analisa perumusan kebijakan dinas kesehatan kota salatiga ...€¦ · x analisa perumusan kebijakan...

of 24/24
i Analisa Perumusan Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Salatiga Terkait Imunisasi Measles Dan Rubella (MR) Tugas Akhir Disusun Oleh : Danang Indra Setiawan 462014031 PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA 2018

Post on 18-Oct-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • i

    Analisa Perumusan Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Salatiga

    Terkait Imunisasi Measles Dan Rubella (MR)

    Tugas Akhir

    Disusun Oleh :

    Danang Indra Setiawan

    462014031

    PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN

    FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

    UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

    SALATIGA

    2018

  • ii

  • iii

  • iv

  • v

  • vi

  • vii

  • viii

    DAFTAR ISI

    LEMBAR KEASLIAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR.......................................... i

    LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH ....................... ii

    LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................................ iii

    KATA PENGANTAR ................................................................................................ iv

    DAFTAR ISI ................................................................................................................. v

    DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................... vi

    ABSTRAK ................................................................................................................. vii

    Pendahuluan .................................................................................................................. 1

    Metode .......................................................................................................................... 2

    Hasil .............................................................................................................................. 2

    Pembahasan................................................................................................................... 5

    Kesimpulan dan Saran .................................................................................................. 7

    Ucapan Terima Kasih .................................................................................................. 8

    Daftar Pustaka ............................................................................................................... 9

  • ix

    DAFTAR LAMPIRAN

    Lampiran 1Surat Izin Penelitian ................................................................................. 11

    Lampiran 2 Ethical Clearance .................................................................................... 12

    Lampiran 3 Panduan Wawancara ............................................................................... 13

  • x

    Analisa Perumusan Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Salatiga Terkait

    Imunisasi Measles Dan Rubella (MR)

    Sanfia Tesabela Messakh1, Bagus Panuntun2, Danang Indra Setiawan3 1Program Studi S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu

    Kesehatan, Universitas Kristen Satya Wacana

    2,3Program Studi S1Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Kristen

    Satya Wacana

    Email : [email protected]

    Abstrak

    Campak dan rubella merupakan penyakit yang menular, bila seseorang belum pernah di

    Imunisasi MR memiliki resiko tinggi tertular penyakit ini. Untuk menanggulangi kasus

    tersebut pemerintah mengadakan program imunisasi MR di 34 provinsi. Pemerintah

    melakukan kampanye imunisasi MR (measles dan rubella) dan sasarannya yaitu anak pada

    umur 9 bulan hingga 15 tahun. Dinas Kesehatan Kota Salatiga kemudian membuat

    kebijakan dan program lokal untuk pelaksanaan imunisasi MR (measles dan

    rubella). Perencanaan kampanye dan pelaksanaan imunisasi campak dan rubella (MR) di

    Kota Salatiga melibatkan beberapa pihak antara lain Kepala Daerah,tokoh agama, tokoh

    masyarakat, dan lintas sektor lain. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengambarkan proses

    perumusan kebijakan teknis pelaksanaan imunisasi MR (measles dan rubella) di tingkat Kota

    Salatiga sebagai implementasi kebijakan nasional. Penelitian ini menggunakan metode

    kualitatif deskriptif, teknik pengambilan sample data dengan teknik purposive sampling.

    Hasil penelitian menunjukan Perumusan kebijakan imunisasi MR sesuai dengan petunjuk

    teknis yang diberikan oleh Pemerintah (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia).

    Sehingga dapat disimpulkan bahwa Perumusan kebijakan imunisasi MR (measles dan

    rubella) ditingkat Kota Salatiga meliputi Perencanaan, pelaksanaan dam monitoring evaluasi.

    Untuk kebijakan imunisasi sudah dilakukan sesuai petunjuk teknis dari pemerintah.

