arah kebijakan pembangunan provinsi ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...arah...

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2015

pada acara :

KONSULTASI PUBLIK DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN

2013-2018

disampaikan oleh :

Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

bappeda - 2

PENYUSUNAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2015

bappeda - 3


BACKGROUND STUDY RPJMN 2015-2019

1. Posisi Strategis Sumatera Di Koridor Nasional, Regional dan Global : Secara geostrategis, Sumatera merupakan gerbang ekonomi nasional ke

pasar Eropa, Afrika, Asia Selatan, Asia Timur dan Australia (MP3EI). Sumatera merupakan salah satu pintu gerbang Indonesia (ekspor-impor)

untuk negara ASEAN. 70% lahan penghasil kelapa sawit Indonesia berada di Sumatera sehingga

Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia dengan memproduksi 43% CPO sejak tahun 2007.

Sumatera menghasilkan 65% produksi karet Nasional sehingga memposisikan Indonesia sebagai negara kedua terbesar penghasil karet alami di dunia (28%).

85% karet di Sumatera merupakan komoditi ekspor Indonesia untuk dunia. Sumatera merupakan sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan

Lumbung Energi Nasional. 52,4 miliar ton batubara berada di Sumatera, dengan 90% cadangannya

berada di Sumatera Selatan.

bappeda - 4


2. Sumatera Selatan Dalam Koridor Sumatera MP3EI : Palembang merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) Pusat Kegiatan Ekonomi

Koridor Sumatera. 3 (tiga) kawasan pengembangan ekonomi di Sumatera Selatan adalah

Kawasan Tanjung Api-Api/Tanjung Carat (batubara), Kawasan Muara Enim (kelapa sawit) dan Kawasan Pendopo (batubara).

Sumatera Selatan adalah salah satu Klaster Industri, di samping Sumut dan Riau.

Sumatera Selatan merupakan simpul perkebunan karet, di samping Sumatera Utara, Riau dan Jambi.

Sumatera Selatan merupakan simpul perkebunan sawit, di samping Sumatera Utara, Riau, Jambi dan Lampung.

Sumatera Selatan merupakan simpul pertambangan batubara. Pengembangan infrastruktur pelabuhan, listrik, kereta api dan infrastruktur

pendukung lainnya.

bappeda - 5


3. Sumatera Selatan Dalam Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera : Pusat Kegiatan Nasional adalah Palembang, sementara Pusat Kegiatan

Wilayah adalah Lubuk Linggau, Muara Enim, Lahat, Prabumulih, Sekayu, Kayuagung dan Baturaja.

4 (empat) Kawasan Andalan di Sumatera Selatan adalah : o Palembang dan sekitarnya: perikanan dan kelautan, industri, industri

lanjutan, industri kreatif. o Muara Enim dan sekitarnya: perkebunan kelapa sawit, industri lanjutan,

perikanan dan kelautan, pariwisata. o Lubuk Linggau dan sekitarnya: perkebunan kelapa sawit, perkebunan

karet. o Danau Ranau dan sekitarnya: perikanan dan kelautan, perkebunan kopi,

hortikultura, pariwisata, industri kreatif. o Pengembangan infrastruktur air, transportasi dan infrastruktur

pendukung lainnya.

bappeda - 6


4. Permasalahan Pulau Sumatera : Ketimpangan tingkat perekonomian antar provinsi wilayah Pesisir Timur dan

Barat. Ketimpangan nilai investasi di wilayah Pesisir Timur dan Pesisir Barat. Nilai tambah pertambangan non migas (batubara, bijih besi, timah) masih

rendah. Hasil komoditas pertanian dan perkebunan (kelapa sawit, karet) masih rendah. Pemanfaatan potensi perikanan belum optimal. Belum optimalnya pengembangan potensi pariwisata Tingkat pengangguran masih cukup tinggi dan kualitas SDM yang tidak merata Ketidakmerataan infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi yang

kurang merata dan memadai. Kapasitas dan kualitas pelayanan pelabuhan terutama untuk kegiatan

pertambangan dan perkebunan. Minimnya pasokan tenaga listrik dan keterbatasan sumber daya air Meningkatnya potensi bencana alam. Berkurangnya lahan perkebunan, pertanian dan hutan. Semakin berkurangnya kualitas lingkungan pantai dan laut.

bappeda - 7


• PERTUMBUHAN EKONOMI

• PENINGKATAN PAD

• KEMISKINAN

• PENGANGGURAN DAN KESEMPATAN KERJA

• KESENJANGAN (ICOR) DAERAH

• GINI RATIO

KONDISI SUMSEL

SDA : PERTANIAN (SAWAH, KARET, SAWIT) PERIKANAN BATUBARA

GRATIS INFRASTRUKTUR TEROBOSAN-TEROBOSAN

FISIK

PERLU DIOPTIMALKAN

VS

bappeda - 8


VISI PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN 2013-2018

Visi :

“Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional”

Misi:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi (produktivitas). 2. Memantapkan stabilitas daerah (stabilitas). 3. Meningkatkan pemerataan yang berkeadilan (ekuitabilitas). 4. Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan

penanggulangan bencana (sustainabilitas).

bappeda - 9


STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH 2013-2018 • Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (Produktivitas) :

o Sisi pengeluaran dan sisi produksi • Memantapkan Stabilitas Daerah (Stabilitas) :

o Menjaga stabilitas harga dan nilai tukar o Mencegah konflik sosial o Stabilitas politik

• Meningkatkan Pemerataan Yang Berkeadilan (Ekuitabilitas) : o Peningkatan Partisipasi Dan Perluasan Pemanfaat o Peningkatan SDM Yang Berkualitas Berbasis Kompetensi o Penanggulangan kemiskinan

• Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Yang Lestari dan Penanggulangan Bencana (Sustainabilitas): o Pengelolaan Hutan dan Lahan Gambut o Mengendalikan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan o Pengelolaan DAS Terpadu o Peningkatan Kemampuan Penanggulangan Bencana

STRATEGI

1. Reorientasi : Penguatan Tugas Pelayanan Melalui Penguatan SDM Aparat Pemerintah Yang Bersih, Berwibawa dan “PEDE” (Professional,

Entrepreneurship, Discipline, Entity) dengan mengoptimalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi

2. Reposisi : • Merubah Paradigma Pemerintah Daerah Dari Pelaksana Menjadi

Perencana, Pelaksana, dan Pembiaya Pembangunan • Pemda Harus Mampu Mengambil Alih Peran dan Fungsi Pusat di

Daerah Secara Bijak dan Bertanggung Jawab • Pemda Harus Mampu Membangun Jejaring Yang Luas Dengan

Seluruh Stakeholder 3. Revitalisasi : Pemda Sebagai Perencana, Pelaksana, dan Pengendali

Pembangunan Harus Membuat Peta Jalan (Road Map) Pembangunan.

3R

bappeda - 11


1) Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

2) Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya. 3) Penanggulangan Kemiskinan. 4) Pembangunan Pertanian. 5) Infrastruktur dan Energi. 6) Investasi dan Pengembangan Usaha. 7) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. 8) Pengembangan Wilayah.

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

bappeda - 12


SASARAN PEMBANGUNAN : 1) Pertumbuhan ekonomi 6-7 % per tahun, menurunkan tingkat pengangguran

terbuka hingga sekitar 2-3 persen pada akhir 2018, penurunan angka kemiskinan menjadi sekitar 6-8 persen, tingkat inflasi yang terkendali berkisar 3-4 persen.

2) Pendidikan : meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatkan mutu dan kompetensi pendidikan.

3) Kesehatan : peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

4) Pangan : meningkatnya ketahanan pangan

5) Infrastruktur : semakin mantapnya jalan provinsi, angkutan kereta api, sungai, laut dan udara yang lancar dan aman, terbangunnya kawasan Tanjung Api-Api, pasokan listrik dan air bersih, pengelolaan persampahan, sanitasi dan telekomunikasi.

6) Energi : ketahanan energi melalui diversifikasi energi, penggunaan energi terbarukan, dan meningkatnya efisiensi konsumsi energi.

7) Lingkungan hidup : pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, perbaikan mutu lingkungan hidup, turunnya laju kerusakan lingkungan, meningkatnya kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

bappeda - 13

Unsur-unsur Pokok Tema RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015

TEMA RKPD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2015

1. Pemantapan Ekonomi Daerah : • Peningkatan nilai tambah produksi daerah; • Peningkatan ketahanan ekonomi; • Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif; • Pemantapan infrastruktur.

2. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan : • Pembangunan SDM; • Penurunan kemiskinan dan pengangguran; • Mitigasi bencana; • Peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya.

3. Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik : • Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi; • Memantapkan penegakan hukum, pertahanan, dan pelaksanaan

Pemilukada 2015.

bappeda - 14

TEMA RKPD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2015

Tema :

MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN NILAI TAMBAH POTENSI DAERAH

Sub Tema :

MEWUJUDKAN HILIRISASI PRODUKSI PERTANIAN DAN ENERGI

bappeda - 15

1. Pemantapan pengembangan sumber daya manusia, meliputi :

AGENDA RKPD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2015

Peningkatan Kualitas SDM Aparatur; Pemerataan Tenaga Kesehatan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan; Peningkatan Kualitas dan Relevansi Pendidikan Menengah (Kejuruan); Perluasan Akses Ke Pendidikan Menengah Dan Tinggi.

2. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat perdesaan, meliputi :

Optimalisasi implementasi 4 (empat) Klaster Penanggulangan Kemiskinan secara terpadu dan menggunakan “single data” yang melibatkan pemerintah dan seluruh pihak terkait (misalnya memanfaatkan CSR);

Efektivitas Pengalokasian Anggaran Pembangunan berbasis kewilayahan; Pemberdayaan dan Penguatan UMKMK (modal, kualitas produk, pemasaran);

bappeda - 16

3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah pertanian dan energi melalui hilirisasi industri pengolahan yang berwawasan lingkungan, meliputi :


Peningkatan Produksi melalui Intensifikasi Pertanian yang berwawasan lingkungan;

Kontinuitas ketersediaan bahan mentah (baku); Tindaklanjut atas implementasi UU Minerba tentang larangan ekspor bahan

mentah di tingkat daerah;

4. Optimalisasi hasil kajian pusat-pusat inovasi dan pengembangan daerah dalam menghasilkan keunggulan daerah yang sesuai dengan potensi khas daerah, meliputi : Peningkatan implementasi hasil kajian inovasi yang mempunyai daya ungkit

peningkatan perekonomian; Peningkatan kualitas dan optimalisasi hasil kajian pusat-pusat inovasi yang

berbasis SD lokal;

bappeda - 17

5. Percepatan penanganan konflik lahan dan batas wilayah, meliputi :


Optimalisasi pelaksanaan RAD Gangguan Keamanan Sumatera Selatan untuk penyelesaian konflik lahan;

Penanganan Batas Wilayah

No Segmen

Panjang Jumlah (Km) Pilar

1 Ogan Ilir dengan Palembang 27 27 2 Muara Enim dengan Palembang 6 6 3 Banyuasin dengan Palembang 54 54 4 OKU dengan OKU Timur 105 105 5 Lahat dengan Empat Lawang 70 70 6 Musi Banyuasin dengan Musi Rawas 82 82 7 Musi Banyuasin dengan Musi Rawas Utara 83 83 8 Banyuasin dengan PALI 10 10 9 Prabumulih dengan PALI 10 10

BATAS WILAYAH YANG SUDAH DISELESAIKAN s.d. TAHUN 2013

bappeda - 18

No Segmen Panjang Sudah Belum

Batas (Km) Selesai (Km) Selesai (Km)

1 Ogan Ilir dng Muara Enim 128 38 90

2 Ogan Ilir dng Banyuasin 27 7 20

3 OKI dng Banyuasin 214 202 12

4 Muara Enim dng Lahat 183 138 45

5 Muara Enim dng Prabumulih 117 20 97

6 Muara Enim dng Ogan Komering Ulu 143 113 30

7 Muara Enim dng Musi Rawas 35 0 35

8 Musi Banyuasin dng Banyuasin 299 198 101

9 Musi Rawas dng Empat Lawang 30 25 5

10 Lahat dng Musi Rawas 54 10 44

11 Lahat dng Pagar Alam 90 30 60

12 Lubuklinggau dng Musi Rawas 52 45 7

13 Ogan Ilir dng Ogan Komering Ulu 27 23 4

14 Ogan Ilir dng Ogan Komering Ilir 92 10 82

15 Ogan Ilir dng Prabumulih 7 0 7

16 Ogan Komering Ulu dng OKU Selatan 93 38 55

17 Banyuasin dng Muara Enim 70 10 60

18 OKU Timur dng OKU Selatan 28 26 2

19 Ogan Ilir dng OKU Timur 45 22 23

BATAS WILAYAH YANG MASIH HARUS DISELESAIKAN

Permasalahan Pengembangan Industri Hilir

Lapangan Usaha 2010 2011 2012

1 Pertanian 17,7 17,2 16,6

2 Pertambangan dan Penggalian 21,7 22,5 21,3

3 Industri Pengolahan 22,0 20,6 20,1

1. Industri Migas 9,50 8,28 8,08

a. Pengilangan minyak bumi 9,50 8,28 8,08

b. Gas alam cair 0 0 0

2. Industri Bukan Migas 12,50 12,3 12,03

a. Makanan, minuman & tembakau 6,15 6,18 6,08

b. Tekstil, barang kulit & alas kaki 0.09 0,09 0,09

c. Barang kayu & hasil hutan lainnya 1,11 1,03 1,03

d. Kertas dan barang cetakan 0,01 0,01 0,01

e. Pupuk, kimia & barang dari karet 4,62 4,52 4,32

f. Semen & barang galian non logam 0,31 0,31 0,31

g. Logam dasar besi & baja 0,07 0,07 0,07

h. Alat angkutan, mesin & peralatannya 0,13 0,12 0,12

i. Barang lainnya 0 0 0

4 Listrik, Gas dan Air Bersih 0,5 0,5 0,5

5 Bangunan 6,9 7,7 8,1

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 12,9 13,0 13,6

7 Pengangkutan dan Komunikasi 4,6 4,7 5,0

8 Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan 3,5 3,6 3,7

9 Jasa-Jasa 10,2 10,3 11,1

Total 100 100 100

KONTRIBUSI SEKTOR TERHADAP PEMBENTUKAN PDRB SUMATERA SELATAN (%)

bappeda - 19

Permasalahan Pengembangan Industri Hilir

Industri Berbasis Hasil Tambang Industri Pengolahan Hasil

Pertanian

Industri Berbasis SDM & Pasar

Domestik

Memerlukan teknologi tinggi

dan energi besar (padat

energi)

Diperlukan skala besar agar

dapat berproduksi lebih efisien

Investasi di sektor pengolahan

hasil tambang perlu biaya

besar

Perlu pasokan bahan baku

jangka panjang

Pemain baru sulit bersaing di

pasar global yang bersifat

captive

Kebutuhan domestik untuk

produk turunan relatif kecil

terhadap ketersediaan bahan

baku

Pasar ekspor produk hilir

lebih kompetitif

Negara importir

mengenakan tarif lebih tinggi

pada produk hasil industri

Margin laba pengolahan

biasanya lebih rendah dari

sektor hulu

Kualitas SDM perlu

ditingkatkan

Mesin dan alat produksi relatif

tertinggal

Kemampuan product

development sangat rendah

sehingga tidak mampu

menciptakan merk handal

Ketergantungan tinggi pada

bahan baku & bahan penolong

impor.

PERSOALAN KHUSUS HILIRISASI INDUSTRI

bappeda - 20

RAPAT KOORDINASI TEKNIS SKPD

SESUAI DENGAN RANCANGAN RKP DAN

RENSTRA K/L

MENGACU PADA FOKUS DAN PRIORITAS

ADA BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI SKPD TEKNIS DAN BAPPEDA

BAIK PROVINSI MAUPUN KAB/KOTA

bappeda - 21

MENYEPAKATI : 1. KEPASTIAN DAN KETEPATAN JENIS DAN LOKASI KEGIATAN; 2. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DENGAN KERJASAMA ANTAR DAERAH 3. SHARING PEMBIAYAAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA 4. KEGIATAN YANG DIDANAI APBN 5. KEGIATAN YANG DIDUKUNG PIHAK KE-3 BAIK SWADAYA MASYARAKAT MAUPUN CSR

RAKORNIS

bappeda - 22

PENGEMBANGAN POTENSI KHAS DAERAH

KESEIMBANGAN WILAYAH

• KONSUMSI RT (UMKM) • PERDAGANGAN ANTAR

DAERAH

• INVESTASI • GOVERNMENT SPENDING

PERTUMBUHAN EKONOMI

OPTIMALISASI RAPAT KOORDINASI TEKNIS SKPD

Government Spending

vs

Daya Serap APBD

bappeda - 23

MENDONGKRAK PERTUMBUHAN EKONOMI

Terima Kasih…

arah kebijakan pembangunan provinsi ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...arah...

Documents