensiun, perpindahan PNS, dll.

• Data Cuti/izin Pegawai TUKIN • Presensi Pegawai TUKIN (DT, PLC)• Penilaian Prestasi Kerja TUKIN

REKAPITULASI KPE, KARPEG, KARIS/KARSU

Januari s.d September 2013

No Unit Eselon IJenis Kartu

KPE Karpeg Karis Karsu

1 SETJEN 54 9 24 6

2 DJPT 447 29 42 19

3 DJPB 503 20 21 12

4 P2HP 66 - 7 6

5 PSDKP 136 1 64 4

6 KP3K 129 73 - 1

7 ITJEN 19 - 5 4

8 BKIPM 579 12 64 43

9 BPSDM 657 32 33 7

10 BALITBANG 307 50 58 19

Jumlah 2.897 226 318 121

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja

Pegawai Negeri Sipil

• Untuk mewujutkan pembinaan PNS berdasarkan sistem penilaian prestasi kerja dan sistem karier yang lebih baik

• Sistem penilaian pekerjaan (dp3) sebagaimana diatur dlm PP Nomor 10 Tahun 1979 memiliki kelemahan yaitu mengutamakan penilaian perilaku

LATAR BELAKANG

I. DASAR HUKUM

1. UU Nomor 43 Tahun 1999 jo UU no 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Dispilin PNS

4. Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja PNS

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

II. PENDAHULUAN

Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan secara sistematis yang penekanannya pada tingkat capaian sasaran kerja pegawai atau tingkat capaian hasil kerja yang telah disusun dan disepakati bersama antara Pegawai Negeri Sipil dengan Pejabat Penilai.

Penilaian prestasi kerja PNS diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yang disepakati dan bukan penilaian atas kepribadian seorang PNS.

Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 tahun (akhir Desember tahun bersangkutan/akhir Januari tahun berikutnya)

KOMPONEN PENILAIAN PRESTASI KERJA

Penilaian Prestasi Kerja

PNS terdiri atas:

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) = 60%

Perilaku Kerja (PK) = 40%

Unsur perilaku kerja yang mempengaruhi prestasi kerja yang dievaluasi harus relevan dan berhubungan dengan

pelaksanaan tugas pekerjaan dalam jenjang jabatan setiap Pegawai Negeri Sipil

yang dinilai.

Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan

pada sistem prestasi kerja.

Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip

objektif

terukur

akuntabel

partisipatif

transparan

III. TATA CARA PENYUSUNAN SKP1. Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan RKT

instansi.Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun SKP:

Jelas

Dapat diukur

Relevan

Dapat dicapai

Memiliki target waktu

2. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target

yang harus dicapai. 3.SKP yang telah disusun harus disetujui dan

ditetapkan oleh Pejabat Penilai sebagai kontrak kerja

4.Dalam hal SKP yang disusun oleh PNS tidak disetujui oleh Pejabat Penilai, maka keputusannya diserahkan kepada Atasan Pejabat Penilai dan bersifat final.

IV. UNSUR-UNSUR SKP

1. Kegiatan Tugas JabatanMengacu pada Penetapan Kinerja/RKT.

Dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan

pada prinsipnya, pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan tertinggi sampai jabatan terendah secara hierarki.

2. Angka Kredit

3. TargetDalam menetapkan target meliputi aspek sbb:

Kuantitas (Target Output)Kualitas (Target Kualitas)Waktu (Target Waktu)Biaya (Target Biaya)

V. PENILAIAN TUGAS TAMBAHAN

No Tugas tambahan Nilai

1. Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 tahun sebanyak 1-3 kegiatan

1

2. Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 tahun sebanyak 4-6 kegiatan

2

3. Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 tahun sebanyak 7 kegiatan atau lebih

3

VI. PENILAIAN KREATIFITAS

Apabila seorang PNS pada tahun berjalan menemukan sesuatu yang baru dan berkaitan dengan tugas pokoknya serta dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari:1. Unit kerja setingkat Eselon II2. Pejabat Pembina Kepegawaian3. PresidenMaka akan diberikan nilai kreativitas sbb:

