andang seminar akprind okt 2015

DEWAN ENERGI NASIONAL

KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL INDONESIA DAN

PERMASALAHAN EKSPLORASI (MIGAS) NASIONAL

DR. IR. ANDANG BACHTIAR MSc.

Seminar Nasional HUT HMTG GAIA SCG 2015“Mengungkap Permasalahan Energi Indonesia dengan Konsep dan Kemajuan Teknologi di Dunia Geosaintis yang Baru”

Yogjakarta, 18 Oktober 2015

PIMPINAN Ketua : Presiden

Wakil Ketua : Wakil PresidenKetua Harian : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

ANGGOTA

STRUKTUR ORGANISASI DEWAN ENERGI NASIONAL

Unsur Pemerintah Unsur Pemangku Kepentingan

1. Menteri Keuangan

2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas

3. Menteri Perhubungan

4. Menteri Perindustrian

5. Menteri Pertanian

6. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. Dr. Ir. Tumiran, M.Eng (Akademisi)

2. Dr.Ir. Andang Bachtiar, M.Sc. (Teknologi )

3. Ir. Achdiat Atmawinata (Industri)

4. Prof. Dr.Ir. Syamsir Abduh (Konsumen)

5. Prof.Ir.Rinaldy Dalimi, M.Sc.,Ph.D. (Akademisi)

6. Ir. Abadi Poernomo, Dipl.Geoth.En.Tech., (Industri)

7. Dr. A.Sonny Keraf (Lingkungan Hidup)

8. Ir. Dwi Hary Soeryadi, M.MT (Konsumen)

TUGAS DEWAN ENERGI NASIONAL(Pasal 12 Ayat (2) UU No. 30/2007)

DEN

MERANCANG DAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

(PP No. 79 Tahun 2014)

MENETAPKAN RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL (RUEN)*

MENETAPKAN LANGKAH-LANGKAH PENANGGULANGAN KONDISI KRISIS DAN DARURAT

ENERGI

MENGAWASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG ENERGI YANG BERSIFAT LINTAS SEKTOR

TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN ENERGI GUNA

MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN

TUJUAN KEN

* ) RUEN disusun oleh Pemerintah (KESDM)

TANTANGAN PENGEMBANGAN ENERGI

Terwujudnya Ketahanan Energi Guna Mendukung

Pembangunan Nasional

Berkelanjutan

Kebijakan Energi Nasional

kebutuhan energi tinggi

Jaminan pasokan energi rendah

Cadangan energi fosil menurun

Energi fosil masih sebagai komoditi ekspor

Pengelolaan belum efisien, upaya konservasi dan kelestarian LH rendah

Pemanfaatan EBT belum optimal

Kapasitas litbang, industri & infrastruktur belum optimal

Akses masyarakat terhadap energi rendah

Harga belum sesuai keekonomian

Cadangan penyangga belum tersedia

Kondisi Energi

Kondisi geopolitik dunia dan isu lingkungan global Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan

energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dan tidak terpengaruh oleh gejolak regional maupun internasional

BAURAN ENERGI SAMPAI DENGAN 2050

23%

25%30%

22%5%

46%

31%

18% 31%

20%

25%

24%

2013Total 194

MTOE

2025Total 400

MTOE

2050Total 1000

MTOE

Energi Baru dan TerbarukanMinyak BumiGas BumiBatubara

Pembangkit:51 GWKonsumsi Energi: 0.8 TOE/kapKonsumsi Listrik: 776 KWh/kap




6

• Perubahan Paradigma Energi

• Prioritas Pembangunan Energi

• Pengurangan Ekspor Energi Fosil secara bertahap

• Pengurangan Subsidi pada Harga Energi

• Tersedianya Cadangan Energi Nasional

LIMA FAKTOR UTAMA DALAM KEN – 2050


7

Paradigma BaruSumber Daya Energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata tetapi sebagai

modal pembangunan nasional


8

• Nilai dari komoditas energi bukan hanya Rp/ton batubara atau Rp/barel minyak, tetapi berapa nilai tambah yang diakibatkan dari pemanfaatan energi tersebut pada proses pembangunan nasional




9

• Nilai dari komoditas energi bukan dari Rp/ton batubara atau Rp/barel minyak, tetapi berapa nilai tambah yang diakibatkan dari pemanfaatan energi tersebut pada proses pembangunan nasional

• Pada saat pemerintah menetapkan besarnya pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya, pemerintah juga harus menetapkan kebutuhan pertumbuhan energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut.




