uu desa pembangunan desa
Post on 08-Dec-2014
6.650 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
1
PENGATURAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN
UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Tasikmalaya, 14 Juni 2014
2
Dana Desa Akan Masuk dalam RAPBN 2015 Jumat, 30 Mei 2014 | 18:15 WIB CIANJUR, KOMPAS.com — Pemerintah telah merampungkan rancangan peraturan pemerintah (PP) yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Setelah PP disahkan, maka alokasi dana desa yang ada di dalamnya akan masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015."Rencananya, dengan PP yang dibuat ini, kemungkinan akan dimasukkan ke dalam APBN 2015. Soal detailnya, nanti setelah ditandatangani Presiden, baru nanti kita bicara lagi," ujar Menteri Keuangan Chatib Basri seusai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Cipanas, Jumat (30/5/2014).
Pengaturan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU Desa menjamin adanya Kepastian Hukum bagi Desa.
Pihak-pihak yang berkepentingan atas Desa wajib menjalankan UU Desa dimaksud.
KEDAULATAN HUKUM SEBAGAI PERWUJUDAN KEDAULATAN
NEGARA
KEDAULATAN HUKUM NKRI
TUJUANASASKEDUDUK
ANPOKOK-POKOK PENGATURAN DESA
UNDANG-UNDANG NO.6/2014 TENTANG DESA
ATURAN PELAKSANAAN :PERATURAN PEMERINTAH, PERATURAN
MENTERI, PERATURAN DAERAH, PERATURAN DESA
UUD 1945
5
DEFINISI DESA
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1. MEMBERIKAN PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN ATAS DESAYANG ADA DENGAN KEBERAGAMANYA
2. MEMBERIKAN KEJELASAN STATUS DAN KEPASTIAN HUKUM ATAS DESA
3. MELESTARIKAN DAN MEMAJUKAN ADAT, TRADISI DAN BUDAYA MASYARAKAT
4. MENDORONG PRAKARSA, GERAKAN DAN PARTISIPASI MASY
5. MEMBENTUK PEMERINTAHAN DESA YANG PROFESIONAL, EFISIEN DAN EFEKTIF, TERBUKA, BERTANGGUNGJAWAB
6. MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK GUNA PERWUJUDAN KESEJAHTERAAN UMUM
7. MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
8. MEMAJUKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA
9. MEMPERKUAT MASY. DESA SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN
6
TUJUAN PENGATURANTUJUAN PENGATURAN
7
ASAS PENGATURAN DESA
1. rekognisi;
2. subsidiaritas;
3. keberagaman;
4. kebersamaan;
5. kegotongroyongan;
6. kekeluargaan;
7. musyawarah;
8. demokrasi;
9. partisipasi;
10.kesetaraan; dan
11.pemberdayaan.
UU Desa : Pasal 3
Asas RekognisiAsas pengakuan dan penghormatan yang diamanatkan oleh konstitusi dalam ilmu sosial disebut sebagai rekognisi. Rekognisi mencakup pengakuan keragaman budaya untuk membangun keadilan budaya (cultural justice) serta pengakuan terhadap kemandirian desa.
Yang strategis adalah rekognisi terhadap: Hak Asal-Usul, Inisiatif (prakarsa) dan produk hukum desa, tradisi dan institusi lokal.
Asas Subsidiaritas”masyarakat atau lembaga yang lebih tinggi kedudukannya harus memberi bantuan kepada anggota-anggotanya atau lembaga yang lebih terbatas sejauh mereka sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas mereka secara memuaskan. Sedangkan apa yang dapat dikerjakan secara memuaskan oleh satuan-satuan masyarakat yang lebih terbatas jangan diambil alih oleh satuan masyarakat yang lebih tinggi”.
Franz Magnis-Suseno, 1987, Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 307
Asas subsidiaritas ini menjamin kewenangan lokal berskala Desa
Pihak-pihak yang berkepentingan atas Desa berkewajiban memfasilitasi dan membantu desa untuk berdaya mengelola secara mandiri urusan-urusan lokal berskala Desa
Konsekuensinya, segala urusan lokal yang Desa dan yang mampu dikelola sendiri oleh Desa, pelaksananya harus diserahkan kepada desa. Segala urusan lokal berskala Desa yang mampu dikelola sendiri oleh Desa tidak boleh diambil alih dari Desa.
10
ASAS SUBSIDIARITAS DALAM PENGATURAN DESA
11
KEDUDUKAN DESA
Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota.
UU Desa : Pasal 5
KEDUDUKAN DESA
13
KEWENANGAN DESA
tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
•.
PP 72/2005 Pasal 7Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :
UU Desa/2014 Pasal 18
d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kewenangan Desa meliputi:
urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
b. kewenangan lokal berskala Desa;
c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
14
KEWENANGAN DESA
•.
d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. kewenangan lokal berskala Desa;
c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
Self Governing Community
Local Self Government
Musyawarah Desa
(psl. 54)
Kepala Desa (psl. 25 – 53)
Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) (psl. 55 -65)
Warga/Masyarakat
Perangkat Desa
(Pelayanan)
Panitia (ad-hok)
BUMDes
Klp. Special Interest
Perwakilan Bagian Wilayah Desa
• RPJM-Desa dan RKP-Desa
• APB-Desa• Peraturan Desa• Kinerja
Pemerintah• Kerja Sama
• RPJM-Desa• Asset Desa• Hal-hal
Strategis
Prinsip Tata Kelola Desa•Check and balances antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan desa.
