1

APLIKASI SISTEM PAKAR UNTUK MEMBANTU MENENTUKAN STRATEGI PADA

PERMASALAHAN PENGAMANAN DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA

Nama Mahasiswa : Teguh Murdianto

NRP : 1207 100 061

Jurusan : Matematika FMIPA-ITS

Dosen Pembimbing : Prof. DR. Mohammad Isa Irawan, MT

Abstrak

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kepulauan (archipellagic state)

dengan 17.508 pulau, yang letaknya secara geografis sangat strategis, karena berada pada posisi

silang, yakni antara benua Asia dan Australia serta diantara Samudera Hindia dan Pasifik. Kondisi

geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan memiliki sumber daya alam yang beraneka

ragam menjadi sumber permasalahan atas kasus-kasus yang terjadi antara Indonesia dengan negara-

negara tetangga. Untuk itu diperlukan strategi pengamanan yang tepat untuk mengatasi permasalahan

di wilayah perbatasan Indonesia. Pada penelitian ini akan dirancang perangkat lunak yang menerapkan

sistem pakar sehingga dapat membantu menentukan strategi pada permasalahan pengamanan di

wilayah perbatasan Indonesia. Rule yang disimpan dalam knowledge-base disusun dari ciri-ciri

ancaman yang terjadi pada wilayah perbatasan. Proses reasoning memakai forward-chaining dengan

harapan setelah melakukan konsultasi ke sistem dapat diketahui ancaman yang mungkin terjadi dalam

wilayah perbatasan tersebut. Untuk mewakili fakta-fakta yang bersifat ambigu, kurang jelas, atau tidak

pasti dipakai metode certainty factor sehingga dapat ditentukan nilai keyakinannya.

Kata kunci: sistem pakar, forward-chaining, certainty factor, strategi pengamanan wilayah.

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI) adalah negara kepulauan (archipellagic

state) dengan 17.508 pulau, yang letaknya secara

geografis sangat strategis, karena berada pada posisi

silang, yakni antara benua Asia dan Australia serta

diantara Samudera Hindia dan Pasifik. Pulau-pulau

tersebut dihubungkan oleh laut-laut dan selat-selat di

Nusantara yang merupakan laut yurisdiksi nasional

sehingga membentuk sebuah negara kepulauan yang

panjangnya 5.110 km dan lebarnya 1.888 km, luas

perairan sekitar 5.877.879 km2, luas laut teritorial

sekitar 297.570 km2, perairan Zona Ekonomi

Eksklusif (ZEE) 695.422 km2, panjang pantai 79.610

km, yang dua pertiganya adalah laut dan luas

daratannya 2.001.044 km2

[8]. Kondisi geografis

Indonesia yang terdiri dari pulau-kecil dan memiliki

sumber daya alam yang beraneka ragam ini menjadi

sumber permasalahan atas kasus-kasus yang terjadi

antara Indonesia dengan negara-negara tetangga.

Sebagai contoh kasus Blok Ambalat, dimana

pemerintah Malaysia melalui perusahaan minyak

nasionalnya, Petronas, memberikan konsesi minyak

(production sharing center) kepada perusahaan

minyak Shell, atas cadangan minyak yang terletak di

Laut Sulawesi (perairan sebelah timur Kalimantan)

[7]. Selain itu eksploitasi sumber daya alam oleh

nelayan ilegal yang terjadi di laut sekitar wilayah

perbatasan juga menjadi perhatian pemerintah.

Contoh kasusnya adalah pencurian ikan (illegal

fishing) di perairan pantai timur Sumatera Utara.

Akibatnya pendapatan dan penerimaan daerah

Sumatera Utara hilang, lingkungan sumber daya

perikanan rusak, pendapatan nelayan berkurang,

bertambahnya biaya operasional nelayan, dan

timbulnya konflik antar nelayan [10]. Untuk itu

diperlukan strategi pengamanan yang tepat untuk

mengatasi permasalahan di wilayah perbatasan

Indonesia.

Kecerdasan buatan (artificial intelligence)

merupakan salah satu cabang ilmu sains komputer

yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan

manusia dengan memanfaatkan komputer sebagai

medianya. Dengan kecerdasan buatan, komputer

dirancang seolah memiliki kemampuan berpikir yang

cerdas dan dapat bernalar seperti manusia. Salah satu

cabang ilmu dari kecerdasan buatan adalah sistem

pakar (expert system). Sistem pakar membantu

manusia dalam mengambil keputusan dari

permasalahan-permasalahan yang telah dirancang ke

dalam sistem pakar tersebut. Sistem pakar sebagai

ilmu yang membantu manusia dalam pengambilan

keputusan sangat diperlukan untuk membantu

Departemen Pertahanan dan Keamanan perbatasan

dalam menentukan strategi pengamanan. Keputusan

ini yang nantinya akan dilaksanakan oleh aparat

keamanan di perbatasan sebagai tindakan atas

permasalahan yang telah terjadi dan sebagai

2

antisipasi untuk permasalahan yang akan terjadi.

Dengan mengambil rule dari permasalahan dan

strategi pengamanan sebelumnya, diharapkan

keputusan yang diambil lebih tepat dan relevan.

Untuk mewakili fakta-fakta yang bersifat ambigu,

kurang jelas, atau tidak pasti dipakai metode

certainty factor sehingga dapat ditentukan derajat

kepastiannya. Untuk memudahkan penggunaan

sistem pakar maka dibuat suatu perangkat lunak

dengan tampilan yang bersifat user-friendly dan agar

dapat mengakomodasi knowledge-base yang besar

maka digunakan sistem basis data (database) sesuai

kebutuhan yang dipakai dalam sistem pakar tersebut.

Bahasa yang digunakan dalam perancangan

perangkat lunak adalah JAVA dengan Interpreter

Netbeans IDE yang bersifat Open-Source.

