analisis bank syariah

Upload: fachri-maulana

Post on 15-Jul-2015

416 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

RINGKASAN TESIS ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAHUNTUK MENCIPTAKAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN YANG BAIK( GOOD CORPORATE GOVERNANCE ) TESIS Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai DerajatMagisterProgram Studi Ilmu Hukum Minat Utama : Ekonomi Syariah Oleh :M. AMIR ARIFIN S.340908005 PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2009 ABSTRAK M. AMIR ARIFIN, S.340908005, 2010, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRINSIP-PRINSIPSYARIAHDALAMUNDANG-UNDANGNOMOR21 TAHUN2008TENTANGPERBANKANSYARIAH.Tesis:Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini akan menyoroti Bagaimana prinsip-prinsip syariah dalam Undang-undangNomor21tahun2008tentangPerbankanSyariahmemberikan manfaat dalam menciptakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporade Governance ) dan apa hambatan penerapannya dan bagaimana solusinya ?Penelitianinitermasukpenelitianhukumdoktrinal(normatif)karena dalampenelitianinihukumdikonsepsikansenagainormapositifdalamsistem perundang-undangan nasional. Jenis data adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukandenganpenelusuranbahan-bahanhukumprimer,sekunder,tersier. Teknik analisis data berupa data sekunder dianalisis secara kualitatif. Pola berpikir yangdigunakanbersifatdeduktif,setelahseluruhbahanterkumpul,selanjutnya dilakukan analisis data berdasarkan logika deduksi, yaitu menarik kesimpulan dari hal-halyangbersifatumumkearahyangbersifatkhusus.Artinyapolaberpikir darihal-halyangbersifatumum(premismayor)kehal-halyangbersifatkhusus (premisminor),untukmembangunsistemhukumpositif.Premisminordalam penelitianiniberupadeskripsiketentuanhukum(norma)prinsip-prinsipsyariah, selanjutnyapremismayornyaadalahUndang-undangNomor21Tahun2008 tentang Perbankan Syariah. HasilpenelitianmenunjukkanbahwasecaranormatifUndang-undang Nomor 21 Tahun 2008tentang Perbankan Syariah sudah terdapat prinsip-prinsip syariahsertasudahmemberikanmanfaatdalammenciptakantatakelola PerusahaanyangBaik(GoodCorporadeGovernance),yaitu,prinsipkeadilan, transparasi,tanggungjawab,danprinsipakuntabilitassesuaidenganprinsip-prinsipsyariah.Prinsip-prinsiptersebutsecarakeseluruhanditerapkansehingga akanmemberikanperlindunganhukumterhadapstakeloders,walaupunmasih terdapatnorma-normayangmasihsumirketentuannya,sehinggadiperlukan penjelasanyanglebihlengkap,misalnyamelaluiPeraturanPemerintahatau ketentuan perundang-undangan lainnya. ABSTRACTS M.AMIRARIFIN,S.340908005,2010,AJURIDICALANALYSISON SYARIAHPRINCIPLESINACTSNO.21/2008ABOUTSYARIAH BANKING,A.Thesis:Post-ScholarshipProgram,SebelasMaretUniversity of Surakarta. ThesisresearchwilladdressonhowSyariahprinciplesinActsNo. 21/2008aboutSyariahBankingprovidebenefitsincontructingGoogCorporate Governanceandwhatarethebarriersintheimplementationandwhatarethe solutions. This research is included in doctrinal (normative) law research because in thisresearch,lawisbeingconceptualizedasapositivenorminnational constiyutionalsystem.Typeofdataissecondarydata.Datacollectionconducted with primary, secondary and tertiary law materials search. Data analysis technique used in this research is the secondary datawhich analyzed qualitatively.Mindset implementedinisdeductiveinnature,afterallmaterialsgathered,dataanalysis beingconductedbasedondeductivelogicthatisinferringfromgeneral-to-specificdirection.Itmeanstheminsetfromgeneral(premismajor)tospecific (premisminor)order,todevelopapositivelawsystem.Premisminorinthis researchisinshapeoflawdescription(norm)ofSyariahprinciples,andthe premis major are the Acts No. 21/2008 on Syariah banking. The results of this research show that normatively, TheActs No. 21/2008 about Syariah bangking in which there is Syariah principles existed within and has providebenefitsincreatinggoodcorporategovernancethatisfairness, transparency,responsibilityandaccountabilityprinciplesaccordingtoSyariah principles. Those principles in overall are implemented so that it will provide legal protectiononstakeholders,althoughthereareuncertainnorms,sothattherewill be needed the more complete explanation, such like by Governmental Regulation or the other statutes. BAB I PENDAHULUAN A.Latar Belakang Masalah Propenas2000-2004telahmenentukanbahwapembangunanEkonomi Indonesiayangakandatangharusberbedadariwujudperekonomian