arah kebijakan bnsp untuk indonesia kompeten
TRANSCRIPT
ARAH KEBIJAKAN BNSP UNTUK
INDONESIA KOMPETEN
KOMISIONER BNSP PERIODE 2018-2023
KETUA : KUNJUNG MASEHAT
WAKIL KETUA : MIFTAKUL AZIS
ANGGOTA/KOORDINATOR BIDANG JAMINAN MUTU,
PERENCANAAN, KERJASAMA, HUKUM DAN UMUM : TETTY DS ARIYANTO
ANGGOTA/KOORDINATOR BIDANG SERTIFIKASI : BONARDO ALDO TOBING
ANGGOTA/KOORDINATOR BIDANG LISENSI : MULYANTO
ANGGOTA/KOORDINATOR BIDANG PENGEMBANGAN SDM : MUHAMMAD ZUBAIR
ANGGOTA/KOORDINATOR BIDANG DATA DAN INFORMASI. : HENNY S. WIDYANINGSIH
Perjalananan
S i s t e m K o m p e t e n s i N a s i o n a l
1990
Dewan Latihan
Kerja Nasional
(DLKN)
1999
BN3P
(penggabungan
DLKN dan
MPKN)
2004
Peraturan
Pemerintah No. 23
Tentang
BNSP
2003
UU No. 13
Tentang
Ketenagakerjaan
2018
Peraturan
Pemerintah No. 10
Tentang
BNSPMajelis
Pendidikan
Kejuruan
Nasional
(MPKN)
UU No. 20
Tentang Sistem
Pendidikan
Nasional
Merupakan pengembangan sistem penyiapan tenaga kerja dengan paradigma baru
dimulai pada awal tahun 2000 yang ditandai dengan SKB 3 Menteri (Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Perindustrian) dan
Ketua Umum Kadin Indonesia
TUGAS DAN FUNGSI BNSP
MELAKSANAKAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA
01
Pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja
04
Pengembangan pengakuan sertifikasikompetensi kerja nasional daninternasional
02
Pelaksanaan dan pengembangan sistemsertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi
03
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem sertifikasi
kompetensi kerja nasional
05
Pelaksanaan dan pengembangan kerja sama antar lembaga, baik
nasional dan internasional di bidang sertifikasi profesi
06
Pelaksanaan dan pengembangan sistem data dan informasi sertifikasi kompetensi kerja yang terintegrasi.
Berdasarkan PP 10 tahun 2018Tentang
Badan Nasional Sertifikasi Profesi
ISU STRATEGIS
Kondisi Eksisting
Ketenagakerjaan
MEA(Masyarakat Ekonomi ASEAN)
Bonus Demografi
Industri 4.0
KONDISI KETENAGAKERJAAN
BONUS DEMOGRAFI
TAHUN 2025 – 2035o Usia Produktif mencapai 70 %o Usia Muda (15 – 35 tahun)
mencapai 30 %
Rasio Ketergantunganper 100 Penduduk adalah 51%
Kunci Mengelola BonusDemografi:o Kesehatano Pendidikan dan Pelatihan
Vokasio Iklim Ketenagakerjaan
REVOLUSI INDUSTRI
INDUSTRY 4.0
Kecepatan PerubahanEksponensial
Mengubah tatanan Ketenagakerjaan dimanaakan ada pekerjaan yang BERKURANG
bahkan HILANG dan ada pekerjaan baruyang TUMBUH
Mengubah Ekosistem dan Proses Industri:Kombinasi manusia, mesin dan BIG data
yang mengakibatkan Industri BERKURANG/ tutup dan ada Industri TUMBUH
Mengubah Paradigma BerbagaiSektor Ekonomi / Bisnis,
Masyarakat/Komunitas, Individual, dan Pemerintah
Menuntut kebutuhanKETERAMPILAN BARU
ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0: CYBER PHYSICAL SYSTEM
Revolusi Industri ke 4 adalah sebuah Silent Revolution dan disebut juga Economic Disruption, menuntut setiap individu benar-benar kompeten dan bersertifikat untuk personal branding.
