“penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (pmprb) dan · • setiap individu pegawai...

Staf AhliKementerian Hukum dan HAM RI

“Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM

di Lingkungan Kemenkumham RI”Jakarta, 1 Maret 2019

2 Patologi Birokrasi

Staf AhliKementerian Hukum dan HAM RITuntutan Masyarakat

Tuntutan Masyarakat terhadap Birokrasi semakin tinggi

Ketidakpercayaan secara meluas oleh publik terhadap kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

1

Perilaku koruptif para penyelenggara birokrasi

2

Pemerintah masih dinilai belum mampu menggunakan alokasi anggaran secara efisien dalam mencapai efektivitas kegiatan

3

Peringkat Indonesia dalam Daftar Negara yang Bersih dari

Korupsi

Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2018

Staf AhliKementerian Hukum dan HAM RIIndeks Persepsi Korupsi

38

89

Staf AhliKementerian Hukum dan HAM RIArti Penting Birokrasi

Birokrasi adalah mesin yang akan menentukan cepat atau lambatnya pembangunan suatu negara. Birokrasi yang adaptif, responsif, dan berkapasitas tinggi akan

membawa bangsanya pada pembangunan yang cepat dan nyata

6

2014

2019

2025RULE BASED BUREAUCRACY

PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY

DYNAMIC GOVERNANCE

• efektif, efisien dan ekonomis• difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil)• menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan

penerapan sistem berbasis elektronik• Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas

terhadap kinerja organisasi

Grand Design ReformasiBirokrasi Nasional

2010 - 2025

Perpres No. 81 Th. 2010

Staf AhliKementerian Hukum dan HAM RILogika Proses RB

Grand Design RB Nasional

Road Map RB Nasional

Road Map RB K/LRencana Kerja RB

Unit

PMPRBEvaluasi RBPerbaikan

Perbaikan

Perbaikan

Perbaikan

Perbaikan


Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi

Pemerintah yang efektif dan efisien

Pelayanan publik yang baik dan berkualitas

Pemerintah belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah

Pemerintah belum efektif dan efisien

Pelayanan publik masih buruk

Area Perubahan dan Sasaran RB

9

Mental Aparatur

Pengawasan

Akuntabilitas

Kelembagaan

Pelayanan Publik

Peraturan Perundang-Undangan

SDM Aparatur SipilNegara

Tata Laksana

01

02

03

0405

06

07

08

8

Staf AhliKementerian Hukum dan HAM RIIndeks RB Kemenkumham RI

Indeks RB

75,67 (BB)Indeks RB

76,33 (BB)

2016 2017

Staf AhliKementerian Hukum dan HAM RIRB Never Ending Process

Reformasi Birokrasi

Staf AhliKementerian Hukum dan HAM RIZI Miniatur RB

Zona Integritas 1080 SATKER

Kemenkumham

6

KanimBlitar

KanimMedan KanimDenpasar

KanimCirebon

LapasCibinong LapasSalemba

LapasCirebon LapasMetro

LapasSemarang LapasMalang

DirektoratPerdata

Staf AhliKementerian Hukum dan HAM RIPerbedaan PMPRB dan WBK/WBBM

a. Area Perubahan PMPRB:1. Manajemen Perubahan2. Penataan Peraturan Perundang-undangan3. Penataan dan Penguatan Organisasi4. Penataan Tata Laksana5. Penataan Sistem Manajemen SDM6. Penguatan Akuntabilitas7. Penguatan Pengawasan8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

b. Komponen Hasil:1. Pemerintahan Akuntabel, bersih dan Bebas

KKN2. Pemerintahan yang Efektif dan Efisien3. Pelayanan Publik yang Berkualitas

c. Lokus : Kementeriand. Assessor dan Evaluatore. Menghasilkan Indeks RB

a. Area Perubahan PMPRB:1. Manajemen Perubahan2. Penataan Tata Laksana3. Penataan Sistem Manajemen SDM4. Penguatan Akuntabilitas5. Penguatan Pengawasan6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

b. Komponen Hasil:1. Pemerintahan Akuntabel, bersih dan

Bebas KKN2. Pelayanan Publik yang Berkualitas

c. Lokus : Satuan Kerja/Unit Kerjad. Tim Penilai Internal (TPI) dan Tim

Penilai Nasional (TPN)e. Menghasilkan Satker berpredikat WBK

atau WBBM

PMPRB WBK/WBBM


Tujuan PMPRB

1 32

Menggambarkan pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan

Kemenkumham

Memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil penilaian mandiri dari

periode sebelumnya

Memperoleh informasi tentang pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenkumham


Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyaikomitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan

peningkatan kualitas pelayanan publik

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yangmemenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataantatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatanpengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja

Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yangmemenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataantatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatanpengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatankualitas pelayanan publik.