Indonesiapadamasalalu.Arahkebijakanpembangunandalambidang ekonomisebagaimanatersebutdalampropenas2000-2004dalambidang ekonomi antara lain dengan cara mengembangkan sistim ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.1 PembangunanbidangekonomidiIndonesiatelahberjalansetelah kemerdekaandengandasar-dasarpengelolaanperekonomiannegarayang diaturdalampasal33ayat(1)hasilamandemenIVUUD1945disebutkan Perekonomiandisusunsebagaiusahabersamaberdasarkanatasasas-asas kekeluargaan.2 Indonesia sebagai negara berkembang merupakan salah satu negara yang tergabung dalam kelompok negara-negara Asia Tenggara (Association South of east of Asian Nation ) merupakan negara yang dalam tingkat perkembangan ekonominya belum begitu mapan, bahkan sebagian ahli ekonomi mengatakan, negaraIndonesiasebagaisalahsatunegaraanggotaASEANdalamtingkat persainganekonomimasihketinggalanbanyakjikadibandingkandengan negara anggota ASEAN lainnya.3 DalamkaitanpembangunanekonomiIndonesiayangdiantara kegiatannyaadalahperbankanIndonesia,makaHermansyah,SH,MH mengatakan, dalam pembangunan ekonomi suatu negara diperlukan adanya 1H.AbdulManan,PeranananHukumdalamPembangunanEkonomi,Mahkamah Agung, 2008. 2 Aminudin Ilmur, 2004, Hukum Penanaman Modal. 3 H. Abdul Manan, SH, SIP, M.Hum, OP.Cit, hal 1 1 2 pengaturanmengenaipengelolaansumber-sumberekonomiyangtersedia secaraterarahdanterpadusertadimanfaatkansecaramaksimalbagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, lembaga-lembaga keuangan baik lembagakeuanganbankmaupunlembagakeuanganbukanbankharuslah dapatmeyakinkannasabahnyadalammengeloladanmenggerakkansemua potensi ekonomi agar berdaya guna dan berhasil guna.4 ParaahliekonomiIndonensiatelahmemberikanpendapatnyatentang solusiuntukmenyelesaikanberbagaiproblemyangmenyangkutperbaikan ekonomiIndonesia.Yangdiantaranyaadayangberpendapatbahwa pembangunanekonomiIndonesiaselamainitidakberpihakkepadaekonomi rakyat,olehkarenaitu,solusiuntukmasalahiniadalahselainperlunya membangunekonomiIndonesiadengankonsepekonomikerakyatan,juga perlumenciptakanstrategipembangunandenganlebihbanyakmelibatkan rakyat dalam berbagai bidang ekonomi dan perdagangan.5 ApabiladikaitkandengankrisisPerbankanNasionalkhususnyadan PerbankanInternasionalpadaumumnyamakaperluadanyasuatuformulasi sistim perbankan alternatif. Halinidiresponpemerintahdengandiberlakukannyaundang-undang Nomor 7 Tahun1992 Tentang Perbankan. Wirdyaningsih,mengatakan,diberlakukannyaUndang-undangNomor7 Tahun1992tentangPerbankantanggal25Maret1992,menandaiadanya kesepakatanrakyatdanbangsaIndonesiauntukmenerapkanDualBanking Sistem, atau sistim perbankan ganda di Indonesia.6 ResponpemerintahsemakinbesardengandiberlakukannyaUndang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 4Hermansyah,HukumPerbankanNasionalIndonesia,Kencana,Jakarta,Kata Pengantar. 5 H. Abdul Manan, Op.Cit, hal. 3.

6Wirdyaningsih,SH,MH,etal,BankdanAsuransiIslamdiIndonesia,Kencana, 2005, Jakarta, hal. 1 3 Tahun1992tentangPerbankandimanadalamUndang-undangtersebut Perbankan Syariah diakui sebagai sub sistim Perbankan Nasional. ResponPemerintahsemakinmantapdengandiberlakukannyaUndang-undangNomor21Tahun2008tentangPerbankansyariahdimanadalam konsideranmenimbangpadahuruf(a,b,danc)disebutkanbahwasejalan dengantujuanpembangunannasionalIndonesiauntukmencapaiterciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasiekonomi, dikembangkan sistimekonomiyangberlandaskanpadanilaikeadilan,kebersamaa, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah ; dan bahwa kebutuhanmasyarakatIndonesiaakan jasa-jasaperbankansyariahsemakin meningkat ; dan bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional.7 Prinsip syariah menjadi jargon adanya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008tentangPerbankanSyariah.Namundemikiansejauhmanaprinsip syariahinidapatmemberikanmanfaatkepadaPerbankanSyariahdalam kaitannyadenganTataKelolaPerusahaanyangBaik(GoodCorporate Governance). Untukitukemudianpenelitiannormatifinidenganmenggunakan pendekatanperundang-undanganterhadapprinsip-prinsipsyariahdalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 sebagai fokus penelitian dengan judul: ANALISISYURIDISTERHADAPPRINSIP-PRINSIPSYARIAHDALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAHUNTUKMENCIPTAKANPENGELOLAANPERUSAHAAN YANG BAIK ( GOOD CORPORATE GOVERNANCE ). B.Perumusan Masalah Permasalahanpokokdalampenelitianinidapatdirumuskansebagai berikut : 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah 4 1. Bagaimana prinsip-prinsip syariah dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008tetangPerbankanSyariahmemberikanmanfaatdalammenciptakan Tata Kelola Perusahaan yang baik ( Good Corporate Governance) ? 2. Apa hambatan penerapannya dan bagaimana solusinya ? C.Tujuan Penelitian 1. Tujuan Obyektif a.Menganalisisprinsip-prinsipsyariahdalamUndang-undangNomor21 Tahun2008tentangPerbankanSyariahmemberikanmanfaatdalam menciptakanTataKelolaPerusahaanyangbaik(GoodCorporate Governance). b.Mengetahui hambatan penerapannya dan bagaimana solusinya. 2. Tujuan Obyektif. Untukmenyusunnaskahtesissebagaisalahsatusyaratguna memperolehgelarMagisterHukumpadaProgramPascaSarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. D.Manfaat Penelitian 1.Manfaat Teoritis Hasilpenelitianmemberipemikiranbagiperkembanganilmuhukum tentangprinsip-prinsipsyariahdalamUndang-undangNomor21Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2.Manfaat Praktis a.Gunamengembangkanpenalaranpenelitiuntukmenerapkanprinsip-prinsip syariah dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. b.Memberikanjawabandanpembahasanterhadappermasalahanpokok dalampenelitianini,yaitubagaimanaprinsip-prinsipsyariahdalam Undang-undangNomor21Tahun2008tentangPerbankanSyariah dapatmemberikanmanfaatdalamTataKelolaPerusahaanyangbaik (Good Corporate Governance ). 5 c.Hasilpenelitianinidiharapkanmemberimasukandanpengetahuan bagiparapihakyangterkaitdenganpermasalahanyangditeliti,dan bergunabagiyangberminatpadamasalahprinsip-prinsipsyariah dalamUndang-undangNomor21Tahun2008tentangPerbankan Syariah. BAB II TINJAUAN PUSTAKA Berisi : A. Kerangka Teoritik 1.Sistem Hukum sebagai Sistem Perundang-undangan 2.Teori Prinsip Syariaha.Hakekat Prinsip Syariah Prinsip Ekonomi Syariahb.Prinsip-prinsip Bank Islamc.Bunga dan Bank Riba 1). Tentang Bunga Bank 2). Tentang Ribad.Perbedaan antara Bank Islam dan Bank Konvensional e.Ciri Operasional Bank Berdasarkan Prinsip Syariaah di Indonesia3.Prinsip Syariah dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 a.Pengertian Prinsip Syariahb.Pengertian Perbankan Syariah c.Tujuan Pembentukan Bank Syariahd.Perbedaan Syariah dan Kewenangan DSN-MUI 4.Tinjauan Umum Prinsip-prinsip Pengelolaan Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)a.Pengertian Pengelolaan Perusahaan yang baikb.Tujuan Pengelolaan Perusahaan yang baikc.Manfaat pengelolaan Perusahaan yang baik6 7 d.Prinsip-prinsip Pengelolaan Perusahaan yang baik B. Kerangka Berpikir Padatanggal16Juli2008,diundangkanUndang-undangNomor21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini diadakan diantara tujuannyaadalahmenggalipotensimasyarakatuntukberperansertadalam mengembangkansistemekonomiyangberpihakpadaekonomikerakyatan. Salahsatubentukpenggalianpotensidanwujudkontribusimasyarakatdalam perekonomiannasionaltersebutadalahpengembangansistemekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam ( syariah ), dengan mengangkat prinsip-prinsipnya kedalam sistem Hukum Nasional. Denganadanyaprinsipsyariahinimasyarakatdiberikanalternatifpilihan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi. Penulis ingin mengetahui bagaimana norma-norma yang mengatur prinsip-prinsipsyariahdidalamsistematikaUndang-undangNomor21Tahun2008 tentangPerbakanSyariahyangterbuktisesuaidenganPengeloaanPerusahaan yang baik ( Good Corporate Governance ), memberikan tawaran yang menarik kepadamasyarakatuntukberperansertadalampebankansyariahdandalam pembangunan perekonomian Indonesia. BAB III METODE PENELITIAN Berisi : A.Metode Penelitian SutandyoWignyoSubrotomenjelaskanjikahukumdikonsepikan sebagai kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal, atauhukumdikonsepsikansebagainorma-normapostifdidalamsistem perundang-undanganhukumnasional,makametodepenelitiannyadisebut metode doktrinal.8 Penulismenggunakananalisisberdasarkanlogikadeduksiuntuk membangun sistem hukum positif yang mencakup : penelitian terhadap asas-asashukum,penelitianterhadapsistematikahukum,penelitianterhadap singkronisasi hukum.9 Penelitianinibersifatdeskriptifyangmemberikandatatentang manusia,keadaan,ataugejala-gejalalainnya,sedangkanberdasarkandari sudutbentuknyaadalahpenelitianevaluatifyaituapabila,seseorangingin menilai program-program yang dijalankan.10 Penulisinginmenilainorma-normayangmengaturpenerapanprinsi-prinsip syariah dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

8 Burhan Ashaffa, 2003, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.

9SoerjonoSoekantodanSriMamudji,1985,PenelitianHukumNormatifSuatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, hal. 13-14 10Setiono,PedomanPembimbinganTesis,2005,ProgramPascaSarjanaMagister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, hal. 6 8 9 PerbankanSyariahyangmenciptakanTataKelolaPerusahaanyangbaik (Good Corporate Governance). B.Jenis Penelitian MenurutSoetandyoWignyosoebroto(1985)terdapat(lima)konsep hukum, yaitu:11 a.Hukumadalahasasdankeadilanyangbersifatkodratidanberlaku universal ; b.Hukumadalahnorma-normapositifdidalamsistemperundang-undangan hukum nasional ; c.Hukumadalahapayangdiputuskanolehhakiminconcrete,dan tersistematis sebagai judge made law ; d.Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik; e.Hukumadalahmanifestasimakna-maknasimbolikparaperilakusosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.12 Darikelimakonsepsihukumtersebut,penelitianinimenggunakan konsephukumkedua,yaituhukumadalahnorma-normadidalamsistem perundang-undangan nasional. 11 Burhan Ashshofa, Loc.Cit. 12 Setiono, 2005, hal. 24 10 Sehinggaberdasarkankonsep-konseptersebut,spesifikasijenis penelitianiniadalahpenelitianhukumnormatif,khususnyasistematika hukumterhadapUndang-undangNomor21Tahun2008tentangPerbankan Syariah. C.Sumber Data PenelitianSumber data utama penelitian ini adalah data sekunder yang berupa : 1.Bahan Hukum Primer BahanHukumPrimer,yaitusemuabahanataumateriyang mempunyaikedudukanyangmengikatsecarayuridis,meliputiperaturan perundang-undangan, sebagai berikut : a.Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah b.Undang-undangNomor10Tahun2004tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan. c.Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. d.PeraturanMahkamahAgungRepublikIndonesiaNomor02Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. e.PeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNomor39tahun2005 tentangPinjamanSimpananNasabahBankBerdasarkanPrinsipSyariah. 2.Bahan Hukum Sekunder 11 Bahanhukumsekunder,yaitubahanhukumyangmemberikanpenjelasan terhadapbahanhukumprimer,meliputi:buku-bukureferensi,artikel, dokumen, literatur, dan bacaan yang terkait dengan .13 Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Produk Perbankan Syariah. 3.Bahan Hukum tersier Bahanhukumtersier,yaitu,semuabahanhukumyangmemberikan petunjukataupenjelasanterhadapbahanhukumprimerdansekunder, dalam hal ini meliputi : kamus hukum, majalah, surat kabar, dan internet. D.Teknik Pengumpulan DataTeknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (libraryresearch),yaitudenganmenganalisainibuku-buku,literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan lain yang berhubungan dengan masalah obyek penelitian.14 E.Teknik Analisis Data Teknikanalisisdatapenelitianyangberupadatasekunderdianalisis secarakualitatif.Polaberpikiryangdigunakanbersifatdeduktif.Setelah seluruh bahan hukum penelitian terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis 13 Ronny Hanityo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 25 14SoerjonoSoekantodanMamudji,1985,PenelitianHukumNormatifSuatuTinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali, hal. 47-67 12 databerdasarkanlogikadeduksi15adalahmenarikkesimpsulandarihal-hal yang bersifat umum ke arah yang bersifat khusus. Artinya pola berpikir dari hal-halyang bersifat umum (premis mayor) kehal-halyangbersifatkhusus(premisminor),untukmembangunsistem hukum positif.16 Premisminordalampenelitianiniberupadeskripsiketentuanhukum (norma) prinsip-prinsip syariah, selanjutnya premis mayornya adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 15Setiono,2005,PemahamanterhadapMetodologiPenelitianHukum,ProgramStudi Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, hal, 27

16 Sutrisno Hadi, 1989, Methodologi Research, Yogyakarta, Andi Offset, hal, 36 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Yang berisi : A.Hasil Penelitian Sejalan dengan jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif, di dalam sub bab hasil penelitian ini, akan disajikan :1.Norma-normaprinsipsyariahsetelahadanyasingkronisasidenganprinsip Pengelolaan Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Adapun norma tersebut adalah : a.Prinsip Keadilan b.Prinsip Transparansi c.Prinsip Tanggungjawab d.Prinsip Akuntabilitas 2.Hal-halyangmenjadihambatanpenerapannorma-normaprinsipsyariah yang singkron dengan Pengelolaan Perusahaanyang baik (Good Corporate Governance). Adapun yang menjadi hambatan hal tersebut adalah : a. BelummemasyarakatnyahukumyangberlakudiPerbankanIslam (hukum transaksi) dikalangan profesi hukum. b.Hukummaterialyangaplikatifyangdapatdijadikanacuanbagi penerapankonsep-konseppembiayaanperbankansyariahyakni KompilasiHukumEkonomiSyariah(KHES)sampaisaatinimasih dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma). c.Kurangnya SDM d.KurangnyasosialisasitentangPerbankandanberikutprinsip-prinsip syariah. e.Adanyalogikaprofitorientedduniawiyanglepasdarilogika profitoriented ukhrawi. 13 B. Pembahasan Menurut teori Hukum Normatif dari Hans Kalsen hukum merupakan suatu susunan dari pada kaedah-kaedah Stuffanbau . Dipuncak Stuffanbau terapatgroundnormataukaedahdasarataupunkaidahfundamental,yang merupakan hasil pemikiran secara yuridis. Dengandemikianmakasuatutatakaedahhukummerupakansistem kaedah hukum secara hirarkhis. Susunan kaedah-kaedah hukum, hukum dari tingkat terbawah ke atas adalah sebagai berikut17 : 1.KaedahHukumindividualataukaedahhukumkonkritdaribadan-badan penegak atau pelaksanan hukum, terutama Pengadilan. 2.Kaedah hukum umum atau kaedah hukum abstrak didalam Undang-undang atau hukum kebiasaan. 3. Kaedah hukum dari konstitusi. BerdasarkanteoriStuffenbaudariHasKalsenbahwasistemhukum itumerupakansuatusistempertanggaankaedahyangmenurutSatjipto Raharjoberpendapatbahwasuatuperaturan(hukum)sudahmerupakansatu sistembilasemuaperaturahukummerupakansatususunankesatuan berdasarkan groundnorm (norma dasar).18 Olehkarenaituuntukpembahasaninipenelitiakanmembahas dengan menggunakan teori Hans Kalsen tersebut. I.Permasalahanpertamayangakandibahasmelaluipenelitiannormatifini adalahbagaimananorma-normaprinsipsyariahdalamUndang-undang Nomor21Tahun2008tentangPerbankanSyariahdapatmemberikan manfaatdalammenciptakanTatakelolaPerusahaanyangbaik(good Corporade Governance).Berdasarkandatahasilpenelitian,makaakandiketahuinorma-norma prinsip syariah dalam Undang-undang Perbankan Syariah akan 17PurnadiPurbacarakadanSoerjonoSeokanto,1979,yangdikutipolehSetiono, dalamPedomanPembimbinganTesis;ProgramPascaSarjanaMagisterIlmuHukum Universitas Sebelas Maret Surakarta; 2005, hal. 128 18SatjiptoRaharjo,2002,SosiologiHukumPerkembangan,MetodedanPilihan Masalah; Muhammadiyah University Press, Surakarta, hal. 50 14 memberikanmanfaatdalammenciptakanTatakelolaPerusahaanyang baik, diuraiakan sebagai berikut : 1.Manfaat Prinsip Syariah tentang Keadilan terhadap GCG. DalamsyariatIslam,Keadilanmerupakannilaipalingasasi, dankeadilansebagauunsurutamadalammaqosidsyariahatatujuan syariah, Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi :; 4LUEcO E4Uc+Oge4L)O4l^)4L^4O^4 O_E4`=U4-^-]-4OOg^-4 4O4Og+EE4- OO^) W4L^4O^4 ECgO4^-gO1g /E4 /CgE-7gE44`4 +EELUg=Uu4Og4 +.- }4`++OO^L4C N-c+O4jU^O4^) _ Ep) -.-OO~ EOC@O4N ^g)Artinya : Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawabukti-buktiyangnyatadanTelahkamiturunkan bersamamerekaAlKitabdanneraca(keadilan)supaya manusiadapatmelaksanakankeadilan.dankamiciptakan besiyangpadanyaterdapatkekuatanyanghebatdan berbagaimanfaatbagimanusia,(supayamereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yangmenolong(agama)Nyadanrasul-rasul-Nyapadahal Allahtidakdilihatnya.SesungguhnyaAllahMahaKuatlagi Maha Perkasa. a.Persamaan Konpensasi Persamaan Konpensasi adalah pengertian adil yang paling umum, yaitu bahwa seseorang harus memberikan kompensasi yang sepadankepadapihaklainsesuaidenganpengormabanyangtelah dilakukakan. DalamUndang-undangNomor21Tahun2008halini dapatterlihatdalampraktekperbankansyariahbaikdalamakad wadiahataupunakadmudharabah.Dalamakadwadiahpemilik danaakanmendapatkanpembagianhasildarilabatitipantersebut dengan adil. Sedangkan dalam akad mudharabah nasbagah akan19 mendapatkankeadilanbaikdalamhalkeuntunganmaupundalam hal menanggung resiko. Dengandemikiannasabahakanmerasanyaman bertransaksidenganperbankansyariahdisatusisidandisisiyang lainlembagaperbankansyariahakanmendapatkankepercayaan dari para nasabahnya. b.Persamaan HukumPersamaanhukumdisinimemberikanmaknatidakboleh adadiskriminasiterhadapseseorangdidepanhukumatasdasar apapun.Dalamkonteksperbankan,setiaporangharusdilakukan sama dalam setiap aktivitas maupun transaksi perbankan. Dalamkaitannyadenganpasal24Undang-undangNomor 21Tahun2008tentanglaranganbagiBankSyariahdanUUS, makadenganiniberlakusamaterhadaolembagaPerbankan Syariahdanjugaterhadapmasyarakatpenggunajasaperbankan syariah. Dengandemikianhalinimemberikanmanfaatkepastian hukumbaikbagilembagaperbankansyariahdanjugabagi masyarakat pengguna jasa perbankan syariah.c.Proporsional Adiltidakselaludiartikandengansamaakantetapiadil dilaksanakan secara proporsional. Proporsional tidak saja berkaitan dengan konsumsi, namun juga pada distribusi pendapatan. Dalam setiap akad dalam kegiatan perbankan syariah, akan selaluditentukanpembagianbagihasilnyapadasaatakadatau sebelum pelaksanaan dari akad tersebut dengan demikian walaupun secaraproposionalmungkinakanterajadipembagianhasilyang tidaksama,akantetapimemberikantingkatkerelaandaripihak nasabah. 20 Disampingituberdasarkanpasal7Undang-undangNomor 21Tahun2008,bahwaBadanHukumBankSyariahadalah PerseroanTerbatas(PT),olehkarenaitu,berdasarkanketentuan dalamUndang-undangNomor40Tahun2007tentangPerseroan Terbatasterdapatnorma-normayangmengaturprinsipkeadilan bagiperlindunganhakpemegangsaham,sehinggamereka mempunyaipersamaanperlakuanterhadapseluruhpemegang saham pada perseroan yang berhak dan kewajiban dalam hubungan hukummerupakanpersekutuanmodaldandidiriksnberdasarkan perjanjian (Pasal 1 aayat (1) UUPT 2007). 2.ManfaatPrinsipSyariahtentangTransparansidalamPengelolaan Perusahaan yang baik (GCG). DalamsyariatIslam,Transparansimerupakanperwujudadari pelaksanaansuatuakad,Pasal21huruf(g)KompilasiHukumEkonimi Syariah disebutkan, Akad dilakukan berdasarkan asas Transparansi, setiap pertanggung jawaban para pihak secara terbuka. Danpadahuruf(e)akaddilaksanakandenganasassaling menguntungkan, karena setiap dilaksanakan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktek manipulasi dan merugikan salah satu pihak. DalamUndang-undangNomor21Tahun1008terlihatdalam Pasal47dimanaataspermintaan,persetujuanataukuasadarinasabah penyimpanataunasabahinvestoryangdibuatsecaratertulisBankwajib memberikanketeranganmengenaisimpanannasabahpenyimpanatau nasabahinvestorpadabankyangbersangkutankepadapihakyang ditunjuk oleh nasabah penyimpan atau nasabah investor. Dengandemikianakanmemberikankejelasanterutamabagipada nasabahyangakhirnyamemberikankeyakinanparanasabahuntuk berperan serta dalam Bank Syariah. 21 3.ManfaatPrinsipSyariahtentangTanggungjawabdalamPengelolaan Perusahaan yang baik (Good Corporete Covernance). DalamPasal21huruf(j)KompilasiHukumEkonomiSyariah disebutkan,akaddilakukanberdasarkanasasiktikadbaik,yaituakad dilakukandalamrangkamenegakkankemaslahatan,tidakmengandung unsurjebakandanperbuatanburuklainnya,.Dalamrangkamenegakkan kemaslahataninimembuahkanprinsiptanggungjawab,baik tanggungjawabsecarainternperusahaanmaupuntanggungjawabkepada masyarakat.Dalamhaltanggungjawabkepadamasyarakatmakadikenal adanyaCorporadeSosialResponsibislity(CSR)yaitutanggungjawab sosialsuatuperusahaan.Sebagaisebuahkonsepyangberasaldariluar tantanganutamanyamemberikanpemaknaanyangsesuaidengankonteks Indonesia.Olehkarenaitudalamdefinisi,CSRmasihdalamperdebatan diantara para praktisi maupun akademisi. DenganmelihatpadaketentuanPasal74Undang-undangNomor 40Tahun2007tentangPerseroanTerbatas,makadapatdisimpulkan bahwapelaksanaantanggungjawabsosialdanlingkunganbersifat imperatif,sehinggaberdampakbahwasemuabadanusahaberbadan hukum PT wajib melaksanakan hal ini. Tanggungjawabsosialinijikaditarikkepadainstitusikeuangan syariahyangsebagianbesarjugaberbentukPTmakahalinisejalan denganvisidanmisididirikannyasebuahlembagakeuangansyariah, lembagapembiayaandanperusahaan.Pembiayaanberdasarkanprinsip syariah.AdapunintrumendalamLKSyangdapatdijadikansaranauntuk melaksanakanCSRadalahdenganmenggunakanlembagahukumIslam berupa zakat, wakaf, infaq, shadaqah. BankIslamhendaknyamampumenjadilembagauntukmediasi keuangan pada produk-produk sosialnya. 22 4.ManfaatprinsipsyariahtentangAkuntabilitasdalamPengelolaan Perusahaan yang baik (Good Corporate Covernance) DalamPasal21huruf(c)disebutkanakaddilaksanakan berdasarkanasasihtiyati/kehati-hatian,kemudiandalamhuruf(c) disebutkan,akaddilaksanakanberdasarkanasasluzum/tidakberubah. Pelaksanaan dari asas ini adalah dilaksanakanya suatu akad dengan prinsip Akuntabilitas. Konsekuensilogissebagailembagayangmenarikdanadari masyarakatmakasebuahlembagakeuanganataulembagapembiayaan hendakyamampumengelolakegiatanusahanyaberdasarkanprinsip Akuntabilitas. Olehkarenaitu,makadalampasal34ayat(1)Undang-undang Nomor21Tahun2008tentangPerbankanSyariahdisebutkanBank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsiptransparansi,Akuntabilitas,pertanggungjawaban,profesionaldan kewajiban dalam menjalakan kegiatan usahanya.II. Apa Hambatan Penerapannya dan Bagaimana solusinya. Permasalahan kedua yang akan dibahas melalui penelitian normatif ini adalah apa hambatan penerapannya dan bagaimana solusinya. 1.Hambatan Penerapan Prinsip Keadilan. DalamsyariatIslam,adilmerupakannormapalingutama dalamseluruhaspekkehidupan,termasukperekonomian.Ekonomi yangadiltidakmenzalimimasyarakat,olehkarenaitusyariatIslam melarangbaialghoror,yaitujualbelikarenaketidaktahuankondisi suatu barang. Demikian pada syariat Islam melarang adanya akad yang terdapat unsur penipuan. Dalampelaksanaannyaakadyangberkeadilandalam operasionalperbankansyariahjustrumenimbulkankesanbahwa praktek perbankan syariah kurang nyaman dalam pelayanan. Kalau23 dalampraktekperbankankonvensional,masyarakatterkesan mendapatkanpelayananyangsederhanadancepat,akantetapikesan yangsebaliknyadidapatapabilamasyarakatbertransaksipada perbankan syariah justru karena melaksanakan prinsip keadilan. Dalamhalsepertiinimakaperludicariformulasiteknis operasionalperbankansyariahagarkesantidakataukurangnyaman pelayanan perbankan syariah dapat dihilangkan. 2.Hambatan penerapan prinsip Transparansi. Dalamperbankansyariah,prinsipTransparansidapatterlihat dalammelakukaknsetiapakad.Karenaakaddilakukanatasasas Transparansi, yaitu setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka. Dalampelaksanaannya,prinsipinidapatterlihatdalamsuatu akadMurabahah,yaituakadjualbeliantarabankselakupenyedia barangdengannasabahyangmemesanuntukmembelibarang. Transaksiinimelibatkantigapihak,yaitupihakbank,pihaknasabah danpemegangbarang.Transparansiinimemungkinkanuntuk dilaksanakan anya dengan dua pihak saja dengan alasan kesederhanaan pelaksanaansuatutransaksi.Padahalhaldemikianadalahtidak dibenarkan secara prinsip syariah, yaitu hal itu telah keluar dari prinsip jual beli. Keadaantersebutdapatterjadidisebabkankurangmemahami tentangprinsipsyariah.Halinibisaterjadikarenakesengajaanatau karenaketidaktahuandariparapihak,untukituharusdiupayakan pembinaan dan peningkatan pemahaman tentang ekonomi syariah baik dari pihak Bank maupun pihak nasabah. 3.Hambatan penerapan prinsip tanggung jawab Prinsiptanggungjawabdalamperbankansyariahlebihterlihat pada tanggung jawab sosial perbankan syariah kepada masyarakat.24 Karenapadapasal68,KompilasiHukumEkonomiSyariah, disebutkan,zakatdikenakanjugapadaproduklembagakeuangan syariah,baikBankmaupunnonbank,yangketentuannyadisesuaikan menurut akad masing-masing produk. Olehkarenaitu,BankSyariahharusmampumenjadilembaga intermediasikeuanganpadaproduk-produksosial,yaitudengan mengoptimalkankegiatanpenghimpunandana-danazakat,infaq, shadaqah,wakafdanmenyalurkannyasesuaidenganperuntukan masing-masing.DalamhalzakatLKSdapatmengacupadaketentuan Undang-undang Nomor38 tahun 1999 tentang PengelolaanZakat dan menganai wakaf dapat mengacu pada Undang-undang Nomor 41 Tahu 2004 tentang Wakaf. ImplementasilembagahukumIslamberupazakatdanwakaf dalamoperasionallembagakeuanganatauperbankansyariahyang berbadanhukumPTmerupakansalahsatuperwujudandariprinsip tanggung jawab sosial (Corporade Sosial Responsibility). Akantetapioptimalisasilembagazakatdanwakafdalam perbankansyariahmengalamikendaladalammelaksanakannya.Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang antara lain : a.Faktor Kepercayaan Masyarakat Masyarakatwajibzakatmentashorufkanzakatnyasecara pribadi dan tidak percaya kepada Bank atau bank syariah. b.Faktor Saksi Disampingmasyarakatwajibzakatbelumpercayakepada banksyariah,makapentashorufanzakatitusendiritidakada sangsinya.Undang-undangzakatdanatauKompilasiHukum Ekonomi Syariah tentang zakat hanya mengatur tentang aturan dan pengelolaanzakatyangtidakmengatursanksibagiwajibzakat yang tidak melaksanakan zakat. 25 Dalamhalsepertiini,makasosialisasitentangperbankan syariahdankaitannyadengankewajibanwajibzakatharus dioptimalkan. 4.Hambatan Penerapan Prinsip Akuntabilitas PrinsipAkuntabilitasdalamperbankansyariahadalahrealisasi dariprinsipkehati-hatian.SecarategasUndang-undangNomor21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa : (1)BankSyariahdanUUSdalammelaskukankegiatausahanya, wajib menerapkan prinsip ke hati-hatian. (2)BankSyariahdanUUSwajibmenyampaikankepadaBank Indonesialaporankeuanganberupaneracatahunandan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannyayang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariahyangberlaku umum serta laporanberkalalainnyadalamwaktudanbentukyangdengan Peraturan Bank Indonesia. (3)Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu dan bentu yang ditentukan oleh Bak Indonesia. Dalam menganalisa terhadap kelayaan suatu pembiayaan, BankSyariahmenggunakanThe5CPrinsiple,yaitucharacter (watak) calon nasabah, capitul (modal)calon nansabah, capasity (kemampuan)calonnasabah,ConditioofEkonomic(kondisi ekonomi)calonnasabah,dancalateral(agunan)calonnasabah sampaikepadaamasalahagunan,makadisinitimbulmasalah dalamkaitanfanatismedarisuatupendapatkarenaadasebagian orang yang berpendapat bahwa agunan adalah tidak syariah. Dalamhalsepertiini,makakembaliharusada optimalisasisosialisasiperbankansyariahdalamkaitannya dengan prinsi-prinsip syariah. BAB V PENUTUP Berisi : A. Kesimpulan BerdasarkanhasilpenelitiandanpembahasandalamBabIV sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :1.Penerapanprinsip-prinsipsyariahdalamperbankansyariahtelah memberikanmanfaatkepadaPerbankanSyariahkarenadengandemikian mewujudkantatakelolayangbaik(GoodCorporateGovernance)dalam perbankansyariahyangpadagilirannyamemnciptakannilaitawaryang baikkepadamasyarakatuntukberperansertadalampembangunan perekonomian Indonesia. 2.Faktor-faktoryangmenjadihambatanpenerapanprinsip-prinsipsyariah dalam perbankan syariah adalah : a.BelummemasyarakatnyahukumyangberlakudiPerbankanIslam (hukum transaksi Islam) dikalangan profesi hukum. b.Hukummatrialyangaplikatifyangdapatdijadikanacuanbagi penerapankonsep-konseppembiayaanperbankansyariahyakni KompilasiHukumEkonomiSyariah(KHES)sampaisaatinimasih dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). c. Kurangnya SDM d.Kurangnya sosialisasi tentang Perbankan Syariah dan berikut prinsip-prinsip syariah. e.Adanyalogikaprofitarinteedduniawiyanglepasdariprifitoriented ukhrawi. 3.Solusi terhadap hambatan tersebut adalah a.Perluadanyadukungandariberbagaipihakdankesediaanperbankan syariah untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah sehingga mampu26 27 menciptakan nilai tawar yang tinggi terhadap perbankan syariah. b.PerludukungandariberbagaipihakuntukmeningkatkanKHESdan perma menjadi Undang-undang c.Perlu meningkatkan SDM dalam pengertian kwantitas dan kwalitas d.PerluoptimalisasisosialisasitentangperbankanSyariahdanprinsip-prinsip syariah. e.Perludukungandariberbagaipihakuntukmerubahpolapikirprofit oriented duniawi, menjadi profit oriented ukhrawi. B. Implikasi DalamPengaturannormatif,bahwaketentuannorma-normadalam pengelolaansuatuperusahaandapatmenjadikendalabagipenegakanhakitu sendiri.NamundemikiansecaranormatifdalamUndang-undangNomor21 Tahu 2008 telah mengatur normayang mengatur prinsip-prinsip syariahyang akanmemberikanmanfaatkepadaperbankansyariahuntukmenarikminat masyarakatkarenaperbankansyariahtelahmengelolatatakelolaperusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Penerapannormaprinsip-prinsipsyariahinibelumsecarasempurna dapat ditegakkan karena adanya hambatan : a.Belum memasyarakatnya hukum transaksi Islam b.Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sampai saat ini masih dalam bentuk Perma. c.Kuranganya SDM d.Kurangnya sosialosasi tentang Perbankan Syariah e.Adanya logika profit oriented. DAFTAR PUSTAKA Abdul Manan, 2008,Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Mahkamah Agung RI. Abdul Ghafur Anshori,Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi), Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2010. Aminudin Ilmar, 2004,Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Jakarta, Prenada Media. Ali Yafie, 2003, Fikih Perdagangan Bebas, Teraju, Bandung. Burhan Ashshofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta. BurhanuddinHarahap,KajianYuridisEfektifitasUndang-undangPerbankan SyariahdiIndonesia,SeminarNasional,ImplikasidanImplementasi Undang-undangPerbankanSyariahdiIndonesia.KerjasamaFakultas HukumUniversitasSebelasMaretdanBankIndonesia,Solo,11 Desember 2008. Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, CV. Alwaah, Semarang, EsmiWarrasih,2005,PranataHukumSebuahTelaahSosiologis,Semarang,PT. Suryandaru Utama Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta IbnuTaimiyahdalamArifmaftuhinDzafir,2004,TugasNegaraMenurutIslam, Pustaka Pelajarar, Yogyakarta. Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, 2001, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju,. M.AliMansyur,MemotretLembagaEkonomiSyariahdanImplementasi Perundang-undanganPerbankanSyariah,Disampaikanpadaacara SosialisasiEkonomiSyariahbagiHakimPeradilanAgamase-Wilayah PTA Jawa Tengah, Semarang, 17-18 Maret 2010.Mhd.ShiddiqTgk.Armia,2002,PerkembanganPemikirandalamIlmuHukum, Pradya Paramita, Jakarta. MahmudSjaltut,1967,IslamsebagaiAqidahdanSyariah,BulanBintang, Jakarta. Muslimin,2003,KebijakanPemerintahIndonesiatentangPerbankanIslam, Disertasi, PPS UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. PurnadiPurbacaraka,1984,PerananIlmuHukumDalamPembangunan Indonesia, Makalah, Surabaya RonnyHanityoSoemitro,1990,MetodologiPenelitianHukumdanJumetri, Ghalia Indonesia, Jakarta SatjiptoRahardjo,2000,SosiologiHukum,Perkembangan,Metodologidan Pilihan Masalah, Muhamadiyah University Press, Surakarta. Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, TheoHujibers,1995,FilsafatHukum,Kanisius,YogyakartaUndang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah. Sudikno Mertokusumo, 2002, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta. SaidAqilHusinalMunawar,HukumIslamdanPluralitasSosial,Permadani, Jakarta, 2004 UmarChapra,2001,TheFutureofEconomic;anIslamPerspective, diterjemahkandalamIkwanAbidinBasri,MasaDepanEkonomi; Sebuah Tinjauan Islam, Gema Insani, Jakarta. IbnuTaimiyahdalamArifmaftuhinDzafir,2004,TugasNegaraMenurutIslam, Pustaka Pelajarar, Yogyakarta. SoerjonoSoekantodanMamudji,1985,PenelitianHukumNormatifSuatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta. Setiono,2005,PemahamanTerhadapMetodologiPenelitianHukum,Program Studi Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Wirdyaningsih, 2005, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta Winarno Yudho dan Agus Brotosusilo, 1986, Sistem Hukum Indonesia, Karunika, Jakarta