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka

permasalahan dalam penelitian ini ini adalah (1)

Bagaimana merancang sistem pakar yang dapat

membantu menentukan strategi pada permasalahan

pengamanan di wilayah perbatasan Indonesia, (2)

Bagaimana merancang suatu perangkat lunak yang

mengaplikasikan sistem pakar tersebut dengan

bahasa pemrograman JAVA sehingga dapat dengan

mudah membantu menentukan strategi pada

permasalahan pengamanan di wilayah perbatasan

Indonesia. Batasan masalah dari tugas akhir ini

adalah (1) Metode yang dipakai untuk menghitung

derajat kepastian adalah Certainty Factor, (2) Proses

reasoning sistem pakar memakai Forward Chaining,

(3) Penentuan strategi dikhususkan untuk perma-

salahan pengamanan di wilayah perbatasan

Indonesia, (4) Informasi-informasi untuk menyusun

rule didapatkan dari fakta-fakta yang diperoleh dari

jurnal, artikel, dan media massa baik elektronik

maupun non elektronik.

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat

sistem pakar yang dapat membantu menentukan

strategi pada permasalahan pengamanan di wilayah

perbatasan Indonesia dan membuat perangkat lunak

yang mengaplikasikan sistem pakar tersebut dalam

bahasa pemrograman JAVA sehingga dapat dengan

mudah menentukan strategi pada permasalahan

pengamanan di wilayah perbatasan Indonesia.

2. DASAR TEORI

2.1 Sistem Pakar

Salah satu cabang ilmu komputer yang

membantu menyelesaikan permasalahan-

permasalahan manusia sehari-hari adalah kecerdasan

buatan (Artificial Intelligence). Dengan kecerdasan

buatan, komputer dapat “berpikir” dan “bernalar”

seperti manusia sehingga dapat membantu manusia

dalam membuat keputusan, mencari informasi lebih

akurat, atau membuat komputer lebih mudah

digunakan dengan tampilan yang user-friendly

sehingga lebih mudah dipahami. Salah satu bagian

dari kecerdasan buatan adalah sistem pakar. Sistem

pakar merupakan program komputer yang dirancang

untuk mengimplementasikan kemampuan peme-

cahan masalah dari seorang ahli (pakar) [4]. Program

komputer ini secara spesifik berusaha mengadopsi

kepakaran seorang ahli dalam bidang tertentu [6].

2.2 Uncertainty Management dengan Certainty

Factor

Terdapat sejumlah metode untuk mengatasi

ketidakpastian dalam sistem pakar, antara lain

probabilitas klasik, probabilitas Bayes, teori Hartley

berdasarkan himpunan klasik, teori Shannon

berdasarkan pada probabilitas, teori Dempster-

Shafer, teori Fuzzy Zadeh, dan faktor kepastian

(certainty factor). Faktor kepastian pertama kali

diperkenalkan oleh Shortliffe Buchanan dalam

pembuatan MYCIN [2]. Nilai certainty factor (CF)

merupakan nilai parameter klinis yang diberikan

MYCIN untuk menunjukkan besarnya kepercayaan.

Nilai certainty factor menunjukkan ukuran kepastian

terhadap suatu fakta atau aturan. Teori ini

berkembang bersamaan dengan pembuatan sistem

pakar MYCIN. Tim pengembang MYCIN mencatat

bahwa dokter seringkali menganalisa informasi yang

ada dengan ungkapan seperti misalnya: mungkin,

kemungkinan besar, hampir pasti. Untuk

mengakomodasi hal ini, tim MYCIN menggam-

barkan tingkat keyakinan pakar terhadap permasa-

lahan yang sedang dihadapi. Secara umum, rule

direpresentasikam dalam bentuk sebagai berikut:

IF E1 [AND/OR] E2 [AND/OR] … En

THEN H (CF=CFi)

dengan:

E1, E2, E3,…, En : Fakta-fakta yang ada

(Evidence)

H : Konklusi yang dihasilkan

(Hipotesis)

CF : Tingkat keyakinan

(Certainty Factor)

terjadinya hipotesa H

akibat adanya fakta-fakta

E1, E2, E3,…, En

Ukuran yang menunjukkan peningkatan

keyakinan pada suatu hipotesis berdasarkan evidence

disebut sebagai measure of belief (MB). Sedangkan

ukuran yang menunjukkan penurunan keyakinan

pada suatu hipotesis berdasarkan evidence yang ada

disebut sebagai measure of disbelief (MD). Nilai dari

MB dan MD dibatasi sedemikian hingga

Ukuran MB secara formal didefinisikan sebagai:

3

( ) {

( )

, ( | ) ( )- ( )

( )

Sedangkan MD didefinisikan sebagai:

( ) {

( )

( ) , ( | ) ( )-

( )

dengan:

( ) : Ukuran yang menunjukkan pening-

katan keyakinan pada suatu hipo-

tesis (H) jika evidence (E) terjadi.

( ) : Ukuran yang menunjukkan penu-

runan keyakinan pada suatu hipo-

tesis (H) jika evidence (E) terjadi.

( ) : Peluang kejadian hipotesis (H)

( | ) : Peluang kejadian hipotesis (H), bila

evidence (E) terjadi.

Karena dalam proses observasi kepercayaan

dapat bertambah atau berkurang, maka diperlukan

ukuran ketiga untuk mengkombinasikan MB dan

MD yaitu Certainty Factor. Certainty Factor

didefinisikan sebagai berikut [2]:

( ) ( ) ( )

, ( ) ( )-

dengan nilai CF dibatasi oleh:

Nilai 1 berarti sangat benar, nilai 0 berarti

tidak diketahui dan nilai -1 berarti sangat salah. Nilai

CF negatif menunjuk pada derajat ketidakpercayaan

sedangkan nilai CF positif menunjuk pada derajat

kepercayaan.