1

2

Staf AhliKementerian Hukum dan HAM RITahapan WBK/WBBM

Pencanangan Pembangunan Penetapan Evaluasi


Proses Pembangunan ZI

Proses ke-1

Proses Ke-2 Proses Ke-6

Proses Ke-3 Proses Ke-5

Proses Ke-4

Bentuk Tim/Pokja

Identifikasi Satker yang Potensial

Tetapkan Satker dan Usulkan ke Tim

Kerja Pusat

TPI Menilai dan Lapor Ke Menteri

Menteri Mengusulkan ke

Kemenpan RB

TPN Melakukan Penilaian

WBKWBBM

Daftar Satker WBK s.d. 2018

1

5

2

3

6

7

4

8

9

10

Direktorat Perdata AHU

Lapas Kelas IIA Salemba

Lapas Kelas IIA Metro

Lapas Kelas IIA Cibinong

Lapas Perempuan Kelas IIA Malang

Rutan Kelas I Cirebon

Kanim Kelas II Blitar

Kanim Kelas I Khusus Medan

Kanim Kelas I Denpasar

Kanim Kelas II Cirebon

11 Lapas Perempuan Kelas II Semarang


Syarat Penetapan WBK

SYARAT PENETAPAN

WBK

Level Instansi (Kementerian Hukum dan HAM RI)1. Mendapat predikat WTP dari BPK atas

opini laporan keuangan;2. Mendapatkan nilai AKIP minimal“CC”

Level unit kerja (Tingkat Satker)1. Setingkat eselon I s/d eselon III;2. Memiliki peran dan penyelenggaraan

fungsi pelayanan strategis;3. Dianggap telah melaksanakan program

reformasi birokrasi secara baik4. Mengelola sumber daya yang cukup besar


Syarat Penetapan WBBM

SYARAT PENETAPAN

WBBM

Level Instansi (Kementerian Hukum dan HAM RI)1. Mendapat predikat WTP dari BPK atas

opini laporan keuangan selama minimal 2 tahun berturut-turut;

2. Mendapatkan nilai AKIP minimal “CC”

Level unit kerja (Tingkat Satker)

1. Pada level Satker yang diusulkan merupakan Satker yang sebelumnya telah mendapatkan predikat WBK.


WBK dan WBBM (3)

Komponen HasilWBBMWBK

Komponen Hasil

1. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN- Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)- Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan

eksternal) yang ditindaklanjuti

2. Kualitas Pelayanan Publik- Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)

1. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN- Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)- Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan

eksternal) yang ditindaklanjuti

2. Kualitas Pelayanan Publik- Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil)minimal 75

2. Memiliki nilai komponen hasil “TerwujudnyaPemerintah yang Bersih dan Bebas KKN”minimal 18, dengan nilai:

a. sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsiminimal 13,5

b.sub komponen Persentasi TLHP minimal 4,5

Syarat Nilai Kelulusan WBK

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal85

2. Memiliki nilai komponen hasil “TerwujudnyaPemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal18, dengan nilai:

a. sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsiminimal 13,5

b. sub komponen Persentasi TLHP minimal 4,53. Nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat”minimal 16

Syarat Nilai Kelulusan WBBM



Reward Penerima WBK/WBBM

WBKWBBM

Promosi JabatanKenaikan Tunjangan

Kinerja

Alur Pembangunan WBK/WBBM

Tim Penilai Internal (TPI)

TPI Melakukan Penilaian

Desk Board1. Sekjen2. Dirjen3. Dll

MenteriHukum dan HAM RI

KementerianPAN RB

Tim Penilai Nasional (TPN)

Tim Kerja UPT

Tim Kerja Kanwil

Tim Kerja Pusat

Menetapkan Satker yang Didorong WBK/WBBM

WBKWBBM

1. Indikator Hasil2. Indikator

Pengungkit

Pembinaan

1 2

3 4

5 6

7

89

10

11

11


Timeline WBK/WBBM

01

02

03

04

05

06

MARET

FEBRUARI

JANUARI

MEI

APRIL

JUNI

1. Rapat Pembentukan Tim Kerja WBK/WWBM, Penetapan Calon Satuan Kerja WBK/WBBM, Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM

2. Pendampingan calon satker WBK/WBBM 3. Sosialisasi dan Penguatan (Internalisasi)4. Kanwil membentuk tim kerja wbk wbbm5. Masing-masing Satker mengajukan daftar tim kerja

wbk wbbm ke Kanwil6. Kanwil melakukan assesment dan mengusulkan

daftar tim kerja wbk wbbm satker kepada Irjen

1. Pendampingan calon satker WBK WBBM oleh tim pusat

2. Sosialisasi dan Penguatan (Internalisasi) calon satker WBK WBBM oleh tim Kanwil

1. Pendampingan calon satker WBK WBBM oleh tim pusat

2. Sosialisasi dan Penguatan (Internalisasi) calon satker WBK WBBM oleh tim Kanwil

Pelaksanaan Penilaian calon satker WBK WBBM di lingkungan Kementerian Hukumdan HAM oleh TPI

1. Pelaksanaan Penilaian calon satker WBK WBBM oleh TPI

2. Rapat panel oleh tim TPI untukmenetapkan penilaian akhir Satker WBK WBBM

3. Penyerahan laporan hasil penilaian TPI kepada Sekjen

Penyusunan surat Menteri Hukum dan HAM perihal usulan Satker WBK WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM kepada Kemenpan RB


Timeline WBK/WBBM

07

08

09

10

11

12

SEPTEMBER

AGUSTUS

JULI

NOVEMBER

OKTOBER

DESEMBER

Koordinasi Kementerian Hukum dan HAM cqBiro Perencanaan dengan Kementerian PAN RB

1. Penguatan kembali satuan kerjaberpredikat WBK/WBBM yang diusulkankepada Kementerian PAN RB oleh Tim Kerja Pusat

2. Penilaian Kementerian PAN RB terhadapkomponen hasil

Penilaian Kementerian PAN RB terhadapkomponen hasil

Penilaian Kementerian PAN RB terhadapPenilaian Pengungkit

Penyampaian hasil penilaian KementerianPAN RB

Penyerahan penghargaan Satuan Kerjaberpredikat wbk wbbm



THANK YOU ☺

“penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (pmprb) dan · • setiap individu pegawai...

Documents