10

• Nilai dari komoditas energi bukan dari Rp/ton batubara atau Rp/barel minyak, tetapi berapa nilai tambah yang diakibatkan dari pemanfaatan energi tersebut pada proses pembangunan nasional

• Pada saat pemerintah menetapkan besarnya pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya, pemerintah juga harus menetapkan kebutuhan pertumbuhan energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut.

• Pemerintah perlu mengalokasikan dana untuk pembangunan pertumbuhan energi tersebut pada APBN atau menjamin tersedianya dana pembangunan energi.



IMPLIKASI EKSTRIMNYA: TIDAK ADA PENERIMAAN NEGARA DARI MIGAS&BATUBARA SAMPAI KEBUTUHAN DALAM NEGERI TERPENUHI …..


11





• Pengurangan Subsidi Pada Harga Energi



12

1. Minimumkan penggunaan minyak

2. Optimalkan penggunaan gas bumi

3. Batubara sebagai andalan pasokan energi nasional

4. Maksimumkan pemanfaatan Energi Terbarukan

5. Energi nuklir pilihan terakhir

PRIORITAS PEMBANGUNAN ENERGI NASIONAL

?


13








14

• Pemerintah harus mencari peran pengganti pendapatan negara

dari energi pada APBN, agar pengurangan ekspor energi tidak

berdampak kepada pendapatan negara

Kurangi Ekspor Energi Fosil Secara Bertahap dan

Tentukan Waktu Penghentian Ekspor Tersebut


15

Penerimaan dari sektor lain

Rp. 599,9 T Penerimaan dari sektor ESDMRp. 295,0 T

MigasRp. 257,1 T

Pertambangan UmumRp. 36,8 T

Lain-lainRp. 1,1 T

TOTAL PENERIMAAN NASIONAL+ Rp. 894,9 T

KONTRIBUSI SEKTOR ESDM TERHADAP PENERIMAAN NASIONAL

33%67%


16

• Pemerintah harus mencari peran pengganti pendapatan negara dari energi pada APBN, agar pengurangan ekspor energi tidak berdampak kepada pendapatan negara

• Pengurangan ekspor bukan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tetapi untuk Strategic Energy Reserve

Kurangi Ekspor Energi Fosil Secara Bertahap dan

Tentukan Waktu Penghentian Ekspor Tersebut


17








18

PENGURANGAN SUBSIDI PADA HARGA ENERGI

Pengurangan subsidi pada harga bukan menghilangkan subsidi kepada masyarakat kecil,

tetapi mengurangi subsidi yang melekat pada harga, sehingga subsidi tidak juga dinikmati

oleh yang tidak berhak menerimanya


19








20

KONSEP CADANGAN ENERGI(PP 79/2014 TENTANG KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL)

Untuk menjamin ketahanan energi nasional, Pemerintah wajib menyediakan Cadangan Penyangga Energi. (Ps 5 UU 30/2007)

1. Cadangan Strategis• adalah cadangan energi untuk masa depan.• cadangan energi adalah sumber daya energi yang sudah diketahui

lokasi, jumlah, dan mutunya

2. Cadangan Penyangga Energi (CPE)• adalah jumlah ketersediaan sumber energi dan energi yang disimpan

secara nasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional pada kurun waktu tertentu.

• merupakan cadangan di luar cadangan operasional yang disediakan badan usaha dan industri.

• disediakan oleh Pemerintah dan dipergunakan untuk mengatasi kondisi krisis dan darurat energi.

3. Cadangan OperasionalCadangan yang disediakan oleh Badan Usaha dan industri penyedia energi untuk menjamin kontinuitas pasokan.

POLA CADANGAN ENERGI NASIONAL


21

KONDISI CADANGAN ENERGI NASIONAL

Cadangan minyak mentah, BBM dan LPG nasional yang ada saat ini merupakan cadangan operasional Badan Usaha (Pertamina).

Pemerintah belum memiliki/mengelola cadangan energi.