    Kata kunci: Imunisasi Campak dan Rubella, Kebijakan Imunisasi

    mailto:[email protected]

  • xi

    Abstract

    Measles and rubella are contagious diseases, if someone has never been in MR

    Immunization has a high risk of contracting this disease. To overcome this case the

    government held an MR immunization program. in 34 provinces. The government conducted

    an MR (measles and rubella) immunization campaign and the target was children at the age

    of 9 months to 15 years. The Salatiga City Health Office then makes local policies and

    programs for the implementation of MR immunization (measles and rubella). Campaign

    planning and implementation of measles and rubella (MR) immunization in Salatiga City

    involve several parties including Regional Heads, religious leaders, community leaders, and

    across other sectors. The purpose of this research is to describe the process of formulating

    technical policies for the implementation of MR (measles and rubella) immunization at the

    Salatiga City level as the implementation of national policies. This research uses descriptive

    qualitative method, data sampling technique with purposive sampling technique. The results

    of the study show the formulation of the MR immunization policy in accordance with the

    technical guidelines provided by the Government (Ministry of Health of the Republic of

    Indonesia). so that it can be concluded that The formulation of the MR (measles and rubella)

    immunization policy at the Salatiga City level includes planning, implementing and

    monitoring evaluation. Immunization policies have been carried out according to technical

    instructions from the government.

    Keywords: Measles and Rubella Immunization, Immunization Policy

  • 1

    Pendahuluan

    Campak merupakan penyakit yang mudah menular yang disebabkan oleh virus.

    Menurut Pattilouw, gejala yang terjadi apabila tertular penyakit campak yaitu bercak

    kemerahan dikulit, demam, batuk pilek. Penyakit campak ini sangat berbahaya bila cakupan

    imunisasi rendah maka sangat beresiko tertular penyakit tersebut (1). Rubella adalah infeksi

    virus yang ditularkan melalui batuk atau bersin. penyakit ini biasanya ditandai dengan ruam

    merah di kulit, dan sering menginfeksi anak –anak, akan tetapi pada penyakit ini yang perlu

    menjadi perhatian adalah efek teratogenik apalagi pada kehamilan trimester pertama, bila

    terinfeksi dapat menyebabkan, sindrom rubella kongenital, arbortus dan kematian janin (2).

    Campak dan Rubella merupakan penyakit menular, bila seseorang belum pernah di

    Imunisasi MR (Measles dan Rubella) memiliki resiko tinggi tertular penyakit ini (3).

    Penyakit campak dan rubella belum ada pengobatanya akan tetapi dapat dicegah dengan

    imunisasi MR (Measles dan Rubella). Imunisasi dengan vaksin MR dapat mencegah dengan

    baik untuk penyakit campak dan rubella. Menurut Kemenkes RI (2017), tahun 2010 sampai

    2015 jumlah kasus campak yaitu sebanyak 23.164 kasus dan rubella sebanyak 30.463 kasus

    (4). Untuk menanggulangi kasus tersebut pemerintah mengadakan program imunisasi MR.

    Pelaksanaan kampanye imunisasi MR dilaksanakan di 34 Provinsi. Pelaksanaan kampanye

    tersebut dilakukan secara bertahap, di tahun 2017 dilakukan di seluruh jawa, dan tahun 2018

    kampanye imunisasi MR dilakukan di Sumatrera, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Maluku,

    Kalimantan dan Papua (5). Tempat pelayanan imunisasi MR dilakukan di Sekolah,

    Pukesmas, Rumah Sakit, Posyandu, dan fasilitas kesehatan lainnya.

    Data dari Dinas Kesehatan Jawa Tengah menunjukkan bahwa cakupan imunisasi

    MR, sudah mencapai sebanyak 6.774.852 anak atau 80.25% yang terjangkau imunisasi (6).

    Di Kota Salatiga, cakupan imunisasi MR sudah mencapai angka 32.288 sasaran.

    Keberhasilan kebijakan imunisasi MR,bertumpu pada keberhasilan penerapan pada tingkat

    regional dan lokal. Di Kota Salatiga, Dinas Kesehatan Kota Salatiga melalui Puskesmas dan

    unit koordinasi lain dibawahnya, menjadi penggerak utama pelaksanaan kebijakan. Dinas

    Kesehatan Kota Salatiga kemudian membuat kebijakan dan program lokal, untuk

    pelaksanaan imunisasi MR. Perencanaan kampanye dan pelaksanaan imunisasi di Kota

    Salatiga melibatkan beberapa pihak antara lain Kepala Daerah, Tokoh masyarakat, tokoh

    agama dan lintas sektor terkait(7). Penelitian ini bertujuan untuk mengambarkan proses

    perumusan kebijakan teknis pelaksanaan imunisasi MR (Measles dan Rubella) di tingkat