INDUSTRI 1.0 INDUSTRI 2.0 INDUSTRI 3.0 INDUSTRI 4.0INDUSTRI 1.0 INDUSTRI 2.0 INDUSTRI 3.0 INDUSTRI 4.01784 1870 1969 SEKARANG
Smart Houses Smart Offices
Autonomous VehicleSmart Factories
Mechanization, steam power, Weaving loom
Mass Production, Assembly line, electrical
energy
Automation, computers,And electronics
Cyber Physical Systems,Internet of things, network
PETA DAYA SAING TENAGA KERJA INDONESIA
DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI
Tingkat produktivitas pekerja di Indonesia masih tertahan di peringkat ke-4 untuk kawasan ASEAN, di bawah Singapura, Malaysia,
dan Thailand. Data dari Asian Productivity Organization (APO) menunjukkan tingkat produktivitas per pekerja Indonesia pada
tahun 2016 sekitar US$ 24.900 atau setara dengan Rp 354 juta (asumsi kurs Rp 14.200/US$).
SDM UNGGUL
Sertifikasi diharapkan dapat menjamin sumber daya manusia yang memiliki skill dan mampu beradaptasiterhadap perkembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan industry (link & match)
Link & Match with Industry
High Competitiveness
Skill/Agility & Dynamic
Characteristic & Serve
TARGET DAN PELUANGPENGEMBANGAN SDM DI INDONESIA
TANTANGAN DISRUPSI PASAR KERJA:
TEKNOLOGI DAN OTOMATISASI
LAPANGAN KERJA DIMASA DEPAN:
JENIS OKUPASI YANG BERKEMBANG
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 8 PROFESI YANG TERKENA
MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT (MRA)
ARSITEK
INSINYUR
AKUNTAN
DENTIST
TENAGA SURVEI BIDANG PENGUKURAN BUMI
PRAKTISI MEDIS
PERAWAT
TENAGA PARIWISATA
UU No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenaga kerjaan
PP. No 31 tahun 2006 Tentang
Sistem Pelatihan Kerja
Nasional
AMANAT TENAGA KERJA KOMPETEN
Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012
Tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia/ KKNI
Intruksi presiden No. 9 Tahun 2016
Tentang Revitalisasi Sekolah
Menengan Kejuruan Dalam Rangka
Peningkatan Sumber Daya Manusia
PP No. 10 tahun 2018 tentang
BNSP
STAKEHOLDERS
PENYEDIA TVET
SKKNISKKISKKK
PROGRAMTVET
SKEMASERTIFIKASI LSP
PP. No.31/2006 -Sislatkernas
LISENSIOleh BNSP
LEMBAGA AKREDITASI – LEMBAGA PELATIHAN
KERJA
(AKREDITASI)
REFERENSI
KKNI OKUPASI
KUALIFIKASI NASIONAL
EMPLOYMENT ( Employability, Productivity, Growth )
Experienced Person
23
1
TIGA PILAR SDM BERBASIS KOMPETENSI
REFERENSI
ASESMEN
INFRASTRUKTUR SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA
NASIONAL
STANDAR KOMPETENSI KERJA (SKKNI, SKK KHUSUS YANG TEREGISTRASI, SKK INTERNASIONAL YANG
TEREGISTRASI)SKEMA SERTIFIKASI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)
MATERI UJI KOMPETENSI TEMPAT UJI KOMPETENSI
ASESOR KOMPETENSI
Sistem Nasional Sertifikasi Profesi
SS. SERTIFIKASI KOMPETENSI
Harmonisasi MRA
SS. PENGENDALIAN MUTU SERTIFIKASI
SS. LISENSI LSPSS. PENGEMBANGAN
KELEMBAGAANLSP P1,LSP P2,LSP P3
SS. PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI SERTIFKASI
CLSP
TUK
SDM
K/L
ASOSIASI INDUSTRI
ASOSIASI PROFESI
Profesional,Kompeten, Dan Diakui
SKKNISKKKSKKI
SDMTERLATIH &/
PENGALAMAN
LINGKUNGAN STRATEGIS
Program Peningkatan
Kualitas & produktivitas
Tenaga Kerja
Pengembangan
Indonesia
sebagai Poros Maritim
Tuntutan persyaratan kompe
tensi dalam perjanjian
MODA 4 GATS
12 sektor Prioritas MEA
Kebijakan 3 in 1
SISDIKNAS
Program Stabillisasi Ekonomi
dan Sektor keuangan
Kerangka Kualifikasi Kerja N
asional Indonesia
(PERPRES 8/2012
SISTRANAS
SISLOGNAS
Tuntutan persyaratan kom
petensi dalam
sistem industri
Tuntutan kompetensi dalam
regulasi:UU 13/2003 Naker
UU 3/2014 Perindustrian
UU 5/2014 ASN
UU 11/Keinsinyuran
UU 7/2014 Perdagangan
UU 10/2009 Kepariwisataan.
