tinjauan yuridis terhadap proses pengangkatan anak … · khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka...
Post on 13-Mar-2019
229 Views
Preview:
TRANSCRIPT
i
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENGANGKATAN ANAK
SETELAH DIBERLAKUKANUU NO 3 TAHUN 2006 DI PENGADILAN
AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG
SKRIPSI
Oleh:
Nidhomatul Ubaidah
Nim: 10210069
JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI’AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIMMALANG
2015
ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
Demi Allah,
Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan.
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENGANGKATAN ANAK
SETELAH DIBERLAKUKAN UU NO 3 TAHUN 2006 DI PENGADILAN
AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI MALANG
Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau
memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang
lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara
keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh, batal demi
hukum.
Malang, 06 Februari 2015
Penulis,
NidhomatulUbaidah
NIM 10210069
iii
HALAMAN PERSETUJUAN
Setelah membaca dan mengoreksi Skripsi saudari Nidhomatul Ubaidah NIM :
10210069 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENGANGKATAN ANAK
SETELAH DIBERLAKUKAN UU NO 3 TAHUN 2006 DI PENGADILAN
AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG
Maka pembimbing menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.
Malang, 6 Februari 2015
Mengetahui, Dosen Pembimbing,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah
Dr. Sudirman, MA Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP 197708222005011003 NIP 197301181998302004
iv
PENGESAHAN SKRIPSI
Dewan Penguji Skripsi saudari Nidhomatul Ubaidah, NIM 10210069, mahasiswa
Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENGANGKATAN ANAK
SETELAH DIBERLAKUKAN UU NO 3 TAHUN 2006 DI PENGADILAN
AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG
Telah dinyatakan LULUS
Dengan penguji:
1. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI ( )
NIP 197303062006041001 Ketua
2. Erfaniah Zuhriah, M.H ( )
NIP 197301181998032004 Sekretaris
3. Musleh Harry, S.H., M.Hum ( )
NIP 196807101999031002 Penguji Utama
Malang, 26 Februari 2015
Dekan
Dr. H. Roibin, M.H
196812181999031002
v
MOTTO
Dari Amru bin Ash ra., bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Apabila
seorang hakim berijtihad dalam menetapkan suatu hukum, kemudian ia benar, maka
hakim tersebut mendapat dua pahala. Apabila ia berijtihad dalam menetapkan suatu
hukum, tetapi ia salah, maka ia akan mendapat satu pahala.”1
(Muslim 5/131)
1 Hadist Riwayat Shahih Muslim No.3240
vi
PERSEMBAHAN
Segala puji hanya bagi Allah swt, Sang Pemberi Hidayah, Inayah, dan Ampunannya
kepada hambanya yang Dia kehendaki,
Karya kecil & sederhana ini ananda persembahkan kepada:
Kedua orang tua Ibunda Siti Khotimah dan Ayahanda Suratman Khoiri, S.Pdi. M.A
Kalian telah memberi kita arti sebuah kehidupan
Kalian telah memberi pelajaran untuk mengenal dunia
Kalian telah berkorban untuk kita tanpa sedikitpun mengeluh
Kalian lantunkan doa dalam tiap malam & sujudmu
Hanya kata TERIMA KASIH & DOA yang dapat kita sampaikan
Semoga kelak Allah swt membalas dengan langkah mudah menuju Syurga-Nya
Teruntuk kakakku Syifa’ul Khoiri, S.Pdi dan adikku Sajidah Qurrotu Aini.
Dan teruntuk orang yang selalu menemani aku dan seseorang yang sayang kepadaku.
Terima kasih atas doa dan dukungannya hingga detik ini aku bisa mencapai cita-
citaku. Aku dapat belajar banyak dari kalian.Kalian selalu memberikan warna dalam
hidupku
Ketika tersenyum bersama, bertengkar, berbagi, saling mendukung. Itulah yang
membuat aku rindu kalian Semoga kita selalu dijadikan insan yang Sholeh, Sholehah
Berbakti kepada perintah Allah swt dan menjauhi larangan-Nya
Berbakti kepada kedua orang tua
vii
PRAKATA
Bismillahirrohmanirrohim,
Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang selalu mencurahkan
rahmat dan hidayah-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis
Terhadap Proses Pengangkatan Anak Setelah Diberlakukan UU No 3 Tahun
2006 di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Malang,dapat
diselesaikan dengan keridhaan-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Sholawat serta
salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad saw, yang telah
mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam
kedidupan ini. Atas perjuangan beliaulah umat manusia dapat merasakan indahnya
kehidupan dengan sendi-sendi ajaran agama Islam, dan beliaulah pahlawan yang
selalu dinantikan syafaatnya di hari akhir.Semoga kita tergolong orang-orang yang
beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin
Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan, diskusi maupun
pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan
kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tiada batas kepada:
1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharja, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang.
