analisis piagam audit pemerintah-edited

Piagam Audit

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era modern telah mendorong setiap perusahaan untuk selalu

beradaptasi dengan kondisi pasar yang dinamis dimana peran teknologi

sangatlah penting. Teknologi menjadi sangat krusial karena selain dapat

mempermudah proses komunikasi, juga memiliki peran sentral dalam

penyebaran informasi. Berkembangnya industri di setiap lini usaha mau

tidak mau mewajibkan para manajer untuk senantiasa terus meningkatkan

pembelajaran mengenai strategi dan manajemen yang efektif dalam rangka

mencapai visi dan misi perusahaan. Semakin maraknya fraud yang

dilakukan baik secara individu maupun sekelompok orang dalam

perusahaan dinilai sebagai hal sangat merugikan dan merupakan indikasi

bahwa pengawasan dalam perusahaan adalah lemah. Karena hal-hal

tersebut Sistem Pengendalian Internal haruslah dimiliki perusahaan serta

dijalankan sebagaimana mestinya sebagai salah satu bentuk pengawasan

baik yang bersifat preventif maupun detektif. Tentunya dengan

memanfaatkan teknologi terkini.

Perusahaan yang telah menyadari akan pentingnya sebuah fungsi

pengawasan akan selalu berusaha untuk memaksimalkan kewenangan

yang dimiliki oleh organ dalam entitas tersebut yang biasa dinamakan

auditor internal. Auditor Internal yang bisa disebut juga sebagai Komite

Audit ini merupakan satuan khusus dimana memiliki mandat untuk mewakili

dan membantu Dewan Direksi dalam rangka pengawasan terhadap proses

pelaporan akuntansi dan keuangan, audit laporan keuangan dan

pengendalian internal, dan fungsi-fungsi audit lainnya. Begitu pentingnya

Komite audit sehingga kedudukannya haruslah bersifat independen

sehingga dapat mengoptimalkan perannya secara objektif dan efektif.

Piagam Audit

Dalam praktik di dunia nyata komite audit tidaklah hanya terdapat dalam

perusahaan privat saja namun juga dapat ditemui dalam sektor publik

termasuk BUMN-BUMN di Indonesia. Hal-hal yang terkait dengan komite

audit biasanya tercantum dalam suatu piagam audit yang secara garis

besar memuat kedudukan komite audit dalam sebuah perusahaan serta

hak dan kewajiban yang dimiliki. Dapat dikatakan bahwa piagam audit

merupakan acuan serta pedoman bagi komite audit dalam melaksanakan

pekerjaannya di lapangan.

Kegagalan komite audit dalam menjalankan tugasnya dapat

mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan dikarenakan

terganggunya keseimbangan dalam proses bisnis yang terdapat dalam

organisasi tersebut. Baik entitas swasta maupun publik tentunya tidak ingin

komite audit yang dimiliki hanya sebagai formalitas belaka sehingga tujuan

dibentuknya komite audit menjadi tidak tercapai. Dengan harapan tersebut

maka piagam audit harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat

mencegah adanya hal-hal negatif seperti kecurangan serta kejahatan

dalam organisasi.

B. Tujuan penulisan

Tujuan dari penulisan paper mengenai piagam audit ini adalah dalam

rangka untuk mengetahui dan memahami hal-hal yang terkait dengan

piagam audit termasuk definisi, fungsi, peranan, struktur, elemen penting

didalamnya serta ruang lingkup dan perkembangannya. Selain hal yang

telah disebutkan sebelumnya, pengetahuan mengenai piagam audit ini

diharapkan dapat membantu sebuah entitas untuk memaksimalkan Sistem

Pengendalian Internal yang telah ada. Dengan demikian, melalui piagam

audit komite audit yang pekerjaannya adalah melakukan audit internal

dapat bekerja dengan optimal sesuai yang diharapkan oleh pihak

manajemen.

Pertanyaan-pertanyaan mengenai urgensi dari suatu piagam tersebut

diharapkan dapat dijawab melalui paper ini. Antara lain:

Piagam Audit

1. Apakah dasar hukum piagam audit yang dibuat sebuah entitas

pemerintah dan apakah memiliki value added bagi entitas tersebut ?

2. Sejauh mana Komite Audit menjalankan fungsinya demi efektifnya

Sistem pengendalian intern pemerintah berdasarkan piagam audit yang

telah dibuat?

3. Bagaimanakah piagam audit yang ideal bagi entitas pemerintah dan

siapa yang memiliki kewenangan dalam pembuatan piagam audit di

pemerintah?

C. Sekilas Piagam Audit

Secara luas pengertian piagam atau charter lebih mengarah pada bentuk

aturan perundang-undangan atau nota butir kesepahaman yang dibuat dari

hasil perjanjian dari pihak-pihak yang saling berseberangan pendapat.

