ampiran - storage.jak-stik.ac.idstorage.jak-stik.ac.id/produkhukum/perumahanrakyat/lampiran...

KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS KAWASAN (PLP2K-BK) TA 2010 1

AMPIRAN BUKU PANDUAN PENANGANAN

LINGKUNGAN PERUMAHAN & PERMUKIMAN KUMUH

BERBASIS KAWASAN

(PLP2K-BK)



AMPIRAN 1 KUESIONER, PRIORITAS LOKASI, PANDUAN CAP, & PANDUAN TPM



ORM 1A

KUESIONER PENILAIAN



Kuesioner agar diisi oleh pemerintah kota/kabupaten PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS KAWASAN (PLP2K-BK) TA 2010

1) NO. LOKASI*

2) KOTA/KABUPATEN

3) PROVINSI

Keterangan: * Diharapkan masing-masing kota/kabupaten mengusulkan 3 lokasi calon PLP2K-BK TA 2010

(KOTA/KABUPATEN), (TANGGAL/BULAN/TAHUN) DIISI OLEH, DIKETAHUI OLEH,

(PEJABAT ESELON III) (SEKRETARIS DAERAH KOTA/SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN/ KEPALA BAPPEDA/KEPALA BAPPEKO/KEPALA DINAS TERKAIT)

FORM 1A



I. DATA LOKASI

1.1. ADMINISTRASI

a. KELURAHAN (dapat diisi lebih dari 1 kelurahan) 1)

2)

3)

b. KECAMATAN (dapat diisi lebih dari 1 kecamatan) 1)

2)

3)

c. KOTA/KABUPATEN (dicoret salah satu)

d. PROVINSI

e. STATUS KEPEMILIKAN TANAH � 1) MILIK PERSEORANGAN � 2) DIKUASAI PEMERINTAH � 3) LAINNYA,…………………………………………………....

1.2. UMUM

a. LUAS HEKTAR

b. JUMLAH RUMAH UNIT

c. JUMLAH PENDUDUK JIWA

d. JUMLAH KEPALA KELUARGA KK

e. DOMINASI PERMUKIMAN

(tipologi berdasarkan mata pencaharian)

� 1 ) PERMUKIMAN PEKERJA

� 2) PERMUKIMAN NELAYAN � 3) LAINNYA,…………………………………………………….

FORM 1A



II. KRITERIA WAJIB KLASIFIKASI 2.1. BENTUK LOKASI � 1 ) MENGELOMPOK (CLUSTER) � 2) TERPENCAR (SCATTERED)

2.2. PERUNTUKAN DALAM RTRW KABUPATEN/KOTA

� 1) HUNIAN

�

2) LAINNYA,…………………………………………………… …………………………………………………………………..

2.3. BAGIAN DARI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH (PENETAPAN PERDA)

� 1) YA

� 2) DALAM PROSES

�

3) LAINNYA,……………………………………………………. ………………………………………………………………….

2.4. APAKAH ADA KETERSEDIAAN DANA APBD? � 1) YA

� 2) DALAM PROSES

�

3) LAINNYA,…………………………………………………… …………………………………………………………………..

III. KRITERIA KOMPETITIF KLASIFIKASI 3.1. APAKAH PERNAH ADA PROGRAM

SERUPA DALAM RANGKA PENANGANAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH?

� 1) YA, KEGIATAN……………………………………………..

………………………………………………………………….

�

2) LAINNYA,……………………………………………………. ………………………………………………………………….

3.2. DALAM PENANGANAN SEJENIS, APAKAH ADA KETERLIBATAN MASYARAKAT?

� 1) YA, KEGIATAN……………………………………………..

………………………………………………………………….

�

2) LAINNYA,……………………………………………………. ………………………………………………………………….

3.3. KESEDIAAN UNTUK MENGALOKASIKAN APBD UNTUK MELANJUTKAN PROGRAM (PASCA STIMULAN)?

� 1) YA

�

2) LAINNYA,……………………………………………………. ………………………………………………………………….

