anotasi bibliografi wiwit sudah jadi

PENDAHULUANNegara : Memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu yang tinggal di wilayah tersebut.

Wiwit Khairunnisa Pratiwi

1

Pengertian politik Budiarjo, M. (1995). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia. Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu system politik atau Negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan system itu dan melaksanakan tujuan-tujuan Itu. Komentar: Di dalam politik untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan perlu dimiliki kekuasaan dan kewenangan, yang akan dipakai baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul.


2

Pengertian Ilmu Negara Basah, Sjachran, SH, CN (1980). Pengertian Ilmu Negara: Imu Negara. Jakarta: PT. Ichtiar Baru. Ilmu Negara adalah ilmu yang memenuhi syarat kilmuan dan llmu pengetahuan modern dengan mempelajari sendi-sendi pokok dan pengertian daripada Negara. Komentar: keberadaan ilmu negara adalah untuk menjelaskan/meneliti/menyelidiki apa yang disebut negara.


3

Pengertian Ilmu Negara Soehino, S.H. (2000). Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty. Ilmu Negara adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membicarakan Negara, ini telah nyata ditunjukan sendiri oleh namanya.

Komentar: ilmu negara dilihat dari sudut tinjaunya dibagi menjadi 2 bagian yakni tinjauan secara sosiologis dan tinjauan secara yuridis. Tinjauan secara sosiologis lebih dominan meninjau sifat-sifat suatu negara itu sendiri, sedangkan tinjauan secara yuridis lebih dominan meninjau konstitusi negara itu sendiri.


4

Pengertian Negara Soehino, S.H. (2000). Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan dan organisasi itu merupakan tatakerja daripada alat-alat perlengkapan Negara yang merupakan suatu keutuhan, tatakerja mana melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan Negara itu untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu.

Komentar: syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain.


5

Pengertian Negara Hanz Kelsen (dalam Soehino, S.H. 2000) Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty Negara merupakan Zwangsordnung, suatu tertib hukum atau tertib masyarakat yang mempunyai sifat memaksa, yang menimbulkan hak memerintah dan kewajiban tunduk.

Komentar: masyarakat yang tinggal di suatu negara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku pada suatu negara tersebut.


6

Pengertian individualisme Hanz Kelsen (dalam Soehino, S.H. 2000) Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty Individualisme adalah faham atau ajaran mengenai pengutamaan sifatnya mengutamakan kepentingan individu. Komentar: sifat individualisme sangat tidak di anjurkan oleh pemerintah karena kita sebagai manusia harus mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri.


7

Pengertian kolektivisme Hanz Kelsen (dalam Soehino, S.H. 2000) Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty Kolektivisme adalah faham atau ajaran yang sifatnya mengutamakan kepentingan umum atau masyarakat keseluruhan.

Komentar: menurut saya faham kolektivisme sangat baik untuk terciptanya suatu kehidupan bermasyarkat yang baik.


8

Pengertian Totaliterisme atau liberalisme Soehino, S.H. (2000). Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty Totaliterisme atau liberalisme adalah faham atau ajaran mengenai masalah sifat kebebasan penguasa dalam mencampuri segi-segi kehidupan warga Negara atau masyarakat.

Komentar: menurut faham ini bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Faham liberalisme menolak adanya pembatasan khususnya dari pemerintah dan agama.


9

Pengertian Monarki Absolut Prof. Mr. R. Kranenburg (dalam Soehino, S.H. (2000). Ilmu Negara) Yogyakarta: Liberty. Monarki Absolut adalah Negara dimana fungsi-fungsi atau kekuasaan Negara itu dipusatkan pada satu organ,sedangkan organnya itu sendiri hanya dipegang oleh satu orang tunggal saja.

Komentar: negara berbentuk kerajaan yang dimana seorang raja yang berperan aktif sebagai kepala pemerintahan. Contoh negara yang menganut monarki absolute di antaranya:Arab Sudi, Brunei, Qaman dan Qatar.


10

Pengertian Aristokrasi atau Oligarki Absolut Prof. Mr. R. Kranenburg (dalam Soehino, S.H. 2000). Ilmu Negara Yogyakarta: Liberty. Aristokrasi atau Oligarki Absolut adalah Negara dimana fungsi-fungsi atau kekuasaan Negara itu dipusatkan pada satu organ,sedangkan organnya itu sendiri dipegang oleh beberapa orang.

Komentar: kekuasaan yang di pegang penuh oleh kelompok elit dari suatu masyarakat,baik di bedakan dari kekayaan, keluarga maupun militer.


11

Pengertian Demokrasi Absolut Prof. Mr. R. Kranenburg (dalam Soehino, S.H. 2000). Ilmu Negara Yogyakarta: Liberty Demokrasi Absolut adalah negara dimana fungsi-fungsi atau kekuatan Negara itu dipusatkan pada satu organ,sedangkan organnya itu sendiri pada prinsipnya dipegang oleh seluruh rakyat.