UU 11/2008 ITE kominfo
UU 18/12 pangan
UU 19/2013 Perlindungan
dan pemberdayaan petani
UU 4/2011 Geospasial
UU 31/2004 Perikanan
UU 3/2005
Keolahragaan
UU 12/2012 pendidikan
TinggiE-ASEAN
ASEAN CONNECTIVITY
PROGRAM
SERTIFIKASI
KOMPETENSI
SKILL
KNOWLEDGEATITUTE
KOMPETENSI
Task Skill
Transfer Skill
Job Role
Environment Skill
Contingency
Management Skill
Task
Management Skill Kompetensi
Kerja adalah
kemampuan
setiap individu
yang mencakup
aspek
pengetahuan,
dan sikap kerja
yang sesuai
dengan standar
yang ditetapkan
KOMPETENSI
S E R T I F I K A T K O M P E T E N S I
Merupakan produk hukum
yang menjadi legitimasi
(pengakuan) terhadap capaian
kemampuan seseorang dalam
melakukan pekerjaan tertentu
yang ditetapkan oleh otoritas
yang berwenang, berbasis pada
standar kompetensi yang telah
disepakati dan ditetapkan.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1O TAHUN 2018
TENTANG
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
BAB VII
PASAL 23
Pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja yang selama ini sudah
berjalan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan/atau
telah diakui lembaga Internasional, tetap berlaku dan disesuaikan dengan
sistem sertifikasi kompetensi yang dilakukan oleh BNSP.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SISTEM JAMINAN MUTU
ACUAN NORMATIF.: UU 13/2003, PP 31/2006, PP 10/2018, INPRES 9/2016, PERPRES 8/2012, PERMENAKER 2/2016, PERMENAKER 3/2016,
PEDOMAN BNSP, ASEAN GUIDING PRINCIPLES FOR QUALITY ASSURANCE AND RECOGNITION OF COMPETENCY CERTIFICATION SYSTEMS
PENGEMBANGAN SISTEM DATA DAN INFORMASI TERINTEGRASI
COMPETENT,QUALIFIED AND
PRODUCTIVEPROFESSIONS
SKEMA OKUPASI NASIONAL
SKK
KHUSUS
SKK
INTERNASIONAL
MELISENSILSP P1,P2,P3
PENGEMBANGAN SISTEM SERTIFIKASI TVET
SKEMA KLASTER
SKK KHUSUS SKK INTERNASIONAL
VERIFIKASI TUK
MEMVERIFIKASI SKEMA SERTIFIKASI
REGISTRASI MASTER
DAN ASESOR KOMPETENSI
PENGEMBANGAN PROGRAM ASESMEN
KERJASAMA KELEMBAGAAN
PENGAKUAN NASIONAL &
INTERNASIONAL
HARMONISASI
PELAKSANAAN & PENGEMBANGAN SISTEM
SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA
JENIS SKEMA SERTIFIKASI
SKKNI: Ketelusuran/Interface Penerapan Pada Industri, Pendidikan Dan SertifikasiInterface M
od
el: Suro
no,2018
ACUAN NORMATIF.: UU 13/2003, PP 31/2006, PP 10/2018, INPRES 9/2016, PERPRES 8/2012, PERMENAKER 2/2016, PERMENAKER 3/2016,
PEDOMAN BNSP, ASEAN GUIDING PRINCIPLES FOR QUALITY ASSURANCE AND RECOGNITION OF COMPETENCY CERTIFICATION SYSTEMS
PENGEMBANGAN SISTEM DATA DAN INFORMASI TERINTEGRASI
SDM KOMPETEN,PROFESIONAL, BERKUALITAS
SKEMA OKUPASI NASIONAL
SKK
KHUSUS
SKK
INTERNASIONAL
MELISENSILSP P1,P2,P3
PENGEMBANGAN SISTEM SERTIFIKASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI
SKEMA KLASTER
SKK KHUSUS SKK INTERNASIONAL
VERIFIKASI TUK
MEMVERIFIKASI SKEMA SERTIFIKASI
REGISTRASI MASTERDAN ASESOR KOMPETENSI
PENGEMBANGAN PROGRAM ASESMEN