Crude Oil BBM LPG0

5

10

15

20

25

1422

17

Hari Hanya 1/3 stok tersimpan pada inland terminal

Stok gasoline 16-18 hr, solar 20-22 hr dan

avtur 25-30 hr

Sebagai feedstock intake kilang

RATA2 KONDISICADANGAN OPERASIONAL

PERTAMINA

Sumber: Pertamina 2014

Indonesia

India

Vietnam

Singapura

China

Thailand

Korea Selatan

Jepang

Anggota IEA

0 40 80 120 160

0

14

10

30

40

45

56

83

90

0

37

30

33

36

40

65

Crude Oil BBM

Hari

CADANGAN PENYANGGA ENERGI DI BERBAGAI NEGARA

Crude Oil/BBM

Sumber: Sinergy Consultant, 2014

KOMITE EKSPLORASI NASIONAL

SK Menteri ESDM Nomor: 3097 K/73/MEM/2015, tanggal 11 Juni 2015

Peningkatan Eksplorasi Cadangan Migas Nasional Melalui transformasi sumur penemuan menjadi cadangan nasional

Eksplorasi lanjut struktur ber-indikasi migas

Reformasi perijinan, Keterbukaan data

dan Pencabutan PP No. 79 tahun 2010

Oleh: Andang Bachtiar


Mempercepat waktu eksplorasi dari block award sampai POD,

menjadi 3-5 tahun atau 2 kali lebih cepat dari

sebelumnya.

Mencapai target RRR > 75% dalam 5 tahun

dengan menemukan cadangan baru

TEKNIS NON TEKNIS

MISI


1. Melakukan evaluasi dan atau mengusulkan rekomendasi revisi terhadap kebijakan pemerintah pusat, kementerian, dan pemerintah daerah yang kontra produktif dengan usaha kegiatan eksplorasi.

2. Menginisiasi perubahan dari POD Basis menjadi Blok Basis, dan jika diperlukan melakukan renegosiasi dengan KKKS yang aktif dengan POD Basis. Dengan begitu diharapkan banyak kegiatan eksplorasi yang dilakukan.

3. Mengusulkan revisi dari kontrak migas non-konvensional. Hal ini akan membawa semangat baru dalam menemukan cadangan baru yang ekonomis dalam jangka waktu menengah-jangka panjang.

QUICK WIN (1)


4. Prospect ranking untuk menajamkan prioritas eksplorasi, dalam rangka mengubah resources menjadi proven reserves dalam 5 (lima) tahun ke depan.

5. Membuat usulan dan menginisiasi riset yang harus dilakukan oleh pemerintah, sesuai dengan karakter cekungan dan geologi minyakbumi di Indonesia.

6. Menginisiasi kegiatan eksplorasi di blok produksi dengan biaya negara dan data hasil yang dihasilkan akan bisa diakses oleh seluruh stake holder.

QUICK WIN (2)


Potensi sumber daya migas IndonesiaPetroleum Initial Inplace

*

BEST ESTIMATE Potential Resources = RPS Prospective Resources* + DiscoveryStatus 01.01.2015

* Tidak termasuk lead (1843 struktur)

(BSTBOE)Prospective Resources - Lead (P50) + Discovery (CR2+2P)

INPL

ACE

*Prospective Resource : Drillable (1391 Struktur) Post Drill ( 120 Struktur) Discovery (108 Struktur) 84 BSTBOE 16.6 BSTBOE 5.2 BSTBOE

106

40 basins 40+46 basins


Komite Eksplorasi Nasional telah mengidentifikasikan potensi penambahan cadangan migas nasional sejumlah 5,2 Milyar Barrel Minyak Equivalent (2,7 Milyar Barrel Minyak dan 14 TCF Gas) inplace dari 108 Struktur (status 01.01.2015) dari sumur-sumur penemuan migas (discovery) yang sudah terbukti lewat test berisi migas, akan tetapi belum ditingkatkan statusnya menjadi cadangan nasional.

Telah dilakukan pertemuan pertama dengan KKKS yang memiliki sumur-sumur discovery tersebut untuk memulai pendataan masalah-masalah yang menghambat realisasinya menjadi cadangan nasional.

SIARAN PERS

1


Terdapat exploration targets berupa prospek-prospek dari berbagai KKKS yang telah dibor dan ada indikasi migas tetapi tidak di-test sejumlah 16,6 Milyar Barrel Minyak Equivalent dari 120 struktur (status 01.01.2015).