FORM 1A



III. KRITERIA KOMPETITIF KLASIFIKASI

3.4. INTENSITAS KEKUMUHAN

A. KEPENDUDUKAN

1. TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK

1.1. KOTA METROPOLITAN � a. > 750 jiwa/ha

� b. 700 - 750 jiwa/ha

� c. 600 - 700 jiwa/ha

� d. 500 - 600 jiwa/ha

� e. 250 - 500 jiwa/ha

1.2. KOTA BESAR � a. > 500 jiwa/Ha

� b. 450 - 500 jiwa/Ha

� c. 350 - 450 jiwa/Ha

� d. 250 - 350 jiwa/Ha

� e. 150 - 250 jiwa/Ha

1.3. KOTA SEDANG � a. > 250 jiwa/Ha

� b. 225 - 250 jiwa/Ha

� c. 200 - 225 jiwa/Ha

� d. 150 - 200 jiwa/Ha

� e. 100 - 150 jiwa/Ha

1.4. KOTA KECIL � a. > 150 jiwa/Ha

� b. 100 - 150 jiwa/Ha

� c. 75 - 100 jiwa/Ha

� d. 50 - 75 jiwa/Ha

� e. 25 - 50 jiwa/Ha

FORM 1A




2. JUMLAH KK PER RUMAH � a. > 4 KK/rumah

� b. 4 KK/rumah

� c. 3 KK/rumah

� d. 2 KK/rumah

� e. 1 KK/rumah

3. TINGKAT PERTUMBUHAN PENDUDUK (PADA LOKASI YANG AKAN DITANGANI)

� a. > 2,5%

� b. 2,1 - 2,5%

� c. 1,6 - 2,0%

� d. 1,0 - 1,5%

� e. < 1,0%

B. KONDISI BANGUNAN

1. TINGKAT KUALITAS STRUKTUR BANGUNAN (JUMLAH RUMAH SEMI ATAU TIDAK PERMANEN/JUMLAH TOTAL RUMAH)

� a. > 70%

� b. 51 - 70%

� c. 31 - 50%

� d. 11 - 30%

� e. < 10%

2. TINGKAT KEPADATAN BANGUNAN � a. > 200 unit/Ha

� b. 151 - 200 unit/Ha

� c. 101 - 150 unit/Ha

� d. 51 - 100 unit/Ha

� e. < 50 unit/Ha

FORM 1A




3. TINGKAT KERUSAKAN RUMAH (JUMLAH RUMAH YANG RUSAK/JUMLAH TOTAL RUMAH)

� a. 51 - 70%

� b. 31 - 50%

� c. 11 - 30%

� d. < 10%

� e. 51 - 70%

C. KONDISI PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

1. TINGKAT PELAYANAN AIR BERSIH (JUMLAH KK YANG TIDAK TERLAYANI AIR BERSIH)

� a. > 70%

� b. 51 - 70%

� c. 31 - 50%

� d. 11 - 30%

� e. < 10%

2. KONDISI SANITASI LINGKUNGAN (JUMLAH KK YANG TIDAK MENGGUNAKAN JAMBAN)

� a. > 70%

� b. 51 - 70%

� c. 31 - 50%

� d. 11 - 30%

� e. < 10%

3. KONDISI PELAYANAN PERSAMPAHAN (JUMLAH KK SAMPAHNYA BELUM TERLAYANI/JUMLAH TOTAL KK)

� a. > 70%

� b. 51 - 70%

� c. 31 - 50%

� d. 11 - 30%

� e. < 10%

FORM 1A




4. KONDISI SALURAN AIR HUJAN/DRAINASE - JIKA MEMILIKI DRAINASE, PANJANG DRAINASE YANG TIDAK LANCAR ATAU TERSUMBAT/PANJANG DRAINASE TOTAL)

- JIKA TIDAK MEMILIKI DRAINASE, PERSENTASE LUASAN AIR LIMPASAN (RUN OFF)

