analisis kebijakan publik

Download Analisis kebijakan publik

If you can't read please download the document

Post on 15-Apr-2017

1.537 views

Category:

Documents

57 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • Drs. H.R. Tomtom Utama, GS, MSi

    *

  • MENGAPA KITA MEMPELAJARI ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK analisis mengenai kebijakan (analysis of policy) dan

    analisis untuk pembuatan kebijakan (analysis for policy)

    (untuk ini lihat : Gordon, Lewis dan Young, 1977). Pembagian seperti itu penting terutama kalau kita memusatkan perhatian pada analisis kebijakan sebagai kegiatan akademik yang bertalian langsung dengan masalah peningkatan taraf pemahaman kita mengenai masalah-masalah kebijakan (policy problems), dan analisis kebijakan sebagai kegiatan terapan yang inti kegiatannya tidak lain dimaksudkan guna membantu memecahkan masalah-masalah sosial.(problem solving)

  • Kebijakan mempunyai dimensi instrumental dalam menghasilkan keputusan, program dan basil lainnya dengan nilai-nilai yang diyakini oleh para aktor pengambil kebijakan, adanya seperangkat hubungan dalam kebijakan yang merupakan jalur komunikasi norina-norma etika dan moral, proses membangun jalinan kepercayaan (trust) dan solidaritas antar aktor. kebijakan dapat menghasilkan "nilai-nilai" yang anti-nilai seperti dominasi dan proses non-developmental. Setidaknya itu yang diutarakan oleh Mark Considine dalam bukunya Public Policy, A Critical Approach (1994).

    *

  • PENTINGNYA KEBIJAKAN PUBLIKTHOMAS R. DYE (1995)pertimbangan atau alasan ilmiah scientific reasons). Kebijakan publik dipelajari dalam rangka untuk menambah pengetahuan yang lebih mendalam. Mulai dan asaInva, prosesnya, perkembangannya serta akibat-akibat yang ditimbulkannya bagi masyarakat.

    pertimbangan atau alasan profesional (profesional reasons). Don K. Price (1965:122-135) memberikan pemisahan antara scientific-estate yang hanya mencari untuk kepentingan ilmu pengetahuan untuk pemecahan masalah dengan profesional-estate yang berusaha menerapkan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah sosial secara praktis.

    *

  • 3. pertimbangan atau alasan politis (political reason). Kebijakan publik dipelajari pada dasarnya agar setiap perundangan dan reguiasi vang dihasilkan dapat tepat guna mencapai tujuan vang sesuai target.

    *

  • DEFINISIROBERT EVESTONE hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya2.HEINZ EULAU & KENNETH PREWITTkeputusan tetap, yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repitisi) tingkahlaku mereka yang mernbuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebutDYE kebijakan publik, adalah apa dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan4.RICHARD ROSEsebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan. sebagai keputusan yang berlainan

    *

  • 5.CARL FRIEDRICHserangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dimana terdapathambatan-hambatan(kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapal tujuan yang dimaksud6.JAMES ANDERSONserangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu masalah atau suatu hal yang diperhatikan7.DAVID EASTONsebagai "otoritas" dalam sistem pohtik-, yaitu: "para senior, kepala tertinggi, eksckutif legislatif para hakim, administrator, penasehat, para raja, dan sebagainya

  • KESIMPULANpada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu dari perilaku yang berubah atau acakkebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari keputusan yang terpisah-pisah. misalnya, suatu kebijakan tidak hanya, meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannyakebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat,

  • kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatifsecara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakanpemerintah yang jelas dalam menangani suatu masalah; secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu kepuyusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan

    kebijakan publik, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukurn dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah

  • KATEGORI KEBIJAKAN PUBLIK1.policy demands Permintaan kebijakan, merupakan permintaan/kebutuhan/klaim yang dibuat oleh warga masyarakat secara pribadi/kelotnpok dcngar, resmi dalam sistem politik oleh karena adanya masalah yang mereka rasakan2.policy decisions putusan kebijakan, adalah putusan yang dibuat pejabat publik yang mememntahkan untuk memberi arahan kegiatan-kegiatan kebijakan3. policy statementspernyataan kebijakan. adalah ungkapan secara formal atau artikulasi dari keputusan politik yang telah ditetapkan

  • 4.policy outputshasil kebijakan adalah perwujudan nyata" dari kebijakan publik, atau sesuatu yang sesungguhnya dikerjakan menurut keputusan dan pernyataan kebijakan, atau apa yang dikerjakan pemerintah5. policy outcomes.akibat dari kebijakan adalah konsekuensi kebijakan yang diterima masyarakat, balk yang diinginkan atau yang tidak diinginkan, yang berasal dari apa yang dikerjakan atau yang tidak dikerlakan oleh pemerintah

  • TEORI PEMBUATAN KEPUTUSANTEORI RASIONAL-KOMPREHENSIF (THE RATIONAL-COMPREHENSIVE THEORY)TEORI INKREMENTAL (THE INCREMENTAL THEORY)TEORI PENGAMATAN TERPADU (MIXED-SCANNING THEORY)

  • TEORI RASIONAL-KOMPREHENSIF (THE RATIONAL-COMPREHENSIVE THEORY)Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dipisahkan dari masalah-masalah lainnya atau paling tidak dipertimbangkan secara mendalam kalau dibandingkan dengan masalah lainnya.Tujuan-tujuan, nilai-nilai, atau sasaran yang menjadi pedoman pengambil keputusan dijelaskan dan diranking menurut kepentingannya.Bermacam-macam alternatif yang berhubungan dengan masalahnya diteliti secara seksama.Konsekuensi (biaya dan manfaataya) yang akan ditimbulkan oleh setiap alternatif diteliti.Masing-masing alternatif dan akibat yang menyertainya dibandingkan dengan alternatif lainnya.Pembuat keputusan akan memilih alternatif, dan konsekuensinya yang mendorong pencapaian tujuan, nilai atau objeknya.

  • TEORI INKREMENTAL (THE INCREMENTAL THEORY)

    Pemilihan tujuan atau sasaran dan analisis empiris dari tindakan yang diperlukan untuk mencapainya lebih bersifat saling menjalin daripada terpisah-pisah satu dengan lainnya.Pembuat keputusan hanya mempertirnbangkan beberapa alternatif yang berhubungan dengan masalahnya, dan hal ini akan dibedakan hanya yang bersifat menambah dari kebijakan yang ada.Untuk masing-masing alternatif hanya akibat (konsekuensi) yang penting yang akan dievaluasi.Masalah yang dihadapi pembuat keputusan secara kontinvu didefinisikan kembali.Tidak akan terdapat keputusan tunggal atau pemecahan yang benar untuk suatu masalah. Tes pada keputusan yang baik adalah bahwa bermacam-macam analisis ternyata langsung menyetujuinya, tanpa menyetujui bahwa keputusan merupakan alat yang paling cocok pada suatu objek yang telah disetujui.Pembuatan keputusan yang bersifat menambahkan sesungguhnya merupakan perbaikan dan lebih sesuai untuk kemajuan saat ini, lebih menunjukkan ketidaksempurnaan sosial yang konkret daripada untuk peningkatan tujuan sosial dimasa mendatang.

  • MIXED-SCANNING THEORYAmitai Etzioni

    Suatu pendekatan untuk membuat keputusan yang relatif berbeda dengan teori-teori pembuatan keputusan sebelumnya.Mixed-Scanning Theory memperhitungkan baik keputusan fundamental (Teori Rasional-Komprehensif) maupun Teori Inkremental.Dalam Mixed-Scanning Theory, pembuat keputusan dimungkinkan menggunakan baik teori rasional-komprehensif maupun teori inkremental dalam keadaan yang berbeda.Mixed-Scanning Theory memperhitungkan kemampuan pembuat keputusan yang berbeda-beda, semakin tinggi kemampuan pembuat keputusan dalam memberikan kekuasaan untuk melaksanakan keputusannya, maka semakin banyak scanning yang secara realistis diikutsertakan, dan semaik banyak cakupan yang di scanning, maka keputusan akan semaik efektif.Mixed-Scanning Theory merupakan pendekatan kompromi yang menggunakan kombinasi dari incrementalisme dan rasionalisme.

  • FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBUAT KEPUTUSAN(James Anderson; 1984)1. POLITICAL VALUESnilai-nilai atau standar-standar politik. Pembuat keputusan dapat mengevaluasi alternatif kebijakan untuk kepentingan partai politiknya atau kelompoknya, maka hal ini menggambarkan bagaimana nilai-nilai politis dapat merangsek masuk dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pengambil keputusan.

    2. ORGANIZATION VALUES nilai-nilai atau standar-standar organisasional. Pembuat keputusan, khususnya birokrat, seringkali juga dipengaruhi oleh nilai organisasional.

    3. PERSONAL VALUESnilai-nilai personal. Urgensi untuk melindungi atau mempromosikan keadaan fisik atau keuangan seseorang yang baik, reputasi, atau posisi historis seseorang dapat juga dijadikan sebagai kriteria keputusan.