•Demokrasi perwakilan + permusyawaran.
•Proses demokrasi partisipatoris melalui Musdes
Dipilih langsung Dipilih
secara Demokratis
Lembaga Kemasyarak
atan/Adat
15
MUSYAWARAH DESAMUSYAWARAH DESAMUSYAWARAH DESAMUSYAWARAH DESA
penataan Desa; perencanaan Desa; kerja sama Desa; rencana investasi yang masuk ke Desa; pembentukan BUM Desa; penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan kejadian luar biasa.
Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD DAN dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun. Hal yang bersifat strategis meliputi:
17
MUSYAWARAH DESAMUSYAWARAH DESAPASAL 80 PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPASAL 80 PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
MUSYAWARAH DESAMUSYAWARAH DESAPASAL 80 PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPASAL 80 PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan
Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti
oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:1. tokoh adat;2. tokoh agama;3. tokoh masyarakat;4. tokoh pendidikan;5. perwakilan kelompok tani;6. perwakilan kelompok nelayan;7. perwakilan kelompok perajin;8. perwakilan kelompok perempuan9. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan 10. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
1. Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa diatur dengan Peraturan Menteri.
19
DEFINISI PERATURAN DESA
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
PERATURAN DESAPERATURAN DESAPERATURAN DESAPERATURAN DESA
Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama kepala Desa, dan peraturan kepala Desa.
Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Peraturan Desa ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
UU Desa : Pasal 69
PERATURAN DESAPERATURAN DESAPERATURAN DESAPERATURAN DESA
Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.
Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan Peraturan Desa.
Peraturan Desa dan peraturan kepala Desa diundangkan dalam berita Desa dan lembaran Desa oleh sekretaris Desa.
Peraturan bersama kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dari dua Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa.
Peraturan bersama kepala Desa merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama antar-Desa.
BASISLEGALITAS
BASIS LEGITIMASI
PERUMUSAN PRODUK HUKUM
DESA BERBASISKAN
ATURAN-ATURAN HUKUM POSITIF
YANG LEBIH TINGGI
PERUMUSAN PRODUK HUKUM
DESA BERBASISKAN
ASPIRASI MASYARAKAT
23
PERATURAN DI DESAPERATURAN DI DESAPASAL 83 PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPASAL 83 PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PERATURAN DI DESAPERATURAN DI DESAPASAL 83 PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPASAL 83 PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
1) Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
2) Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada pemerintah desa.
3) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan.
4) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
24
PERATURAN DESAPERATURAN DESAPASAL 84 PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPASAL 84 PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PERATURAN DESAPERATURAN DESAPASAL 84 PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPASAL 84 PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa dan berita Desa oleh sekretaris Desa.
4) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada bupati/walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.
5) Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa
25
PERATURAN KEPALA DESAPERATURAN KEPALA DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PERATURAN KEPALA DESAPERATURAN KEPALA DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 85Peraturan kepala Desa merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Desa.
Pasal 861)Peraturan kepala Desa ditandatangani oleh kepala Desa.2)Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan oleh sekretaris Desa dalam lembaran Desa dan berita Desa.3)Peraturan kepala Desa waib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa
26
PEMBATALAN PERDES DAN PERKADESPEMBATALAN PERDES DAN PERKADESPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PEMBATALAN PERDES DAN PERKADESPEMBATALAN PERDES DAN PERKADESPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 87Peraturan Desa dan peraturan kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh bupati/walikota
27
PEMBATALAN PERDES DAN PERKADESPEMBATALAN PERDES DAN PERKADESPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PEMBATALAN PERDES DAN PERKADESPEMBATALAN PERDES DAN PERKADESPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 881)Peraturan bersama kepala Desa merupakan peraturan kepala Desa dalam rangka kerjasama antar-Desa.2)Peraturan bersama kepala Desa ditandatangani oleh kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa.3)Peraturan bersama kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.
28
PENGELOLAAN KEUANGAN DESAPENGELOLAAN KEUANGAN DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESAPENGELOLAAN KEUANGAN DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 94Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
29
PENGELOLAAN KEUANGAN DESAPENGELOLAAN KEUANGAN DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESAPENGELOLAAN KEUANGAN DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 931)Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:
a. perencanaan;b. pelaksanaan;c. penatausahaan;d. pelaporan; dan e. pertanggungjawaban.
2)Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).3)Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
Baik dana yang bersumber dari DAU + DBH maupun alokasi dari APBN yang diperuntukan untuk desa dialokasikan ke desa melalui kabupaten. 30
ProvinsiProvinsi
Dana Dana PerimbanganPerimbangan
Program/HibahProgram/Hibah
RPJMDes & APBDes
Kabupaten/Kota
Indeks Indikat
or Alokas
i & Peman
fa-atan
SKEMA SUMBER-SKEMA SUMBER-SUMBER SUMBER
PENDAPATAN DESA PENDAPATAN DESA DARI PUSATDARI PUSAT
1.1. DAD: 10% dari DAU + DBHDAD: 10% dari DAU + DBH2.2. 10% dari b10% dari bagian dari Pajak & agian dari Pajak &
RetribusiRetribusi3.3. HIbahHIbah
Program K/LProgram K/L
APBN APBN
Dana Transfe ke DaerahDana Transfe ke Daerah KLKL
KEUANGAN DESA
PADes
Sumber Lain
31
APBDESAAPBDESAPASAL 73 UU DESAPASAL 73 UU DESA
APBDESAAPBDESAPASAL 73 UU DESAPASAL 73 UU DESA Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
Sesuai dengan hasil musyawarah, Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.
