upaya perbaikan tata kelola pengadaan alat … · 2018-07-12 · adanya prasarana yang memenuhi...
Post on 03-Mar-2019
222 Views
Preview:
TRANSCRIPT
UPAYA PERBAIKAN TATA KELOLA PENGADAAN ALAT KESEHATAN
DAN SPONSORSHIP
Nila Farid Moeloek
MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA
PEMBANGUNAN 124 PUSKESMAS PERBATASAN MELALUI DAK AFIRMASI BIDANG KESEHATAN T.A. 2017
➢Merupakan bentuk keberpihakan (afirmasi) Kementerian Kesehatan utkpemerataan pembangunanPuskesmas di titik terluar/ terdepan Perbatasan Negara
➢Design sesuai standard pelayanan, layak, modern & manusiawi➢Utk pelayanan kesehatan yg optimal diperlukan dukungan : Peralatan, SDM
Kesehatan, Obat-obatan, Vaksin, Sistem Informasi, dll.
Puskesmas Silawan, Kab. Belu - NTT Puskesmas Tanjung Samak, Kab. Kep. Meranti - Riau
PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT PRATAMA MELALUI DAK BIDANG KESEHATAN
RS Pratama di Bungi,Kab. Pinrang – Sulsel (DAK 2016)
➢RS Kelas D Pratama yg dibangun utk pemerataan akses pelayanan rujukanpada daerah terpencil/ DTPK, atau yg mengalami kesulitan akibat kondisigeografis
➢Design sesuai standard pelayanan Kelas D RS & dibutuhkan peralatankesehatan sesuai standard
RS Pratama Komodo, Kab. Manggarai Barat – NTT (DAK 2015)
3 PILARINDONESIA SEHAT
RP
JM
N 2
01
5 -
2019
PROGRAM•PENGARUSUTAMAAN
KESEHATAN DALAM PEMBANGUNAN,
•PENGUATAN •UPAYA PROMOTIF DANPREVENTIF, •PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT.
PROGRAM• PERLUASAN SASARAN
DAN MANFAAT (BENEFIT)
• SISTEM PEMBIAYAAN: ASURANSI – AZAS GOTONG ROYONG
• KENDALI MUTU & KENDALI BIAYA
• SASARAN: PBI & NON PBI
TANDA KEPESERTAAN KIS
PROGRAM•PENINGKATAN AKSES YANKES
TERUTAMA PADA FKTP•OPTIMALISASI SISTEM
RUJUKAN•PENINGKATAN MUTU DENGAN
PENDEKATAN CONTINUUM OF CARE DAN INTERVENSI BERBASIS RESIKO KESEHATAN (HEALTH RISK)
KELUARGA
SEHAT
PILAR 1
PARADIGMA
SEHAT
PILAR 2
PENGUATAN
YANKES
PILAR 3
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
(JKN)
PENDEKATAN
KELUARGA
1. TATA KELOLA PENGADAAN ALAT KESEHATAN
STRATEGI- DALAM MENCAPAI KESEHATAN MASYARAKAT
1. PENGUATAN KEPEMIMPINAN DALAM MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT
2. ADANYA SARANA FISIK YANG BAIK DAN BERSIH
3. ADANYA PRASARANA YANG MEMENUHI KEBUTUHAN
MASYARAKAT (ALAT KESEHATAN SEBAGAI PENUNJANG
DAN OBAT-OBATAN YANG MEMADAI)
4. TERPENUHI SUMBER DAYA MANUSIA DI FASILITAS
KESEHATAN
ALAT KESEHATAN& Pembekalan Kesehatan
Rumah Tangga (PKRT)
UNDANG-UNDANG
KESEHATAN
NO. 36 TAHUN 2009
Pasal 106Sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar
Pasal 98 Sediaan farmasi dan alat kesehatan harusaman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau
Yang dapat mendaftarkanAlat Kesehatan & PKRT :
Produsen
Persyaratan diatur melalui :
• Permenkes 1189 Tahun 2010 tentangProduksi Alkes & PKRT
• Permenkes 1190 Tahun 2010 tentangIzin Edar Alkes & PKRT
• Permenkes 11919 Tahun 2010 tentangDistribusi Alkes & PKRT
Sole Agent/Sole
Distributor
SERTIFIKAT PRODUKSI ALAT
KESEHATAN
IZIN PENYALUR ALAT
KESEHATAN
CARA DISTRIBUSI ALKESYANG BAIK
(CDAKB)
CARA PEMBUATAN ALKES YANG
BAIK(CPAKB)