  • 4. POLICY VALUESnilai-nilai atau standar-standar kebijakan yang berwarna kepentingan publik. Baik diskusi ataupun sinisme dalam masalah ini tidak harus membuat kita menyimpulkan bahwa pembuat keputusan politik hanya dipengaruhi oleh pertimbangan politik, organisasi, atau kepentingan pribadi. Pembuat keputusan dapat bertindak dengan baik berdasarkan persepsi mereka mengenai kepentingan publik atau kepercapan pada kebijakan publik yang secara moral benar atau pantas.

    5. IDEOLOGICAL VALUESnilai-nilai atau standarstandar ideologis. ldeologi adalah sekumpulan kepercayaan dan nilai yang berhubungan secara logis yang memberikan gambaran sederhana mengenai dunia dan cara bertindak sebagai petunjuk bagi seseorang untuk berperilaku.

  • PENDEKATAN DALAM ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIKTEORI SISTEM (SYSTEM THEORY)

    Kebijakan publik dapat dipandang sebagai reaksi sistem politik untuk kebutuhan yang timbul dari lingkungan sekitarnya.Sistem Politik (David Raston, 1965) terdiri dari kegiatan dan lembaga yang dapat diidentifikasikan dan saling berhubungan dalam masyarakat yang dapat membuat keputusan berdasarkan wewenang (atau penempatan nilai) yang mengikat dimasyarakat.Kegunaan teori sistem untuk studi kebijakan publik dibatasi oleh sifatnya yang sangat umum. Lebih-lebih, hal tersebut dikatakan tidak banyak memperhatikan bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana kebijakan dikembangkan dalani "kotak hitam(black box)

  • The Intra-Social Environtment

    Sistem EkologiSistem SosialSistem BudayaSistem Ekonomi dll

    The Extra-Social Environtment

    Sistem Sosial InternasionalSistem Budaya InternasionalSistem Politik Internasionaldll

    DEMANDSSUPPORTSISTEM POLITIKFORMULASIKEBIJAKAN PUBLIKOUTPUT

    UMPAN BALIKTEORI SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK

  • MASUKANPROSES KONVERSIKELUARAN

    UMPAN BALIKTUNTUTAN-TUNTUTAN /KEINGINAN-KEINGINAN PUBLIKSUMBER-SUMBER DANA DAN DAYADUKUNGAN ATAU TANTANGAN DARI MASYARAKAT DAN PEJABAT-PEJABAT TINGKAT ATAS

    UNIT ADMINISTRATIFSTRUKTURPROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSANPENGALAMAN DAN KEADAAN PRIBADI PEMEGANG KEKUASAANPROSEDUR KONTROL

    BARANG-BARANG DAN JASA-JASA (PELAYANAN) BAGI PEMENUHAN KEBUTUHAN PUBLIKIDEOLOGIPOLITIKEKONOMISOSIAL BUDAYAHANKAM

    SOSIALPANCA GATRALOKASI DAN POSISI GEOGRAFISKEADAAN DAN KEKAYAAN ALAMKEMAMPUAN PENDUDUK

    PISIKTRI GATRA

    LINGKUNGANLINGKUNGANLINGKUNGANLINGKUNGAN

  • TUNTUTAN-TUNTUTAN, KEINGINAN-KEINGINAN PUBLIKDimaksud tuntutan di sini adalah hak, balk hak-hak bawaan (asasi) alau yang disebut juga hak- konstitusional, constitutional rights, maupun hak-hak berian, hak-hak yang terkait dengan suatu kewajiban atau kesepakatan. Secara substansial, hak asasi adalah hak yang tidak dikaitkan dengan suatu kewajiban pun dari subjek yang sama dan yang wajib (harus) dipenuhi atau dilindungi , oleh institusi yang berkewjiban untuk itu. Dalam Hukum Pemerintahan, setiap hak ditegakkan, dipenuhi melalui, dan dilindungi oleh hukum. Tuntutan adalah tingkat tertinggi realiasi penegakan, pemenuhan, dan perlindungan itu. Dimulai dari harapan bahwa hak itu dapat terpenuhi dengan sendirinya atas kesadaran dan kesediaan pihak-pihak terkait yang berkewajiban memenuhinya. Kemudian jika hal itu tidak berjalan, permohonan (tanpa ancaman: "jika tidak"), jika masih tidak dipenuhi juga, permintaan (dengan ancaman "sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tk percaya"). Tuntutan adalah permintaan disertai ancaman nyata, yaitu tindkan berupa tekanan sosial, tindakan hukum, pembangkangan sosial (civil, sampai pada revolusi.

  • KEBUTUHAN MANUSIAKeinginan (want) yang terarah pada alat-alait yang dianggap dapat mendukung kehidupan disebut (need). Van Poelje mengungkapkan kebutuhan manusia pada zamanya sebagai kebahagiaan lahir dan kebahagiaan hatin. Kebutuhan manusia dewasa ini tetap sama, namun alat untuk memenuhi dan mengejarnya sudah berkembang. Menurut Abraham Maslow, A Theory of Human Motivation, dalam Psychological Review (Vol. 50, 1943) dan Motivation and Personality (1954), skala kebutuhan bersifat hierarki, mulai dari yang paling diprioritaskan yaitu basic physical needs sampai pada self-actualization and fulfillment, yaitu yang paling tinggi nilainya, sebagai berikut.

    Basic physical needs (kebutuhan pokok).Safety and security (keselamatan dan keamanan).Belonging and social needs (kebutuhan sosial).Esteem and status (penghargaan dan kedudukan).Self-actualization and fulfillment (aktualisasi diri).

  • Untuk memenuhi kebutuhan itu diperlukan alai yang dalam Ilmu Ekonomi disebut barang (goods) dan jasa (services). Alat-alat itu juga adalah kebutuhan. Dewasa im kebutuhan manusia semakin jelas dan beragam.Jasa dibedakan dengan layanan, sementara itu kepedulian yang terdiri darti kepedulian terhadap sesama dan kepedulian terhadap lingkungan dipandang sebagai kebutuhan yang semakin penting. Jasa dalam bahasa Indonesia adalah merit (claim to commendation; excellence, something that entitles a person to a reward) dalam bahasa Inggris, sedangkan layanan dalam bahasa Indonesia setara dengan service (to serve berarti to act as a servant, service disebut juga ministry) dalam bahasa Inggris. Namun demikian, dalam bahasa seharl-hart, service diartikan sebagai jasa atau layanan. Dalam bahasa Indonesia, jasa dapat diartikan sebagai service, dan dapat diartikan sebagai merit. Layanan itu sendiri amat bergantung pada dan disesuaikan dengan kondisi dan situasi orang yang-dilayani. Jasa sebaliknya, orang atau masyarakat yang mengalami (menerima) jasa menyesuaikan dirinya dengan, menentukan pilihan terhadap, dan membubuhkan nilai atas, jasa yang ditawarkan. Jasa itu dapat dirinci menjadi jasa-pasar (rewarded by, according to the market) dan jasa-publik (rewarded by the public), sementara layanan dibagi menjadi layanan-publik dan layanan-civil. Jasa-pUblik identik dengan layananpublik, sehingga dengan demikian, tinggal lima macam kebutuhan: barang, jasa-pasar, jasa-publik, layanan civil, dan kepedulian sosial. Setiap kebutuhan dapat dipelajari dengan menggunakan lima dimensi, yaitu sifat, produksi, dan pemasaran, tampilan, penyedia (provider), dan pertanggungjawaban

  • TEORI KELOMPOK (GROUP THEORY)

    Sesuai dengan kelompok teori sistem, kebijakan publik merupakan hasil perjuangan kelompok-kelompok. "Apa yang disebut kebijakan publik adalah keseimbangan yang dicapal oleh perjuangan kelompok dalam suatu kejadian dan hal tersebut memberikan keseirnbangan dimana golongan atau kelompok yang bertentangan selalu berusaha memberi bobot pada keinginannya (Earl Latham, 1965).Teori kelompok mempunyal anggapan bahwa interteraksi dan perjuangan diantara kelompok merupakan kenyataan dari kehidupan politik. Kelompok adalah sekumpulan individu yang berdasarkan kepentingan atau sikap yang membuat klaim pada kelompok lain di masyarakat Dan, kelompok ini dapat menjadi kelompok yang mempunyai kepentingan politik "apabila membuat klaim kepada lembaga-lembaga pemermitah" (David Truman, 1951).Legislatif memisahkan kelompok yang berjuang, memisahkan kemenangan kelompok yang menang, dan mencalat ketentuan penyerahan, kompromi, dan penaklukan dalam bentuk undang-undang. Setiap UU cenderung memberikan kompromi karena proses konflik kelompok yang berkepentingan merupakan suatu pertimbangan dan persetujuan. Dalam mengambil suara untuk berbagai persoalan legislasi, legislatif cenderung menampilkan komposisi kekuatan, yaitu: keseimbangan kekuatan diantara kelompok yang bertentangan pada saat pengambilan suara.... Instansi administrasi yang memberikan peraturan didirikan untuk mengeluarkan ketentuan perjanjian yang telah dinegosiasi dan disahkan legislatif... Pengadilan, semacam birokrasi sipil, merupakan salah satu alat untuk mengatur peraturan yang disetujui. (Latham, 1965:38-39).