Komentar: dalam demokrasi absolut fungsi-fungsi pemerintahan di pegang oleh satu oarng yang berkuasa namun rakyatlah yang sepenuhnya memegang kekuasaan.


12

Pengertian Pemerintahan Campuran Maurice Duverger (dalam Soehino, S.H. 2000). Ilmu Negara Yogyakarta: Liberty Pemerintahan Campuran adalah suatu sistem pemerintahan di mana orang-orang yang memegang kekuasaan pemerintah Negara itu dipilih atau diangkat dengan cara-cara yang merupakan bentuk peralihan dari cara autokrasi ke cara demokrasi.

Komentar: dalam sistem pemerintahan campuran di ambil hal-hal yang terbaik dari sistem pemerintahan presidensil dan sistem pemerintahan parlementer.


13

Pengertian Birokrasi Lokal

Suriakusumah dan Prayoga Bestari (2009:5) Sistem pemerintahan Daerah Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia Birokrasi lokal adalah organisasi pemerintahan di daerah otonom di bawah Kepala Daerah.

Komentar: organisasi ini memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurusi masyarakat di daerah otonom di bawah kepala daerah yang bertujuan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat yang ada di daerah tersebut.


14

Penertian kewenangan politik Suriakusumah dan Prayoga Bestari (2009:5) Sistem pemerintahan Daerah Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia Kewenangan politik adalah kewenangan membuat kebijakan, sedangkan kewenangan administrasi adalah kewenangan melaksanakan kebijakan. Komentar: kewenangan politik dan kewenangan administrasi saling berhubungan karena apabila salah satu kewenangan tidak terlaksana maka tidak akan tercipta suatu pemerintahan yang baik.


15

Pengertian Otonomi Daerah Charles Eisenmann (dalam Bestari, Prayoga dan Suriakusumah 2008:65) Sistem Pemerintahan Daerah Bandung : Laboraturim Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia Otonomi daerah adalah kebebasan untuk membuat keputusan sendiri dengan tetap menghormati perundang-undangan

Komentar: dengan adanya otonomi daerah penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat relative lebih efektif.


16

Pengertian sentralisasai Suriakusumah dan Prayoga Bestari (2009:5) Sistem pemerintahan Daerah Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia Sentralisasi adalah pemusatan semua kewenangan pemerintahan (politik dan admnistrasi) pada Pemerintahan Pusat.

Komentar: dengan adanya pemusatan semua kewenangan pemerintah maka akan terciptanya administrasi yang baik.


17

Pengertian Kebijakan Publik Thomas R. Dye (dalam Bestari, Prayoga dan Suriakusumah 2008:287) Sistem Pemerintahan Daerah Bandung : Laboraturim Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia

Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan Komentar: dengan adanya kebijakan publik suatu pemerintahan akan berjalan sesuai dengan tujuan yang di harapkan.


18

Pengertian Otonom Suriakusumah dan Prayoga Bestari (2009:65)) Sistem pemerintahan Daerah Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikaan Indonesia. Otonom adalah hak yang diberikan kepada penduduk yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu untuk mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan urusannya sendiri dengan tetap menghormati perundangan yang berlaku.

Komentar : hak otonom memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat daerah untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya, sehingga akan tercipta masyarakat yang sejahtera.


19

Pengertian pengawasan umum Suriakusumah dan Prayoga Bestari (2009:70)) Sistem pemerintahan Daerah Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Pengawasan umum adalah pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap keseluruhan pelaksanaan tugas dan wewenang yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Komentar : adanya pengawasan umum maka penyelewengan-penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan dapat di antisipasi karena pemerintah pusat selalu memonitori setiap pelasanaan tugas yang di laksanakan oleh pemerintah daerah.


20

Pengertian Kewenangan Politik Suriakusumah dan Prayoga Bestari (2009:5) Sistem pemerintahan Daerah Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia Kewenangan politik adalah kewenangan membuat kebijakan, sedangkan kewenangan administrasi adalah kewenangan melaksanakan kebijakan. Komentar: Kewenangan politik dan kewenangan administrasi sangat berkaitan satu sama lain. Karena jika kebijakan tersebut telah dibuat, maka kebijakan tersebut pula harus dilaksanakan dengan baik demi tercapainya tujuan yang sudah direncanakan.


21

Pengertian Dekonsentrasi Suriakusumah dan Prayoga Bestari (2009:7) Sistem pemerintahan Daerah Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari pemerintah pusat kepada pejabatnya yang berada pada wilayah negara di luar kantor pusatnya. Komentar: asas dekonsentrasi di atur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia no 39 tahun 2001.


