analisis penerapan standar akuntansi pemerintah … · 2019. 8. 22. · analisis penerapan standar...

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PADA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI SEBAGAI BADAN

LAYANAN UMUM DAERAH

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

Oleh:

Sinta Putri Utami

NIM: 152114014

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2019

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

i



LAYANAN UMUM DAERAH

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

Oleh:

Sinta Putri Utami

NIM: 152114014

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI


YOGYAKARTA

2019


iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dia memberi kekuatan kepada yang lelah,

Dan menambah semangat pada yang tiada berdaya”

(Yesaya 40 : 29)

“Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya”

(Pengkhotbah 3: 11a)

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga,

Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu

Kepada Allah dalam doa dan permohonan

Dengan ucapan syukur”

(Filipi 4 : 6-7)

Skripsi ini saya persembahkan untuk mereka yang tak pernah lelah

Berdoa dan berjuang untuk ku :

Tuhan Yesus, Ibu, Bapak, Adikku Bagas,

Sepupuku Wira yang sudah bahagia di surga dan para sahabatku


v


FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN AKUNTANSI – PROGAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:



LAYANAN UMUM DAERAH

dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 17 Juli 2019 adalah hasil karya saya

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi

ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil

dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol

yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang

saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian

atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan

orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas baik sengaja maupun tidak

disengaja dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai

hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti saya ternyata melakukan

tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya

sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya

terima.

Yogyakarta,31 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,

Sinta Putri Utami


vi

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma

Nama: Sinta Putri Utami

NIM: 152114014

Demi pembangunan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada perpustakaan

Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:



LAYANAN UMUM DAERAH

Beserta perangkat yang diberikan demikian saya memberikan kepada

perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan,

dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pengkalan data,

mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media

lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu memberikan royalti kepada saya

selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 31 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,

Sinta Putri Utami


vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah

melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan

skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk

memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan

arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih

yang tak terhingga kepada:

1. Drs. Johannes Eka Priyatma, M.Sc, Ph.D selaku Rektor Universitas Sanata

Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan

mengembangkan kepribadian kepada penulis.

2. Dr. Firma Sulistiyowati, M.Si., Ak., QIA., CA selaku Pembimbing yang telah

membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Dr. Heru Sulistyiwati, Sp.A selaku direktur RSUD Wonosari yang telah

memberi izin untuk melakukan penelitian, sehingga skripsi ini dapat

terselesaikan.

4. Karyawan keuangan RSUD Wonosari terutama ibu Yuni dan Mas Kikin yang

meluangkan waktu untuk membantu penulis menjawab pertanyaan penulis

ajukan.

5. Bapak Eko Budi Santoso dan Ibu Luh Gede Suastini yang tidak pernah putus

untuk mendoakan, memberikan semangat moril maupun materi selama

perkulihan dan menyelesaikan skripsi.

6. Adikku Ezra Bagaskara yang selalu mendoakan, memberi semangat, dan

memarahi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Keluarga besarku Joyo Sasmito dan I Nyoman Adi yang setia mendoakan,

terutama simbah uti, simbah, pekak, om, tante dan para sepupuku Amel,

Pratnyan, Beli Putu, Alvin, Dea dan Wira yang sudah bahagia di surga.

8. Danti, Ririn, Sigrid dan Arum , teman sekaligus keluarga keduaku yang selalu

menemani, mengajari dan mendukung penulis selama perkuliahan dan skripsi.


viii

9. Teman-teman dekatku SMA, terutama Sekar, Rubi, Bella, Ipeh, dan Tanti

yang selalu membantu penulis selama proses perkulihan dan juga

menyelesaikan skripsi

10. Teman-teman angkatan 2015 khususnya kelas A atas kebersamaan, segala

proses, dan dinamika bersama selama kuliah di Sanata Dharma.

11. Teman-teman MPAT bu Firma yang membantu penulis selama proses

menyelesaikan skripsi.

12. Teman- teman KKNku, Aleth, Aldo, Bimo, Cindy, Melani, Tiffany, dan Vena

yang selalu menghibur dan memberi semangat penulis sehingga dapat

menyelesaikan skripsi.

13. Teman-teman pelayananku di KOMPAREMNA GKJ Bantul, terutama Arien,

Mbak Ruri, Mbak Nina, Mbak Sari, Septy , dan Yesi yang selalu mendoakan

dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

14. Semua pihak yang turut mendoakan, mendukung, dan membantu penulis

selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat selesai.

Yogyakarta,31 Juli 2019

Sinta Putri Utami


ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ...................................................... i

HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................. ii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ......................................................................... iv

HALAMAN PERNYATAAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ... v

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI PUBLIKASI KARYA TULIS ....... vi

HALAMAN KATA PENGANTAR ..................................................................... vii

HALAMAN DAFTAR ISI ................................................................................. viii

HALAMAN DAFTAR TABEL ............................................................................ xi

HALAMAN DAFTAR GAMBAR ....................................................................... xii

HALAMAN ABSTRAK ...................................................................................... xiii

HALAMAN ABSTRACT ................................................................................... xiv

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ............................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ........................................................................................ 4

C. Batasan Masalah........................................................................................... 5

D. Tujuan Penelitian ......................................................................................... 5

E. Manfaat Penelitian ....................................................................................... 5

F. Sistematika Penulisan .................................................................................. 6

BAB II KAJIAN PUSTAKA .................................................................................. 8

A. Teori Implementasi ...................................................................................... 8

B. Badan Layanan Umum Daerah .................................................................. 13

C. Laporan Keuangan ..................................................................................... 15

D. Standar Akuntansi Pemerintah ................................................................... 16

E. Penelitian Terdahulu .................................................................................. 37

BAB III METODE PENELITIAN........................................................................ 38

A. Jenis Penelitian ........................................................................................... 38

B. Tempat dan Waktu Penelitian .................................................................... 38

C. Subjek dan Objek Penelitan ....................................................................... 38

D. Data yang Dibutuhkan................................................................................ 39


x

E. Teknik Pengumpulan Data ......................................................................... 39

F. Teknik Analisis Data .................................................................................. 40

BAB IV GAMBARAN UMUM ........................................................................... 42

A. Sejarah dan Perkembangan ........................................................................ 42

B. Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................................ 42

C. Struktur Organisasi .................................................................................... 44

D. Kondisi Geografis dan Batas Wilayah ....................................................... 45

E. Visi dan Misi .............................................................................................. 45

F. Motto dan Budaya Kerja ............................................................................ 46

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN ............................................. 47

A. Deskripsi Data ............................................................................................ 47

1. Data Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah ..................... 47

2. Data Laporan Keuangan RSUD Wonosari tahun 2018 .......................... 49

B. Analisis Data .............................................................................................. 52

1. Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Berdasarkan Teori Edward III ................................................................... 52

2. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah PP 71 Tahun 2010 . 59

C. Hasil Penelitian dan Interpretasi ................................................................ 59

BAB VI PENUTUP .............................................................................................. 89

A. Kesimpulan ................................................................................................ 89

B. Keterbatasan ............................................................................................... 89

C. Saran ........................................................................................................... 90

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 90

Lampiran ............................................................................................................... 93


xi

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Laporan Realisasi Anggaran Menurut Standar Akuntansi

Pemerintah PP Nomor 71 tahun 2010 ........................................... 22

Tabel 2 Laporan Saldo Anggaran Lebih Menurut Standar Akuntansi


Tabel 3 Neraca Menurut Standar Akuntansi


Tabel 4 Laporan Operasional Menurut Standar Akuntansi


Tabel 5 Laporan Arus Kas Menurut Standar Akuntansi


Tabel 6 Laporan Perubahan Ekuitas Menurut Standar Akuntansi


Tabel 7 Analisis Persisapan Penerapan SAP

Berdasarkan Teori Edward III ....................................................... 52

Tabel 8 Analisis Laporan Keuangan RSUD Wonosari

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah PP 71 tahun 2010 .... 55


xii

Daftar Gambar

Halaman

Gambar 1.Model Pendekatan Teori Edward III .................................................... 13

Gamabar 2. Bagan Susunan Organisasi RSUD Wonosari .................................... 44


xiii

ABSTRAK



LAYANAN UMUM DAERAH

Sinta Putri Utami

NIM : 152114014

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2019

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesiapan dan

penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam penyajian laporan

keuangan Rumah Sakit Umum Dererah (RSUD) Wonosari sehingga dapat

digunakan untuk bahan penilaian penerapan SAP dalam penyajian laporan

keuangan RSUD Wonosari sebagai Badan Layan Umum Daerah (BLUD).