www.themegallery.com
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PENGADAAN
ALAT KESEHATAN
1. Mempercepat aksesketersediaan alkes di peredaranyang aman, bermutu, danbermanfaat.
2. Meningkatkan kemudahaninvestasi alkes
3. Menerapkan perizinan yang efektif, efisien, transparan danakuntabel.
1. Menerapkan Sistem perizinanonline dengan kemudahan Track and Trace.
2. Percepatan perizinan produk Alkesdalam negeri untuk mendukungInpres No. 6 Th 2016.
3. Pelayanan satu pintu melalui Unit Layanan Terpadu (ULT).
TUJUAN
UPAYA
Perubahan Service Level Agreement (SLA) ALKES
Kelas 1 : 45 hariKelas 2 : 90 hariKelas 3 : 120 hari
Kelas A : 25 hariKelas B : 40 hariKelas C : 40 hariKelas D : 55 hari
PRODUK LUAR NEGERI PRODUK DALAM NEGERI
Kelas A : 20 hariKelas B : 30 hariKelas C : 30 hariKelas D : 40 hari
Spesifikasi Umum DanTerbuka MemberikanPeluang Besar Bagi PeralatanDengan Mutu Kurang Baik,Relatif Alkes Produk NegaraTertentu Yang Mendominasi
TANTANGAN PENGADAAN ALAT KESEHATAN
Harga Barang BerkualitasCenderung Mahal, FaktorYang Mempengaruhi Diantaranya Pajak-pajak,Asuransi dan BiayaPengiriman Barang
Upaya Perbaikan Tata Kelola Pengadaan Alat Kesehatan
• Diberlakukan sistem Layanan Pengadaan barang dan jasa SecaraElektronik (LPSE) Sejak tahun 2010
• Dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada setiap Unit Utamamulai tahun 2012
• Dikembangkan pengadaan dengan sistem katalog elektronik(e catalogue)
• Dikembangkan E- Sistem Perijinan Dan Pengawasan Alkes Dan PKRT yang meliputi e-infoalkes, e-watch alkes dan PKRT, serta e-report alkes dan PKRT.
• Sarana Pengaduan Masyarakat melalui Hot Line Service dan Email (Pusat Tanggap dan Respon Cepat).
• Peningkatan kualitas perencanaan melalui e-planning dan e-rengar.
Upaya Perbaikan Tata Kelola Pengadaan Alat Kesehatan
1. Peningkatan keamanan pemanfaatan alat kesehatan melalui e-watch.
2. Penguatan tim teknis penyusunan spesifikasi dengan melibatkan para pakar/profesi terkait di bidang alat kesehatan
3. Peningkatan Kerjasama dengan badan standarisasi nasional melalui pembentukan pantia teknis perumusan standar nasional Indonesia bidang Alat Kesehatan
4. Bekerja sama dengan LKPP dalam proses pemilihan penyedia untuk katalog elektronik dan mendorong lebih banyak lagi peralatan kesehatanyang tersedia di Katalog Elektronik sehingga akan memudahkan penggunauntuk memilih dan penyedia juga lebih kompetitif.
5. Pendampingan dan Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal melalui Tim Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Kesehatan
6. Pendampingan oleh Inspektorat Jenderal secara langsung pada saat persiapan pengadaan barang dan jasa
Berkoordinasi dengan LKPP untuk memasukkan lebih banyak produk alat kesehatan dalam negeri ke dalam e-catalogue
RENCANA AKSI
Memperkuat seluruh petugas ULP di lingkungan Kemenkes untuk melaksanakan kegiatan pengadaan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan meningkatkan kompetensi.