  • TEORI ELITE (ELITE THEORY)

    Kebijakan publik dapat dianggap sebagai nilai dan pilihan elite pemermitah semata, yaitu bahwa kebijakan publik tidak ditentukan oleh massa melalui permintaan dan tindakan mereka tetapi kebijakan publik diputuskan oleh suatu elite yang mengatur dan dipengaruhi oleh instansi pejabat publik.

    Thomas Dye dan Harmaon Zeigler dalam bukunya The Irony of Democracy (1970) memberikan ringkasan mengenai teori elite, sebagai berikut:

    Masyarakat dapat dibagi menjadi dua. Pertama, mereka-mereka yang sedikit mempunyai kekuasaan dan, kedua, mereka-mereka yang banyak tidak mempunyal kekuasaan. Hanya beberapa orang yang memberikan nilai untuk masyarakat dan massa tidak memutuskan kebijakan publik.Sedikit orang yang memerintah tidak sama dengan massa yang diperintah. Elite secara tidak proporsional diambil dari masyarakat dengan tingkat sosial-ekonomi yang lebih tinggi.Pergerakan dari non-elite ke posisi elite harus kontinyu agar terpelihara stabilitas dan menghindari perubahan secara besar-besaran. Hanya non-elite yang telah diterima dalam kesepakatan elite dasar dapat diijinkan masuk dalam lingkaran pemerintah.elite mernbuat kesepakatan berdasarkan sistem-nilai-sosial, dan pemeliharaan sistem.

  • Kebijakan publik tidak mencerminkan kebutuhan massa tetapi lebih mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan elite. Perubahan dalam kebijakan publik lebih merupakan penambahan daripada perombakan(penambahan memungkinkan respon untuk kejadian yang mengancam sistem sosial dengan perubahan atau perpindahan sistem yang minimum)Elite yang aktif merupakan subjek pengaruh langsung dari massa yang apatis yang relatif kecil. Elite lebih banyak mempengaruhi massa daripada massa yang mempengaruhi elite.

    Teori elite merupakan teori kebijakan yang agak provokatif. Kebijakan merupakan hasil keluaran elite yang mencerminkan nilai mereka dengan tujuan melayani mereka, salah satu yang mungkin merupakan keinginan publik adalah visi kesejahteraan-massa secara imaginer.

    Kebijakan publik klasik/tradislonal memang meminggirkan kepentingan publik. la menjadi alat kekuasaan yang manipulatif, oleh karma itu, konsepsi kebijakan publik yang berwarna seperti yang terungkap dalam teori elite ini dan diistilahan dengan iron cage atau iron triange (Wayne Parson, 2005).

  • Thomas R. Dye berpendapat bahwa kebijakan publik sebelum tahun 1960-an di Amerika lebih merupakan: "suatu tanggapan dari elite nasional pada kondisi yang menimpa sebagian kecil minoritas Amerika daripada suatu tanggapan pada pendapat yang mayoritas".

    Misalnya, penghapusan diskriminasi legal dan jaminan kesempatan yang sama dalam Undang-undang Hak Sipil pada. tahun 1964 dicapai secara luas melalui daya tarik dramatik dari pemimpin kulit hitam yang berasal dari kelas menengah pada kesadaran elite kulit putih (1975).

    Teori Elite memusatkan perhatian pada tugas elite dalam pembentukan kebijakan dan pada kenyataannya bahwa dalam sistem politik orang yang memerintah jauh lebih sedikit daripada orang yang diperintah. Ahli politik, Robert Dahl (dalam Anderson, 1985), bahkan jauh-jauh hari mengatakan bahwa teori elite lebih mempunyai kegunaan untuk analisis dan menjelaskan mengenai pembentukan kebijakan dalam beberapa sistem politilk saja, khususnya seperti di negara-negara berkembang atau negara-negara komunis, ketimbang dari yang lainnya seperti demokrasi pluralis di Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa Barat.

  • TEORI PROSES FUNGSIONAL(FUNCTIONAL PROCESS THEORY)Harold Lasswell (1956) memberikan skema yang melibatkan tujuh kategori analisis fungsional yang akan bertindak sebagai dasar pembahasan di sini.

    Intelegensi, yaitu informasi kebijakan yang menjadi perhatian dari pernbuat kebijakan dikumpulkan dan diproses;Rekomendasi, yaitu bagaimana rekomendasi (atau alternatif) yang sesuai dengan masalah dibuat dan ditawarkan;Preskripsi, yaitu bagaimana aturan umum dipakai atau diumumkan, dan digunakan oleh siapa?;Invokasi, yaitu siapa yang menentukan apakah perilaku yang ada bertentangan dengan peraturan atau hukum; Aplikasi, yaitu bagaimana hukum atau peraturan !, sesunggguhnya dilaksanakan atau diterapkan;Penghargaan, yaitu bagaimana pelaksanaan kebijakan, keberhasilan, atau kegagalannya diukur;Penghentian, yaitu bagaimana peraturan atau hukum dihentikan atau diteruskan dengan bentuk yang diubah atau diperbaiki

  • TEORI KELEMBAGAAN (INSTITUTIONALISM THEORY)

    Studi kelembagaan pemerintah merupakan salah satu perhatian ilmu politik yang tertua. Kehidupan politik umumnya berkisar pada lembaga pemerintah seperti: legislatif, eksekutif, pengadilan, dan partai politik; lebih jauh lagi kebijakan publik awalnya berdasarkan kewenangannya ditentukan dan dilaksanakan oleh lembaga pemenntah. Tidak mengherankan kemudian bila ilmuwan politik banyak mencurahkan perhatian pada pendekatan kelembagaan ini. Secara tradisional, pendekatan kelembagaan menitik-beratkan pada penjelasan lembaga pemerintah dengan aspek yang lebih formal dan legal yang meliputi organisasi formal, kekuasaan legal, aturan prosedural, dan fungsi atau aktivitasnya. Hubungan formal dengan lembaga lainnya juga menjadi titik berat pendekatan kelembagaan. Biasanya sedikit yang dikerjakan untuk menjelaskan bagaimana lembaga-lembaga tersebut sesungguhnya beroperasi, lepas dari bagaimana mereka seharusnya beroperasi.

  • Studi kelembagaar, mehhat bahwa ilmuwan politik mengalihkan perhatian mereka dalam mengajar dan meneliti dari proses politik dalam lembaga politik atau pemerintah menuju pada perilaku peserta dalam proses dan dalam reality politik daripada formalitas.Kelembagaan, dengan tekanannya pada aspek kelembagaan formal atau struktural dapat dipakai dalam analisis kebijakan publik. Suatu lembaga merupakan sekumpulan pola perilaku manusia yang diatur dan berlangsung sepanjang waktu (beberapa orang, tentu saja yang tidak sempurna, berusaha menyamakan lembaga-lembaga dengan struktur fisik dimana dia berada).

    Hal ini merupakan sekumpulan pola perilaku mereka yang berbeda yang sungguhsungguh membedakan pengadilan dari legislatif, dari instansi administrasi, dan sebagainya. Pola perilaku yang diatur ini, yang sering disebut aturan, struktur, dan seterusnya, dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan isi kebijakan publik. Penyusunan struktur dan aturan biasanya pengaruhnya tidak netral, lagipula mereka cenderung untuk memilih beberapa kepentingan dalam masyarakat, juga memilih beberapa hasil kebijakan daripada lainnya.Meskipun ilmuwan politik sendiri sering mermilih pendekatan terori yang lain, sungguh tidak bertanggungjawab bila mengatakan yang mana yang paling bagus atau yang paling memuaskan. Masing-masing teori menitikberatkan pada aspek politik dan pembuatan kebijakan yang berbeda dan dirasakan lebih bermanfaat untuk tujuan atau situasi tertentu.

  • Proses Kebijakan PublikStella Theodoulou

    'the public policy process is essentially the movement from the emergence of a problem, to it being placed on to the Policy agenda, and finally, to its enactment and reflection on its effectiveness' Problem recognitionAgenda settingPolicy formulationPolicy adoptionPolicy ImplementationPolicy analysis and evaluation

  • Peter Bridgman and Glyn DavisIssue identification, Policy analysis,Policy instrument development,Consultation,Coordination,Decision,Implementation,Evaluation.

    Harold Lasswell

    Intelligence,Promotion, Prescription, Invocation, Application, Termination, Appraisal.

  • Garry D. Brewer

    Invention / Initiation, Estimation, Selection, Implementation, Evaluation, Termination.