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan wawancara dan

dokumentasi. Data yang diambil yaitu data primer berupa hasil wawancara dan

data sekunder berupa laporan keuangan. Teknis analisis data menggunakan

pendekatan Miles dan Huberman dengan langkah-langkah mendeskripsikan data

menyajikan data dalam tabel perbandingan dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah pertama RSUD Wonosari dilihat dari teori Edward

III belum siap dalam menerapkan SAP. Yang kedua RSUD Wonosari berdasarkan

dari Standar Akuntansi Pemerintah belum menerapkan Standar Akuntansi

Pemerintah pada penyajian laporan keuangan.

Kata kunci : Standar Akuntansi Pemerintah, Rumah Sakit, BLUD, Laporan

Keuangan, Teori Implementasi


xiv

ABSTRACT

THE ANALYSIS OF AN IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT

ACCOUNTING STANDARD IN WONOSARI REGIONAL PUBLIC

HOSPITAL AS A REGIONAL GENERAL SERVICE AGANCY

Sinta Putri Utami

NIM : 152114014

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2019

The purpose of this study is to find out the readiness and application of

Government Accounting Standards (SAP) in the presentation of financial

statements in Wonosari Regional Public Hospital (RSUD) so that it can be used

for assessment materials for SAP implementation in the presentation of financial

statements in Wonosari Regional Public Hospital as a Regional Public Service

Agency (BLUD).

The type of research is a case study. The data are obtained by interviews and

documentation method. The data taken are primary data in the form of interviews

and secondary data are in the form of financial statements. The technical analysis

of the data uses the Miles and Huberman approach by describethe data,

presenting the data in the comparison table and conclusion.

The results of this study are as follows : first, Wonosari Regional Public

Hospital was not ready to implemented SAP according to the theory of Edward

III. Second, Wonosari Regional Public Hospital which is based on Government Accounting Standards not implement Government Accounting Standards in the

presentation of financial statements.

Keywords: Government Accounting Standards, Hospital, Regional Public Service

Agency, Financial statements, Implementation theory


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya reformasi pada organisasi sektor publik yang mengadopsi

pendekatan pada praktik dan manajemen swasta untuk meningkatkan

kinerja, berdampak pada perubahan sistem akuntansi organisasi sektor

publik (Mardiasmo, 2018: 20). Di Indonesia reformasi pada organisasi

sektor publik menyebabkan perubahan signifikan terhadap akuntansi

sektor publik. Selain itu organisasi sektor publik juga dituntut untuk

dikelola secara profesional dan efisien dengan berupaya memberikan

pelayanan terbaik secara transparan dan berakuntabilitas (Nordiawan,

2006: 4).

Sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan negara, dikembangkan suatu standar akuntansi

pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Menurut

Nordiawan (2006: 25), tujuan adanya SAP akan berdampak pada

peningkatan kualitas laporan keuangan pusat maupun daerah. Sehingga

informasi keuangan pemerintah dapat menjadi dasar pengambilan

keputusan dan terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.

SAP diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP),

dengan menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005.

Kemudian diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun


2

2010, sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 17 tahun 2010 dan UU Nomor

1 Tahun 2004. UU Nomor 17 tahun 2010 menjelaskan bahwa basis

akuntansi yang digunakan adalah basis akrual. (Halim dan Kusufi, 2012:

226-227).

Reformasi organisasi sektor publik juga melahirkan sebuah Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum

(BLU). Dalam PP Nomor 23 tahun 2005 yang saat ini telah berubah

menjadi PP 74 tahun 2012 menjelaskan bahwa laporan keuangan yang

dibuat oleh BLU menggunakan dua standar yaitu Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sehingga

penyajian laporan keuangan BLU, berbeda dengan instansi pemerintah

lainnya. Karena instansi pemerintah lainnya, hanya menggunakan satu

standar yaitu SAP dalam penyajian laporan keuangan.

Badan Layan Umum yang berada di daerah disebut Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD). BLUD mengadopsi peraturan-peraturan yang ada

pada BLU, yang diatur dalam Peraturan Meneteri Dalam Negeri

(PERMENDAGRI) Nomor 61 tahun 2007. Karena BLUD mengadopsi

peraturan dalam BLU, sehingga dalam penyajian laporan keuangan juga

menggunakan dua standar, yaitu SAK dan SAP.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 tahun 2015,

penyajian laporan keuangan BLU tidak menggunakan dua standar

melainkan satu standar saja yaitu SAP. Karena BLUD mengunakan

peraturan yang berbeda dengan BLU, maka BLUD belum menerapkan


3

peraturan tersebut. Karena peraturan tersebut baru, dan bukan peraturan

yang awalnya diacu untuk membuat aturan BLUD. Sampai akhirnya

dikeluarkan PERMENDAGRI Nomor 79 tahun 2018, yang menjelaskan

bahwa BLUD hanya menggunakan SAP untuk penyajian laporan

keuangan BLUD.

Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 79 tahun 2018 pasal 105 ayat 2

dijelaskan bahwa BLUD wajib menyesuaikan paling lambat dua tahun

setelah peraturan diundangkan. Selama masa transisi BLUD

diperkenankan untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan peraturan

yang lama. Tetapi setelah dua tahun, maka BLUD harus menerapkan SAP

secara penuh. Menurut Edward (1980) dalam Winarno (2012: 177)

menjelaskan untuk mengkaji implementasi kebijakan perlu melihat salah

satunya prakondisi-prakondisi apa yang menyebabkan kebijakan berhasil.

Sehingga BLUD perlu melakukan persiapan, guna melihat prakondisi-

prakondisi apa yang akan terjadi dalam penerapan SAP.

Rumah sakit merupakan salah satu insitusi yang memberikan jasa

pelayanan kesehatan bagi masyarakat (UU No.4 tahun 2009). Untuk

memaksimalkan pelayanannya, rumah sakit dapat menjadi BLU. Tidak

hanya rumah sakit pusat saja, rumah sakit daerah juga dapat berubah

menjadi BLU dengan nama BLUD. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Wonosari merupakan satu dari sekian banyak rumah sakit yang berubah

menjadi BLUD, untuk memaksimalkan pelayanannya. Sama halnya


4

dengan BLUD yang lain, RSUD juga sedang dalam transisi mengunakan

SAP secara penuh.

Sebagai BLUD, RSUD Wonosari juga mengunakan dua standar dalam

penyajian laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 3

Tahun 2015. Adanya PERMENDAGRI Nomor 79 tahun 2018 mengenai

penerapan SAP secara penuh, belum menjadikan RSUD Wonosari

menerapkan SAP secara penuh tetapi masih menggunakan peraturan yang

lama yaitu PERMENDAGRI Nomor 61 tahun 2007. Sehingga sampai

tahun 2018 RSUD Wonosari masih dalam penyesuaian penerapan SAP

secara penuh.

Untuk membantu kelancaran penerapan SAP yang diatur dalam

PERMENDAGRI Nomor 79 tahun 2018, RSUD Wonosari perlu

melakukan persiapan. Sehingga diharapkan setalah penerapan SAP dapat

berjalan dengan baik kulitas laporan keuangan RSUD Wonosari dapat

meningkat, dan informasi laporan keuangan RSUD Wonosari dapat

menjadi dasar pengambilan keputusan untuk terwujudnya transparansi dan

akuntabilitas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian

adalah :

1. Bagaimana kesiapan RSUD Wonosari dalam penerapan SAP?


5

2. Bagaimana penerapan SAP pada penyajian laporan keuangan di RSUD

Wonosari?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini didasarkan pada teori Edward III

untuk menilai kesiapan penerapan SAP dan kerangka konseptual untuk

menilai penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kesiapan RSUD Wonosari dalam

penerapan SAP pada penyajian laporan keuangan.