2.3 Propagasi Keyakinan Rule

Propagasi keyakinan/kepercayaan adalah

proses menentukan derajat kepercayaan pada

kesimpulan pada kondisi dimana fakta/bukti/

evidence yang ada tidaklah pasti. Nilai MB dan MD

untuk menentukan nilai CF tidaklah konstan, tetapi

berubah sesuai dengan nilai MB dan MD di setiap

evidence yang membentuk hipotesis tersebut. Untuk

menghitung nilai perubahan MB dan MD

didefinisikan rumus sebagai berikut [2]:

{

( ) ( ) ( ( ))

dan

{

( ) ( ) ( ( ))

2.3.1 Propagasi Keyakinan untuk Rule dengan

Satu Premis

Untuk rule dengan satu premis, ( ) didapat dengan rumusan berikut [2]:

( ) ( ) ( ( ) )

( ) ( ) ( ( ) )

Jika nilai dari masing-masing evidence

diketahui, maka untuk mendapatkan ( )

pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut

[5]:

( ) ( ) ( ) Maka dari rumusan diatas ( )

didapatkan. Nilai ( ) ini nantinya dipakai

sebagai nilai keyakinan atas konsultasi yang telah

dilakukan oleh pengguna sistem pakar.

2.3.2 Propagasi Keyakinan untuk Rule dengan

Beberapa Premis

Pada rule dengan beberapa premis terdapat

dua macam penghubung yang biasa digunakan untuk

menghubungkan premis-premis tersebut, yaitu

konjungsi dan disjungsi.

2.3.2.1 Rule dengan Konjungsi

Pada rule dengan konjungsi, pendekatan

yang digunakan adalah sebagai berikut [2]:

( )

( ) ( ) ( ( ) ( ) )

( ) ( ) ( ( ) ( ) )

Maka dengan pendekatan diatas ( )

didapatkan. Jika nilai dari masing-masing

evidence diketahui, maka untuk mendapatkan

( ) pendekatan yang digunakan adalah

sebagai berikut [5]:

( ) ( ) ( ( ) ( ) )

Fungsi * + akan mengembalikan nilai

paling kecil dari 1 set evidence yang ada.

2.3.2.2 Rule dengan Disjungsi

Pada rule dengan disjungsi, pendekatan yang

digunakan adalah sebagai berikut:

( )

( ) ( ) ( ( ) ( ) )

( ) ( ) ( ( ) ( ) )

Maka dengan pendekatan diatas ( )

didapatkan. Jika nilai dari masing-masing

evidence diketahui, maka untuk mendapatkan

( ) pendekatan yang digunakan adalah

sebagai berikut [5]:

4

( ) ( ) ( ( ) ( ) )

Fungsi * + akan mengembalikan nilai

paling besar dari 1 set evidence yang ada.

2.3.2.3 Rule dengan Konjungsi dan Disjungsi

Pada rule dengan dua jenis penghubung,

pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut

[2]:

Misal premis yang terbentuk adalah sebagai berikut: ( )

Solusinya adalah sebagai berikut: ( )

( ( ))

( ) ( ( ) ( ) ( ))

( )

. ( ) ( ) ( ( ) ( ))/

( ) ( ( ))

( ) ( ( ) ( ) ( ))

( )

. ( ) ( ) ( ( ) ( ))/

Maka dengan solusi diatas ( )

didapatkan. Jika nilai dari masing-masing

evidence diketahui, maka untuk mendapatkan

( ) pendekatan yang digunakan adalah

sebagai berikut [5]:

( ) ( ) ( ( ))

( ) ( ( ) ( ) ( ))

( ) ( ( ) ( ) ( ( ) ( )))

2.4 Rule dengan Konklusi yang Sama

Dalam proses eksekusi rule, mungkin sekali

terjadi bahwa beberapa rule memiliki hipotesis atau

kesimpulan yang sama. Maka, perlu ada mekanisme

untuk mengkombinasikan beberapa hipotesis

tersebut menjadi satu buah hipotesis saja. Persamaan

untuk menggabungkan dua buah adalah sebagai

berikut: ( )

{

( ( ))

( ( ))

,| | | |-

2.5 Strategi Pengamanan Wilayah Perbatasan

Indonesia

2.5.1 Definisi Strategi

Definisi strategi secara umum adalah proses

penentuan rencana para pemimpin puncak yang

berfokus pada tujuan jangka panjang suatu

organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya

bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Lebih

khususnya, strategi adalah tindakan yang bersifat

incremental (senantiasa meningkat) dan terus-

menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang

tentang apa yang diharapkan oleh para pengguna di

masa mendatang. Dengan demikian, strategi hampir

selalu dimulai dari apa yang akan terjadi dan bukan

dimulai dari apa yang telah terjadi.

2.5.2 Perumusan Strategi

Perumusan strategi merupakan proses

penyusunan langkah-langkah kedepan untuk

membangun visi dan misi pengamanan terhadap

wilayah perbatasan di Indonesia. Beberapa langkah

yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk

menyusun strategi, yaitu:

a. Mengidentifikasi lingkungan terutama negara

tetangga yang berbatasan dengan Indonesia.

b. Melakukan analisa lingkungan internal dan

eksternal untuk mengukur kekuatan dan

kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan

dihadapi oleh Pemerintah dalam menjalankan

misinya.

c. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan

(key success factors) dari strategi-strategi yang

dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.

d. Menentukan tujuan dan target terukur, mengeva-

luasi berbagai alternatif strategi dengan memper-

timbangkan sumber daya yang dihadapi dan

dimiliki.

e. Memiliki strategi yang paling sesuai untuk

mencapai jangka pendek dan jangka panjang.