    Kota Salatiga sebagai implementasi kebijakan Nasional

  • 2

    Metode

    Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, teknik pengambilan sampel

    data dengan teknik purposive sampling yaitu metode penetapan sample yang sesuai tujuan

    atau rumusan masalah dalam sebuah populasi. Lokasi penelitian ini di Dinas Kesehatan Kota

    Salatiga, bidang P2P (Pengendalian dan Pencegahan Penyakit). Sumber data dalam

    penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data

    wawancara. Lamanya partisipan di wawancara kurang lebih 2 bulan, dengan frekuensi 4

    kali. Partisipan dalam penelitian ini sebanyak 2 orang, kriteria partisipan dalam penelitian ini

    adalah orang bekerja di Dinas Kesehatan Kota Salatiga, orang yang dibidang kesehatan

    masyarakat, berpengalaman di bidang imunisasi, dan ikut andil dalam menangani

    pelaksanaan imunisasi MR.

    Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif

    dengan tujuan mengungkap fakta dan keadaan yang terjadi saat penelitian dan menyuguhkan

    data apa adanya. Terdapat tiga teknik analisa data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian

    data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data atau penambahan data yang dirasa data

    tersebut penting sebagai bahan informasi. Kedua, proses pengumpulan informasi yang

    disusun berdasarkan urutannya, selanjutnya interpretasi data. Tahap terakhir yaitu, penarikan

    kesimpulan.

    Hasil

    Penelitian ini bertujuan mengambarkan proses perumusan kebijakan teknis

    pelaksanaan imunisasi MR (Measles dan Rubella) di tingkat Kota Salatiga sebagai

    implementasi kebijakan nasional. Hasil Penelitian kemudian dikelompokkan menjadi 3 tema

    yaitu: 1) Perencanaan Program Imunisasi, 2) Pelaksanaan Program Imunisasi, 3) Monitoring

    Evaluasi.

    1) Perencanaan Program Imunisasi

    Pendataan sasaran dalam program Imunisasi MR (Measles dan Rubella)

    dilakukan sebelum dilaksanakan kegiatan imunisasi. Berikut adalah gambaran

    informasi yang didapatkan dari riset informan diantaranya.

    “ Oh kalau pendataan di sekolah to mas kita melalui Dinas Pendidikan, dan

    yang belum sekolah pendataannya sama kader-kader posyandu “P1

    “Pendataan sasaran juga dibantu oleh kader posyandu dek bagi yang belum

    atau tidak bersekolah”P2

    Pengelola imunisasi di bidang P2P (Pengendalian dan Pencegahan Penyakit)

    meminta data anak sekolah melalui Dinas Pendidikan Kota Salatiga yang dibantu

    oleh guru-guru untuk mendata anak di setiap sekolah (Paud, TK, SD/MI, dan

  • 3

    SMP/MTS). Petugas Pukesmas dibantu oleh kader melakukan kunjungan ke rumah

    warga bagi balita dan anak yang belum sekolah maupun tidak bersekolah.

    Sumber daya manusia dalam program imunisasi MR (Measles dan Rubella)

    melibatkan beberapa pihak yang bersangkutan. Berikut adalah gambaran informasi

    yang didapatkan dari riset informan diantaranya.

    “Yang terlibat pasti bagian saya P2P, kepala dKK, Dinas Pendidikan, 6

    pukesmas. di pukesmas ya bagian Pemegang pogram Imunisasi serta instansi

    terkait mas”P1

    Pihak- pihak yang ikut andil dalam program imunisasi yaitu Dinas

    Kesehatan Kota salatiga, Dinas Pendidikan, Walikota, Kementrian Agama, Rumah

    Sakit sebagai rujukan KIPI, Pemangku Wilayah, Pukesmas, guru, kader posyandu,

    tim survailan, pengelola vaksin, dan untuk tenaga pelaksanaannya yaitu dokter,

    perawat, bidan, kader.

    Sarana prasarana merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan

    program imunisasi. Berikut adalah gambaran informasi yang didapatkan dari riset

    informan diantaranya.

    “Untuk program imunisasi dari pemerintah sarana prasarana semua

    didroping dari kemenkes yaitu vaksin MR dan pelarut sejumlah sasaran, ADS 0,5

    ml dan ADS 5 ml. Dan perlangkapan lain seperti masker, handscoon disediakan

    dari Dinas Kesehatan Kota Salatiga”P2

    Dari penuturan di atas sarana prasarana di sediakan dari pemerintah dan ada

    juga pengadaan perlengkapan lain seperti masker, handscoon dan sarana pendukung

    lainya serta pos yang sudah ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kota Salatiga untuk

    pelaksanaan program imunisasi yaitu Rumah Sakit, Puskesmas, Polindes, Posyandu,

    Poskesdes, dan Sekolah.