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Standar Akuntansi

Pemerintah pada penyajian laporan keuangan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Insitusi Terkait

Penelitian ini dapat sebagai bahan yang digunakan untuk

pertimbangan atau masukan dalam penyajian laporan keuangan

yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah .


6

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan

mengenai bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

pada Badan Layanan Umum Daerah. Selain itu juga dapat

dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya di masa yang akan

datang.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang kajian teori yang melandasi

penelitian yaitu tentang Teori Implementasi, Badan Layanan

Umum Daerah, Laporan Keuangan, Standar Akuntansi

Pemerintah dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi mengenai objek penelitian, metode penelitian,

teknik pengumpulan data, teknik analisis data.


7

Bab IV Gambaran Umum RSUD Wonosari

Bab ini menjelaskan tentang situasi dan kondisi Rumah Sakit

Umum Daerah Wonosari secara umum meliputi profil dan sejarah

rumah sakit, struktur organisasi rumah sakit, kedudukan dan tugas

pokok, fungsi, tujuan, sasaran dan kebijakan, visi dan misi, nilai-

nilai dan motto.

Bab V Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang deskripsi data, analisis data yang

berhasil dikumpulkan, dan hasil penelitian .

Bab VI Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dibuat oleh peneliti atau

hasil penelitian yang dilakukan, keterbatasan-keterbatasan yang

dihadapi, dan saran yang berkaitan dengan penelitian.


8

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Implementasi

Menurut Agustino (2017: 126) implementasi kebijakan diartikan

sebagai proses menerjemahkan peraturan menjadi tindakan.

Subarsono (2015: 89) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi

kebijakan ditentukan oleh banyaknya faktor atau variabel, yang saling

berhubungan satu sama lain. Pendekatan implementasi kebijakan salah

satunya adalah pendekatan top-down. Agustino (2017: 130)

menjelaskan bahwa pendekatan ini mengasumsikan implementasi

kebijakan dimulai dengan keputusan dari pemerintah sehingga

pelaksanaanya harus dilaksanakan oleh para aparatur, administrasi,

atau birokrat disemua tingkatan terutama pada tingkat bawah. Yang

intinya ingin menjelaskan sejauh mana tindakan para pelaksana

melaksanakan konten kebijakan sesuai dengan prosedur serta tujuan

yang ditentukan oleh tingkat pusat. Salah satu teori implementasi,

yang menggunakan pendekatan top-down adalah teori Edward III

(1980).

Edward III menamakan model kebijakan publiknya dengan istilah

Direct and Indirect Impact on Implementation (Agustino 2017: 136).

Menurut Edward III (1980) dalam Winarno (2012: 177) menjelaskan

dalam mengkaji implementasi kebijakan, menjawab dua pertanyaan


9

penting yaitu prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga

implementasi kebijakan dapat berhasil dan hambatan apa yang

mengakibatkan gagalnya suatu implementasi kebijakan. Agustino

(2017: 136-141) menjelaskan dalam teori Edward III ini terdapat

empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi, yaitu

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam

mengukur variabel terdapat indikator untuk membantu mengukur

keberhasilan variabel.

1. Indikator variabel komunikasi

Dalam mengukur variabel komunikasi, terdapat tiga indikator

penentu keberhasilan variabel yaitu.

a. Transmisi

Implementasi yang baik dapat terjadi apabila penyaluran

komunikasi juga baik. Akan tetapi dalam komunikasi terjadi

salah pengertian, hal ini biasanya disebabkan komunikasi

melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga terdistrosi di

tengah jalan.

b. Kejelasan

Komunikasi yang diterima harus jelas dan tidak

membingungkan para pelaksana. Kejelasan informasi ini

dibutuhkan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai

dengan konten kebijakan.


10

c. Konsistensi

Dalam melakukan komunikasi perintah yang diberikan

haruslah konsisten. Karena jika perintah yang diberikan

berubah-ubah akan membingungkan bagi penerima pelaksana di

lapangan.

2. Indikator variabel sumber daya

Dalam mengukur variabel sumber daya, terdapat indikator

penentu keberhasilan variabel yaitu.

a. Staf

Staf merupakan sumber daya utama dalam implementasi.

Biasanya kegagalan terjadi disebabkan karena staf yang tidak

mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.

Sehingga penting untuk memiliki staf yang mencukupi, serta

yang kompeten di bidangnya.

b. Informasi

Terdapat dua bentuk informasi, dalam implementasi

kebijakan yaitu informasi yang berhubungan dengan cara

melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data

kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi

yang ditetapkan. Dalam informasi yang berhubungan dengan

cara melaksanakan kebijakan, berkaitan dengan apa yang harus

dilakukan disaat diberi perintah untuk melakukan tindakan.

Sedangkan informasi mengenai data kepatuhan dari para


11

pelaksanaan terhadap peraturan regulasi yang ditetapkan,

berkaitan dengan pengetahuan implementator apakah orang lain

yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh

terhadap hukum.

c. Wewenang

Wewenang merupakan otoritas atau legitimasi bagi para

pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan

secara politik.

d. Fasilitas

Fasilititas fisik juga menjadi pendukung dalam implementasi

kebijakan. Meskipun sudah ada staf yang mencukupi, mengerti

apa yang harus dilakukan, dan memiliki wewenang untuk

melaksanakan tugasnya, tanpa adanya fasilitas pendukung

implementasi kebijakan tidak akan berhasil.

3. Indikator variabel disposisi

Dalam mengukur variabel disposisi, terdapat indikator penentu

keberhasilan variabel yaitu :

a. Efek disposisi

Hambatan-hambatan implementasi kebijakan ditimbulkan

dari sikap disposisi, bila personil yang ada tidak melaksanakan

kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang

lebih tinggi. Oleh karena itu, pemilihan personil dalam


12

pelaksanaan kebijakan haruslah orang-orang yang berdedikasi

pada kebijakan tersebut.

b. Melakukan pengaturan birokrasi

Dalam pengaturan birokrasi, merujuk pada pengangkatan

staf sesuai dengan kemampuan, kapasitas, dan kompetensinya.

Muara pengaturan birokrasi adalah pada pembentukan sistem

pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam

bekerja, hingga metode bypassing personil.

c. Insentif

Merubah personil dalam birokrasi pemerintah merupakan

pekerjaan yang sulit dan proses implementasi kebijakan baru

kadang tidak berjalan dengan baik. Salah satu teknik yang

disarankan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan

memanipulasi insentif-insentif. Karena pada umumnya orang

bertindak karena memiliki kepentingan, maka manipulasi

insentif oleh para pembuat kebijakan besar kemungkinan akan

mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan melaksanakan

perintah dengan baik. Dengan cara menambah keuntungan-

keuntungan atau biaya-biaya tertentu.

4. Indikator variabel birokrasi

Dalam mengukur variabel birokrasi, terdapat indikator penentu

keberhasilan variabel yaitu.


13

a. Membuat Standar Operating Procedurs (SOP)

Pengertian dari SOP adalah suatu prosedur atau aktivitas

terencana rutin yang memungkinkan para pegawai untuk

melaksankan kegiatannya pada setiap hari sesuai standar yang

ditetapkan.

b. Melaksanakan fragmentasi

Fragmentasi digunakan dengan tujuan untuk menyebarkan

tanggungjawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada

unit kerja yang sesuai dengan bidangnya.

Gambar 1. Model Pendekatan Teori Edward III

Sumber : Edward III (1980: 21) dalam Agustino (2016: 142)

B. Badan Layanan Umum Daerah

1. Pengertian Badan Layanan Umum Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun

2018 pasal 1 ayat 1 menjelaskan Badan Layanan Umum Daerah

selanjutnya disingkat dengan BLUD adalah sistem yang diterapkan

oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam


14

pola pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Fleksibilitas

adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan

menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan

kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan

bangsa. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelengaraan fungsi

organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam

rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan

berdaya saing.