Piagam tersebut dibuat sebagai nota perjanjian dari pihak-pihak yang

dianggap bersitegang dan mengundang kontroversi dan menyulut

perpecahan. Dengan kata lain piagam difungsikan sebagai bentuk

kesepakatan diantara beberapa pihak dalam memecahkan persoalan

tertentu.

Contoh piagam antara lain adalah Piagam Jakarta yang merupakan hasil

kompromi tentang dasar negara Indonesia yang dirumuskan oleh Panitia

Sembilan dan disetujui pada tanggal 22 Juni1945 antara pihak Islam dan

kaum kebangsaan (nasionalis). Contoh lain bentuk piagam sesuai pengertian

diatas adalah Piagam PBB yakni konstitusi PBB yang ditanda tangani di San

Francisco pada 26 Juni 1945 oleh kelima puluh anggota asli PBB yang mulai

berlaku pada 24 Oktober.

Definisi sebagaimana tersebut sebelumnya mempunyai pengertian yang

berbeda jika dinamakan piagam audit. Piagam Audit bukanlah diperuntukkan

untuk mengatasi sebuah permasalah tertentu tetapi digunakan sebagai

acuan oleh perusahaan atau sebuah organisasi dalam rangka menerapkan

Sistem Pengendalian internal yang efektif sehingga mencegah adanya

penyimpangan serta kerugian bagi organisaasi tersebut.

http://id.wikipedia.org/wiki/24_Oktober

http://id.wikipedia.org/wiki/1945

http://id.wikipedia.org/wiki/26_Juni

http://id.wikipedia.org/wiki/San_Francisco

http://id.wikipedia.org/wiki/San_Francisco

http://id.wikipedia.org/wiki/PBB

http://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi

Piagam Audit

Piagam Audit (Audit Charter) merupakan dokumen formal yang berisi

pengakuan keberadaan dan komitmen pimpinan atas berfungsinya satuan

pengawas internal di sebuah organisasi atau badan hukum. Piagam Audit

yang telah disahkan akan dijadikan dasar keberadaan dan pelaksanaan

tugas-tugas pengawasan para auditor Satuan Audit Internal. Piagam Audit

tersebut dibuat dalam upaya mengoptimalkan fungsi Auditor Internal melalui

tata kelola perusahaan yang baik dengan praktik pengawasan yang

mengacu pada prinsip Good Corporate Governance

Adalah wajar ketika pemerintah yang notabene memilki amanat dari

rakyat untuk menjalankan kekuasaan eksekutif yang dimiliki mengharapkan

hasil yang maksimal dari komite audit atau auditor internal yang telah

dibentuk. Kompleksitas serta birokrasi yang ada tentunya menjadi kendala

tersendiri dalam menjalankan fungsi monitoring. Dalam uraian-uraian

berikutnya akan dibahas hal-hal yang lebih detail dan spesifik mengenai

piagam audit disertai contoh-contoh bentuk piagam audit yang telah ada.

Piagam Audit

BAB II

ANALISIS PENTINGNYA PIAGAM AUDIT

Defini dari piagam audit internal menurut The Institute Internal Auditor

dalam bukunya yang berjudul International Professional Practices Framework

adalah sebagai berikut:

a. The Internal Audit Role within the organization

b. The authority to access records, personnel and other information

relevant to the performance of internal audits;

c. The scope of the internal Auditing services

Pengertian lainnya tentang piagam audit berasal dari Konsorsium

Organisasi Profesi Audit Internal menerbitkan buku standar profesi Audit

Internal melaluli yayasan pendidikan Internal Audit menjelaskan definisi dari

Piagam Audit Internal sebagai berikut :

Charter merupakan dokumen yang secara formal mengakui

pembentukan suatu fungsi internal audit (SPI). Dokumen ini juga

secara formal menyatakan tujuan dan misi yang kana dicapai oleh

SPI. Charter dapat dipandang sebagai ‘kontrak’ antara SPI dengan

direksi dan komisaris (komite audit), yang member wewenang

kepada SPI untuk memulai pekerjaan auditing dalam perusahaan.

Audit charter menetapkan hak kepala SPI dan para staf auditor untuk

memeriksa setiap bagian dalam organisasi, dan melihat berbagai

asset dan dokumen perusahaan.

Sejarah atas keberadaan piagam audit internal tak lepas dari adanya

suatu standar audit internal. Walaupun kegiatan audit internal sudah ada sejak

ribuan tahun lalu yaitu pada masa Yunani dan Romawi kuno, keberadaan suatu

standar yang mengatur praktik audit internal baru ditemukan pada abad ke-20.

Dimulai pada tahu 1941 yang menjadi tonggak sejarah berdirinya Institute of

Piagam Audit

Internal Auditors (IIA) sekaligus publikasi pertama tentang pedoman audit

internal dalam buku yang berjudul Internal Auditing yang dibuat oleh Victor Z.