    Pembiayaan pelaksanaan program imunisasi MR di Kota Salatiga diambil

    dari APBN (DAK, BOK), dan APBD2. Berikut adalah gambaran informasi yang

    didapatkan dari riset informan diantaranya.

    “Untuk keseluruhan biaya to dek diambil dari dana APBD dan APBN,

    APBN itu sudah termasuk dana BOK”P2

    Dana APBD dialokasikan untuk perlengkapan seperti masker, handscon,

    honor narasumber snak untuk kegiatan kampanye, dan untuk dana BOK itu dana non

    fisik yang digunakan di Pukesmas dalam kegiatan Program imunisasi MR.

  • 4

    2) Pelaksanaan Program Imunisasi

    Sebelum dilakukan kegiatan imunisasi MR (Measles dan Rubella), Dinas

    Kesehatan Kota Salatiga berkoordinasi dengan puskesmas, kader-kader, guru,

    humas pemkot, dan radio.

    “Iya mas, sebelumnya kita koordinasi, kemudian kita bersama pukesmas,

    kader, pemkot melakukan sosialisasi tentang Program imunisasi MR (Measles dan

    Rubella), tempat dan sasaran pemberian imunisasi”P1

    “Untuk sosialisasinya itu dek, kita dengan pendekatan ke warga,

    pemberitaan di radio, leaflet spanduk”P2

    Di tingkat kota, sosialisasi dilakukan dengan menggunakan media poster,

    siaran radio dan leaflet yang disebarkan. Di tingkat kecamatan, pemegang program

    imunisasi di pukesmas yang di bantu oleh kader-kader melakukan sosialisasi kepada

    orang tua anak, dan untuk di sekolah guru-guru melakukan sosialisasi tentang

    imunisasi MR kepada orang tua serta murid. Pelaksanaan Kampanye Imunisasi MR

    di Kota Salatiga mengikuti petunjuk teknis dari pemerintah dan SK dari Walikota.

    Untuk pemberiannya di sekolah dari umur 4 sampai 7 tahun di PAUD dan TK, anak

    sekolah usia 7 tahun sampai usia 15 tahun di SD dan SMP sederajat sedangkan

    sisanya bagi anak-anak yang tidak bersekolah maupun yang belum sekolah tempat

    pelaksanaannya di pos imunisasi yang sudah ditentukan seperti posyandu, pustu, dan

    pukesmas.

    3) Monitoring Evaluasi.

    Monitoring dan evaluasi ditingkat kota Salatiga dilakukan dengan

    Pemantauan Wilayah Setempat (PWS). Dinas Kesehatan Kota Salatiga mengadakan

    monitoring evaluasi dengan lintas pogram dan lintas sektor untuk membahas capaian

    kegiatan yang sudah dilakukan.

    “Untuk monitoring evaluasinya biasanya dengan PWS dek, setiap bulannya

    kita ngecek hasil sama kendalanya di lapangan, setelah itu kita melakukan upaya-

    upaya untuk mengatasi masalah yang dihadapi seperti penolakan, alat terbatas

    misalnya gitu dek. biasanya kalau yang menolak itu karena keyakinannya, ada yang

    bilang haram atau atau hal lain”P2

    Setiap pukesmas wajib melaporkan data imunisasi, dan Dinas Kesehatan itu

    sendiri melakukan supervisi setiap bulan untuk memantau hasil, dan masalah-

    masalah selama kegiatan. Upaya-upaya juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota

    Salatiga agar program imunisasi dapat diterima baik di masyarakat, dengan

    melakukan pendekatan personal terhadap orang tua yang menolak imunisasi,

    melakukan pendekatan, advokasi, sosialisasi tentang imunisasi kepada masyarakat,

    kader kesehatan, aparat pemerintah yang ada di Kota, kecamatan maupun di desa,

  • 5

    dan lintas sektoral, masyarakat yang menolak diminta membuat surat pernyataan

    penolakan beserta alasannya.