� a. > 70%

� b. 51 - 70%

� c. 31 - 50%

� d. 11 - 30%

� e. < 10%

5. KONDISI JALAN RUSAK (PANJANG JALAN RUSAK/PANJANG JALAN TOTAL)

� a. > 70%

� b. 51 - 70%

� c. 31 - 50%

� d. 11 - 30%

� e. < 10%

6. JUMLAH RUANG TERBUKA � a. < 2,5%

� b. 2,5 - 5%

� c. 5 - 7,5%

� d. 7,5 - 10%

� e. > 10%

D. KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI

1. TINGKAT PENDAPATAN � a. > 35%

� b. 26 - 35%

� c. 16 - 25%

� d. 6 - 15%

� e. < 6%

FORM 1A




2. TINGKAT PENDIDIKAN (JUMLAH PENDUDUK YANG TIDAK TAMAT WAJIB BELAJAR 9 TAHUN)

� a. > 15%

� b. 11 - 15%

� c. 6 - 10%

� d. 1 - 5%

� e. 0%

3. TINGKAT KERAWANAN KRIMINAL (JUMLAH TINDAKAN KRIMINAL DALAM 1 TAHUN)

� a. > 6 kali/tahun

� b. 5 - 6 kali/tahun

� c. 3 - 4 kali/tahun

� d. 1 - 3 kali/tahun

� e. 0 kali/tahun

4. STATUS GIZI BALITA � a. > 70%

� b. 51 - 70%

� c. 31 - 50%

� d. 11 - 30%

� e. < 10%

5. ANGKA KESAKITAN DEMAM BERDARAH � a. > 20%

� b. 16 - 20%

� c. 11 - 15%

� d. 6 - 10%

� e. < 5%

FORM 1A




6. ANGKA KESAKITAN DIARE � a. > 70%

� b. 51 - 70%

� c. 31 - 50%

� d. 11 - 30%

� e. < 10%

7. ANGKA KESAKITAN ISPA (INFEKSI SALURAN PERNAPASAN BAGIAN ATAS) � a. > 70%

� b. 51 - 70%

� c. 31 - 50%

� d. 11 - 30%

� e. < 10%

E. FREKUENSI BENCANA

1. FREKUENSI KEBAKARAN � a. > 7 kali/tahun




� e. 0 kali/tahun

2. FREKUENSI BANJIR � a. > 7 kali/tahun




� e. 0 kali/tahun

FORM 1A




3. FREKUENSI TANAH LONGSOR/3 TAHUN � a. > 7 kali/3 tahun

� b. 5 - 7 kali/3 tahun

� c. 3 - 4 kali/3 tahun

� d. 1 - 2 kali/3 tahun

� e. 0 kali/3 tahun

Keterangan: � Diisi dengan √

FORM 1A



IV. PENDAPAT PENGISI KUESIONER

1. POTENSI APAKAH YANG DAPAT DIKEMBANGKAN DI LOKASI AGAR BERSINERGI DENGAN SISTEM KOTA? (Misalnya karena lokasi dekat dengan kawasan industri, maka berpotensi untuk pengembangan rumah sewa di lokasi tersebut) Jawab: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

2. BAGAIMANA PERSENTASE PELUANG KEBERHASILAN PROGRAM TERKAIT DENGAN KESIAPAN LOKASI? (Besarnya peluang sukses menjadi motor penggerak keberhasilan program, indikatornya antara lain komitmen pemda, partisipasi masyarakat dan intensitas kekumuhan serta permasalahan sosial kemasyarakatan) Jawab: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

3. ADAKAH PERMASALAHAN YANG TIDAK TERIDENTIFIKASI PADA LOKASI TERSEBUT? (Misalnya, adanya permasalahan sengketa lahan) Jawab: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

FORM 1A



IV. PENDAPAT PENGISI KUESIONER

4. APAKAH LOKASI TERSEBUT SUDAH DITANGANI MELALUI KEGIATAN SERUPA, MISALNYA NUSSP (NEIGHBOURHOOD UPGRADING SHELTER SECTOR PROJECT), SAPOLA (SLUM ALLEVIATION POLICY AND ACTION PLAN), DST? Jawab: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

5. BAGAIMANA KESIAPAN LOKASI UNTUK PELAKSANAAN TA 2010? Jawab: a. Siap ditangani pada TA 2010, karena_________________________________________________

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

b. Belum, tetapi siap untuk ditangani pada TA 2011, karena________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

FORM 1A



ORM 1B PRIORITAS LOKASI

PENANGANAN TA 2010 & JADWAL KUNJUNGAN LAPANGAN



No. Provinsi Kab/kota Keterangan I Kota dan Kabupaten Pemenang Penghargaan Adiupaya Puritama 2009 1 Jawa Barat - Metropolitan Bandung Kota Metropolitan - Kota Bandung (Sapola) Pemenang Hapernas - Kota Cimahi Pemenang Hapernas - Kab. Bandung Pemenang Hapernas

2 Kepulauan Riau - Barelang Kota Metropolitan - Kota Batam Pemenang Hapernas

3 Bali - Kota Denpasar Pemenang Hapernas 4 Nusa Tenggara Barat - Kota Mataram (NUSSP)

(Kec. Ampenan - kumuh berat) Pemenang Hapernas 5 Jambi - Kota Jambi (NUSSP) Pemenang Hapernas 6 Jawa Tengah - Kab. Rembang (NUSSP) Pemenang Hapernas 7 Sulawesi Tengah - Kab. Donggala Pemenang Hapernas