viii
3. Dr. Sudirman, MA., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ahmad Wahidi, M.HI., selaku dosen wali yang mendidik, membimbing,
memotivasi serta memberi arahan setiap langkah penulis menuntut ilmu di
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Erfaniah Zuhriah, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih banyak
atas waktu dan tenaga dalam memberikan masukan, diskusi, motivasi dan arahan
yang telah diberikan untuk penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga setiap
pahala ilmu dari karya yang sangat sederhana ini, mengalir amal jariyah bagi
beliau. Amin.
6. Kepada para penguji Musleh Herry, S.H. M.Hum, Dr. H. M Thoriquddin, Lc,
M.HI, Erfaniah Zuhriah, M.H., terima kasih penulis ucapkan, atas masukan dan
kritikannya terhadap karya sederhana ini. Sehingga karya ini dapat dilakukan
perbaikan untuk mendekati kesempurnaan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang, yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing,
serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga ilmu yang diberikan menjadi
ilmu yang bermanfaat bagi kami, dan senantiasa Allah swt memberikan pahala-
Nya dalam setiap ilmu yang beliau berikan.
8. Seluruh karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya
dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
ix
9. Staf dan karyawan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Terima kasih penulis mengucapkan atas partisipasi maupun kemudahan-
kemudahan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Para hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Malang sebagai
informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang
sangat penting demi kelanjutan penelitian ini. Jazakumullah khoiron katsiron.
11. Orang tua penulis ibunda Siti Khotimah dan ayahanda Suratman Khoiri, S.Pdi.
M.A., yang selalu mendoakan, memberikan dukungan moril maupun materil,
perhatian, dan semangat dalam pendidikan penulis maupun selama penulisan
skripsi ini diselesaikan.
12. Saudara-saudara penulis atau kakak Syifa’ul Khoiri, S.Pdi dan adik Sajidah
Qurrotu Aini yang selalu mengalirkan doa serta semangatnya selama ini hingga
terselesaikannya karya sederhana ini.
13. kepada orang-orang yang sayang sama saya dan seseorang yang selalu ada
menemaniku dan memotivasiku untuk menyelesaikan skripsi ini, terima kasih
banyak saya ucapkan.
14. Segenap teman-teman Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah angkatan 2010. Terima kasih
penulis haturkan atas segala doa, dukungan, semangatnya serta kesediaan
meluangkan waktu untuk menjadi teman diskusi, serta memberikan arti sebuah
kebersamaan, hingga terselesaikannya karya sederhana ini.
15. Serta berbagai pihak yang ikut serta membantu proses penyelesaian penulisan
skripsi ini yang tidak disebutkan satu persatu.
x
Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca.Penulis menyadari
bahwa karya sederhana ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan
pengetahuan, kemampuan, wawasan dan pengalaman penulis.Oleh karena itu, penulis
sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.
Malang, 06 Februari 2015
Penulis,
Nidhomatul Ubaidah
NIM 10210069
xi
TRANSLITERASI
A. Umum
Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia
(Latin), bukan terjemahan bahsa Arab ke dalam bahasa Indonesia.
B. Konsonan
dl = ض tidak dilambangkan = ا
th = ط b = ب
dh = ظ t = ث
(koma menghadap keatas) „ = ع tsa = ث
gh = غ j = ج
f = ف h = ح
q = ق kh = خ
k = ك d = د
l = ل dz = ر
m = م r = ر
n = ن z = ز
w = و s = س
h = ه sy = ش
y = ي sh = ص
Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal
kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun
xii
apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di
atas (‟ ), berbalik dengan koma („) untuk pengganti lambing “ع”.