    Pembahasan

    1) Perencanaan Program Imunisasi

    Pada perencanaan kebijakan untuk program imunisasi meliputi beberapa

    komponen yaitu pendataan sasaran, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan

    pembiayaan. Pendataan sasaran untuk program imunisasi dilakukan oleh petugas

    Puskesmas yang dibantu kader-kader dengan mengunjungi rumah warga. dari hasil

    wawancara yang mengatakan “Pendataan sasaran juga dibantu oleh kader

    posyandu dek bagi yang belum atau tidak bersekolah”P2, Pendekatan partisipasi

    masyarakat terhadap kader posyandu itu penting guna membantu kelancaran

    pelayanan kesehatan serta sebagai penghubung antara puksesmas dengan

    masyarakat(8), Tetapi pada penelitian yang dilakukan Fatikatul Umamah, Pendataan

    yang dilakukan kader kurang efektif karena kader mendatangi balita yang terdaftar

    di kader posyandu(9).

    Dalam perencanaan program imunisasi, Sumber daya manusia yang terlibat

    bukan hanya tenaga kesehatan namun ada lembaga-lembaga kedinasan lintas

    sektoral yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Hasil wawancara dengan

    partisipan mengatakan “Yang terlibat pasti bagian saya P2P, kepala dKK, Dinas

    Pendidikan, 6 pukesmas. di pukesmas ya bagian Pemegang pogram Imunisasi serta

    instansi terkait mas”P1. Sumber daya manusia selain tenaga kesehatan tidak terlibat

    secara aktif, hanya melakukan pendataan, pendekatan, dan sosialisasi untuk

    menyukseskan program kebijakan. Sumber daya manusia dapat meningkatkan

    keberhasilan dalah program tersebut, dengan bekerjasama dengan instansi terkait

    dapat mempermudah proses pelaksanaan imunisasi(10).

    Sarana pra sarana sangat berpengaruh terhadap kerberlangsungan imunisasi.

    Pelayanan imunisasi dapat diperoleh melalui sarana Upaya Kesehatan Bersumber

    daya Masarakat(UKBM) seperti polides, poskesdes, dan posyandu, selain intu

    pelayanan imunisasi dapat diperoleh melalui non UKBM : rumah sakit, Pukesmas,

    dokter praktik dan bidan Praktek(11).

    Pembiayaan program imunisasi MR diambil dari APBN, APBD yang

    merupakan sumber terbesar dalam pembiayaan kesehatan. Bantuan operasional

    kesehatan dimanfatkan untuk pencegahan penyakit dan promosi kesehatan di

    masyarakat(12). Sama halnya yang dikatakan partisipan yaitu “Untuk keseluruhan

    biaya to dek diambil dari dana APBD dan APBN, APBN itu sudah termasuk dana

    BOK”P2

  • 6

    Dapat ditarik kesimpulan, pendataan sasaran program imunisasi dapat

    dilakukan oleh pukesmas yang dibantu dengan kader-kader. dalam pelaksanaan

    imunisasi melibatkan baik itu tenaga kesehatan dan instansi-instansi terkait.

    Imunisasi dapat diperoleh melalui UKBM maupun Non UKBM. Pembiayaan

    imunisasi diambil daridana APBN dan APBD.

    2) Pelaksanaan Program Imunisasi

    Dalam pelaksanaannya program imunisasi dituntut untuk melaksanakan

    ketentuan program secara efektif dan efisien serta dapat menjalankan fungsi

    koordinasi dengan baik. Kesesuaian tersebut dikarenakan persiapan dan penggerakan

    masyarakat multak dilakukan untuk mensukseskan pelayanan imunisasi. Pada

    pelaksanaan imunisasi dilakukan sesuai pedoman teknis dari mulai pelayanan,

    pengelolaan rantai vaksin, penanganan limbah, standar tenaga, pelatihan teknis,

    pencatatan dan pelaporan serta supervise. Salah satu faktor penghambat dalam

    program imunisasi yaitu Minimnya pengetahuan sebagian masyarakat terhadap

    program imunisasi dan masih ada masyarakat yang kurang mendapat informasi

    tentang manfaat dan tujuan dari program imunisasi(13). Diadakannya sosialisasi

    itu sangat baik dengan harapan masyarakat lebih mengetahui manfaat imunisasi(14).