Memperketat perencanaan kebutuhan alat kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan manfaat yang diperoleh sehingga dapat digunakan secara optimal dan efektif
Bersama-sama pihak swasta, LKPP dan GAKESLAB membentuk forum advokasi yang secara berkala mengadakan pertemuan mencari solusi dan evaluasi tentang pembangunan kesehatan
Komitmen
Tata Kelola
Pemerintah
an yang
Baik
Komitmen
Menkes dg
Pimpinan
UPT/Kadinkes/
Dir RSUD se
Indonesia
Pencanan
gan ZI
menuju
WBK
Komitmen
Pengendalian
Gratifikasi dg
Stake Holder
MoU
Kemenkes
dg PPATK
16 Des2010
21 Feb 2011 &
7 Maret2011
18 Juli2012
12 Maret2014
30 April 2015
Permenkes
14/2014 ttg
Pengendalian
Gratifikasi
& Kepmenkes
306/2014 ttg
Juknisnya
27 Maret2014& 24 Sept 2014
MoU
Kemenkes
dg LPSK
28 Sept 2015
MoU
Kemenkes
dg KPK
Ttg
Program
Kesehatan
Yang Bebas
Dari
Korupsi
MoU
Kemenkes dg
BPKP
25 Juli 2016
07 Oktober 2016
2. SPONSORSHIP
ISSUE GRATIFIKASI ProfesiKesehatan(“Sponsorship”)
Kode Etik Kedokteran IndonesiaKODEKI Pasal 3:
Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak
boleh dipengaruhi oleh sesuatu yg mengakibatkan hilangnya
kebebasan dan kemandirian profesi.
CAKUPAN PASAL:
• setiap dokter dilarang membuat ikatan atau menerima imbalan berasal dari
perusahaan famasi/obat/vaksin/makanan/suplemen/alkes/aldok/bahan/produk
atau jasa kesehatan/terkait kesehatan dan/atau berasal dari faskes apapun dan
dari manapun dan/atauberasal dari pengusaha, perorangan atau badan lain yg
akan menghilangkan kepercayaan publik/masy thd dan menurunkan martabat
profesi kedokteran
•dalam kehadirannya dalam pertemuan ilmiah, setiap dokter dilarang
mengikatkan diri untuk mempromosikan/meresepkan barang/produk dan jasa
tertentu, apapun bentuk bantuan sponsorshipnya
•pemberian sponsor kepada seorang dokter haruslah dibatasi pada kewajaran
dan dinyatakan dengan jelas tujuan, jenis, waktu dan tempat kegiatan ilmiah
tsb serta kejelasan peruntukan pemberian tsb dan secara berkala dilaporkan ke
pimpinan organisasi setempat untuk diteruskan ke Pimpinan Nasional IDI 18
Tanggal 23 November 2015; Pertemuan Kemenkes denganGP Farmasi dan IDI
Tanggal 7 Desember 2015; Pertemuan Kemenkes dengan GP Farmasi, IDI dan MKEK.
Tanggal 20 Januari 2016; Pertemuan Deputi Pencegahan KPK denganInspektur Jenderal Kemenkes.
Tanggal 27 Januari 2016; Pertemuan Kemenkes dengan GP Farmasi, IDI, KKI, Rumah Sakit (RSCM, RS Fatmawati, RS Dharmais).
Tanggal 2 Februari 2016; Kegiatan FGD difasilitasi KPK dilanjutkanpenandatanganan Pernyataan Bersama Mencegah Gratifikasi PadaProfesi Kedokteran (dokter/dokter gigi).
1. Setiap profesi kedokteran memiliki kesempatan sama untuk mengikuti pengembangan pendidikan kedokteran berkelanjutan, oleh karenanya sponsorship harus terbuka dan tidak ada konflik kepentingan.
2. Dibutuhkan mekanisme pengaturan sponsorship yang terbuka dan akuntabel.
3. Pemberian sponsorship tidak boleh mempengaruhi independensi dokter dan tidak dikaitkan secara langsung atau tidak langsung dengan penulisan resep.