Sampai saat ini struktur-struktur tersebut tidak diprioritaskan oleh KKKS yang bersangkutan untuk dieksplorasi lebih lanjut karena berbagai masalah, yang mana kalau dalam 1-4 th ke depan masalah-masalah tersebut bisa kita atasi bersama maka pemerintah akan mendapatkan manfaat ditemukannya cadangan-cadangan baru migas tersebut.

SIARAN PERS

2


Komite Eksplorasi Nasional merekomendasikan perijinan satu atap, satu pintu, satu meja untuk mengakselerasi eksplorasi migas Indonesia. Kerumitan jenis dan proses perijinan migas yang memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar harus dihentikan. Kemudahan bagi investor untuk ber-investasi diwujudkan dengan pengurusan perijinan oleh instansi pemerintah c.q Ditjen Migas ke instansi yang mengeluarkan ijin. Seluruh perijinan dapat diproses dan dikendalikan dari dan oleh pemerintah sendiri.

Salah satu contoh kasus: Penawaran terbaru Tender Blok-blok Migas via Web - dimana nantinya ketika sudah didapatkan pemenangnya: PENANDATANGANAN KONTRAK hanya akan dilakukan setelah urusan Tumpang Tindih Lahan, IPPKH. Ijin Lingkungan, Ijin Prinsip dan Ijin Lokasi di Daerah, Tumpang Tindih Regulasi dalam area yang akan di-award sudah dituntaskan sepenuhnya (Clear & Clean) oleh Pemerintah c.q. Ditjen Migas (bukan oleh KKKS). Dengan demikian nantinya setelah penandatanganan kontrak KKKS bisa langsung bekerja.

SIARAN PERS

3


Rekomendasi tentang pengelolaan Data Migas. • Sunset Policy serta enforcement keterbukaan data, • Exemption Data Migas dikeluarkan dari Kriteria PNBP, • Penguatan kelembagaan pengelolaan data, termasuk penguatan

infrastruktur dan pembiayaan oleh Negara.

SIARAN PERS

4


Rekomendasi untuk dicabutnya Peraturan Pemerintah ( PP) No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.

Peraturan Pemerintah No.79 tahun 2010 menjadi sebuah momok investasi eksplorasi migas di Indonesia. PP ini bersifat kontroproduktif terhadap kegiatan eksplorasi yang ingin ditingkatkan secara signifikan oleh pemerintah. PP ini juga membatasi ruang bagi Pemerintah untuk membuat Kontrak dengan menggunakan Blok Basis yang mana akan menunjang terjadinya kegiatan eksplorasi secara masif di Indonesia. Lebih jauh lagi, apa yang diatur di dalam PP No. 79 tahun 2010 ini sebenarnya sudah diatur di bawah kewenangan SKKMigas yang tertuang di dalam PTK.

PP 79 tahun 2010 juga menghilangkan prinsip assume and discharge yang merupakan ciri khas dari sistem PSC dan menjadi daya tarik bagi investor.

SIARAN PERS

5


Rekomendasi Pembatalan SPPT PBB pada blok eksplorasi yang telah diterbitkan pada tahun 2012 dan 2013 dan mempersiapkan Pemerintah c.q. Ditjen Pajak untuk memperlancar proses pembatalan pada persidangan pajak kasus tersebut.

Tahun 2012 dan 2013 beberapa KKKS telah dikenai PBB eksplorasi dalam jumlah sekitar Rp 3,2 Triliun. Pengenaan PBB ini telah diakui sebagai kekeliruan dan telah dikoreksi melalui penerbitan peraturan pada akhir tahun 2013 dan 2014 tetapi tidak berlaku surut sehingga tidak menghilangkan kewajiban KKKS blok eksplorasi untuk membayar PBB yang telah diterbitkan SPPTnya. Sekarang kasus ini sedang dalam tahap persidangan dimana KKKS mengajukan upaya banding terhadap pengenaan PBB blok eksplorasi ini. Pengenaan PBB terhadap blok eksplorasi telah dipahami sebagi suatu kekeliruan tetapi tidak ada yang melakukan koreksi.

Pertemuan dengan KSP pada 10 Agustus 2015 telah memutuskan untuk memanggil perwakilan dari Ditjen Pajak guna membantu proses pembatalan pada persidangan pajak tersebut.