2.5.3 Ancaman di Wilayah Perbatasan

Indonesia

Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan,

baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai

membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah

negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Macam ancaman:

1. Ancaman Militer

Ancaman militer adalah ancaman yang

menggunakan kekuatan bersenjata yang

terorganisasi yang dinilai mempunyai kemam-

puan yang membahayakan kedaulatan negara,

keutuhan wilayah negara, dan keselamatan

segenap bangsa.

Ancaman militer bisa berbentuk:

Agresi oleh negara lain

Pelanggaran wilayah

Spionase

Sabotase

Aksi teror bersenjata

Pemberontakan bersenjata

5

Perang saudara

2. Ancaman Non-Militer

Ancaman non-militer atau nirmiliter

memiliki karakteristik yang berbeda dengan

ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta

bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer,

karena ancaman ini berdimensi ideologi politik,

ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi serta

keselamatan umum.

2.6 Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan utama di daerah

perbatasan adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya kepastian secara lengkap garis

batas laut maupun darat.

2. Kondisi masyarakat di wilayah perbatasan masih

tertinggal, baik sumber daya manusia, ekonomi

maupun komunitasnya.

3. Beberapa pelanggaran hukum di wilayah perba-

tasan seperti penyelundupan kayu (illegal

lodging), tenaga kerja dan lain-lain.

4. Pengelolahan perbatasan belum optimal,

meliputi kelembagaan, kewenangan maupun

program.

5. Eksploitasi sumber daya alam secara ilegal,

terutama hasil hutan dan kekayaan laut.

6. Munculnya pos-pos lintas batas secara ilegal

yang memperbesar terjadinya out migration,

“economic asset” secara ilegal.

7. Mental dan professional aparat (stake holders di

pusat dan daerah serta aparat keamanan di pos

perbatasan).

3. METODOLOGI PENELITIAN

1. Studi literatur.

2. Analisa dan perancangan sistem.

3. Implementasi sistem.

4. Pengujian dan evaluasi perangkat lunak.

5. Penarikan kesimpulan.

4. PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI

SISTEM

4.1 Identifikasi Permasalahan

Permasalahan perbatasan merupakan

permasalahan yang kompleks. Hasil wawancara

dengan pakar yang ditunjuk bahwa hampir disetiap

batas wilayah perbatasan di Indonesia terjadi

berbagai permasalahan yang berujung pada

eksploitasi sumber daya alam Indonesia yang

terkenal melimpah. Hal ini yang dirisaukan para

penjaga di wilayah perbatasan saat ini. Wilayah

perbatasan Indonesia digambarkan sebagai kategori

wilayah perbatasan dengan permasalahan yang

digambarkan sebagai ancaman-ancaman yang akan

membahayakan keamanan wilayah perbatasan.

Setiap ancaman yang akan dihadapi memiliki ciri-

ciri atas ancaman tersebut. Ruang lingkup

permasalahan wilayah perbatasan dapat dilihat pada

gambar 1.

Dari ruang lingkup ini dibuat sistem pakar

yang membantu menentukan strategi pengamanan

atas ancaman yang terjadi pada wilayah perbatasan

tersebut. Dengan memakai metode penghitungan

nilai propagasi keyakinan certainty factor,

diharapkan nilai keyakinan atas solusi/saran yang

diberikan sistem dapat serelevan mungkin.

Gambar 1: Ruang Lingkup Permasalahan Wilayah

Perbatasan

4.2 Diagram Use Case Pada sub bab ini akan dijelaskan diagram use

case konsultasi dengan aktor pengguna biasa.

Konsultasi dilakukan melalui proses tanya-jawab

atas evidence (ciri ancaman) yang membentuk

hipotesis (ancaman). Dari setiap pertanyaan atas

evidence akan dijawab sesuai kondisi yang sedang

dialami. Kemudian dari hasil jawaban dihitung nilai

CF sesuai dengan konektor antar evidence. Pada use

case ini terdapat sub-sub use case yaitu mulai

konsultasi dan simpan hasil konsultasi. Penjelasan

dari masing-masing sub use case sebagai berikut:

Sub use case mulai konsultasi. Pada sub use

case ini digambarkan pengguna biasa memulai

sesi konsultasi dengan menjawab pertanyaan-

pertanyaan.

Sub use case simpan hasil konsultasi. Pada sub

use case ini digambarkan setelah pengguna biasa

melakukan konsultasi, maka ditampilkan hasil

konsultasi yang berisi pertanyaan-pertanyaan

yang telah dijawab serta nilai CF atas

kesimpulan yang diberikan. Kemudian hasil

konsultasi ini akan disimpan dalam database.

Use case konsultasi dapat dilihat pada

Gambar 2.

Permasalahan Wilayah Perbatasan

Kategori Wilayah

Perbatasan

Ancaman Ciri Ancaman

Ciri Ancaman

Ciri Ancaman

Ciri Ancaman

Ancaman

Kategori Wilayah

Perbatasan

Ancaman

Ciri

Ancaman

Ciri Ancaman

Ciri Ancaman

Ancaman

Ciri Ancaman

Ciri Ancaman

Ciri Ancaman

6

Gambar 2: Use case konsultasi

4.3 Diagram Aktivitas

Pada sub bab ini akan digambarkan diagram

aktivitas yang ada pada proses konsultasi.

1. Diagram aktivitas mulai konsultasi. Pada

diagram ini digambarkan alir proses dimana

pengguna biasa melakukan konsultasi ke

perangkat lunak. Proses konsultasi dimulai

dengan menjawab pertanyaan. Pertanyaan

diambil dari database yang sebelumnya telah

dibuat rule oleh administrator. Diagram aktivitas

mulai konsultasi dapat dilihat pada Gambar 3.

2. Diagram aktivitas simpan hasil konsultasi. Pada

diagram ini digambarkan alir proses

penyimpanan data konsultasi yang dilakukan

oleh pengguna biasa ke database. Diagram

aktivitas simpan hasil konsultasi dapat dilihat

pada Gambar 4.