4. Semua pihak mendorong dan terlibat mewujudkan pemenuhan tanggung jawab negara terhadap jaminan pelayanan kesehatan yang layak.
5. Semua pihak mendorong tata kelola yang baik antara perusahaan obat dan alat kesehatan serta meninjau peraturan-peraturan yang ada agar sejalan dengan prinsip-prinsip pencegahan korupsi terutama merevisi Juknis, SOP, dan kesepakatan bersama etika promosi obat
6. Menempatkan ketentuan ttg pemberian sponsorship sebagai bagian penting reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik di sektor kesehatan
7. Pemerintah wajib menyediakan anggaran yang cukup untuk menunjang pendidikan dan pelatihan kedokteran berkelanjutan sesegara mungkin
8. Mengundang pihak-pihak yang belum terlibat dalam pembahasan ini untuk bersepakat dan menindaklanjutinya
PERMENKES 58 TAHUN 2016
TENTANG SPONSORSHIP BAGI TENAGA KESEHATAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO 58 TAHUN 2016 TENTANG SPONSORSHIP BAGI TENAGA KESEHATAN
SPONSORSHIP ADALAH PEMBERIAN DUKUNGAN DALAM SEGALA BENTUK
BANTUAN DAN/ATAU KEGIATAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENGETAHUAN YANG DILAKUKAN, DIORGANISIR ATAU
DISPONSORI OLEH PERUSAHAAN/INDUSTRI YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN
SECARA TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
TUJUAN :UNTUK MENDUKUNG
PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN/ATAU
KETERAMPILAN SERTA PENGEMBANGAN PROFESI
SASARAN SPONSORSHIP:1. TENAGA KESEHATAN SEBAGAI PESERTA DAN MODERATOR2.INSTITUSI, ORGANISASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN,
ORGANISASI PROFESI SEBAGAI PENYELENGGARA
PRINSIP PEMBERIAN SPONSORSHIP
1. tidak mempengaruhi independensi dalam pelayanan
kesehatan
2. tidak dalam bentuk uang atau setara uang
3. tidak diberikan secara langsung kepada individu
4. sesuai dengan bidang keahlian
5. diberikan secara terbuka
6. dikelola secara akuntabel dan transparan
Dikecualikan :
Sponsorship dapat diberikan berupa uang atau setara
uang untuk honor bagi Pembicara atau Moderator
BENTUK PENERIMAAN SPONSORSHIP
TENAGA KESEHATAN
PESERTA NARASUMBER/MODERATOR
a) Registrasi/Pendaftaran
b) Tiket Perjalanan
c) Akomodasi
a) Registrasi/Pendaftaran
b) Tiket Perjalanan
c) Akomodasi
d) Honor
Pembicara/Moderator
MEKANISME PEMBERIAN SPONSORSHIP(PEGAWAI ASN DAN NON ASN/SWASTA)
PERUSAHAAN
INSTITUSITENAGA KESEHATAN ASN
DAN PEGAWAI SWASTA/NON
ASN
institusi bukan sebagai penyelenggara dalam pengelolaan sponsorship dapat membentuk UPG untuk mengelola laporan sponsorship
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Maret April Mei Juni Juli Agustus Sept Okt Nov
22 22
127
200
21
152
123
50
31
27
No. Bulan
Penerima yang Lapor
Penerima Institusi
Penerima Perorangan
(praktek Mandiri)
1 Maret 22 0
2 April 20 2
3 Mei 126 1
4 Juni 198 2
5 Juli 17 4
6 Agustus 148 4
7 Sept 123 0
8 Okt 47 3
9 Nov 31 0
98%
2%
Penerima Institusi
Penerima Perorangan (praktek Mandiri)
PROGRAM INDONESIA SEHAT
GERAKAN MASYARAKATHIDUP SEHAT
PARADIGMA
SEHAT
PENGUATAN
YANKES
Jaminan Kesehatan
Nasional
TERIMA KASIH
top related