REKOMENDASI LAIN

6


Rekomendasi perubahan dari POD Basis menjadi Blok Basis.

Rekomendasi perubahan dari POD Basis menjadi Blok Basis sudah diinisiasi dalam rekomendasi KEN terhadap perpanjangan Blok Kampar, WMO dan ONWJ. Kajian KEN menunjukan bahwa potensi eksplorasi tidak dapat dikembangkan dengan sistem POD Basis dalam kontrak kerja sama usaha hulu migas, untuk itu direkomendasikan untuk mengubahnya dalam Blok Basis.

Dengan dikembangkannya potensi eksplorasi migas dengan skema Blok Basis ini akan

meningkatkan penemuan lapangan-lapangan migas baru, penambahan cadangan nasional, peningkatan produksi nasional dan pada akhirnya peningkatan pendapatan bagian pemerintah dari hasil kontrak kerja sama.

REKOMENDASI LAIN

7


Rekomendasi revisi dari kontrak migas non-konvensional.

Rekomendasi akhir dari revisi kontrak migas non-konvensional sedang disiapkan. Beberapa identifikasi masalah dan gagasan penyelesaian diantaranya adalah:• Pengelolaan WK migas non-konvensional tidak berjalan baik karena kontrak dan

pengelolaan sama dengan migas konvensional, tanpa mempertimbangkan perbedaan proses eksplorasi dan produksi yang berbeda dengan migas konvensional.

• Evaluasi data teknis migas non-konvensional yang sudah dilaksanakan.• Reformasi kelembagaan dan regulasi lainnya untuk mengatasi kemandegan industri

migas nonkonvensional• Menentukan kriteria WK existing yang dapat melakukan revisi kontrak

REKOMENDASI LAIN

8


Proposal usulan riset migas Indonesia.Usulan riset migas dalam skala besar nasional sedang dirumuskan, terutama untuk mendapatkan konsep dan model petroleum system baru yang berpeluang besar terdapat di Indonesia dengan mempertimbangkan kondisi regional geologi, tektonika dan proses sedimentasi spesifik cekungan Indonesia. Diantaranya:• Terkait dengan Volkanik:

• Strategi mengatasi masalah Endapan Volkanik sebagai penghalang akses mengetahui data bawah permukaan sebagian cekungan Indonesia melalui survei geofisika dan

• Studi khusus Potensi petroleum system cekungan di sekitar jalur gunung api Sumatra dan Jawa • Riset tentang shale/tightsand hydrocarbon specific untuk cekungan Tersier Indonesia• Studi Potensi gas biogenic Indonesia

• sebagian produksi gas Indonesia bersifat biogenic, tapi belum ada studi khusus tentang hal ini dan eksplorasi gas sering mengabaikan indikasi dan tidak secara khusus mengarah pada biogenic gas ini

• Potensi migas Pra-Tersier di Indonesia Timur maupun Indonesia Barat, termasuk basement reservoir

REKOMENDASI LAIN

9


Proposal kegiatan eksplorasi di blok produksi dengan biaya negara dan data hasil yang dihasilkan akan bisa diakses oleh seluruh stake holder.

KEN telah melakukan diskusi awal dengan beberapa KKKS mengenai rencana dan kendala eksplorasi migas di struktur-struktur yang memiliki potensi migas yang sangat besar namun saat ini belum dapat dikembangkan. Salah satu cara untuk menarik investasi dalam kegiatan eksplorasi di blok produksi adalah memberikan tanggung-jawab pembiayaan yang lebih kepada Negara pada struktur yang memiliki rangking potensi migas yang sangat baik.

Pembicaraan sudah dimulai dengan salah satu KKKS untuk mengaktifkan kembali proposal pemboran dan testing shale-tight sand hydrocarbon di blok produksi mereka dengan term & condition khusus yang menganggap pemboran dan testing tersebut merupakan riset yang dibiayai negara.

REKOMENDASI LAIN

10


EXPLORATION TODAY, RESERVE AND PRODUCTION TOMORROW

TERIMAKASIH

KOMITE EKSPLORASI NASIONAL 38

Eksplorasi Migas Untuk Generasi Mendatang


39

Terima kasihwww.den.go.id

andang seminar akprind okt 2015

Documents