Tujuan adanya BLUD menurut Peraturan Meneteri Dalam

Negeri Nomor 79 Tahun 2018 untuk memberikan layanan umum

yang lebih efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung

jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan

manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk membantu

pencapaian tujuan pemerintah daerah. BLUD merupakan bagian

dari pengelolaan keuangan daerah.

2. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Badan Layanan Umum Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negri

(PERMENDAGRI) Nomor 79 tahun 2018 pasal 99 ayat 1

menyatakan bahwa BLUD menyusun pelaporan dan

pertangungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan

yang disusun terdiri dari.

a. Laporan Realisasi Anggaran

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

c. Neraca

d. Laporan Operasional

e. Laporan Arus Kas


15

f. Laporan Perubahan Ekuitas

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi

pemerintah. Laporan keuangan yang disampaikan disertai dengan

laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau

keluaran BLUD. Tujuan laporan keuangan BLUD adalah

menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, arus kas, dan

operasional keuangan BLUD yang menyediakan informasi yang

dibutuhkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan

keputusan ekonomi (Sinurat, 2018:183).

C. Laporan Keuangan

Menurut Sinurat (2018: 117) menjelaskan laporan keuangan

merupakan laporan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi

terstruktur yang dilakukan oleh suatu entitas. Tujuan adanya laporan

keuangan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan,

realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan

perubahan ekuitas suatu entitas yang berguna bagi pengguna dalam

membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Siregar (2017) menjelaskan bahwa laporan keuangan memiliki

karakteristik kualitatif, yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu

diwujudkan dalam informasi keuangan sehingga dapat memenuhi

tujuannya. Ada empat karakteristik kaulitatif yang dimiliki laporan

keuangan, yaitu.


16

1. Relevan

Arti dari karakteristik ini, yaitu informasi yang memiliki manfaat

umpan balik, manfaat prediktif, disajikan tepat waktu, dan lengkap.

2. Andal

Pengertian dari andal, adalah informasi yang disajikan jujur, dapat

diverifikasi, dan netral.

3. Dapat dibandingkan

Arti dari dapat dibandingkan, yaitu laporan keuangan dapat

dibandingkan antar periode dan antar unit pemerintahan.

4. Dapat dipahami

Arti dari karakteristik ini, yaitu informasi yang dinyatakan dalam

bentuk dan istilah yang dapat dipahami oleh pengguna.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 pengguna

laporan keuangan pemerintah adalah masyarakat, wakil rakyat,

lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau

berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman serta

pemerintah.

D. Standar Akuntansi Pemerintah

1. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi merupakan acuan yang digunakan dalam

penyajian laporan keuangan yang ditunjukan kepada pihak-pihak

luar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka

akuntansi berterima umum (Halim dan Kusfi, 2012: 224). Menurut


17

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, dijelaskan tentang

pengertian Standar Akuntansi Pemerintah bahwa

“Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP

adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun

dan menyajikan laporan keuangan pemerintah prinsip-prinsip

akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan

laporan keuangan pemerintah”

Pemerintah menerapkan SAP berbasis akrual, penerapan SAP

berbasis akrual dapat diterapkan secara bertahap dari penerapan

SAP berbasis kas menuju akrual menjadi SAP berbasis akrual.

Basis akuntansi adalah perlakukan pengakuan atas kewajiban dan

hak yang timbul dari transaksi keuangan kas (Halim dan Kusfi,

2012: 228).

Basis akrual yaitu dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan

peristiwa ekonomi saat terjadi, bukan saat kas atau setara kas

diterima atau dibayarkan (Sinurat, 2018: 16). Sedangkan SAP

berbasis akrual dalam PP 71 tahun 2010 menurut Halim dan Kusfi

(2012) adalah SAP yang mengakui pendapatan- LO, aset, utang,

beban, dan ekuitas dalam laporan finansial berbasis akrual, serta

mengakui pendapatan-LRA, pembiayaan dan belanja dalam

pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan APBN

atau APBD yaitu basis kas. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003

menjelaskan bahwa setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan

daerah wajib menerapkan SAP (Mahsun, Sulistiyowati, dan

Purwanugraha, 2011: 53). Menurut Siregar (2017), entitas adalah


18

satu kesatuan pemerintah. Satu entitas yang kecil dapat berupa satu

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kumpulan dari SKPD

dinamakan pemerintah daerah. SKPD adalah perangkat eksekutif

daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran dan

pengguna barang.

SAP terdiri atas Kerangka Konseptual (KK) dan Pernyataan

Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). Siregar (2017) menjelaskan

bahwa PSAP merupakan SAP yang diberi judul, nomor, isi dan

tanggal berlaku. PSAP terdiri dari dua belas pernyataan, yaitu.

a. PSAP 01 : Penyajian Laporan Keuangan

b. PSAP 02 : Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

c. PSAP 03 : Laporan Arus Kas

d. PSAP 04 : Catatan atas Laporan Keuangan

e. PSAP 05 : Akuntansi Persediaan

f. PSAP 06 : Akuntansi Investasi

g. PSAP 07 : Akuntansi Aset Tetap

h. PSAP 08 : Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

i. PSAP 09 : Akuntansi Kewajiban

j. PSAP 10 : Koreksi Kesalahan, Perubahan Estimasi

Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan

k. PSAP 11 : Laporan Keuangan Konsolidasi

l. PSAP 12 : Laporan Operasional


19

Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Keuangan Republik

Indonesia Nomor 217/PMK.05/2015 Pernyataan Standar

Akuntansi Pemerintah 13 tentang Pelaporan Keuangan Badan

Layanan Umum. Di dalam website Komite Standar Akuntansi

Pemerintah juga menjelaskan bahwa terdapat tambahan PSAP yaitu

PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan

Umum. Yang mana telah dijelaskan baik di dalam Peraturan Mentri

keuangan ataupun dalam webside Komite Standar Akuntansi

Pemerintah bahwa PSAP ini publikasinya terpisah dari PSAP yang

lain, tetapi masih satu kesatuan dengan PSAP yang lain. Oleh

karena itu PSAP 13 tetap menjadi bagian PSAP, meskipun belum

ada peraturan pemerintah yang merangkum menjadi satu PSAP ini

dengan kedua belas PSAP lainnya.

Menurut Siregar (2017) Kerangka Konseptual (KK) adalah

konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi

pemerintah serta merupakan acuan bagi penyusunan standar,

penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan

keuangan dalam mencari pemecahan masalah yang belum diatur

dalam pernyatan standar akuntansi pemerintah. KK tidak harus

diikuti dengan kaku, sebagaimana dijelaskan bahwa fungsi KK

adalah acuan bagi :


20

a. Penyusun standar dalam melakukan penyusunan SAP

b. Pengguna untuk menyajikan transaksi yang tidak diatur dalam

pernyataan standar

c. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah

laporan keuangan disusun dengan standar

d. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi

yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai

dengan standar

SAP menganut azas lex specialis derogate lex generalis, yang

berarti hal yang diatur secara spesifik dalam pernyataan standar

mengalahkan hal yang diatur secara umum dalam KK (Halim

dan Kusfi, 2012 : 227-228).

2. Format Laporan Keuangan Berdasarkan SAP Berbasis Akrual

berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010,

menyebutkan bahwa laporan keuangan terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Pada paragraf 61 menjelaskan bahwa Laporan Realisasi

Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian

sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah

pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara

anggaran dan realisasi dalam satu periode. Di paragraf 62

disebutkan unsur langsung yang dicakup oleh Laporan Realisasi


21

Anggaran yaitu pendapatan-LRA, belanja, transfer dan

pembiayaan. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh

bendahara umum negara/ bendahara umum daerah atau oleh

entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak

pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum

negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam

periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak dapat

diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Transfer

adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas

pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana bagi

hasil dan pembagian. Dan pembiayaan adalah setiap

penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan

bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun

anggaran berikutnya, yang dalam pemerintah dimaksud untuk

menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Penerimaan

pembiayaan berasal dari pinjaman dan hasil investasi.