KERJASAMA KELEMBAGAAN
PENGAKUAN NASIONAL &
INTERNASIONAL
HARMONISASIPELAKSANAAN & PENGEMBANGAN
SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA
SISTEM MANAJEMENMUTU LSP
PENJAMINAN MUTU DAN PENGAKUAN SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI
SKEMAREGISTRASI LEAD ASSESSOR LISENSI, ASESOR LISENSI, ASESOR LISENSI MUDA
ARAH KEBIJAKAN BNSP
PERBAIKAN DAN
PENINGKATAN PELAYANAN
PENGEMBANGAN MASTER
ASESOR DAN ASESOR
PENJAMINAN MUTU
PELAKSANAAN SERTIFIKASI
KOMPETENSI
PENINGKATAN KERJASAMA UNTUK
SALING PENGAKUAN SISTEM
SERTIFIKASI BAIK NASIONAL /
INTERNASIONAL
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN LSP
PENGEMBANGAN SISTEM
DATA DAN INFORMASI
PENGEMBANGAN SDM BNSP
SERTIFIKASI TENAGA KERJA TAHUN 2006-2019
KLASIFIKASI JENIS LSP
LSP yang didirikan oleh asosiasi industri dan/atau asosiasi profesi dengan tujuan melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja untuk sektor dan atau profesi tertentu sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.
LSP PIHAK KE TIGA01LSP yang didirikan oleh industri atau instansi dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia lembaga induknya, sumber daya manusia dari pemasoknya dan /atau sumber daya manusia dari jejaring kerjanya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.
LSP PIHAK KE DUA02
LSP yang didirikan oleh industri atau instansi dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia lembaga induknya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.
LSP PIHAK KE SATU INDUSTRI03LSP yang didirikan oleh lembaga pendidikan dan atau pelatihan dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap pesert pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi dan /atau sumber daya manusia dari jejaring kerja lembaga induknya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.
LSP PIHAK KE SATU LEMBAGA DIKLAT04
SEBARAN LSP PER PROVINSI
SUMBER: BNSP DESEMBER 2019
SEBARAN ASESOR PER PROVINSI
SUMBER: BNSP DESEMBER 2019
SEBARAN MASTER ASESOR PER PROVINSI
SUMBER: BNSP DESEMBER 2019
BNSP GO DIGITAL
Kegiatan Data Informasi BNSP Tahun 2019/2020
Lanjutanmembangun sistem
informasi BNSP
Bimtek PenggunaanAplikasi Pelayanan
Sertifikasi
- Media Sosial- Videotron
- Iklan Layanan Masyarakat- Pameran- Leafleat
- Buku Data dan Informasi- Dialog Interaktif Media TV
dan Radio- Rebranding
- Lomba Logo BNSP- Bilboard
- BNSP Award
Pengembangansistem data dan
info LSP
PengelolaanWebsite
PengembanganPelayanan
Publik
1
2
3
4
5
6
Penyusunan buku danInformasi sertifikasi
7
Call Center
8
ALUR PELAYANAN PERSURATAN BNSP
PROSES 10HARI KERJA
“
ALUR LISENSI didahuluikegiatan APRESIASI
Konsultasi Verifikasi kelengkapan
dokumen CLSP
Surat Undangan
Apresiasi
Hasil Apresiasi
Surat permohonan
dari LSP
- Didata- Dicek/validasi- Penjadwalan Apresiasi- Draft Surat Undangan
Pelaksanaan
Apresiasi
Berita Acara
Apresiasi
ALUR PEMBERIAN LISENSI