APBDESAAPBDESAPASAL 73 UU DESAPASAL 73 UU DESA
APBDESAAPBDESAPASAL 73 UU DESAPASAL 73 UU DESA Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
Sesuai dengan hasil musyawarah, Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.
PRIORITAS BELANJA DESAPRIORITAS BELANJA DESAPASAL 74 UU DESAPASAL 74 UU DESA
PRIORITAS BELANJA DESAPRIORITAS BELANJA DESAPASAL 74 UU DESAPASAL 74 UU DESA Belanja Desa diprioritaskan untuk
memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
Kebutuhan pembangunan desa meliputi tetapi tidak terbatas pada: kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.
35
BELANJA DESABELANJA DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
BELANJA DESABELANJA DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 100Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:a.paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; danb.paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
2. operasional Pemerintah Desa;3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan
Desa; dan4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
36
APB DESAAPB DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
APB DESAAPB DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 1011)Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.2)Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi.3)Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain. 4)Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
37
INFORMASI RENCANA ANGGARAN DESAINFORMASI RENCANA ANGGARAN DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
INFORMASI RENCANA ANGGARAN DESAINFORMASI RENCANA ANGGARAN DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 1021) Gubernur menginformasikan rencana bantuan
keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi. 2) Bupati/walikota menginformasikan rencana ADD,
bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota untuk Desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota.
3) Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah kebijakan umum anggaran dan Prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati kepala daerah bersama dewan perwakilan rakyat daerah.
4) Informasi dari gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.
39
UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESADEFINISI PEMBANGUNAN DESA
Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
TUJUAN PENGATURAN DESA PASAL 4 UU DESA(TERKAIT PEMBANGUNAN DESA)(TERKAIT PEMBANGUNAN DESA)
TUJUAN PENGATURAN DESA PASAL 4 UU DESA(TERKAIT PEMBANGUNAN DESA)(TERKAIT PEMBANGUNAN DESA)
mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
41
WEWENANG KEPALA DESA(TERKAIT PEMBANGUNAN DESA)(TERKAIT PEMBANGUNAN DESA)
WEWENANG KEPALA DESA(TERKAIT PEMBANGUNAN DESA)(TERKAIT PEMBANGUNAN DESA)Pasal 261)Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
menetapkan Peraturan Desa; menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
mengembangkan sumber pendapatan Desa; mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian
kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
memanfaatkan teknologi tepat guna; mengoordinasikan Pembangunan Desa secara
partisipatif;
Pasal 261)Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
menetapkan Peraturan Desa; menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
mengembangkan sumber pendapatan Desa; mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian
kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
memanfaatkan teknologi tepat guna; mengoordinasikan Pembangunan Desa secara
partisipatif;
42
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
DESA MERUPAKAN SUBYEK HUKUM (PEMEGANG HAK DAN KEWAJIBAN)
DALAM URUSAN :
43
IMPLIKASI UU DESA:TRANSFORMASI PARADIGMA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DARICOMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT MENJADI VILLAGE DRIVEN DEVELOPMENT
DARICOMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT MENJADI VILLAGE DRIVEN DEVELOPMENT
CDD VDDBERSIFAT APOLITIS
BERSIFAT POLITIS
44
DINAMIKA DINAMIKA VILLAGE DRIVEN DEVELOPMENTDINAMIKA DINAMIKA VILLAGE DRIVEN DEVELOPMENT
MUSDES
DANA DESA/ALOKASI DANA DESA
PEMDES
BPD
RAKYAT
DESA
DINAMIKA VDD BERKONTEKS OTONOMI DAERAH
BIROKRASI :KEPUTUSAN TEKNOKRATIS
BIROKRASI :KEPUTUSAN TEKNOKRATIS
DPR:KEPUTUSAN POLITIK
DPR:KEPUTUSAN POLITIK
DESAKEPUTUSAN PARTISIPATIFKEPENTINGAN KOLEKTIF
DESAKEPUTUSAN PARTISIPATIFKEPENTINGAN KOLEKTIF
JARING ASMARA
JARING ASMARA
REGULASI / PROYEK
REGULASI / PROYEK
MUSRENBANG
MUSRENBANG
HEARINGHEARING
LEGISLASILEGISLASI
RUANG PUBLIKRUANG PUBLIK
BKADBKAD
UU Desa Pasal 78UU Desa Pasal 78PEMBANGUNAN DESAPEMBANGUNAN DESA
UU Desa Pasal 78UU Desa Pasal 78PEMBANGUNAN DESAPEMBANGUNAN DESA
Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
UU Desa Pasal 79UU Desa Pasal 79PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESAPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
UU Desa Pasal 79UU Desa Pasal 79PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESAPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Perencanaan Pembangunan Desa mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
Perencanaan Pembangunan Desa meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKPDes)
jangka waktu 1 (satu) tahun.