    Michael Howler and M. Rameshke

    agenda setting policy formulationdecision makingpolicy implementationpolicy evaluation

  • William N. Dunn

    a series of intellectual activites carried out within a process of activities that are essentialy political (serangkaian kegiatan aktivitas intelektual yang dilakukan dalam kegiatan yang bersifat politis) Aktivitas politis dapat digambarkan sebagai proses pengambilan keputusan yang saling berkaitan, yang mencakup kegiatan penyusunan agenda (agenda setting), perumusan kebijakan (Policy formulation), adopsi kebijakan (policy adoption), pelaksanaan kebijakan (Policy implementation), penilaian kebijakan (policy assessment).

    Sedangkan aktivitas perumusan masalah (problem structuring), perkiraan (forecasting), rekomendasi (recommendation), monitoring (monitoring), evaluasi (evaluation)

    adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual.

  • problem structuringrecommendationforecastingmonitoringevaluationagenda settingPolicy formulationpolicy adoptionPolicy implementationpolicy assessment

    INTELEKTUALPOLITIS

    PROSES KEBIJAKAN

  • Are the horizontal line parallel?APAKAH GARIS HORISONTAL PARALEL?

  • Nagel, Stuart S. `determining which of various alternative policies will most achieve agiven set of goals in light of the relations between the policies and the goals'. (Analisis kebijakan merupakan proses menentukan alternatif kebijakan yang paling cocok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan)

    Menurut Harold D. Lasswell Policy analysis is the activity of creating knowledge of and in the policy making proces'. (Untuk mendapatkan informasi dalam proses penetapan kebijakan, maka para, analis kebijakan melakukan penelitian penyebab, konsekuensi, dan kinerja program dan kebijakan publik)ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

  • E.S. Quade

    Any type of analysis that generates and presents information in such a way as to improve the basis for policy makers to exercise their judgment .... In policy analysis, the world analysis is used in its most general sense; it implies the use of intuition and judgment and encompasses not only the examination of policy by decomposition into its components but also the design and synthesis of new alternatives. The activitis involved may range from research to illuminate or provide insight into an anticipated issue or problem to evaluation of a completed program. Some policy analyses are informal , involving nothing more than hard and careful thinking whereas others require extensive data gathering and elaborate calculation employing sophisticated mathematical process.

    Definisi ini menyatakan bahwa analisis kebijakan publik terdiri dari beberapa jenis analisis dengan menggunakan berbagai metode

  • Walter Williams a means of zynthesizing information including research result to produce a format for policy decision (the laying out of alternative choices) and of determining needs for policy relevant information.

    (analisis kebijakan merupakan suatu cara untuk menyelaraskan informasi guna menghasilkan format keputusan kebijakan. Selain itu, analisis kebijakan juga digunakan untuk menetapkan kebutuhan yang akan datang akan informasi yang berkaitan dengan kebijakan)

    Analisis kebijakan tidak hanya terbatas pada pengembangan dan pengujian teori-teori umum, seperd teori politik dan sosiologi kelompok elit pembuat kebijakan atau teon ekonomi tentang faktor penentu belanja publik, tetapi juga penjelasan aturan secara empiris dengan metode dari berbagai disiplin ilmu, serta memberikan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam kondisi tertentu.

  • KESIMPULAN

    Analisis kebijakan memerlukan kerangka konseptual dan teori yang jelas untuk memetakan masalah, terlepas dari berbagai kepentingan. Masalah yang berpijak pada teori adalah masalah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pemecahan masalah yang salah merupakan pilihan yang sama sekali tidak efektif. Sebaliknya perumusan masalah yang benar merupakan sebagian besar dari keberhasilan kebijakan dalam menjawab dan memecahkan masalah.

  • William Dunn

    Analisis Kebijakan Prospektif (Prospective analysis)

    Analisis ini dilakuan untuk mendapatkan dan mentransformasikan informasi sebelum suatu kebijakan diimplementasikan. Tujuannya adalah untuk memproyeksikan dan memprediksi kondisi di masa yang akan datang dengan diterapkannya suatu kebijakan dan merekomendasikan suatu tindakan yang akan memberikan dampak tertentu. Analisis seperti ini biasanya digunakan oleh ahli ekonomi, analis sistem dan para peneliti. Dalam analisis seperti ini diperlukan kemampuan untuk melakukan proyeksi dan prediksi.

  • Analisis Kebijakan Retrospektif (retrospective policy analysis)

    Analisis ini dilakuan untuk mendapatkan dan mentransformasikan informasi setelah suatu kebijakan diimplementasikan. Tujuan analisis ini adalah untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan kebijakan yang sudah diimplementasikan dan apakah tujuan dari kebijakan tersebut tercapai. Analisis seperti ini biasanya digunakan oleh para analis yang berorientasi pada disiplin ilmu, masalah dan aplikasi.

    Analisis Kebijakan Terpadu (integrated analysis)

    Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan dan mentransformasikan informasi balk sebelum maupun sesudah suatu kebijakan diimplementasikan. Bentuk analisis seperd ini mengharuskan para analisis untuk mendapatkan informasi yang setiap saat dibutuhkan. Monitoring dan evaluasi yang terus menerus diperlukan dalam analisis terpadu ini.

  • Pendekatan dalam Analisis Kebijakan Publik

    Tiga pendekatan umum dalam analisis kebijakan yang dikemukakan Bhrs, Ton and Bartlett, Robert V adalah:

    Pendekatan Analisentris (analycentric approach)

    Pendekatan ini memfokuskan pada masalah individu dan solusinya. Cakupannya berskala kecil, dan interpretasi permasalahannya bersifat teknis. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi solusi yang paling efektif dan efisien dalam kerangka teknis dan ekonomis (contohnya pengalokasian sumber-sumber yang paling efektif)

  • Pendekatan Proses Kebijakan (the policy process approach)

    Pendekatan ini memfokuskan pada proses politik dan para pelaku yang terlibat di dalamnya. Cakupannya berskala menengah dan interpretasi masalahnya biasanya bersifat politis. Tujuannya adalah untuk menetapkan proses dan cara apa yang digunakan dan mencoba menjelaskan peran dan pengaruh para pihak terkait dalam proses kebijakan dengan merubah kekuasaan dan pengaruh kelompok tertentu (misalnya peningkatan peran serta dan konsultasi publik), dan solusi masalahnya mungkin teridentifikasi.

    Pendekatan Meta Kebijakan (meta-policy approach)

    Pendekatan meta kebijakan merupakan pendekatan sistem dan konteks, yang Cakupannya berskala besar dan interpretasi masalahnya bersifat struktural. Tujuannya adalah menjelaskan faktor kontekstual proses kebijakan, yaitu apa pengaruh faktor politik, ekonomi dan sosial budaya terhadap proses kebijakan. Karena masalah yang muncul disebabkan faktor struktural, misalnya sistem ekonomi atau lembaga politik tertentu, maka pemecahannya juga mencakup perubahan struktur itu sendiri.

  • SAMAKAH PUSAT LINGKARAN DI TENGAH ?

  • Model-Model dalam Analisis Kebijakan Publik

    Model merupakan representasi yang disederhanakan dari berbagai aspek dalam kehidupan nyata atau abstraksi dari kenyataan.

    Model bisa berupa representasi fisik, misalnya model pesawat terbang, dapat juga berbentuk diagram, misalnya peta jalan.

    Penggunaan model untuk mengkaji kebijakan publik akan sangat besar sekali manfaatnya. Mengingat kebijakan publik merupakan proses yang kompleks, maka sifat model yang menyederhanakan realitas akan sangat membantu dalam memahami realitas yang kompleks tersebut. Dengan adanya model-model analisis kebijakan publik, seperti misalnya model implementasi kebijakan, maka kita akan lebih mudah untuk memilah-milah proses-proses implementasi kebijakan kedalam elemen-elemen implementasi yang lebih sederhana. Hal ini akan sangat berguna untuk melihat variabel-variabel apa saja yang berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan tersebut.

  • Menurut Dye, dalam studi kebijakan, model yang digunakan adalah model konseptual (conceptual models).

    Tujuan dari mempelajari model disini adalah untuk:Menyederhanakan dan memperjelas pemahaman tentang politik dan kebijakan publik;Mengidendfikasi aspek-aspek penting dalam masalah kebijakan;Membantu kita berkomunikasi dengan pihak lain mengenai hal-hal penting dalam kehidupan politik;Mengarahkan upaya kita untuk lebih memahami kebijakan publik dengan mengenali apa yang penting dan yang tidak penting;Memberikan penjelasan mengenai kebijakan publik dan memprediksi konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan.

    Model-model analisis kebijakan yang dikembangkan Dye terdiri dari: institutional model, process model, group model, elite model, rational model, incremental model, game theory model, dan systems model.