Gambar 3. Diagram aktivitas mulai konsultasi

Gambar 4: Diagram aktivitas simpan hasil

konsultasi

4.4 ER-Diagram

Dalam sub bab ini akan dijelaskan tentang

ER-D hasil analisis diagram-diagram use case dan

diagram-diagram aktivitas. ER-D menggambarkan

hubungan antara enitas-entitas yang dibutuhkan

dalam membangun perangkat lunak sistem pakar

agar dapat menyimpan knowledge base secara

terstruktur ke dalam database. Gambar ER-D dapat

dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5: ER-Diagram

4.5 Desain Tatap Muka

Dalam sub bab ini akan ditampilkan desain

tatap muka yang dirancang untuk memudahkan user

memakai perangkat lunak. Tampilan form konsultasi

dapat dilihat pada Gambar 6. Tampilan laporan hasil

konsultasi dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 6. Tampilan form konsultasi

Gambar 7: Tampilan laporan konsultasi

4.6 Implementasi Sistem Dalam sub bab ini akan dijelaskan tentang

implementasi ke dalam algoritma dari proses-proses

yang ada dalam perangkat lunak. Proses utama pada

perangkat lunak sistem pakar ini yaitu proses

penghitungan nilai dengan melihat hasil

konsultasi dan konektor yang menghubungkan antara

evidence satu dengan evidence lain ( ).

5. UJI COBA DAN PEMBAHASAN

5.1 Uji Coba Proses Memasukkan Data

Permasalahan

Data permasalahan meliputi data kategori

ancaman, ancaman-ancaman pada kategori tersebut,

serta data ciri-ciri ancaman yang nanti dipakai

sebagai evidence. Data kategori ancaman dapat

dilihat pada tabel 1. Dari data kategori tersebut

ancaman-ancaman yang ada dapat dilihat pada tabel

2. Ciri ancaman merupakan ciri-ciri terjadinya

7

ancaman-ancaman yang ada. Data ciri ancaman

dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 1: Data uji coba kategori wilayah perbatasan

Nama Kategori Deskripsi Kategori

Perbatasan Maritim

Indonesia –

Singapura

Permasalahan – permasalahan yang

akan/telah terjadi di sekitar wilayah perairan

Indonesia dan Singapura

Tabel 2: Tabel data uji coba ancaman

Nama

Ancaman

Deskripsi

Ancaman Strategi Pengamanan

Pasir yang

dikeruk pada

penambangan pasir di sekitar

kepulauan Riau

terlalu berlebihan

Pengerukan

pasir di

sekitar kepulauan

Riau yang

berlebihan dapat

menimbulkan

permasalahan terhadap

keberadaan

kepulauan Riau itu

sendiri

1. Peninjauan Lokasi.

2. Peneguran kepada pihak

yang melakukan kegiatan pengerukan.

3. Penghentian kegiatan

penambangan pasir yang sebelumnya dilakukan

penilaian dan penelaahan

yang arif dan bijaksana agar tak menimbulkan gejolak

yang besar di masyarakat,

khususnya rakyat kecil yang banyak menggantungkan

penghidupannya dari

kegiatan ini

Gangguan

terhadap nelayan sekitar

wilayah penambangan

pasir

Secara tidak

langsung kegiatan

penambangan pasir

mengancam

sumber daya ikan yang

menjadi

sumber penghasilan

nelayan

1. Peninjauan kegiatan

penambangan pasir. 2. Diskusi terbuka dengan

pihak penambang pasir dan nelayan sekitar.

3. Relokasi tempat

penambangan pasir. 4. Penghentian kegiatan

penambangan pasir yang

sebelumnya dilakukan penilaian dan penelaahan

yang arif dan bijaksana agar

tak menimbulkan gejolak yang besar di masyarakat,

khususnya rakyat kecil yang

banyak menggantungkan penghidupannya dari

kegiatan ini

Tenggelamnya

pulau kecil akibat

penambangan

pasir

Penambangan

pasir yang berlebihan

dan tidak ada

respon atas kegiatan

tersebut dari

pemerintah dapat

mengakibatkan

tenggelamnya

pulau kecil, sebagai

contoh Pulau

Nipah.

1. Penambangan pasir harus

segera dihentikan yang sebelumnya dilakukan

penilaian dan penelaahan

yang arif dan bijaksana agar tak menimbulkan gejolak

yang besar di masyarakat,

khususnya rakyat kecil yang banyak menggantungkan

penghidupannya dari kegiatan ini.

2. Mengangkat kasus

penambangan pasir ke pengadilan.

Belum jelasnya

perbatasan maritim

Indonesia dan

Singapura

Kurang

jelasnya perbatasan

maritim

antara Indonesia dan

Singapura

dapat mengakibatka

n timbulnya

permasalahan-

permasalahan

perbatasan

1. Melakukan perundingan

antara pihak Indonesia dan Singapura

2. Memperjelas batas maritim

antara Indonesia dan Singapura

3. Mengkondisikan lapangan

dengan cepat berdasarkan hasil perundingan

Illegal Fishing

daerah

perbatasan

Indonesia dan

Singapura

Penangkapan

ikan secara

ilegal oleh

warga asing

yang terjadi

di perairan perbatasan

Indonesia dan

Singapura

1. Melakukan patroli berkala

di perairan perbatasan

Indonesia Singapura

2. Menangkap dan memproses

secara hukum pihak yang

terlibat melakukan Illegal Fishing

Kerusakan ekosistem

pantai daerah

perbatasan Indonesia dan

Singapura

Kerusakan yang terjadi

di sekitar

pantai daerah perbatasan

Indonesia dan

Singapura

1. Harus dilakukan pengawasan di daerah

sekitar pantai oleh Dinas

Lingkungan dan Sumber Daya Alam

2. Rehabilitasi dan pemulihan

kondisi pantai yang telah rusak

Tabel 3: Tabel data uji coba ciri ancaman

Deskripsi Ciri Deskripsi Question

Pengerukan pasir dilakukan setiap hari

Apakah pengerukan dilakukan setiap hari?