Pengeluaran pembiayaan dari pembayaran kembali pokok

pinjaman, pemberian pinjaman pada entitas lain dan pembiayaan

modal oleh pemerintah.


22

Tabel : 1 Format Laporan Realisasi Anggaran

Sumber : PP Nomor 71 tahun 2010


23

Tabel : 1 Format Laporan Realisasi (lanjutan)



24

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Dalam paragraf 63 dijelaskan bahwa laporan perubahan

saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau

penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan

dengan tahun selanjutnya.

Tabel : 2 Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih


c. Neraca

Paragraf 64 menjelaskan neraca menggambarkan posisi

keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan

ekuitas pada tanggal tertentu. Pada paragraf 65 menyebutkan

unsur yang dicakup oleh neraca yaitu aset, kewajiban dan

ekuitas. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai

dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa

masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di


25

masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah

maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,

termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk

menyediakan penyedian jasa bagi masyarakat umum dan

sumber-sumber daya yang akan dipelihara karena alasan sejarah

dan budaya. Paragraf 66 menjelaskan bahwa manfaat ekonomi

masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset

tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun

tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, beberapa

aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Paragraf 67 aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan

nonlancar. Aset dikatakan sebagai aset lancar jika diharapkan

segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai

atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal

pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria

tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. Paragraf 68 aset

lancar meliputi kas dan setara kas,investasi jangka pendek,

piutang dan persediaan. Paragraf 69 menjelaskan aset nonlancar

mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak

berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung

untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat

umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka

panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya. Paragraf 70


26

menjelaskan investasi jangka panjang merupakan investasi yang

diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi

dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode

akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi

nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain

investasi dalam Surat Utang Negara, pernyetaan modal dalam

proyek pembangunan dan investasi nonpermanen lainnya.

Intvestasi permanen yaitu pernyertaan modal pemerintah dan

investasi pemerintah lainnya. Paragraf 71 menyebutkan aset

tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,

jalan, irigasi, jaringan, aset lainnya dan konsturksi dalam

pengerjaan. Sedangkan aset nonlancar lainnya diklasifikasikan

sebagai aset kerja sama (kemitraan). Kewajiban adalah utang

yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya

mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Dalam paragraf 73 dijelaskan karakteristik esensial kewajiban

adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang

dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber

daya ekonomi di masa yang akan datang. Pasal 74 menyebutkan

kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan

tugas atau tanggungjawab untuk bertindak dimasa lalu. Dalam

konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena

penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat,


27

lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga

internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena

perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemrintah atau

dengan pemberi jasa lainnya. Paragraf 75 menyebutkan bahwa

setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai

konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan

perundang-undangan. Paragraf 76, kewajiban dikelompokan

kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka

panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok

kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas

bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang

adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan

setalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Paragraf

77 menjelaskan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang

merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada

tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir

ekuitas pada laporan perubahan ekuitas


28

. Tabel 3 Format Neraca

sumber: PP Nomor 71 2010


29

Tabel 3 Format Neraca (lanjutan)



30

d. Laporan Operasional

Paragraf 78, laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber

daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang

dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Paragraf 79 menjelaskan unsur yang dicakup secara langsung

dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban,

transfer dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat

dijelaskan sebagai berikut :

1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih.

2) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih.

3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran

uang dan/oleh suatu entitas pelaporan dan/kepada entitas

pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi

hasil.

4) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar

biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan

merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin

terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas

bersangkutan.


31

Tabel 4 Format Laporan Operasional



32

e. Laporan Arus Kas

Paragraf 80, laporan arus kas menyajikan informasi kas

sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan

transitoria yang menggambarkan saldo awal, penerimaan,

pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama

periode tertentu. Paragraf 81 menjelaskan unsur yang mencakup

dalam laporan arus kas teridiri dari penerimaan dan pengeluaran

kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke

bendahara umum negara/daerah.

2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari

bendahara umum negara/daerah.


33

Tabel 5 Format Laporan Arus Kas



34

Tabel 5 Format Laporan Arus Kas (lanjutan)



35

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Paragraf 82, menjelaskan laporan perubahan ekuitas

menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 6 Format Laporan Perubahan Ekuitas


g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Paragraf 83 menyebutkan catatan atas laporan keuangan

meliputi naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam

laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan

operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca dan laporan arus

kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencangkup informasi

tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas

pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan

untuk diungkapkan di dalam SAP serta ungkapan-ungkapan

yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan


36

keuangan secara wajar. Catatan atas laporan keuangan

mengungkapkan/ menyajikan/ menyediakan hal-hal sebagai

berikut.

a) Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan

dan entitas akuntansi

b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan

ekonomi makro

c) Menyajikan ikhtisar pencapaiantarget keuangan selama tahun

pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam

perncapaian target

d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan

keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih

untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-

kejadian penting lainnya

e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang

disajikan pada lembar muka laporan keuangan

f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan

Standar Akuntansi Pemerintah yang belum disajikan dalam

lembar muka laporan keuangan

g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk

penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar

muka laporan keuangan


37

E. Penelitian Terdahulu

Menurut Wiryaningsih, Sulindawati, dan Prayudi (2017)

menjelaskan menjelaskan penerapan peraturan pemerintahan no. 71

tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada

Rumah Sakit Umum Kabupaten Bangli. Dalam penelitian ini

menggunakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data-data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang didasari oleh orang

atau perilaku yang diamati. Dalam penerapan Peraturan Pemerintah

Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis

Akrual pada Rumah sakit Umum Kabupaten Bangli masih belum

optimal dikarenakan sumber daya manusia masih terkendala dalam

pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, serta masih

adanya kendala dengan sistem informasi akuntansi karena masih

kurangnya pemahaman terhadap sistem yang diberikan dan dalam

mengaplikasikannya. Sehingga pemahaman mereka mengenai

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tidak sepenuhnya

dimengerti dan masih memerlukan bantuan dari pihak lain untuk

memahami dan mempraktekannya sesuai dengan pedoman Peraturan

Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.


38

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Menurut Creswell

(2018: ix) studi kasus merupakan jenis pendekatan kualitatif yang

mempelajari sebuah kasus tertentu dalam konteks atau setting kehidupan

nyata. Sehingga hasil dari penelitian hanya dapat digunakan oleh RSUD

Wonosari saja.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari,

yang beralamatkan di Jl. Taman Bakti No. 6, Purbosari, Wonosari,

Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa

Yogyakarta

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai dari Januari 2019 sampai dengan Mei

2019

C. Subjek dan Objek Penelitan

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah bagian keuangan

RSUD Wonosari


39

2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah prosedur penyusunan

laporan keuangan, dan laporan keuangan RSUD Wonosari.

D. Data yang Dibutuhkan

1. Data Primer

Dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang

berasal dari sumber asli dan dikumpulkan secara khusus untuk

menjawab pertanyaan penelitian (Spillane, 2008 : 137). Data primer

yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara

dengan bagian keuangan RSUD Wonosari.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari subjek

penelitian (Suliyanto, 2018 : 156). Dalam penelitian ini data sekunder

yang digunakan adalah.

a. Profil tentang RSUD Wonosari

b. Struktur Organisasi RSUD Wonosari

c. Laporan Keuangan RSUD Wonosari

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap

pihak-pihak terkait, antara lain kepala seksi keuangan terkait dengan

kebijakan-kebijakan implementasi SAP dan bagian keuangan terkait


40

dengan pembuatan laporan keuangan sehingga memperoleh

keterangan yang objektif.

