zona integritas

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITASMENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN

WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANIDILINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN

Drs. EDDY SURYANTO, M.M.

LATAR BELAKANG

PERINGKAT INDONESIA MENINGKAT DARI #55 (TAHUN 2008-2009) MENJADI #38 (TAHUN 2013-2014)

2008-200910.719.3

DARI 2008-2009 ke 2013-2014- KORUPSI MEMBURUK- KINERJA BIROKRASI MEMBAIK

EFISIENSI BIROKRASI DI INDONESIASALAH SATU PENILAIAN KINERJA BIROKRASI

PERC: Political and Economic Risk Consultancy

Fakta tentang Tembok Besar China:Dibangun pada masa Kaisar Qin Shi Huang 259-210 SMPembangunan lebih dari 10 Tahun, dengan Panjang 2.400 Km.Tebal 4 – 13 M, dan Tinggi 7 – 16 M.

Dalam 100 tahun pertama, musuh berhasil masuk sebanyak 3 X.Bukan dengan menghancurkan/merubukan temboknya, melainkan dengan cara Gratifikasi/ menyuap penjaga

GRATIFIKASI/SUAP

KASUS KORUPSIICW : 2010 – 2012 2013 – 2014

Tahun Jumlah Kasus Jumlah Tersangka2010 448 1157 2011 436 --2012 402 --2013 560 1271

Semester I - 2014 308 --

Data Kejaksaan, Kepolisian, KPK

Sumber: Kompas, edisi 18 Agustus 2014

Skala 1 – 51 : berarti tidak korup sama sekali5 : berarti sangat korup

Sumber :Global Corrpuption Barometer (2013)

Masalah Korupsi Indonesia

Media

Lemb Keag

amaa

n

Lemb M

asy Si

pil

Militer

Jasa P

endidikan

Jasa K

esehatan

Pengusah

a

Pegawai

Negeri

Partai

Politik

Peradila

n

Parlemen

Polisi0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.0

2.42.7 2.8

3.1 3.2 3.3 3.44.0

4.3 4.4 4.5 4.5

BIROKRASI INDONESIA

Panjang, Berbelit dan Mahal

REFORMASI BIROKRASI.... untuk menjawab tantangan di masa depan

BIROKRASI EKSISTING

UU No. 39 Tahun 2008

Kementerian Negara

UU No. 25 Tahun 2009 Pelayanan

Publik

FONDASI UU UNTUK REFORMASI BIROKRASI

RUU Sistem Pengawasan

Intern Pemerintah

UU No. 30 Tahun 2014Adminsitrasi

Pemerintahan

BIROKRASI BERSIH,

AKUNTABEL DAN

MELAYANI

UU No 5. Tahun 2014

Aparatur Sipil Negara

SASARAN REFORMASI BIROKRASI14

Maraknya KKN

Rendahnya Kapasitas dan

Akuntabilitas Kinerja

Buruknya Pelayanan Publik

8 Area Perubaha

n

BERSIH• Bersih dari KKN

AKUNTABEL• Kapasitas dan

Akuntabilitas Meningkat

MELAYANI• Pelayanan Publik yang

Baik

8 A

REA

PER

UB

AH

AN

RB

15

• Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran1. Organisasi

• Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance

2. Tatalaksana

• Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif

3. Peraturan Perundang-undangan

• SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera

4. Sumber Daya Manusia Aparatur

• Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN5. Pengawasan

• Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi6. Akuntabilitas

• Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat7. Pelayanan publik

• Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

8. Mindset dan cultural Set Aparatur

Kerangka Pikir ZI menuju WBK/WBBM

1. Organisasi2. Tatalaksana 3. Peraturan Perundang-

undangan 4. Sumber daya manusia

aparatur 5. Pengawasan 6. Akuntabilitas 7. Pelayanan publik 8. Pola pikir (mind set)

dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur

8 A

RE

A P

ER

UB

AH

AN

1) Manajemen Perubahan2) Penataan Peraturan

Perundang-undangan3) Penataan dan penguatan

Organisasi4) Penataan Tatalaksana5) Penataan Sistem

Manajemen SDM Aparatur6) Penguatan Pengawasan 7) Penguatan Akuntabilitas

Kinerja8) Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik9) Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

PR

OG

RA

M-P

RO

GR

AM

RB

Bersih:

Akuntabel:

Melayani:Implementasi di Instansi

Program-program Strategi Percepatan

Quick Wins

Zona Integritas menuju WBK/WWBK

Prioritas Program-program dan Kegiatan

Sasaran RB

Peraturan MenPANRB Nomor 52 Tahun 2014

Mengapa diterbitkan PerMENPANRB Nomor 52 Tahun 2014Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkugan Instansi Pemerintah

• Indeks Persepsi Korupsi meskipun mengalami kenaikan setiap tahun, tetapi masih berada di posisi terendah. Dipersepsikan korupsi masih tinggi di pemerintahan