No Kreativitas Nilai

1 Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi unit kerjanya dan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala unit kerja setingkat eselon II

3

2 Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi organisasinya serta dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh PPK

6

3 Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi negara dengan penghargaan yang diberikan oleh Presiden

12

VII. PENILAIAN PERILAKU KERJA1. Nilai perilaku kerja PNS dinyatakan dengan angka dan

keterangan sbb:a) 91 – 100 : Sangat baikb) 76 – 90 : Baikc) 61 – 75 : Cukupd) 51 – 60 : Kurange) 50 – ke bawah : Buruk

2. Penilaian perilaku kerja meliputi aspek:a) Orientasi pelayananb) Integritasc) Komitmend) Disipline) Kerja samaf) Kepemimpinan

Penilaian perilaku kerja dilakukan melalui:

Pengamatan oleh pejabat penilai terhadap PNS yang dinilai, dan

Mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yang setingkat di lingkungan unit kerja masing-masing;

Nilai perilaku kerja paling tinggi 100

Dikecualikan dari penilaian prestasi kerja:

1. PNS Tugas Belajar: Pada akhir tahun dinilai dari prestasi akademik dan unsur

perilaku kerja.

2. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada Negara Sahabat, Lembaga Internasional, Organisasi Profesi dan Badan-Badan Swasta yang ditentukan oleh Pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri:

SKP dinilai oleh pimpinan instansi induk atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan bahan yang diperoleh dari tempat ybs bekerja.

Bila dibebaskan dari jabatan organiknya, yang dinilai hanya perilaku kerjanya saja.

VIII. REKOMENDASI

Pejabat penilai memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja sbb:

Untuk peningkatan kemampuan dengan mengikutsertakan diklat teknis, seperti diklat komputer, kenaikan pangkat, pensiun, kehumasan, sekretaris, dsb.

Untuk menambah wawasan pengetahuan dalam bidang pekerjaan, perlu dilakukan rotasi pegawai

Untuk kebutuhan pengembangan, perlu peningkatan pendidikan dan peningkatan karier (promosi).

IX. BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKUKERJA PNS

Untuk memudahkan monitoring dan evaluasi capaian SKP secara berkala dan perilaku kerja PNS yang dinilai. Pejabat penilai dapat menggunakan formulir buku catatan penilaian perilaku kerja PNS.

Apabila seorang PNS pindah dari instansi pemerintah yang satu ke instansi yang lain, maka buku catatan penilaian perilaku kerja dikirimkan oleh pimpinan instansi lama kepada pimpinan instansi baru

Jika seorang PNS pindah unit organisasi tetapi masih tetap dalam instansi yang sama, maka hanya buku catatan penilaian perilaku kerja saja yang dikirimkan oleh pimpinan unit organisasi yang lama kepada pimpinan unit organisasi yang baru.

Contoh:

No Tanggal

UraianNama/NIP dan Paraf Pejabat Penilai

1 2 3 4

BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS

Nama :NIP :

Manfaat Hasil Penilaian Kinerja PNS

Di bidang:1. Pekerjaan;2. Pengangkatan dan

Penempatan;3. Pengembangan;4. Penghargaan; dan5. Disiplin.

PENUTUP1. PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS SECARA SISTEMIK PENEKANNYA PADA

PENGUKURAN TINGKAT CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI ATAU TINGKAT CAPAIAN HASIL KERJA (OUTPUT) YANG TELAH DIRENCANAKAN DAN DISEPAKATI ANTARA PEJABAT PENILAI DENGAN PNS YANG DINILAI SEBAGAI KONTRAK PRESTASI KERJA.

2. PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS SECARA STRATEGIS DIARAHKAN SEBAGAI PENGENDALIAN PERILAKU KERJA PRODUKTIF YANG DISYARATKAN UNTUK MENCAPAI HASIL KERJA YANG DISEPAKATI DAN BUKAN PENILAIAN ATAS KEPRIBADIAN SESEORANG PNS

3. PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DILAKSANAKAN UNTUK MENGEVALUASI KERJA PNS, SEKALIGUS UNTUK DALAM RANGKA MENGEVALUASI KINERJA UNIT DAN KINERJA ORGANISASI DAN DILAKUKAN EVALUASI PER TIGA BULAN

4. SEORANG PNS YANG MENDAPAT PENILAIAN KINERJA DENGAN KRITERIA BAIK DAPAT DIKATEGORIKAN PNS YANG BERPESTASI.

5. ATASAN LANGSUNG SEBAGAI PENILAI DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA PERORANGAN AGAR LEBIH CERMAT, SEHINGGA TIDAK TERDAPAT PNS KKP YANG MENDAPAT NILAI KURANG KARENA KESALAHAN PERENCANAAN AKAN MENIMBULKAN CIVIL EFFECT YANG MELEKAT PADA PNS

LAMPIRAN IIPERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN

PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30/PERMEN-KP/2013TENTANG

PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN

PERIKANAN

BAB IIPEMBERIAN TUNJANGAN KINERIA

Tunjangan Kinerja diberikan kepada:Setiap PegawaiCPNS diberikan sejak SPMT sebesar 80%Diberikan setiap bulan

Tunjangan diberikan berdasarkan: Capaian Kinerja Pegawai; Jam kerja; dan Nilai jabatan dan kelas jabatan.

BAB IIIPENAMBAHAN TUNJANGAN KINERJA

Setian Pegawai yg memiliki capaian kinerja sangat/amat baik;

Tunjangan diberikan sebesar 50% dari selisih tunjangan Kinerja nilai jabatan dan kelas jabatan diatasnya.

BAB IVPENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

Tdk masuk kerja/tdk ditempat tugas selama 7,5 jam atau lebih; dipotong sebesar 4% setiap 1 hr

Terlambat masuk kerja;Pulang sebelum waktunya; dan Dijatuhi hukuman disiplin.

TERLAMBAT MASUK KERJA

TINGKAT KETERLAMBATAN

(TL)

LAMA KETERLAMBATAN PERSENTASE PENGURANGAN

(%)

TL 1 1 menit s.d. < 30 menit 0,5

TL 2 30 menit s.d. < 60 menit 1

TL 3 60 menit s.d. < 90 menit 1,5

TL 4 > 90 menit dan/atau tidak melakukan finger print atau mengisi daftar hadir

2

PULANG SEBELUM WAKTUNYA

TINGKAT PULANG SEBELUM

WAKTUNYA (PSW)

LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM

WAKTUNYA

PERSENTASE PENGURANGA

N (%)

PSW 1 1 menit s.d. < 30 menit 0,5

PSW 2 30 menit s.d. < 60 menit 1

PSW 3 60 menit s.d. < 90 menit 1,5

PSW 4 > 90 menit dan/atau tidak melakukan finger print atau mengisi daftar hadir

2

TUNJANGAN KINERJA TIDAK DIBERIKAN

KETERANGAN TUNJANGAN

• Pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;

• Pegawai yang diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya dengan diberikan uang tunggu;

• Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan KKP; dan/atau

• Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

TIDAK DIBERIKA

N

http://www.ropeg.kkp.go.id

PERSENTASE TUNJANGAN KINERJA KARENA HAL-HAL SBB:

KETERANGAN PERSENTASE (%)

CPNS 80 %

TUGAS BELAJAR 50 %

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU TDK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT

50 %

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU YANG MENDAPAT TUNJANGAN PROFESI, DAPAT MEMILIH SALAH SATU. APAKAH MENGAMBIL HAKNYA DI TUNJANGAN KINERJA ATAU TUNJANGAN PROFESI DENGAN MELIHAT BESARANNYA. (PASAL 16)

http://www.ropeg.kkp.go.id

PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA KARENA HAL-HAL SBB:

KETERANGAN PERSENTASE (%)

TIDAK MASUK KERJA TANPA KETERANGAN (PASAL 20)

PENGURANGAN4% PERHARI

CUTI TAHUNAN (PASAL 14) PENGURANGAN2,5 % PERHARI

CUTI BESAR/CUTI ALASAN PENTING (PASAL 14)•BULAN PERTAMA•BULAN KEDUA•BULAN KETIGA

DIBERIKAN50 %25 %10 %

CUTI BERSALIN (PASAL 14)•ANAK PERTAMA DAN KEDUA•ANAK KETIGA

• BULAN PERTAMA• BULAN KEDUA• BULAN KETIGA

DIBERIKAN70 %

60 %30 %20 %

PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA KARENA HUKUMAN DISIPLIN (PASAL 23)

KETERANGAN PERSENTASE (%)

HUKUMAN DISIPLIN RINGAN•TEGURAN LISAN ( 1 BULAN)•TEGURAN TERTULIS (2 BULAN)•PERNYATAAN TDK PUAS SECARA TERTULIS (3 BLN)

PENGURANGAN20%30%40%

HUKUMAN DISIPLIN SEDANG•PENUNDAAN KGB ( 1 TAHUN)•PENUNDAAN KP (1 TAHUN)•PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH (1TAHUN)

PENGURANGAN40% (6 BLN)50% (8 BLN)60% (10 BLN)

HUKUMAN DISIPLIN BERAT•PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH (3TAHUN)•PEMINDAHAN, PENURUNAN JABATAN •PEMBEBASAN DARI JABATAN •PEMBERHENTIAN DGN HORMAT TDK ATAS PERMINTAAN SENDIRI

PENGURANGAN60% (12 BLN)70% (12 BLN)80% (12 BLN)

100%

PENGURANGAN BAGI PEGAWAI YG CUTI

5. Cuti sakit

- Sakit selama 1 s.d 2 hr pengurangan sebesar 2,5% setiap hari; - sakit selama 3 s.d 14 hari pengurangan sebesar 25%; - sakit selama 15 s.d 30 hari pengurangan sebesar 50%; - sakit selama 30 s.d 60 hari pengurangan sebesar 70%; - sakit selama 60 s.d 180 hari pengurangan sebesar 80%; - sakit selama 180 s.d 500 hari pengurangan sebesar 90%; - Lebih dari 540 hari tidak diberikan tunjangan.

PENGURANGAN BAGI PEGAWAI YG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN

1. Hukuman disiplin ringan - teguran lisan 20% selama 1 bln - teguran tertulis 30% selama 2 bln - hukuman disiplin berupa pernyataan tdk puas secara tertulis sebesar 40%

selama 3 bln2. Hukuman disiplin sedang - Penundaan kenaikan KGB selama 1 Thn sebesar 40% selama 6 bln - Penundaan KP selama 1 Thn sebesar 50% selama 8 bln - Penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah sebesar 60% selama 10 bln3. Hukuman disiplin berat - Penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 3 Thn sebesar 60%

selama 12 bln - Pemindahan dlm rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama

12 bln sebesar 70%; - Pembebasan dr jabatan selama 12 bln sebesar 80% - pemberhentian dgn tdk hormat atas permintaan sendiri sebesar 100%

PENGURANGAN BAGI PEGAWAI YG CUTI

1. Cuti Tahunan - Cuti tahunan dikenakan pengurangan sebesar 2,5% setiap hr tdk masuk

kerja2. Cuti Besar - Bulan pertama diberikan sebesar 50% - Bulan kedua diberikan sebesar 25% - Bulan ketiga diberikan sebesar 10%3. Cuti alasan penting - Bulan pertama diberikan sebesar 50% - Bulan kedua diberikan sebesar 25%;4. Cuti bersalin - Bulan pertama diberikan sebesar 70% (anak pertama dan kedua) - Bulan pertama diberikan sebesar 60% (anak ketiga) - Bulan kedua diberikan sebesar 30% (anak ketiga) - Bulan ketiga diberikan sebesar 20%

TERIMA KASIH