2. Dokumentasi

Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dokumen-

dokumen terkait dengan penyajian laporan keuangan RSUD Wonosari

yaitu laporan keuangan RSUD Wonosari tahun 2018.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada

teknik analisis Model Miles dan Huberman dalam Sugiyono, (2016: 246)

yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan/verifikasi.

Adapun tahap – tahap analisis data sebagai berikut.

1. Tahap analisis data untuk persiapan implementasi SAP pada penyajian

laporan keuangan RSUD Wonosari:

a. Mendeskripsikan data persiapan yang dilakukan RSUD Wonosari

untuk penerapan SAP berdasarkan hasil wawancara

b. Membandingkan data hasil wawancara dengan indikator dalam

Teori Edward III

c. Membuat kesimpulan atas dasar hasil analisis berdasarkan

kriteria. Kriteria yang dimaksud dalam Teori Edward III yang di

jelaskan dalam Winarno (2012: 177) bahwa empat variabel yang

berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara

simultan dan berinteraksi satu sama lain. Sehingga untuk menilai


41

kesiapan menurut teori Edward III perlu memenuhui semua

varibel.

2. Tahap analisis data untuk implementasi SAP pada penyajian laporan

keuangan RSUD Wonosari:

a. Mendeskripsikan data laporan keuangan RSUD Wonosari tahun

2018

b. Membandingkan laporan keuangan RSUD Wonosari dengan

Standar Akuntansi Pemerintah

c. Membuat kesimpulan atas dasar hasil analisis berdasarkan

kriteria. Kriteria yang dimaksud berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 pasal 99 ayat 3 bahwa

laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP). Sehingga untuk menilai penerapan SAP dalam

penyajian laporan keuangan BLUD, perlu memenuhi semua isi

SAP.


42

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah dan Perkembangan

RSUD Wonosari adalah salah satu rumah sakit milik pemerintah yang

terletak di Dusun Jeruksari, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Wonosari,

Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. RSUD

Wonosari sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda, dimana

dahulunya RSUD ini hanya sebuah Balai Pengobatan kemudian meningkat

menjadi tempat perawatan orang sakit. Saat terjadinya wabah

Hongerodema (HO) pada jaman penjajahan, fasilitas kesehatan ini

ditingkatkan menjadi mirip rumah sakit. Sejak beridiri sampai dengan saat

ini, RSUD Wonosari sudah mengalami beberapa kali peningkatan baik

fisik bangunan, sarana dan prasarana, hingga peningkatan jumlah sumber

daya manusia. RSUD Wonosari juga sudah mengalami peningkatan type

rumah sakit dari D ke C pada tahun 1993 berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Kesehatan RI Nomor 201/MENKES/SK/II/1993 tanggal 26

Februari 1993.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

RSUD Wonosari memiliki tugas pokok sebagai rumah sakit milik

pemerintah kabupaten Gunungkidul untuk menyelenggarakan urusan


43

rumah tangga Pemerintah Daerah dan pembantu dibidang pelayanan

kesehatan kepada masyarakat .

2. Fungsi

RSUD Wonosari memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dibidang

pengelolaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan

kepada masyarakat

c. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

d. Pengelolaan tata usaha Rumah Sakit Umum Daerah

Selain itu RSUD Wonosari juga berfungsi sebagai rumah sakit

rujukan di wilayah Kabupaten Gunungkidul, sehingga dituntut untuk

dapat memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar

yang telah ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan

masyarakat.


44

C. Struktur Organisasi

Berikut ini adalah bagan sususnan organisasi RSUD Wonosari

Gambar 2. Bagan Susunan RSUD Wonosari

Sumber : Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2018


45

D. Kondisi Geografis dan Batas Wilayah

RSUD Wonosari berada di Kabupaten Gunungkidul, yang merupakan

daerah perbukitan kapur/KARST atau yang lebih dikenal dengan kawasan

Gunung Seribu. Kabupaten Gunungkidul masuk dalam propinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta, dengan batas wilayah timur Kabupaten Wonogiri

dan Pacitan, utara dengan Kabupaten Klaten dan Sleman, barat dengan

Kabupaten Bantul dan sebelah selatan oleh Samudra Indonesia. Kabupaten

Gunungkidul memiliki luas mencapai 1.485,36 km2 atau 46,63% dari

keseluruhan wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Visi dan Misi

1. Visi

Rumah sakit pilihan utama, unggul dalam pelayanan, terjangkau

oleh semua

2. Misi

a. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan

terjangkau

b. Mengoptimalkan sarana prasarana untuk menunjang pelayanan

c. Meningkatkan kapasitas SDM yang profesional pada bidang

tugasnya

d. Meningkatkan kinerja administrasi dan keuangan yang efektif

dan efisen


46

F. Motto dan Budaya Kerja

1. Motto

Motto RSUD Wonosari adalah “Cepat, Bersih, Simpati” disingkat CBS

2. Budaya Kerja

Budaya kerja yang dimiliki oleh RSUD Wonosari adalah 4K sebagai

berikut :

a. Kerja keras

b. Kerja cerdas

c. Kerja tuntas

d. Kerja ikhlas


47

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Data Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 April

2019 dan 22 Mei 2019 di RSUD Wonosari, didapatkan data

mengenai kesiapan RSUD Wonosari perihal penerapan SAP yang

digunakan untuk membuat laporan keuangan RSUD Wonosari.

Responden yang diwawancara ada dua orang, yaitu Ibu Yuni

sebagai kepala seksi keuangan dan mas Kikin sebagai staf

keuangan yang bertugas untuk membuat laporan keuangan. Dalam

wawancara diketahui bahwa RSUD Wonosari dalam penerapan

SAP mengalami dua fase dimana fase pertama adalah fase

peralihan dari kas menuju akrual, yang dimulai dari tahun 2012.

Kemudian menjadi akrual penuh pada tahun 2015.

Penelitian ini menggunakan pendekatan model Edward III

(1980) yang terdapat di dalam buku Agustino (2017) untuk

menganalisis kesiapan penerapan SAP pada penyajian laporan

keuangan RSUD Wonosari dinilai dari aspek-aspek yang ada

didalam teori Edward III. Alasan digunakan teori Edward III

dilandasi dari dasar pemikiran teori ini yaitu melihat prakondisi-

prakondisi apa yang diperlukan agar sebuah implementasi dapat

berhasil. Untuk menilai kesiapan berdasarkan teori Edwards III ada


48

empat aspek yang dapat menggambarkan kesiapan penerapan SAP

sebagai berikut.

a. Aspek Komunikasi

Adanya Standar Akuntansi Pemerintah untuk pembuatan

laporan keuangan RSUD Wonosari sudah dikomunikasikan,

melalui sosialisasi berupa diklat-diklat yang diikuti, rapat

koordinasi, mengikuti forum diskusi yang dibuat oleh BKAD

serta koordinasi langsung antara pembuat laporan keuangan

dengan BKAD.

b. Aspek Sumber Daya

Ditinjau dari segi sumber daya manusia, RSUD Wonosari

sudah memiliki sumber daya yang berkompeten untuk

melaksanakan tugas pembuatan laporan keuangan berdasarkan

SAP. Setiap pelaksana kebijakan juga memiliki wewenang

untuk setiap tangungjawab yang dimilikinya. Sedangkan dari

sarana dan prasarana juga sudah memadai untuk mendukung

penerapan SAP, seperti adanya komputer, internet dan aplikasi

pendukung.

c. Aspek Disposisi

Pegawai RSUD Wonosari khususnya yang melakukan

pelaksanaan kebijakan penerapan SAP mendukung adanya

penerapan standar ini dalam pembuatan laporan keuangan. Staf

yang ditunjuk dalam pelaksanaan kebijakan ini juga sudah


49

sesuai dengan kompetensinya. Insentif yang diberikan juga

sudah sesuai dengan kinerjanya.

d. Aspek Birokrasi

Secara khusus RSUD Wonosari tidak membuat Standar

Operating Procedures (SOP) untuk pembuatan laporan

keuangan berdasarkan SAP. Dalam pembuatan laporan

keuangannya terdapat pembagian tugas untuk para pelaksana

kebijakan.