    Terdapat beberapa bentuk sosialisasi yang disampaikan oleh pihak : melalui karang

    taruna, pemberian lefleat, website yang dapat diakases, penyuluhan yang dilakukan

    di sekolah dan pemberitaan di radio (15). Hal tersebut sesuai dengan Partisipan 2

    yang mengatakan “Untuk sosialisasinya itu dek, kita dengan pendekatan ke warga,

    pemberitaan di radio, leaflet spanduk”P2

    Dapat ditarik keseimpulan Pelaksanaan program imunisasi dilakukan

    sesuai pedoman dari pemerintah, dan dikakukannya sosialisasi kepada masyarakat

    dapat memberikan pengetahuan dan mendorong untuk ikut andil pelaksanaan

    imunisasi.

    3) Monitoring Evaluasi.

    Monitoring evaluasi dilakukan guna menjaga kegiatan agar berjalan sesuai

    program yang sudah ditentukan. Monitoring evaluasi dilaksanakan secara teratur dan

    sistematis baik secara rutin maupun paska kegiatan kampanye. Monitoring

    dilakukan melalui instrument pencatatan, pelaporan cakupan dan logistik imunisasi,

    pemantauan wilayah setempat dan KIPI (Kejadian Pasca Imunisasi). Kegiatan

    supervisi imunisasi di pukesmas tidak hanya memantau proses kerja berlangsung,

    namun dalam pelaksanaannya monitoring kinerja adalah membandingkan dan

    menilai apakah kinerja yang dilakukan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan

    sebelumnya atau tidak. Pelaksanaan supervisi kesehatan dasar dilakukan oleh Dinas

    Kesehatan Kota ke puskesmas secara berkala, hasil-hasil pelaksanaan kegiatan

  • 7

    ditemukan permasalahan dan diberikan pengarahan serta perbaikan demi untuk

    tercapainya hasil-hasil kegiatan yang maksimal(16). Monitoring evaluasi itu

    dilaksanakan dengan mendata jumlah sasaran, sumber saya manusia yang ikut andil

    dalam program imunisasi, kebutuhan alat dan bahan yang digunakan dalam

    pelaksanaan imunisasi serta pelaporan hasil imunisasi(17). Penelitian tersebut seperti

    yang dikatakan partisipan yaitu “Untuk monitoring evaluasinya biasanya dengan

    PWS dek, setiap bulannya kita ngecek hasil sama kendalanya di lapangan”. Pada

    kegiatan monitoring evaluasi tidak hanya memantau hasil-hasil kegiatan tetapi juga

    memecahkan masalah seperti penolakan terhadap program baru. Upaya-upaya telah

    dilakukan agar diterima di masyarakat, Penanggungjawab program imunisasi hanya

    memberikan himbauan kepada masyarakat yang menolak, membuat surat pernyataan

    penolakan sebagai data pelaporan dan mensosialisasikan program imunisasi dengan

    melibatkan masyarakat dan lintas sektoral(18). Apabila dari berbagai pihak

    berkeyakinan bahwa pelaksanaan imunisasi berbahaya bagi anak-anak dalam hal ini

    tenaga kesehatan memberikan edukasi tentang resiko dan efek samping

    imunisasi(19). Tokoh agama juga memiliki pengaruh penting dalam pelaksanaan

    imunisasi karena menjadi panutan masyarakat dalam berperilaku dengan pendekatan

    spiritual(20). Pada kasus penolakan imunisasi belum ada sanksi hukum yang tegas

    kepada yang menolak, belum ada aturan hukum dapat diterapkan sepenuhnya di

    masyarakat. Kebijakan yang dilakukan hanya dengan melakukan pendekatan,dan

    sosialisasi.

    Kesimpulan dan saran

    Perumusan kebijakan imunisasi MR (measles dan rubella) ditingkat Kota Salatiga

    meliputi Perencanaan, pelaksanaan dam monitoring evaluasi. Untuk kebijakan imunisasi

    sudah dilakukan sesuai petunjuk teknis dari pemerintah. Hasil penelitian ini sebatas

    gambaran perumusan kebijakan Dinas Kesehatan Kota Salatiga Terkait Imunisasi Measles

    Dan Rubella (MR), oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian lanjut terhadap perencanaan

    kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Salatiga. Saran peneliti untuk Dinas

    Kesehatan agar pihak Dinas Kesehatan Kota membuat kebijakan yang tegas bagi yang

    menolak imunisasi.