  • Model Kelembagaan (institutional model)

    Menurut model ini kebijakan merupakan output dari lembaga. Kebijakan publik ditentukan oleh lembaga-lembaga politik. Pemerintah menetapkan kebijakan secara seragam kepada warga masyarakat dan mempunyai kewenangan memaksa untuk mematuhi kebijakan tersebut. Hubungan antara kebijakan publik dan lembaga pemerintah sangat erat. Suatu kebijakan tidak akan dianggap kebijakan publik jika kebijakan tersebut tidak ditetapkan dan diselenggarakan oleh lembaga pemerintah. Pemerintah memberikan tiga karakteristik kebijakan publikPemerintah memberikan legitimasi terhadap kebijakan publik. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah berdampak pada kewaj'lban hukum bagi warga masyarakat untuk mematuhinya. Kebijakan pemerintah bersifat seragam (universality), artinya kebijakan pemerintah berlaku bagi semua kalangan. Kebijakan pemerintah mempunyai kewenangan untuk memaksa (coercion), artinya hanya pemerintah yang mempunyai kewenangan menerapkan sanksi, menghukum, memenjarakan mereka yang tidak mematuhl kebijakan yang ditetapkan. Walaupun ada sanksi di masyarakat atau organisasi lain terhadap anggotanya, namun itu sifatnya terbatas.

  • 2. Model Proses (process model) Model ini memandang kebijakan sebagai kegiatan politis. Proses dan perilaku politis telah menjadi focus utama ilmu politik selama beberapa dekade. Para ahli ilmu politik mencoba mengelompokan kegiatan-kegiatan dalam kaltannya dengan kebijakan publik. Hasilnya adalah serangkaian proses kebijakan yang biasanya bentuk umumnya sebagai berikut

    IdentifikasiMasalahMenyampalkan tuntutan atau permintaan akan adanya tindakan pemerintahPerumusanusulan kebijakanMenetapkan agenda untuk diskusi publik.Membuat usulan program untuk memecahkan masalah.

    Penetapan KebijakanMemilih usulan.Memberi dukungan politis untuk usulan tersebut.Mengundangkan usulan tersebut.PelaksanaankebijakanMengorganisasian birokrasi.Menyediakan pembayaran atau servisMelakukan pemungutan pajakEvaluasi KebijakanMengkaji program.Melaporkan output (keluaran) program-program pemerintah.Mengvaluasi dampak program terhadap kelompok sasaran maupun non kelompok sasaran di masyarakat.Menyarankan perubahan dan penyesuaian

  • 3. Model Kelompok (group theory model)

    Model ini memandang kebijakan sebagai keseimbangan (equilibrium) kelompok. Peran individu akan menjadi penting dalam kancah politik, hanya jika individu tersebut merupakan bagian dari, atau bertindak atas nama kelompok. Kelompok disini berperan sebagai jembatan antara individu dan pemerintah. Peran dari sistem politik disini adalah untuk mengatasi konflik dalam kelompok melalui 1) membuat aturan main di kelompok; 2) menyusun upaya kompromi dan menyeimbangan kepentingan; 3) menerapkan kompromi dalam kebijakan publik, dan 4) melaksanakan upaya kompromi dalam kebijakan publik.

  • Model Kelompok

    Pengaruh tambahanPengaruhKelompok BPengaruh Kelompok AKebijakanPublikAlternatifKedudukankebijakanPerubahankebijakan

    KeseimbanganSumber : Dye

  • Menurut para ahli teori kelompok, kebijakan publik merupakan keseimbangan (equilibrium) yang dicapai dalam perjuangan kelompok. Keseimbangan ini ditentukan oleh pengaruh kelompok-kelompok kepentingan. Perubahan dalam pengaruh kelompok kepentingan diharapkan menghasilkan perubahan dalam kebijakan publik. Kebijakan akan bergerak ke arah yang diinginkan kelompok yang memenangkan pengaruh, dan menjauh dari kelompok yang kehilangan pengaruh.

  • 4. Model Elite (elite theory model)

    Menurut Thomas Dye dan Harmon dalam The Irony. of Democracy (1981), model elite memandang kebijakan publik sebagai pilihan-pilihan dan nilai-nilai dari elite yang memerintah. Menurut model ini, "rakyat" tidak peduli dan tidak tahu tentang kebijakan publik, dan kelompok elite lah yang sebenarnya membentuk opini massa mengenai persoalan kebijakan, bukan massa yang membentuk opini kelompok elite. Kebijakan publik adalah pilihan yang ditentukan kelompok elite. Pejabat-pejabat publik dan badanbadan pemerintah hanyalah melaksanakan keputusan tersebut. Alur kebijakan mengalir kelompok elite ke massa, dan bukan berasal dari keiinginan yang muncul di kalangan massa

  • ELITEPEJABAT &ADMINISTRATORMASSA

    MODEL ELITE

  • Model elite dapat diringkas sebagai berikut:

    Masyarakat terbagi, dalam suatu kelompok kecil yang mempunyal kekuasaan dan sebagian besar tidak mempunyai kekuasaan. Hanya sekelompok kecil saja orang yang mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat sementara massa tidak memutuskan kebijakan publik.Kelompok kecil yang memerintah itu bukan tipe massa yang dipengaruhi. Para elit ini biasanya berasal dari lapisan masyarakat yang memiliki strata sosial ekonomi tinggi, di masyarakat.Perpindahan dari posisi non-elite ke posisi elite harus pelan-pelan dan berkesinambungan untuk menjaga stabilitas dan menghindari revolusi. Hanya golongan non-elite yang telah menerima konsensus elite yang mendasarlah yang dapat diterima ke dalarn lingkaran kelompok yang memerintah.

  • 4. Kelompok elite memberikan konsensus pada nilainilai dasar sistem sosial dan pemeliharaan sistem. Misalnya, di Amerika Serikat, dasar konsensus elite adalah kepemilikan pribadi, pemerintahan terbatas dan kebebasan individu.

    5. Kebijakan publik tidak merefleksikan tuntutantuntutan massa, tetapi nilai-nilai elite yang yang berlaku. Perubahan-perubahan dalam kebijakan publik lebih bersifat inkremental dibandingkan revolusioner.

    6.Para elite yang aktif memperoleh pengaruh langsung yang relatif kecil dari massa yang apatis. Para elit mempengaruhi massa yang lebih besar. daripada massa mempengaruhi para elite.

  • 5. Model Rasional (rational model)

    Menurut model ini, kebijakan dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan sosial yang maksimal. Kebijakan yang dapat memberikan manfaat yang besar dengan meminimalisasi biaya adalah kebijakan yang baik dan rasional. Maka, dalam hal ini pemerintah harus memilih kebijakan yang dapat memberikan manfaat sosial yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Kebijakan yang menimbulkan biaya lebih besar dari manfaatnya, harus dihindari.

  • Untuk memilih kebijakan yang rasional, maka para pembuat kebijakan harus:

    mengenal pilihan semua pilihan nilai masyarakat dan mengetahui bobot relatifnya;mengentahui semua alternatif kebijakan yang ada;mengetahui konsekuensi dari masing-masing alternatif;menghitung rasio manfaat dan biaya untuk masing-masing kebijakan; danmemilih alternatif yang paling efisien.

    Dalam memilih model ini, kita harus memahami dengan baik nilai-nilai sosial yang ada, agar dapat mengetahui pilihan nilai masyarakat dan bobotnya. Model ini juga dapat digunakan untuk menentukan ukuran optimal lembaga pemerintahan, untuk mengurangi pengeluaran- pengeluaran yang tidak perlu.

  • Kendala model rasional

    Tidak ada manfaat sosial yang secara umum dapat disepakati, yang ada hanya manfaat bagi beberapa kelompok dan individu tertentu, yang seringkall saling bertentangan.Banyak manfaat dan biaya yang dipertentangkan tidak dapat dibandingkan atau diukur. Misalnya, tidak mungkin membandingkan atau mengukur nilai martabat individu dengan peningkatan pajak.Para pembuat keputusan fidak mempunyai motivasi untuk menetapkan keputusan-keputusan berdasarkan tujuan-tujuan masyarakat. Mereka sebaliknya mencoba memaksimalkan imbalan untuk mereka sendiri, seperti misalnya kekuasaan, kedudukan, motivasi agar dipilih kembali pads pemilu yang akan datang, uang dan sebagainyaPara pembuat keputusan tidak mempunyai motivasi untuk memaksimalkan manfaat sosial, tetapi hanya sekedar untuk memenuhi tuntutan. Mereka tidak berusaha mencari cars yang terbaik, namun hanya cukup berhend ketika mereka menemukan alternatif yang bisa diterapkan.

  • E. Investasi-investasi yang besar dalam program-program dan kebijakan menyebabkan pembuat keputusan tidak lag, mempertimbangkan alternadf yang telah ditetapkan oleh keputusan sebelumnya.F.Kapasitas prediktif ilmu pengetahuan sosial dan perilaku serta kapasistas prediktif ilmu fisik dan biologi tidak cukup mampu membuat para pembuat kebijakan memahami manfaat atau biaya keseluruhan dari masing-masing alternatif kebijakan.G.Sekalipun para pembuat kebijakan memanfaatkan teknik-teknik analisis komputer yang paling canggih, mereka tidak cukup mampu untuk menghitung rasio biaya dan keuntungan secara tepat jika sejumlah besar nilai yang berbeda-beda, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya yang menjadi taruhannya.H.Ketidakpastian konsekuensi dari berbagai alternatif kebijakan membuat para pembuat kebijakan terpaksa menggunakan kebijakan sebelumnya untuk mengurangi kemungkinan gejolak, dan konsekuensi yang tidak diperkirakan.I.Sifat pembuatan kebijakan yang terpecah-pecah dalam lingkup birokrasi yang besar mempersulit koordinasi pengambilan keputusan.