2. Data Laporan Keuangan RSUD Wonosari tahun 2018

RSUD Wonosari sebagai perangkat pemerintah daerah yang

bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada masyarakat,

memberikan pertangungjawaban pada pelaksanaan kegiatannya

dengan membuat laporan keuangan. Berdasarkan wawancara yang

dilakukan pada tanggal 29 April 2019 dan 22 Mei 2019 di RSUD

Wonosari kepada narasumber Ibu Yuni sebagai kepala seksi

keuangan dan Mas kikin sebagai pembuat laporan keuangan,

dijelaskan bahwa RSUD Wonosari membuat lima laporan

keuangan sebagai bentuk pertangungjawaban. Untuk

mempermudahkan pembuatan laporan keuangan, pemerintah

daerah memberikan aplikasi pembuat laporan keuangan untuk

RSUD Wonosari yang dinamakan Sistem Informasi Pengelolaan

Keuangan Daerah (SIPKD). Dalam penelitian ini akan digunakan

perbandingkan SAP dan laporan keuangan yang dibuat RSUD


50

Wonosari. Saat ini RSUD Wonosari sudah menggunakan basis

akrual, lima laporan keuangan RSUD Wonosari tahun anggaran

2018 yaitu :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2018

Dalam Laporan Realisasi Anggaran RSUD Wonosari tahun

2018 hanya terdapat akun pendapatan dan belanja. Pendapatan

diklasifikasikan menjadi pendapatan asli daerah dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah. Belanja diklasifikasikan

menjadi belanja operasi dan belanja modal. Pendapatan dan

biaya disajikan dengan mencantumkan anggaran dan realisasi

yang menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA).

b. Neraca Tahun 2018

Isi dari neraca tahun 2018 RSUD Wonosari diklasifikasikan

menjadi aset, kewajiban dan ekuitas. Aset diklasifikasikan

menjadi aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Kewajiban yang

dimiliki oleh RSUD Wonosari hanya kewajiban jangka pendek.

c. Laporan Operasional (LO) Tahun 2018

Laporan Operasional yang dibuat oleh RSUD Wonosari

adalah laporan yang menyajikan pendapatan dan beban yang

digunakan oleh RSUD Wonosari untuk membiaya kegiatan

operasionalnya selama tahun 2018. Selain pendapatan dan

beban, dalam laporan operasional juga terdapat surplus/defisit


51

dari kegiatan dari operasional dan surplus/defisi dari kegiatan

non operasional.

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2018

Laporan perubahan ekuitas yang dibuat oleh RSUD

Wonosari terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit laporan

operasional dan jumlah ekuitas akhir. Dalam laporan perubahan

ekuitas yang dibuat oleh RSUD Wonosari pada tahun 2018,

terdapat dua kolom. Kolom yang pertama menyajikan

perubahan ekuitas pada tahun 2018 dan yang kedua pada tahun

2017.

e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2018

Dalam catatan atas laporan keuangan yang dibuat oleh RSUD

Wonosari pada tahun 2018 menjelaskan lebih rinci dari laporan-

laporan yang sudah dibuat. Dimulai dari menjelaskan pos-pos

yang terdapat di laporan realisasi anggaran, neraca, laporan

operasional dan laporan perubahan ekuitas.


52

B. Analisis Data

1. Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berdasarkan Teori Edward III

Tabel 7 Hasil Analisis Kesiapan Penerapan SAP

NO Aspek Teori

Edward III

RSUD

Wonosari

Penyajian Refrensi

Sama Tidak Sama

1 Komunikasi Transmisi adalah

penyaluran

komunikasi dalam

implementasi suatu

kebijakan

RSUD Wonosari melakukan

penyaluran komunikasi

dalam implementasi SAP

pada penyajian laporan

keuangan

Transkrip nomor 5

Kejelasan adalah

komunikasi yang

diterima harus jelas

dan tidak membing-

ungkan

Informasi terkait penerapan

SAP dalam penyajian

laporan keuangan RSUD

Wonosari sudah jelas dan

tidak membingungkan

Transkrip nomor

11

Konsistensi adalah

informasi yang

diberikan haruslah

tidak berubah-ubah

Informasi yang diberikan

terkait penerapan SAP

dalam penyajian laporan

keuangan RSUD Wonsari

tidak berubah-ubah

Transkrip nomor

18

Sumber : Data diolah,2019


53

Tabel 7 Hasil Analisis Kesiapan Penerapan SAP (Lanjutan)

NO Aspek Teori

Edward III

RSUD

Wonosari

Penyajian Refrensi

Sama Tidak Sama

2 Sumber

Daya

Staf adalah sumber

daya utama dalam

implemen-tasi

kebijakan, sehingga

harus

mencukupi/memada

i dan kompeten.

Staf sebagai sumber daya

utama dalam implementasi

penerapan SAP, sehingga

staf yang dimiliki sudah

mencukupi/ memadai dan

kompeten

Transkrip nomor 7

dan 8

Informasi adalah

sumber penting

dalam implemen-

tasi kebijakan yang

dibagi menjadi dua

yaitu informasi

mengenai

pelaksanaan

kebijakan dan data

kepatuhan personil

lain terhadap

peraturan

pemerintah

Informasi adalah sumber

penting dalam implementasi

SAP pada penyajian laporan

keuangan RSUD Wonosari

yang dibagi menjadi dua

yaitu informasi mengenai

pelaksanaan kebijakan dan

data kepatuhan personil lain

terhadap peraturan

pemerintah

Transkrip nomor 5

dan 12



54


NO Aspek Teori

Edward III

RSUD

Wonosari

Penyajian Refrensi

Sama Tidak Sama

Wewenang adalah

otoritas atau

legitimasi bagi para

pelaksana kebijakan

dalam

melaksanakan

kebijakan yang

diterapkan.

Para pelaksana kebijakan di

RSUD Wonosari memiliki

otoritas atau legitimasi

dalam melaksankan

kebijakan yang diterapkan

Transkrip nomor

13

Fasilitas adalah

fasilitas fisik yang

menjadi pendukung

dalam implemen-

tasi kebijakan


fasilitas fisik yang menjadi

pendukung dalam

implementasi SAP dalam

peyajian laporan keuangan

Transkrip nomor 9



55


NO Aspek Teori

Edward III

RSUD

Wonosari

Penyajian Refrensi

Sama Tidak Sama

3 Disposisi Wewenang adalah

otoritas atau

legitimasi bagi para

pelaksana kebijakan

dalam

melaksanakan

kebijakan yang

diterapkan.

Para pelaksana kebijakan

penerapan SAP pada

penyajian laporan keuangan


sikap disposisi, bila personil

yang ada tidak melaksankan

kebijakan-kebijakan yang

diinginkan oleh pejabat

yang lebih tinggi

Transkrip nomor

12

Melakukan

Pengaturan

Birokrasi merujuk

pada pengangkatan

staf sesuai dengan

kemampuan,

kapasitas dan

kompetensinya

Staf yang ditunjuk sesuai

dengan kemampuan,

kapasitas dan komptensinya

untuk menerapkan SAP

pada penyajian laporan


Transkrip nomor 7



56


NO Aspek Teori

Edward III

RSUD

Wonosari

Penyajian Refrensi

Sama Tidak Sama

Insentif adalah alat

untuk mempenga-

ruhi tindakan para

pelaksana

melaksanakan

perintah dengan

baik

RSUD Wonosari tidak

menggunakan alat berupa

insentif untuk

mempengaruhi tindakan

para pelaksan melaksankan

perintah dengan baik

Transkrip nomor

14

4 Struktur

Birokrasi

Membuat SOP

adalah membuat

suatu prosedur atau

aktivitas terecana

rutin yang

memungkinkan para

pegawai melaksana-

kan kegiatannya

setiap hari sesuai

standar yang

ditetapkan

RSUD Wonosari tidak

membuat suatu prosedur

atau aktivtas terecana rutin

yang memungkinkan

pegawai melaksankan

kegiatannya setiap hari

sesuai standat yang

ditetapkan

Transkrip nomor

17



57

NO Aspek Teori

Edward III

RSUD

Wonosari

Penyajian Refrensi

Sama Tidak Sama

Melaksanakan

Fragmentasi adalah

menyebarkan

tangungjawab

berbagai aktivitas,

kegiatan, atau

program pada unit

kerja yang sesuai

bidangnya

RSUD Wonosari

menyebarkan

tanggungjawab berbagai

aktivitas, kegiatan, atau

program pada unit kerja

yang sesuai bidangnya

Transkrip nomor

10


Berdasarkan dua belas indikator dalam Teori Edward III yang digunakan untuk menganalisis kesiapan Rumah Sakit Umum

Daerah Wonosari dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah untuk penyajian laporan keuangan, terdapat sepuluh indikator

yang sudah sama dan dua indikator yang tidak sama. Indikator yang sudah sama yaitu transmisi, kejelasan, konsistensi, staf,

informasi, wewenang, fasilitas, efek disposisi, melakukan pengaturan birokrasi, dan melaksanakan fragmentasi. Sedangkan dua

indikator yang belum terpenuhi yaitu insentif dan membuat SOP.