Terima SK Lisensi17 Hasil LKS Witness19Penyaksian UjiWitness18
Laporan Hasil witness LKS KeBag. Lisensi & KordinatorLisensi
20
Cek, Verifikasi dan Close Tim witness 21SERTIFIKAT LISENSITOTAL 90
HARI KERJA“
Register setelah
dokumen lengkap1 Cek dokumen
ketercukupan2 Proses Pembuatan SPT3 LSP Menerima SPT4
Tim Asesor Lisensi
Verifikasi/ Asesmen 5Pelaksanaan
Asesmen 6Hasil Asesmen
LKS7
Laporan hasil asesmenLKS ke bagian lisensi & kordinatorlisensi
8
Dokumen Perbaikandisampaikan LSP ke Lead asesor
9Cek ulang & buat bahan pantekpleno (Close LKS) Tim Asesmen10 Bahan Pantek11 PANTEK12
Rapat Pleno 13Hasil pleno dibuatkan suratkeputusandiberi / ditunda
14Tanda tangan SK & Sertifikat Lisensi 15
Pencatatan dokumen dan distribusi SK & SertifikatLisensi
16
ALUR PEMBERIAN RELISENSI
Terima SK Relisensi17 SERTIFIKAT RELISENSI
TOTAL 60HARI KERJA
“
Register setelah
dokumen lengkap1 Cek dokumen
ketercukupan2 Proses Pembuatan SPT3 LSP Menerima SPT4
Tim Asesor Lisensi
Verifikasi/ Asesmen 5Pelaksanaan
Asesmen 6Hasil Asesmen
LKS7
Laporan hasil asesmenLKS ke bagian lisensi & kordinatorlisensi
8
Dokumen Perbaikandisampaikan LSP ke Lead asesor
9Cek ulang & buat bahan pantekpleno (Close LKS) Tim Asesmen10 Bahan Pantek11 PANTEK12
Rapat Pleno 13Hasil pleno dibuatkan suratkeputusandiberi / ditunda
14Tanda tangan SK & Sertifikat Lisensi 15
Pencatatan dokumen dan distribusi SK & SertifikatLisensi
16
TOTAL 50HARI KERJA
“
ALUR PENGAJUAN ASKOM DAN RCC
Surat Pengajuan Minimal 28 hari Kerja sebelum pelatihan Askom
Pengecekan kelengkapandokumen
- Pengecekan ketercukupan dokumen- Validasi Dokumen- Menyampaikan dokumen hasil verifikasi
Surat persetujuanpelaksanaan Pelatihan
Penjadwalan MA dan Narsum
SPT MAPelaksanaan
ASKOM/RCC (5 Hari)
Penyampaianhasil ASKOM
Komtek hasilpelatihan Askom
Draft Surat Keputusan pelatihan Askom
Surat Keputusan Hasil Pelatihan Askom
Cetak Sertifikat
Pencatatan dokumendan distribusi
Sertifikat Askom/RCC
Terima SertifikatAskom/RCC
5
TOTAL 7HARI KERJA
“
ALUR PERMINTAAN DATA OLEH EKSTERNAL
Pihak external mengajukanpermintaan data
Menerima Pengajuan permintaan data danmelaporkan kepada Ketua BNSP
Menerima surat permintaan data danmengarahkan ke Kepala Sekretariat
Menerima Surat permintaan data danmengarahkan ke Kepala Bagian
Menerima Surat permintaan data danmengarahkan ke Kepala Sub Bagian
Menerima Surat permintaan data danmeminta data ke pihak Internal
Menyiapkan permintaan data sesuai suratdan menyerahkan kepada Kepala Sub Bagian
Menerima permintaan data dandiserahkan ke Kepala Bagian jika
setuju
Menerima permintaan data dandiserahkan ke Kepala Sekretariat jika
setuju
Menerima permintaan data, dan data sudahdisetujui dan dikembalikan ke Kabag Datin
Menerima permintaan data yang sudahdisetujui dan diserahkan kepada kaset
Menerima permintaan data menyerahkan data kepada PHU
Mengirimkan data kepada pihakexternal
Pihak external menerima data
Terimakasih..