• Peringkat daya saing Indonesiameskipun mengalami kenaikan (terakhir naik dari 50 menjadi 38 pada tahun 2013/2014) tetapi masih berada di bawah negara-negara ASEAN lainnya

• Inefisien birokrasi most problematic factors di Indonesia

• Peringkat Ease of Doing Business

berada jauh dibawah negara Asia kualitas pelayanan yang rendah, proses yang lama dan tidak efisien (biaya tinggi)

LATAR BELAKANG

Diperlukan unit yang menjadi contoh pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh melalui penerapan ZI menuju WBK/WBBM

PENCEGAHAN

HAKIKAT PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM18

Membangun dan mengimplementasikan sistem integritas yang mampu menumbuh-kembangkan budaya kerja birokrasi anti korupsi dan budaya birokrasi melayani di lingkungan K/L/Pemda

Pembangunan Zona Integritas, dilakukan dengan membangun percontohan-percontohan pada tingkat unit kerja K/L dan Pemda sebagai ZI Menuju WBK-WBBM

DEFINISI

19

ZONA INTEGRITAS

• predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik

WBK/WBBM 20

KEMENTERIAN/LEMBAGA

PIMPINAN ORGANISASI

UNT ESELON I

UNIT ESELON II

UNIT ESELON II

UNIT ESELON III

UNIT ESELON III

UNIT ESELON III

UNIT ESELON I

UNIT ESELON II

ZONA INTEGRITAS

ZONA INTEGRITAS

WBKPredikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar :1. manajemen perubahan,2. penataan tatalaksana,3. penataan sistem manajemen SDM,4. penguatan pengawasan, dan5. penguatan akuntabilitas kinerja

WBBMPredikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar:1. manajemen perubahan,2. penataan tatalaksana,3. penataan sistem manajemen SDM,4. penguatan pengawasan,5. penguatan akuntabilitas kinerja, dan6. penguatan kualitas pelayanan publik

ZONA INTEGRITAS

TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 21

PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS

TETAPKAN UNIT KERJA YANG AKAN DIJADIKAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

TETAPKAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI UNTUK UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS

PELAKSANAAN RENCANA AKSI

UKUR INDIKATOR HASIL DAN PROSES YANG DICAPAI

LAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS INDIKATOR HASIL DAN PROSES YANG DICAPAI

AJUKAN USULAN UNTUK DIEVALUASI OLEH KEMENTERIAN PANRB

PROSES PENILAIAN DAN PENETAPAN 22

Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM

Tim Penilai Nasional (TPN) adalah tim yang dibentuk oleh Menteri yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat WBK/WBBM

Unit Kerja Percontohan

Penilaian TPI

Pemenuhan Indikator

Hasil

Pemenuhan Indikator

Proses

MEMENUHI SYARAT

MWBK

MWBBM

Reviu TPN

Ya

Tidak

KERANGKA LOGIS PENILAIAN 23

H A S I L ( 4 0 % )P E N G U N G K I T ( 6 0 % )

P E R B A I K A N D A N P E M B E L A J A R A N

PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK (20)M

ANAJ

EMEN

PER

UBA

HAN

(5)

PENATAAN TATALAKSANA (5)

PEN

INGK

ATAN

KUA

LITA

S PE

LAYA

NAN

PU

BLIK

(10)

PENATAAN MANAJEMEN SDM (15)

PENGUATAN PENGAWASAN (15)

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA (10)

Nilai persepsi korupsi (survei eksternal) (15)

Presentase penyelesaian TLHP (5)

Nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal) (20)

SYARAT PENGAJUAN WBK/WBBM 24

SYARAT WBK WBBM

TINGKAT INSTANSI PEMERINTAH

Opini BPK “WTP”Opini BPK “WTP” selama minimal 2 tahun berturut-turut

Nilai AKIP minimal “CC”

TINGKAT UNIT KERJA

Setingkat Es. I s.d Es. IIIPeran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan

strategis

Melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik

Mengelola sumber daya yang cukup besar

Telah sebelumnya mendapat predikat WBK

SYARAT PENETAPAN WBK/WBBM 25

SYARAT WBK WBBMNilai Total (Pengungkit dan Hasil) minimal 75 85

Nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal

18 18

Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal 13,5 13,5

Nilai sub-komponen “Persentasi TLHP” minimal 3,5 3,5

Nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal

- 16

PERKEMBANGAN PEMBANGUNANZONA INTEGRITAS

26

18 Kementerian 16 LPNK 2 Sekretariat/Lembaga Tinggi Negara 16 Provinsi 130 Kabupaten 36 Kota

14 Unit Kemenkeu

6 K/L 3 Provinsi 3 Kota 5 Kabupaten

36 Unit Kerja K/L 8 Unit Kerja Provinsi 10 Unit Kerja Kota 13 Unit Kerja Kabupaten

Pencanangan ZI

Pembangunan ZI di Unit Kerja

EvaluasiUnit Kerja

WBK/WBBM

7 Unit WBK7 Unit WBBM

Usulan WBK/WBBM

sampai saat ini

67 Unit Kerja