II Kota dan Kabupaten Usulan dari Pemerintah Daerah 1 Nusa Tenggara Barat - Kab. Sumbawa (Kws Brangrea) Usulan dari Gubernur

NTB 2 Bangka Belitung - Kota Pangkalpinang Usulan dari Sekda

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - Kabupaten Belitung Timur

3 Sulawesi Tenggara - Kabupaten Buton (NUSSP) Usulan dari Provinsi - Kabupaten Konawe

4 Kalimantan Barat - Kota Pontianak (NUSSP) Usulan dari Gubernur Kalimantan Barat - Kota Singkawang

5 Jawa Timur - Kota Probolinggo Usulan dari Walikota Probolinggo

- Kota Caruban (Kab.Madiun) Usulan dari Bupati Madiun

6 Banten - Kabupaten Serang Usulan dari Bupati Serang

III Kota Metropolitan 1 Banten - Jabodetabek Kota Metropolitan (Kab. Tangerang -NUSSP)

2 DI Yogyakarta - Kartamantul Kota Metropolitan (Kota Yogyakarta - NUSSP)

3 Jawa Timur - Gerbangkartasusilo Kota Metropolitan (Kota Surabaya - NUSSP &

Sapola) 4 Sumatera Selatan - Patung Raya Kota Metropolitan (Kota Palembang - NUSSP &

Sapola) 5 Kalimantan Selatan - Banjarmaskuala Kota Metropolitan

FORM 1B



No. Provinsi Kab/kota Keterangan (Kota Banjarmasin - Sapola)

6 Sulawesi Selatan - Maminasata Kota Metropolitan (Kota Makassar - NUSSP &

Sapola) 7 Sumatera Utara - Mebidang Kota Metropolitan (Kota Medan - NUSSP)

8 Jawa Tengah - Kedungsepur Kota Metropolitan (Kota Semarang)

IV Kota dan Kabupaten Usulan Lainnya dari NUSSP dan Sapola 1 Sulawesi Tengah - Kota Palu (NUSSP)

CATATAN: Jadwal Kunjungan Lapangan Masih dalam Proses Penyelesaian

FORM 1B



ORM 1C PANDUAN PENYUSUNAN

RENCANA TINDAK KOMUNITAS (COMMUNITY ACTION PLAN / CAP)

<Masih dalam Proses Penyelesaian>



ORM 1D PANDUAN PEMBENTUKAN &

LINGKUP KERJA TENAGA PENGGERAK MASYARAKAT (TPM)

<Masih dalam Proses Penyelesaian>



AMPIRAN 2

SURAT-SURAT



ORM 2A SURAT USULAN

LOKASI PLP2K-BK TA 2010 OLEH PEMERINTAH PROVINSI



KOP DAERAH PEMERINTAH PROVINSI

No. : Jakarta, Oktober 2009 Lampiran : Kepada Yth. Menteri Negara Perumahan Rakyat Gedung Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Lt.II, Wing.2 Jalan Raden Patah I No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Perihal : Usulan Pemerintah Provinsi ……….. Untuk Lokasi Penanganan Lingkungan Perumahan Dan

Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan TA 2010 Sesuai dengan surat Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor UM.01.03-M/94 tanggal 25 Juni 2009 perihal Hasil Rapat Koordinasi Pembangunan Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2010-2014 dan berdasarkan surat Sekretaris Kementerian Negara Perumahan Rakyat Nomor: UM.02.03-SM/X/359 Tanggal 1 Oktober 2009 perihal Kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) dan Rencana Kunjungan Lapangan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan lokasi kabupaten/kota yang diusulkan sebagai lokasi penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh, sebagai berikut: a. Penangangan pada Tahun Anggaran 2010

- Lokasi ………. di Kabupaten/Kota ………. - Lokasi ………. di Kabupaten/Kota ……….

b. Penangangan pada Tahun Anggaran selanjutnya - Lokasi ………. di Kabupaten/Kota ………. - Lokasi ………. di Kabupaten/Kota ……….

Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu: - Usulan lokasi dan kawasan penanganan pemerintah kota/kabupaten …………… - Kuesioner dan data pendukung pemerintah kota/kabupaten ……………

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih.

Gubernur Provinsi …………………….

………………………………. NIP. …………………….

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Kementerian Negara Perumahan Rakyat; 2. Deputi Menpera Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Negara Perumahan Rakyat; 3. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri 4. Walikota/Bupati ……… 5. Arsiparis.