Pengerukan yang

dilakukan melebihi standar kondisi pesisir

Apakah pengerukan yang dilakukan

melebihi standar kondisi pesisir?

Banyak nelayan sekitar

yang mengandalkan hasil

laut pesisir sebagai mata pencaharian

Apakah banyak nelayan sekitar yang

mengandalkan hasil laut pesisir sebagai

mata pencaharian?

Banyak nelayan sekitar

bereaksi negatif atas penambangan pasir

Apakah banyak nelayan sekitar bereaksi

negatif atas penambangan pasir?

Kegiatan penambangan

pasir berpotensi besar

menenggelamkan pulau

dalam jangka waktu

tertentu

Melihat kondisi sekarang di pesisir,

apakah kegiatan penambangan pasir

berpotensi besar menenggelamkan pulau

dalam jangka waktu tertentu?

Belum ada kesepakatan perbatasan maritim antara

pemerintah Indonesia

dengan negara Singapura

Apakah belum ada kesepakatan perbatasan maritim antara pemerintah

Indonesia dengan negara Singapura?

Kegiatan pengerukan tidak

dilengkapi surat-surat ijin

resmi dari Indonesia

Apakah kegiatan pengerukan tidak

dilengkapi surat-surat ijin resmi dari

Indonesia?

Belum ada campur tangan dari pemerintah Indonesia

terhadap kelestarian pantai

di sekitar perbatasan Indonesia dengan negara

Singapura

Apakah belum ada campur tangan dari pemerintah Indonesia terhadap

kelestarian pantai di sekitar Perbatasan

Indonesia dengan negara Singapura?

Terdapat nelayan asing

yang berlayar di perairan

perbatasan Indonesia dengan negara Singapura

Apakah terdapat nelayan asing yang

berlayar di perairan perbatasan

Indonesia dengan Singapura?

Nelayan asing yang

berlayar di perairan

Indonesia dengan negara Singapura tidak disertai

surat-surat ijin resmi

Apakah nelayan asing yang berlayar di

perairan Indonesia dengan negara

Singapura tidak disertai surat-surat ijin resmi?

8

Belum dilakukan

perundingan yang membahas perbatasan

maritim indonesia dengan

negara Singapura

Apakah belum dilakukan perundingan

yang membahas perbatasan maritim indonesia dengan negara Singapura?

Hasil perundingan belum mewakili seluruh wilayah

perbatasan Indonesia

dengan negara Singapura

Jika perundingan sudah dilakukan, apakah hasil perundingan belum

mewakili seluruh wilayah perbatasan

Indonesia dengan negara Singapura?

Garis batas ZEE masih

memakai garis batas lama

yang dibuat pada waktu penjajahan Belanda

Apakah garis batas ZEE masih memakai

garis batas lama yang dibuat pada waktu

penjajahan Belanda?