Brinks. Baru pada tahun 1957 IIA merilis Statement of Responsibilities of the

Internal Auditoryang menjadi standar audit internal pada saat itu sekaligus

menjadi cikal bakal keharusan organisasi untuk membuat piagam audit. Di

tahun 1987 melalui Treadway Commission Report, yang mewajibkan

perusahaan publik untuk membentuk audit internal di dalam perusahaan.

Perkembangan terakhir terjadi pada tahun 2002 melalui Sarbanes-Oxley Act

yang mewajibkan perusahaan yang terdaftar di bursa saham di Amerika untuk

membuat piagam audit internal.

Dalam lingkup pemerintahan di Indonesia fungsi audit internal berada

pada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang terdiri atas Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat pada masing-masing

Kementerian/Lembaga dalam struktu Pemerintah Pusat. Standar audit internal

pertama kali muncul pada tahun 1996 yaitu Standar Audit Aparat Pengawasan

Fungsional Pemerintah yang kemudian direvisi pada tahun 2008 melalui

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN) Nomor 5

Tahun 2008 tentang Standar APIP. Standar APIP merupakan pedoman dan

ukuran mutu bagi para auditor dan APIP dimana dalam salah satu butir

pernyataan standar mengharuskan APIP untuk membuat suatu piagam audit

secara tertulis.

Piagam audit internal merupakan hal yang esensial bagi unit audit

internal dalam suatu organisasi baik di sektor swasta maupun pada sektor

pemerintah karena menetapkan kedudukan dan peranan audit internal di suatu

organisasi. Tujuan utama dari piagam audit adalah untuk mendapatkan

pemahaman yang menyeluruh mengenai aturan, kebijakan, prosedur, dan

sistem dalam organisasi. Dengan memahami sistem dalam organisasi, auditor

internal akan dapat memastikan bahwa organisasi berjalan baik dengan sistem

dan kebijakan yang telah ditetapkan dan menguji integritas dari

organisasi.Penjabaran atas pentingnya piagam audit dapat dilihat dari poin-poin

dibawah ini:

Piagam Audit

1. Sebagai dasar keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan

para auditor internal

Piagam Audit mencakup tentang konsep umum dari audit itu sendiri dan

fakta bahwa audit memberikan jaminan untuk bersifat netral terhadap

sistem pengendalian internal yang ada dengan memberikan kesempatan

untuk dilakukannya review. Selain itu, audit internal dapat memberikan

konsultasi tentang layanan terkait lainnya. Penegasan atas fungsi tersebut

tertuang dalam piagam audit untuk memberikan gambaran dan interpretasi

yang jelas terhadap fungsi audit internal. Pentingnya definisi audit internal

dalam piagam bertujuan untuk menghindari persepsi yang berbeda dari

lingkungan manajemen terhadap tugas dan fungsi dari audit internal.

2. Menentukan arah kebijakan kegiatan audit internal secara luas

Kebijakanmenyangkut audit internal ditentukan pertama kali pada saat

pembuatan piagam audit yang akan menjadi pedoman umum tentang arah

dan fungsi kegiatan audit internal dalam suatu organisasi. Dari piagam audit

inilah strategi audit jangka panjang dan jangka menengah disusun dan

pada akhirnya bermuara pada perencanaan penugasan baik tahunan

maupun yang bersifat ad-hoc. Dari piagam audit pula dapat ditentukan

kriteria dalam kebijakan penugasan staff dan keahlian serta keterampilan

yang dipersyaratkan. Berikut ditampilkan diagram yang menggambarkan

arah kebijakan audit internal (K.H. Spencer Pickett:2002)

Grafik 1

Diagram Arah Kebijakan Audit Internal

Piagam Audit(wide scope)

Strategi Audit

Perencanaan Audit

Penentuan Keahlian yang Diperlukan

Kebijakan Perekruta

n

Pengembangan Staff

Struktur Audit

Piagam Audit

3. Kedudukan Piagam Audit Pada Beberapa Standar

Pentingnya pembuatan piagam audit dalam organisasi maupun

perusahaan di berbagai sektor diatur dalam beberapa Standar baik yang

dikeluarkan oleh entitas swasta maupun pemerintah dalam lingkup audit

internal, manajemen risiko dan pengendalian internal. Adanya piagam audit

dalam suatu perusahaan juga menjadi salah satu persyaratan yang harus

dimiliki untuk masuk ke berbagai keanggotaan. Berikut adalah kedudukan

piagam audit di beberapa standar dan persyaratan.

a. Standar Audit Internal IIA

Standar Atribut yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditor (IIA)

Nomor 1000 menyebutkan bahwa ‘purpose, authority, and

responsibility of the internal audit activity should be formally defined in

a charter, consistent with the Standards, and approved by the board’.

Pernyataan standar tersebut menyatakan perlunya pembuatan

piagam audit yang tertulis dalam setiap kegiatan audit internal dalam

suatu organisasi. Pembuatan piagam audit tercakup ke dalam seluruh

jenis kegiatan audit internal seperti yang tertuang dalam Standar

Atribut 1000.A1 yang menyebutkan bahwa ‘the nature of assurance

services provided to the organization should be defined in the audit

charter. If assurances are to be provided to parties outside the

organization, the nature of these assurances should also be defined in

the charter dan pada Standar Atribut dan 1000.C1 menyatakan ‘The

nature of consulting services should be defined in the charter’.

b. Standar APIP

Berbeda dengan Standar yang dikeluarkan oleh IIA, dalam Standar

Umum Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Nomor 2000

tentang Visi, Misi, Tujuan, Kewenangan Dan Tanggung Jawab yang

terdapat Peraturan Men-PAN Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar

APIP yang menjadi acuan bagi kegiatan audit internal pada sektor

pemerintah di Indonesia terdapat pernyataan Standar menyatakan

bahwa ‘Visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP

Piagam Audit

harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh

pimpinan tertinggi organisasi’. Dalam pernyataan tersebut tidak

ditemukan adanya kata piagam, akan tetapi secara harfiah bentuk

pernyataan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan

tertinggi organisasi dapat disamakan dengan piagam. Oleh karena itu,

pembuatan piagam audit menjadi suatu keharusan yang harus dimiliki

oleh setiap aparat pengawas internal pemerintahan.

c. Basle Committee on Banking Supervision

Standar Basle merupakan standar yang mengatur manajemen risiko

dan pengendalian internal yang dapat diterapkan pada sektor

perbankan. Menurut versi summary yang diambil dari situs

www.bis.org dalam salah satu prinsipnya menyatakan ‘An audit

charter guarantees the standing and authority of the internal audit

department within the bank...’

d. Bursa Saham di Amerika

Setiap perusahaan yang terdaftar (listing) di bursa saham Amerika

yaitu New York Stock Exchange, NASDAQ dan AMEX diwajibkan

untuk menegaskan fungsi audit internal di dalam perusahaan ke

dalam suatu bentuk Piagam Audit.

e. Standar Profesi Audit Internal (SPAI)

Standar Atribut SPAI yang dibuat oleh Konsorsium Organisasi Profesi

Audit Internal yang pertama menyebutkan bahwa ‘Tujuan,

kewenangan, dan tanggung jawab fungsi audit internal harus

dinyatakan secara formal dalam Charter Audit Internal, konsisten

dengan Standar Profesi Audit Internal (SPAI), dan mendapat

persetujuan dari Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi’.

4. Penegasan pemisahan tanggungjawab antara manajemen dengan

unit audit internal

Pemisahan tanggungjawab yang tercantum dalam piagam audit

merupakan hal yang penting karena masih banyak ditemukan adanya

http://www.bis.org/

Piagam Audit

kesalahpahaman terhadap apa sebenarnya tugas audit internal. Dengan

adanya penegasan hal tersebut di dalam piagam, maka diharapkan

tugas audit internal akan berjalan dengan baik dan dapat menghindari

gesekan dengan manajemen terkait atas tanggungjawab masing-

masing.

5. Memberikan penjelasan tentang ruang lingkup audit internal

Piagam audit internal mencantumkan ruang lingkup kegiatan audit

internal dalam membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Ruang

lingkup audit internal terbagi ke dalam tiga jenis yaitu:

a. Lingkup Pengendalian Internal

1) Memastikan bahwa informasi ataupun data yang dikelola dan

dilaporkan memenuhi kriteria accurate, reliable, timely, consistent

dan useful.

2) Memastikan bahwa semua elemen pada organisasi taat terhadap

kebijakan, prosedur, peraturan dan perundang-undangan yang

berlaku.

3) Memastikan bahwa pengamanan dan pemanfaatan aset

organisasi berjalan sebagaimana mestinya.

4) Memastikan bahwa penggunaan sumber daya dijalankan secara

efisien dan efektif.

5) Memastikan bahwa pencapaian target sesuai dengan rencana.

6) Melakukan audit, evaluasi dan konsultasi tentang kemampuan,

efektivitas, ketaat-azasan dan kualitas pelaksanaan tugas

manajemen operasi antara lain meliputi pengelolaan risiko,

pengadaan, pembelian dan lain sebagainya.

7) Melakukan audit, evaluasi dan konsultasi tentang kemampuan,

efektivitas, ketaat-azasan dan kualitas tugas manajemen operasi

pada organisasi atas perintah CEO ( Chief Executive Officer ).

b. Lingkup Corporate Governance

1) Memastikan bahwa Jajaran Manajemen telah menetapkan nilai

dan sasaran Perusahaan dan mengkomunikasikannya dengan

Stakeholders.

Piagam Audit

2) Memastikan bahwa semua Business Process dalam Perusahaan

memenuhi aspek akuntabilitas.

3) Memonitor kepatuhan terhadap kebijakan pendukung penerapan

GCG (soft structure Good Corporate Governance) Organisasi.

4) Memonitor kepatuhan (compliance) terhadap peraturan

perundang-undangan maupun peraturan lain yang berlaku bagi

Organisasi.

5) Me-review terhadap praktik GCG di Organisasi dan

menyampaikan laporan kepada CEO ( Chief Executive Officer ).

c. Lingkup Manajemen Risiko

1) Memastikan bahwa risiko-risiko yang dikelola Organisasi sudah

diidentifikasi, dianalisa, dievaluasi, ditangani, dimonitor dan

dikomunikasikan.

2) Mempertimbangkan aspek keterbatasan jumlah auditor terhadap /

berbanding jumlah auditee, dalam hal ini objek audit berbentuk

fungsi, kegiatan, proyek, aset dan lain-lain sehingga jumlah

auditor lebih sedikit dari jumlah objek audit, maka untuk efektivitas

pelaksanaan audit dilaksanakan berdasarkan Risk Based Audit

yaitu audit berbasis risiko dimana pemilihan objek audit (auditee)

dilakukan dengan tahapan perilaku risiko (risk assessment) pada

Organisasi.

6. Menjadi standar dan basis utama dalam arus dokumentasi

berkaitan dengan audit internal

Sifat piagam yang disetujui oleh pimpinan tertinggi organisasi

menjadikannya pedoman dan basis dalam membuat dokumentasi dan

publikasi atas semua kegiatan audit internal. Terdapat tiga tipe

dokumentasi yang lazim digunakan untuk membantu audit internal.

Dokumen tersebut akan menjadi bagian dari petunjuk dalam

pelaksanaan audit, kode etik dan publikasi lainnya yang secara formal

dikeluarkan oleh organisasi. Dua dokumen pertama yaitu petunjuk audit

Piagam Audit

dan kode etik merupakan standar yang ditetapkan dalam menjamin mutu

dan profesionalitas auditor. Sementara dokumen ketiga berupa publikasi

yaitu pengembangan poin-poin yang terkandung dalam piagam audit.

Sebagai gambaran tentang arus dokumen audit internal dapat dilihat

pada gambar berikut (K.H. Spencer Pickett:2002)

Grafik 2

Dokumen-dokumen Berpedoman Pada Piagam Audit

7. Piagam audit berperan sebagai penegasan akan peran internal audit

yang independen

Piagam AuditPetunjuk Audit1. Metodologi

2. Standar Profesional3. Petunjuk Pelaksanaan

4. Referensi Material5. Kepustakaan

Kode Etik

1. Kedisiplinan

2. Standar Moral

3. Professional Conduct

Publikasi

1.Brosur Audit2. Ringkasan Piagam3. Pernyataan Misi4. Rencana Audit5. Laporan Audit

Piagam Audit

Di dalam pernyataan piagam audit terdapat poin yang menegaskan

pentingnya independensi dalam setiap penugasan audit internal. Hal ini

dimaksudkan untuk meyakinkan kepada semua staf manajemen

organisasi bahwa meskipun auditor internal merupakan satu bagian

dalam sebuah organisasi terdapat perbedaaan yang harusdijelaskan

antara manajemen dengan unit audit internal agar para auditor internal

dapat menjalankan fungsi audit internal secara baik dan benar.

8. Memberikan kewenangan atas setiap pelaksanaan audit internal

Piagam audit diharuskan untuk mendapat persertujuan dari pimpinan

tertinggi organisasi baik oleh Ketua Komite Audit, CEO, Dewan Direksi,

ataupun kepala organisasi pemerintah. Hal ini sengaja dimaksudkan

agar fungsi audit internal dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya

hambatan dari dalam manajemen karena sifat piagam audit yang

mengikat semua unsur yang ada di dalam organisasi.

9. Piagam audit dapat digunakan untuk melindungi unit audit internal

maupun auditor internal bila terdapat situasi persengketaan dalam

manajemen atau kegiatan audit yang dibatasi.

Dengan melihat kondisi-kondisi di atas piagam audit menjadi salah satu

aset penting bagi perusahaan karena di dalam piagam audit itu sendiri memuat

tentang dasar dan informasi penting tentang auditor internal organisasi. Piagam

audit juga mengungkapkan dasar-dasar manajemen dan fungsi audit yang

dimiliki organisasi, yang dapat membantu auditor internal dalam melaksanakan

auditnya.

Singkatnya piagam audit merupakan prinsip-prinsip dasar dalam

pelaksanaan audit dan merupakan pedoman dasar dalam pelaksanaan audit.

Selain itu piagam audit merupakan komitmen dari pimpinan organisasi untuk

memberikan jaminan bahwa penyelenggaraan pengawasan internal telah

memenuhi prinsip independen dan objektif atau memenuhi standar auditor.

Piagam Audit

BAB III

PEMBUATAN DRAFT PIAGAM AUDIT PEMERINTAHAN

Dalam membuat piagam audit pada praktiknya di dunia nyata baik dalam

suatu perusahaan maupun pada sektor pemerintah tidak ada satu bentuk

contoh piagam yang baku. Baik standar IIA maupun standar APIP hanya

mencantumkan beberapa elemen yang harus terdapat dalam piagam audit.

Elemen-elemen yang terdapat pada piagam audit menurut kedua standar diatas

diantaranya:

A. Elemen Piagam Audit menurut IIA

1. Pengenalan

Bagian ini menjelaskan mengenai pengertian dari internal audit dan

mengapa internal audit sangat diperlukan oleh organisasi.

2. Peran

Bagian ini menjelaskan bahwa kegiatan internal audit telah disetujui oleh

manajemen tertinggi perusahaan. Dan tanggung jawab dari kegiatan

internal audit telah ditetapkan oleh dewan komisaris.

3. Profesionalisme

Piagam Audit

Bagian ini menjelaskan bahwa kegiatan internal audit mengacu pada

standar-standar yang telah ditetapkan dan mengikuti kode etik yang

ditetapkan oleh IIA.

4. Kewenangan

Bagian ini merujuk kepada hak-hak audit internal dan fakta bahwa

mereka dikonfirmasi melalui charter itu sendiri. Ini mencakup akses ke

semua informasi, penjelasan, catatan, bangunan dan sebagainya yang

diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan audit. Dimungkinkan untuk

menyisipkan klausul penting yang menyediakan bahwa akses ini tersedia

tanpa penundaan (mungkin dalam waktu 24 jam). Ini karena faktor waktu

dapat menjadi kontroversial terhadap beberapa audit yang sulit.

5. Organisasi

Bagian ini menjelaskan proses komunikasi antara manajemen dengan

manajer audit internal seperti tata cara pelaporan.

6. Independensi dan Objektifitas

Bagian ini menjelaskan bahwa kegiatan internal audit bersifat

independen dan terbebas dari intervensi oleh elemen apapun dalam

organisasi. Bagian ini juga menjelaskan bahwa internal auditor tidak

memiliki tanggung jawab operasional terhadap kegiatan yang diauditnya.

7. Tanggung Jawab

Bagian ini menjelaskan tanggung jawab yang harus diemban oleh

internal auditor seperti pemeriksaan dan pengevaluasian kecukupuan

dan efektivitas dari kebijakan manajemen, manajemen risiko, dan

kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menjamin organisasi mencapai

tujuannya seperti mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sumber daya

yang digunakan.

8. Rencana Internal Audit

Bagian ini menjelaskan bahwa internal auditor harus melaporkan kepada

dewan komisaris mengenai rencana audit internal yang berisikan jadwal

pengerjaan demikian juga anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan

untuk tahun berikutnya.

Piagam Audit

9. Pelaporan dan Pengawasan

Bagian ini menjelaskan bahwa internal audit akan memberikan laporan

tertulis kepada pihak dewan komisaris. Laporan ini berisikan tentang

tanggapan manajemen dan tindakan yang telah dilakukan dan akan

dilakukan terkait dengan temuan audit dan rekomendasi dari internal

audit. Bagian ini juga menjelaskan bahwa internal audit bertanggung

jawab terhadap tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi.

10.Penyesuaian Periodik

Manajer internal audit akan melaporkan secara teratur kepada manajer

tertinggi dan kepada dewan komisaris tujuan dari kegiatan internal audit,

kewenangan dan tanggung jawab, serta perubahan rencana audit.

B. Elemen Piagam Audit Menurut Standar APIP

Dalam Standar Umum yang terdapat dalam Per Men-PAN Nomor 5

tahun 2008 Nomor 2000 terdapat elemen-elemen yang harus terdapat dalam

piagam audit yaitu:

1. Visi

Merupakan pernyataan tertulis tentang rencana jangka panjang dan

harapan akan fungsi audit internal bagi organisasi di masa mendatang.

2. Misi

Merupakan pernyataan singkat tentang apa yang menjadi kegiatan

utama audit internal, tujuan yang hendak dicapai dan menjadi pedoman

dalam setiap pengambilan keputusan.

3. Tujuan

Di dalam piagam audit juga harus menuangkan dalam kata-kata yang

bersifat formal mencakup tujuan dan cara dari audit serta hubungan

yang jelas akan peran internal audit dalam membantu pencapaian tujuan

organisasi.

4. Kewenangan

Piagam audit harus mengacu pada hak dari internal audit yang mana

telah dituangkan dalam piagam tersebut, sehingga sebagai

Piagam Audit

konsekuensinya maka auditor diberikan kuasa untuk dapat mengakses

seluruh dokumen dan hal-hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan audit

5. Tanggung Jawab

Bagian ini menjelaskan tanggung jawab yang harus diemban oleh

internal auditor secara sehingga dapat dibedakan dari tanggung jawab

manajemen. Untuk itu maka setiap lingkup audit harus mendefinisikan

peran yang ingin dicapai dari audit itu sendiri sehingga tampak jelas

tanggung jawab dari audit itu sendiri.

6. Persetujuan Pimpinan Tertinggi

Pada bagian terakhir dari piagam audit akan ditanda tangani oleh

pimpinan tertinggi organisasi pemerintahan.

Dari elemen yang terdapat dalam kedua standar diatas dapat dirangkum

menjadi struktur piagam audit yang dapat digambarkan melalui diagram

sebagai berikut (K.H. Spencer Pickett:2002):

Grafik 3

Struktur Piagam Audit

Piagam Audit

C.Poin-poin yang menjadi perhatian dalam membuat Piagam Audit

Terdapat beberapa poin penting yang harus diperhatikan ketika

membuat piagam audit agar efektif dan efisien sesuai harapan audit internal,

diantaranya:

Piagam Audit tersebut harus dibuat secara singkat, jelas dan sederhana

yang berisi pernyataan singkat peran dan tanggung jawab audit dan

bukan berisi gambaran yang lengkap dari kebijakan audit itu sendiri.

Pernyataan tentang Independensi audit harus dituangkan secara jelas.

Proses pelaporan harus dijelaskan secara singkat.

Dapat mencantumkan beberapa Kode Etik Audit.

Harus ada pernyataan bahwa tanggung jawab internal audit berbeda

dengan tanggung jawab manajemen.

Piagam Audit

Posisi mengenai tanggung jawab untuk mendeteksi, menyelidiki dan

menyelesaikan fraud harus dituangkan secara jelas.

Dapat menyertakan sebuah catatan tentang kemungkinan perlunya

kerjasama dengan auditor eksternal.

Piagam harus berisi pernyataan prinsip-prinsip dasar dan bukan manual

prosedur.

Piagam tersebut harus secara resmi disetujui pada tingkat tertinggi

organisasi.

Akses tidak terbatas dalam melakukan audit harus disepakati dalam

piagam dan ini harus terjadi pada semua seluruh tingkat organisasi

Piagam audit seharusnya tidak perlu terlalu sering mengalami perubahan

karena setiap perubahan tersebut harus melalui proses yang sama

dengan pembuatan piagam audit baru sehingga menghabiskan waktu

dan biaya untuk itu maka piagam audit hanya berisi prinsip-prinsip dasar

saja dimana hal tersebut cenderung untuk tidak mengalami perubahan

dalam waktu yang dekat.

Piagam audit juga harus menjelaskan ruang lingkup pekerjaan audit

dimana hal itu juga mencakup pekerjaan non-audit seperti jasa

konsultasi sebagai respon langsung untuk memenuhi kebutuhan

manajemen

Apa pun harapan yang tersirat dalam piagam audit ini yang terpenting

adalah CAE harus memastikan bahwa fungsi audit tersebut telah sesuai

dengan apa yang mereka harapkan.

Dari uraian-uraian diatas, kami mencoba untuk menyusun piagam audit

internal untuk lingkungan pemerintahan. Dalam penyusunan piagam audit kami

menggabungkan elemen-elemen yang dipersyaratkan dalam Standar APIP dan

Standar Audit Internal IIA untuk mendapatkan gambaran piagam audit yang

mencakup segala aspek utama dalam membuat piagam audit yang baik.

Berikut adalah draft piagam audit untuk Kementerian Keuangan.

Piagam Audit

Piagam Audit

Dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik ditetapkan Piagam

Audit berisi pengakuan keberadaan dan komitmen pimpinan atas berfungsinya

satuan pengawas internal di sebuah organisasi atau badan hukum. Piagam

Audit mencakup visi, misi, tujuan, tanggung jawab dan kewenangan fungsi audit

internal yang telah disahkan dan disetujui oleh Menteri Keuangan melalui

Peraturan Menteri Keuangan.

Visi

Menjadi unit yang berperan aktif di bidang pengawasan berdasarkan dedikasi

dan profesionalisme yang tinggi dalam membantu organisasi melaksanakan

tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Misi

Misi dari audit internal adalah memberikan kepastian yang objektif dan

independen serta menyediakan asistensi dan konsultasi dirancang untuk

menambah nilai organisasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan

Kegiatan audit internal membantu organisasi dalam mencapai tujuan dengan

menggunakan pendekatan yang sistematis dalam mengevaluasi dan

meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian internal dan proses

bisnis organisasi dengan memastikan bahwa:

1. Informasi keuangan dan operasional tersaji secara akurat, handal dan

tepat waktu.

2. Risiko dapat diidentifikasi, dievaluasi dan dimitigasi secara tepat.

3. Aktifitas pegawai dan manajemen sejalan dengan kebijakan, prosedur,

standar dan peraturan yang berlaku.

4. Sumber daya diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien,

tepat sasaran dan terlindungi secara memadai.

Tanggung Jawab

Manajemen bertanggungjawab untuk melaksanakan sistem pengendalian

internal secara memadai dan efektif. Audit internal memberikan pelayanan

assurance kepada manajemen dan pimpinan. Audit internal juga berperan

Piagam Audit

menyediakan konsultasi guna mendorong dan memfasilitasi pengembangan

sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang efektif. Selain itu,

sesuai dengan ketersediaan sumber daya kegiatan audit akan berupaya untuk

merespon permintaan manajemen dalam hal investigasi sehubungan dengan

adanya pelanggaran terhadap peraturan, kecurangan dan ketidakpatutan

(abuse). Audit internal akan menyediakan rekomendasi tentang penanganan

masalah tersebut yang tetap menjadi tanggung jawab manajemen.

Perencanaan

Pelaksanaan audit internal berpedoman kepada rencana strategis lima tahunan

yang dijabarkan secara lebih rinci melalui rencana tahunan yang telah disetujui

oleh Menteri Keuangan. Rencana audit tahunan ditentukan berdasarkan

penilaian risiko dan prioritas yang sejalan dengan rencana strategis dengan

memperhatikan kewajiban menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.

Pelaporan

Laporan audit disampaikan secara berkala minimal satu kali dalam enam bulan

berisikan tentang realisasi kinerja dan kegiatan audit yang dilaksanakan kepada

pimpinan organisasi. Manajemen diharapkan untuk mengimplementasikan

rekomendasi dalam jangka waktu yang wajar dan akan ditindaklanjuti sampai

sejauh mana rekomendasi tersebut dilaksanakan.

Kewenangan

Audit internal memiliki hak yang tidak terbatas atas semua pegawai, dokumen,

informasi, penjelasan dan akses yang diperlukan dalam memenuhi tugas dan

fungsi audit internal. Gangguan dan hambatan atas wewenang yang dimiliki

akan diinvestigasi lebih lanjut dan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang

berlaku.

Independensi

Audit internal diharuskan memberikan penilaian yang obyektif sesuai dengan

standar APIP dan kode etik auditor. Posisi unit audit internal ditempatkan

secara tepat untuk menghindari intervensi dan memperoleh dukungan dari

pimpinan organisasi. Auditor dalam merencanakan, melaksanakan dan

Piagam Audit

melaporkan pekerjaan yang dilakukannya memiliki sikap yang netral dan tidak

bias serta menghindari konflik kepentingan.

Disahkan oleh

t.t.d

Menteri Keuangan

BAB IV

PENUTUP

Piagam audit yang mana oleh IIA dan Standar APIP haruslah dimiliki

oleh sebuah organisasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan

fungsi pengawasan. Dalam piagam audit, pentingnya definisi audit internal

Piagam Audit

ditujukan untuk menghindari persepsi yang berbeda dari lingkungan

manajemen terhadap tugas dan fungsi dari audit internal. Sedangkan

kebijakan kegiatan audit internal secara luas ditentukan pertama kali pada

saat pembuatan piagam audit yang akan menjadi pedoman umum tentang

arah dan fungsi kegiatan audit internal dalam suatu organisasi.

Dari piagam audit inilah strategi audit jangka panjang dan jangka

menengah disusun dan pada akhirnya bermuara pada perencanaan

penugasan. Selain hal tersebut, piagam audit internal juga mencantumkan

ruang lingkup kegiatan audit internal dalam membantu organisasi dalam

mencapai tujuannya. Komitmen dari pimpinan organisasi haruslah dimiliki

sehingga dapat memberikan jaminan bahwa penyelenggaraan pengawasan

internal telah memenuhi standar auditor yang sudah ditetapkan sebelumnya

Dari uraian mengenai piagam audit diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut :

1. Dasar hukum piagam audit yang dibuat sebuah entitas pemerintah

adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN)

Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar APIP dimana Standar APIP

merupakan pedoman dan ukuran mutu bagi para auditor. Dalam

peraturan tersebut terdapat salah satu butir pernyataan standar

mengharuskan APIP untuk membuat suatu piagam audit secara tertulis

dimana piagam audit yang dibuat haruslah memiliki value added bagi

entitas.

2. Indepedensi dan Objektivitas menjadi bagian yang penting yang harus

dimiliki Komite Audit agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Pemisahan tugas yang jelas antara manajemen dan auditor akan

mendukung efektifnya Sistem pengendalian intern pemerintah, tentu

saja jika auditor memiliki keterampilan yang cukup dan bekerja secara

profesional.

Piagam Audit

3. Piagam audit yang ideal bagi entitas pemerintah adalah yang sesuai

dengan PerMen-PAN Nomor 5 Tahun 2008 yang berisi elemen-elemn

yang harus ada dalam piagam audit, dimana kewenangan dalam

pembuatan piagam audit tersebut berada pada pimpinan entitas terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Pickett, K.H. Spencer. 2002. Internal Auditing Handbook: Second Edition. John

Wiley.

Piagam Audit

Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan. 2008. Kode Etik dan

Standar Audit. Pusdiklat Pengawasan BPKP

Institute of Internal Auditors. IIA Standard Practice Advisory

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2008

tentang Standar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

analisis piagam audit pemerintah-edited

Documents