FORM 2A



ORM 2B SURAT USULAN

LOKASI PLP2K-BK TA 2010 OLEH PEMERINTAH KAB/KOTA



KOP DAERAH

PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN

Nomor : Jakarta, Oktober 2009 Lampiran : Kepada Yth. Gubernur…………. di – ………………. Perihal : Usulan Pemerintah Kota/Kabupaten ……….. Untuk Lokasi Penanganan Lingkungan Perumahan

Dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan TA 2010. Sesuai dengan surat Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: UM.01.03-M/94 tanggal 25 Juni 2009 perihal Hasil Rapat Koordinasi Pembangunan Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2010-2014 dan berdasarkan surat Sekretaris Kementerian Negara Perumahan Rakyat Nomor: UM.02.03-SM/X/359 Tanggal 1 Oktober 2009 perihal Kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) dan Rencana Kunjungan Lapangan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan lokasi penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di kota/kabupaten…………. pada tahun anggaran 2010, sebagai berikut:

a. Lokasi ………. b. Lokasi ………. c. Lokasi ……….

Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu: - Usulan lokasi dan kawasan penanganan pemerintah kota/kabupaten….. - Kuesioner - Kesesuian dengan RUTR - Surat Keputusan pemerintah kabupaten/kota tentang penetapan lokasi lingkungan perumahan dan

permukiman kumuh - Kesanggupan pemerintah kabupaten/kota untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan PLP2K-BK - Peta lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh - foto-foto dan data pendukung lainnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih.

Walikota/Bupati …………………….

………………………………. NIP. …………………….

Tembusan Yth. :

1. Deputi Menpera Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Negara Perumahan Rakyat; 2. Arsiparis.

FORM 2B



ORM 2C SURAT PENETAPAN LOKASI

PERUMAHAN & PERMUKIMAN KUMUH OLEH BUPATI/WALIKOTA



KOP DAERAH

Bentuk/struktur penulisan surat keputusan penetapan lokasi sebagai lingkungan perumahan dan permukiman kumuh agar disesuaikan dengan bentuk penulisan surat keputusan yang berlaku di daerah. Namun demikian, dalam penulisan surat keputusan tersebut perlu ditampung materi-materi pokok sebagai berikut :

- Alasan pemilihan lokasi - Kesediaan pengalokasian dana APBD - Kesediaan memfasilitasi dan penyiapan rencana dan program yang mendukung kegiatan

penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh Berikut di bawah ini adalah contoh surat keputusan bupati/walikota yang mengakomodasi materi pokok diatas:

KEPUTUSAN

BUPATI/ WALIKOTA …………………… NOMOR : / /2009

TENTANG

PENETAPAN LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH

DI KABUPATEN/KOTA ………………..

Menimbang : ………… dst (bentuk surat keputusan disesuaikan dengan model surat keputusan yang berlaku di daerah), sebagai contoh:

a. bahwa pesatnya pertumbuhan penduduk terutama di perkotaan, yang umumnya berasal dari urbanisasi tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga berakibat pada semakin meluasnya lingkungan permukiman kumuh;

b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah dapat memberikan bimbingan, bantuan dan kemudahan kepada masyarakat baik dalam tahap perencanaan maupun dalam tahap pelaksanaan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kualitas permukiman;

c. bahwa di kabupaten/kota masih terdapat lingkungan permukiman kumuh yang kualitas permukimannya semakin menurun dan perlu segera ditangani;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu penetapan Keputusan Bupati/Walikota …………. tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/ Kota…………...

e. dst Mengingat : …… dst, sebagai contoh:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

FORM 2C



1992, Nomor: 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3469);

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor: 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3699);

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 62 Tahun 2005;

d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 187/M Tahun 2004, tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu;

e. dst

MEMUTUSKAN: Menetapkan : …….. dst, sebagai contoh: “KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA …………………… TENTANG LOKASI

PENETAPAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN/KOTA………………...”

Kesatu : Lokasi-lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan merupakan lokasi yang benar-benar kumuh dan memerlukan penanganan untuk peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat yang tinggal di lingkungan perumahan dan permukiman tersebut;

Kedua : Pemerintah Kabupaten/Kota …………bersedia mengalokasikan dana APBD untuk kelancaran pelaksanaan penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan mulai tahun anggaran 2010 sampai dengan tuntasnya penanganan:

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran APBD Pemerintah Kabupaten/Kota…………… Tahun Anggaran ………;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

dan seterusnya…. Ditetapkan di : Pada tanggal :

Bupati/Walikota ………………

........................... NIP. ...................

