analisis kebijakan publik

Click here to load reader

Post on 26-Jun-2015

910 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Analisis Kebijakan Publik - Presentation Transcript1. (Public Policy Analysis) Analisis Kebijakan Publik Oleh: Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA Program Magister Ilmu Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, 2009 2. KEBIJAKAN PUBLIK ( Public Policy ) 3. Pengertian Kebijakan o PBB (1975) : pedoman untuk bertindak . Pedoman itu dapat sederhana atau kompleks, umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, publik atau privat, kualitatif atau kuantitatif . o JAMES E. ANDERSON (1978) : perilaku dari aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu . 4. EULAU DAN PREWITT A standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide it. (keputusan tetap yg dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yg membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. MIRIAM BUDIARJO Kegiatan dalam negara yg menyangkut proses menentukan suatu tujuan, dan melaksanakan tujuan itu. Pengambilan keputusan mengenai tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas. Untuk melaksanakan tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan umum ( public policy ) yg menyangkut pembagian (distribution) atau alokasi (allocation). POLICY POLITICS 5. THOMAS R. DYE Public policy is whatever the government choose to do or not to do (apapun pilihan pemerintah untuk melakukan / tidak melakukan sesuatu) JAMES E. ANDERSON Public policies are those policies developed by government bodies and officials (kebijaksaan yg dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah) DAVID EASTON The authoritative allocation of values for the whole society (pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat) o Dibuat oleh pemerintah berupa tindakan pemerintah o Mempunyai tujuan tertentu o Ditujukan untuk kepentingan masyarakat 6. 10 PENGERTIAN KEBIJAKAN HOGWOOD & GUNN (dalam SUNGGONO, 1994 : 15-20) o Kebijakan sbg merek bagi suatu bidang kegiatan tertentu ( as a label for a field activity ) o Kebijakan sbg suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki ( as an expression of general purpose or desired state of affairs ) o Kebijakan sbg usulan-usulan khusus ( as specific proposals ) o Kebijakan sbg keputusan pemerintah ( as decision of government ) o Kebijakan sbg bentuk pengesahan formal ( as formal authorization ) o Kebijakan sbg program ( as programme ) o Kebijakan sbg keluaran ( as output ) o Kebijakan sbg hasil akhir ( as outcome ) o Kebijakan sbg suatu teori atau model ( as a theory or model ) o Kebijakan sbg proses ( as process )

7. Dari ke-10 pengertian tersebut, kebijakan publik lebih merujuk kepada pengertian sebagai KEPUTUSAN PEMERINTAH dan juga sebagai sebuah PROGRAM . Hal ini sesuai dengan pendapat : o Edwards dan Sharkansky (dalam Islamy , 1988 : 20) yang mengartikan kebijakan publik sebagai . what the government choose to do or not to do. It is the goals or purpose of government programs. o Charles O. Jones (1996: 49), mengartikan kebijakan adalah unsur-unsur formal atau ekspresi-ekspresi legal dari program-program dan keputusankeputusan . Dengan demikian dapat disederhanakan bahwa KEBIJAKAN PUBLIK MERUPAKAN KEPUTUSAN (FORMAL) PEMERINTAH YANG BERISI PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN sebagai realisasi dari fungsi atau tugas negara, serta dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional 8. Tindakan yg direncanakan, berpola dan saling berkait. Dilakukan oleh pejabat pemerintah. Dalam bidang tertentu. Dapat berbentuk positif maupun negatif. Mengarah pada tujuan tertentu.

o o o o o

Ciri-Ciri Kebijakan Publik 9. Operasionalisasi Kebijakan Publik 10. o Substantive Policy Kebijakan dilihat dari subtansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Contoh: Kebijakan Pendidikan, Lingkungan Hidup, dll. o Procedural Policy Kebijakan dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya ( policy stakeholders ). SUBTANTIVE AND PROCEDURAL POLICIES 11. DISTRIBUTIVE, REDISTRIBUTIVE & REGULATORY POLICIES 12. MATERIAL POLICY Kebijakan yg mengatur tentang pengalokasian / penyediaan sumber material yg nyata bagi penerimanya. Contoh: penyediaan rumah sederhana. 13. PUBLIC GOODS & PRIVATE GOODS POLICIES o Public Goods Policy Kebijakan yg mengatur tentang penyediaan barang / pelayanan untuk kepentingan orang banyak. Contoh: perlindungan keamanan, pengadaan barang kebutuhan pokok. o Private Goods Policy Kebijakan yg mengatur tentang penyediaan barang / pelayanan untuk kepentingan perorangan di pasar bebas, dengan imbalan biaya tertentu. Contoh: pengadaan barang untuk keperluan pribadi, misalnya tempat hiburan. 14.

o

o

o

o

Barang yg dikonsumsi secara individual, penggunaannya dapat dibagi-bagi, dan untuk memperolehnya diperlukan biaya ( private goods ). Contoh: makanan, pakaian, rumah, ikan, air minum botolan, dsb. Barang yg dikonsumsi secara bersama-sama, penggunaannya dapat dibagibagi, dan untuk memperolehnya diperlukan biaya ( toll goods ). Contoh: pesawat telepon, pipa air minum, kabel / satelit TV, dsb. Barang yg dikonsumsi secara individual, penggunaannya tidak dapat dibagibagi, dan untuk memperolehnya tidak diperlukan biaya ( common pool goods ), misalnya kekayaan laut, udara, dsb. Barang yg dikonsumsi secara bersama-sama, penggunaannya tidak dapat dibagi-bagi, dan untuk memperolehnya tidak diperlukan biaya ( collective goods ). Contoh: urusan pertahanan, patroli polisi, pemadam kebakaran, pemasyarakatan, dsb.