  • 6. Model Inkremental (Incremental model)

    Model inkremental atau model penambahan memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan pemerintah terdahulu dengan hanya melakukan beberapa penambahan. Para pembuat kebijakan biasanya menerima legitimasi program yang dibuat dan diarn-diam menyetujui untuk melanjutkan kebijakan sebelumnya.

  • Mereka melakukan ini karena, Mereka tidak punya cukup waktu, informasi dan dana untuk meneliti semua alternatif kebijakan yang ada. pembuat kebijakan menerima legitimasi kebijakan sebelumnya dikarenakan ketidakpastian konsekuensi dari kebijakan yang benar-benar barn atau berbeda. Mungkin investasi pada program yang ada sangat besar, sehingga perubahan radikal tidak dianggap perlu dilakukan. Inkrementalisme berguna secara politis. Kesepakatan akan mudah dicapai dalam pengambilan keputusan jika hal yang dipertentangkan hanyalah menambah atau mengurangi anggaran, atau memodifikasi program yang ada. Konflik akan muncul pada saat memutuskan kebijakankebijakan besar. Inkrementalisme disini berguna untuk menurunkan tingkat konflik, mempertahanakan stablitas,dan memelihara sistem politik itu sendiri. Dengan tidak adanya tujuan atau nilai-nilai sosial yang disepakati, maka akan lebih mudah bagi pemerintah di masyarakat yang majemuk untuk melanjutkan program yang sudah ada, daripada merancang program-program tertentu.

  • 7. Model Permainan (game model)

    Menurut model ini, kebijakan merupakan pilihan rasional dalam situasi yang kompetitif Model permainan diterapkan dalam pembuatan kebijakan yang melibatkan beberapa pilihan yang saling berkaitan. Konsep utama dalam model permainan ini adalah strategi, yang mengacu pada pembuatan keputusan yang rasional dimana serangkaian tindakan dirancang untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan mempertimbangkan pilihan-pilihan kebijakan di tengah situasi yang rumit

  • 8. Model Sistem (system model)

    Menurut model sistem, kebijakan pohtik dipandang sebagai tanggapan dari suatu sistem politik terhadap kekuatan-kekuatan yang ttmbul dari hngkungan (environment). Kekuatan-kekuatan yang muncul dari lingkungan itu disebut input. Lingkungan adalah suatu kondisi yang didefinisikan sebagai eksternal batas sistem politik. Sedangkan sistem politik itu sendiri merupakan sekelompok struktur dan proses yang saling berkaitan yang berfungsi untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat. Keluaran (output) dari sistem politik adalah alokasi niliai otoritatif dari sistem tersebut, dan alokasialokasi inilah yang dimaksud dengan kebijakan publik .

  • MODEL SISTEMLINGKUNGANLINGKUNGANLINGKUNGANLINGKUNGANINPUTOUTPUTSISTEM POLITIKTUNTUTANKEPUTUSANDUKUNGANTINDAKAN

    Dari gambar tersebut dapat dipahami bahwa proses formulasi kebijakan publik berada dalam sistem politik dengan mengandalkan masukan (input) yang terdiri atas dua hal, yaitu tuntutan (demand) dan dukungan (support).

  • Kriteria untuk melihat kegunaan suatu model (Thomas R. Dye)

    Kegunaan suatu model tergantung dari kemampuan model itu sendiri untuk dapat menyusun dan menyederhanakan kehidupan politik sehingga kita dapat memahami hubungan-hubungan tersebut dalam kehidupan nyata. Akan tetapi, terlalu sederhana juga tidak baik, karena akan menyebabkan ketidak akuratan dalam memahami realitas, dan menjelaskan kebijakan publik. Jika terlalu rumit, maka akan membuat kita bingung, sehingga model menjadi tidak terlalu berguna dalam membantu menjelaskan kebijakan publik. Dengan demikian, kriteria pertama yang harus dipenuhi oleh sebuah model adalah bahwa model tidak boleh terlalu sederhana namun juga ddak boleh terlalu kompleks.

    Model harus dapat mengidentifikasi aspek-aspek penting kebijakan publik. Model harus fokus pada penyebab utama dan konsekuensi penting kebijakan publik.

  • 3.Model harus sesuai dengan realitas. Kita akan kesulitan jika model tersebut mengidentifikasi proses yang tidak benar-benar terjadi, atau model tersebut merupakan simbolisasi fenomena yang tidak ada dalam kenyataannya.4.Model harus dapat mengkomunikasikan sesuatu yang bermakna yang bisa diterima dan dipahami oleh sebagian besar orang. Jika model mengkomunikasikan konsep yang tidak dapat dipahami bersama, maka model tersebut ddak akan banyak membantu kita didalam memahami fenomena.5.Model harus dapat membantu dalam menyelidiki dan meneliti kebijakan publik. Artinya konsep model harus bersifat operasional, yaitu langsung mengacu pada fenomena yang dapat diobservasi, diukur dan diverifikasi. Suatu model tidak akan banyak berguna bila tidak mempunyai proposisi yang berasal dari realitas.6.Model harus memberikan penjelasan mengenai kebijakan publik melalui hipotesa-hipotesa mengenai penyebab dan konsekuensi dari kebijakan publik, dan hipotesa tersebut dapat diuji dan berkaitan dengan kehidupan nyata.

  • Proses Analisis Kebijakan Publik

    Peter W House dalam The Art of Public Policy Anaylsis: The Area of Regulations and Resources (1982) menyatakan bahwa analisis kebijakan merupakan seni, keterampilan, kompromi, dan kegiatan yang sangat tergantung pada skil, penilaian dan intuisi dari analis.E.S. Quade mengemukakan lima unsur yang paling pokok dalam proses analsis kebijakan, yaitu perumusan masalah, pencarian alternatif, perkiraan lingkungan masa datang, penerapan alternatif, dan evaluasi alternatif. Menurut Quade, analisis kebijakan merupakan proses dimana masalah dirumuskan ulang begitu tujuan jelas, alternatif dirancang dan dievaluasi, dan model alternatif lebih baik dikembangkan.

  • Stokey dan Aeckhauser dalam A Primer for Policy Analysis (1978) menyampaikan proses lima tahap analisis kebijakan, yaitu penetapan masalah dan tujuan yang akan dicapai, penetapan alternatif yang mungkin diambil, perkiraan konsekuensi masing-masing alternatif, penetapan kriteria untuk mengukur pencapaian alternatif, dan memilih tindakan yang akan dilakukan. Mereka menyadari bahwa dalam prakteknya para analis mungkin tidak bekerja sesuai urutan dari langkah satu ke langkah berikutnya. Ada kemungkinan mereka harus melangkah mundur dan maju. Namun, kelima unsur tersebut harus ada dalam suatu proses analisis.

  • Patton dan Sawicki mencoba merangkum pendapat dari para analis, dan menyodorkan konsep proses analisis kebijakan dikenal dengan enam langkah analisis kebijakan dasar. Keenam langkah tersebut adalah:

    perumusan masalah, penetapan kriteria evaluasi, identifikasi alternatif, evaluasi masing-masing alternatif,perbandingan alternatif, dan penilaian hasil.

  • 1VERIFIKASI, PENDEFINISIAN & PERINCIAN MASALAH6MONITORING HASIL KEBIJAKAN

    5PEMILIHAN ALTERNATIF KEBIJAKAN3IDENTIFIKASI ALTERNATIF KEBIJAKAN4EVALUASI ALTERNATIF KEBIJAKAN2PENETAPAN KRITERIA EVALUASI

    PROSES ANALISIS KEBIJAKANSumber: (Patton & Sawicki, 1986)

  • IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIKEugene Berdach

    It's hard enough to design public policies and programs that look good on paper, it's harder still to formulate them in words and slogans that resonate pleasingly in the ears of political leaders and the constituences to which they are responsive. And it's excruciatingly hard to implement them in a way that pleases anyone at all, including the supposed beneficiaries or clients.Rein and Rabinovitz

    The process (implementation) is not one graceful one dimensional transition from legislation, to guidelines, and then to auditing and evaluation. It is instead circular or looping. No one participation in the process ever really is willing to stop intervening in the other parts of process just because his stage has passed.

  • Peter S. Cleaves

    "a process of moving toward a policy objective by means of administrative and political steps.Van Meter dan Van Horn

    tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individuindividu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.Jeffry L. Presman dan Aaron B. Wildaysky

    The most pressing implementation problem is that of moving from a decision to operations in such a way that what is put into place bears a reasonable resemblance the decision and is functioning well in its institutional environment. The past contains few clearer messages than that of the difficultly of bridging the gap between policy decisions and workable field operations

  • Implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusankeputusan kebijakan. Tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.Masalah yang paling penting dalam implementasi menurut Walter William dalam Jones, adalah proses memindahkan suatu keputusan ke dalam kegiatan atau operasional dengan cara tertentu.Tindakan proses memindahkan keputusan ke dalam kegiatan, mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan.