FORM 2C



Lampiran : Keputusan Bupati/Walikota ……………… Nomor : Tanggal : Tentang : Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota

………………………… No Lokasi Luas Kawasan (Ha) Keterangan

1.

2.

3. 4.

Ditetapkan di : Pada tanggal :

Bupati/Walikota ………………

........................... NIP. ...................

FORM 2C



ORM 2D SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN

KERJASAMA PELAKSANAAN PENANGANAN OLEH

BUPATI/WALIKOTA & GUBERNUR



KOP SURAT SETEMPAT

SURAT PERNYATAAN PEMERINTAH WALIKOTA/BUPATI……………………………..

Bentuk surat pernyataan disesuaikan dengan model surat yang biasanya digunakan di daerah, namun materi yang terkandung di dalam surat pernyataan ini seyogyanya meliputi hal-hal sebagai berikut: “Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh berbasis kawasan yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) pada Tahun Anggaran 2010, maka bersama ini kami pemerintah kota/kabupaten………………………… menyatakan:

1. Memberikan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh berbasis kawasan (PLP2K-BK);

2. Menetapkan lokasi penanganan sebagai lingkungan perumahan dan permukiman kumuh melalui surat keputusan kepala daerah;

3. Bersedia untuk mengalokasikan program dan kegiatan yang dibiayai oleh dana APBD kota/kabupaten………… dalam rangka sinergi dan saling menunjang kegiatan PLP2K-BK;

4. Melaksanakan perekrutan Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM); 5. Bersama dengan TPM memfasilitasi terbentuknya kelompok aparat masyarakat dan

penyusunan Community Action Plan (CAP); 6. Mengusulkan aparat pemerintah kota/kabupaten sebagai anggota tim gabungan koordinasi

dan tim teknis rencana kegiatan PLP2K-BK; 7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara bersinergi dengan Kemenpera dalam

pelaksanaan PLP2K-BK; 8. Bersedia melanjutkan pelaksanaan progam dan kegiatan PLP2K-BK sesuai dengan rencana

CAP dan PLP2K-BK yang telah disusun, setelah kegiatan stimulan dari Kemenpera selesai. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya”.

…………………., ………………….. 2009 Walikota/Bupati ………….………. Nama NIP

FORM 2D



AMPIRAN 3 KUMPULAN PERATURAN MENTERI



ORM 3A PERATURAN MENTERI

TERKAIT UPAYA PENANGANAN DARI DEPUTI BIDANG PERUMAHAN SWADAYA



3.A.1 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 08/PERMEN/M/2006 tentang Pemberian Stimulan untuk Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Melalui Lembaga Keuangan Mikro/Lembaga Keuangan Non Bank (LKM/LKNB) <unduh di sini>

http://www.kemenpera.go.id/file_download/c-pp/permenpera08permen-m-2006.pdf

3.A.2 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 01/PERMEN/M/2009 tentang Acuan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP) <unduh di sini>

http://www.kemenpera.go.id/file_download/c-pp/PERMEN-01-2009.pdf

FORM 3A



ORM 3B PERATURAN MENTERI

TERKAIT UPAYA PENANGANAN DARI DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL



3.B.1 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa pada Lembaga Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Berasrama <unduh di sini>

http://dev.kemenpera.go.id/new_web/file/perpu/permen92008.pdf

3.B.2 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2007 tentang pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa <unduh di sini>

http://www.kemenpera.go.id/file_download/c-pp/PERMEN_14_2007.pdf

3.B.3 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No.18 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rusuna yang dibiayai APBN dan APBD <unduh di sini>


3.B.4 Peraturan Menteri PU No 5 tahun 2007 tentang Pedoman Rancang Bangun Rusuna Bertingkat Tinggi

3.B.5 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No.10 Tahun 2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman <unduh di sini>


FORM 3B



ORM 3C PERATURAN MENTERI

TERKAIT UPAYA PENANGANAN DARI DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN



3.C.1 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 05/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 05/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi <unduh di sini>

http://dev.kemenpera.go.id/new_web/file/perpu/permen_05_2008.pdf

3.C.2 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 06/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 06/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi <unduh di sini> http://dev.kemenpera.go.id/new_web/file/perpu/permen_06_2008.pdf

FORM 3C

ampiran - storage.jak-stik.ac.idstorage.jak-stik.ac.id/produkhukum/perumahanrakyat/lampiran...

Documents