Klasifikasi Barang (Goods) menurut Savas: 15. Urusan pertahanan, patroli polisi, pemadam kebakar-an, pemasyara-katan residivis, regulasi, dsb. Peranan pemerintah sangat dominan , dan penyelenggaraan urusan harus dilakukan sendiri oleh pemerintah. Barang yang dikonsumsi secara bersamasama ( non-excludable ) dan penggunaannya tidak dapat dibagi-bagi ( non-divisible ), dan untuk memperolehnya tidak diperlukan biaya. 4 Collective / Public Goods Kekayaan laut, udara, subsidi, dsb. s.d.a Barang yang dikonsumsi secara individual ( excludable ) dan penggunaannya tidak dapat dibagi-bagi ( non-divisible ), dan untuk memperolehnya tidak diperlukan biaya. 3 Common Pool Goods Telepon umum, pipa air minum, kabel dan satelit TV, dsb. Peran pemerintah cukup besar , namun jika kemampuan masy. sudah memadai, maka perlu dilakukan transfer of power . Barang yang dikonsumsi secara bersama-sama ( non-excludable ), penggunaannya dapat dibagi-bagi ( divisible ), dan untuk memperolehnya diperlukan biaya. 2 Toll Goods Makanan, pakaian, rumah, ikan, air minum botolan, dsb. Peran pemerintah sangat kecil , & penyelenggaraan sebagian besar urusan diserahkan kepada swasta melalui mekanisme pasar Barang yang dikonsumsi secara individual ( excludable ), penggunaannya dapat dibagi-bagi ( divisible ), dan untuk memperolehnya diperlukan biaya. 1 Private Goods Contoh Tingkat Intervensi Pemerintah Definisi Kuadran / Jenis Barang 16. 4 COLLECTIVE GOODS (Murni Barang Publik) 3 TOLL GOODS (Barang Campuran) 2 COMMON POOL GOODS (Barang Campuran) 1 PRIVAT GOODS (Murni Barang Privat) KONSUMSI Exclusivitas Kolektif Individual Besar Kecil 17. Tingkatan Kebijakan Publik (Pra UU No. 10/2004) o 1. Kebijakan Nasional Kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam pencapaian tujuan nasional. Wewenang MPR, dan Presiden bersama-sama dengan DPR. Bentuk: UUD, TAP MPR, UU, PERPU o 2. Kebijakan Umum Kebijakan Presiden sebagai pelaksana UUD, TAP MPR, UU, guna mencapai tujuan nasional Wewenang Presiden Bentuk: PP, KEPPRES, INPRES o 3. Kebijakan Pelaksanaan

o

Penjabaran dari kebijakan umum sebagai strategi pelaksanaan tugas di bidang tertentu Wewenang : menteri / pejabat setingkat menteri dan pimpinan LPND Bentuk: Peraturan, Keputusan, Instruksi Pejabat tertentu

o

o

o

o o

o

18. 1. Kebijakan Umum Kebijakan Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan asas Desentralisasi dalam rangka mengatur urusan Rumah Tangga Daerah Wewenang Kepala Daerah bersama DPRD Bentuk : PERDA 2. Kebijakan Pelaksanaan Wewenang: Kepala Daerah atau Kepala Wilayah Bentuk: Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala Daerah, atau Keputusan Kepala Wilayah dan Instruksi Kepala Wilayah. 19. Charles Lindblom (1968) : proses politik yang sangat kompleks, analitis, dan tidak mengenal saat dimulai dan diakhirinya, dan batas-batas dari proses tersebut sangat tidak pasti. Raymond Bouer : proses transformasi atau pengubahan input politik menjadi output politik . Pandangan ini sangat dipengaruhi oleh Teori Analisis Sistem David Easton. Don K. Price : proses yang melibatkan interaksi antara kelompok ilmuwan, pemimpin organisasi profesional, administrator dan para politisi. Amitai Etzioni (1968) : proses penerjemahan oleh para aktor politik mengenai komitmen masyarakat yang masih kabur dan abstrak kedalam komitmen yang lebih spesifik, kemudian menjadi tindakan dan tujuan yang konkrit. Chief JO. Udoji (1981) : keseluruhan proses yang menyangkut : pendefinisian masalah, perumusan kemungkinan pemecahan masalah, penyaluran tuntutan / aspirasi, pengesahan dan pelaksanaan / implementasi, monitoring dan peninjauan kembali (umpan balik)

Definisi Public Policy Making 20. Charles Lindblom Proses Raymond Bouer Input Output Don K. Price Aktor Amitai Etzioni Fungsi Aktor Chief JO. Udoji Kegiatan

o o o o o

Komponen Public Policy Making 21. 1. SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK Keseluruhan pola kelembagaan dalam pembuatan kebijakan publik yang melibatkan hubungan diantara 4 elemen, yaitu masalah kebijakan, pembuatan kebijakan, kebijakan publik dan dampaknya terhadap kelompok sasaran. (Bintoro T. & Mustopadidjaja, 1988) INPUT PROCESS OUTPUT SISTEM, PROSES & SIKLUS KEBIJAKAN PUBLIK 22. INPUT Timbul karena faktor lingkungan kebijakan yakni keadaan yang melatarbelakangi suatu peristiwa yg meny