RPJMDes dan RKPDes ditetapkan dengan Peraturan Desa, dan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
UU Desa Pasal 80UU Desa Pasal 80PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESAPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
UU Desa Pasal 80UU Desa Pasal 80PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESAPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa meliputi :
UU Desa Pasal 80UU Desa Pasal 80PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESAPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
UU Desa Pasal 80UU Desa Pasal 80PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESAPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.
50
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESAPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESAPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 1141)Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.2)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.Pasal 115Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.
51
RPJM DESA DAN RKP DESARPJM DESA DAN RKP DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
RPJM DESA DAN RKP DESARPJM DESA DAN RKP DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 1161)Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.2)Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.3)Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.4)Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi kepala Desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa.5)Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.6)Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
52
RPJM DESARPJM DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
RPJM DESARPJM DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPasal 1171)RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota.2)RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa.3)RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota.4)RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.
53
PENJELASAN TTG RPJMDESAPENJELASAN TTG RPJMDESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PENJELASAN TTG RPJMDESAPENJELASAN TTG RPJMDESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPasal 117 ayat (3)Yang dimaksud dengan “kondisi objektif Desa” adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
54
RKP DESARKP DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
RKP DESARKP DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPasal 1181)RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.2)RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.3)RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang
dikelola oleh Desa;c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang
dikelola melalui kerjasama antar-Desa dan pihak ketiga; d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang
dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
55
RKP DESARKP DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
RKP DESARKP DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 1184)RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.5)RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.6)RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.7)RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.
56
RKP DESARKP DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
RKP DESARKP DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 1191)Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.2)Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.3)Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan bupati/walikota.4)Dalam hal bupati/walikota memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati/walikota kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi.5)Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.6)Dalam hal Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.
57
PERUBAHAN RPJM DESA DAN RKP DESAPERUBAHAN RPJM DESA DAN RKP DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PERUBAHAN RPJM DESA DAN RKP DESAPERUBAHAN RPJM DESA DAN RKP DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPasal 1201)RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalam hal:
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
2)Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.
58
UU DESA MENGHADIRKAN :SATU DESA SATU PERENCANAAN
SATU DESA SATU SISTEM ANGGARAN
PERTUMBUHAN EKONOMI DESA DANPELAYANAN SOSIAL DASAR
YANG BERTUMPU PADA SUMBERDAYA LOKAL
(SDA, TTG, SDM & BUDAYA NUSANTARA)
59
PRASYARAT :
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA YANG OBYEKTIF DAN
PARTISIPATIF
Adanya data desa yang akurat dan lengkap Adanya ketetapan tentang standar pelayanan desa
dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial dasar Adanya evaluasi tingkat perkembangan desa Adanya tata ruang wilayah desa Perencanaan pembangunan dilakukan berdasarkan
hasil pemetaan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan secara partisipatif.
Penggalian kebutuhan dan penampungan aspirasi masyarakat dilakukan dengan menyelenggarakan musyawarah kewilayahan dan/atau musyawarah kelompok masyarakat.
60
TAHAPAN PERENCANAAN DESA 2014
BPDMUSDES DALAM
PERENCANAAN DESAPEMDE
SRANCANGAN
RPJMDESA/RKPDESAPEMDE
SMUSRENBANG DESA
PEMDES
PERDES RPJMDESA/RKPDESA
PEMDES
RANCANGAN APBDESA
PEMDES
PRIORITAS BELANJA DESA
PEMDES
31 DES = PERDES APBDESA
JUNIDESEMBE
R
UU Desa Pasal 81UU Desa Pasal 81PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESAPELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
UU Desa Pasal 81UU Desa Pasal 81PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESAPELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
Pelaksanaan Pembangunan Desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan Desa.
UU Desa Pasal 82UU Desa Pasal 82Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa
UU Desa Pasal 82UU Desa Pasal 82Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa
Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.
63
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESAPELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESAPELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPasal 1211) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan
pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
2) Pelaksana kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada kepala Desa dalam forum musyawarah Desa.
5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa.
64
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESAPELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESAPELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPasal 1221) Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan
pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan program sektoral dan program daerah berskala lokal Desa di Desa.
2) Program sektoral yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa.
3) Program Pemerintah atau program sektoral dan/atau program daerah yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
4) Program sektoral dan program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam lampiran APB Desa.
65
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESAPELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESAPELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPenjelasan Pasal 122
Ayat (2)Pengintegrasian program sektor ke dalam
pembangunan Desa dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih program dan anggaran sehingga terwujud program yang saling mendukung.
Ayat (3)Yang dimaksud dengan “didelegasikan
pelaksanaannya” adalah penyerahan pelaksanaan kegiatan, anggaran pembangunan, dan aset dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Desa.
66
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANPEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANPEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPasal 1231) Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan
pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
2) Pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas:a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan
secara partisipatif;b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara
terpadu;c. penguatan kapasitas masyarakat;d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dane. pembangunan infrastruktur antarperdesaan.
3) Pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Desa di kawasan perdesaan.
67
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANPEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANPEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPasal 1241) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 123 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota.
2) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi
mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
b. usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota;
c. bupati/walikota melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten/kota; dan
d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, bupati/walikota menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan keputusan bupati/walikota.
3) Bupati/walikota dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telah ditetapkannya kepada gubernur dan kepada Pemerintah melalui gubernur.
68
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANPEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANPEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 1244) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari
Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dibahas bersama pemerintah daerah kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan perdesaan.
5) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
6) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah Provinsi ditetapkan oleh gubernur.
7) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota.
8) Bupati/walikota melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat.
9) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa ditugaskan pelaksanaannya kepada Desa.
69
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANPEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANPEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPasal 1251) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset
Desa dan tata ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.
2) Pembangunan kawasan perdesaan yang memanfaatkan aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan pemerintah Desa.
3) Pelibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:a. memberikan informasi mengenai rencana program
dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan; b. memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas
dan menyepakati pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa; dan
c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.
Kerja sama antar-Desa meliputi:
Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
Bidang keamanan dan ketertiban.
Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.
Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa. 70
Musyawarah Antar Desa (MAD) membahas hal yang berkaitan dengan:
pembentukan lembaga antar-Desa;
pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;
perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;
pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan;
masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan
kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, badan kerja sama antar- Desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan
Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
71
72
SATU DESA SATU PERENCANAAN
SATU DESA SATU SISTEM ANGGARAN
KEUANGAN DAN ASET DESA, SDM, TTG & KEARIFAN LOKAL
PEMBANGUNAN DESA TERPADU
Berkembangnya BUMDES dengan mengoptimalkan keuangan dan aset desa
Berkembangnya Kerjasama Antar Desa maupun Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
Terintegrasinya Pembangunan Desa dengan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Bottom Up dan Top Down)
Terwujudnya tata kelola desa yang demokratis melalui pembangunan desa secara partisipatif (hubungan timbal balik antara pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat)
73
KETIDAKBERDAYAAN MASYARAKAT
74
IKATAN KOMUNITAS YANG MEMUDAR
1. Adanya kondisi eksisting bahwa arah perkembangan desa cenderung menuju pada situasi kerumunan orang (crowd) dan semakin memudarnya watak desa sebagai komunitas (community).
2. Berhadapan dengan kondisi desa yang rapuh secara sosial politik muncul dua pola penyikapan. Pertama, mengidentikan desa sebagai pemerintah desa yang berujung pada kondisi desa sebagai pemerintah semu. Desa sebagai pemerintahan semu berpotensi melahirkan poltik oligarki yaitu bentuk pemerintah desa yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit masyarakat.
3. Kedua, memutlakkan partisipasi individu-individu warga desa dengan mengabaikan adanya organisasi desa. Pendekatan ini mempertajam situasi kerapuhan desa sebagai komunitas dikarenakan warga desa belum sepenuhnya selesai dengan urusan feodalisme, premanisme dan situasi apolitis. Ujungnya, situasi keberdayaan masyarakat desa yang bersifat semu (terbatas pada skala proyek).
75
Salah satu wujud ketidakberdayaan masyarakat adalah kemiskinan politik dan rapuhnya ikatan kolektif desa yang dikarenakan :
KEMISKINAN POLITIK
kurangnya pengetahuan tentang arti penting demokrasi di desa,
ketidakmampuan mengemukakan pendapat dan menyuarakan kepentingan-kepentingannya,
ketidakberdayaan untuk melakukan tawar-menawar dalam memperjuangkan hak personal maupun hak-hak sosial,
warga desa lebih mengutamakan kepentingan individu daripada berpartisipasi dalam kehidupan desa.
PEMERINTAH
SWASTA MASYARAKAT
“MASALAH PARADIGMA PEMERINTAHAN YANG BAIK”“MASALAH PARADIGMA PEMERINTAHAN YANG BAIK”
KEPENTINGANMODAL
KEPENTINGANMODAL
• Hancurnya ruang publik
• Tiadanya kepentingan kolektif
• Ketidakberdayaan rakyat
• Hancurnya ruang publik politik
• Tiadanya kepentingan kolektif
• Ketidakberdayaan rakyat secara politis
Depemerintahanisasi:
Demokratisasi menguat - peran pemerintah diminimalisasikan
• Ekspansi Multi National Corporate (NMC) dan modal asing
• Menguatnya pasar bebas dan globalisasi
Pembangunan sektor ekonomi
Pembangunan sektor lingkungan
Pembangunan Pertanian Perbaikan sektor gizi
sektor etc.
Tata Kelola Pembangunan di Tingkat Desa – Eksisting
Pemerintahan Desa
Kelompok
Desa Sebagai OBYEK Pembangunan:
Di tingkat makro
•Pembangunan bersifat proyek -> tidak berkesinambungan.
•Lokasi tidak merata -> faktor politik sangat berperan.
Di Tingkat Mikro
•Fragmentasi/tumpang tindih kegiatan
•Fragmentasi kelembagaan
•Fragmentasi perencanaan
•Fragmentasi keuangan
•Tumpang tindih kelompok sasaran
Penguatan Sistem pemerintahan DesaKelompo
k
Kelompok
Kelompok
?
77
78
PEMDES
SUPRA DESA
Dana BLM
MASYARAKAT
Pendampingan
PTO
SUPRA DESA
ADD
PROYEK PEMBERDAYAAN MASYARAKATDALAM KONTEKS PARADIGMA
PEMERINTAHAN
79
POTENSI MASALAH :PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN
79
DESA SEBAGAIPEMERINTAHAN
pemerintahan semu yang mengabaikan adanya partisipasi masyarakat
LAWANDESA SEBAGAIKOMUNITAS
pemutlakan partisipasi masyarakat yang mengabaikan adanya pemerintah desa
80
AKAR MASALAH : BIAS PROYEK SEKTORAL DALAM PEMIKIRAN
TENTANG DESA
1. Masih adanya pola pikir yang mengkotak-kotakan desa sebagai kategori-kategori sektoral (bias sektoral).
2. Bias proyek sektoral ini menjadikan “Desa sebagai tata kelola komunitas” yang merupakan”bejana kuasa rakyat” diberlakukan sebagai salah satu sektor tersendiri yang lepas dari sektor-sektor lainnya.
3. Desa, yang diberlakukan sebagai sektor, cenderung menciptakan fragmentasi kepentingan.
4. Berhadapan dengan fakta Desa yang terfragmentasi, penerapan program pemberdayaan masyarakat justru dilakukan melalui jalan pintas ”mobilisasi partisipasi” dalam skala proyek-proyek. Pemberdayaan masyarakat pun diberlakukan sebagai sebuah ”sektor” tersendiri.
81
DAMPAK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERSKALA PROYEK
1. Dalam batas-batas ruang dan waktu berskala proyek yang bersifat eksklusif, dapat dihadirkan signifikansi pengetahuan ttg pemberdayaan masyarakat, kontrol supra desa atas pelaku, kontrol supradesa atas pendayaagunaan dana pembangunan oleh masyarakat, serta landasan hukum tindakan pelaku program berdasarkan petunjuk teknis operasional (PTO).
2. Akan tetapi, ketika ruang dan waktu berskala proyek yang bersifat eksklusif itu lenyap dikarenakan perubahan aturan PTO pembangunan desa yang tidak sejalan dengan pemberdayaan masyarakat, anggota masyarakat desa yang sudah paham dan berpengalaman untuk melakukan mekanisme pemberdayaan masyarakat itu kembali hidup dalam situasi ketidakberdayaan.
82
TAFSIR ULANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
MANDAT MEMBERDAYAKAN MASYARAKATMANDAT MEMBERDAYAKAN MASYARAKATUU DESA PASAL 112 AYAT 3UU DESA PASAL 112 AYAT 3
MANDAT MEMBERDAYAKAN MASYARAKATMANDAT MEMBERDAYAKAN MASYARAKATUU DESA PASAL 112 AYAT 3UU DESA PASAL 112 AYAT 3
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:
menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat.
Dalam rangka melakukan pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan Desa dan kawasan perdesaan.
Penjelasan Pasal 112 Ayat (4)Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah termasuk penyediaan sumber daya manusia pendamping dan manajemen
84
PEMBERDAYAAN MASYARAKATPEMBERDAYAAN MASYARAKATPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PEMBERDAYAAN MASYARAKATPEMBERDAYAAN MASYARAKATPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPasal 1261) Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan
memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan pihak ketiga.
3) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, BUM Desa, badan kerjasama antar-Desa, forum kerja sama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan Pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.
85
PEMBERDAYAAN MASYARAKATPEMBERDAYAAN MASYARAKATPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PEMBERDAYAAN MASYARAKATPEMBERDAYAAN MASYARAKATPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 1271) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah
kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan
pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa;
c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
86
PEMBERDAYAAN MASYARAKATPEMBERDAYAAN MASYARAKATPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PEMBERDAYAAN MASYARAKATPEMBERDAYAAN MASYARAKATPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 1272) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa
dan lembaga adat;g. mendorong partisipasi masyarakat dalam
penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
i. melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan
j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaran Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.
BELAJAR DARI PENGALAMAN BELAJAR DARI PENGALAMAN IMPLEMENTASI PROGRAM/PROYEK CDDIMPLEMENTASI PROGRAM/PROYEK CDD
BELAJAR DARI PENGALAMAN BELAJAR DARI PENGALAMAN IMPLEMENTASI PROGRAM/PROYEK CDDIMPLEMENTASI PROGRAM/PROYEK CDD
DANA BLM :DANA BLM :SWAKELOLA OLEH MASYARAKATSWAKELOLA OLEH MASYARAKAT
DANA BLM :DANA BLM :SWAKELOLA OLEH MASYARAKATSWAKELOLA OLEH MASYARAKAT
PENDAMPINGANPENDAMPINGAN MASYARAKAT : MASYARAKAT : CAPACITY BUILDINGCAPACITY BUILDING
PENDAMPINGANPENDAMPINGAN MASYARAKAT : MASYARAKAT : CAPACITY BUILDINGCAPACITY BUILDING
PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL :PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL : PERENCANAAN PARTISIPATIFPERENCANAAN PARTISIPATIF
PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL :PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL : PERENCANAAN PARTISIPATIFPERENCANAAN PARTISIPATIF
88
TAFSIR ULANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1. Perlu adanya perubahan cara pandang terhadap desa yaitu pemberdayaan desa dipahami sebagai pemulihan kesatuan masyarakat hukum yang berdaulat secara politik, mandiri di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.