22

Pengertertian pemerintah daerah Harris (dalam Suriakusumah dan Prayoga Bestari (2009:61)) Sistem pemerintahan Daerah Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Pemerintahan derah (local-self government) adalah pemerintahan yang diselenggrakan oleh badan-badan daerah yang dipilih secara bebas dengan tetap mengakui supremasi pemerintahan nasional. Komentar : pemerintah daerah adalah lembaga yang mengatur urusan-urusan yang ada di daerah sehingga akan terciptanya daerah dan masyarakat yang sejahtera.


23

Pengertian Negara Kesatuan Kansil, C.S.T dan S.T. Kansil, Christine. (2008). Sistem Pemerintahan Indonesia, Ed. Revisi, Cet. 3. Jakarta: Bumi Aksara Negara kesatuan adalah suatu Negara yang merdeka dan berdaulat, di seluruh Negara yang berkuasa hanya ada satu pemerintahan (pusat) yang mengatur seluruh daerah. Komentar: di Negara kesatuan, subnasional diciptakan dan di hapuskan oleh pemerintah pusat, dan kekuasaan subnasional itu dapat di perluas atau dipersempit oleh pemerintah pusat.


24

Pengertian Negara Serikat

Kansil, C.S.T dan S.T. Kansil, Christine. (2008). Sistem Pemerintahan Indonesia, Ed. Revisi, Cet. 3. Jakarta: Bumi Aksara Negara serikat adalah suatu Negara yang merupakan gabungan dari beberapa Negara, yang menjadi Negara-negara bagian dari negara serikat tersebut . Komentar: negara-negara bagian dulunya merupakan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri, lalu negara bagian tersebut menggabungkan diri dengan negara serikat sehingga melepaskan kekuasaan dengan menyerahkan kepada negara serikat itu.


25

Tujuan Negara Ajaran Plato (Kansil, C.S.T dan S.T. Kansil, Christine) (2008). Sistem Pemerintahan Indonesia, Ed. Revisi, Cet. 3. Jakarta: Bumi Aksara Tujuan Negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia, sebagai perseorangan (individu) dan sebagai makhluk social.

Komentar: Manusia tidak bisa hidup sendiri dalam hidupnya manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk suatu tujuan yang ingin dicapainya.


26

Pengertian Senat Kansil, C.S.T dan S.T. Kansil, Christine. (2008). Sistem Pemerintahan Indonesia, Ed. Revisi, Cet. 3. Jakarta: Bumi Aksara Senat adalah dewan perwakilan dari negara-negara bagian dalam lingkuangan negara Serikat RIS. Komentar: Salah satu tugas dari senat adalah menyampaikan aspirasi-aspirasi dari rakyat kepada pemerintah pusat.


27

Pengertian wilayah Kansil, C.S.T dan S.T. Kansil, Christine. (2008). Sistem Pemerintahan Indonesia, Ed. Revisi, Cet. 3. Jakarta: Bumi Aksara Wilayah adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan umum di daerah.

Komentar: dalam sebuah negara wilayah terbagi atas daerah provinsi. Dareah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan daerah kota.


28

Pengertian Asas Dekonsentrasi

Kansil, C.S.T dan S.T. Kansil, Christine. (2008). Sistem Pemerintahan Indonesia, Ed. Revisi, Cet. 3. Jakarta: Bumi Aksara Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat, kepala wilayah, atau kepala instansi vertical tingkat yang lebih tinggi kepada pejabatpejabatnya di daerah.

Komentar: asas dekonsentrasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efeksifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum. Wiwit Khairunnisa Pratiwi 29

Pengertian Majelis Kansil, C.S.T dan S.T. Kansil, Christine. (2008). Sistem Pemerintahan Indonesia, Ed. Revisi, Cet. 3. Jakarta: Bumi Aksara Majelis adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan merupakan lembaga tertinggi negara pemegang atau pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Komentar: tugas majelis adalah menyampaikan aspirasi-aspirasi dari rakyat yang akan di sampaikan kepada pemerintah dan merupakan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.


30

Pengertian Mahkamah Agung Kansil, C.S.T dan S.T. Kansil, Christine. (2008). Sistem Pemerintahan Indonesia, Ed. Revisi, Cet. 3. Jakarta: Bumi Aksara Mahkamah Agung adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruhpengaruh lainnya. Komentar: Mahkamah Agung berwenanag mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undngan di bawah undang-undang.


31

Pengertian Dinas Daerah

Kansil, C.S.T dan S.T. Kansil, Christine. (2008). Sistem Pemerintahan Indonesia, Ed. Revisi, Cet. 3. Jakarta: Bumi Aksara Dinas Daerah adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah yang melaksanakan urusanurusan yang menjadi urusan rumah tangga daerah. Komentar: dinas daerah adalah lembaga yang bertugas untuk mengurus rumah tangga /permasalahan yang ada di dearahnya.