  • Implementasi dapat dipandang sebagai proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dengan tindakan yang mampu untuk membentuk hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab-akibat yang menghubungkan dengan tujuan.Implementasi kebijakan menurut Lester dan Joseph Steward dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum di berbagai sektor: organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.Definisi implementasi kebijakan menurut George Edward III "...is a stage of policy making between the establishment of policy such as the passage of a legislative act, the issuing of executive order, the bandling down of judicial decision, or promulgation of regulatory rule and the consequences for the people whom it affects".Implementasi menurut Edward III, diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijakan yang berada di antara tahapan penyusunan kebijakan dan hasil atau konsekuensikonsekuensi yang ditimbulkan kebijakan itu (output, outcome). Cakupan aktivitas implementasi menurut Edward III (1980), adalah perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengangkatan dan pemecatan karyawan, negosiasi, dan lain-lain.

  • Kebijakan publik pada umumnya masih berupa pernyataan-pernyataan umum berisikan tujuan, sasaran dan berbagai macam saran, diterjemahkan ke dalam program-program yang lebih operasional (program aksi), dan dirinci lebih lanjut ke dalam bentuk proyek-proyek yang akan dilaksanakan, proyek-proyek ini adalah instrument yang lazim digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan.

  • Realitas Implementasi Kebijakan

    Michael Howler dan M. Ramesh dalam Studying Public Policy: Policy cycles and Policy Subsytems (1995) menyebutkan bahwa :

    menterjemahkan program-progam ke dalam praktek kegiatan bukanlah sesuatu yang mudah. Hal ini dipengaruhi banyak faktor, diantaranya sifat dari masalah itu sendiri, lingkungan sekitar, dan program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

  • HAL-HAL YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN1. Keputusan kebijakan mencakup tingkat kesulitan teknis yang berbeda pada saat implementasi, dimana beberapa diantaranya lebih rumit dibanding yang lainnya (Mazmanian dan Sabatier) Beberapa masalah lebih sulit ditangani karena sifatnya yang kompleks dan tidak berdiri sendiri, serta melibatkan tidak hanya satu keputusan melainkan beberapa keputusan untuk dapat melaksanakan suatu kebijakan.2. Perbedaan masalah yang ditargetkan suatu program pemerintah membuat implementasi menjadi sulit. Masalah publik seperti kekerasan atau rendahnya capaian pendidikan berakar dari berbagai penyebab, sehingga program yang dirancang untuk mengatasi penyebabnya hasilnya tidak begitu mengembirakan.

  • 3. Besar kecilnya kelompok sasaran juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi. Semakin besar dan beragam suatu kelompok sasaran, maka akan semakin sulit untuk mempengaruhi perilaku mereka dengan cara yang diinginkan.

    4. Tingkat perubahan perilaku yang diinginkan suatu kebijakan juga menentukan tingkat kesulitan implementasi kebijakan tersebut. Contohnya, kebijakan untuk merubah suatu kebiasaan yang sudah berakar dan menjadi budaya dimasyarakat, misalnya masalah tradisi kesukuan akan jauh lebih sulit dibanding kebijakan untuk meningkatkan pasokan minyak tanah atau listrik yang hanya menuntut sedikit perubahan dari pola perilaku konsumen.

  • 5. Perubahan kondisi sosial dapat mempengaruhi interpretasi masalah dan selanjutnya mempengaruhi cara implementasi kebijakan. Misalnya, pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin harus juga mempertimbangkan proporsi peningkatan jumlah masyarakat miskin dan pengangguran.

    6. Perubahan kondisi ekonomi berdampak pada implementasi kebijakan. Misalnya, program yang ditargetkan untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran akan mengalami perubahan seiring dengan naik turunnya kondisi ekonomi.

  • 7. Perkembangan teknologi modern juga dapat menyebabkan perubahan dalam implementasi kebijakan. Kebijakan dalam hal pengendalian polusi, misalnya seringkah mengalami perubahan dalam implementasinya setelah teknologi yang lebih murah dan efektif ditemukan.

    8. Perubahan situasi politik berdampak pada implementasi kebijakan. Perubahan dalam struktur pemerintahan akan menyebabkan perubahan dalam cara implementasi suatu kebijakan, sekalipun kebijakan tersebut tidak berubah.

  • Dalam rangka memperbaiki desain kebijakan untuk memudahkan implementasi kebijakan, maka para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan hal-hal berikut:Para pembuat kebijakan harus menetapkan tujuan kebijakan berikut rankingnya sejelas mungkin.Kebijakan harus didukung baik secara implisit maupun eksplisit oleh teori sebab akibat yang memadai mengenai mengapa langkah yang ditetapkan dapat mengatasi masalah.Kebijakan harus memiliki alokasi dana yang cukup agar berhasil dalam pelaksanaannya.Kebijakan harus menetapkan prosedur yang jelas yang harus dipatuhi oleh pelaksana kebijakan.Pelaksanaan kebijakan harus diserahkan pada lembaga yang memang memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan serta komitmen yang tinggi.

  • Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Implementasi KebijakanRipley dan Franklin

    Keberhasilan suatu implementasi, seharusnya diukur dari tingkat kepatuhan (compliance) pada bagian birokrasi terhadap birokrasi superior atau dengan kata lain, dengan tingkat birokrasi pada umumnya dalam suatu mandat khusus yang diatur dalam undangundang. Perspektif kepatuhan ini semata-mata hanya membicarakan masalah-masalah perilaku birokrasi.Bahwa keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi.Bahwa keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah pada implementasi dan dampaknya yang dikehendaki dari semua program-program yang dikehendaki.

  • Donald Warwick

    Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi

    Faktor pendorong

    Komitmen politik, terutama komitmen pimpinan pemerintah;Kemempuan organisasi, yaitu kemampuan teknis, kemampuan hubungan kerja, pengembangan standard operational procedure (SOP):Komitmen para pelaksana dan dukungan dari kelompok kepentingan.

  • Faktor Penghambat

    Masalah-masalah yang timbul karena kebutuhan operasional yang melekat dalam program itu sendiri;Masalah yang terkait dengan sumber days yang digunakan untuk melaksanakan; danMasalah yang timbul karena terkait dengan organisasi atau birokrasi lainnya.

  • Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier mengindentifikasi beberapa variabel yang berpengaruh terhadap tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi, yaitu ;

    Variabel mudah tidaknya masalah yang akan dikendalikan, yang dapat diperinci dalam empat komponen, yakni:kesukaran-kesukaran teknis;keragarnan perilaku kelompok sasaran;persentase kelompok sasaran dengan jumlah penduduk;ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan.

    2. Variabel kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara cepat tepat proses implementasi, yang dapat diperinci menjadi tujuh komponen, yakni:kejelasan dan konsistensi sasaran;hubungan teoritik yang memadai;ketetapan alokasi sumber dana;keterpaduan hirarkhi di dalam atau di luar organisasi;keputusan aturan main dari badan pelaksana;seleksi pejabat pelaksana; danakses formal pihak luar;

  • Variabel pengaruh langsung per bagian variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan, dapat diperinci dalam lima komponen, yakni:

    kondisi sosial-ekonomi dan teknologi;dukungan publik;sikap dan sumber yang dimiliki kelompok;dukungan dari pejabat atasan dan;komitmen, kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana.

  • Ripley dan Franklin menyampaikan beberapa usulan alternatif sebagai usaha menuju implementasi yang efektif, yaitu:

    Better Management

    Masalah implementasi dapat diatasi dengan penguasaan manajemen yang baik (better management). Demikian puladalam beberapa kasus masalah khusus implementasi dapat diatasi dengan manajemen yang baik.

    2. Smaller Government dan DeregulationDalam hal ini terdapat suatu asumsi bahwa tidak semua usaha pemerintah adalah superior terhadap usaha yang dilakukan oleh pihak swasta atau dengan deregulasi/ penghilangan aktivitas dalam beberapa bidang justru dapat terjamin. Dengan kata lain, bahwa asumsi tersebut dapat dinyatakan bahwa dalam kaitannya dengan implementasi tindakan pemerintah selalu lebih baik daripada tindakan yang dilakukan oleh swasta.

  • Block Grants Let The Locals do it

    Bahwa salah satu bentuk pengurangan peranan dan hadirnya pemerintah pusat adalah sementara dengan meningkatkan peranan pemerintah daerah (lokal).

    4. Coordination of existing programs.Dengan mengadakan koordinasi terhadap program-program adalah merupakan salah satu cara untuk mengatasi adanya program yang saling tumpang tindih dan membingungkan. Demikian juga para aktornya, diminta untuk bekerjasama.

    5. Network at the local LevelBahxva perbaikan implementasi dapat dilakukan dengan melibatkan secara sungguh-sungguh pemerintah lokal dalam penyusunan dan pemeliharaan jaringan kerja para penduduknya (dan secara bersama-sama menetralisir masalah-masalah pelaku utama) pada level lokal.

  • 6. Refinement of program design and expectation

    Suatu preskripsi yang jarang dibuat oleh para aktor dan justru bersifat sangat sensitif untuk menaruh perhadan lebih adalah terutama dalam merangsang program-program secara berhati-hati dan mengadakan penilaian terhadap program-program tersebut pada saat dirangsang agar dapat diimplementasikan dan bukan setelah diimplementasikan dan masalah-masalah muncul baru dimulai.

  • Enam usulan vaniabel yang membentuk pertalian antara kebijakan dan hasil kerja disampaikan Donald S van Meter dan. Carl E van Horn (1975: 73). Keenam variabel tersebut adalah:Standar dan tujuan kebijakan. (policy standard objective)Somber days kebijakan (policy resources)Aktifitas penguatan dan komunikasi inter organisasional (interorganizational)Karakteristik pelaksana (the characteristics of the implementing agencies)Kondisi ekonomi, social dan. politik (economic, social and political condition)Disposisi pelaksana (The dispotition of implementors)

  • Sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, Edward III (1980: 148) mengusulkan empat variabel (faktor) yang sangat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, yaitu:

    Pertama, komunikasi (communication): bahwa komunikasi merupakan salah satu variabel yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi miformasi yang disampaikan atasan kepada bawahan, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi: harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan informasi;

  • Kedua, sumber-sumber (resources): sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumbersumber yang dimaksud adalah:

    Staf yang relatif cukup )umlahnya dan mempunyal keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan;

    Informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi;Adanya dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan;Adanya wewenang yang dimiliki oleh implementor untuk melaksanakan kebijakan.

  • Ketiga, sikap disposisi atau si ap (disposition or attitude):

    dalam hal ini, yang terpenting adalah sikap mendukung dari para implementor terhadap implementasi kebijakan. Artinya, para implementor bersedia untuk mengambil inisiatif dalam rangka melaksanakan kebijakan, justru sangat tergantung pada sejauhmana wewenang yang ada padanya.

  • Keempat, struktur birokrasi (bureaucracy structure):

    bahwa pada dasarnya suatu kebijakan, Bering kali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlihatkan adanya koordinasi yang efektif diatara lembaga-lembaga/organisasi-organisasi yang terhbat struktur birokrasi yang bagaimanapun sangat memerlukan koordinasi, tanpa adanya, koordinasi yang efektif tidak mungkin diharapkan implementasi kebijakan berhasil dengan balk.

  • 1. JudulElemen pertama dari sebuah policy paper adalah judul. Pembuatan judul seringkali kurang mendapat perhatian. Padahal komponen ini sangat penting, mengingat judul adalah bagian pertama yang dilihat oleh pembaca. Judul harus menarik perhatian pembaca. Sebuah judul yang efektif merupakan kombinasi dari hal-hal berikut ini:Bersifat deskriptif: menjelaskan subjek dan masalah yang dibahasJelasRingkas dan tegasMenarik pembaca

    Beberapa prinsip judul adalah:Sebagian besar judul tidak terdiri dari kalimat-kalimat penuhKata-kata kunci merupakan dasar sebuah judulBeberapa penulis membagi judul ke dalam dua bagian dengan menggunakan colon. Misalnya: "Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak: Dari Residual ke InstitusionalBeberapa penulis mengindikasikan beberapa penemuan utama dalam judul policy paperHurup kapital biasanya digunakan untuk keseluruhan kalimat, kecuali kata sambung (dan), conjunction (tetapi), preposition (dari), pronoun (kita).

  • Format naskah kebijakan sangat berpengaruh dalam memberi gambaran mengenai suatu laporan dan daftar isi merupakan salah satu format strukturalyang penting bagi sebuah policy paper. Daftar isi menggambarkan organisasi dan pengorganisasian sebuah paper. Daftar isi merupakan kerangka atau pengantaryang menggambarkan struktur policy paper. Ia terdiri dari system heading dan sub-heading yang menunjukkan bukan saja organisasi keseluruhan dari sebuah paper, melainkan pula mengilustrasikan bagian-bagian utama beserta sub-sub bagiannya dari sebuah policy paper.2. Daftar Isi

  • Daftar isi dalam sebuah policy paper membantu pembaca dalam beberapa .hal:

    Daftar isi berperan sebagai pembimbing yang membantu pembaca memahami keseluruhan paper.Daftar isi membantu pembaca yang berminat mengetahui bagian-bagian tertentu. (saja) dari sebuah paper.Sistem penomoran dalam daftar isi dapat membedakan bagianbagian dan sub-subnya dari suatu paper.

    Sistem penomoran jugs sangat umum digunakan dalam kaitannya dengan heading sebagai alas atau sarana dalam menjelaskan bagianbagian dan hubungan antar bagian dalam sebuah teks. Fungsi lain dari daftar isi adalah penggunaan nomor-nomor halaman yang berhubungan langsung dengan lokasi bagian-bagian khusus dalam tubuh utama sebuah paper.

  • 3. Abstrak atau Executive Summary

    Abstrak dan executive summary (ringkasan eksekutif) adalah dua hal yang sangat berkaitan, meskipun keduanya memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Persamaan antara abstrak dan executive summag dapat dilihat pads ilustrasi berikut ini

    Abstrak secara ringkas menggambarkan sebuah paper, sedangkan executive summary memberikan synopsis yang lebih detail mengenai keseluruhan paper.Tampilan antara abstrak dan executive summary seringkali serupa, namun fokus dan skopenya berbeda. Sebuah executive summag memuat diskusi yang lebih detail daripada abstrak.

  • Pendahuluan

    Pendahuluan dalam sebuah policy paper menjelaskan dan menegaskan isi atau kajian utama yang akan dijelaskan dalam pembahasan berikutnya. Karenanya, pendahuluan, harus mampu membuka paper dan menarik perhatian pembaca dengan menyajikan konteks dan hakekat masalah kebijakan Berta latar belakang dari studi yang dilakukan. Pendahuluan pada umumnya memuat: konteks masalah kebijakan, definisi masalah kebijakan, pernyataan tujuan, metodologi dan keterbatasan studi, alur atau ringkasan isi paper.

  • Deskripsi Masalah

    Deskripsi masalah memuat dua hal penting: (a) latar belakang masalah dan (b) masalah dalam konteks kebijakan saat ini. Deskripsi masalah dalam sebuah policy paper harus mampu:Menjelaskan masalah yang menjadi fokus analisis kebijakan. Bisa dimulai dengan mendiskusikan beberapa isu atau masalah sosial yang `serumpun' atau berkaitan. Kemudian menyatakan satu isu atau masalah kebijakan yang dipilih.0 Meyakinkan pembaca bahwa isu yang diangkat memerlukan perhatian audien kebijakan (pemerintah, LSM atau analis kebijakan yang lain). Karenanya, isu yang diangkat hendaknya lebih dari sekadar asumsi, hipotesis dan apalagi gossip. Sebaiknya diback-up oleh data hasil penelitian kita mapun penelitian orang lain (boleh jugs mengemukakan informasi dari ahli, media massa, pejabat pemerintah sebagai pendukung data).Memfokuskan dan menggarisbawahi masalah dalam konteksnya, secara spesifik, termasuk di dalamnya mendiskusikan sebab-sebab dan akibat-akibat dari masalah tersebut.Membangun kerangka, dengan mana pilihan-pilihan kebijakan memiliki dasar argumen secara komprehensif.

  • 6. Pilihan-pilihan KebijakanBagian ini mendiskusikan beberapa alternatif kebijakan (biasanya antara 5 sd 7 opsi). Kemudian diikuti dengan alternatif kebijakan yang dipilih (bisanya antara 2 sd 3 opsi). Pilihan-pilihan kebijakan (atau alternatif kebijakan yang dipilih) terdiri dari dua elemen penting: (a) kerangka analisis, dan (b) evaluasi alternatif-alternatif kebijakan. Pilihan-pilihan kebijakan bersandar pada kaidah-kaidah sebagai berikut:Menggarisbawahi, mengevaluasi dan membandingkan alternatif-alternatif kebijakan yang mungkin.Memberikan argumen meyakinkan bagi alternatif kebijakan yang piling bank.Memfokuskan pada sebuah keputusan yang dibuat.Menjelaskan strategi atau cara-cara tertentu yang akan memudahkan audien menerapkan opsi kebijakan tersebut.Membangun kaftan yang jelas dan koheren dengan kesimpulan-kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi pada policy paper.

  • 7. Kesimpulan dan Rekomendasi

    Ada tiga elemen penting yang harus termuat dalam kesimpulan dan rekomendasi:

    Sintesis temuan-temuan utama (synthesis of major finding)Seperangkat rekomendasi-rekomendasi kebijakan (set of policy recommendations).Kalimat atau pernyataan penutup (concluding remarks).

    *

    *

    *

    *

    *