2. Pemberdayaan desa diarahkan kepada upaya peningkatan daya/kuasa desa untuk hadir sebagai subyek hukum dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Desa sebagai Subyek Hukum merupakan sebuah Tata Kelola (Governance) yang Demokratis sebagai kesetimbangan pemenuhan Hak dan Kewajiban berlandaskan Produk Hukum Desa yang dibentuk dan ditetapkan secara demokratis.
Penghadiran prinsip, tujuan, kedudukan dan kewenangan desa dalam praktek hidup masyarakat
Tata Kelola Desa yang Demokratis dan Berkeadilan Sosial (Musyawarah Desa, BPD, Partisipasi Masyarakat, Lembaga-Lembaga Masyarakat Desa)
Pilkades Bersih, Murah, Jujur dan Adil Penyusunan Perdes dan Perda yang Partisipatif Manajemen Pemerintahan Desa Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan dalam
Pembangunan Desa Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan dalam
Pembangunan Kawasan Perdesaan. Manajemen Keuangan dan Aset Desa Pengelolaan Kerjasama Antar Desa Pengelolaan BUMDesa – BUMADesa Pengembangan Sistem Informasi Desa Pengembangan Kapasitas Desa
Pemberdaya Masyarakat harus mampu mendampingi Desa untuk menjalankan UU Desa yang meliputi:
TAFSIR ULANG PERAN PEMBERDAYAAN MASYARAKATTAFSIR ULANG PERAN PEMBERDAYAAN MASYARAKATTAFSIR ULANG PERAN PEMBERDAYAAN MASYARAKATTAFSIR ULANG PERAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
90
PENDIDIKAN POLITIK DESA(Demokratisasi Desa sebagai Proses Belajar Sosial)
PENDIDIKAN POLITIK BAGI WARGA DESA DIAKTUALISASIKAN DENGAN MEMFASILITASI WARGA DESA UNTUK BERPARTISIPASI DALAM PENGELOLAAN URUSAN DESA (PELAYANAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN).
MENDORONG DEMOKRATISASI DESA SEBAGAI GERAKAN SWADAYA POLITIK RAKYAT DALAM MENGELOLA PROSES PILKADES SECARA BERSIH DAN BEBAS POLITIK UANG, PEMILIHAN ANGGOTA BPD SECARA DEMOKRATIS, PENGAMBILAN KEPUTUSAN KOLEKTIF DESA SECARA MUSYAWARAH MUFAKAT, DAN PENGELOLAAN KONFLIK SOSIAL SECARA DAMAI.
MEMFASILITASI WARGA DESA TERLIBAT DALAM PERUMUSAN PRODUK HUKUM DESA.
MEMFASILITASI DESA-DESA TERLIBAT DALAM PERUMUSAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA.
91
BANTUAN HUKUM UNTUK DESA
Pendidikan Hukum Fasilitasi penyusunan Peraturan
Desa Penanganan sengketa hukum
mediasi sosial Penanganan kasus Perdata Penanganan kasus Pidana Pendampingan hukum oleh para
legal
92
STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI PENGUATAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT
HUBUNGAN TIMBAL BALIK PEMBANGUNAN DESA - PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
•.
PEMBANGUNAN DESA
Pembangunan Desa yang dikelola melalui Pendekatan CDD memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekaligus mengembangkan kontrol publik atas implementasi dari keputusan-keputusan publik. Dengan demikian, dalam pemberdayaan masyarakat ditekankan adanya keutamaan politik.
WARGA DESA MENGORGANISASIKAN
DIRI UNTUK MENGELOLA PEMBANGUNAN
KOMUNITASNYA SECARA MANDIRI
(STRUKTUR KEKUASAAAN EKONOMI)
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PEMBERKUASAAN MASYARAKAT DESA UNTUK
MAMPU MENGORGANISASIKAN DIRI
DALAM RANGKA MENGELOLA PEMBANGUNAN
KOMUNITASNYA SECARA MANDIRI
(STRUKTUR KEKUASAAN POLITIK)
PEMBANGUNAN DESA SEBAGAI MEDIA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI PENDEKATAN
PEMBANGUNAN DESA
95
PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESAPENDAMPINGAN MASYARAKAT DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESAPENDAMPINGAN MASYARAKAT DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 1281) Pemerintah dan pemerintah daerah
menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
3) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya.
96
PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESAPENDAMPINGAN MASYARAKAT DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESAPENDAMPINGAN MASYARAKAT DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPasal 1291) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 128 ayat (2) terdiri atas:a. pendamping Desa yang bertugas mendampingi Desa dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
b. pendamping teknis yang bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.
3) Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.
97
PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESAPENDAMPINGAN MASYARAKAT DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESAPENDAMPINGAN MASYARAKAT DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 1301)Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah kabupaten/kota dapat mengadakan sumber daya manusia pendamping untuk Desa melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2)Pemerintah Desa dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat Desa melalui mekanisme musyawarah Desa untuk ditetapkan dengan surat keputusan kepala Desa.