C. Vokal, panjang dan diftong
Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis
dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang
masing-masing ditulis dengan cara berikut :
Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna
Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”,
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis
dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :
Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun
D. Ta’marbûthah (ة)
Ta’marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat,
tetapi apabila ta’marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan
dengan menggunakan “h” misalnya الرسالتللمذرست menjadi al-risalat li al-mudarrisah,
atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan
xiii
mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan denganmenggunakan t yang disambungkan
dengan kalimat berikutnya, misalnya فى
.menjadi fi rahmatillâh رحمتاهلل
E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah
Kata sandang berupa “al” (ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletask di
awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-tengah
kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihalangkan. Perhatikan contoh-contoh
berikut ini :
1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ’ Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
4. Billâh ‘azza wa jalla
xiv
DAFTAR ISI
HALAMAN COVER
HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ......................................................... ii
HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................ iii
PENGESAHAN SKRIPSI .............................................................................. iv
MOTTO ........................................................................................................... v
PERSEMBAHAN ............................................................................................vi
KATA PENGANTAR......................................................................................vii
TRANSLITERASI .......................................................................................... xi
DAFTAR ISI .................................................................................................. xiv
ABSTRAK ......................................................................................................xvii
ABSTRACT ....................................................................................................xix
xx....................................................................................................... مستخلصالبحج
BAB 1 PENDAHULUAN .............................................................................. 1
A. Latar Belakang Masalah………………………………………………….. 1
B. Rumusan Masalah………………………………………………………… 5
C. Batasan Masalah………………………………………………………….. 6
D. Tujuan Penelitian…………………………………………………………. 6
E. Manfaat Penelitian………………………………………………………... 7
F. Definisi Operasional……………………………………………………… 8
G. Sistematika Pembahasan………………………………………………….. 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA…………………………………………… 11
A. Pengangkatan Anak Dalam Islam…………………………………….. 11
1. Penelitian Terdahulu………………………………………………... 11
2. Pengertian Pengangkatan Anak…………………………………… 16
3. Sejarah Pengangakatan Anak Dalam Islam………………………. 19
xv
4. Dasar Hukum Pengangkatan Anak……………………………….. 23
5. Prosedur Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak Dalam
Islam…………………………………………………………………. 30
B. Pengangkatan Anak di Indonesia…………………………………….. 32
1. Sejarah Pengangkatan Anak di Indonesia………………………… 32
a. Pengangkatan Anak Menurut Staatsblad 1917 Nomor 129……….32
b. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat………………………..40
c. Pengangkatan Anak Menurut Perundang-undangan RI……………45
2. Prosedur Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri…………….. 61
C. Batas Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama……. 63
1. Batas Kewenangan Absolut………………………………………… 63
2. Batas Kewenangan Relatif………………………………………….. 67
BAB III METODE PENELITIAN………………………………………… 68
A. Jenis Penelitian……………………………………………………………. 68
B. Pendekatan Penelitian…………………………………………………….. 69
C. Lokasi Penelitian………………………………………………………….. 70
D. Sumber Data………………………………………………………………. 70
E. Metode Pengumpulan Data……………………………………………….. 71
F. Metode Pengeolahan Data………………………………………………… 73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN…………………... 76
A. Sekilas Tentang UU No 3 Tahun 2006……………………………... 76
1. Sejarah Lahinya UU No 3 Tahun 2006…………………………… 76
B. Paparan Data dan Analisis Data…………………………………… 82
1. Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Kota Malang………… 82
2. Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Kota Malang………… 99
BAB V PENUTUP………………………………………………………….. 108
A. Kesimpulan……………………………………………………………… 108
xvi
B. Saran…………………………………………………………………….. 110
DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………. 111
Lampiaran-lampiran
xvii
ABSTRAK
Ubaidah, Nidhomatul, NIM 10210069, 2015. Tinjauan Yuridis Terhadap Proses
Pengangkatan Anak Setelah Diberlakukan UU No 3 Tahun 2006 di
Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Malang. Skripsi. Jurusan
Al-Ahwal Al- Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri,
Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Erfaniah Zuhriah, M.H.
Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Pengangkatan Anak
Pengangkatan anak merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mendapatkan
anak, bagi yang belum memiliki keturunan upaya yang dilakukan untuk mengangkat anak
harus melalui lembaga pengadilan. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3
tahun 2006 perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama,
bahwa pengadilan agama diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan
pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. tetapi dalam SEMA No 6 Tahun 1983 tentang
penyempurnaan SEMA No 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak mengatur prosedur
hukum mengajukan permohonan pengesahan atau permohonan pengangkatan anak,
memeriksa dan mengadilinya oleh Pengadilan yaitu tetap dalam pilihan hukum Pengadilan
Negeri maupun Pengadilan Agama. Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri setelah
diberlakukannya UU No 3 Tahun 2006
Jenis penelitian yang yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
kualitatif.Adapun metode pengumpulan datanya adalah metode wawancara dan dokumentasi,
sedangkan metode analisis data, peneliti menggunakan analisis deskriptif analisis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan pengangkatan anak baik di
Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri prosesnya dan prosedur penetapannya
hampir sama, hanya saja di Pengadilan Negeri perlu memperoleh salinan dari kantor catatan
sipil, karena nantinya anak angkat putus hubungan perdata dengan orang tua kandung dan
mendapatkan hak waris, di Pengadilan Agama karena berdasarkan hukum Islam maka anak
angkat tidak mendapat hak waris, kecuali wasiat wajibah dan tidak perlu mendapat salinan
dari kantor sipil. Sedangkan kaitannya dengan dasar hukum pengangkatan anak yang
digunakan di Pengadilan Negeri berbeda dengan di Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri
berdasar pada SEMA, UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No 4 Tahun
1979 pasal 12 ayat 1, UU No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Sedangkan di
Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 huruf (a) Undang-undang No 7 tahun 1989
perubahan atas Undang-undang No 3 tahun 2006 dan berdasarkan Al-Qur’an Al-Ahzab ayat
4-5. Penulis menyimpulkan bahwa setelah berlakunya UU No 3 tahun 2006 Pengadilan
Negeri hanya berwenang mengadili permohonan bagi selain islam, sedangkan pemohon yang
beragama islam sudah menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Namun oleh karena
pengaturan tentang pembagian kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pegadilan Negeri
tidak tegas dan jelas serta adanya pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
buku edisi II 2007 tentang Badan Peradlan Umum terbitan Mahamah Agung RI tahun 2009
pada Alinea 2 Angka 7 yang dikeluarkan Mahkamah Agung memberi peluang kepada
Pemohon yang beragama islam ke Pengadilan Negeri, apabila pengangkatan anak dilakukan
xviii
dengan maksud memperlakukan anak angkat seperti anak kandung dan dapat mewarisi maka
pengadilan negeri masih menerima permohonan pengangkatan anak bagi yang beragama
islam.
xix
ABSTRACT
Ubaidah, Nidhomatul, NIM 10210069, 2015. Contemplation of Judicial towards the
Process of Adoption After Enforcing Law No. 3 of 2006 in the Religious
Court and District Court of Malang.Thesis.Al-ahwal Al Syakhsiyyah
Department, Faculty of Law, Islamic State University, Maulana Malik
Ibrahim, Malang.
Supervisor : Erfaniah Zuhriah, M.H.
Keywords : Juridical Contemplation, Adoption
Adoption is an attempt done by human to have children to those who have not had
any offspring. This effort to adopt a child must go through the courts. However, with the
enactment of Law No. 3 of 2006 amendments to the Act No. 7 of 1989 concerning religious
courts, that the religious courts were given the authority to investigate and adjudicate the
petition of adoption based on Islamic law. But in SEMA No. 6 of 1983 on improvements
SEMA No. 2 of 1979 on child adoption laws governing the procedure to apply for
endorsement or adoption application, check and judge them is still in district court legal
options and Religious Courts. Religious Court and the District Court after the enactment of
Law No. 3 of 2006 have been announced and applied.
This type of research that researchers use in this research is descriptive research
approach used is a qualitative approach. The method of data collection were interviews and
documentation, while the method of data analysis, the researcher used descriptive analysis
The results showed that both the adoption petition through Religious Court and the
District Court which are seen from the process and establishment procedure are almost the
same, except that the District Court should obtain a copy of the registry office, because then,
the adopted son/daughter break up with the biological parents and get inheritance rights from
them where its process is in the Religious Court because according to Islamic law, the
adopted child does not receive inheritance rights, except was borrowed and do not need to
have a copy of the civil office. While the relationship to the legal basis of adoption used in
District Court and the Religious Court is differ, the District Court based on SEMA, No. 23 of
2002 of Law on the Protection of Children as No. 4 of 1979 of Law, section 12, paragraph 1.
Law No. 2 of 1986 on Justice general. While in the Religious Courts under section 49
Paragraph 1 point (a) Law No. 7 of 1989 amendments to Law No. 3 of 2006 and based on Al-
Quran Al-Ahzab verse 4-5. The author concluded that after the enactment of Law No. 3 of
2006, the District Court only has authority to hear a request for other than Islam, while the
Moslem applicant has become its jurisdiction. However, because of the setting of the division
of authority between the Islamic Court and District Court is not firm and clear as well as the
guidelines Implementation and Administration of Justice second edition of 2007 on Public
Court as in Agency publication Supreme in 2009, paragraph 2 Figures 7 issued by the
Supreme Court gave an opportunity to the applicant Moslem to District Court. If adoption is
done with the intent to treat the adopted children as biological children and can inherit, the
district court is still receiving a request for children Moslem adoption.
xx
0200220130220
3600679989
SEMA
69983SEMA69979
36006
SEMA63
60064997996969986
4997998936006
4536006
66007600967
top related