58


59

2. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah PP 71 Tahun 2010

Tabel 8 Hasil Analisis Penerapan SAP

No Kriteria Paragraf SAP PP No 71 Tahun 2010 RSUD Wonosari

Penyajian Data Refrensi

Sama Tidak

Sama

1 Basis

Akuntan

-si

Paragraf

42

Basis akuntansi yang

digunakan dalam laporan

keuangan pemerintah adalah

basis akrual, untuk

pengakuan pendapat-LO,

beban, aset kewajiban dan

ekuitas .

Basis akuntansi yang

digunakan dalam laporan


adalah basis akrual sesuai

dengan hasil wawancara dan

Peraturan Bupati.

Dokumen

dan

transkrip

nomor 2

2 Unsur

Lapo-

ran

Keuan-

gan

Paragraf

60

Laporan Keuangan

pemerintah terdiri dari

laporan pelaksanaan anggaran

(budgetary reports), Laporan

Finansial dan CaLK.

Laporam keuangan yang

dibuat oleh RSUD

Wonosari terdiri dari LRA,

LO, Neraca, LPE dan CaLK

sesuai dari hasil wawancara

dan berdasarkan peraturan

menteri dalam negri.

Dokumen

dan

transkrip

nomor 19



60

Tabel 8 Hasil Analisis dan Penerapan SAP (Lanjutan)



Sama Tidak

Sama

Laporan pelaksanaan

anggaran terdiri dari LRA

dan Laporan Perubahan SAL.

Laporan Finansila terdiri dari

Neraca, Lo, LPE dan LAK.

CaLK merupakan laporan

yang merinci atau

menjelaskan lebih lanjut atas

pos-pos laporan pelaksanaan

anggaran maupun laporan

finansial dan merupakan

laporan yang tidak

terpisahkan dari laporan

pelaksanaan anggaran

maupun laporan finansial.

3 Laporan

Realisasi

Anggaran

Paragraf

61

Laporan Realisasi Anggaran

menyajikan ikhtisar sumber,

alokasi dan pemakaian

sumber daya keuangan yang

dikelola oleh pemerintah

pusat/daerah,

Laporan Realisasi

Anggaran yang dibuat

oleh RSUD Wonosari

hanya menyajikan

pendapatan dan belanja

saja,

Doku-men

dan

transkrip

nomor 24



61




Sama Tidak

Sama

yang menggambarkan

perbandingan antara

anggaran dan realisasinya

dalam satu periode

pelaporan.

namun sudah

menggambarkan

perbandingan antara

anggaran dan realisasi

dalam satu periode

pelaporan.

Paragraf

62

Unsur yang dicakup secara

langsung oleh Laporan

Realisasi Anggaran terdiri

dari pendapatan-LRA,

belanja, transfer dan

pembiayaan.

Unsur yang dicakup dalam

Laporan Realisasi Anggaran

yang dibuat oleh RSUD

Wonosari hanya pendapatan

dan belanja.

Doku-men

dan

transkrip

nomor 24

4 Neraca Paragraf

64

Neraca menggambarkan

posisi keuangan suatu

entitas pelaporan mengenai

aset, kewajiban dan ekuitas

pada tanggal tertentu.

Neraca RSUD Wonosari

menggambarkan posisi

keuangan suatu entitas

pelaporan mengenai aset,

kewajiban dan ekuitas pada

tanggal tertentu.

Doku-men

dan

transkrip

nomor 25

Paragraf

65

Unsur yang dicakup oleh

neraca terdiri dari aset,

kewajiban dan ekuitas.

Unsur yang dicakup oleh

RSUD Wonosari yaitu aset,

kewajiban dan ekuitas.

Doku-men

dan

transkrip

nomor 25 Sumber : Data diolah,2019


62




Sama Tidak

Sama

Paragraf

66

Manfaat ekonomi masa

depan yang terwujud dalam

aset adalah potensi aset

tersebut untuk memberikan

sumbangan, baik langsung

maupun tidak langsung,

bagi kegiatan operasional

pemerintah, berupa aliran

pendapatan atau

penghematan belanja bagi

pemerintah.

Potensi aset yang dimiliki

dapat memberikan

sumbangan baik langsung

maupun tidak langsung

bagi kegiatan operasional

baik berupa aliran

pendapatan maupun

penghematan belanja.

Transkrip

nomor 26

Paragraf

67

Aset diklasifikasikan ke

dalam aset lancar dan

nonlancar.

Dalam neraca yang dibuat

oleh RSUD Wonosari, aset

diklasifikasikan ke dalam

aset lancar dan aset

nonlancar.

Dokumen

dan

transkrip

nomor 27

Paragraf

68

Aset lancar meliputi kas dan

setara kas, investasi jangka

pendek, piutang dan

persediaan.

Aset lancar yang disajikan

dalam neraca yang dibuat

RSUD Wonosari meliputi

kas dan setara kas dan

persediaan.

Dokumen

dan

transkrip

nomor 28



63


No Kriteria Paragraf SAP PP No 71 Tahun

2010 RSUD Wonosari

Penyajian Data

Refrensi Sama Tidak

Sama

Paragraf

69

Aset nonlancar mencakup

aset yang bersifat jangka

panjang, dan aset tak

berwujud yang digunakan

baik langsung maupun

tidak langsung untuk

kegiatan pemerintah atau

yang digunakan

masyarakat umum. Aset

nonlancar diklasifikasikan

menjadi investasi jangka

panjang, aset tetap, dana

cadangan dan aset lainnya.

Dalam aset nonlancar

RSUD Wonosari

mengklasifikasikan

menjadi aset tetap dan aset

lainnya.

Dokumen

dan

transkrip

nomor 29

Paragraf

70

Investasi jangka panjang

merupakan investasi yang

diadakan dengan maksud

untuk mendapatkan

manfaat ekonomi dan

manfaat sosial dalam

waktu lebih dari satu

periode.

RSUD Wonosari tidak

melakukan transaksi

berkaitan dengan investasi

jangka panjang

Dokumen

dan

transkrip

nomor 30



64


No Kriteria Paragraf SAP PP No 71 Tahun

2010 RSUD Wonosari

Penyajian Data

Refrensi Sama Tidak

Sama

Paragraf

71

Aset tetap meliputi tanah,

peralatan dan mesin,

gedung dan bangunan,

jalan, irigasi, dan jaringan

aset, aset tetap lainnya.

Aset tetap yang dimiliki

RSUD Wonosari meliputi

tanah, peralatan dan mesin,

jalan, irigasi, aset tetap

lainnya, kontruksi dalam

pengerjaan dan akumulasi

penyusutan.

Dokumen

dan

transkrip

nomor 31

Paragraf

72

Aset nonlancar lainnya

dikasifikasikan sebagai

aset lainnya. Termasuk

analisis penerapan standar akuntansi pemerintah … · 2019. 8. 22. · analisis penerapan standar...

Documents