98
PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESAPENDAMPINGAN MASYARAKAT DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESAPENDAMPINGAN MASYARAKAT DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 1311) Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional menetapkan pedoman pelaksanaan pembangunan Desa, pembangunan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pendampingan Desa sesuai dengan kewenangan masing-masing.
2) Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian teknis terkait dapat menetapkan pedoman pelaksanaan pembangunan Desa, pembangunan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pendampingan Desa sesuai dengan kewenangannya setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
99
PEMBIASAAN PRAKTIK SOSIAL – VDD
STRUKTUR/SKEMATA VDD
PELAKU-PELAKU TATA KELOLA DESA
PENGETAHUAN YANG TEPAT TTG VDD
PENGELOLAAN SUMBERDAYA OLEH DESA
PENGELOLAAN KEKUASAAN OLEH DESA
LEGITIMASI TINDAKAN BERBASIS HUKUM
100
PENDAMPINGAN DALAM PEMBANGUNAN DESAPENDAMPINGAN DALAM PEMBANGUNAN DESAPENDAMPINGAN DALAM PEMBANGUNAN DESAPENDAMPINGAN DALAM PEMBANGUNAN DESA
MUSDES
PENDAMPING DESA
DANA DESA/ALOKASI DANA DESA
PEMDES
BPD
MASYARAKAT
DESAKADE
R
PENDAMPINGAN DALAM KERJASAMA DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
BIROKRASI :KEPUTUSAN TEKNOKRATIS
BIROKRASI :KEPUTUSAN TEKNOKRATIS
DPR:KEPUTUSAN POLITIK
DPR:KEPUTUSAN POLITIK
DESAKEPUTUSAN PARTISIPATIFKEPENTINGAN KOLEKTIF
DESAKEPUTUSAN PARTISIPATIFKEPENTINGAN KOLEKTIF
JARING ASMARA
JARING ASMARA REGULAS
I / PROYEK
REGULASI / PROYEK
MUSRENBANGMUSRENBANG
HEARINGHEARING
LEGISLASILEGISLASI
RUANG PUBLIKRUANG PUBLIK
BKADBKAD
101PENDAMPING DESA
PEMBELAJARAN SOSIALPEMBELAJARAN SOSIALPEMBELAJARAN SOSIALPEMBELAJARAN SOSIAL KADERISASIKADERISASIKADERISASIKADERISASI PENGORGANISASIANPENGORGANISASIANPENGORGANISASIANPENGORGANISASIAN
Pembentukan & pemeliharaan kader (orang kunci) sebagai para penggerak tata kelola desa
Pembentukan & pemeliharaan kader (orang kunci) sebagai para penggerak tata kelola desa
Dinamisasi organisasi lokal : Desa/BKAD
Dinamisasi organisasi lokal : Desa/BKAD
CB Desa melalui Pelatihan dan Bimbingan : praktek secara langsung
CB Desa melalui Pelatihan dan Bimbingan : praktek secara langsung
TENAGA PENDAMPING DESATENAGA PENDAMPING DESATENAGA PENDAMPING DESATENAGA PENDAMPING DESA
103
BINWAS DESA OLEH CAMAT ATAU SEBUTAN LAINBINWAS DESA OLEH CAMAT ATAU SEBUTAN LAINPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
BINWAS DESA OLEH CAMAT ATAU SEBUTAN LAINBINWAS DESA OLEH CAMAT ATAU SEBUTAN LAINPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 1541) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan
dan pengawasan Desa.2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui:a. fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan
kepala Desa;b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan
pendayagunaan aset Desa;d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan;e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan
perangkat Desa;f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;g. fasilitasi pelaksanan tugas dan fungsi Badan
Permusyawaratan Desa;
104
BINWAS DESA OLEH CAMAT ATAU SEBUTAN LAINBINWAS DESA OLEH CAMAT ATAU SEBUTAN LAINPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
BINWAS DESA OLEH CAMAT ATAU SEBUTAN LAINBINWAS DESA OLEH CAMAT ATAU SEBUTAN LAINPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPasal 1541) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan
pengawasan Desa.2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui:h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat
Desa;i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah
dengan pembangunan Desa;j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum;l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga
kemasyarakatan;m.fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;n. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan
pihak ketiga;o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang
Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan
masyarakat Desa;q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; danr. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan
diwilayahnya.
105
PERATURAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUPPERATURAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUPPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PERATURAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUPPERATURAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUPPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPasal 156Pada saat peraturan pemerintah ini berlaku, kerja
sama antar-Desa atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama tersebut. Pasal 157
Semua peraturan pelaksanaan tentang Desa yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.Pasal 158
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
106
AKHIR KATA
1. Pembangunan Desa ditempatkan dalam konteks desa-desa Indonesia
2. Pengembangan kapasitas desa dalam rangka “mengajarkan” pembangunan desa harus mampu menghadirkan proses belajar sosial (belajar melalui praktek-praktek langsung).
3. UU Desa beserta peraturan pelaksanaannya merupakan dasar hukum kebijakan publik yang menjamin kepastian hukum bagi Desa dalam mengelola pembangunan desa.
4. Pendampingan masyarakat Desa ke depan harus kontekstual sesuai struktur/skemata UU Desa.
TERIMA KASIH
top related