32

Pengertian Instansi Vertikal Kansil, C.S.T dan S.T. Kansil, Christine. (2008). Sistem Pemerintahan Indonesia, Ed. Revisi, Cet. 3. Jakarta: Bumi Aksara Instansi vertical adalah perangkat departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen yang ditetapkan di daerah untuk melaksanakan sebagian urusan departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen yang bersangkutan. Komentar: contoh instansi vertical adalah department agama. Lembaga nondepartmen tersebut bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden.


33

Pengertian Kebijaksanaan Nasional Kansil, C.S.T dan S.T. Kansil, Christine. (2008). Sistem Pemerintahan Indonesia, Ed. Revisi, Cet. 3. Jakarta: Bumi Aksara Kebijaksanaan Nasional adalah kebijaksanaan negara yang sifatnya fundamental dan strategis dalam mencapai tujuan nasional/negara sebagaimana tertera dalam UUD 1945.

Komentar: dengan adanya kebijaksanaan nasional semua masalah yang akan di putuskan akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga akan tercapai tujuan nasional yang di inginkan.


34

Pengertian Kebijaksanaan Internal Kansil, C.S.T dan S.T. Kansil, Christine. (2008). Sistem Pemerintahan Indonesia, Ed. Revisi, Cet. 3. Jakarta: Bumi Aksara Kebijaksanaan internal adalah kebijaksanaan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat aparatur pemerintah. Komentar: kebijakan internal merupakan kebijaksanaan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat aparatur pemerintah.miasalnya aparatur pemerintah melakukan korupsi maka akan di proses oleh KPK.


35

Pengertian Kebijaksanaan Eksternal Kansil, C.S.T dan S.T. Kansil, Christine. (2008). Sistem Pemerintahan Indonesia, Ed. Revisi, Cet. 3. Jakarta: Bumi Aksara Kebijaksanaan eksternal adalah kebijaksanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat masyarakat. Komentar: kebijaksanaan eksternal merupakan kebijaksanaan yang memiliki kekuatan hukum mengikat masyarakat contohnya apabila masyarakat melanggar suatu aturan maka akan di kenakan sanksi yang sesuai.


36

Pengertian Hukum Tata Negara Prof.Mr. W. Prins Ruhcitra . (2008) Hukum Tata Negara. Blog WordPrees, Jakarta. Hukum Tata Negara ialah hukum yang menentukan aparatur negara yang fundamental yang langsung berhubungan dengan setiap warga masyarakat. komentar: pada kenyataannya banyak aparatur negara yang tidak bisa berhubungan baik dengan masyarakat, sehingga muncul ketidak percayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintahan tersebut.


37

Pengertian Hukum Tata Negara

Prof.Dr.Mr. J.H.A. Logemann (Ruhcitra). (2008) Hukum Tata Negara. Blog WordPrees, Jakarta. Hukum Tata Negara ialah serangkaian kaidah hukum mengenai jabatan atau kumpulan jabatan di dalam negara dan mengenai lingkungan berlakunya hukum suatu Negara.

Komentar: kaedah hukum yang mengatur tugas dan wewenang MPR yaitu membuat dan merubah UU yang berlaku di masyarakat.


38

Sistem Pemerintahan Negara Soehino, (1980:15) Ilmu Negara, 2010 Jakarta: Bumi Aksara Sistem pemerintahan Negara bersifat demokratis yang langsung,rakyat ikut serta langsung menentukan kebijakan pemerintah Negara.

Komentar: demokratis adalah pemerintahan dari rakyat,oleh rakyat dan untuk rakyat.


39

Pembenaran Negara Emmanuel Kant (2009:58) Ringkasan Materi Ilmu Negara 2009 Bandung Manusia tidak akan ada arti bila manusia itu tidak dapat tunduk pada hukum-hukum yang dikeluarkan. Negara merupakan ikatan-ikatan manusia yang tunduk pada hukum dan Akibatnya tindakan negara tadi dibenarkan.

Komentar: manusia harus tunduk dan taat terhadap hukum karena manusia ada artinya apabila manusia itu tunduk pada hukum yang berlakaku pada suatu negara.


40

Teori Pengolongan Negara Iver, Mac, R.M. Prof, Mr. (1968). Teori Penggolongan Teori-teori Bentuk Pemerintahan: The Web of Government (Jaring Pemerintahan). Jakarta: Yasaguna. Teori Penggolongan Bentuk-bentuk pemerintahan berdasarkan empat kriteria: 1. 2. 3. 4. Dasar Konstitusional Dasar Ekonomis Dasar Persekutuan Dasar Struktur kedaulatan dalam Negara

Komentar: apabila satu kriteria tidak dapat dipenuhi maka pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik.


41

anotasi bibliografi wiwit sudah jadi

Documents