5.2 Proses Membuat dan Memasukkan Rule

Baru

Proses membuat rule baru adalah menyusun

ancaman-ancaman pada tiap kategori yang dipilih

dengan ciri ancaman dari ancaman tersebut sebagai

evidence. Evidence juga bisa dibuat dengan

mengambil data rule yang sebelumnya telah

tersimpan dalam perangkat lunak, disebut sebagai

rule as evidence. Ancaman dalam sistem pakar

merupakan hipotesis yang akan menjadi kesimpulan

atas proses konsultasi. Proses membuat rule

membutuhkan data susunan rule. Data susunan rule

dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4: Data susunan rule

Ancaman

(Hipotesis) Konektor Ciri Ancaman (Evidence) MB MD

Pasir yang

dikeruk pada

penambangan

pasir di sekitar

kepulauan

Riau terlalu

berlebihan

- Pengerukan dilakukan setiap

hari 0.8 0.1

Atau

Kegiatan pengerukan tidak

dilengkapi surat-surat ijin resmi

dari Indonesia

0.9 0.3

Atau Pengerukan yang dilakukan

melebihi standar kondisi pesisir 0.7 0.1

Belum

jelasnya

perbatasan

maritim

Indonesia dan

Singapura

-

Belum dilakukan perundingan

yang membahas perbatasan

maritim indonesia dengan

negara Singapura

0.9 0.2

Atau

Belum ada kesepakatan

perbatasan maritim antara

pemerintah Indonesia dengan

negara Singapura

0.8 0.2

Atau

Garis batas ZEE masih memakai

garis batas lama yang dibuat

pada waktu penjajahan Belanda

0.9 0.2

Atau

Hasil perundingan belum

mewakili seluruh wilayah

perbatasan Indonesia dengan

negara Singapura

0.9 0.5

Kerusakan

ekosistem

pantai daerah

perbatasan

Indonesia dan

Singapura

-

Pasir yang dikeruk pada

penambangan pasir di sekitar

kepulauan Riau terlalu

berlebihan

0.9 0.1

Atau

Belum ada campur tangan dari

pemerintah Indonesia terhadap

kelestarian pantai di sekitar

perbatasan Indonesia dengan

negara Singapura

0.8 0.1

Illegal Fishing

daerah

perbatasan

Indonesia dan

Singapura

-

Terdapat nelayan asing yang

berlayar di perairan perbatasan

Indonesia dengan negara

Singapura

0.7 0.1

Atau

Belum jelasnya perbatasan

maritim Indonesia dengan

negara Singapura

0.5 0.1

Atau

Nelayan asing yang berlayar di

perairan Indonesia dengan

negara Singapura tidak disertai

surat-surat ijin resmi

0.8 0.1

Gangguan

terhadap

nelayan

sekitar

wilayah

penambangan

pasir

-

Banyak nelayan sekitar yang

mengandalkan hasil laut pesisir

sebagai mata pencaharian

0.8 0.1

Atau

Kerusakan ekosistem pantai

daerah perbatasan Indonesia

dengan negara Singapura

0.7 0.05

Atau Banyak nelayan sekitar bereaksi

negatif atas penambangan pasir 0.9 0.1

Tenggelamnya

pulau kecil

akibat

penambangan

pasir

-

Kegiatan penambangan pasir

berpotensi besar

menenggelamkan pulau dalam

jangka waktu tertentu

0.87 0.1

Atau

Kerusakan ekosistem pantai

daerah perbatasan Indonesia

dengan negara Singapura

0.7 0.05

Atau

Pasir yang dikeruk pada

penambangan pasir di sekitar

kepulauan Riau terlalu

Berlebihan

0.9 0.1

Berikut ini akan dijelaskan proses

penghitungan nilai secara manual dari rule

dengan hipotesis “Pasir yang dikeruk pada

penambangan pasir di sekitar kepulauan Riau terlalu

berlebihan”,

Rule dengan hipotesis “Pasir yang dikeruk

pada penambangan pasir di sekitar

kepulauan Riau terlalu berlebihan”, dengan

susunan rule sebagai berikut: [If] Pengerukan dilakukan

setiap hari

( ) 0.8

( ) 0.1

[Atau] Kegiatan pengerukan

tidak dilengkapi surat-

surat ijin resmi dari

Indonesia

( ) 0.9

( ) 0.3

[Atau] Pengerukan yang

dilakukan melebihi

standar kondisi pesisir

( ) 0.7

( ) 0.1

[Then] Pasir yang dikeruk pada penambangan pasir

di sekitar kepulauan Riau terlalu berlebihan

Perhitungan nilai adalah sebagai

berikut:

{

( ) ( ) ( ( ))

( ) ( ) ( ( ))

( )

{

( ) ( )

( ) ( ) ( )

{

( ) ( ) ( ( ))

( ) ( ) ( ( ))

( )

{

( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

, ( ) ( )-

, -

, -

9

Hasil lengkap perhitungan nilai dapat dilihat

pada Tabel 5.

Tabel 5: Hasil lengkap perhitungan nilai

Ancaman (Hipotesis)

Pasir yang dikeruk pada

penambangan pasir di sekitar

kepulauan Riau terlalu berlebihan

0.994 0.433 0.9894

Belum jelasnya perbatasan maritim

Indonesia dan Singapura 0.9998 0.744 0.9992

Kerusakan ekosistem pantai daerah

perbatasan Indonesia dan Singapura 0.98 0.19 0.9753

Illegal Fishing daerah perbatasan

Indonesia dan Singapura 0.97 0.271 0.9588

Gangguan terhadap nelayan sekitar

wilayah penambangan pasir 0.994 0.2305 0.9922

Tenggelamnya pulau kecil akibat

penambangan pasir 0.9961 0.2305 0.9949

5.3 Uji Coba Proses Konsultasi Oleh User Tipe

Akses Pengguna Biasa Proses konsultasi dimulai dengan memilih

kategori wilayah perbatasan. Dari kategori

perbatasan ini kemudian perangkat lunak akan

mencari ancaman dengan nilai CF tertinggi. Setelah

memilih kategori wilayah perbatasan, maka akan

ditampilkan pertanyaan-pertanyaan yang didapat dari

evidence pada tiap rule yang telah disimpan dalam

database. Hasil jawaban dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6: Hasil jawaban konsultasi

Evidence Question Jawaban Nilai

Apakah pengerukan dilakukan setiap hari? ya 0.8

Apakah kegiatan pengerukan tidak dilengkapi surat-

surat ijin resmi dari Indonesia? ya 0.8

Apakah pengerukan yang dilakukan melebihi standar

kondisi pesisir? ya 0.8

Apakah belum dilakukan perundingan yang membahas

perbatasan maritim indonesia dengan negara

Singapura?

ya 0.8

Jika perundingan sudah dilakukan, apakah hasil

perundingan belum mewakili seluruh wilayah

perbatasan Indonesia dengan negara Singapura? ya 0.8

Apakah garis batas ZEE masih memakai garis batas

lama yang dibuat pada waktu penjajahan Belanda? ya 0.8

Apakah belum ada kesepakatan perbatasan maritim

antara pemerintah Indonesia dengan negara Singapura? ya 0.8

Apakah belum ada campur tangan dari pemerintah

Indonesia terhadap kelestarian pantai di sekitar

Perbatasan Indonesia dengan negara Singapura? ya 0.8

Apakah terdapat nelayan asing yang berlayar di

perairan perbatasan Indonesia dengan negara

Singapura?

ya 0.8

Apakah nelayan asing yang berlayar di perairan

Indonesia dengan negara Singapura tidak disertai surat-

surat ijin resmi?

ya 0.8

Apakah banyak nelayan sekitar yang mengandalkan

hasil laut pesisir sebagai mata pencaharian? ya 0.8

Apakah banyak nelayan sekitar bereaksi negatif atas

penambangan pasir? ya 0.8

Melihat kondisi sekarang di pesisir, apakah kegiatan

penambangan pasir berpotensi besar menenggelamkan

pulau dalam jangka waktu tertentu?

ya 0.8

Setelah menjawab semua pertanyaan, maka

akan ditampilkan form yang berisi hasil konsultasi.