  • 8

    Ucapan Terimakasih

    Doa dan puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat-

    Nya sampai tuntasnya tugas akhir ini.Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan ini tidak

    lepas dari dukungan baik secara materil dan sepiritual yang diberikan oleh beberapa pihak.

    Ucapan terimakasih ini ditujukan kepada semua pihak yang telah memberi bantuan,

    dukungan, semangat, serta bimbingan kepada penulis. Penulis menyampaikan terimakasih

    yang sebesar-besarnya kepada pihak yang membantu, terkhususnya :

    1. Kepada orang tua tercinta yang selama ini membantu dalam bentuk perhatian, kasih

    sayang dan semangat, serta doa yang tak henti-hentinya mengalir demi kelancaran

    dan kesuksesan penulis.

    2. kepada Fransisca Putry Novitasari tersayang yang telah memberi semangat serta

    dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir.

    3. Kepada bapak Dr. Suryasatriya Trihandaru, M.Sc.nat selaku Dekan Fakultas

    Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Kristen Satya Wacana

    4. Kepada Sanfia Tesa Mesakh selaku dosen pembimbing pertama yang selalu

    memberikan bimbingan, arahan, dorongan kepada peneliti sehingga tugas akhir ini

    dapat terselesaikan.

    5. Kepada dr. Bagos Pantuntun selaku dosen pembimbing kedua yang selalu

    memberikan bimbingan, arahan, motivasi kepada peneliti sehingga tugas akhir ini

    dapat terselesaikan.

    6. Kepada Dinas Kesehatan Kota Salatiga yang telah memberikan kesempatan bagi

    peneliti untuk dapat melangsungkan penelitian dan memperoleh data.

  • 9

    DAFTAR PUSTAKA

    1. Pattilouw Jaty. Perilaku Pencarian Pengobatan Terhadap Penyakit Campak Pada

    Masyarakat Waelua Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku.

    JST Kesehatan. 2016;6: 381 – 387

    2. Hardiana Acep. Analisis Penyebaran dan Genotipe rubella di jawa barat tahun 2011–

    2013. jurnal farmasi klinik Indonesia. 2015;4: 1 -7

    3. Kementerian Kesehatan RI. Situasi Imunisasi Di Indonesia [Internet]. 2016. p.

    11.Availablefrom:http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/I

    nfoDatin-Imunisasi-2016.pdf

    4. Kemenkes RI.Imunisasi Campak-Rubella (MR). Jakarta: Kementrian Kesehatan RI;

    2017

    5. Kemenkes RI. Petunjuk Teknis Kampanye Imunisasi Measles Rubela. Jakarta:

    Kemenkes RI; 2017.

    6. Dinkes Jawa Tengah. Profil Kesehatan Propinsi Jawa Tengah; 2017. Available from:

    www.dinkesjatengprov.go.id.

    7. Dinkes Kota Salatiga. Kamapanye Imunisasi Campak dan Rubela (MR). 2017.

    Available from: http://www.dkksalatiga.org/.

    8. Habibah Z, Sungkar S. Cakupan pemberian obat pencegahan massal filariasis di

    Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2012-2013. eJKI. 2015;3(3):199–203

    9. Ummamah F. Rapid Assessment Sub Pin Difteri Putaran Ketiga Di Desa

    Tambakrejo Jombang. J Berk Epidemiol. 2016;4(1):50–61.

    10. Erpan LN, Trisnantoro L, Tudiono. Koordinasi Pelaksanaan Pembiayaan program

    Kesehatan ibu dan Anak di kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara

    Barat Tahun 2011. J Kebijak Kesehat Indones [Internet]. 2012;1(1):42–51. Available

    from: https://journal.ugm.ac.id/jkki/article/download/3074/2730

    11. Mardiah N. Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Pelayanan

    Kesehatan Imunisasi Dasar di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007. 2010;

    12. Aridewi A, Kartasurya, M I, Sriatmi A. Analisis Pemanfaatan Bantuan Operasional

    Kesehatan dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas

    Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. J Manaj Kesehat Indones.

    2013;1(1):32–40.

    13. Juanda KP. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM IMUNISASI CAMPAK

    Kata Kunci : Efektivitas Program , Program Imunisasi Campak. 2017;5:6409–20.