Hasil konsultasi diperoleh dari perhitungan nilai

berdasarkan rule-rule yang berhubungan dengan

kategori wilayah perbatasan serta evidence-evidence

dengan masing-masing konektornya. Hasil

perhitungan nilai secara lengkap dapat

dilihat pada tabel 7. Berikut ini dijelaskan

perhitungan nilai secara manual dari

eksekusi rule dengan hipotesis “Pasir yang dikeruk

pada penambangan pasir di sekitar kepulauan Riau

terlalu berlebihan”,

Rule dengan hipotesis “Pasir yang dikeruk

pada penambangan pasir di sekitar

kepulauan Riau terlalu berlebihan”, dengan

susunan rule sebagai berikut: [If] Pengerukan dilakukan setiap

hari

[Atau] Kegiatan pengerukan tidak

dilengkapi surat-surat ijin

resmi dari Indonesia

[Atau] Pengerukan yang dilakukan

melebihi standar kondisi pesisir

[Then] Pasir yang dikeruk pada

penambangan pasir di sekitar

kepulauan Riau terlalu

berlebihan

Perhitungan nilai adalah sebagai

berikut:

Inisialisasi nilai hipotesis,

yaitu .

Menghitung perubahan nilai ( ) ( )

Jika ada rule lain yang sama maka

perlu dihitung . Karena

pada uji coba tidak ada rule lain yang

memiliki hipotesis sama, maka

dipakai sebagai atas

ancaman “Pasir yang dikeruk pada

penambangan pasir di sekitar

kepulauan Riau terlalu berlebihan”.

Tabel 7: Hasil lengkap perhitungan nilai

Ancaman (Hipotesis)

Pasir yang dikeruk pada

penambangan pasir di sekitar

kepulauan Riau terlalu berlebihan

0.7915

Belum jelasnya perbatasan maritim

Indonesia dan Singapura 0.7994

Kerusakan ekosistem pantai daerah

perbatasan Indonesia dan Singapura 0.9517

10

Illegal Fishing daerah perbatasan

Indonesia dan Singapura 0.767

Gangguan terhadap nelayan sekitar

wilayah penambangan pasir 0.7938

Tenggelamnya pulau kecil akibat

penambangan pasir 0.7959

Berdasarkan hasil perhitungan maka dengan

melihat nilai disimpulkan bahwa: Kerusakan ekosistem pantai daerah perbatasan

Indonesia dan Singapura.

Kerusakan yang terjadi di sekitar pantai daerah

perbatasan Indonesia dan Singapura.

Strategi Pengamanan:

1. Harus dilakukan pengawasan di daerah sekitar

pantai oleh Dinas Lingkungan dan Sumber

Daya Alam

2. Rehabilitasi dan pemulihan kondisi pantai yang

telah rusak.

Nilai =

6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelum-

nya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perangkat lunak sistem pakar mampu

membantu dalam penentuan strategi pada

permasalahan pengamanan di wilayah

perbatasan Indonesia.

2. Semakin banyak dan tepat data ciri ancaman

yang dimasukkan untuk menyusun rule,

maka semakin tinggi pula nilai pada rule

tersebut.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil yang sudah dicapai pada

penelitian ini, terdapat beberapa hal yang perlu

dipertimbangkan untuk pengembangan penelitian ini,

antara lain sebagai berikut :

3. Untuk penelitian selanjutnya, penggunaan

metode certainty factor sebagai uncertainty

management dapat diterapkan pada

permasalahan di bidang lain.

4. Data-data ancaman dan ciri-ciri atas

ancaman yang akan dimasukkan harus

dikonsultasikan terlebih dahulu dengan

pakar. Hal ini akan membuat hasil konsultasi

yang diberikan perangkat lunak lebih baik.

Daftar Pustaka

[1] Bock, Heiko. 2009. The Definite Guide to

NetbeansTM

Platform. USA: Apress, Inc.

[2] Buchanan, Bruce G., Shortliffe, Edward H.

1984. A Model Of Inexact Reasoning in

Medicine in Buchanan, Bruce G., Shortliffe,

Edward H (Ed). Rule-Based Expert Systems :

The MYCIN Experiments of the Stanford

Heuristic Programming Project. USA:

Addison-Wesley Publishing Company, Inc.

[3] Diamar, Son. Pembangunan Perkotaan

Perbatasan Maritim. http://www.sc-

drr.org/Presentasi_Son_Diamar.pdf. Diakses

pada tanggal 4 Mei 2011.

[4] Durkin, John. 1994. Expert Systems Design

and Development. New Jersey: Prentice Hall.

[5] Gonzales. J. Avelino dan Dankel D. Douglas.

1993. Engineering of Knowledge Based

System. New Jersey: Prentice Hall.

[6] Handojo, Andreas, Irawan, M. Isa., Ongko,

Fendy. Perancangan dan Pembuatan Aplikasi

Sistem Pakar untuk Permasalahan Tindak

Pidana terhadap Harta Kekayaan. Fakultas

Teknologi Industri, Jurusan Teknik Informatika,

Universitas Kristen Petra.

http://puslit.petra.ac.id/journals/pdf.php?Publish

edID=INF04050105. Diakses pada tanggal 27

April 2011.

[7] Ladh, Sam-el. Sengketa Blok Ambalat Antara

Malaysia dan Indonesia, menerapkan

“Forgiveness in Politics” dan “Just

Peacemaking”.

http://digilib.umm.ac.id/files/disk1/328/jiptumm

pp-gdl-jou-2009-samelladh-16357-Sengketa-

..pdf. Diakses pada tanggal 4 Mei 2011.

[8] Poetranto, Tri. Bagaimana Mengatasi

Permasalahan di Daerah Perbatasan.

http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vno

mor=14&mnorutisi=6. Diakses pada tanggal 10

Desember 2011.

[9] Pressman, Roger S. 2001. Software

Engineering : A Practitioner’s Approach -

5th Edition. New York: McGraw-Hill.

[10] Silalahi, Lambok. 2006. Tindak Pidana

Pencurian Ikan (Ilegal Fishing) di Perairan

Pantai Timur Sumatera Utara (Study Kasus

Keputusan PN Medan

NO.1028/PID.B/2005/PN MEDAN). Sekolah

Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

http://library.usu.ac.id/download/fh/06012396.p

df. Diakses pada tanggal 4 Mei 2011.