    14. Sugiharto M, Budisuari MA. REVIEW IMPLEMENTASI IMUNISASI DASAR

    LENGKAP YANG DILAKSANAKAN BIDAN DI KABUPATEN BANGKALAN

    http://www.dinkesjatengprov.go.id/http://www.dkksalatiga.org/https://journal.ugm.ac.id/jkki/article/download/3074/2730

  • 10

    TAHUN 2015 Review of Implementation of Complete Basic Immunization

    Performed by Midwifes in Bangkalan District , 2015. 2017;8(2):187–202.

    15. Mahmudah U, Cahyati WH, Wahyuningsih AS. Jurnal Kesehatan Masyarakat. J

    Kesehat Masy. 2013;8(2):113–20.

    16. Apriyanto RH, Subsidi K, Kesehatan P, Apriyanto RH, Kuntjoro T, Lazuardi L, et

    al. Implementasi Kebijakan Subsidi Pelayanan Kesehatan Dasar terhadap Kualitas

    Pelayanan Puskesmas Di Kota Singkawang. J Kebijak Kesehat Indones.

    2013;2(4):180–8.

    17. Anggraini D., Wulandari R. 1 Pelaksanaan Supervisi Imunisasi Campak Di

    Puskesmas Wilayah Surabaya Utara. J Adm Kesehat Indones. 2016;4(1):1–8.

    18. Rusharyati D. Program Imunisasi di Kab. Karanganyar ( Kajian Kasus Penolakan

    Imunisasi Anak Di Kabupaten Karanganyar ). J Pasca Sarj Huk UNS. 2017;Vol. V.

    19. Purnama sari. Dilema etik penolakan imunisasi, antara hak orang tua dan tanggung

    jawab pemberi pelayanan kesehatan. Tanggung, D A N Pemberi, Jawab Kesehatan,

    Pelayanan. 2015;7–12.

    20. Sulistyani P, Shaluhiyah Z, Cahyo K. Gambaran Penolakan Masyarakat Terhadap

    Imunisasi Dasar Lengkap Bagi Balita (Studi Di Kelurahan Sendangmulyo,

    Kecamatan Tembalang, Kota Semarang). J Kesehat Masy [Internet].

    2017;5(5):1081–91. Available from:

    https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/19238/18263

    https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/19238/18263

  • 11

    Lampiran 1

  • 12

    Lampiran 2

  • 13

    Lampiran 3

    Daftar wawancara

    1. siapa saja yang terlibat ?

    2. 5M

    a. Man (Manusia), sebagai tenaga kerja yang terlibat ?

    b. Machines (Mesin), merujuk pada mesin sebagai fasilitas/alat penunjang

    kegiatan baik operasional maupun nonoprasional ?

    c. Money (Uang/Modal),merujuk pada uang sebagai modal untuk pembiayaan

    seluruh kegiatan. ?

    d. Method (Metode/Prosedur), merujuk pada metode/prosedur sebagai panduan

    pelaksanaan.?

    e. Materials (Bahan baku), merujuk pada bahan baku sebagai unsur utama

    untuk melaksanakan kegiatan tersebut ?

    3. bagaimana teknis (metode, cakupannya) ?

    4. bagaimana koordinasi dinkes dengan dinas pendidikan tentang imunissi mr ?

    5. bagaimana teknis aturan dukungan proses perencanaan ?

    6. bagaimana stratgi pelaksanaan imunisasi mr

    7. siapa saja sasaran untuk pelaksanaan imunisasi mr ?

    8. bagaimana koordinasi dengan organisasi lain ?

    9. ( fasilitas kesehatan) :

    a. RS,

    b. pusksmas,

    c. klinik swasta,

    d. dokter pribadi,

    e. bidan mandiri

    10. apakah ada peraturan daerah yang tersendiri untuk pencapaian imunisasi mr yang

    diharapkan dari pemerintah

    11. apakah ada peraturan daerah yang tersendiri untuk pencapaian imunisasi mr yang

    diharapkan dari pemerintah

    12. bagaimana koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pendanaan imunisasi

    13. Kapan pelaksanaan kampanye imunisasi MR ?

    14. Bagaimana mekanisme pengadaan fasilitas untuk imunisasi MR ?

    15. bagaimana monitoring evaluasi paska imunisasi ?

    16. bagaimana strategi pelaksanaan imunisasi ?

    17. bagaimana mengatasi kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan ?

    18. bila ada penolakan bagaimana mengatasinya ?

    19. bagaimana pendataan sasarannya ?

    20. bagaimana koordinasi dan kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor ?